Bentangan Korupsi PON Riau

Berani Jujur, Hebat!

Biar Jujur dan Hebat Klik www.rct.or.id

http://rct.or.id

KASUS PON RIAU MEMBERI DAN MENERIMA SUAP TERDAKWA RUSLI ZAINAL

BENTANGAN Pra Tuntutan KPK

• •

Sekapur Sirih •

•

Ada dua dakwaan untuk Rusli Zainal pada kasus PON Riau Dakwaan Pertama. Rusli Zainal bersamasama dengan Lukman Abbas menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 500 juta, Rp 852 juta, US $427.700, US $200 ribu dari PT Adhi Karya; Rp 1,3 miliar dari PT Pembangunan Perumahan; Rp 550 juta dari PT Wijaya Karya; Rp 225 juta dari PT Waskita Karya.

Hadiah diberikan agar Rusli Zainal selaku Gubernur Riau juga Ketua Umum PB PON Riau bersedia mengurus usulan anggaran program pembangunan venues PON Riau dari dana APBN agar disetujui DPR RI Komisi X. Perbuatan terdakwa Rusli Zainal melanggar pasal 12 huruf a (primair) dan pasal 11 (subsidair) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

•

•

Dakwaan kedua. Rusli Zainal bersama-sama Lukman Abbas, Eka Dharma Saputra, Rahmat Syahputra, Nugroho Agung Sanyoto, Anton Ramayadi, Satria Hendri memberikan uang Rp 900 juta kepada Muhammad Dunir dan M. Faisal Aswan agar revisi Perda No. 6 Tahun 2010 tentang venue Lapangan Menembak disetujui pada rapat paripurna anggota DPRD Propinsi Riau.

Perbuatan terdakwa Rusli Zainal melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a (primair) dan pasal 13 (subsidair) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 12 huruf a: •Pegawai negeri atau penyelenggara negara •Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya •Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Pasal 11: •Pegawai negeri atau penyelenggara negara •Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya •Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 5 ayat (1) huruf a: •Setiap orang •Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya •Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 13: •Setiap orang •Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut •Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus ratus lima puluh juta rupiah)

KESAKSIAN Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 38 saksi selama 9 kali sidang (9 Januari 2014-6 Februari 2014)

Lukman Abbas, Mantan Kadispora Riau •

•

• • • •

Rusli Zainal yang minta rubah lokasi venue lapangan menembak karena permintaan dari Chevron Ada uang yang diserahkan ke seluruh anggota DPR RI Komisi X yang melakukan kunjungan ke venue lapangan menembak, masing-masing mendapat Rp 14 juta dimasukkan ke dalam amplop.

Ada permintaan uang suap Rp 1,8 miliar untuk revisi perda 5/2008 dan 6/2010 dan Rusli menyebut anggaran segitu terlalu besar, Rp 500 juta saja.

Rusli Zainal minta urus anggaran ke pusat untuk mengatasi kekurangan anggaran PON Riau Ada permintaan dana suap sebesar 6 persen dari Rp 290 juta (US $1.700.000) dari Kahar Muzakir agar permohonan anggaran PON Riau dari APBN bisa disetujui anggota DPR RI Ada permintaan dana Rp 500 juta dari terdakwa Rusli Zainal melalui ajudannya Nuardi dan uangnya diterima Said Faisal ajudan lainnya.

Zulkifli Rahman, PNS Dispora Riau

Saya serahkan 3 amplop untuk 3 anggota DPR RI Komisi X yang melakukan kunjungan venue lapangan menembak.

Amplop berisi uang suap untuk anggota DPR RI agar menyetujui penambahan anggaran PON Riau dari APBN-P 2012

Kasiarudin, Mantan Kepala Biro Hukum Pemprop Riau dan Wan Syamsir Yus, Mantan Sekda Propinsi Riau

Lukman Abbas pernah curhat tentang permintaan Rp 1,8 miliar untuk revisi dua perda. Wan Syamsir Yus tanda tangan surat atas nama Gubernur Riau untuk Ketua DPRD Riau. Isinya mempercepat revisi Perda tanpa melalui mekanisme yang sudah ditetapkan

Taufan Andoso Yakin, Mantan Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau, narapidana suap PON Riau dengan vonis 4 tahun Ada pertemuan di rumah dinas saya tiga kali membahas revisi perda 5/2008 dan 6/2010, dihadiri Johar Firdaus, Ketua dan wakil Komisi D serta perwakilan fraksi di DPRD Riau, serta Nanang Siswanto dan Judhi Priyadi dari rekanan KSO proyek PON Riau. Ada pembahasan permintaan dana suap Rp 1,8 miliar untuk revisi dua perda itu.

Adrian Ali dan Syarif Hidayat, Mantan anggota DPRD Propinsi Riau, narapidana suap PON Riau dengan vonis 4 tahun

Ada pertemuan di rumah dinas Taufan Andoso Yakin bahas revisi perda 5/2008 dan 6/2010 serta ada permintaan dana Rp 1,8 miliar untuk revisi kedua perda itu.

Muhammad Dunir dan Tengku Muhazza, Mantan anggota DPRD Propinsi Riau, narapidana suap PON Riau dengan vonis 4 tahun

Ada tekanan dari beberapa anggota dewan, seperti Tengku Muhazza, Abu Bakar Siddik bila uang suap tidak ada revisi perda tidak akan disetujui.

Membantah bahwa ia menekan Dunir dalam kasus uang suap PON Riau

Eka Dharma Putra, Mantan Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dispora Riau, narapidana suap PON Riau dengan vonis 3,5 tahun Rahmat Syahputra, Mantan Site Administrasi KSO dari PT Pembangunan Perumahan, narapidana suap PON Riau dengan vonis 3,5 tahun

Mengumpulkan uang suap dari para rekanan KSO proyek PON Riau

Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau

•

•

Mengakui bahwa Dunir pernah menemuinya dan mengeluhkan soal revisi perda akan dibatalkan, Dunir bilang tak sanggup lagi mengurusnya. Johar katakan sebuah prestasi kalau Dunir bisa mengurus hal itu.

Johar bersikeras tidak tahu menahu soal uang suap Rp 1,8 miliar dan tidak pernah terlibat dalam pembahasan itu.

Dicky Eldianto, Judhi Priyadi, Satria Hendri, Adji Satmoko dari PT Adhi Karya PT Adhi Karya memenuhi semua permintaan uang suap.

Total uang yang dikeluarkan seluruhnya Rp 7 miliar lebih, salah satunya untuk “jalur kuning�

Nanang Siswanto, Wagiman, Nugroho Agung Sanyoto, dari PT Pembangunan Perumahan

PT Pembangunan Perumahan mengeluarkan uang Rp 2 miliar untuk suap PON Riau

Satya Prihambodo, Mantan Project Manajer Jembatan Siak IV

Memberikan pinjaman Rp 900 juta kepada PT Pembangunan Perumahan untuk uang suap proyek PON Riau

Iwa Sirwani Bibra dan Robin P Hutagalung, Anggota DPRD Riau Ada permintaan uang suap Rp 900 juta untuk revisi perda 6/2010. Iwa juga bilang ada pertemuan di rumah dinas Gubernur Riau dan Rusli Zainal minta anggota DPRD Riau mempercepat pengesahan revisi Perda yang dimintanya.

M Faisal Aswan, Anggota DPRD Riau, narapidana suap PON Riau dengan vonis 4 tahun

Mengakui bahwa ia pasang badan membantu Dunir menerima uang suap Rp 900 juta untuk diserahkan ke anggota dewan

Anton Ramayadi, Mantan Deputi Project Manajer 1 KSO dari PT Wjaya Karya

Menyerahkan uang suap Rp 130 juta (separuh dari perjanjian Rp 253 juta) kepada Rahmat Syahputra agar revisi perda bisa disetujui anggota dewan.

Iswahyudi, Staf BPKP, anggota tim audit venue lapangan tembak dan Main Stadium Permintaan audit venue lapangan menembak dan main stadium datang dari Gubernur Riau Rusli Zainal. Hasil audit main stadium intinya ada ketidak sesuaian alokasi anggaran. Hasil audit venue lapangan menembak intinya perlu penambahan anggaran jika venue mau dipindahkan lokasinya.

Teguh Indarmadji, Mantan Staf Ahli Gubernur bidang Pembangunan dan Sita Dewi Salim, Technical Delegate venue Lapangan Menembak dari KONI Pusat

Keinginan pertama pemindahan lokasi venue lapangan menembak datang dari KONI Pusat

Membantah pernyataan Teguh Indarmadji. Sita bilang tak dilibatkan dalam pemindahan lokasi venue lapangan menembak. Ia menyatakan lokasi pertama sudah memenuhi syarat

Setya Novanto, Ketua fraksi Golkar DPR RI dan SF Hariyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau

Setya menyangkal ada pembahasan PON Riau di ruang kerjanya, sedangkan SF Hariyanto mengakui adanya pembahasan tersebut setelah diancam majelis hakim

Kahar Muzakir, Anggota DPR RI fraksi Golkar Komisi X

Mengakui Lukman Abbas pernah bertemu dengannya untuk meminta bantuan dana dari APBN terkait PON Riau. Namun membantah pernah meminta uang suap terkait pengurusan dana tersebut.

Tri Hartanto dan Sumartyo, Karyawan PT Waskita Karya

PT Waskita Karya memberikan uang Rp 225 juta dari total Rp 500 juta yang diminta untuk uang suap PON Riau.

Nur Sa’adah dan Nasapwir dari PT Adhi Karya Said Faisal, Mantan Ajudan Rusli Zainal

Said Faisal bantah terima uang Rp 500 juta yang diantar Nasapwir dan disiapkan Nur Sa’adah untuk Rusli Zainal. Said diproses karena memberikan keterangan palsu

Hafiz Bambang Pamungkas, Karyawan PT Adhi Karya bidang keuangan wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau-Kepri Ia mengeluarkan uang Rp 3,9 miliar, Rp 319 juta, Rp 700 juta, Rp 500 juta, Rp 852 juta, dan US $100 ribu dari brankas PT Adhi Karya untuk suap PON Riau atas permintaan Adji Satmoko Kepala Divisi PT Adhi Karya.

Uang Rp 500 juta dicatat untuk BM 1 (Gubernur Rusli Zainal) dan sisanya dicatat untuk pengeluaran kegiatan operasional.

Heriyadi, supir Lukman Abbas dan Wihaji, asisten pribadi Kahar Muzakir

Heriyadi katakan sebanyak dua kali orang mirip Wihaji mengambil uang suap untuk Kahar Muzakir

Wihaji membantah pernah mengambil uang suap dari Heriyadi untuk Kahar Muzakir

BARANG BUKTI SMS dari Lukman untuk Rusli Zainal: “Sudah usaha saya maksimal Pak untuk itu. Uang itu yang belum ada dari mereka Pak. Yang saya serahkan kemaren malahan untuk nyelesaikan punya Bapak, punya Pora belum ada sama sekali, tapi semuanya itu nggak bisa jalan juga Pak, itu menurut Kh dan SN.” Percakapan terkait uang suap: RZ: “Ya, sudah ok kemarin, semua yang itu?”

Lukman: “Ee ini tadi mau diapakan, tapi baru terkumpul sebelas.”

RZ: “Ok ok ok lah yo lah tapi intinya sudah anu kan, yang penting kontak kesana kalau sudah itu ya, jadi tak usah saya lagi ya? He ya.”

Rusli menghubungi Lukman terkait revisi Perda 6/2010: “Iyah, itu coba diikut juga sikit jangan anu, gitu saya dengar-dengar mau dimundurkan bahwa gitu gitu tuh. Coba di yah ini ajalah yang penting ada di anu apa dikomunikasikan aja gitu. Dengar-dengar ditunda lagi kalau Pak Lukman ini itulah itu informasi saja yah. Ok.”

KETERLIBATAN TERDAKWA RUSLI ZAINAL SUAP DPRD RIAU:

•Memindahkan lokasi venue lapangan menembak dari Sport Centre ke Jalan Yos Sudarso •Surat 4 Januari 2012 ditandatangani Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau untuk Ketua DPRD Riau. Isinya mempercepat revisi Perda tanpa melalui mekanisme yang sudah ditetapkan •Keterangan Iwa Sirwani Bibra: ada pertemuan di rumah dinas Gubri dimana Rusli Zainal minta anggota DPRD Riau segera membahas dan menyetujui usulannya memindahkan venue lapangan menembak •Sadapan telepon Lukman dan Wan Syamsir Yus: Lukman bilang Rusli menyatakan Rp 1,8 miliar terlalu besar, pantasnya hanya Rp 500 juta saja.

•Sadapan telepon 3 April 2012 pukul 06.41.

Rusli Zainal minta Lukman Abbas agar memenuhi permintaan anggota DPRD Riau terkait uang suap supaya revisi Perda 6/2010 tidak ditunda lagi.

SUAP DPR RI:

•Perintahkan Lukman minta bantuan ke pusat untuk menutupi kekurangan dana PON Riau •Bersama-sama dengan Lukman Abbas dan SF Hariyanto ketemu Setya Novanto di DPR RI minta bantuan anggaran untuk PON Riau •Sadapan telepon Lukman dan Rusli. Lukman melaporkan uang suap baru terkumpul sebelas.

Dijawab Rusli: “Ok ok ok lah yo lah tapi intinya sudah anu kan, yang penting kontak kesana kalau sudah itu ya, jadi tak usah saya lagi ya? He ya.”

•Transkrip SMS dari Lukman untuk Rusli: “Sudah usaha saya maksimal Pak untuk itu. Uang itu yang belum ada dari mereka Pak. Yang saya serahkan kemaren malahan untuk nyelesaikan punya Bapak, punya Pora belum ada sama sekali, tapi semuanya itu nggak bisa jalan juga Pak, itu menurut Kh dan SN.” •Lukman bilang Rusli minta Rp 500 juta. Hafiz Bambang Pamungkas, keuangan PT Adhi Karya mencatat Rp 500 juta sebagai pengeluaran untuk BM 1.

Rekomendasi untuk KPK • • •

•

•

Menghukum Rusli Zainal dengan pidana penjara selama 10 tahun (untuk kasus PON Riau) Mencabut hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seperti pada perkara Djoko Susilo Menelusuri lebih jauh dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rusli Zainal karena besarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur PON Riau Menelusuri keterlibatan Kahar Muzakir, Setya Novanto dan seluruh anggota DPR RI dan anggota DPRD Riau lainnya terkait penerimaan uang suap proyek PON Riau Segera memproses dan memenjarakan Said Faisal karena memberi keterangan palsu di pengadilan dan menelusuri lebih jauh keterlibatannya terkait suap PON Riau