Issuu on Google+

TIM ADVOKASI PENDUKUNG PENYELAMAT SEMENANJUNG KAMPAR

(rP2sK) Alamat I Jln Pepaya No.Z (Simpan Jalan Diran) Pekanbaru E-mail:

REPLIK PENGGUGAT

lbh oku@vahoo.co.id

DAIAM PERKARA

No : lslPdt.G.|1ALL{PN. PLW

Antara

Lawan

Femerintah Republik lndonesia Cq Presiden Republik lndonesia Cq Menteri Kehutanan Republik

lndonesia,.

.,.,.............TERGUGAT t;

Pemerintah Republik lndonesia Cq Presiden Republik lndonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Riau Cq Bupati

Felalawan.

............,.....

TERGUGAT

ll;

#ffipy/$Auru&tr


Pelalawan, 20 Februa ri 2Ot2 l(epada Yth,

Majelis Hakim Perkara No. 15/Pdt

.G

lzOtUPN.PtW

Pengadilan Negeri Pelalawan

di Pelalawan

Dengan Hormat,

Para Penggugat dengan ini menyampaikan Replik dalam Perkara No. 15/Pdt.G/201I/PN.PLW sebagaiberikut

:

A. Tergugat I

I. 1,

DAIAM

EKSEPSI

Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

{Kompentensi Absolute}

L- Bahwa Para Penggugat menolak

semua dalil-dalilTergugat

t

kecualiyang dengan tegas-

tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

2.

Bahwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelelawan telah jelas dan tandas bahwa Tergugat I telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat pasal 1 ayat 1 yang meyatakan bahwa "Advokat odaloh yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam moupun persayaratan berdosarkon Undang-undang

ini",

diluar

pengadilan yong memenuhi

dan Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan

'Jasa Hukum adaloh jasa yong diberikan Advokat berupa memberikan Konsultosi hukum, bontuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakuksn tindakon hukum lain untuk kepentingan hukum

Klien", dalam hal

ini

tergugat I memberikan kuasa khusus kepada Drs. Afrodian Lutoifi, SH.,M.Hum sebagai Pegawai Kementerian Kehutanan Republik lndonesia yang diwakili oleh Drs. Afrodian


Lutoifi, SH.,M.Hum yang bukan Advokat untuk mewakli Tergugat I dalam persidangan hal telah sangat jelas dan terbukti dalam fakta persidangan ini; 3.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang, Bahwa

dalil Tergugat I dalam

Eksepsinya halaman 2 dan 3 angka 1 dan seterusnya adalah tidak

tepat dan Tergugat

I

tidak membaca dan memahami dengan cermat dari gugatan para Penggugat, dimana yang digugat oleh Para penggugat bukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

327/Menhut-ll/2009 melainkan yang digugat para penggugat dalam Perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum dariTergugat l, hal inijelas sekali bahwa Tergugat

I

dalam.hal ini tidak membaca secara cermat dan benar gugatan para Penggugat, dan nyata telah jelas pula bahwa Tergugat I mencoba untuk mengaburkan subtansi gugatan

yang diajukan oleh para Penggugat, sekali

lagi ditegaskan

bahwa gugatan ini adalah

gugatan perbuatan rnelawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat

I

bukan

mengenai Surat Keputusan. Dan hal itu sebagaimana diketahui secara umum bahwa jika gugatan ini mengenai keputusan maka para Penggugat tidak akan mengajukan perkar"a

ini di Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan akan para Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara; 4. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan

bahwa :"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut". maka

Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan

Negeri Pelelalawan yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo; 5. Bahwa Oleh sebab karena jelas yang digugat

oleh Para Penggugat adalah Perbuatan

Melawan Hukum Yang telah dilakukan oleh Tergugat I maka pantas Eksepsi Tergugat

I

mengenai Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang memeriksa perkara ini untuk dapat dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

Wflru$$@


t

I telah

F.

Tergugat

b

b 5 b b b b b b b b b b b

melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat jelas bahwa perbuatan

I

tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi (lex

Superior derogate lex lmperior) yaitu melanggar ketentuan Undang-undang Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana pasal 28 ayat

1

dalam penjelasan dinyatakan bahwa: "Llsoho Pemanfaotan Hutan Tonaman diutomokan dilaksanakan pada hutan produksi yong tidok produktif dalam rongka mempertahankon

hutan alam", semestinya perbuatan hukum Tergugat mengeluarkan lzin yang diterbitkan

itu

I

melakukan perbuatannya

sejalan dengan ketentuan Undang-undang

Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, akan tetapi Tergugat

I

justru Melanggar. undang-undang sehingga perbuatan tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hu kum (Onrechtmatige Dsadl ;

3.

Bahwa Dalil Tergugat

I

dalam pokok perkara pada point

bertentangan dan pantas dikesampingkan pada point

4

halaman

6

saling

4 halaman 6 Tergugat

I

menyatakan dalam huruf a. berdasarkan bunyi ketentuan pasal 51 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa : setiap orang wajib : a. mentaati rencana tata ruang

yang telah ditetapkan hal ini jelas bahwa secara hukum setiap orang wajib mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan tanpa terkecuali- Dapat diartikan siapa saja

tr

wajib mentaati tata ruang sesuai Undang-undang ini. Sementara itu dalil yang

I'D

disampaikan oleh Tergugat I dengan mengemukakan

b p 5 I I I

t'

!

Pemerintah Nomor 26 Tahun

itu nantinya akan jelas dapat

dipastikan dan dibuktikan dalam perkara Aguo sebagaima peta Lampiran Peraturan Pemeintah Nomor 25 Tahun 2008 dan Cukup jelas apa yang didalilkan oleh Tergugat

I

menganai point 4 ayat c halaman 6 menyebutkan bahwa berdasarkan Lanrpiran Vlll Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tanggal L0 Maret 2008 Kawasan Lindung Nasionalyang berada di Provinsi Riau adalah

:

1)

Suaka Margasatwa Kerumutan;

2l

Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Dana Pulau Bawah

4l

Bukit Rimbang Bukit Baling;

Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;

5) Suaka Margasatwa

!

Lampiran Vlll Peraturan

2008 hanya bersifat normative dan masuk wilayah

pembuktian pokok perkara dengan Lampiran Peta

3) Suaka Margasatwa

E

tentang

BalaiRaja;

COPYI$ALI}IAtll 6


I

Gugatan CITIZEN LAWSUIT tidak dikenal dalam Undang-undang No,41 Tahun 1999 Tentang

=a

Kehutanan

rt I

T !D ID

t. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalilTergugat tegas diakui kebenarannya 2.

Bahwa Dalil tergugat

oleh

I

kecuali yang dengan tegas-

Para Penggugat;

I dalam Ekpsepsinya hal 3 dan angka 2 adalah Tidak Tepat , Bahwa

warga Negara meggugat yang biasa dikenal dengan Citizen Lawsuit adalah Hak dari

tr I

Setiap warga Negara sebagai upaya hukum dalam mencari keadilan

b rl

atas

setiap

kebijakan dan tindakan pemerintah atau penyelenggara Negara atas kelalaiannya dalam

memenuhi hak-hak warga negaranya yang kemudian merugikan masyarakat; a J.

=a

Bahwa Citizen Lawsuit

atau

gugatan warga Negara juga sudah pernah diajukan di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2003 dalam kasus penelantaran Tenaga

I

Kerja lndonesia Malaysia di Nunukan, selain

lD

itu dapat dilihat sebagaimana

Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Gugatan Warga Negara berkaitan dengan

rl I I I

gugatan 58 Siswa tidak lulus Ujian Nasional dan masyarakat pemerhati pendidikan pada tanggal 21 Mei 2007 yang dalam amar putusannya mengabulkan gugatan citizen lawsuit (gugatan warga Negara) dari 58 siswa yang tidak lulus UAN dan pemerhati pendidikan,

disebutkan bahwa Presiden, wakil presiden, Mendiknas, serta Ketua Badan Standarisasi

t

Nasional Pendidikan {BSNP) telah lalai memenuhi perlindungan Hak Asasi Manusia

I

(HAM) terhadap warga Negara, terutama hak-hak pendidikan, dan dalam Putusan

t

Makamah Agung Nsmor Register 2596 K/ PDT/ 2008 tanggal 14 September 2009

rl rl

Makamah Agung menyatakan rnenolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemerintah,; bahwa disebutkan pula tegas didalam pasal 66 Undang-undang Nomor 26

tahun 2007 tentang tata ruang wilayah nasional dinyatakan bahwa "Masyarakot yang

=a

dirugikan akibat penyelenggaroan penatoon ruang dapot mengajukan gugattrn melalui

a

pengadilan";

rD

rl I

!a

I rl I rl

a a

4.

Bahwa Oleh sebab karena jelas yang digugat oleh Para Penggugat adalah gugatan Citizen Law suit atas Perbuatan Melawan Hukum Yang telah dilakukan oleh Tergugat

maka pantas Eksepsi Tergugat

I

I

mengenai Gugatan CITIZEN LAWSUIT tidak dikenal

dalam Undang-undang No.4L Tahun 1999 Tentang Kehutanan dapat dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

coPYtsAUltAil


F\

3.

QaHt

Citizen Lawsuit tidak memenuhi sayarat

l. Bahwa

Para Penggugat menolak semua dalil-dalilTergugat I kecuali yang dengan tegas-

tegas diakui kebenarannya

)

oleh Para Penggugat;

Bahwa DalilTergugat I dalam Ekpsepsinya halaman 4 point 3 yang pada intinya Tergugat

I

menyebutkan bahwa gugatan Citizen Lawsuit tidak memenuhi syarat karena tidak

berkenaan dengan kepentingan umum dan yang digugat adalah Surat Keputusan Penyelenggara Negara adalah sangat Tidak tepat dan Tergugat I tidak membaca dan

tidakmemahami Gugatan Para Penggugat; 3.

Bahwa dalam perkara

a quo yang

mengajukan gugatan Citizen Lawsuit adalah

Masyarakat Teluk Meranti sebagai warga Negara yang tinggal didaerah Kelurahan Teluk

Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

dan

mereka adalah

masyarakat yang langsung mengalami kerugian akibat Perbuatan lvlelawan hukum Tergugat 4.

l,

bukanlah orang-orang untuk kepentingan Pribadi;

Bahwa dalam

gugatan para penggugat menyebutkan bahwa yang digugat

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

adalah

I bukanlah menggugat Surat Keputusan

yang

dikeluarkan oleh Tergugat l; 5.

Bahwa dari Poin 3 dan 4 diatas telah Jelas dan Tandas gugatan Citizen Lawsuit yang

diajukan ke Pengadilan Negeri Pelelawan Telah memenuhisyarat; 6. Bahwa

Oleh sebab karena jelas yang digugat oleh Para Penggugat adalah gugatan

Citizen Law suit atas Perbuatan Melawan Hukum Yang telah dilakukan oleh Tergugat maka pantas Eksepsi Tergugat

I

I

mengenai Gugatan CITIZEN LAWSUIT tidak memenuhi

syarat dapat dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum

II.

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa semua dalil dalam pokok perkara Tergugat

I

dibantah oleh Para Penggugat

kecuali diakui kebenarannya oleh Para Penggugat; 2.

Bahwa Dalil Tergugat I dalam pokok perkara pada point

3

halaman 5 dan halaman 6

adalah tidak berdasarkan hukum yang jelas dan tidak dapat menginkari bahwa Tergugat

e#pY/$ArtruA$$


n

I rl

6) Suaka Margasatwa Tasik Besar/Tasik Mertas; 7t Suaka lvlargasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung; 8) Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah; 9) Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang;

-

rD rD

10) Suaka

t

ltfl

argasatwa Tasik Belat;

11)Suaka Margasatwa Bukit Batu;

I

12)Cagar Alam Bukit Bungkuk;

rD

13) Taman Nasional Tesso Nilo;

*#pY f $,,e-L[ft$A[$

14)Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

=a

15)Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim;

-

16)Taman Wisata Alam Sungai Dumai;

ra

Bahwa dari 16 kawasan lindung tersebut Suaka Marga Satwa Tasik Besar/ Tasik Mertas

rD

dan Suaka Margasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung merupakan kawasan yang

rl I

rD

t

berada di Kelurahan tempat Para Penggugat tinggal. Hal ini jelas rnembuktikan bahwa Tergugat ltelah nyata melakukan perbuatan melawan hukumnya. 4- Bahwa tergugat I tidak mengerti sama sekali tentang system hukum yang berlaku di

lndonesia hal ini sangat kami sayangkan selaku Para Penggugat karena prinsip nya suatu

t L

trl t

a

Undang-undang telah dinyatakan berlaku setelah Peraturan Pemerintah 5.

di

Undangkan begitu juga dengan

:

Bahwa Dalil Tergugat I dalam pokok perkara pada point 5 halaman 8 adalah dalil yang memastikan dan membenarkan bahwa Tergugat ltelah melakukan perbuatan melawan

hukum, Tergugat

I dalam

melakukan perbuatan hukumnya telah bertentangan dan

r|)

melawan hukum oleh karena jelas bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

=a

l-ingkungan {AMDAL),

rD

=l

rl rl

a a I

rl I

t =a

Republik lndonesia Nomor

k.r"n,

: 27 Tahun

1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak

setelah 3 (tiga} Tahun Tergugat I baru menerbitkan izin,

sehingga izin Pengelolaan Hutan Tanaman tndustri (HTl) sesuai Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor: S2TfWenHut-ll/2009 sejak dari lahirnya adalah

(SK)

cacat

hukum. berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia lrlomor : 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasal 24 Ayat 1 menyatakan

"bahwa Keputusan kelayakan lingkungan hidup sustu usoha dan atou kegiatan dinyotakon kadoluorsa atas kekuotan peraturan pemerintoh ini apabila rencona usoha


4.Tentang Pokok Perkara

1.

Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat tegas-tegas diakui kebenarannya

Bahwa Dalil Tergugat

ll

kecuali yang dengan

oleh Para Penggugat;

ll pada point

t

halaman 4 adalah dalil yang tidak berdasar dan

tidak benar dan yang benar adalah Bahwa Tergugat ll tidak melaksanakan Perintah Undang-undang Republik lndonesia Nomor : 4L Tahun L999 Tentang Kehutanan diatas dengan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut

1.

:

Para Penggugat dan masyarakat Teluk Meranti Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan

Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah rnetakukan aksi penolakan terhadap adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor

:

327/Men hut-ll/2009 sejak Surat Keputusa n tersebut dike luarka n;

2.

Berdasarkan Hasil Fenelitian Featland lndonesia dan juga penelitian lnsinyur

Jonotoro MSc, bahwa kawasan yang diberikan

izin di Kabupaten Pelalawan

sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor

327/Menhut-ll/2009, menyebutkan bahwa kawasan gambut yang

:

berada

didalamnya berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter hal itu jelas sebagaimana diatur

dalam Pasal 10 Keputusan Presiden lndonesia Nomor: 32 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Gambut yang berbunyi: "Kriteria kowasan bergambut adalah tanah

bergambut dengen ketebalan 3 (tiga] meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai don rowa" akan tetapi pihak Tergugat ll telah Perbuatan Melawan Hukum

dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor

:

522.L/DISHUT/Ifi|ZAO5/233

Tanggal 8 Maret 2005 dan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 522/DISHUT/801Tanggal

18 Juni 2005 Tentang Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hr.rtan Tanaman (IUPHHK HT) untuk PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP). i I

3.

Bahwa Oleh Karena kawasan Hutan tersebut dibuka, maka menyebabkan Hama Babi

yang mengganas dan merusak Tanaman Para Penggugat dan Masyarakat Teluk Meranti Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

fifipY/$Af,.$f{Aru t2


rl

Ir

dan atou kegiotan tidak dilaksanakan dalom jongka waktu

F T lD p p

3 (tigo)

tohun sejak

diterbitkannya keputusan keloyakan tersebut'', Bahwa hal itu Jika dilihat dalam hal ini yang menjadi acuan dalam perizinan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat

I

dalam

Surat Keputusannya rnemperhatikan Surat Keputusan Gubernur Riau ltlomor

:

KPTS.657/X||7OO4 Tanggal 11 November 2004 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan

lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Area

=I

tambahan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

tb

melewati masa waktu selama 3 (tiga) tahun;

I

=l

T t

I5

5 b lr b

f

oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) adalah telah kadaluarsa karena telah

6.

Bahwa DalilTergugat I pada point 6 hataman 9 sepantasnya dikesampingkan dan sudah

semestinya oleh karena jelas perbuatan melawan hukum telah dilakukan Tergugat memenuhi tuntutan Para Penggugat.

III. DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena telah jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Tergugat I untuk memerintahkan pada pemegang lzin PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) yang

telah diberi izin oleh Tergugat I menghentikan segala Aktifitas dan kegiatan

yang berkenaan dengan lzin yang telah diberikan oleh pihak Tergugat I ;

B.

Tergugat ll

IV. TENTANG

COPY/ SALll,lAil

EKSEPSI

=a

rt

1. EksepsiKompetensi

Absolute

=t

t rl I I

rl I t

t

=l

I

Dalam perkara berjalan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan

=a

I

I

L. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat ll kecuali yang dengan tegastegas diakui kebenarannya

oleh Para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang, Bahwa dalil Tergugat ll dalam Eksepsinya halaman L dan

2

angka 1 sampai angka

5

adalah sangat tidak

tepat

dan


Tergugat ll tidak membaca dan memahami dengan cermat dari gugatan para Penggugat, dimana yang digugat oleh Para penggugat bukanlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan

No. 327/Menhut-ll/2009 melainkan yang digugat para penggugat dalam Perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat ll, hal ini jelas sekali bahwa Tergugat ll dalam hal ini tidak membaca secara cermat dan benar gugatan para Penggugat, dan nyata

telah jelas pula bahwa Tergugat ll mencoba untuk rnengaburkan subtansi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dan sekali lagi ditegaskan bahwa gugatan ini adalah gugatan

perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Keputusan. Dan hal

itu

ll bukan mengenai

Surat

sebagaimana diketahui secara umum bahwa jika gugatan ini

mengenai keputusan maka para Penggugat tidak akan mengajukan perkara

ini di

Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan akan para Penggugat ajukan di Pengadilan Tata

Usaha Negara; Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :"Tiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti

kerugian

tersebut".

maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan Negeri

Pelelalawa yang mempunyai kewenangan dalam memeriksan dan mengadili perkara aquo;

3. Bahwa Oleh sebab karena jelas yang digugat oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Yang telah dilakukan oleh Tergugat ll maka pantas Ekepsi Tergugat ll mengenai Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang memeriksa perkara ini untuk dapat dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

2.

Exceptio Error ln Persona (Pihak yang ditarik sebagaiTergugat Keliru)

1.

Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat

ll

kecuali yang dengan

tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat; 2.

Bahwa Dalil tergugat

ll

dalam Ekpsepsinya hal 3 dan angka 6 yang pada intinya Tergugat

ll Tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara aquo adalah sangat tidak tepat , karena sebagaimana diatur

dalam pasal 60 Undang-undang Republik lndonesia Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penglwosan

kehutanon" pasal 62

menyatakan

'(

Pemerintah, Pemerintah Dcerah, dan

COPy/SAilt'tAN


Iir

n Masyarakat melakukan pengowason terhadap pengelolaan dan atau pemonfaatan huton yang dilakukan aleh pihak ketigo"; dan Tergugat lltidak melaksanakan Perintah

T

Undang-undang Republik lndonesia Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan

b f b b p 5 b lD b lr b b

tandas perlu Tergugat ll ketahui bahwa Gugatan ini bukanlah gugatan biasa akan tetapi gugatan warga Negara yang dikenal dengan Gugatan Citizen Law suit, bahwa faktanya

adalah bahwa Tergugat

ll

telah melakukan perbuatan melawan hukum adapun

hubungan hukumnya adalah bahwa Para Penggugat adalah adalah warga Tempatan

I

yang telah berada disana di Kelurahan Teluk Meranti oleh karena itu warga Negara yang

berada ditempat itu mempunyai hak yang harus dipenuhi Tergugat

HD

dilakukan oleh Tergugat ll pada kenyatannya gugatan warga Negara yang biasa dikenal dengan gugatan Citizen Law suit tidak selama korban langsung yang dapat mengajukan akan tetapi bagi mereka yang peduli dengan keadaan lingkungan yang terjadi disuatu

wilayah Negara dapat hal itu dapat dicontohkan pada kasus sungai gangga di lndia yang mana yang rnenggugat Negara pada waktu itu bukanlah warga Negara yang menjadi

korban akibat tercemarnya sungai gangga tetapi ada seseorang warga yang prihatin

melihat kerusakan dan pencemaran yang terjadi disungai gangga,bagi mereka yang menjadi korabn langsung pun diobolehkan mengajukan gugatan atas kebijakan maupun

l'l

ftf

II

r|)

I I I I rl =l

I

t I t

rl

sebab itu

maka terjadi kerugian bagi para Penggugat oleh karena perbuatan melawan hukum yang

lD

b

ll oleh

kelalaian Negara atau pemerintah seperti halnya yang dialami oleh para penggugat

3.

;

Bahwa Kawasan yang di berikan lzin adalah kawasan gambut yang berada didalamnya berkedalaman lebih dari 3 (tiga) rneter, hal itu jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Keputusan Presiden lndonesia Nomor: 32 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Gambut

yang berbunyi

: 'Kriteria

kawssqn bergambut adaloh tanah bergambut dengan

ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat dibogian hulu sungai dan rawa" akan

tetapi pihak Tergugat ll telah Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor

:

522.L/DISHUT/lll/2OO5l2gg Tanggal

I

Maret 2005 dan

Surat

Bupati Pelalawan Nomor :522/DISHUT/80L Tanggal 18 Juni 2005 Tentang Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman (IUPHHK HT)

untuk

PT Riau Andalan Pulp

And Paper (RAPP). Hal tersebut

dengan sangat jelas menyebutkan hubungan hukurn antara Tergugat

ll

dengan para

Penggugat dan sangkut paut Tergugat ll dalam perkara aquo, yang karena Kelalaian yang


N

Ih

dilakukan oleh Tergugat ll, Hutan yang berada disekitar perkampungan Para Penggugat telah rusak parah;

4.

pantaslah Eksepsi Tergugat

I

a I il

t

il

tiFI

ll tidak

ll

yang menyatakan Error ln Persona dalam perkara aquo

dan Tidak adanya hubungan Hukum dengan Para Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.;

3. Ekseptio Obscuur Libel ( gugatan Penggugat Kabur|

t.

Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat ll kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Fara Fenggugat;

2.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang ,Tergugat ll tidak membaca dan

memahami dengan cermat dari gugatan para Penggugat Ekpsepsinya hal 3 poin 7 yang pada intinya Tergugat

ll

,

Dalil Tergugat

ll

dalam

menyebutkan bahwa gugatan

Para Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Tergugat

ll

dalam perkara aquo dan

Mempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor: 327 /Menhut-ll/2009 dan kerugian-kerugian yang tidak jelas adalah sangat Tidak Tepat;

3. Bahwa

sekali lagi ditegaskan

oleh

Para Penggugat bahwa dikeluarkannya Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor

:

327/Menhut-ll/2009

tanggal 21 Juni 2009 oleh Tergugat I dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

4|'

obh Tergugat

I dan Tergugat ll rnaka Kepentingan Para Penggugat

dirugikan dan yang

digugat oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Yang telah dilakukan

t

tt

Tergugat

dengan para Penggugat dan sangkut paut Tergugat ll dalam perkara aquo maka dari itu

ltr l,)

b F. b F p

, bahwa

membaca dengan cermat dan tidak memahami hubungan hukum antara Tergugat ll

b F FI

b b b b b l.r b Fr b

Bahwa dari beberapa point diatas telah jelas dan tandas

oleh Tergugat ll bukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Menter! Kehutanan Republik lndonesia Nomor : 327 lMenhut-ll/2009 tanggal 21 Juni 2009;

4.

Bahwa Oleh sebab karena jelas dan terang yang digugat oleh Para Penggugat dalam

gugatannya baik posita rnaupun petiturnnya maka pantas Eksepsi Tergugat ll mengenai kaburnya dan Tidak Jelasnya gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo untuk dapat dikesampingkan;.

ll

cgPY'SAUt{Ail


3.

Bahwa oleh karena jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat

ll maka sepantasnya daliltergugat ll point L hataman 4 untuk dikesampingkan.

4.

Bahwa Dalil Tergugat ll pada point 2 halaman 4 adalah dalilyang membenarkan bahwa

perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh oleh Tergugat ll dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor :522.1/DISHUT/lll/2005/233 Tanggal 8 Maret 2005 dan Surat Bupati Pelalawan Nomor :522/DISHUT/801 Tanggal 18 Juni 2005 Tentang Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK HT) untuk PT Riau Andalan Pulp And Paper {RAPP}. Hal itu perlu kami

tegas kan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ll tersebut telah

melanggar Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1 Tahun 2000 yang mana telah menyeret Mantan Bupati Tengku Azmun Ja'far dipersidangan tindak pidana Korupsi. Berdasarkan hal itu maka sudah semestinya dan sepantasnya dalilTergugat ll pada point

2 Halaman 4 tersebut untuk dikesampingkan.

5.

Bahwa Dalil Tergugat

ll

pada point 3 halaman 4 adalah dalil yang mengada-ngada dan

tidak berdasarkan logika yang sehat oleh karena jelas sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

ll tersebut menyebabkan hutan disekitar wilayah Para

Penggugat Rusak parah terjadinya hama babi yang memasuki kampung, merusak

tanaman warga, kuatnya angin laut yang masuk kedalarn kampung Para Penggugat sehingga seng Rumah hancur lepas terkena angin hal ini terjadi setelah hutan di buka

dan tidak ada lagi penahan laju angin yang masuk kedatam kampung. Belurn lagi perubahan suhu udara disekitar kawasan perkampungan para Penggugat, Banyaknya

binatang yang keluar dari hutan tersebut yang masuk diwilayah kampung Para Penggugat yang mencemaskan para Penggugat, Punahnya ekosistem sungai yang mati

akibat masuknya air gambut kedalam sungai sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian hidup Para Penggugat, Hilangnya mata pencaharian dalam hal mencari satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang si

sekitar kawasan Hutan Semenanjung Kampar Musnahnya hasil hutan seperti rotan, damar dan madu lebah.

6.

Bahwa oleh karena

itu maka

sepantasnya dalil Tergugat

ll

pada point 3 halaman 4

tersebut untuk dikesampingkan

COPYI$ALIl|At'| l3


7-

Bahwa Dalil Tergugat

ll pada point 4 dan point 5 dan 6 halaman 4 tidak perlu

para

penggugat tanggapi karena telah telah penggugat tanggapi sebelumnya pada point 2 halaman 8-9 oleh sebab'itu sepantasnya dalil Tergugat ll pada point 4 dan point 5 dan

point 6 halaman 4 untuk dikesampingkan.

Berdasarkan silogisme-silogisme hukum dan dalil-dalil yang para Penggugat sampaikan tersebut

diatas maka dengan ini para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak EksepsiTergugat I dan ll seluruhnya; Z. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterirna. Dalam Pokok Perkara

:

1. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat ll telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 3. Menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukurn Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor : 327/Menhut-ll/2009

Menghukum Tergugat

I

dan Tergugat ll untuk melakukan penyelamatan

perbaikan terhadap Hutan yang telah rusak Kehutanan Tahun 20O9 Nomor

dan

akibat Surat Keputusan Menteri

: 327/Menhut-ll/2009 yang telah dikeluarkan

oleh

Tergugat I di wilayah Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 5. Menghukum Tergugat

ll untuk Melindungi

Hak-hak Masyarakat dikawasan lzin yang

masuk wilayah Kabupaten Pelalawan Frovinsi Riau 6. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk Membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

t4


o

o

hr*ianlah Replik ini- diajukan, atas pertimbangan dan keadilan yang diperoleh Fgugat di Pengadilan Negeripelalawan ini, kami ucapkan terima kasih: Hsrmat Kami para penggugat Kuasanya,

COPYI$ALI}|A]I|

l5

I

I

I

para


Replik Penggugat TP2SK