Issuu on Google+


DAFTAR ISI

UTAMA Wawancara Peristiwa

........................... 5 ........................... 8

POLITIK Road To RI 1 Partai Sosok Birokrasi

WAWANCARA

5 I Kondisi Lampung Tidak Menggembirakan Penyelesaian konflik yang melibatkan massa banyak cenderung diserahkan kepada aparat keamanan (Polri), padahal latar belakanganya adalah kepentingan golongan yang dengan sendirinya melahirkan konflik politik. Tentang rendahnya manfaat pemimpin bagi rakyat itulah yang menurut Udo membuat kebanyakan orang sekarang ini mengatakan bahwa kehidupan pada masa Orde Baru (Orba) lebih baik ketimbang masa kini.

........................... ........................... ........................... ...........................

11 12 14 16

HUKUM Grasi

........................... 17

ADVETORIAL Sugar Group Companies

........................... 20

EKONOMI Maritim Industri

........................... 23 ........................... 25

NASIONAL Peluang Pertanian

........................... 27 ........................... 12

STRATEGIC REVIEW Peluang Pertanian

........................... 27 ........................... 12

SOSIAL Kemanusiaan

POLITIK

11 I Siap Menangkan Prabowo “Ini kuncinya, tanpa kerja dari semua kader dan masyarakat, mustahil kemenangan pada pemilu dan pilpres bisa kita peroleh. Semua memerlukan kerja keras, bersatu dalam melangkah, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kerja keras menjadi modal kita, sebab persaingan-persaingan untuk menuju kemenangan semakin tinggi. Sekali lagi perlu kerja keras”.

2

OPINI INDONESIA 005

NASIONAL

SAINS

27 I Investasi Ciptakan Lapangan Kerja

IPTEK

Berkaca pada negara China yang ada di daerah Sunchen, tuturnya, waktu 30 tahun ke belakang penduduk Sunchen hanya 300 ribu tetapi kini sudah mencapai 15 juta orang berasal dari beragam macam orang

........................... 35

........................... 37

SOSOK

14 I Sjacroedin Kuat dan Legitimate Rumor miring yang beredar di Lampung, mengenai dua peristiwa (aksi massa yang berlangsung anakis) yaitu perobohan Tugu ZPA (Zainal Abidin Pagaralam) di Kalianda (Lampung Selatan) dan pembakaran Kantor Bupati Mesuji, dijadikan beberapa kelompok masyarakat sebagai bahan “utak-atik” mengenai “kekuatan” Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung.

Pengamat politik Luar Negeri Teuku Rezayah berpendapat pemerintah Indonesia bisa menjadikan Schapelle Leigh Corby, si penyelundup narkoba dari Australia sebagai duta anti narkoba Indonesia secara internasional.

OPINI INDONESIA menerima sumbangan pemikiran (artikel opini) terutama menyangkut aneka isu lingkungan untuk disebarluaskan dan atau dikembangkan menjadi sumbangan berarti bagi kemajuan bangsa dan negara. Artikel dapat dikirimkan ke email : opini.indonesia@yahoo.com


Penerbit

YAYASAN MEDIA WASANTARA Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum / Pemimpin Perusahaan DAVID J. SIMANJORANG Pemimpin Redaksi RAYMOND RAJAURAT Dewan Ahli TAREN SEMBIRING MELIALA RIMSON SIMANJORANG SUDIRMAN AIL NURIL HAKIM YOHANSYAH GUNADI IBRAHIM ZEIN GINTING HASAN ZAINAL ABIDIN Redaksi SUPRIYANTO SANTI HASTARINI I MADE DARMAWAN A. SYARIFUDDIN H Reporter PITARIA HENDRI WIRHANUDDIN FAJRUL LAJIMAN SYAIFUL ANWAR Sirkulasi/ Pemasaran ANCA Alamat Redaksi, Iklan, Sirkulasi JL. PAGARALAM, Gg. CENDANA No. 28 KEDATON BANDAR LAMPUNG 34151 Telp/ Fax (0721) 701704 0812 7953 816 0816 4063 04 0821 7779 7632 Bank BANK LAMPUNG No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Website UNDER CONSTRUCTION E-mail OPINI.INDONESIA@YAHOO.COM

Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

OPINI INDONESIA 005

3


FROM EDITOR

Rimson Simanjorang - FROM EDITOR

Life Goes As Usual alam pemberitaan media massa, setiap hari dan jenis media apapun, selalu muncul suasana hiruk pikuk, seolah-olah negeri ini berada di bibir jurang yang sudah membahayakan. Perbincangan seputar korupsi dan tudingan bahwa pemerintah tidak serius “menghabisi” korupsi terus bergema. Dialogpun semakin meriah ketika membicarakan sikap berani M.Nazaruddin (mantan bendum Partai Demokrat) yang “mengancam” akan ambil jurus bungkam jika permintaan istrinya Neneng Sriwahyuni tidak dipenuhi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Padahal, keterangan Nazar perlu untuk mengungkap kejahatan korupsi yang dia lakukan bersama kelompoknya paling tidak di 35 instansi yang ditaksir merugikan negara triliunan rupiah. Sementara itu, perdebatan seru terkait terkait kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi juga terus mengemuka. Sebagaimana diketahui, setelah gagal menaikkan harga BBM bersubsidi akhir Maret lalu, pemerintah merencanakan mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi dengan melakukan pembatasan, dan salah satunya adalah mewajibkan kenderaan plat merah (milik pemerintah) beralih menggunakan BBM non subsidi (pertamax). Belum lagi selesai masalah kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet (SJJ) 100 di Gunung Salak, Jabar, yang menewaskan 45 penumpang dan awaknya, kini masalah konser Lady Gaga yang kini jadi perdebatan tampil kepermukaan. Banyak pihak yang menilai aneh sikap Kepolisian yang sampai hari ini (20/5) belum juga memberikan ijin keramaian dinilai “tunduk” pada “ancaman” kelompok tertentu yang secara terang-terangan telah menyatakan menolak konser Lady Gaga di Indonesia. Disebut-sebut pula bahwa Keputusan Polri menolak konser yang disebut-sebut seronok, porno sehingga berpotensi merusak moral anak bangsa itu telah pula diprotes oleh Kementerian Pariwisata dan Eko-

D

4

OPINI INDONESIA 005

nomi Kreatif karena tidak sejalan dengan semangat memajukan pariwisata. . Suasana yang kurang menggembirakan masih “dilengkapi” lagi dengan pertikaian antar pelajar, mahasiswa dan masyarakat di sejumlah daerah seperti di Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah lainnya. Isu-isu sederhana bisa melebar dan menciptakan konflik meluas pada kelompoknya. Potensi kriminalitas yang meningkat, memberikan dampak ekonomis tersendiri di tengah situasi kehidupan yang sulit sekarang ini. Keresahan juga berkaitan dengan peluang mata pencaharian. Artinya, motif-motif ekonomi tetap berpeluang menjadi pemicu keresahan. Maraknya tindakan main hakim sendiri, bisa menjadi petunjuk berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan proses hukum, dan mendorong masyarakat mencari alternatif mengambil penyelesaian sendiri. Karena itu, jika kasus-kasus konflik terbuka masyarakat seperti itu, jika tidak ditangani dengan tepat, bisa meluas ke daerah lain, karena adanya potensi serupa dan pembelajaran lewat konflik yang terjadi. Secara formal ketegasan pemerintah dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi munculnya gerakan massa yang lebih reaktif. Kemampuan aparat untuk melakukan tindakan antisipatif menjadi menjadi factor yang menentukan perkembangan situasi. TETAPI, dalam kehidupan keseharian masyarakat seperti yang terlihat di Lampung, sama sekali tidak mencerminkan “keriuhan” seperti itu. Mobilitas penduduk yang mudik terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Moda-moda angkutan udara, laut dan darat penuh sesak. Di Kota Bandarlampung misalnya, jalanan dipenuhi kenderaan roda empat dan roda dua sehingga terjadi kemacetan di sana sini. Semua itu mencerminkan kehidupan berjalan seperti biasa, Life goes as usual. Sekian


Utama

Nuril Hakim Yohansyah - WAWANCARA

Wawancara I Peristiwa

KONDISI LAMPUNG TIDAK MENGGEMBIRAKAN “Kalau aset negara saja sudah sedemikian mudahnya dihancurkan oleh aksi massa anarkis, bagaimana pula dengan aset-aset milik perusahaan?

M

enurut saya, perusakan asset negara yang dibangun dari dana rakyat, bukan lagi kasus krimi-nal biasa, tetapi sudah merupakan bentuk perlawanan kepada negara, dan ini harus diwapadai,� kata DR Nuril Hakim. Secara umum, kata DR Nuril Hakim, kondisi Lampung pada kuartal pertama tahun 2012 ini ditandai oleh perkembangan politik, social, ekonomi dan juga keamanan yang tidak begitu menggembirakan. Berbagai aksi massa anarkis yang terjadi, seperti perobohan tugu ZAP (Zainal Abidin Pagar Alam) di Kalianda tanggal 30 April, dan kemudian pembakaran kan-

OPINI INDONESIA 005

5


WAWANCARA

tor Pemkab Mesuji tanggal 3 Mei lalu, dan sebelumnya juga pembakaran Kantor Polsek di Rawajitu, paling tidak ikut “menyumbang� gambaran bahwa derajat ketidakpastian begitu tinggi. Karena itu, menurut dia, hampir tak ada seorang analispun yang berani berspekulasi mengenai arah kecenderungan peristiwa. Sebelum ketiga kejadian itu, terjadi pula sejumlah aksi massa anarkis lainnya, termasuk aksi penjarahan register 45 Sungai Buaya di Mesuji oleh ribuan KK perambah yang membuat Tim TGPF tidak mampu memberikan solusi. “Ini sangat memprihatinkan. Negara ini negara hukum, dan karena itu setiap sengketa atau ketidakpuasan seharusnya bukan diselesaikan secara kekerasan atau main hakim sendiri,� katanya.. DR Nuril Hakim yang dalam akrab disapa UDO itu mengatakan, banyak yang frustrasi menghadapi situasi yang sedemikian itu, tetapi banyak juga yang justru menikmatinya. Ketidakteraturan dan ketidakamanan seperti itu, sekaligus pula menghadirkan kesempatan dan peluang bagi mereka yang mampu memanfaatkannya. Dan dalam hal ini, katanya, para politisi adalah kalang-

6

OPINI INDONESIA 005

an yang paling banyak memanfaatkannya. Sebab itu, dalam berbagai peristiwa anarkis massa nuansa politisnya sangat kuat. Dampaknya, proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan dengan cepat dan tegas, katanya, mengomentari kinerja POLRI yang dinilai banyak pihak lamban menangani masalah-masalah tersebut. Menurut Udo, gambaran tentang konflik massa dan ketidakmampuan para pemimpin politik menyelesaikannya, menjadi cerminan bahwa para pemimpin politik justru gagal mengembangkan dirinya sebagai pemimpin yang mempersatukan rakyat atau bangsanya Mereka (pemimpin politik,red) terjebak dengan tujuan-tujuan sempit golongan, sehingga rakyat kurang merasakan manfaat pemimpin. Penyelesaian konflik yang melibatkan massa banyak cenderung diserahkan kepada aparat keamanan (Polri), padahal latar belakangnya adalah kepentingan golongan yang dengan sendirinya melahirkan konflik politik. Tentang rendahnya manfaat pemimpin bagi rakyat itulah yang menurut Udo membuat kebanyakan orang sekarang ini mengatakan bahwa kehidupan pada masa

Orde Baru (Orba) lebih baik ketimbang masa kini.

PERLU SOLUSI CEPAT, CERDAS DAN CEPAT Udo mengatakan, penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan massa harus cepat, cerdas dan juga tegas. Udo mengatakan masalah yang melibatkan massa banyak seperti itu memiliki aneka dampak social dan politik yang membuat emosi warga gampang terbakar. Isu-isu sederhana bisa melebar dan menciptakan konflik meluas pada kelompoknya. Potensi kriminalitas yang meningkat, memberikan dampak ekonomis tersendiri di tengah situasi kehidupan yang sulit sekarang ini. Protes terhadap aparat keamanan, menunjukkan meningkatnya penguatan kelompok. Dalam konteks ini, kata Udo, maraknya tindakan main hakim sendiri, bisa menjadi petunjuk berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan proses hokum, sehingga masyarakat terdorong untuk mencari alternatif penyelesaian sendiri. Kasus-kasus konflik terbuka baik yang horizontal (masyarakat versus masyarakat) atau pun vertical (ma-


syarakat versus pemerintah) jika tidak ditangani dengan cerdas dan cepat, bisa meluas ke daerah lain, karena adanya potensi serupa dan pembelajaran lewat konflik yang terjadi. Secara formal, katanya pula, ketegasan pemerintah dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi munculnya gerakan massa yang lebih reaktif. Ketegasan pemerintah mensolusi masalah seperti itu secara tidak langsung memberi sumbangan bagi kondusivitas daerah ke depan. “Jujur saja, kasus yang terjadi di Lampung Selatan dan di Mesuji itu, tidak lagi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, melainkan sudah merupakan perlawanan terhadap negara. Karena itu, keikut sertaan TNI untuk menanganinya sudah sangat diperlukan. Dalam hal ini, saya memprihatinkan “lemahnya” koordinasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), sehingga masalahnya jadi berlarut-larut,” katanya lagi. Menurut Udo, kalau asset negara saja bisa dengan mudah dirusak seperti itu. maka bagaimana pula dengan aset-aset swasta seperti perusahaan-perusahaan yang banyak di provinsi ini. “Ini harus di-

Tiga tahun terakhir, trennya Polri menjadi lembaga yang paling banyak diadukan melanggar HAM,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Penegakan HAM- Komisi Nasional (Komnas) HAM, Sriyana waspadai, termasuk mengungkap provokator di balik peristiwa itu,” katanya. (Dalam OPINI Indonesia edisi Februari lalu,Nuril Hakim telah mengingatkan bahwa kasus Mesuji tersebut bisa menjadi pemantik yang mengancam NKRI. (baca OPINI Indonesia edisi Februari 2012, judul Mesuji Pemantik kecil yang me-

ngancam NKRI,red). Dalam masalah HAM (Hak azasi manusia), Alumnus KRA (Kursus Reguler Angkatan) Lemhannas itu, mengatakan sejak kepolisian berpisah dari ABRI tanggal 1 April 1999 lalu, Polri adalah ujung tombak untuk menangani permasalahan kamtibmas–termasuk yang melibatkan massa.

ISU HAM Dari berbagai kejadian, katanya, terlihat POLRI “gamang” bertindak keras dan tegas, karena mereka (Polri) “takut” dituduh melanggar HAM (Hak Azasi Manusia). “Lihat saja, kalau ada korban aksi anarkis dari warga, pastilah banyak yang teriak sudah terjadi pelanggaran HAM. Tetapi, jika yang korban itu adalah Polisi atau TNI, tidak ada tuduhan seperti itu. Ini kan tidak benar,” katanya lagi. Sebagai gambaran dari berbagai sumber yang dihimpun OPINI Indonesia, Polri adalah lembaga yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran HAM dalam tiga tahun terakhir. Kasusnya antara lain mencakup, penangkapan dan penahanan, diskriminasi hukum penyidikan, penyiksaan dalam pemeriksaan, penembakan dan kekerasan terhadap masyarakat. ”Tiga tahun terakhir, trennya Polri menjadi lembaga yang paling banyak diadukan melanggar HAM,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Penegakan HAM- Komisi Nasional (Komnas) HAM, Sriyana, ketika berada di Kuala Lumpur, Malaysia 8/5 lalu. Dia mengatakan, pengaduan terhadap pelanggaran HAM oleh anggota TNI juga lumayan banyak, tetapi masih pada peringkat lima sampai delapan. Sementara pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran HAM oleh Polri selalu di peringkat pertama terbanyak. Selama Januari-November 2011 misalnya, tercatat 4.502 pengaduan. Sebanyak 1.262 kasus (peringkat pertama) mengadukan Polri. Sementara itu, pengaduan atas TNI sebanyak 281 kasus (peringkat kelima). Sebanyak 1.503 diantaranya (terbanyak) mengadukan pelangga-

ran HAM oleh Polri. Pengaduan atas TNI 233 kasus (urutan kedelapan). “Polri banyak diadukan karena dia aparat keamanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sementara reformasi di tubuh Polri belum berjalan,” katanya. Nuril Hakim mengatakan sejak awal reformasi isu-isu HAM memang mulai banyak dikumandangkan. Reformasi menghendaki adanya kehidupan masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan. Hak-hak azasi warga negara dijamin oleh hukum dan undang-undang. Indonesia baru yang dituju adalah Indonesia Baru yang Demokratis, dan tidak boleh lagi ada pelecahan hak-hak azasi manusia. Mestinya, kata Nuril Hakim, kita perlu “mensinergikan” pemahaman HAM itu sendiri dengan kondisi dan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya, memiliki sikap toleransi dalam kepluralan, mendahulukan dasar musyawarah, dan keterbukaan. Ini juga merupakan prasyarat masyarakat demokratis yang kita tuju. “Kalau di Amerika, aksi massa yang merusak atau melanggar ketertiban umum langsung ditindak tegas. Tapi di sini, ya ….. seperti yang kita lihat sekarang ini,” katanya. Dia mengatakan, kondisi bangsa yang masih dalam era krisis multidimensi, membuat , isu HAM selalu menjadi menariksesuatu karena masalah itu juga tidak bisa terlepas dari Kepentingan-kepentingan dari negara-negara maju. Sekarang ini, suka atau tidak suka, isu HAM sudah melebar ke isu lingkungan, penggunaan bahan kimia untuk pertanian, tenaga kerja di bawah umur (yang membantu orang tuanya di kebun dan lain-lain), yang dampaknya telah melemahkan Indonesia sendiri. “Masalah ini sudah pernah saya bicarakan dengan Pak Wiranto dalam satu diskusi di Lemhannas di awal reformasi lalu, karena saya melihat isu HAM secara sistematis sengaja ditiupkan pihak-pihak luar untuk melemahkan Indonesia. Padahal, negara “asal” HAM itu sendiri terus-terusan melanggar HAM. Ini perlu kita waspadai, “ katanya. „ Rimson

OPINI INDONESIA 005

7


PERISTIWA

KONFLIK PERTANAHAN MEMBUAT LAMPUNG

TERUS BERGEJOLAK Tidak adanya ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai sebagai penyebab tidak berujungnya penyelesaikan kasus-kasus pertanahan (agraria) yang terjadi di Lampung selama ini. eperti kasus Mesuji yang kini memanas lagi karena tidak jelasnya penyelesaian konflik lahan Register 45 Mesuji, kegiatan perambahan hutan di kawasan itu semakin meningkat. Bahkan, akhir-akhir ini para perambah mulai berani membangun rumah-rumah semi permanen yang terbuat dari kayu dan papan di sejumlah kawasan, antara lain Sungai Buaya, Tugu Ro-

S

8

OPINI INDONESIA 005

da, Pelita Jaya dan Brabasan. Perambah menebangi pohon-pohon albasia berumur 3-5 tahun yang ditanam PT Silvia Inhutani Lampung (Silva) untuk dijadikan sebagai bahan material rumah. Sebagian kawasan register 45 Mesuji yang pada pertengahan 2011 lalu sudah sempat ditertibkan/dikosongkan oleh Tim Terpadu Pemprov Lampung. Tetapi saat ini kawasan itu sudah dipenuhi pemu-

kiman baru. Mereka (Para perambah) mengklaim lahan itu milik warga adat. Muhadi (30) salah seorang warga perambah mengatakan, empat bulan terakhir ia dan sejumlah warga lainnya telah berani menanam kembali singkong di lahan Register 45 tersebut. Sementara itu, hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait Mesuji sampai hari ini juga tak jelas juntrungannya. Dua rekomendasi yang dikeluarkan TGPF belum dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Tisnanta, pakar hukum administrasi negara dari Universitas Lampung yang satu-satunya anggota TGPF dari Lampung bahkan menilai saat ini rekomendasi TGPF itu sudah tidak efektif lagi, karena situasi di sana sudah berubah total. Sebagaimana diketahui TGPF dibentuk Presiden SBY 16 Desember 2011 (diketuai Denny Indrayana) saat mencuatnya kasus Mesuji karena isu pembantaian dan pemenggalan kepala manusia oleh pam swakarsa perusahaan. Namun, isu itu tidak terbukti kebenarannya. Sejak kasus itu


mencuat perambah semakin banyak berdatangan ke register 45 tersebut. Daniel (6/5), juru bicara PT Silva –sebagaimana dikutip pers- mengakui maraknya perambahan dan juga aktivitas industri kayu illegal di dalam kawasan Register 45 itu, merugikan PT Silva hingga ratusan miliar rupiah. Namun, dia mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.. “Kami sudah melaporkan kasus ini ke Polres Tulangbawang dan Polda Lampung, tetapi tidak ada tindakan. Kalau kami sendiri yang menindaknya, tidak mungkin, bahkan bisa habis kami sebab tenaga juga terbatas,” katanya. Data dari tim terpadu penertiban Register 45 yang telah dibubarkan mencatat jumlah perambah baru di hutan kawasan itu saat ini mencapai 7.800 orang. Dan jumlahnya terus meningkat semenjak mencuatnya sorotan terkait konflik Mesuji, akhir tahun lalu Untuk diketahui, konflik agraria termasuk yang paling peka dihadapi Lampung saat ini. Mesuji termasuk salah satu yang memiliki banyak perkara pelik konflik agraria. Secara umum, hampir seluruh konflik belum ada yang terselesaikan dengan baik. “Kasus agraria yang ditangani LDH saja ada 84 kasus. Sebagian besar belum selesai, “ kata Direktur LBH Bandarlampung Indra Firsada, beberapa hari lalu. Menurut dia, menumpuknya kasus pertanahan ini antara lain disebabkan ketidakseriusan pemerintah untuk menyelesaikannya. Terkait masalah pertanahan ini, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said sendiri mengakui pemerintah daerah kewalahan untuk mengatasi. Setiap tahun muncul 10 kasus besar baru. Hampir 60 persen dari sekitar 3,5 juta kawasan hutan register kini ditinggali perambah, katanya.

RUSAK POS SATPAM Minggu 27 Mei lalu, ratusan perambah di kawasan hutan Register 45 Mesuji mengamuk dan merusak pos satpam milik PT Silva Inhutani Lampung. Kaca-kaca dan perlengkapan

pos satpam di areal gerbang masuk Alba V itu rusak berat. Anarkisme itu dilakukan rombongan perambah menyusul penertiban sekitar 20 rumah semi permanen milik perambah di kawasan Brabasan yang masuk wilayah Register 45 Mesuji Dalam penertiban itu, pam swakarsa PT Silva menghalau sekitar 20-an kepala keluarga di Blok 28, kawasan eks Pelita Jaya sekitar pukul 10.00 WIB. Penertiban atas inisiatif perusahaan itu berlangsung hanya satu jam. “Penertiban berlangsung cepat. Pukul 11.00 WIB tenda dan rumah kayu milik perambah telah berhasil dikosongkan,” ujar salah seorang anggota PAM Swakarsa yang tidak mau disebutkan namanya. Ditambahkannya, sebagian perambah yang ditertibkan itu minta diantarkan ke Simpang Asahan karena akan kembali ke daerah asal. Namun, sebagian lainnya melaporkan ke perambah lainnya di kawasan Karya Jaya, bahwa sebagian dari mereka disandera oleh PAM Swakarsa perusahaan. Informasi itu membuat ratusan perambah mengamuk dan melakukan pengrusakan pos satpam di pintu masuk Alba V tersebut. Dalam aksinya itu, mereka membawa parang dan bambu runcing. Tersebar juga khabar bahwa massa juga disebut-sebut sempat mengancam akan membakar pabrik pengolahan CPO milik PT Tunas Baru Lampung (TBL). Kontan saja, khabar itu membuat aktivitas di perusahaan CPO tersebut terhenti. Para karyawan pabrik berjaga-jaga di depan gerbang masuk pabrik dengan membawa kayu, bambu dan senjata tajam. “Kami mendengar pabrik diancam akan dibakar. Jadi kami seluruh karyawan tidak bekerja dan menjaga pintu gerbang. Apabila mereka memang datang ke sini, kami akan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan pabrik yang selama ini menghidupi kami,” ujar Suratno, salah seorang karyawan, seperti tertulis dalam siaran pers Pemkab Mesuji 27/5.

BUPATI MINTA POLISI TEGAS Bupati Mesuji Khamamik yang turun ke lokasi konflik di Register 45 Mesuji, Minggu (27/5), meminta polisi menindak tegas perambah anarkis yang telah merusak asset perusahaan PT Silva Inhutani Lampung. Khamamik berharap jangan ada pembiaran terhadap segala macam bentuk kekerasan di Mesuji termasuk yang baru saja terjadi hari ini. Pos Satpam di kawasan gerbang Alba V milik PT Silva dirusak ratusan perambah. Keributan itu diduga dipicu aksi penertiban yang dilakukan petugas pam Swakarsa perusahaan di kawasan eks Pelita Jaya. “Saya minta kepolisian mengambil tindakan tegas. Kalau sedikit-sedikit main rusak. Main bakar, bisa rusak negara ini,” tegas Khamamik. Permintaan serupa juga disampaikan Bupati Mesuji Khamamik terkait aksi massa yang membakat kantor Bupati Mesuji 3 Mei lalu. Khamamik mendesak polisi mengusut tuntas pelaku pembakaran asset Pemkab Mesuji itu, agar ada efek jera dan jelas motifnya. Namun, sampai saat ini pihak kepolisian belum juga berhasil mengungkap dalang pembakaran Kantor Bupati Mesuji tersebut. Menurut keterangan yang dihimpun OPINI Indonesia, para tersangka kasus anarkisme itu kini menghilang. Padahal, kepolisian berharap dari keempat tersangka itu bisa dikorek keterangan siapa pihak yang mendalangi dan membiayai aksi anarkisme itu. Kepolisian meyakini sebagian massa yang mengamuk itu dibayar oleh pihak tertentu. “Kami kesulitan mengungkap kasus itu karena para tersangka belum ditemukan. Bisa jadi mereka sudah lari dari Mesuji,” ujar Kepala Polres Persiapan Mesuji Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nazaruddin, Minggu (27/5). Polisi sebelumnya telah menetapkan empat tersangka, namun, hingga kini belum ada satu pun yang ditangkap atau ditahan. „ Dbs/Rimson/OI

OPINI INDONESIA 005

9


PERISTIWA

WARGA PERTANYAKAN KASUS PEMBAKARAN RUMAH Sekitar 30-an warga dari Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung mempertanyakan proses hukum pembakaran rumah Abdul Hamid anggota DPRD Mesuji tanggal 21 April 2012 lalu.

M

ereka mendatangi Bupati Mesuji Minggu 27/5 lalu. Warga meminta polisi bertindak tegas dan jangan melakukan pembiaran terhadap para pelaku pembakaran itu. Seperti disampaikan dalam siaran pers Pembab Mesuji, dihadapan Bupati Khamamik perwakilan warga juga meminta Pemkab Mesuji untuk segera memberikan bantuan uang untuk biaya perbaikan rumah yang dibakar massa yang diduga berasal dari Kampung Sri Tanjung. Akibat rumah Kepala Kampung Tri Karya Mulya itu dibakar, pelayanan administrasi pemerintahan kampung terhenti. “Kepala kampung kami Ibu Tri Haryanti (istri Abdul Hamid) hingga saat ini tidak memiliki tempat tinggal lagi. Mereka mengungsi ke rumah kerabatnya di kampung tetangga. Kami memohon

10

OPINI INDONESIA 005

kepada Pak Bupati untuk segera memberi bantuan,” ujar Suparyono, warga Kampung Tri Karya Mulya. Merespons permintaan warga, Bupati Mesuji Khamamik menjelaskan Pemkab Mesuji telah menyetujui untuk memberikan bantuan, namun ia mengaku terkendala persoalan anggaran yang belum tersedia karena masih menunggu bantuan dari pemerintah pusat. “Saya pastikan Pemkab Mesuji akan membantu, namun saat ini masih terkendala masalah anggaran. Saya telah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk membangun Kantor Bupati Mesuji yang dibakar dan memberikan bantuan perbaikan rumah Abdul Hamid,” ujarnya.

MINIM PENYELESAIAN Di Jambi, anggota Dewan Kehuta-

nan Nasional, Martua Sirait mengatakan, konflik di sekitar kawasan hutan di sejumlah daerah minim peyelesaian. Pemerintah perlu secepatnya memberi kepastian hokum serta priorotas pengelolaan hutan bagi masyarakat agar konflik terkendali. Menurut Sirait, konflik terjadi pada 33.000 desa di sekitar hutan atau sepertiga dari jumlah desa di negeri ini. Hampir semua dari konflik tersebut belum selesai hingga kini.”Masyarakat membutuhkan adanya kepastian,” ujarnya, beberapa waktu lalu. Sementara itu, di Mesuji, Lampung, Ajar Etikana (53) tokoh warga Sri Tanjung Mesuji, telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaikan konflik lahan dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) kepada Bupati Mesuji, Khamamik. “Kalau selama ini kami lebih memilih aksi anarkis karena kami menilai tidak ada kesungguhan dari Pemkab Mesuji untuk menyelesaikan masalah kami. Di bawah kepemimpinan Pak Khamamik, kami siap untuk melakukan diskusi untuk mencari solusi atas konflik yang melanda warga kampung kami selama 17 tahun lebih,” ucap Ajar dalam pertemuannya dengan Bupati Mesuji, Khamamik, Minggu 22/4 lalu. Ajar beserta ratusan warga Sri Tanjung langsung menemui Khamamik usai dilepas polisi dari tahanan. „ Dbs/Rimson/OI


Politik

Partai Gerindra - ROAD TO RI 1

Road To RI 1 I Partai I Sosok I Birokrasi

PARTAI GERINDRA : SIAP MENANGKAN PRABOWO DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Gerinda Provinsi Lampung, Sabtu lalu (19/5) bersilaturahmi dengan Pengurus Gema Sadhana Provinsi Lampung di kantor DPD Gerindra Provinsi Lampung di Bandarlampung.

ema Sadhana adalah organisasi sayap Partai Gerindra. Silaturahmi itu dimaksudkan untuk memperkuat semangat kebersamaan para pendukung Partai Gerindra Lampung untuk lebih bekerja keras memenangkan Gerindra dan sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang. “Ini kuncinya, tanpa kerja dari semua kader dan masyarakat, mustahil kemenangan pada pemilu dan pilpres bisa kita peroleh. Semua memerlukan kerja keras, bersatu dalam melangkah, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kerja keras menjadi modal kita, sebab persaingan-persaingan untuk menuju kemenangan semakin tinggi. Sekali lagi perlu kerja keras,� ujar Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim. Gunadi kembali menjelaskan

G

OPINI INDONESIA 005

11


ROAD TO RI 1 bahwa pendukung (konstituen) Partai Gerindra yang berasal dari berbagai latar belakang, baik menyangkut agama maupun suku merupakan kekuatan bagi Gerindra menuju kemenangan. “Kita bangga Gerindra memiliki kekayaan dan keberagaman. Kebhinekaan itu justru menjadi perekat dan modal bagi Gerindra menuju kemenangan. Semua perbedaan menjadi pondasi kuat untuk maju bersama masyarakat memenangkan Pemilu 2014 nanti,” katanya. Pengurus Gema Sadhana Provinsi Lampung I Made Suajaya menyambut positif tekad Gerindra Lampung. “Kami ke sini meminta arahan dari pengurus Gerindra. Gema Sadhana Provinsi Lampung siap mengamankan setiap kebijakan dam program untuk kemenangan Gerindra, baik pada pemilihan gubernur maupun pemilu 2014. Gema Sadhana siap bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014,” kata Kadek sapaan akrab I Made Suajaya. Dia menjelaskan, setiap pengurus maupun akar rumput (grass root) Gema Sadhana di tingkat kabupaten/kota se Provinsi Lampung terjun langsung mengaman-

kan kemenangan itu pada setiap agenda politik baik di tingkat daerah maupun nasional.

PASTI PRABOWO Pencalonan Prabowo sendiri untuk menjadi calon presiden 2014 dijelaskan Sekjen Gerindra,Syaiful Muzani, telah bertekad bulat. “Kami telah melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia, membangun basis hingga ke tingkat ranting dan anak ranting,”ujarnya saat bertemu Pengurus Gerindra Kota Metro, beberapa waktu lalu. Dia menegaskan Gerinda sudah pasti mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dan tidak sebagai cawapres. “Ini dikarenakan dari berbagai kunjungan ke daerah masyarakat menghendaki agar Prabowo menjadi presiden. Soal siapa pasangannya itu nanti setelah pemilu legislative,” kata Muzani. Sementara, dilihat dari berbagai hasil survei yang dirilis beberapa lembaga survei, Prabowo selalu berada di urutan tiga besar sebagai capres. Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjanjikan para konstituen partai dan kader partai dan pe-

ngurus partai Gerindra tidak akan pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ia meminta masyarakat segera melapor kepada pimpinan Partai Gerindra setempat jika ada kader partai terlibat KKN atau melanggar moral bangsa lainnya. “Bangsa ini sedang terpuruk oleh kebohongan-kebohongan serta cara-cara manipulatif data dan informasi. Dekadensi moral bangsa sudah sangat memprihatinkan dan mengarahkan kita pada bangsa yang sedang terpuruk,” kata Prabowo di Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk melantik DPD Partai Gerindra NTT di bawah pimpinan Eston Foenay yang juga Wakil Gubernur NTT saat ini. Prabowo menambahkan, misi Gerindra adalah memperbaiki moral bangsa dan karakter bangsa yang sedang terpuruk. Kebohongan terhadap rakyat segera diperbaiki agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain yang sudah maju. Karena itu, katanya, seluruh anak bangsa harus membuka mata telinga, hati dan pikiran untuk mencermati situasi saat ini. “Kita jangan salah melangkah lagi pada kebohongan-kebohongan saat ini,” ujarnya. „ Editor OI

Demokrat Terima Usulan 15 Persen Presidenti Partai Demokrat bisa menerima usulan partai-partai menengah prihal presidential thres hold, yakni persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden, jika memiliki kursi legislative 15 persen. “Usulan Partai Demokrat sama dengan persyaratan presidential threshold pada pemilu Presiden 2009 yakni 20 persen. Namun, jika ada usulan agar diturunkan, Partai Demokrat masih bisa menerimanya hingga 15 persen,” kata Wakil Sek-

12

OPINI INDONESIA 005

retaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung MPR/DPR/ DPD RI Jakarta, Rabu 16/5 lalu. Menurut dia, pada pembahasan RUU tentang Pemilu Presiden, fraksi-fraksi di DPR RI mengusulkan besaran presidential threshold mulai dari 15 persen hingga 25 persen. Kalaupun ada usulan agar besaran presidential threshold diturunkan menjadi 15 persen, menurut dia, masih bisa diterimanya karena turunnya tidak terlalu jauh. “Jika besaran presidential thrshold 20 persen maka calon presiden maksimal lima orang. Sedangkan jika presidential threshold 15 persen, maka calon presiden maksimal enam o-

rang” katanya. Menurut Saan, calon presiden ada lima atau enam orang sudah banyak dan beragam, sehingga memberikan masyarakat pilihan yang beragam. Jika calon presiden terlalu banyak, kata dia, maka figure-figur yang tampil tidak terlalu terseleksi. Ditanya, siapa figure yang diusung, Saan Mustopa mengatakan sampai saat ini Partai Demokrat belummembicarakan soalfigur calon presiden. “Namun, Partai Demokrat kemungkinan akan mengusung calon dari internal, dan memberikan porsi kepada figure dari eksternal partai, untuk memilih figure terbai,” katanya. Menurut dia, Partai Demokrat


PARTAI

PAN JANGAN MINTA UANG SAAT PILKADA Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, meningatkan kadernya untuk tidak meminta uang pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). ebagai pimpinan partai, saya selalu mengingatkan tiga hal. Salah satunya jangan pernah meminta uang apapun ketika pilkada,” kata Hatta yang juga Menko Bidang Perekonomian itu, saat berkunjung ke Kantor Bupati Kubu Raya di Sungai Raya, Kalimantan Barat, Kamis 17/5 lalu. Menurut dia, PAN harus membangun budaya tersebut supaya tidak membebani yang akan diusung. Ia mengaku sudah meminta empat atau lima orang pengurus untuk menyingkir dari kepengurusan karena terbukti melakukan hal itu. Ia mengemukakan saat pelaksanaan pilkada, partai boleh memilih siapapun untuk diusung sebagai calon kepala daerah. “Tetapi, setelah itu, kalau

S

menang, bukan lagi milik partai politik. Melainkan sudah milik rakyat,” ucapnya menegaskan. Ia melanjutkan, partai juga harus berlombalomba dalam kebaikan, bukan malah sebaliknya. Saat kunjungan tersebut, sejumlah figure yang dikabarkan bakal diusung PAN pada pemilihan kepala daerah juga hadir, yakni Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Morkes Effendi, yang digadang-gadang bakal berpasangan dengan Burhanuddin A Rasyid, salah seorang pengurus PAN. Burhanuddin yang mantan Bupati Sambas dua periode bahkan sudah memasang gambar dirinya berlatarbelakang PAN di berbagai lokasi yang strategis. Hadir pula mantan Walikota Singkawang, A-

HATTA RAJASA Menko Perekonomian wag Ishack yang sudah dipastikan akan diusung PAN dalam pemilihan Walikota Singkawang. Pilkada kota Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara bersamaan yakni pada 20 September mendatang. Ketua DPW PAN Kalbar, Ikhwani A Rahim saat ditanya tentang figure yang diusung partai tersebut untuk pilkada Kalbar, enggan menjawab. “Ketua Umum yang nanti akan memberitahukan,” katanya. „ Editor OI/Ant

Presidential Threshold baru akan membahas calon presiden pada akhir tahun 2013.

HENTIKAN WACANA PENCALONAN ANI YUDHOYONO Ketua DPP Partai Demokrat Nurhatai Ali Assegaf menghimbau kader partainya menghentikan polemik seputar wacana untuk mengusung Ani Yudhoyono menjadi calon presiden dalam pemilihan umum tahun 2014.

“Seharusnya polemik itu dihentikan. Kader-kader Partai Demokrat seharusnya mengenal ibu Ani lebih dekat, lebih dalam. Kasihan beliau dipusingkan dengan urusan pencapresan,” kata Nurhayati, kamis 17/ 5 lalu. Nurhayati yang selama lima tahun menjadi staf khusus Ani Yudhoyono menyebut Ani Yufhoyono “tidak punya ambisi untuk dirinya sendiri” dan “menempatkan diri sebagai istri yang mendampingi suami menjalankan tugas negara.”

Ia mencontohkan, saat sang suami terpilih menjadi presiden, Ani Yudhoyono memilih mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, untuk mendampingi suami dan anak-anak. “Desakandesakan itu karena kader PD tidak mengerti sosok Ibu Ani dari dekat. Orang boleh saja mimpi, mengidolakan serta mencalonkannya sebagai capres, tapi kita juga harus menghargai hak orang lain,” katanya. „ Ant

OPINI INDONESIA 005

13


SOSOK

H

SJACHROEDIN ZP KUAT DAN LEGITIMATE Rumor miring yang beredar di Lampung, mengenai dua peristiwa (aksi massa yang berlangsung anakis) yaitu perobohan Tugu ZPA (Zainal Abidin Pagaralam) di Kalianda (Lampung Selatan) dan pembakaran Kantor Bupati Mesuji, dijadikan beberapa kelompok masyarakat sebagai bahan “utak-atik” mengenai “kekuatan” Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung. 14

OPINI INDONESIA 005

asil utak-atik itu bahkan ada yang “berkesimpulan sementara” bahwa kedua peristiwa yang berlangsung di luar perhitungan itu sebagai tanda-tanda merosotnya kharisma dan legitimasi Sjachroedin. Bagaimana menjelaskan fenomena merosotnya legitimasi Sjachroedin ZP jika dikaitkan dengan dukungan 43 persen pemilih yang diperoleh Sjachroedin pada pemilihan gubernur 2008 lalu? Sejumlah pengamat politik yang dihubungi OPINI Indonesia enggan mengomentasi rumor atau isu-isu seperti itu, karena, katanya, rumorrumor seperti itu tidak mempunyai nilai sebagai bahan analisa. Dia sependapat bahwa kedua peristiwakhususnya di Kalianda- memang punya pengaruh terhadap pribadi Sjachroedin dan keluarga, tetapi masalah itu sama sekali tidak bisa dijadikan cerminan bahwa kekuatan dan legitimasi Sjachroedin sudah mulai memudar. “Sjachroedin dipilih oleh 43 persen pemilih pada Pemilihan Gubernur 2008 lalu tentulah dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Salah satunya adalah, adalah bahwa Sjachroedin dinilai sebagai pemimpin yang negarawan yang mampu mempersatukan rakyatnya, tegas dan juga keras jika itu perlu untuk kebaikan Lampung,” katanya. Dia mengatakan, sebagai “kepala rumah tangga” Provinsi Lampung periode 2009-2014, Sjachroedin masih memiliki masa bakti sekitar 2,5 tahun lagi. Dalam kurun itu, masyarakat menunggu jati diri sang gubernur untuk mengarahkan serta memotivasi rakyatnya bergerak dan maju. Tak perlu diragukan bahwa Sjachroedin adalah pemimpin yang kuat, berwibawa dan selalu siap menghadapi tantangan. Dia juga dinilai merakyat. Karena itu, katanya, peluang terjadinya suatu kondisi atau situasi di luar kontrol seperti kedua peristiwa tersebut kemungkinan sekali adalah karena masukan dari “ring satu” gubernur yang tidak akurat (alias laporan ABS saja) dan kurang menghitung reaksi yang muncul. Sebagaimana diketahui pemba-


ngunan Patung ZAP di Kalianda itu sebenarnya adalah hasil kerja DPRD dan Pemkab setempat dan dianggarkan dari anggaran negara (daerah). Demikian pula di Mesuji, aksi massa terjadi karena tidak puas dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memberhentikan Wakil Bupati Ismail Ishak yang baru saja beberapa hari sebelumnya dilantik. Untuk diketahui, Ismail Ishak diberhentikan Mendagri karena ybs tersandung kasus korupsi dan saat ini ditahan di LP Menggala, Tulangbawang. Bagaimana reaksi Sjachroedin? Tidak seperti biasanya, tanggapan Gubernur Sjachroedin atas kedua kasus relatif “adem-adem saja”. Pribadi yang biasanya cepat, tegas dan lugas ini terkesan memilih sikap hatihati di belakang mainstream yang ada. Sjachroedin tidak mengambil sikap proaktif dan ini dinilai sejumlah pihak untuk menjaga citranya yang cukup baik. Bahkan sebagai seorang politisi dia dinilai cerdik, dan lebih berpikir untuk “mendinginkan suasana yang memanas” sekaligus konsentrasi bagi pertarungan puncak Pemilu 2014 nanti. Sama seperti pendapat sejumlah pengamat politik lainnya, DR Nuril Hakim yang dihubungi terpisah, mengatakan kedua kasus tidak bisa dianggap sebagai “kelemahan” Sjachroedin. Menurut Udo masalah ini lebih sebagai kelemahan pembantu-pembantu sang gubernur, karena tidak memberikan analisa akurat dan positif kepada gubernur. Dikatakannya, besarnya dukungan kepada Sjachroedin pada pilgub 2008 lalu (43 persen) dan keberhasilan PDI Perjuangan menduduki posisi-posisi puncak di pemerintahan daerah memang bisa saja membangun sikap “percaya diri berlebihan” sehingga perhitungan politis sedikit terabaikan. Peristiwa ini, kata Udo, pastilah “ditangkap” oleh politisi ataupun para aspiran Pilgub Lampung tahun 2013, untuk tujuan-tujuan politik mereka. Misalnya saja, katanya, berkembangnya lagi gagasan untuk pemekaran Lampung menjadi dua provinsi, yang dinilai lebih

cocok situasi Lampung yang cukup dinamis serta adanya isu bahwa “kekuatan” Sjachroedin untuk “mengendalikan” dinamika Lampung mulai berkurang. Menurut Nuril Hakim, hal itu memang sah-sah saja. Tetapi, dia menyarankan semua pihak termasuk politisi untuk tidak lagi menambahi beban rakyat yang masih susah ini. Aspirasi bisa disalurkan melalui saluran yang sudah ada, dan tak perlu dengan aksi-aksi massa seperti tersebut di atas. Nuril Hakim juga menilai Sjachroedin selama masa tugasnya telah berhasil melakukan sejumlah gebrakan menjadi dasar kemajuan Lampung ke depan, seperti program pembangunan kota baru, pembangunan sentra pendidikan di Lampung Tengah, penambahan jarringan kereta api ke berbagai kota di Lampung, pembangunan jalan tol dan juga pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Selain itu, katanya, jangan lupa menghitung, bahwa secara politispun Sjachroedin sebagai ketua PDI

Perjuangan Lampung- telah berhasil membawa partainya, paling tidak menguasai posisi-posisi kunci di kabupaten/kota baik sebagai bupati ataupun sebagai ketua DPRD. “Gam barannya, kira-kira 10 dari 14 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, posisi kuncinya dikuasai kader PDI Perjuangan. Padahal, pada pemilu 2008 lalu, partai ini adalah ketiga terbesar sesudah Demokrat dan Golkar,” katanya. Meski demikian, Nuril berpendapat, Gubernur Sjachroedin perlu mengevaluasi lagi lingkungan pembantunya sehingga berani memberikan saran yang positif kepada gubernur. Kejadian itu juga, menurut Nuril Hakim, menyiratkan adanya komunikasi politik yang tidak lancar (missing link) . Ini juga perlu segera dibenahi, sehingga komunikasi dua arah berjalan lancar. “Memang kedua kejadian itu pastilah menggusarkan Gubernur, tetapi tak ada pengaruhnya dengan legitimasi Sjachroedin,” katanya. „ Rimson

OPINI INDONESIA 005

15


BIROKRASI

INSPEKTORAT MONITORING APARATUR DESA Dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan pada aparatur desa, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) melalukan monitoring diseluruh Kecamatan.

M

onitoring tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan regular kepada aparatur desa. Heri Bastian, S.Sos Kepala Irban 1 Inspektorat, mewakili Inspektur Lamsel, Yusri, SE., MM mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan, guna melakukan pengawasan dan pembinaan kepada aparat desa. Pengawasan dilakukan jika ditemukan adanya laporan, dan akan diberikan pembinaan lebih lanjut.

16

OPINI INDONESIA 005

Dalam monitoring tersebut, dilakukaan pembinaan mengenai empat aspek yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Tupoksi, Sarana Prasarana. “Untuk Irban satu, kami telah melakukan pembinaan diseluruh kecamatan. Untuk wilayah irban satu, terdiri dari lima kecamatan,” ungkap Heri, kemarin. Menurut Heri, pemeriksaan regular tersebut dilaksanakan diseluruh kecamatan, dengan dibagi dalam beberapa irban.

Terakhir, irban satu dilakukan di Kecamatan Bakauheni dan Ketapang pada Jum’at (10/5) lalu. “Dalam rangka monitoring ini, diharapkan aparatur desa dapat memahami empat aspek tersebut. Seperti halnya mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola desa itu,” jelasnya. Sementara, Dani Wahyudi S,STP,. M.Si, Camat Bakauheni mengatakan bahwa dengan adanya monitoring dari inspektorat ini, sangat baik dilaksanakan. Sebab, selain memberikan pemahaman kepada aparatur desa, juga dapat meminimalisir adanya penyimpangan di desa masing-masing, terutama masalah kelengkapan semua administrasi desa. “Kegiatan monitoring ini, sangat membantu tugas kami selaku pemerintahan kecamatan, kususnya dalam hal pembinaan terhadap pemerintahan yang ada di desa se-kecamaatan Bakauheni ini,” pungkasnya. „ Pitaria


Hukum

Priyo Budi Santoso - GRASI

Grasi

PRIYO DUKUNG DIBERIKAN GRASI

CORBY

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai grasi bagi Corby memberikan efek positif. “Saya sendiri melihat ada efek positif lain ialah mayoritas publik dan masyarakat Australia sudah tentu melihat tenggang rasa, kemanusiaan dan persahabatan yang diberikan pemerintah Indonesia,” kata Priyo di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 27/5.

P

olitisi Golkar itu mengatakan semestinya ada timbal balik yang sama dari Australia seperti nelayan-nelayan Indonesia yang ditangkap. “Itu yang diharapkan. Saya mau melihat sisi positif dari lobi-lobi diplomatis,” ujar Priyo. Menurut Priyo, Corby sudah menjadi ikon masyarakat Australia

yang meluas. Oleh karenanya, ia mengambil sisi positif langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi. Walaupun ada keberatan dari sejumlah pihak. “Saya setuju tapi saya yakin pemerintah sudah menyiapkan sisi resiko untuk itu,” tuturnya. Presiden SBY memberikan grasi atau pengu-

rangan masa tahanan kepada terdakwa kasus narkoba asal Australia Schapelle Leigh Corby. Grasi lima tahun dari total vonis penjara selama 20 tahun untuk Corby, menurut Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dengan mempertimbangkan system hukum Indonesia dan WNI di Australia, OPINI INDONESIA 005

17


GRASI yang juga tengah menjalani hukuman di sana. Pengamat politik Luar Negeri Teuku Rezayah berpendapat pemerintah Indonesia bisa menjadikan Schapelle Leigh Corby, si penyelundup narkoba dari Australia sebagai duta anti narkoba Indonesia secara internasional. “Corby bisa menjadi PR (publik relation) Indonesia atau duta untuk perang melawan narkoba seluruh dunia,” kata Teuku di Jakarta (27/5). Corby bisa jadi duta antinarkoba karena yang bersangkutan kini dikenal seluruh dunia dan

Corby bisa jadi duta antinarkoba karena yang bersangkutan kini dikenal seluruh dunia dan memiliki kelakuan yang baik selama menjalani penahanan di rutan Bali. memiliki kelakuan yang baik selama menjalani penahanan di rutan Bali. Menurut Teuku, ini adalah kebesaran jiwa pemerintah Indonesia memberikan grasi kepada Corby. “Dengan grasi ini bukan artinya kita melunak, sebab masih ada hukuman 15 tahun lagi untuk Corby,” katanya. Seperti diketahui, dalam beberapa minggu terakhir ini, Corby jadi polemik menyusul grasi lima tahunan yang diberikan Presiden SBY kepada perempuan tersebut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) menegaskan, terpidana kasus narkotika Corby belum bisa dipastikan mendapat hak pembebasan bersyarat (PB). Sebab, hak PB baru bisa diberikan bila memenuhi syarat administrative dan substantif yang diatur negara. Namun, Corby selaku warga negara asing (WNA) harus memenuhi dua syarat khusus, kata Kasi Infokom Ditjen PAS Ika Yusanti kepada wartawan, Kamis lalu (24/5) Syarat pertama, Corby harus mengantongi

18

OPINI INDONESIA 005

rekomendasi dari Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM mengenai ijin tinggal selama menjalani masa bebas bersyarat. Kedua, adanya jaminan dari Kedutaan Besar Australia, bahwa Corby tidak akan meninggalkan Indonesia sampai dinyatakan bebas murni. Syarat lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 43 ayat 44 PP disebutkan, ada tiga persyaratan PB bagi terpidana kasus terorisme, narkoba dan korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi. Syarat pertama, telah menjalani 2/3 masa pidana, dengan ketentuan tidak kurang dari sembilan bulan. Kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana selama sembilan bulan terakhir, sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Ketiga, mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakat dengan memperhatikan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. “Untuk Corby, bulan September 2912 sudah bisa mendapatkan hak PB, tapi bila memenuhi semua persyaratan,” tutur Ika. Corby divonis 20 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider enam bulan penjara. Corby yang terbukti menyelundupkan ganja seberat 4,2 kilogram ke Indonesia, ditahan sejak 9 Oktober 2004. Perempuan berumur 34 tahun itu menerima grasi selama lima tahun dari Presiden SBY.

NILAI MENKUMHAM MENGADA-ADA Sementara itu, penjelasan pemerintah tentang alas an di balik pemberian grasi untuk terpidana narkotika Schapelle Leigh Cprby dianggap tidak layak untuk bisa dipercaya. Bahkan, penjelasan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin tak lebih dari upaya pelintiran persepsi tentang sanksi hokum yang menjerat Corby. “Menkumham mengada-ada ketika mengatakan beberapa negara

tidak lagi mengkategorikan ganja sebagai narkotika. Bahkan, hukuman atas kepemilikan ganja diringankan dan dihapuskan. Pertanyaannya, ketika Corby tertangkap dan menjalani proses hokum, apakah perlakuan hokum RI terhadap penyelundup dan pengedar ganja sama dengan negara lain yang dimaksud Amir?” politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menandaskan, Minggu 27/5. Kalau ada pengecualian, kata anggota Komisi III DPR itu, terhadap penyelundup atau pengedar ganja, mengapa Corby sejak awal didakwa dengan pasal kejahatan narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas I yang berbahaya? Dengan argumentasi tersebut, katanya lagi, Menkumham Amir Syamsuddin tampak mencoba memelintir persepsi publik yang terlanjur berpendapat bahwa grasi untuk Corby bertentangan dengan komitmen nasional memerangi jaringan narkotika internasional dan sel-selnya di dalam negeri. “Apalagi kalau grasi Corby itu dihadap-hadapkan langsung pada inisiatif Amir menerbitkan kebijakan pembatasan remisi bagi terpidana korupsi, teroris dan narkoba. Corby wajib diperlakukan manusiawi, baik saat dia dalam kondisifisik segar bugar, maupun ketika dia dalam kondisi fisik tidak prima karena sakit-sakitan. Hak-hak asasinya sebagai manusia berstatus terpidana harus dipenuhi dan dihormati,” papar Bambang. Itulah, imbuhnya lagi, kewajiban Indonesia yang harus dilaksanakan Amir cq Dirjen Pemasyarakatan dan manajemen LP Krobokan, Bali. Kalau Corby sakit, sambung Bambang, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan Corby mendapat dan menerima layanan medis yang layak agar bisa sembuh. “Bukan rekomendasi kepada presiden agar dia mendapatkan grasi yang berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan merusak semangat pemberantasan narkoba,” kecam Bambang „ Dbs/ Editor/ OI


OPINI INDONESIA 005

19


22

OPINI INDONESIA 005


Ekonomi

- MARITIM

Maritim I Industri

MODERNISASI M

PELABUHAN PANJANG TIDAK MULUS

Pelabuhan Panjang, Lampung, adalah satu-satunya pelabuhan bertaraf internasional di belahan Indonesia barat yang masih memiliki masalah serius.

asalahnya adalah modernisasi peralatan bongkar muat di pelabuhan itu masih mengundang masalah tenaga kerja angkutan dan buruh yang tampaknya mulai tersisih. Para supir truk dan buruh menentang pengoperasian alat bongkar muat (jib crane) sehingga sempat memicu pemogokan di Pelabuhan Panjang, Desember tahun lalu. Akibat pemogokan yang nyaris melumpuhkan kegiatan pelabuhan itu, Pelindo Panjang disebut-sebut menderita kerugian puluhan miliar rupiah. Tentu saja, di era globalisasi sekarang ini, kalangan pemilik barang dan pemilik kapal menginginkan kegiatan bongkar muat yang praktis, cepat, dan biaya murah. Dan sistim yang cocok untuk itu adalah system curah. Di sinilah mulai muncul persoalan, karena untuk untuk muatan curah, maka truk-truk yang selama ini melayani

OPINI INDONESIA 005

23


MARITIM kegiatan pelabuhan yang hampir 90 persennya truk bak terbuka akan tersisih. Para pemilik truk konvensional terpukul, sopir protes dan menggelar demo dan aksi protes beberapa hari. Pihak Pelindo II Cabang Panjang pun mengantisipasi kondisi ini dengan mengundang ratusan dump truck yang dampaknya bahkan nyaris menyulut bentrok sesama sopir truk dan para buruh. Bahkan aksi mogok para sopir pelabuhan tersebut berdampak juga mengganggu para buruh anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang sebelumnya selalu diam. Untunglah kemelut ini segera bisa disolusi oleh Pemprov Lampung sehingga masalahnya tidak berkepanjangan. Pengurus TKBM Achdiat mengakui kegiatan di pelabuhan merangkai antara satu dengan yang lain. Karena itu, katanya, jika saja terjadi stagnasi di satu rangkaian kegiatan, misalnya supir truk mogok, maka akan berdampak dengan kegiatan lainnya. Dia berharap semua pihak dapat menjaga kondisi pelabuhan tetap kondusif sebagai tempat untuk cari hidup. Dikatakannya, Koperasi TKBM mempunyai 1.528 anggota pekerja bongkar muat yang hidup dari kegiatan pelabuhan. Yang aktif setiap harinya sekitar 60 persen. Mereka) dibagi dalam 3 shift untuk melayani kegiatan bongkar muat 24 jam. “Kami memahami bahwa tugas kami adalah memberikan pelayanan. Dan, itu kami usahakan sebaik mungkin,” tambahnya. Terkait dengan penggunaan teknologi maju yang disebut-sebut sebagai pemicu keresahan dan aksi demo supir truk tersebut, Adi mengatakan tidak mau mencampuri permasalahannya. Tetapi dia mengatakan bahwa Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang memahami penggunaan teknologi maju di Pelabuhan internasional ini, sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. “Kami memahami bahwa penggunaan teknologi untuk peningkatan produktivitas (kinerja) dan efisi-

24

OPINI INDONESIA 005

ensi tak bisa kita hindari. Apalagi, kegiatan pelabuhan internasional connecting dengan pelabuhan lain seperti Singapore dan Tanjungpriok yang juga sudah menggunakan peralatan serupa,. Dia menjelaskan untuk mengantisipasi kemajuan tersebut pihak TKBM mengantisipasinya dengan terus meningkatkan kualitas dan keterampilan anggotanya (SDM-sumber daya manusia) sehingga mampu mengambil bagian dalam kemajuan tersebut. “Sebagai contoh tahun lalu sudah 36 anggota TKBM yang mengikuti diklat (pendidikan dan latihan) untuk operator crane dan forklif. Ke depan ini kami harapkan dilkat yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja itu dapat menerima jumlah bisa lebih banyak lagi,” katanya.

PELINDO VERSUS PENGUSAHA Kini muncul lagi persoalan baru. Konflik Pelindo dengan pengusaha yang tergabung dalam APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat ) dan INSA (organisasi para pengusaha pemilik kapal). Pemicunya adalah SK Pelindo II Cabang Panjang yang mewajibkan seluruh pengusaha di Panjang wajib mengajukan izin kembali atau lebih dikenal SKBMI (Surat Keputusan Bongkar Muat Barang), dan keharusan untuk menggunakan peralatan jib crane Pelindo dalam dalam kegiatan bongkar muat dan tidak boleh menggunakan katrol kapal. Kebijakan ini memicu kemarahan pemilik kapal, karena hampir semua kapal-kapal samodra sudah memiliki peralatan bongkar muat barang yang juga canggih. Pelindo II Cabang Panjang dinilai sepertinya mau monopoli dalam proses bongkar muat barang sehingga ditentang oleh para pengusaha baik dari APBMI maupun INSA (Indonesian Shipsowner Association). Para pengusaha bahkan mengancam akan memPTUN kan GM Pelindo Cabang Panjang, Doso Agung jika tidak mereview kembali kebijakannya. Perundingan kedua pihak (pengusaha dan Pelindo) yang difasilitasi Adpel Panjang, gagal. Kasus ini sempat di-

warnai unjuk rasa para buruh bongkar muat pada 1 Mei lalu, dan kemudian diikuti pemogokan para pengusaha sehingga sempat terjadi kelumpuhan di Pelabuhan Panjang selama dua hari (kamis sampai Sabtu) pekan lalu. Namun, hari minggu aktifitas pelabuhan mulai menggeliat. Senin (13/5) pihak Pelindo bersama APBMI dan INSA (asosiasi pemilik kapal) berusaha melakukan rapat pertemuan kembali di kantor Adpel menyikapi kasus tersebut. Meskipun mereka juga sempat melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Propinsi Kamis, namun masih belum ada jalan keluar, karena GM Pelindo II Panjang Doso Agung tidak hadir. Jubir APBMI dan INSA Yusirwan menyatakan, Pelindo sudah berlaku arogan dalam menerapkan kebijakan tanpa musyawarah, terkait keharusan APBMI mengurus surat penunjukan kerja bongkar muat (SPKBM) dari PT Pelindo. Yusirwan juga membantah adanya kesepakatan pihaknya dengan Pelindo II terkait pengoperasian Jib Crane dan steviedoring (alat berat bongkar muat barang) yang diprotes pengusaha dan pemilik kapal. Yulius Gultom dari APBMI menyatakan, kalau Pelindo terus memaksakan kehendak maka pihaknya akan melakukan pemogokan massal. Kami siap melakukan negoisasi untuk mencari solusi dengan pihak Pelindo di bawah pimpinan Doso Agung, katanya. Jubir Koperasi TKBM Panjang Achdiat secara terpisah menyatakan, pihaknya berlaku netral dalam konflik antara Pelindo dan pengusaha lingkungan pelabuhan Panjang. Pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam masalah tersebut, ini murni ranah Pengusaha dan pihak Pelindo, kami hanya mengurus kesejahteraan buruh saja, katanya. Achdiat mengakui, konflik ini dipicu kehadiran alat berat bongkar muat pelabuhan yang sangat canggih, dan pemilik kapal maupun pengusaha bongkar muat keberatan dengan beroperasinya alat tersebut „ Ilham Djamhari


INDUSTRI

EKSPORTIR KOPI NASIONAL MAKIN TERPURUK

AEKI Lampung Segera Konsultasi Dengan Gubernur Ketua AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia) Lampung, Sumita mengakui perdagangan bebas di sector bisnis perkopian dengan cepat bisa dimanfaatkan eksportir kopi modal asing (PMA) memperkuat “cengkramannya” untuk mendeteksi dan sekaligus mengarahkan bisnis perkopian Indonesia, khususnya Lampung. anya dalam kurun satu windu saja (perdagangan bebas dimulai 2004), eksportir PMA itu telah menguasai sekitar 70 persen ekspor kopi Lampung. Sementara sisanya, “dibagi” oleh sejumlah eksportir nasional. “Kondisi saat ini, eksportir nasional semakin “menjerit”, sementara PMA makin berkibar,” katanya beberapa waktu lalu di Kantor BPD AEKI

H

Lampung, Telukbetung, Bandarlampung. Dia juga mengakui sudah banyak eksportir nasional yang gulung tikar karena tak mampu bersaing. Data-data menunjukkan dari sekitar 90 eksportir terdaftar kopi (ETK) di Lampung yang tercatat aktif hanya beberapa buah saja. Sumita mengakui, semula memang ada harapan bahwa masuknya eksportir PMA tersebut akan mengembangkan

dan menganekaagamkan produksi berbahan baku kopi, sehingga kita bisa mengurangi ekspor bahan mentah (raw materials. Nyatanya harapan itu tidak menjadi kenyataan. Dia mengakui sekarang ini tidak ada perbedaan antara perusahaan nasional dan perusahaan PMA. Eksportir PMA juga menerjunkan petugas pembeliaannya langsung ke sentra-sentra perkopian. Akibatnya sudah banyak eksportir nasional yang gulung tikar tak kebagian barang, Sumita mengakui, pihaknya (eksportir nasional) sulit ‘mengimbangi’ eksportir PMA ini karena berbagai keterbatasan, seperti permodalan, jaringan bisnis dan informasi. Dalam hal permodalan, kata dia, eksportir PMA itu didukung perbankan di negaranya dengan bunga rendah dalam jumlah yang mencukupi. Sementara bagi eksportir nasional tidaklah mudah mendapatkan dana bank dan bunganya juga relatif tinggi, sehingga banyak transaksi yang bayar belakangan (bon). Tetapi yang paling “menohok” adalah adanya isuisu miring yang terus-terusan diciptakan LSM luar negeri untuk memojokkan Kopi Indonesia, seperti masalah sertifikasi kopi yang mensyaratkan komoditas ramah lingkungan, tidak menggunakan pupuk kimia, dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. OPINI INDONESIA 005

25


INDUSTRI Menurut LSM asing tersebut, sertifikasi perlu untuk memastikan bahwa kopi Lampung yang diperdagangkan tersebut memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak merusak lingkungan.

SIAPKAN LAPORAN KHUSUS Menghadapi tantangan yang semakin berat itu, kata Sumita, AEKI sedang mempersiapkan laporan khusus kepada Gubernur dengan harapan Pemerintah Daerah bisa membantu mensolusi permasalahan yang sedang dihadapi AEKI dan eksportir kopi nasional anggotanya tersebut. Dia mengakui, salah satu masalah berat yang dihadapi AEKI adalah sumber dana untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut misalnya untuk mengadakan komunikasi dengan buyer di luar negeri. Salah seorang pengurus AEKI mengatakan, sumber dana AEKI dari iuran ekspor kopi sudah tidak berjalan lagi sejak 2010 lalu atau sejak SK Menteri Perdagangan terkait iuran itu dicabut. Tetapi di sejumlah daerah, seperti di Sulawesi Selatan, iuran ekspor kopi masih ada sesuai dengan kebijakan daerah. Kita berharap yang seperti ini bisa dilakukan di Lampung,

26

OPINI INDONESIA 005

sehingga program-program BPD AEKI Lampung, baik dalam masalah pembinaan petani kopi, mengerakkan pusat penelitian kopi AEKI di Liwa, masalah promosi dan sekaligus juga menangkis isu-isu miring dari luar tersebut bisa dilakukan. Menurut dia, maraknya isu-isu pelestarian lingkungan dan lain-lain yang dikembangkan sejumlah LSM internasional tersebut tidak terlepas dari strategi dagang dengan tujuan untuk semakin bisa mendikte perdagangan komoditi tersebut. Dia mengatakan, jika isu-isu ini tetap berlanjut, maka dampaknya sangat berpotensi memukul “wibawa” Kopi Lampung itu di pasar internasional. Pemerhati bisnis perkopian kepada OPINI Indonesia mengatakan, gambaran itu menunjukkan bahwa ternyata kita memang kurang siap memasuki pasar bebas. Tetapi, katanya, bagaimanapun kita juga tidak bisa mengelak dan harus mengikuti trend globalisasi. Oleh karena itu dia menyarankan Pengurus AEKI segera melaporkan masalah ini kepada pemerintah daerah agar keadaan tidak semakin buruk. Sejak dulu, perdagangan kopi kita selalu diserang oleh LSM internasio-

nal. Misalnya saja, tahun 2006 ada ketentuan bahwa impor kopi mencantumkan klausul bebas kandungan kimia yang dikeluarkan Pemerintah Jepang. Kandungan kimia itu adalah DDVP (dimetil didloro venil pospat) yaitu residu bahan-bahan kima yang masuk ke dalam biji kopi ketika petani melakukan pemupukan atau penyemprotan hama. Kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2007 WFF (World Wide Fund for Nature ) mengekspose pula tentang kerusakan parah habitat sejumlah fauna yang dilindungi habitat badak, gajah, dan harimau sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS ) akibat dirambah dan dijadikan perkebunan kopi dan menyebut kopi dari punggung Bukit Barisan itu sebagai “Kopi illegal”. WWF meminta pedagang kopi lokal dan ekspotir melakukan kontrol dalam pembelian kopi petani dan jangan sampai terkontaminasi “kopi ilegal” dari kawasan konservasi tersebut. Sementara untuk pembeli internasional WWF menyarankan mengontrol secara ketat mitra dagangnya di Indonesia. „ Dbs/ Editor/ OI


Nasional

- PELUANG

Peluang I Pertanian

INVESTASI CIPTAKAN

LAPANGAN KERJA Tugas Pokok pemerintah daerah itu adalah mensejahterakan rakyatnya. Cara mencapainya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, yang diimbangi pola investasi yang bersahabat.

H

al ini dikatakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Anton Supit, bahwa keterbukaan lapangan kerja di daerah

itu penting untuk meningkatkan pergerakan perekonomian yang ujungnya menghasilkan ksejahteraan daerah itu sendiri. “Makanya dari pemerintah sendiri itu harus

berikan kemudahan berinvestasi, jangan ada lagi hambatan-hambatan,” tegasnya. Berkaca pada negara China yang ada di daerah Sunchen, tuturnya, waktu 30 tahun ke belakang penduduk Sunchen hanya 300 ribu tetapi kini sudah mencapai 15 juta orang berasal dari beragam macam orang dengan kemampuan pertumbuhan ekonomi yang baik. “Daerahnya terbuka, bagi siapa saja. Jadi daerahnya itu hidup, investor banyak yang datang, tersedia lapangan kerja, ekonomi daerah tumbuh baik,” ungkapnya. Khusus di Sulawesi Utara, yang paling cocok untuk mengembangkan perekonomian adalah usaha jasa perdagangan, kalaupun ada berbasis industri itupun hanya perika-

OPINI INDONESIA 005

27


PELUANG nan. “Syaratnya harus sedia jalan, pelabuhan dan penerbangan yang baik, supaya ada orang yang mau minat investasi. Sekarang kalau jalan ya tidak sedia siapa yang mau

investasi,” katanya ketika berada di Manado, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu. Karena itu, bila pemerintah tidak mampu membuat iklim investasi

AEKI Bercita-Cita Menyalib Vietnam dan Brasil Wakil Ketua Umum AEKI Bidang Spesialis dan Industri Kopi Pranoto Soenarto meyakini, Indonesia akan mampu menyalib Brasil dan Vietnam dalam hal produksi kopi beberapa waktu ke depan.

S

ebagai salah satu upaya, pelaku industri kopi nasional pun akan belajar dari Brasil. “Produksi kopi kita sekarang nomor tiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam,” sebut Pranoto (27/5). Ia menjelaskan, dalam hal total produksi, baik itu kopi jenis robusta maupun arabika, Indonesia memang berada di peringkat ketiga dunia. Te-

28

OPINI INDONESIA 005

tapi untuk jenis robusta saja, Indonesia menjadi produsen kedua di dunia setelah Vietnam. Pranoto menyebutkan, produktivitas kopi nasional memang masih rendah ketimbang Vietnam. Padahal negara ASEAN tersebut dulu belajar menanam kopi dari Indonesia. “Lumayan jauh beda produksinya. Kita ini dengan 1,3 juta hektar lahan tapi pro-

yang baik dan terciptanya lapangan kerja yang luas menandakan pemerintah daerah telah gagal mengelola daerahnya. „ Dbs/ Editor/ OI

duksinya hanya 700.000 metrik ton. Sedangkan Vietnam dengan 500600.000 hektar bisa menghasilkan 1,3 juta metrik ton,” kata Pranoto. Tapi, selisih produksi yang terbilang besar itu tidak lantas membuat pelaku industri kopi nasional enggan berkompetisi. Dia mengatakan, AEKI punya niat untuk bisa menyalip Vietnam dan Brasil. “Kita bisa menyalip tapi kita harus perbaiki produksi. Dalam 15 tahunan kita harus bisa menyusul Brasil, dan dalam lima tahun ke depan kita bisa menyusul Vietnam,” kata Pranoto. AEKI melihat ada kelemahan dari cara berproduksi Vietnam. Menurut Pranoto, produksi kopi negara itu cenderung dipaksakan. Pertanian kopi Vietnam banyak menggunakan pupuk kimia. Cara ini, kata dia, tentu tidak baik untuk jangka panjang. Oleh sebab itu, AEKI akan tetap berupaya mendorong pertanian kopi nasional bisa menggunakan pupuk organic. Produktivitas memang lambat tumbuh tetapi ini demi jangka panjang. “Kita pakai pupuk organic memang pelan tapi mencapai sesatu,” katanya. Da juga mengatakan kualitas kopi bisa lebih baik dengan pupuk ini. Lalu, ahli pertanian dan Brasil pun akan didatangkan. Mereka diharapkan bisa mengajari pelaku industri kopi nasional mengenai teknik-teknik budidaya kopi. “Dengan cara pemangkasan tertentu, ya ada teknik dan bimbingan negara maju seperti dari pertanian Brasil,’ ungkap Pranoto. Ia pun menyimpukkan Indonesia akan berupaya menggenjot produksi kopinya. Salah satu factor pendorong adalah potensi permintaan kopi yang masih besar. “Di dunia masih shortage 6 persen arabika. Dan China bila menjadi pengimpor maka kekurangan bisa di atas satu juta metrik ton.” Katanya „ Dbs


PERTANIAN

Nasdem Kembangkan Padi Paloh Organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, mengembangkan inovasi penanaman padi produksi sepuluh ton per hectare atau “PALOH”, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani.

I

novasi penanaman padi “paloh” akan mampu meningkatkan hasil produksi setiap musim tanam hingga mencapai sepuluh ton/ hectare dari rata-rata produksi hanya 6,8 ton,” kata Ketua DPD Nasional Demokrat Pidie Jaya Yusri Yusuf di Pidie Jaya, Selasa lalu. Pernyataan itu disampaikan disela-sela panen perdana padi “paloh” oleh Ketua Umum Nasional Demokrat H. Surya Paloh yang juga Ketua

Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat dan juga hadir sejumlah pengurus DPD diantaranya, Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capela. Menurut dia, inovasi perkembangan pertania dalam upaya peningkatan produksi pertanian tersebut merupakan salah satu kemitraan yang dibangun Ormas Nasdem dengan petani yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.”Dengan pola tanam yang

baru dan penggunaan pupuk kompos akan menjadi salah satu upaya memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan hasil produksi pertanian setiap musim tanam,” katanya. Ia mengatakan, kemitraan agribisnis Nasdem di Kabupaten tersebut juga akan diperluas ke kabupaten/ kota lainnya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani di masa mendatang. Sementara itu, H Surya Paloh mengatakan program kemitraan agrisbisnis pertanian yang ada di Provinsi Aceh itu akan dijadikan sebagai pilot projek dalam peningkatan hasil pertanian di seluruh Tanah Air di masa mendatang. “Kami sangat mendukung dengan program kemitraan agribisnis ini dan diharapkan program ini akan mampu mengurangi ketergantungan pangan dari negara lainnya di msa mendatang,” katanya. Dalam kunjungannya ke Pidie Jaya tersebut, H Sura Paloh juga mengunjungi pusat Agribisnis Nasional Demokrat yang dikembangkan di Kabupaten Pidie Jaya. „ Editor /OI

OPINI INDONESIA 005

29


STRATEGIC REVIEW

Dinamika Pemikiran Fikih Ma

Bagian kedua / Sambungan Edisi Nomor 4 / Selesai

. Sahal Mahfuzh: Dari Halaqah Membangun Konstruksi Fikih Sosial Keindonesiaan. Dalam peta pemikiran Islam di Indonesia, KH. Sahal dipandang sebagai tokoh yang banyak menyumbangkan pemikiran dalam bidang hokum Islam. Ia selalu mengkritik mainstream pemikiran yang berkembang (setidaknya di kalangan NU dan Pesantren). Baginya pemahaman terhadap kitab-kitab klasik yang seharusnya didekati dengan kerangka metodologis yang proporsional agar dicapai pemahaman yang kontekstual dan sesuai dengan tuntutan realitas social. Oleh karenanya ia selalu mengkritik kaum tradisional literalis dan fundamentalis yang selalu memutlakkan fikih secara tekstual. Baginya kritik dapat dilontarkan dan dialamatkan kepada siapapun termasuk kepada gurunya sendiri. Beliau merasa gusar atas pendapat para ulama NU yang tidak mau memperhatikan dimensi ruang dan waktu yang mengantarkan produkproduk hokum. Alasan inilah yang menjadikan KH. Sahal merelakan diri bergabung bersama pemikir-pemikir produktif muda NU dalam forum “halaqah” (sarasehan) untuk merumuskan kerangka teoritik berfikih yang lebih produktif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu hasil konkrit dari forum “Halaqah” tersebut adalah munculnya istilah bermazhab secara manhaji dan timbulnya gagasan untuk mempopulerkan pada tahun 1987 (gagasan awal). Pada 1998, atas dukungan KH.Sahal |Mahfuzh dan KH. Imron Hamzah, diadakan seminar dengan tema “Telaah kitab secara kontekstual” di PP. Watu Congol, Muntilan, Magelang. Pada pertengahan 1989 diselenggarakan halaqah (diskusi terbatas) mengenal “Masa Depan NU”. Salah satu pembicaranya, A.Qodri Azizi, menegaskan perlunya redefinisi mazhab yang kemudian dicetuskan istilah bermazhab fi al-manhaj (mengikuti metodologinya), dan pada akhirnya dideklarasikan pada tahun 1992 di Bandar Lampung dalam sebuah forum Musyawarah Nasional. Lewat forum halaqah ini, usaha pengembangan fikih relatif berhasil. Hal ini ditandai dengan munculnya pergeseran dalam memandang fiqih sebagai paradigma kebenaran ortodoksi menjadi paradigma pemaknaan social. Dampak dari pemikiran Halaqah ini akhirnya mempengaruhi pula pemikiran di Bah’s Al Masa’il.

E

30

OPINI INDONESIA 005

Penyerahan Cinderamatadari utusanKerajaan Negeri KelantanMalysia

Perubahan mendasar di dalam paradigma berfikih cukup mengapresiasikan makna empowerment bagi eksistensi fikih tradisional. Menurut M.A. Sahal Mahfuzh, cirri-ciri yang menonjol dari “paradigma berfikih” baru itu yaitu : Pertama, mengupayakan interpretasi ulang terhadap teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. Kedua, makna bermazhab berubah dari bermazhab tekstual (mazhab qauli) ke bermazhab secara metodologis (Mazhab manhaji). Ketiga, verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok (usul) dan yang cabang (furu). Keempat, fikih dihadirkan sebagai etika social, bukan sebagai hokum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan social. Oleh karena itu, kehadiran fikih di sini juga sebagai perangkap hermeneutika yang berpengaruh pada persoalan metodologisnya. Keberadaan forum halaqah sendiri merupakan kegiatan informal dan peserta yang mengikutinya


kih Mazhab Indonesia DR. Moh. Mukri M.Ag Rektor IAIN Raden Intan Lampung

adalah para ulama yang rergolong berusia muda. Meskipun forum ini tergolong independen, namun hasil kajiannya selalu dikonsultasikan dengan PBNU; dan dari PBNU inilah hasil halaqah ulama muda ini kemudian dijadikan pembicaraan di dalam forum yang lebih formal. Dengan demikian, proses “berfikih baru” sebagaimana menggejala dalam forum halaqah, secara perlahan namun pasti mulai melembaga dalam hirarkhi NU. Sebagai forum ulama muda, maka sangat wajar apabila hasil pemikirannya juga cenderung berani dan liberal, bahkan tidak jarang hasil pemikirannya bernuansa menggugat dan mendekonstruksi pemikiran fikih yang mapan. Dalam forum halaqah ini, Kyai Sahal banyak berdialektika, tidak hanya sebagai pemateri tetapi juga sebagai peserta aktif yang bersama peserta lainnya selalu melahirkan pemikiran-pemikiran yang dianggap mampu merespons problematika kehidupan social. Fikih social adalah formulasi kajian utama tentang

persoalan hokum yang bersifat praktis yang diambil dari dalil syar’I yang berorientasi pada persoalan social kemasyarakatan. Fikih social digagas sebagai jawaban alternatif untuk menjembatani otentisitas wahyu dan realitas social. Alternatif ini penting dalam rangka upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas social melalui pemurnian yang dinamis dalam gerakan tajdid (pembaruan) menuju terciptanya paradigma baru dalam memahami dan menerapkan hukum Islam (fikih dalam arti sempit). Keberadaan Kyai Sahal dengan fikih sosialnya berpengatuh besar terhadap kehidupan umat Islam yang berada di Indonesia. Tawaran fikih kontekstual itu sangat dipertimbangkan dalam lembaga, forum diskusi, instansi keagamaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak sedikit kaum muslim yang mengikuti pemahaman fikih itu; walaupun sebagian dari mereka belum paham betul tentang konsepsi utama dari fikih tersebut. Kelahiran fikih social itu tidak lepas dari latar belakang Kyai Sahal yang sejak muda bergelut dalam lembaga swadaya masyarakat, apalagi melihat kondisi sosio-kultural dan ekonomi masyarakat Kajen yang memprihatinkan. Pergulatan Kyai Sahal di tengah masyarakat kecil telah mempengaruhi konstruksi social yang dibangunnya, yakni fikih social yang tidak hanya idealis-paradigmatik, tetapi juga fikih social yang sifatnya “praktis” untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya realisasi konsep-konsep itu tentunya tidak langsung diterima oleh sebagian masyarakat, sebab diperlukan pemahaman dan prasangka positif terlebih dahulu. Dengan adanya pemahaman terhadap konsep itu setidaknya dapat menghindari kesalahan pemaknaan dan merealisasikannya. Dan prasangka positif diperlukan juga untuk bisa mencerna konsep baru itu dengan pikiran terbuka tanpa menghilangkan nalar kristis. Pandangan fikif social Kyai Sahal bermula dari tesisnya, bahwa sasaran syari’at Islam adalah manusia. Preposisi tersebut didasarkan kepada sejumlah ajaran dalam syari’at Islam itu sendiri yang mengatur soal penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Syari’at Islam mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, yang dalam terminology fikih disebut dengan ibadah. Ibadah itu berhubungan dengan individu dan social, terkait dengan

OPINI INDONESIA 005

31


STRATEGIC REVIEW segala aspek kehidupan umat manusia. Selain itu juga, tujuan syari’at (maqasis al syari’ah) terdiri dari lima bagian yaitu untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Rumusan maqasid ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Allah dalam arti terbatas pada serangkaian perintah dan larangan, atau halal haram yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Keseimbangan kepeduliaan dapat dirasakan bila kita memandang pemeliharaan terhadap agama sebagai unsur maqasid yang bersifat kewajiban bagi umat manusia, sementara yang lainnya dipahami sebagai wujud perlindungan hak yang selayaknya diterima oleh manusia. Pemikiran fikih social yang dikembangkan oleh Kyai Sahal merupakan bentuk kontekstualisasi dan reaktualisasi terhadap metodologi fikih syafi’iyyah dalam rangka menemukan pemikiran alternatif yang sejalan dengan cita-cita ideal transformatif. Upaya Kyai Sahal menggarap bidang muamalah (termasuk hukum keluarga) dituangkan dalam aras idealitas maupun realitas. Dalam tataran idealitas, Kyai Sahal menyebut pemikirannya dengan fikih social, sebuah aliran yang cukup mengapresiasi penggunaan metodologi berpikir (usul al-fiqh) dan qa’idah fikihiyyah daripada produk jadi fikih. Dia menganjurkan memperluas interpretasi fikih social dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan mengambil keputusan hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Dalam tataran realitas, Kyai Sahal menunjukkan kreativitas dalam mengoperasionalisasikan fikih untuk merespons problema social kemasyarakatan melalui aksi-aksi social terkontrol untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Dalam mengapresiasi metode pengambilan hukum (istinbat) Kyai Sahal menggunakan dua metode sekaligus. Pertama adalah menggunakan metode tekstual (qauli); dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (manhaji).

F. FIKIH MAZHAB GUS DUR TENTANG SOSIAL KEMASYARAKATAN. Perbincangan tentang adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan social, telah menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Karena posisinya yang integral dalam dialektika kehidupan, sekaligus opponent kreatif dari jalinan kehidupan masyarakat, Islam dituntut untuk menuntaskan keberadaan dirinya di tengah heteroginitas kehidupan dengan mengakomodir tuntutan perubahan yang ada. Dalam realisasinya, Islam dapat menerima kebutuhan akan perubahan besar melalui perubahan normanorma hikum agamanya. Namun di pihak lain, penerimaan atas kebutuhan perubahan itu senantiasa dikendalikan oleh batasan-batasan yang ditentukan bagi pengambilan keputusan hukum. Sejarah membuktikan betapa produk fikih yang ada

32

OPINI INDONESIA 005

merupakan hasil dari akumulasi pemikiran para fuqaha pada suatu tempat, kultur dan masa tertentu, sehingga respon dan solusi yang ditawarkan sangat terkait erat dengan konteks kehidupan masyarakat yanf dihadapi saat itu, yang belum tentu akan actual dan relevan kalau dipergunakan untuk menjawab problemproblem kekinian, terlebih bila dikaitkan dengan struktur dan kultur local di mana hokum Islam itu akan diterapkan. Oleh karena itu, agar fiqih tidak terkesan ketinggalan zaman (out of date), maka berbagai usaha penyesuaian terhadap situasi, kondisi dan tempat harus selalu dilakukan. Artinya, sebagai salah satu produk pemikiran hukum, fiqih senantiasa dituntut dalam kedinamisan, agar salih li kulli zaman wa makan. Kesadaran inilah yang mendorong para ahli dan cendekiawan hukum Islam berusaha mengkaji kembali hukum Islam itu dalam konteks kekinian – sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh pemikir Islam seperti Ibnu Taimiyah, Abduh, Rasyid Ridha, M. Iqbal, Fazlur Rahman dan lain-lain. Sehingga, hukum Islam itu menjadi hukum yang actual sekaligus kontekstual pada masa kini; sebagaimana aktualnya hukum Islam itu pada masa perumusannya oleh mujtahid pada masa dulu. Hal inilah yang menyebabkan usaha kaji ulang hukum Islam atau fiqih itu, dengan tujuan mengembalikan aktualitasnya, menjadi pembicaraan yang menarik. Kesadaran semacam ini telah menjadi mainstream di kalangan para pemikir dan inteletual muslim di seluruh penjuru dunia Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Abdurrahman Wahid (Yang akrab disapa dengan Gus Dur) adalah satu di antara tokoh pemikir Islam Indonesia yang mempunyai pemikiran dan kesadaran yang senada, dengan menawarkan suatu gagasan pribumisasi Islam. Gagasan ini merupakan pergulatan pemikiran dalam diri Abdurrahman, mengingat keberadaannya sebagai seorang yang memiliki tipologi besar dalam dua tradisi; tradisionalis dan modernis. Tampaknya, gagasan pribumisasi Islam ini merupakan kompromi intelektual atas pergulatannya dalam dunia yang ia tempuh selama ini. Meskipun kini Gus Dur telah wafat, namun pemikirannya masih menjadi tolok ukur perubahan social masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah ijtihag-ijtihad Gus Dur dalam bidang fikih. Produk-produk hasil ijtihad Gus |Dur masih banyak digemari masyarakat. Dalam konteks fikih misalnya, nilai-nilai humanisme, ekualitas/kesetaraan dan pluralitas menjadi rangkaian yang seolah selalu mengikuti jalan pemikiran Gus Dur. Menurut Greg Barton, Abdurrahman Wahid merupakan seorang intelektual yang mewakili perpaduan (sintesis) dua tradisi: kesarjanaan Islam tradisional dan pendidikan Barat modern. Menurutnya, salah satu hasil sintesis itu adalah perhatiannya yang kuat untuk reformasi pemikiran dan praktek Islam, suatu perha-


tian yang juga ditekankan oleh modernisme Islam setidaknya pada fase-fase awal. Barton mencoba menelusuri tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid untuk memahami pemikirannya dan menemukan adanya semua tema paling dominan dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, yaitu tema humanitarianisme liberal. Tema liberal secara fundamental itulah yang mendapat tempat besar dalam pemikiran Abdurrahman Wahid tanpa harus meninggalkan prinsip Islam tradisional. Seperti tradisi kaum intelektual sunni tradisional pada umumnya, Abdurrahman Wahid membangun pemikirannya melalui paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran klasik. Ditilik dari tupologi pemikiran yang berkembang sekarang ini, pemikiran keislaman dan politik Abdurrahman Wahid tampaknya lebih dekat pada tipe neomodernis. Menurut Barton, karakteristik neo-modernis, adalah pemikiran yang progresif dan mempunyai sikap yang positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan. Selain itu, neo-modernis juga mencoba mengafirmasi semangat dari sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai upaya untuk mencari kovergensi antara negara dan Islam. Karakter neo-modernis tampak sangat melekat pada pemikiran Abdurrahman Wahid. Melihat keadaan umat Islam di Indonesia, terdapat suatu keprihatinan pada diri Abdurrahman Wahid karena umat Islam belum dapat menempatkan diri pada arus perubahan yang sedang dihadapi akibat modernisasi. Pesantren, misalnya, masih menghadapi masalah kepercayaan yang berlebihan terhadap pemimpin kharismatik, dan tenggelam dengan komunitasnya sendiri. Sumber dari masalah ini bukan kebetulan namun muncul dari pandangan terhadap dunia yang negatif dan keyakinan tentang adanya kelengkapan total Islam tradisional. Sikap semacam ini bukan saja khas dimiliki dunia pesantren atau Islam Tradisional, tetapi Islam Indonesia pada umumnya, termasuk kalangan modernis. Corak pemikiran Abdurrahman Wahid yang liberal dan inklusif tersebut secara nyata sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap berbagai khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi, termasuk terhadap pemikiran hukum Islam. Dalam pemikiran hukumnya, Abdurrahman lebih menonjolkan substansialistik hokum daripada legal formalistiknya. Kontribusi fikih terhadap inklusivisme dan pluralisme adalah karena fikih merupakan pengembangan gugusan hukum Islam yang tidak pernah berhenti berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dalam karya-karya ulama besar masa lampau, misalnya diwujudkan dalam kecenderungan yang amat kuat untuk melakukan proses penyesuaian dengan keadaan setempat, tanpa mengorbankan prinsip umum dari hukum agama itu sendiri. Ketika meluncurkan gagasan Pribumisasi Islam dan

kontekstualisasi fikih, Abdurrahman Wahid juga menyinggung tentang pentingnya upaya pengembangan metodologi yang digunakan dalam memutuskan hukum. Tanpa sebuah kerangka demikian hasilnya tetap saja akan bersifat sporadic seperti yang selama ini terlihat dalam literature kitab fikih. Apa yang dibutuhkan sekarang, menurut Abdurrahman Wahid, adalah formulasi baru prnsip-prinsip hermeneutika dan hokum yang lebih baik dalam menghayati tuntutan kontekstual masa modern. Baginya, prinsip-prinsip ini wajib mencerminkan spirit humanitarianisme Islam dan menyilakan untuk membicarakan kebutuhan-kebutuhan generasi hari ini. Pemberian batasan atas bidang penggarapan hukum Islam ini harus diikuti oleh upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini. Pertimbangan-pertimbangan manusia harus memperoleh tempat yang layak. Bahkan titik berat proses pengambilan keputusan hukum harus ditujukan kepada integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata jurisprudensi. Selain memperhatikan pertimbangan manusia, juga menurutnya termasuk pertimbangan praktis ilmiah, dalam proses pengambilan hukum. Dan pendekatan satu dimensi terhadap ajaran agama bagi Abdurrahman Wahid sangat tidak mencukupi untuk keperluan-keperluan masyarakat, harus memiliki pendekatan multi-dimesional kepada kehidupan, tidak hanya terikat kepada kebutuhan normative saja. Perhatian dan juga pemikiran kritis Abdurrahman Wahid terhadap pentingnya pengembangan metodologi yang lebih relevan terhadap kondisi kekinian, dan hal ini tidak berarti Abdurrahman meninggalkan sama sekali metodologi konvensional yang selama ini telah dianggap mapan. Bahkan, dalam setiap kesempatan, terutama ketika berbicara tentang fikih atau hukum Islam, tampak sekali ia begitu menguasai dan masih memegangi metodologi klasik tersebut, teruatama qawa’id fiqhiyyah ia begitu gandrung menggunakannya. Dalam menggulirkan gagasan pribumisasi Islam dan kontekstualisasi fikih meski Gus Dur- jika diperhatikan secara seksama- telah melakukan sebuah kreasi metodologi yang berbeda dengan metodologi yang ada selama ini, meskipun tidak disebutkannya secara eksplisit. Tawaran metodologis tersebut adalah : Pertama, mengembangkan aplikasi nass di mana nass (teks) tidak lagi harus dipahami secara tekstual, melainkan harus memposisikan dirinya dengan perubahan kehidupan terjadi bagi masyarakat. Kedua, pendekatan sosio-kultural dalam pengembangan nass. Yakni sebuah pengembangan budaya dalam konteks kemasyarakatan. Dan ketiga, perumusan weltanschauung Islam, yaitu bahwa Islam mengakomodasi kenyataan-kenyataan yang ada sepanjang membantu atau mendukung kemaslahatan rakyat. Prinsip ini harus mewarnai segala wujud baik, bentuk kelembagaan maupun produk hokum. Jadi pengejawantahannya ke dalam sikap hidup yang

OPINI INDONESIA 005

33


STRATEGIC REVIEW mengutamakan Islam, kebangsaan dan kemanusiaan. Dengan ketiga pendekatan tersebut, Gus Dur mengeluarkan beberapa hasil ijtihadnya terkait dengan masalah social kemasyarakatan. Dalam masalah hak azasi manusia (HAM) Gus Dur mengemukakan hak penting yang sering dikemukakan, yaitu hak memperoleh keselamatan fisik, bagi pria maupun wanita secara seimbang, dari serangan alat-alat pemerintahan dengan dalih apapun, hak dasar bagi keselamatan keyakinan, hak dasar bagi kesucian dan keturunan keluarga, hak atas keselamatan profesi dan pekerjaan, hak memperoleh bantuan dalam memperjuangkan tuntutan hukum bagi mereka yang teraniaya untuk mempertahankan hak milik yang menjadi bagiannya dan seterusnya. Sementara terkait isu kekerasan dan terorisme, secara tegas Gus Dur menjelaskan bahwa karena Islam adalah agama hukum, maka setiap sengketa seharusnya diselesaikan dengan hokum bukan dengan kekerasan atau main hakim sendiri seperti yang selama ini dilakukan oleh beberapa kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan pembela Tuhan. Selain itu, karena hokum agama dirumuskan berdasarkan tujuannya (al-umur bi maqasidiha). Dari beberapa metode dan pemikiran Gus Dur di atas, implikasi yang dihasilkan antara lain: Pertama, perlunya diberi pembatasan atau ruang lingkup hukum Islam, karena perkembangan sejarah menunjukkan adanya penciutan bidang-bidang itu secara berangsur-angsur. Kedua, perlu merumuskan tujuan dekat pengembangan hukum Islam agar kekaburan pandangan yang akan melanda proses pengembangan itu sendiri bisa diatasi. Salah satu tujuan dekat yang memerlukan penggaran serius adalah memperluas daerah wewenang konsensus/ijma’ sebagai sumber hukum Islam. Dalam hal ini, consensus atas kesimpulan yang memodifikasi pengertian terletak dari kehendak Tuhan yang ada dalam nass. Ketiga, dalam jangka panjang harus ditinjau kemungkinan menyusun sebuah system antisipatif, kemungkinan-kemungkinan hidup masa mendatang disamping memang pertimbangan aspek manusiawi perlu mendapat perhatian penting. Mengenai sensitifnya persoalan yang dibahas, penyusunan metodologi yang demikian, menurut Gus Dur, perlu dibicarakan dan dikembangkan di lingkungan terbatasdan tertutup dulu. Keempat, perlu adanya lembaga atau institusi untuk keperluan metodologi ini, sehingga ada pranata yang secara sadar dan berencana berusaha menyegarkan jurisprudensi yang talah ada yang pada waktunya ditetapkan jurisprudensi baru. Institusi ini harus bisa menciptakan sarana administrative bagi upaya intergrasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional, minimal menyusun indeks yang sistematis dan seragam bagi keputusan hukum yang tersebar, berserak-serak dalam ribuan literature fikih yang ada sekarang ini. Dari berbagai pemaparan di atas, maka menurut peneliti perlu kiranya metode penelitian serta hasil pe-

34

OPINI INDONESIA 005

mikiran Gus Dur diperkenalkan di berbagai pesantren dan dipelajari secara khusus di perguruan tinggi sebagai sebuah pemikiran murni ulama Indonesia yang tentu sangat kontekstual. Pengembangan pengajaran kurikulum berbasis pesantren sebagaimana ditulis Gus Dur menjadi salah satu argumen yang sangat menarik untuk diterapkan di berbagai institusi sekolah.

G. PENUTUP Seiring dengan perkembangan Islam dalam tataran dunia secara makro, di mana umat Islam sudah tersekat oleh batas-batas negara, etnik dan geografis, hukum Islam pun, baik secara konsepsional maupun praksisnya, dituntut untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan habitatnya. Karena dalam realitas sekarang ini di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sangat kesulitan untuk menerapkan hukum Islam, terlebih lagi kalau harus mengacu pada produk para Imam Mazhab tertentu, dengan argumen bahwa hukum Islam itu berlaku secara universal. Ini berarti suatu agenda persoalan yang menyangkut posisi dan eksistensi hukum Islam di suatu negara. Sebab semangat teologis umat Islam mengharuskan hukum Islam berlaku, baik sebagai nilai-nilai normative di masyarakat ataupun konstutusional yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, persoalan di atas menemukan signifikansinya. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta peranan umatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, menimbulkan perdebatan yang cukup serius bertitik taut dengan posisi dan eksistensi hukum Islam dalam system hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Diskursus ini tidak hanya dalam lingkup kenegaraan, tetapi di kalangan intern ulama dan pemikir Islam belum ada formulasi yang baku dan masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, masih perlu diformulasikan model artikulasi hukum Islam yang tepat dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan. Beberapa tokoh dengan segala tawaran dan metodologi yang dicetuskan sebagaimana penjelasan di atas mempunyai kesamaan cita-cita, yaitu menginginkan format fikih baru yang sesuai dengan realitas keindonesiaan. Pemikiran fikih Indonesia di atas merupakan tawaran moderat di antara dua kecenderungan yang ada di kalangan umat Islam Indonesia sekarang, yaitu di antara kelompok yang mengupayakan hukum Islam secara tekstual untuk dijadikan aturan hukum secara formal dan kelompok yang memberlakukan hukum Islam secara kultural dengan memandang bahwa yang penting aturan formal tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan hukum Islam. Terima kasih.


Sosial

- KEMANUSIAAN

Kemanusiaan

Direktur RSUD Demang Sepulau Raya Drg.Ismudijanto, saat menjenguk Pungo Utari, korban luka bakar. Pungo Utari korban luka bakar tersiram minyak goreng panas, didampingi sang ibu saat dirawat di RSUD Demang Sepulau Raya.

PUNGO AKAN DIRAWAT HINGGA SEMBUH Kondisi Pungo Utari (7) korban luka bakar tersiram minyak goreng panas, yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (RSUD-DSR) Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Senin (14/5) pekan lalu terus membaik dan menunjukkan perkembangan akan segera sembuh.

kibat kondisi ekonomi kedua orang tuanya yang serba kekurangan, bocah malang ini tergeletak tak berdaya selama 15 bulan di rumahnya, tanpa mendapatkan perawatan medis yang maksimal. "Anak kami sudah mulai sehat mas, tidurnya lelap dan makannya juga lahap, makanan apa saja yang dikasih langsung dimakan. Pelayanan dan perhatian yang dibe-

A

OPINI INDONESIA 005

35


KEMANUSIAAN rikan oleh dokter dan perawat disini sangat bagus,�ayah korban Kuwatno (36), ditemui di ruang perawatan Raflesia kelas III-b, pekan lalu. Kuwatno memperkirakan proses penyembuhan pada kulit yang melepuh, tidak akan memakan waktu hingga satu bulan, seperti yang diperkirakan oleh tim medis sebelumnya. Keyakinannya ini, karena melihat ketekunan tim dokter dan perawat, yang memberikan pelayanan dan perawatan pada anaknya. Dari hasil pemeriksaan tim dokter sebelumnya, untuk proses penyembuhan pada luka bakar, diperkirakan tidak memakan waktu terlalu lama, tergantung dari perawatan yang diberikan. Lambatnya kesembuhan selama ini, karena kelalaian orang tuanya yang menganggap luka bakar, dapat disembuhkan dengan cara pengobatan non medis. Padahal untuk jenis luka yang diakibatkan oleh api dan benda cair panas, sangat berbeda dengan luka yang ditimbulkan dari sayatan benda tajam. Karena pada fase penyembuhan luka bakar, akan melalui dua tahapan, yaitu yang pertama terlebih dulu membersihkan sisa pembakarannya, untuk selanjutnya tahap pemulihannya. "Luka bakar sangat berbeda dengan luka sayat, penyembuhan pada luka bakar melalui dua tahap, tetapi untuk luka sayatan, kita hanya menyatukan ulit atau daging yang tersayat saja," ujar salah seorang perawat yang enggan menyebut namanya. Membutuhkan ketekunan kedua

orang tuanya, kata perawat ini lagi, untuk mengembalikan fungsi kaki kiri pasien, yang mengalami konstraksi (otot kaku) akibat terlalu lama ditekuk. Untuk mengendurkan urat kaki yang telah mengencang, selain fisiotrapy secara rutin, juga harus dilakukan gerakan secara perlahan dan teratur. Karena bila hal ini tidak dilakukan, maka kaki kiri pasien tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. "Orang tuanya harus telaten menggerakkan kakinya, agar dapat berfungsi seperti semula, kalau keterusan sampai dewasa, maka besar kemungkinan pasien tidak dapat berjalan normal," tambahnya. Direktur RSUD-DSR, Drg. Ismudijanto, menegaskan, selagi pelaratan di rumah sakit ini tersedia dan dapat membantu proses penyembuhan pasien, pihaknya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemulihan kondisi Pungo Utari. Menurut perkiraan Ismudijanto, proses penyembuhan pasien membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat luka bakar yang dialami korban cukup parah. Karenanya, dia berharap kepada kedua orang tua pasien agar tidak meninggalkan rumah sakit, sebelum dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit, dengan alasan ketiadaan biaya pengobatan. "Kami siap melayani seluruh pasien selama 24 jam, selama peralatan yang ada dirumah sakit tersedia, maka pelayanan harus tetap diberikan sebaik mungkin," janjinya. Menurut cerita nenek korban Wa-

ti (52), peristiwa yang menimpa anak kedua pasangan Kuwatno dan Supini ini, terjadi pada 2 Pebruari 2011 lalu, ketika korban sedang membeli jajanan sosis goreng pada tetangganya. Karena tidak sabar menunggu terlalu lama, korban mencoba memanjat meja tempat kompor dan kuali penggorengan diletakkan. Namun belum sempat korban melihat makanan yang dipesannya, minyak goreng mendidih dalam kuali, langsung menyiram hampir disekujur tubuhnya. Pada saat bersamaan, api dari kompor yang terbakar juga menyusul menjilati tubuh korban. "Dia manjat meja mau lihat sosis yang lagi digoreng, tapi karena mejanya rapuh dan tidak kuat, akhirnya goyang dan minyaknya menyiram tubuhnya," kata Wati. Tanpa menunggu kedua orang tuanya, yang saat itu sedang berada di ladang, korban langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat oleh para tetangga. Untuk proses penyembuhan, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Bunda (RSHB) selama dua hari, dan di Rumah Sakit Mardi Waluyo (RSMW) Metro selama 10 hari. "Waktu kejadian, bapak sama ibunya masih diladang, yang bantuin cucu saya ini ya tetangga yang melihatnya, mereka juga yang membawanya ke Puskesmas, dan sudah berobat kemana-mana," ujarnya. Diakui Kuwatno, warga Kampung Banjaragung, Kecamatan Seputih Mataram, Lamteng, sebenarnya pihak rumah sakit belum mengizinkan pulang anaknya, mengingat luka bakar ditubuh korban yang hampir 45 persen melepuh. Namun karena ketiadaan biaya, dia bersama istri memutuskan untuk merawat anaknya dirumah, dengan obat warung dan perawatan seadanya. "Saya tidak punya duit untuk merawat anak kami dirumah sakit, sebenarnya sih belum boleh pulang sama dokter dirumah sakit, tapi karena biayanya mahal, ya selama ini cuma dirawat dirumah saja, dan kalau sudah ada duit baru saya bawa ke Puskesmas," kata Kuwatno. „ Supriyanto

36

OPINI INDONESIA 005


Sains

AMIK MASTER & LPP. MASTER KOMPUTER

A. Syarifuddin H. - IPTEK

Digital I Ilmu Pengetahuan & Teknologi

Mengenal Microsoft Word (Bag. 1) Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata (word processor) yang yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat kabar, label surat, membuat tabel pada dokumen. Microsoft Word 2007 merupakan program pengolah kata terbaru dari Microsoft.

Click Start Æ Programs Æ Microsoft Office Æ Microsoft Word 2007

Berikut ini adalah beberapa istilah yang akan dipakai dalam mengoperasikan Microsoft Word 2007: Hotkey / shortcut Berupa kombinasi beberapa tombol tertentu pada keyboard yang menyebabkan program aplikasi yang sedang berjalan untuk melakukan suatu proses tertentu Toolbar (pada Mic. Word 2007 disebut ribbon) Pada Mic. Word 2007, perintah-perintah sudah ditampilkan dalam grup-grup terpisah

Ruler margin (Indent) Digunakan untuk mengatur batas kiri dan kanan dari suatu halaman

Left Indent Hanging Indent First Line Indent

Right Indent

 First Line Indent : Digunakan untuk mengatur posisi huruf pertama pada setiap awal paragraf  Hanging Indent : Digunakan untuk mengatur posisi huruf setelah baris pertama pada suatu paragraf  Left Indent : Digunakan untuk mengatur batas kiri untuk semua teks  Right Indent : Digunakan untuk mengatur batas kanan untuk semua teks

Membuat Dokumen Baru Jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. Namun, jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, Ada 2 cara yang dapat menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru.  Click icon atau tekan Alt+F Æ New Æ Blank Document  Tekan Ctrl+N pada keyboard Membuka File yang sudah Tersimpan Ada beberapa cara untuk membuka file yang telah tersimpan dalam folder komputer kalian, antara lain :  Click icon atau tekan Alt+F Æ Open  Tekan Ctrl+O pada keyboard

MENGOPERASIKAN MICROSOFT WORD Membuka Microsoft Word Untuk membuka Microsoft Word ada 2 cara, yaitu :  Click icon Microsoft Word pada Desktop

OPINI INDONESIA 005

37


IPTEK

AMIK MASTER & LPP. MASTER KOMPUTER

Dari ketiga cara di samping bawah, akan menghasilkan tampilan kotak dia-log Open File, pilih file yang ingin dibuka dengan menentukan letak foldernya terlebih dahulu. Click tombol Open, maka file yang dipilih akan dibuka oleh Microsoft Word. Menyimpan Dokumen Segera setelah memulai penulisan sebuah dokumen sedapat mungkin dilakukan penyimpanan. Hal ini bertujuan untu meng-hindari dari hilangnya dokumen. Ada beberapa cara untuk menyimpan file dalam folder komputer kalian, antara lain : Ada 2 cara yang dapat menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru.  Click icon atau tekan Alt+F Æ Save As  Tekan Ctrl+S pada keyboard

Memformat Teks Anda dapat mengatur format teks dengan menggunakan salah satu cara berikut ini :  Block teks yang akan anda format, kemudian atur formatnya sesuai yang anda inginkan.  Tempatkan kursor pada posisi awal kemudian mengatur formatnya. Dengan cara ini, semua teks yang Anda ketik mulai dari posisi awal akan mengikuti format yang Anda pilih sampai Anda melakukan perubahan kembali atau memindahkan posisi kursor ke bagian lain dari dokumen. Untuk mengatur teks anda dapat menggunakan grup Font yang ada pada ribbon. Mengubah Jenis Huruf

Mengubah Ukuran Huruf

Mengatur Style Huruf

Menambah Efek Font

Mewarnai Huruf

Kemudian akan ditampilkan kotak Dialog Save As. Ketikkan nama file dokumen anda, dan Click Save

BERSAMBUNG EDISI 006 Mengedit Teks Jika anda membuat kesalahan selama penulisan teks, Anda dapat memperbaikinya dengan :  Tekan tombol BacksSpace pada keyboard untuk menghapus satu karakter di kiri titik sisip.  Tekan tombol Delete pada keyboard untuk menghapus karakter di kanan titik sisip.  Tekan Ctrl+Y pada keyboard, untuk melakukan pengulangan teks (repeat).  Tekan Ctrl+Z pada keyboard a, untuk menghapus teks  Untuk pindah ke baris baru tanpa menyisipkan sebuah tanda paragraf, tekan tombol Shift+Enter. Mengcopy Teks Untuk meng-copy teks yang anda pilih ke lokasi lain, lakukan : Block teks yang akan anda copy  Click icon copy

pada ribbon

 Click icon paste

pada ribbon

Selain cara copy-paste di atas, ada juga cara lain dengan menggunakan keyboard. Untuk mengcopy gunakan Ctrl+C sedangkan untuk paste gunakan Ctrl+V.

38

OPINI INDONESIA 005


OPINI INDONESIA 005

39



Edisi 005 Majalah Opini Indonesia