Issuu on Google+

MAKALAH PENGANTAR ILMU POLITIK TENTANG PARTAI POLITIK BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untukmenyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalampenyelenggaraan negara.Berdasarkan definisi di atas, partai politik mencakup kumpulan orang-orang yangterorganisir secara teratur dan memiliki persamaan tujuan, serta cita-cita untukmemperoleh kekuasaan pemerintah, dengan cara mengawasi dan melaksanakankebijakan umum yang mereka aspirasikan. Jadi, definisi ini lebih menekankanpada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil dalampemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, biasanya partai politikikut serta dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan cara mendudukkan sebagiananggotanya pada lembaga pemerintahan.Berdasarkan definisi di atas, partai politik mencakup kumpulan orangorang yangterorganisir secara teratur dan memiliki persamaan tujuan, serta cita-cita untukmemperoleh kekuasaan pemerintah, dengan cara mengawasi dan melaksanakankebijakan umum yang mereka aspirasikan. Jadi, definisi ini lebih menekankanpada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil dalampemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, biasanya partai politikikut serta dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan cara mendudukkan sebagiananggotanya pada lembaga pemerintahan.Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan diri pada fungsi rekrutmen politik,karena rekrutmen politik sangat penting sekali dilakukan oleh partai politik, sebabrekrutmen politik akan menentukan kualitas dari calon legislatif yang diusung oleh partai politik. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Partai Politik Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untukmenyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalampenyelenggaraan negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politikmemiliki program-program politik yang dilakukan dengan bersama-sama darisetiap masing-masing anggotanya, serta memiliki tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan2.1.1 Pengertian Partai Politik Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar -dasar Ilmu Politik� pengertian partai politik adalah: Suatu kelompok yang terorganisir yanganggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebutkekuasaan politik dengan cara konstutisional untuk melaksanakankebijaksanaankebijaksanan mereka. (Budiardjo,2004:160) Definisi di atas senada dengan pendapat R.H Soltau yang tertulis dalam buku


Miriam Budiardjo dengan judul buku “Dasar dasar Ilmu Politik“ sebagai berikut: “A group of citizens more or les organized, who act as a political unit and who, bythe use of their voting power, aim to control the goverment and carry out their general policies” (“sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untukmemilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”) (Soltau dalam Budiardjo,2004:160) Definisi di atas didukung oleh Raymond Garfield Gettell yang mengungkapkanpendapatnya tentang partai politik seperti yang dikutip oleh H.B Widagdo dalam bukunya “Manajemen Pemasaran Partai Poltik Era Reformasi” yaitu: “ A political party consists of a group of citizens, more or less organized, whoact as a political unit and who and, by the use of their voting power, aim tocontro l the geverment and carry out the general politices”. (“Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyaikekuasaan memilih, bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”). Gettell dalam Widagdo, 1999:6) Sementara itu, J.A. A.Corry dan Henry J. Abraham mengungkapkan pendapatnya tentang partai politik seperti yang dikutip oleh Haryanto dalam bukunya “Partai Politik Suatu Tinjauan Umum” yaitu: “Political party is a volomtary association aiming to get control of the government by filling elective offices in the government with its members. (Partai politik merupakan suatu perkumpulan yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan menempatkan para anggotanya pada jabatanjabatan pemerintahan)”. (Corry dan dalam Haryanto,1948:9) Berdasarkan definisi di atas, partai politik mencakup kumpulan orang-orang yangterorganisir secara teratur dan memiliki persamaan tujuan, serta cita-cita untukmemperoleh kekuasaan pemerintah, dengan cara mengawasi dan melaksanakankebijakan umum yang mereka aspirasikan. Jadi, definisi ini lebih menekankanpada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil dalampemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, biasanya partai politikikut


serta dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan cara mendudukkan sebagiananggotanya pada lembaga pemerintahan. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik”, partai politik dapat didefinisikan sebagai berikut: “Kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dip ersatukandan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari danmempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, gunamelaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. (Surbakti,1992:116) Pendapat di atas senada pula dengan pendapat Rusadi Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul “Sistem Politik Indonesia”, partai politik adalah: Organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugasuntuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (political doctrine, politicalideal, political thesis, ideal objective), mempunyai program politik ( politicalplatform, material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaiantujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yangpanjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (power endeavor). Kantaprawira,1988:62) Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka partai politik tidak hanya kumpulanorang-orang yang terorganisir, tetapi didalamnya terdapat pula tugas dan fungsi,ideologi-ideologi, program-program, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, sertamemiliki tujuan untuk menguasai dan merebut kekuasaan politik.Beberapa pendapat di atas, berbeda dengan pendapat Sigmun Neuman seperti yang dikuti oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya “Partisipasi Politik dan PartaiPolitik” mengemukakan definisi partai politik sebag ai berikut: “Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku -pelaku politikyang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya padamenguasai kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukunganmasyarakat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yangberbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yangmenghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengikatnya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas”. (Neuman dalam Miriam Budiardjo,1998:16-17) Pengertian ini mengungkapkan bahwa partai politik merupakan sebuahorganisasi artikulasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang memilikikepentingan politik yaitu menguasai pemerintah dan bersaing untukmendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi partai politik disini merupakanpenghubung kekuasaan antara pemerintah dengan masyarakat, tentunya sebagaimedia penghubung dan penampung aspirasi masyarakat.


Hal ini berbeda pula dengan pendapat Inu Kencana dkk, yang mengemukakanbahwaPartai politik itu tidak hanya menekankan pada kumpulan orang-orang yangmemiliki ideologi yang sama atau berniat merebut dan mempertahankankekuasaan belaka, tetapi lebih untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatulevel negara. (Kencana dkk, 2002:58).Jadi, partai politik tidak hanya sekedar kumpulan orang-orang yang memilikikesamaan ideologi dan tujuan yang sama, tetapi harus bersedia memperjuangkankebenaran, terutama dalam melaksanakan aktivitas politik dalam suatu negara.. Pengertian partai politik di atas senada dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 pasal 1 (1) adalah: Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesiasecara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untukmemperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum�. Beberapa penjelasan definisi partai politik menurut para ahli di atas mengatakanbahwa, partai politik didalamnya terdapat kumpulan orang-orang yangterorganisir yang memiliki tugas dan fungsi, tujuan bersama, visi dan misi,program, yang pada akhirnya menguasai pemerintah, dengan cara menduduki jabatan politik. Partai politik juga sebagai media penghubung antara masyarakatdengan pemerintah yaitu, dalam rangka penampung dan penyalur aspirasimasyarakat. Jadi ada satu hal yang membedakan antara partai politik denganorganisasi lainnya, yaitu adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan dipemerintahan. Apabila suatu organisasi memiliki tujuan untuk memperolehkekuasaan politik dalam pemerintahan, maka organisasi tersebut dapat dikatakansebagai partai politik. Sedangkan untuk mempertahankan kekuasaannya partaipolitik harus memiliki massa pendukung sebanyak mungkin.2.1.2 Ciri-ciri Partai Politik Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai ciri-ciri tertentu yangmembedakan dari organisasi politik lainnya. Lapalombara dan Weiner mengemukakan beberapa ciri partai politik yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya “ Memahami Ilmu Politik “ yaitu: 1. Berakar dalam masyarakat lokal Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur aspirasinya,adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan halyang penting. Selain itu partai politik juga harus memiliki cabang di daerah, agar dapat mengakar dalam masyarakat lokal karena jika tidak begitu bukanmerupakan partai politik 2. Melakukan kegiatan terus menerus Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah berkesinambungan,dimana masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hiduppemimpinnya. 3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan


Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaanpemerintahan dengan maksud agar dapat melaksanakan apa yang telah menjadiprogramnya. 4. Ikut serta dalam pemilihan umum Untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif, partaipolitik di negara demokratis turut serta dalam pemilihan umum. (Surbakti,1992:115) Berdasarkan ciri-ciri partai politik di atas, maka partai politik harus memilikikepengurusan yang tersebar di setiap daerah, sehingga betul-betul mengakar pada masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan yang dilakukan partai politiktentunya harus terlaksana secara terus-menerus, sehingga keberadaan partaipolitik tersebut dapat bertahan dengan lama. Ciri yang paling menonjol dalampartai politik adalah berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaanseluas-luasnya dalam pemerintahan, yaitu melalui proses pemilihan umum2.1.3 Tujuan Partai Politik Setiap organisasi apapun pasti memiliki tujuan tertentu, dimana tujuan tersebutakan menjadi penuntun serta pedoman ketika organisasi tersebut berjalan. Dalammencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut, sehingga dalam pencapaian tujuantersebut dapat membuahkan hasil yang sempurna. Begitu pula dengan partaipolitik yang memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kekuasaan di dalampemerintahan. Menurut Rusadi Kantaprawira dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia� bahwa tujuan partai politik sangat luas, antara lain meliputi aktivitas-aktivitas sebagaiberikut: 1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambilatau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya 2. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadapkelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalamkeadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yangbersangkutan).

3. Berperan untuk memandu tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehinggapartai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanagkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas. (Kantaprawira,1988:62) Apabila dilihat dari tujuan partai politik tersebut, maka terlihat jelas betapabesarnya peranan dan partisipasi partai politik dalam sektor pemerintahan,terutama dalam melaksanakan pengawasan, pengambilan keputusan, penafsir kepentingan dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Jadi, setiapaktivitas yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terlepas dari campur tanganpartai politik. Dalam melaksanakan tujuannya, partai politik mengutuskanbeberapa orang wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, tentunya melaluimekanisme pemilhan umum. Sedangkan jumlah wakil utusan tersebut tergantungdari perolehan suara dalam pemilu.


2.1.4 Awal Munculnya Partai Politik Partai politik awalnya berasal dari negara-negara Eropa Barat. Denganmeluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkanserta diikutsertakan dalam proses politik. maka dari itu, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat denganpemerintah. Jadi, lahirnya partai politik dikarenakan adanya kebutuhanpemerintah dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam membuatsuatu kebijakan. Apabila parlemen harus terjun langsung kemasyarakat dalammenjaring aspirasi, maka efektivitas kerja parlemen kurang terjamin. Untuk itudibutuhkanlah suatu organisasi politik yang nantinya akan membantu pemerintahdalam memenuhi keinginan masyarakat. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik� ada tiga teori munculnya Partai Politik antara lain sebagai berikut: 1. Teori Kelembagaan. Teori ini mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif daneksekutif, karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakankontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. 2. Teori Situasi Historis. Teori ini mengatakan bahwa partai politik terjadi adanya situasi krisis historisterjadi manakala sistem politik mengalami masa transisi karena perubahanmasyarakat dari bentuk trasisional yang berstruktur sederhana menjadimasyarakat modern yang berstruktur kompleks. 3. Teori Pembangunan. Teori ini mengatakan bahwa partai politik terjadi adanya modernisasi sosialekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dantransportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi,perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagaikelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuanindividu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akansuatu organisasi politik maupun memadukan dan memperjuangkan berbagaiaspirasi tersebut. (Surbakti,1992:113-114)


BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untukmenyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalampenyelenggaraan negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politikmemiliki program-program politik yang dilakukan dengan bersama-sama darisetiap masing-masing anggotanya, serta memiliki tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan diri pada fungsi rekrutmen politik,karena rekrutmen politik sangat penting sekali dilakukan oleh partai politik, sebabrekrutmen politik akan menentukan kualitas dari calon legislatif yang diusungoleh partai politik. Dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia yang kini menganut sistem Multipartaitidak menutupi kemungknanan perjalanan demokrasi di negara kita iniberlangsung cukup sengit dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya.


DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama. Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama.


Makalah pengantar ilmu politik tentang partai politik