Page 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Tugas Pokok • Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Fungsi •

•

•

•

Perumusan kebijakan teknis di Bidang Industri Kimia, agro, dan hasil hutan; Industri logam, mesin, elektronika, dan aneka; Perdagangan dalam negeri dan kemetrologian; serta perdagangan luar negeri; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kimia, agro, dan hasil hutan; Industri logam, mesin, elektronika dan aneka; Perdagangan dalam negeri dan kemetrologian; serta perdagangan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan tugas di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan; industri logam, mesin, elektronika, dan aneka; perdagangan dalam negeri dan kemetrologian; serta perdagangan luar negeri sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Industri kimia, agro, dan hasil hutan; industri logam, mesin, elektronika, dan aneka; perdagangan dalam negeri dan kemetrologian; serta perdagangan luar negeri;


Fungsi

(lanjutan)

• Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang industri kimia dan hasil hutan; industri logam, mesin, elektronika, dan aneka; perdagangan dalam negeri dan kemetrologian; serta perdagangan luar negeri; • Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; • Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan; • Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Gubernur.


Latar Belakang • DIBENTUK TAHUN ? • KAPAN BERGABUNG ? INDUSTRI DAN PERDAGANGAN • DIREVISI • PP 38/2006 • PERUBAHAN LINGSTRA


VISI Terwujudnya Industri Yang Maju Dan Perdagangan Yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat


MISI •

•

•

Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan konstibusi nyata dalam pembangunan perindustrian daerah Kalimantan Barat. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk dapat eksis dalam pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan daerah Kalimantan Barat serta meningkatkan sarana dan prasarana kerja.


KEPALA DINAS

PERGUB NO. 49 TAHUN 2008

KELOMPOK JAFUNG

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN MONEV

BIDANG INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN

BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI, INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN SEKSI PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN SEKSI SARANA INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN

SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KEMETROLOGIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI ILMEA

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN

SEKSI EKSPOR

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA ILMEA

SEKSI KEMETROLOGIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SEKSI IMPOR

SEKSI SARANA PERDAGANGAN

SEKSI PENGEMBANGAN PASAR LUAR NEGERI

SEKSI SARANA ILMEA

UPTD


(UNIT PELAKSANA TEKNIS) UPT 1. UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (UPSMB) PONTIANAK 2. UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PONTIANAK 3. UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN SINGKAWANG 4. UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (UP-IKM)


KOMPOSISI DAN JUMLAH APARATUR S2

TINGKAT PENDIDIKAN S1 SARMUD SMA SMP

SD

UPIKM PROV. KALBAR

7 1 2 -

22 15 7 4 8

8 2

55 14 15 5 9

2 -

5 2 2 -

97 34 26 9 19

TOTAL

10

56

10

98

2

9

185

UNIT KERJA

DINAS PERINDAG PROV. KALBAR UPSMB PONTIANAK UP KEMETROLOGIAN PONTIANAK UP KEMETROLOGIAN SINGKAWANG

JUMLAH


STRUKTUR ORANGANISASI DAN PERSONIL YG MENDUDUKINYA


Beban Kerja & Pelayanan Disperindag • BEBAN KERJA Pp 36 • PELAYANAN – SKA – API – REKOMENDASI IZIN INDUSTRI BID. PROVINSI


PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI 1. Rekomendasi Izin Industri 2. Bimbingan IKM; konsultasi kemasan, mutu, HKI, pemasaran produk 3. Pelatihan IKM

BIDANG PERDAGANGAN 1. 2. 3. 4.

Penerbitan API Penerbitan SKA Pelayanan Kemetrologian Pelayanan sertifikasi mutu barang/komoditi (ekspor)


TERIMA KASIH


KEPALA DINAS

USULAN

KELOMPOK JAFUNG

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN MONEV

EX ILMEA

EX IKAHH

SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET PEMISAHAN BID PDN

BIDANG INDUSTRI AGRO, MANUFAKTUR & ALAT TRANSPORTASI

BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENEGAH

BIDANG PDN

BIDANG PLN

BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN & KEMETROLOGIAN

SEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO

SEKSI PENGEMBANGAN IKM PANGAN

SEKSI PENGADAAN & PENYALURAN

SEKSI EKSPOR

SEKSI SARANA DAN KERJASAMA KEMETROLOGIAN

SEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR & ALAT TRANSPORTASI

SEKSI PENGEMBANGAN IKM NON PANGAN

SEKSI SARANA PERAGANGAN

SEKSI IMPOR

SEKSI TEKNIK DAN STANDAR KEMETROLOGIAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN

SEKSI PENGEMBANGAN PASAR LUAR NEGERI

SEKSI SARANA DAN STANDARISASI

SEKSI SARANA, DAN STANDARISASI

UPTD

SEKSI PENGAWASAN, PENYULUHAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN

struktur  

struktur organisasi Disperindag Tahun 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you