Issuu on Google+

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT

I

Perkara Perdata No. L5/Pdt GI2OIUPN.PLW

EFENDT, DKK---

--PARA PENGGUGAT

Melawan PEMERINTAII RI c.q PRESI,DEN REPUBLIK INDONESIA c.q M EITITERI KEHUTANAN REPIIBIIK INDONESIA--------TERGUGAT

I

Jakarba, 7 Februari 20Lz Kepada Yth.

:

Majelis Hakim Per*ara No. |5|Pdt.G/2O1UPN.PLW Pengadilan Negeri Pelalawan. di-

PAW.

Dengan hormat

I

(Pemerintah RI c.q. Presiden RI c,q. Untuk dan atas nama Tergugat Menteri Kehutanan RI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor l$.2ilMenhut-Il/20:Ll tanggal 6 Desember 2011 kepada :

Krisna Rya, SH,rlrrlH., Supaldi, SH,,. Drs. Afiodian Lutoifio SH., M,Hum,, Yudi Ariyanto, SH,, MT., M. Zaenuri, SH,, Eduard Eluama, SH., Jovan Juliawan, SH., dan Anne Herline $m.Hk.--r---r-* ----r------Kesemuanya adalah Pegawai Kemerrcer'ian Kehutanan R.I yang beralamat di Gedung Manggala WanabhaKi, Blok'/II Lt.3 lalan Gatot Subroto, Senayan, Jakafta Pusat;

Dengan ini mengajukan eksepsi dan .iawaban atas gugatan Para Penggugat yang perkaranya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 15/PdI.G/2011/PN.PLW. tanggal 26 OKober 20tL, dengan uraian sebagai berikut:


f.

Dalam Eksepsi.

1. Pengadilan Negeri Pelalawan tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Ferka ret a guo (Ragrpetensi Absolut) Dalil Para Penggugat datarn' g.sita gugatannya halaman 9 angka 18

menyatakan bahwa " ......,. dikelttbrka nnya Keputua n Menteri Keh uta nan No. 327/Menhut-Il/2009 tanggal 21 Juni 2009 oleh Tergugat I merugikan kepentingan Penggugafi Selanjutnya dalam petitumnya hal. 12 angka 3 mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara: " Menyafukan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukam Keputuan Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-Il/2009 bnggal 21 Juni 2009" adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

a.

Bahwa petiturn Para Penggugat tersebut, yang pada intinya mohon guo untuk menyatakan tidak kepada majelis hakim perkara mempunyai kekuatan hukum Keputusan No. SK.32ZMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah permohonan yang melampaui batas kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan (ultra petita) karena " kewenangan untuk menyatikan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan tersebut ada pada Badan Peradilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

b.

a

Keputusan Menteri Kehutana t No. SK.327lMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang dimohon untuk,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan:

1)

9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa ,Keputusan Tata Usa,ha 'Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tah usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, ypng bersifat konkit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atarr badan hukurn perdata.

2) Bahwa Keputusan

Menteri Kehutanan No. SK.32ZMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 merupakan:

- Penetapan tertulis; - Bersifat Konlait ; Individual; dan Final.

3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha ,Negara diatur bahwa: "seseonng atau fudan hukum perdata yang meraffi lcepentingannya dirugikan

' oleh suatu Keputunn Tab Usha

Negara dapt

mengajukan gugabn turtulis kepada Pengadilan yang .?


berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Unha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak ah, dengan atau bn@ disertai tuntuhn ganti rugi dan/ahu rehabilitasi'i sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketanya, dalam hal o.ii menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.32ZMenhut-II/2009 (beschit<kin} bnggal 12 Juni 2009 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.32flMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/Kpts-II/1993 tanggal2T Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanarnan Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper,

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berslfat konkit, individual dan final. Dengan demikian yang berwenang untuk menyatakan dan memutus sah tidaknya Keputusan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka peradilan yang benruenang untuk memeriKa dan mengadili perkara tersebut bukanlah Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan Fengadilan Tata Usaha Negara. Otefr karena ittr, cukup alasan bagi Majelis Hak.'it untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan tidak belwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a gao. Berdasarkan hal tersebut, moho, kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a guo untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan tidak'berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a guo.

2. Gugatan Citizen hvwait tidak Dikenal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Para Penggugat yang menyatakan mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap per,buatan ,r.nelawan hukum berupa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK32ZMenhut-II/2009 tanggal 12 luni 2009 adalah keliru, dengan alasan:

a. Ketentuan Pasal 7L ayat (1) Undang-Undang

b.

No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengaturu G) Masyarakat berhak mengajukan gugabn prwakilan ke pnsadilan dan atau melaprkan ke penqak hukum terhadap kerunlcan hutan yang merugil<an kehidupan masyankati Ketentuan Pasat 73 ayat (l,l Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan rnengahtrr (1) Datam ranglca pelal<sanaan tanggung jawab pngelolaan' hutan, organiasi bidang KehuHnan

'berhak mengaiulan gugabn prwakilan untuk pelesb ria n fungsi h utan.

"

kepentingan


Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, maka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 hanya mengenal 2 (dua) jenis gugatan terkait pengelolaan hutan, yaitu rnelalui gugatan penruakilan itau gugatan organisasi.

c.

Disamping itu, berdasarkan Puh.rsan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2551/PdvG/1998/PN.JKr.Psr, hakim datam putusannya berpendapat bahwa actio poputaris/citizen la wsuit harus diatur dalam perundang-undangan (sudikno Mertokusumo hal 102, Hukum Acara Perdata Indonesia)

No.

Dengan demikian Eugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh para Penggugat adalah keliru, dan ieh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.'

Gugatan CifrZen lawsuit tidak Memenuhi Syarat Gugatan citizen lawsuit adalah mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggaraan negara berkenaan dengan kqpentingan umum bukan untuk kepenUngan pribadi atau orang-oiang. Inti dlri cit2en lawsuit adalah menggLrgat penyelenggaraan negara ?tas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Atas kelalaiannya itu negara dihukum untuk memperbaikinya aengan citra rnengeluarkan suatu t6uiiaran yang mengatur umum agar pelanggaran hak warga negara tersebut tidak terjadi lagi. Dalam citizen lawsuit gugatan harus memenuhi persyaratan, yaitu petitum gugatan tidak boleh berisi pembatalan suatu keputusan penyelenggaraan negara (Kepulltsan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual dan final (b*hiking), karena hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Mari Mengenal Cltizen Lawsuit, Afrizal Darni, SH, LLM., '' enetiti pada The Aceh tnstitute). DenEan demikian gugatan aTizen iawsuityang diajukan para penggugat dalam petitumnya harus memuat tuntutan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatu kebijakan baru dalam bentuk peraturan (rqteling), Dalam gugatan in casu petihrm yang dituntut oleh Para Penggugat berupa pembatalan atau pernyataan tidak berlakunya suatu keputusan penyelenEgaraan negara yang bersifat konket, individual, dan final (fuschikking) dalam hal Keputusan Menteri Kehuhnan No. SK.327lMenhut-Il/2009 tanggal t2 Juni 2009. Dengan demikian citizen lawsuityang diajukan Para Penggugat jelas bertentangan dengan prinsipprinsip diajukannya citizen lawsuit sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan Udak dapat diterima.

ini

4


U.

Dalam Pokok Perkara.

1. Tergugat

I mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam

eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Tergugat

I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali

hal-hal yang se@ra tegas-tegas diakui'kebenarannya.

3. Dalil Para Penggugat dalam memori gugatannya angka 13 dan 19 yang

intinya menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan :{epufusan Menteri Kehutanan No. SK. 32ZMenhut-II/2009 tanggal 21 Juni 2009 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang tide! berdasar hukum, dengan alasan: a. Penjelasan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2OO7 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 20A7 tentang Tata Hubn dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Sefr Pemanfaatan Hutan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi yang Udak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menterirsetraga i a r.eal, pem ba ng una n h uta n tana ma n.

b. Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK32ZMenhut-IV2009 tanggal 12 Juni 2009 telah melalui prosedur sebagai berikut:

1)

2)

3)

Permohonan PT. RAPP dengan surat No. O2/MPP-DV|I!M tanggal 19 Januari 2004; Menteri Kehutanan berd*"arkan surat No. S.143lMenhut-Vl/2004 tanggal 29 April 2004 perihal Penambahan/Perluasan Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT. RAPP, telah memberikan persetujuan prinsip penar ,hahan areal kerja IUPHHK-HT an. PT. RAPP dan memerintahkar, kepada PT. RAPP antara lain untuk menyusun dan menyampaikan Suplemen Studi Kelayakan Hutan Tanaman dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan areal pena mbahan/perluasannya ; Rekomendasi Gubernur Riau melalui surat No. 522|EKBANG/33.10 2004 perihal Perubahan Rekomendasi tanggal Penambahan/Perluasan Areal Kerja IUPHHK Hutan Tanaman PT. Nusa Prima Manunggal dan PT. Selaras Abadi Utama kepada PT.

2 Juli

RAPP;

4)

,

Keputusan Gubernur Riau No. Kpts 6671XI12004 tanggal 11 November 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan lGyu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-F[[) di Areal Tamtrahan Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau oleh PT. RAFI;


5)

Bupati Pelalawan telah meliberikan persetujuan sesuai surat: a) No. 522.UDISH[I-/ilI/?!05/233 tanggal 8 Maret 2005; b) No. 522IDISHW801 tanggal 18 Juni 2005.

6) t'lenteri Kehutanan dengan Keputusan No, SK.248/MenhutVI/zOOg tanggal 23 April 2OO9 telah menetapkan

pencadangan hutan sebagai areal pembangunan hutan tanaman seluas t 503.53O Ha diantaranya 350.165 Ha di

lGbupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu,

c.

Kampary dan l(uantan Singingi, Provinsi Riau. Bahwa karena areal tersebut telah memperoleh pencadangan dari Menteri Kehutanan (l-ergugat I), maka dapat digunakan menjadi areal penambahan IUFHHK-HT an. PT. RAPP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 32TlMenhutt-trI12009 tanggal 21 Juni 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/KPTSII/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada rI-. Riau Andalan Pulp and Paper adalah sah secara hukum, sehingga I ergugat tidak melakukan perbuatan melawah hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat.

I

4. Dblil Para. Penggugat

dalam memori gugatannya angka 14 dan 19 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum denEan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 32ZMenhut-II/2009 tanggal 12 luni 2009 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 (a) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena:

I

a. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 61 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang clisebutkan bahwa "Dalam pemanfaatan ruongr setiap orang wajib : a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan". b. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a di atas, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 26lTahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wlayah Nasional. Dalam Pasau'Str disebutkan bahwa "lGwasan lindung nasional terdiri atas a. lGwasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya; b. Kawasan perlindungan setempat. Lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas : a. kawasan hutan lindung; b, kawasan bergambut; dan c. kawasan resapan air. c. Berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 lGwasan Lindung l{asional yang berada di Provinsi Riau adalah :

6


1) Suaka Margasatwa 2) Suaka Margasatwa 3) Suaka Margasatwa

Kerumutan; Danau Pulau Besar/Dana Pulau Bawah; Bukit Rimbang Bukit Baling; 4) Suaka Margasatwa Giam Siak Kecili 5) Suaka Margasatwa Balai Ruia; 6) Suaka Margasatwa Tasik Besarfiasik Mertas; 7) Suaka Maqgasatwa Tasik Serkapfl-asik Sarang Burung; S) Sualo Margasafpq Pusat Pelatihan Gajah; 9) Suaka Margasatriva Tasik Tartjung Padang; 10) Suaka a Tasik Belat; 1 1) Suaka;,:Margdsatwa Bukit Batu; 12) Cagar Alam'Buki! Bungkuk; 1 3) Tarnan, Nasional iTesso Nilo; 14) Tiiman,Nasional Sukit Tigapurluh; t5)Taman''tlutan Raya Sultan Syarif Hasyim; 16)Taman Wisata Alam Sungai Dumai.

filarge

Berdasarkan uraian di atas areal kerja IUPHHK-HTI PT. RAPP di Semenanjung lâ&#x201A;Źmpar tidak termasuk Kawasan Lindung Nasional sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008. d. Quot non areal operasionat ,IUPHHK-HTI PT. RAPP berdasarkan Keputusan tlenteri Kehutanan' No. SK.32ZMenhut-II/2009 terdapat areal bergambut se agaimana dikemukakan Penggugat, ketentuan datam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan ka::ena Peraturan Pemerintah tersebut adalah peraturan yang mengatur tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL yang selanjutnya disebut sebagai RTRWttl, di mana dalam Pasal 123 ayat (1), (2), (3) dan (a) mengatur bahwa:

(1) Untuk operasionalisasi (2)

(3) (4)

RTRWN, disusun rencana rinci tata

ruang yang melipuU: ?. Rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan b. Rencana tata ruanq'kawasan stratâ&#x201A;Źgis nasional.

Rencana tah ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatena, Pulau Jawa-Bali, Pulau lGlimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Keputaltan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua, Rencana tata ruang kar,l,asan strategis nasional disusun untuk setiap kawasan strategis nasional. Rencana tata ruang pulaulkePulauan dan rencana bta ruang

kawasan strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

e. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pada Pasal t23 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, tanpa adanya Peraturan


Presiden maka

tidak akan ada suatu

Rencana

Tata

Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan karenanya tidak akan ada pula suatu Rencana Rinci Tata Ruang

yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerinhh f.

itu

sendiri untuk

menjalankan RTRWN. Oleh karena itu, Kawasan Undung Nasional yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (vide Pasal 51 huruf a) yang kemud'an mencakup lGwasan bergambut (vide Pasal 52 ayat (1) huruf b), ye;rg merupakan bagian dari Rencana pola tata ruang wilayah nasional (vide Pasal 50 ayat (1) huruf a) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang RTRWN itu sendiri baru dapat dilaKanakan setelah ditetapkan melalui Peraturan Presiden, di mana

sampai dengan diterbitkannya lGputusan Menteri Kehutanan No. SK.32/lvlenhut-Il/2009, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tersebut belum pernah diterbitkan. Berdasar hal tersebut, di atas, penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.32ryMenhut-II/2009 tidak melanggar UU No. 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat tidak

I

melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil, Para Penggugat;dalam memori gugatannya angka 15 yang inUnya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mederbitkan . Kepuhrsan Menteri Kehutanan No. SK.32ZMenhut-IV2009 tangga" LZ Juni 2009 karena melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999

I

tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan

:

a. Menterj Kehutanan

berdasarkan surat No. S.143A4enhut-VI/2004 tanggal 29 April 2004 perihal Penambahan/Perluasn Areal Kerja IUPHHK padE Hutan Tanaman an. PT. MPP, telah memberikan persetujuan prinsip penambahan areal kerja IUPHHK-HT an. PT. RAPP dan memerintahkan kepada PT. RAPP antara lain untuk menyusun dan menyarnpaikan Suplemen Studi Kelayakan Hutan Tanaman dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan areal

b.

c.

pena mbahan/perluasa nn)â&#x201A;Ź ; Berdasarkan hal tersebut hr.rruf

a di atas, Gubernur Riau menerbitkan Keputusan No. l&ts 667rq'2004 tanggal lt November 2004 yang memberikan Izin Kelayakan Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-F|D di Areal Tambahan lGbupaten ,Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau oleh PT. RAPP Berdasarkan hal tersebut huruf'a dan b di atas, karena Keputusan Gubernur Riau mengenai AMDAL adalah tahun 2004 merupakan perintah surat Menteri Kehutanan No. S.143/Menhut-W2004 tanggal


29 April 2A04, maka yang diacu oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.32ZMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah Keputusan Gubernur Riau No. WE 66ilfr12004 tanggal 11 November 2004.

I

Berdasarkan hal di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.S2ZMenhut-II/2009 tanggal LZ Juni 2009 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalil Para Penggugat harus ditolak.

6. Dalil Para Penggugat mengenai kerugian tersebut angka 18 dan 20 halaman 9 sld 10, adalah dalil Y',ng tidak berdasar, dengan alasan bahwa penerbitan Kâ&#x201A;Źputusan,Menteri Kehutanan No. SK.S2UMenhut-II/2009 tanggal \2 Juni 2009 sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan, yaRg berld'kq, sehingga tidak .terdapat perbuatan melawan hukum yang ,d[takulop.oleh Tergugat I, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan terdapat kerugian tidak benar. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.32?lllenhut-H/ZOOg tanggal LZ Juni 2009 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak

I

melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidilaadl, sehingga dalllidali Para Penggugat harus ditolak.

III.

DALAU

PROVISI

.:

Dalil Para Penggugat dalam provisi halaman 11 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memerintahkan kepada PT. R \PP menghentikan segala aKivitas dan kegiatan berkenaan dengan IUPHHK-HT adalah dalil yang tidak berdasar karena Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.32ZMenhut-IV2009 tanggal L2 Juni 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku atau dengan kata lain tidak cacat hukum, sehingga permohonan Para Penggugat tersebut harus ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memutus :

I.

Dalam Eksepsi

1. 2.

I; Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan Menerima seluruh eksepsi Tergugat

memeriksa dan mengadili perkara a quo;

\

9

tidak

berwenang


Menyatakan gugatan citizen lawsuit yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang l(ehutanan; 4.

Menyatakan gugatan citizen lawsuitPara Penggugat tidak memenuhi syarat;

5.

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

(niet

ontuankelf|ke

verklaardl.

Dalam Pokok Perkara

1.

Menyatakan bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun;

2. 3.

Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Provisi Menolak permohonan provisi Para Penggugat.

Bilamana MaJelis Haklm berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), Hormat lrami,

,44-

':,,,v

1. Krisna Rya, SH,, MH.

G,l,-

Lutoifi, SH. il.Hum. 6. Eduaid Eluama, SH. /41"

erlina, SmHk

sH.

10


Eksepsi Penasehat Hukum Tergugat I (Menhut) Terkait Gugatan CLS warga Teluk Meranti