METROPOLIS Riau Pos
l sABTU, 16 MARET 2019 l HAlAMAn 22
l
l
Kota Layak Anak Tanggung Jawab Semua OPD KOTA (RP) - Predikat kota layak anak bagi Pekanbaru tak bisa jadi beban satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Seluruh OPD memiliki tanggung jawab yang sama sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Demikian dikatakan Asisten III Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Baharuddin, Jumat (15/3). ’’Jadi untuk menjadikan Pekanbaru Kota Layak Anak perlu semua peran OPD. Tidak tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA),’’ kata dia. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan Forum Anak Kota Pekanbaru. Pertemuan dihadiri oleh DPPPA, Dinas Pendidikan, Dissos, Disdukcapil, Diskes, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disdalduk KB dan Dinas Perkim. Baharuddin mencontohkan,
OPD lain yang juga bertanggung jawab terhadap predikat kota layak anak adalah Dinas Perkim. ’’Dalam mengeluarkan izin pembangunan perumahan di Pekanbaru. Sebaiknya sebelum izin keluar dicek dulu, bagaimana fasilitas umum di perumahan tersebut. Apakah ada taman bermain anak atau tidak. Kalau perumahannya sangat sederhana minimal ada tempat bermain anak yang kecil juga. Baru dikeluarkan izinya,’’ jelasnya. Ditambahkannya, yang perlu diperhatikan adalah peran anak sebagai salah satu indikator. ’’Karena yang tahu anak sudah layak hidup di Kota Pekanbaru, tentu anak itu sendiri. Jadi peran anak dalam forum ini diharapkan mampu menjadi pionir untuk pengembangan kota layak anak ke depannya,’’ ujarnya.(ali)
Ditargetkan April Tuntas Sosialisasi Koperasi Syariah KOTA (RP) - Struktur kepengurusan koperasi syariah, baik tingkat kota maupun kecamatan sudah ditetapkan. Sosialisasi kini dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM) Kota Pekanbaru dan ditargetkan April nanti tuntas. Hingga pertengahan Maret ini, sosialisasi sudah dilakukan di tiga kecamatan. Tiga kecamatan ini adalah, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail dan Kecamatan Sukajadi. Sosialisasi dilakukan seputar jenis usaha dan metode yang dijalankan. Demikian dikatakan Plt Kepala Diskop UMKM Kota Pekanbaru Idrus kepada wartawan, Jumat (15/3). ’’Kami sosialisasikan jenis usaha, serta metode seperti apa yang dijalankan di koperasi syariah. Sekarang sudah tiga kecamatan disosialisasikan. Targetnya bulan April selesai,’’ kata dia. Dia melanjutkan, untuk sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang ada di Pekanbaru, pihaknya menggandeng pen-
REDAKTUR: GEMA SETARA
gurus masjid paripurna. ’’Di kecamatan, pengurus masjid paripurna kelurahan juga kami undang, ini juga untuk menyosialisasikan koperasi syariah pada mereka,’’ imbuhnya. Dalam koperasi syar iah, beberapa unit usaha dikembangkan. Yakni toko sembako, klinik dan usaha kreatif rumah tangga. Secara umum, jumlah koperasi di Kota Pekanbaru berjumlah 1.050 koperasi. Sementara itu, selain sosialisasi koperasi syariah, Diskop UMKM saat ini juga akan membentuk 241 koperasi yang ada di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pembentukan ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. ‘ ’A p a k a h k o p e r a s i y a n g dibentuk nantinya koperasi berbasis syariah atau umum, itu tergantung hasil pembahasan nantinya,’’ terangnya. Dijelaskan Idrus, pembinaan koperasi merupakan kewenangan pihaknya. ’’Oleh sebab itu, Dinas Koperasi akan terus berupaya mengembangkan koperasi yang ada di wilayah Kota Pekanbaru,’’ tutupnya.(ali)
DEfizAl / RiAU Pos
PKL: Pedagang kaki lima (PKL) masih berjualan di sepanjang Jalan Teratai, Kota Pekanbaru, Jumat (15/3/2019). Penertiban PKL untuk pindah ke Pasar Higienis belum maksimal dilakukan oleh Pemko Pekanbaru.
Rektor Tunggu Izin Diskresi Soal Revisi UKT Laporan MARRIO KISAZ, Kota MENANGGAPI unjuk rasa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, terkait tuntutan agar rektor mengeluarkan nama-nama mahasiswa untuk revisi uang kuliah tunggal (UKT), akhirnya Rektor Akhmad Mujahidin buka suara, Rektor mengungkapkan, pejabat negara seperti rektor mengambil kebijakan berdasarkan aturan. Bukan dengan tekanan dari pihak mana pun sesuai dengan pasal 211 KUHP. Selain itu ia juga menuturkan, berdasarkan surat Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kementerian Agama RI pada poin
tiga menyebutkan, rektor tidak memiliki kewenangan untuk merevisi UKT. Terkait tuntutan mahasiswa tersebut, Mujahidin mengaku turut berempati atas permasalahan UKT. Ia mengajukan diskresi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. “Tapi sampai saat ini surat tersebut belum mendapatkan jawaban,” katanya melalui pesan WhatsApp sembari mengirimkan surat yang diajukannya bertanggal 9 Januari 2019, Kamis (14/3) malam. Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perun-
dang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam surat bernomor Un.04/R/ OT.01.3/0071/2019, tertulis langkah yang ditempuh rektor melalui diskresi yaitu, pertama, mahasiswa mengajukan permohonan penyesuaian UKT dengan alasan dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan seperti surat kematian, surat pemutusan hubungan kerja (PHK), surat pailit dan lain-lain. Kedua rektor melakukan veriikasi dokumen awal yang dipersyaratkan antara lain surat pernyataan bermaterai 6000, surat penghasilan orangtua ditandatangi oleh aparat desa domisili dan lain-lain. Ketiga rektor membentuk tim appraisal yang melibatkan pejabat UIN Suksa,
didukung pihak bank, asuransi dan ahli survei profesional. Sambil menunggu izin diskresi, Mujahidin mengungkapkan, ia telah melakukan proses veriikasi penyesuaian UKT. Dari 339 orang yang mengajukan revisi hanya 99 orang yang memenuhi syarat penyesuaian UKT. “Cuma 28 persen, tidak termasuk Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,” ungkapnya. Rektor menyarankan agar semua pihak bersabar menunggu proses yang sedang berlangsung. “Jangan memaksakan kehendak dan melanggar aturan negara. Berhubungan keuangan negara termasuk UKT wajib berdasarkan regulasi dari pemerintah sehingga selamat dunia akhirat untuk kita semua,” kata Mujahidin yang mengaku sedang dinas di Jakarta.(*2)
Peserta Tingkat SMA Terbanyak Ujian Kesetaraan KOTA (RP) - Ujian kesetaraan paket A, B dan C diminati banyak peserta. Peserta yang bakal mengikuti ujian itu tahun 2019 ini mencapai ribuan. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Muzailis mengatakan, pelaksanaan ujian kesetaraan tersebut bakal dilaksanakan serentak. Bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional atau UNBK. Yakni digelar pada 22 April 2019 mendatang. Panitia pelaksana telah menyiapkan puluhan tempat untuk jadi kegiatan ujian kesetaraan tersebut. “Pelaksanaan ujian kesetaraan sama dengan UN. Daftarnya
melalu PKBM yang ada di setiap kecamatan,” ungkap Muzailis kepada Riau Pos. Sementara Kepala Bidang (Kabid) PAUD Disdik Kota Pekanbaru, Erma mengatakan, pelaksanaan ujian kesetaraan paket A, B dan paket C bakal dilaksanakan di puluhan tempat. Ada yang dilaksanakan di sekolah dan sebagian dilaksanakan di gedung Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM). Berdasarkan data Disdik Pekanbaru, peserta terbanyak dari peserta ujian kesetaraan paket C. “Untuk paket A (SD) sebanyak 352 peserta, Paket B (SMP) sebanyak 1.122 peserta dan paket C (SMA) sebanyak 1.407 peserta. Dengan 42 tempat PKBM pendaftar,” ujarnya Jumat (15/3).
Sementara pendaftaran paket kesetaraan tersebut telah dimulai sejak pertangan tahun 2018 silam.
Biaya pendaftaran berbeda di setiap PKBM di tingkat kecamatan. (ilo)
TATA LETAK: SyUKRI