Issuu on Google+

Program Representasi Vol. 1 2014

Newsletter

Pada edisi ini: Membekali Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Penelitian, dan Pembuat Kebijakan dengan Keahlian Baru untuk Perbaikan Kebijakan Hal. 1

Lembaga Penelitian Memaksimalkan Hasil Penelitian Kebijakan agar Lebih Berdampak Hal. 6

Rencana Kegiatan Bulan Maret Hal. 9

Newsletter ini dibuat atas dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari newsletter ini merupakan tanggung jawab Chemonics International Inc. dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat. Semua foto/gambar adalah milik Š USAID/ Program Representasi kecuali jika dinyatakan lain.


Perahu nelayan di Indramayu, Jawa Barat. Dari April 2012 hingga Mei 2013, ProRep memfasilitasi program peningkatan kapasitas bagi Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) untuk membantu kerja advokasi mendorong transparansi penggunaan APBN dalam implementasi program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di Indramayu, Garut, Sukabumi di Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jember, Jawa Tengah.

Membekali Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Penelitian, dan Pembuat Kebijakan dengan Keahlian Baru untuk Perbaikan Kebijakan ProRep membekali Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan lembaga penelitian dengan ilmu baru untuk mengembangkan organisasinya menjadi organisasi yang dinamis, gigih, dan piawai dalam mendukung jalannya demokrasi di Indonesia yang tanggap terhadap kebutuhan rakyat Indonesia dan bersahabat dengan lingkungan. Bekal yang diberikan berupa pelatihan dan dukungan teknis untuk membantu organisasi memperbaiki cara mereka melakukan advokasi, penelitian dan outreach serta mengembangkan rencana strategis dan metode untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi. ProRep bekerja bersama para pembuat kebijakan yang telah berkomitmen untuk melakukan reformasi dan mendukung usaha mereka untuk menyempurnakan proses pengawasan, pembuatan Undang-Undang, dan representasi.

Rencana OMS untuk Masa Depan Di bulan Januari dan Februari 2014, ProRep menyelenggarakan serangkaian lokakarya yang mengombinasikan sarana untuk menganalisis dan perkembangan organisasi (Organizational Analysis and Development – OAD) dan Penilaian Kompetensi Mandiri (Self-Assessment of Competence – SAC) untuk lima organisasi mitra dan jaringannya. Mitra tersebut adalah Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yayasan Satu Karya Karsa (YSKK), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), dan


ProRep | Newsletter Vol.1 2014

2

Chairunnisa dari divisi kehutanan ICEL menjelaskan capaian organisasi terkait Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Indonesian Parliamentary Center (IPC).

solid untuk setahun mendatang.

Mitra ProRep ICEL, organisasi non-

Beberapa peserta berkomentar

pemerintah (Ornop) independen yang

bahwa pelatihan tersebut memberikan

mendukung pengelolaan lingkungan

pengetahuan baru, contohnya, cara

berkelanjutan melalui penelitian,

mengantisipasi tantangan dan risiko,

advokasi dan pemberdayaan

menyiapkan solusi alternatif, dan

komunitas, bersama-sama ProRep

keuntungan menggunakan metode

memetakan strategi organisasi dan

penilaian yang sistematis untuk

menilai tingkat keefektivitasannya

menentukan prioritas intervensi

pada bulan Januari silam. Sebanyak

program. Perencanaan strategis

tujuh belas staf ICEL secara serius

dan penilaian performa organisasi

meluangkan waktu dan tenaga mereka

merupakan proses yang berkelanjutan

untuk mengikuti proses selama tiga

dan AJI serta YSKK saat ini telah

hari tersebut. Proses ini membantu

memiliki ‘bekal’ untuk mereplikasi

mereka memetakan faktor internal

proses tersebut secara berkala.

dan eksternal yang mempengaruhi organisasi, mengembangkan rencana menyeluruh yang berkelanjutan dan rencana kerja spesifik untuk setiap divisi, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam performa institusi, dan cara mengatasinya. Masih di bulan Januari, staf ProRep bermitra dengan agensi pelatihan dan konsultan global, MDF, menyelenggarakan lokakarya untuk staf AJI dan YSKK untuk membantu setiap organisasi menentukan orientasi strategis dan agenda program yang

Danu Sukendro, jurnalis dan koordinator Divisi Pengembangan Organisasi AJI di Kediri menuliskan hasil penilaian kelompok terhadap kompetensi organisasi mereka.


Darwanto, Koordinator Advokasi Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) memfasilitasi pertemuan masyarakat di Brebes, Jawa Tengah. Kemahiran melakukan fasilitasi merupakan sebuah keahlian yang wajib dimiliki oleh aktivis yang bekerja untuk memberdayakan dan memotivasi masyarakat agar menyuarakan opini mereka dan bersatu, serta memfasilitasi dialog yang produktif antar masyarakat, pemimpin, dan pembuat kebijakan.

Keterampilan Fasilitasi – Sebuah Seni, bukan Ilmu Eksak Aktivis yang bekerja melobi pemangku kepentingan yang berbeda dan menghimpun umpan balik untuk reformasi kebijakan, harus menguasai keterampilan fasilitasi partisipatif agar dapat menjalankan peran mereka secara efektif. Dengan keterampilan fasilitasi yang mumpuni, seseorang mampu memandu diskusi, mencapai konsensus, dan mengelola dinamika kelompok dengan baik sehingga individu dapat bekerjasama dengan efektif. Dari tanggal 24 hingga 28 Februari, dua puluh aktivis mengikuti pelatihan Seni Fasilitasi yang diadakan oleh ProRep di Bogor, Jawa Barat. Peserta pelatihan merupakan perwakilan sembilan OMS: Serikat Petani Pasundan (SPP), Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Prakarsa, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), Aksara, Cakrawala Timur, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), dan Indonesia Budget Center (IBC). Selama pelatihan empat hari tersebut, para aktivis belajar tentang teknik utama dalam fasilitasi dan mengeksplor cara untuk lebih kreatif dalam merencanakan, memfasilitasi, dan menindaklanjuti rapat. Pada hari pertama, tanpa persiapan namun di bawah observasi pelatih, peserta langsung diterjunkan ke masyarakat dan berlatih menggunakan keahlian fasilitasi yang mereka miliki. Setelah selesai, setiap peserta berbagi pengalaman dan penilaian pribadi tentang kekuatan dan tantangan mereka ketika melakukan fasilitasi. Bersama-sama, pelatih dan peserta berusaha mengatasi kelemahan kapasitas yang spesifik terkait teknik fasilitasi.


ProRep | Newsletter Vol.1 2014

Anggota Parlemen dan Staf Ahli Belajar Cara Berinteraksi Lebih Baik dengan Konstituen Mereka

4

melakukan advokasi kebijakan dalam

akan berinteraksi dengan media,

program JABAT, dan lebih dari 11 ribu

menentukan waktu yang tepat untuk

masyarakat Indonesia berpartisipasi

mengeluarkan rilis pers, serta cara

dalam program ini.

memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konstituen merupakan

Kiat Blusukan telah didistribusikan

ilmu yang sangat berguna.

kepada 560 anggota DPR dan akan Pada Januari 2014, ProRep merilis

dibagikan kepada pihak lain yang

Yusran Isnaini, staf ahli dari fraksi

sebuah buku panduan mengenai

tertarik untuk menjangkau konstituen

Partai Amanat Nasional (PAN)

pengelolaan kunjungan reses yang

dan memperbaiki representasi. Pada

mengatakan,”Melalui pelatihan ini,

efektif untuk anggota parlemen

bulan Februari, ProRep melakukan

kami bisa saling memberi pendapat

berjudul Kiat Blusukan. Melalui buku

pelatihan ekstensif selama tiga hari

dan masukan kepada anggota DPR

panduan yang mudah digunakan ini,

tentang konten buku kepada 44

dan para staf ahli yang lain tentang

anggota parlemen beserta stafnya

staf ahli yang membantu anggota

cara menjangkau publik dengan lebih

dapat mempelajari pengetahuan

parlemen dalam merencanakan,

efektif.”

termutakhir tentang cara menjalin

mengeksekusi dan menindaklanjuti

relasi dengan konstituen, dan

aktivitas reses yang dilakukan per tiga

pembelajaran yang lahir dari aplikasi

bulan. Peserta pelatihan berpendapat

langsung di lapangan selama program

bahwa informasi baru tentang

JABAT (Jangkau dan Libatkan) yang

persiapan anggota parlemen ketika

Buku Kiat Blusukan dapat diunduh melalui tautan ini: http://www.prorep.or.id/en/ wp-content/uploads/downloads/2014/02/ Buku-dapil_upload-resize.pdf

diinisiasi ProRep dilaksanakan. Dimulai pada Juli 2012, program JABAT bekerja memperbaiki cara anggota parlemen berinteraksi dan melibatkan konstituen di derah pemilihan (dapil) mereka. Program ini juga mengedukasi dan mendorong konstituen agar menyalurkan aspirasi (misalnya kebutuhan atau keinginan) dengan lebih baik kepada wakil mereka. Melalui inisiatif ini, ProRep ingin meningkatkan representasi dengan memberdayakan para pihak yang bekerja di “hulu” memberi masukan kepada para pembuat kebijakan, dan pihak yang bekerja di “hilir” yang membantu para pembuat kebijakan menelaah dan bertindak sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen mereka. Terdapat 17 anggota DPR dari sembilan partai politik yang berbeda dan mewakili 16 dapil, 17 anggota staf ahli, lima OMS yang

(Dari kiri ke kanan) Feri Risnawan, perwakilan masyarakat Desa Cihaur Kuning, Garut, Yahya Sacawiria, Anggota DPR dan peserta program JABAT, dan Yudha Ferdinal dari Divisi Korupsi Politik dan Pemantauan Hukum Garut Governance Watch (GGW), salah satu OMS peserta program JABAT, menandatangani komitmen tertulis untuk berkolaborasi pada acara pengukuhan forum Riung Warga di Garut, Jawa Barat. Riung Warga merupakan sebuah forum tempat warga mengumpulkan aspirasi mereka dan menyampaikannya kepada pembuat kebijakan. Melalui Riung Warga, masyarakat dapat bermusyawarah mencapai mufakat mengenai masalah dan kondisi yang dirasa genting di area mereka, menyampaikannya sebagai permasalahan umum (bukan individu), dan memotivasi pejabat lokal serta wakil rakyat yang terpilih untuk mengatasinya.


5

ProRep | Newsletter Vol.1 2014

Perspektif Baru Perihal Penelitian Kebijakan, Jaringan Lembaga Penelitian dan,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk memperkaya perspektif dan pengetahuan lembaga

mereka, mulai dari organisasi penelitian universitas, OMS

penelitian Indonesia, ProRep menghadirkan Senior Policy

yang fokus dalam kegiatan advokasi hingga entitas lain

Advisor, Leonid Polishchuk, Ph.D dari Urban Institute di

yang peduli dengan kebijakan publik dan menggunakan

Washington D.C ke Indonesia pada bulan Januari. Dr.

dan/atau memproduksi analisa berbasis bukti (evidence-

Polishchuk secara konsisten telah mendukung lembga

based analyses). Pembukaan keanggotaan PRN bagi publik

peneliti kebijakan penerima dana hibah ProRep baik

ini akan diresmikan pada seminar nasional dan acara

secara langsung melalui temu-muka maupun dari jauh

peluncuran PRN yang diselenggarakan pada 19 Maret 2014

sejak setahun lalu. Selama kunjungannya, Dr. Polishchuk

di Jakarta.

membantu Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE UI),

Dr. Polishchuk juga memfasilitasi diskusi kelompok terarah

Women Research Institute (WRI), dan Institute for Research

atau fucos group discussion (FGD) tentang tanggung jawab

and Empowerment (IRE) memfinalisasi laporan dan ikhtisar

sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibilty

penelitian kebijakan mereka.

(CSR) pada 22 Januari silam. Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPR penyusun RUU CSR,

Dr. Polishchuk juga memberikan arahan dan masukan agar

perwakilan sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dr.

Policy Research Network (PRN) yang baru dibentuk bisa

Polishchuk memaparkan prinsip-prinsip umum yang harus

berkelanjutan dan menjadi komunitas lembaga penelitian

dipertimbangkan dalam menyusun UU CSR berdasarkan

terdepan di Indonesia. “Salah satu peran penting dari PRN

pengalamannya dari beberapa negara. Paparan komparatif

adalah memfasilitasi kolaborasi antar lembaga penelitian

dan diskusi antara para pemangku kepentingan dengan

untuk saling melengkapi kemampuan masing-masing

penyusun RUU sejatinya dapat berkontribusi untuk

lembaga,” kata Dr. Polishchuk. Berdasarkan pengalamannya

pembentukan UU yang lebih baik dan adil.

membentuk jaringan lembaga penelitian di Rusia, ia juga menyatakan,”Membuat lembaga penelitian meyakini keuntungan dari kolaborasi dan berjaringan adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu, ketekunan, dan diskusi. Kita juga harus peka terhadap kepentingan dan hal-hal yang dianggap sensitif oleh calon anggota.” Dengan lima anggota pendiri yang ada saat ini, PRN berencana melibatkan lebih

Mencari ilmu merupakan langkah pertama menuju kebijaksanaan. Membagikan ilmu merupakan langkah pertama menuju kemanusian. - Anonim

banyak organisasi untuk bergabung ke dalam jaringan

Staf dari Garut Governance Watch (GGW) yang berbasis di Garut, Jawa Barat, mengkonsolidasikan temuan dan masukan dari masyarakat tentang kualitas pelayanan publik. Dengan lima anggota pendiri yang ada saat ini, PRN berencana melibatkan lebih banyak organisasi untuk bergabung ke dalam jaringan mereka, mulai dari organisasi penelitian universitas, OMS yang fokus dalam kegiatan advokasi hingga entitas lain yang peduli dengan kebijakan publik dan menggunakan dan/atau memproduksi analisa berbasis bukti (evidence-based analyses).


Photo by: Š Institute for Research and Empowerment (IRE) Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Krisdyatmiko, Direktur Eksekutif Institute for Research and Empowerment (IRE) berjabat tangan setelah lembaga penelitian mempresentasikan temuan mereka mengenai hubungan antara konstituen dan anggota DPD. Seminar publik yang dilakukan oleh IRE seperti ini merupakan salah satu cara efektif bagi lembaga penelitian untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif dan menyebarluaskan temuan penelitian serta rekomendasi kepada publik.

Lembaga Penelitian Memaksimalkan Hasil Penelitian Kebijakan agar Lebih Berdampak Lembaga penelitian adalah pemain kunci dalam proses pembuatan kebijakan publik. Mereka berperan menyampaikan pengetahuan kepada para pelaku kebijakan-pembuat kebijakan, OMS dan masyarakat secara umum- agar tercipta kebijakan publik yang logis berbasis bukti tanpa melihat apakah mereka berafiliasi dengan pemerintah dan/atau universitas atau bekerja secara independen.

Institute for Research and Empowerment (IRE) Mempromosikan Representasi yang Substantif oleh DPD

kesadaran akan peran DPD di tingkat akar rumput, untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota DPD dan konstituen mereka, dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPD di masyarakat. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Untuk meningkatkan pengaruh penelitian dan menjangkau khalayak yang lebih luas, IRE memaparkan temuan kunci dan rekomendasi dari penelitian komprehensif mereka terkait peran majelis tinggi dari parlemen Indonesia atau DPD serta kontribusi DPD terhadap kualitas keterwakilan

adalah lembaga independen dan non-partisan berbasis komunitas akademisi yang berdiri di Yogyakarta. Fokus kegiatan IRE adalah untuk memperluas dan memperdalam demokrasi melalui penguatan gagasan dan sikap kritis elemen masyarakat sipil, negara dan swasta.

politik melalui Majalah Tempo edisi Februari 2014. Dalam studinya, IRE menemukan bahwa untuk memastikan sistem dua kamar parlemen (bikameral) berjalan maksimal dan untuk mencegah masuknya kepentingan individu, perlu dilakukan kegiatan lebih jauh yang saling melengkapi dalam hal meningkatkan pengetahuan dan

Versi elektronik laporan penelitian bisa diunduh di: http://www.ireyogya.org/upload/2f420e3d3f22f099e7f3b048a300806c. pdf


7

ProRep | Newsletter Vol.1 2014

Menyuarakan Opini Perempuan – Women Research Institute Membuat Rekomendasi Kebijakan untuk RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender Lima tahun sudah sejak diberlakukannya aturan kuota

WRI bersama dengan jaringan organisasi perempuan

30 persen daftar calon anggota DPR untuk perempuan.

menyatakan secara jelas dalam rekomendasi kebijakan–

Saat ini sekitar 18 persen, atau 101 dari 560 anggota

mereka meminta DPR untuk mendiskusikan RUU tersebut

DPR di Indonesia adalah perempuan. Meski jumlah wakil

secara terbuka agar publik dan OMS berkesempatan

rakyat perempuan meningkat, banyak kebutuhan dan

untuk menyampaikan pendapat dan memantau prosesnya

kepentingan perempuan Indonesia masih diletakkan

serta agar Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia

sebagai prioritas kedua dan seringkali terabaikan. Dengan

berperan sebagai mediator proses tersebut. Mereka

adanya UU Kesetaraan dan Keadilan Gender yang saat ini

juga merekomendasikan bahwa fungsi anggaran DPR

sedang digodok, diharapkan masalah ini dapat diatasi.

harus mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk perencanaan dan implementasi anggaran negara

ProRep mendukung Women Research Institute (WRI)

untuk memastikan responsivitas gender sebagaimana

melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor

ditetapkan dalam UU.

yang menghambat representasi politik perempuan di parlemen dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk

Anggota DPR Sumarjati Arjoso yang juga menjadi

memperbaiki kondisi perempuan Indonesia. Keterwakilan

pembicara dalam seminar memaparkan beberapa

perempuan yang semakin kuat berarti perempuan berada

tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan dan

dalam posisi yang lebih baik untuk mempengaruhi

keadilan gender dalam politik, termasuk sedikitnya jumlah

proses pembuatan kebijakan, termasuk alokasi sumber

anggota parlemen perempuan untuk mempengaruhi

daya negara yang memadai untuk mendanai program

hasil voting, dan dibutuhkannya komitmen yang lebih

peningkatan kualitas hidup, baik untuk perempuan

besar dari para pemilih dan calon anggota legislatif

maupun laki-laki.

untuk menyadari pentingnya perspektif gender dan peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada 16 Januari 2014 di Jakarta, WRI menyelenggarakan

Sekarang adalah waktunya untuk menyadari hal tersebut

seminar publik yang dihadiri oleh 144 peserta yang

karena dalam pemilu mendatang, sekitar dua ribu

antusias mempelajari temuan dari penelitian mereka.

perempuan Indonesia yang mana 56,4 persennya berasal

Rekomendasi kunci yang dipaparkan dalam seminar

dari sektor swasta akan berkompetisi memperebutkan

tersebut adalah agar DPR memperkuat RUU Kesetaraan

bangku di DPR.

dan Keadilan Gender yang masuk ke dalam Program

“RUU ini merupakan investasi dan terobosan penting

Legislatif Nasional 2014 dan sedang disiapkan oleh

untuk reformasi kebijakan pro-perempuan di Indonesia.

Komisi VIII DPR RI untuk urusan agama, sosial dan

Undang-undang ini akan membuka akses ke ruang

pemberdayaan perempuan. Survei WRI yang dilakukan

politik bagi perempuan dan menyediakan ruang bagi

terhadap 1,200 responden di 33 provinsi di Indonesia

mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses

mengungkap bahwa 67 persen responden tidak tahu

pembuatan kebijakan di tingkat nasional,� kata Edriana

atau tidak mengerti apa yang diajukan dalam RUU.

Noerdin, Direktur Eksekutif WRI.

Mayoritas responden (baik laki-laki dan perempuan) mendukung adanya kesempatan yang setara untuk

Bagi USAID/ProRep, memperkuat kesetaraan gender di

laki-laki dan perempuan, dan merasa bahwa hukum dan

Indonesia berarti koordinasi dan kerjasama antar sektor

kebijakan harus diterapkan untuk mengakomodir hal

di berbagai level, termasuk organisasi masyarakat sipil,

tersebut. Kelahiran dan kesehatan anak serta pelecehan

lembaga penelitian seperti WRI, anggota DPR, dan

seksual yang dihadapi oleh perempuan merupakan dua

pembuat kebijakan lainnya yang memiliki perhatian yang

isu utama yang dirasa paling penting oleh responden

sama untuk mengatasi kesenjangan gender di Indonesia.

untuk diselesaikan di level kebijakan (masing-masing 40 persen dan 15 persen). Temuan penting lainnya adalah bahwa desentralisasi kemungkinan berdampak negatif terhadap kesetaraan gender karena komitmen pemerintah di tingkat lokal untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan lebih lemah dibandingkan dengan di level nasional. 2

www.asiafoundation.org

Lembar kebijakan yang disusun oleh Women Research Institute (WRI) bisa dibaca dan diunduh di: http://wri.or.id/attachments/ article/372Policy%20Brief%202014_WRI_KKG_English-small%20size. pdf.


Pedagang perempuan beraktivitas di pasar tradisional di Brebes, Jawa Tengah. Sejak reformasi otonomi daerah tahun 1999, terdapat 342 kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, termasuk 35 kebijakan yang membatasi kegiatan perempuan di luar rumah pada malam hari yang mengurangi hak perempuan akan mobilitas dan pilihan pekerjaan. (Sumber: Komisi Nasional Perempuan. http://www.komnasperempuan.or.id/2013/08/siaran-pers-komnas-perempuan-kebijakan-diskriminatif-yangbertentangan-dengan-konstitusi/)


Rencana Kegiatan Bulan Maret • Lokakarya Penerima Dana Hibah – Penilaian Partisipatif dan Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Strategi (PADOCS). Rencananya akan dilaksanakan pada 18-22 Maret di Garut, Jawa Barat untuk Garut Governance Watch (GGW), dan 27-31 Maret di Surabaya, Jawa Timur untuk Cakrawala Timur. PADOCS merupakan sebuah lokakarya yang mengombinasikan perencanaan strategis dan metodologi penilaian mandiri kompetensi atau self-assessment of competence (SAC). • Diskusi kelompok terarah (FGD) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Melalui FGD ini, KPPOD memfasilitasi OMS untuk menyampaikan ide mereka terkait revisi RUU Pemda dan Pemilihan Umum Daerah kepada para pembuat kebijakan. Acara ini diselenggarakan pada 6 Maret 2014 di Jakarta dan dilanjutkan dengan konferensi pers pada minggu keempat bulan Maret. • Acara peluncuran Policy Research Network. Policy Research Network (PRN), sebuah aliansi lembaga penelitian Indonesia mengadakan seminar bertemakan “Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dan Relasi Calon Legislatif” di Jakarta pada 19 Maret 2014. Melalui acara tersebut, PRN membuka peluang bagi organisasi yang ingin bergabung dan juga membagikan hasil penelitian serta mendiskusikan isu terkait pemilu calon legislatif. • Lokakarya penulisan efektif untuk penelitian kebijakan. Lokakarya ini diselenggarakan pada 25-27 Maret di Jakarta dan dirancang untuk membantu peneliti mengomunikasikan materi akademis yang kompleks sehingga tetap tajam namun lebih mudah dipahami oleh para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, OMS, dan masyarakat umum.

Program Representasi (ProRep) adalah program tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdurasi empat hingga lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). ProRep bertujuan untuk memperbaiki representasi di Indonesia dengan meningkatkan inklusifitas and efektivitas dari kelompok dan institusi yang mengaspirasikan kepentingan publik kepada pemerintah melalui perbaikan transparansi dan efektivitas proses legislasi. ProRep dilaksanakan oleh Chemonics International, bekerja sama dengan Urban Institute, Social Impact dan Kemitraan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ProRep, kunjungi situs www.prorep.or.id atau hubungi kami di info@prorep.or.id

Program Representasi (ProRep) Gedung BRI II, Suite 2806 Jl. Jend. Sudirman No. 44 – 46 Jakarta 10210, Indonesia

P: +62 (0) 21 5785 3021 F: +62 (0) 21 5785 3016 info@prorep.or.id www.prorep.or.id


Newsletter ProRep Januari-Februari 2014