Page 3

4

Edisi 2 Maret 2012

TAHTA

BOLMUT POST

Ranperda Belum Disahkan IMB Banyak Tertahan Di KP2T

BOLMUT POST

EKSEKUTIF

Pengurus Besar Kerurukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara, Agus Hedemays mengacu draft Ranperda tentang IMB yang ada, mengalami kenaikannya sekitar 60 persen. “Kami menduga, penahanan berkas pengurusan IMB itu agar IMB yang baru bisa dikenai tarif baru. Ada banyak berkas yang tertahan,” ungkap Hedeymas

Kamis, (15/3) kemarin. Walau sangat disayangkan, DPRD Bolaang Mongondow Utara yang sudah menerima 18 Ranperda diminta professional segera melakukan pembahasan. Selama aturan baru belum berlaku, maka harus menggunakan aturan lama. “Kalau yang terjadi seperti ini, jelas merugikan masyarakat. Molornya pembahasan Raperda ini murni kesalahan Dekab

yang tak segera mensahkan untuk dibahas.”tambah Agus. Sayangnya, Pihak Sekretariat Dewan melalui Sekwan Irma Ginoga S.Pd M.Si yang dikonfirmasi via phone enggan menjawab pertanyaan wartawan. Sehingga menyangkut jadwal dan perbanyak kopian Ranperda tidak dapat diterangkan Irma yang langsung menutup Handphone-nya. (rhp)

Operasional DPRD-PNS-Bolmut siap dipangkas Apabila tidak dibahas

SAMBUNGAN DARI HAL 1...“Karena itu, kemungkinan anggaran operasional DPRD dan PNS akan dipangkas, karena saat ini kita belum ada PAD,” tegas Datunsolang, saat apel Korpri barubaru ini.

Saat ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah dibebankan PAD, tidak bisa melakukan pemungutan retribusi pada sumber-sumber pendapatan. Ini lebih disebabkan karena belum adanya dasar hukum

yang menaunginya.”ungkap datunsolang” Dilain pihak Ketua Lembaga Pemantau Percepatan Pembangunan dan Kemasyarakatan (LP3K) Bolmut, Syamsuddin Olii, sangat menyayangkan

belum dibahas dan ditetapkannya Ranperda tentang pungutan dan retribusi oleh DPRD Bolmut. “Kita harus pahami, kalau Bolmut adalah daerah baru yang sedang giatgiatnya meningkatkan pendapatan melalui PAD. Bagaimana kita mau mengelolah PAD, sementara untuk triwulan satu ini kas PAD Bolmut masih kosong. Saya meminta hal ini segera diseriusi dan harus ada kejelasan, agar pendapatan daerah ini bisa jelas,” tegas Olii. Ditambahkanya, jika ini tidak segera diseriusi maka akan berdampak di segala aspek. Termasuk proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mendapatkan opini. “Kalau Ranperda ini tidak segera disahkan, maka opini hasil pemeriksaan BPK nanti akan lebih buruk dari yang sebelumnya,” tambahnya.(gm)

5

Wagub Sulut Janji Bangun SPBU di Boroko Satgana Bolmong

“Kalau yang terjadi seperti ini, jelas merugikan masyarakat. Molornya pembahasan Raperda ini murni kesalahan Dekab yang tak segera mensahkan untuk dibahas.” BOLMUT POS. Gara-gara DPRD Bolmong Utara ogah membahas Ranperda menjadi Perda. Banyak usulan perizinan di KP2T tidak dapat diproses. Sejumlah permohonan warga untuk mendapatkan Izin Membangun Bangunan (IMB) tidak dapat diproses. Itu sebabnya, jangan heran kalau berkas permohonan banyak yang bertumpuk. Menurut Ketua PB.KPMIBU

Edisi 2 Maret 2012

BOLMUTPOT. Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Dr Djauhari Kansil MPd, berjanji akan membatu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut untuk mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di pusat kota Boroko. Menurut Wagup. Pasalnya di

daerah ini hanya ada satu unit SPBU yang melayani distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada warga Bolmut mulai dari kecamatan Sangkub sampai dengan Pinogaluman. Menurutnya, rencana pendirian SPBU ini sudah disampaikan langsung kepada pihak PT Pertamina di Makassar. “Saya sudah

menyampaikan langsung rencana pembangnan SPBU ini kepada pihak Pertamina, dan tentunya ini akan menjadi perhatian serius, karena ini adalah masalah kebutuhan di Bolmut,” tandas Wagub. Untuk itu Wagub yang ketika diwawancarai didampingi oleh Bupati Bolmut Drs Hamdan Datunsolang MM, berharap agar kiranya pembangunan SPBU ini harus dimaksimalkan sehingga bisa melayani seluruh masyarakat yang ada di Bolmut. Sebab, satusatunya SPBU yang ada di daerah ini tidak mampu untuk melayani kebutuhan permintaan BBM di kabupaten Bolmut. “Mudahmudahan SPBU yang akan dibagun ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Bolmut, serta kendaraan yang melintasi di ruas jalan trans sulawesi. Karena, SPBU ini memiliki fasilitas pengisian gas elpiji,” jelas Wagub.(PL)

Wagub Buka Kegiatan Rakernis Kelautan dan Perikanan Provinsi BOLMUTPOST. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil, Selasa (20/3) malam kemarin, secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Tekhnis (Rakernis) Kalautan dan Perikanan tingkat Provinsi Sulut. Rakernis Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi Sulut yang digelar di gedung Auditorium kantor Bupati Bolmut tersebut, dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang berasal dari 15 kabupaten/ kota se Sulut, dan mendatangkan pemateri langsung dari Kementrian Perikanan dan Kelautan pusat yang masing-masing diwakili oleh Ditjen pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan (P2HP), Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Ditjen Penyesuaian dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SPKP) dan Ditjen Perikanan Budidaya, serta Setjen Kebutuhan Kelautan dan Perikanan. Wagub dalam sambutannya, sempat menyampaikan mengapresiasinya kepada Pemkab Bolmut, yang dinilai berhasil

dalam pembangunan. “Meski Bolmut masih tergolong daerah baru, namun kita bisa melihat nernagai keberhasilan disana-sini. Selain itu, Kabupaten Bolmut juga begitu aktif dalam menunjang program pemerintah provinsi maupun pusat, terutama disektor kelautan dan perikanan,” ujar Kansil. Adapun kegiatan ini, lanjut Kansil, merupakan kegiatan yang membahas keberlanjutan komunitas peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan guna kelanjutan dari perangkat regulasi kebijakan dan organisasi, demi menunjang program ekologi, ekonomi dan

komunitas perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan disetiap daerah yang ada di Sulut. “Ini perlu mendapat perhatian serius dari peserta Rakernis, karena pentingnya kegiatan ini, untuk memberantas kemiskinan masyarakat nelayan,” tandasnya. Katanya, saat ini pemerintah provinsi sedang giat-giatnya menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang ada ditiap-tiap daerah. “Diharapkan, ini dapat dimanfaatkan dan dikelolah dengan sebaik-baiknya oleh setiap kabupaten/kota melalui instansiinstansi tekhnik,” pungkas Kansil. (gm)

Utara Dibentuk

BOLMUT POST. Satuan Penanggulangan Bencana  PMI  siap  dibentuk  di awal  April 2012. Demikian penegasan  Ketua  PMI  Bolmong  Utara  Hamka  SH, MAP  melalui  telepon selulernya.  Menurut Hamka, pembentukan Satgana  PMI  Bolmong  Utara  adalah  bagian dari program kerja  Palang Merah  Indonesia Bolmong  Utara  yang  baru  saja  dilantik. Sebagai  tahapan, PMI   Bolmong  Utara  bekerjasama  dengan  PMI  Provinsi  Sulut, TNI-Al  akan menggelar  pendidikan  dan latihan  selama  12  hari. Kata  Hamka, rapat pembentukan Panitia  pelaksana sudah  dilakukan di puncak  Bohabak. Hanya  saja untuk  materi pelatihan  yang  dperkirakan  100  jam  dan lebih banyak materi  lapangan lebih  banyak  dikonsultasikan  ke PMI  Provinsi. Sebab,  instruktur  yang  terlibat  dalam  Diklat  Satgana  itu   berasal  dari  instruktur  nasional. “Jika  Diklat ini  bisa  terlaksanak. Maka  teman PMI  Kecamatan  bisa  juga menggelar  pelatihan ditingkat kecamatan  misalnya  ke PMR  Sekolah-sekolah,”terang Hamka. Rencananya,  Diklat Satgana  itu  akan  digelar  di  ibukota  Boroko  dan diikuti  oleh 30   peserta. Rinciannya, tiap  kecamatan  mengikutkan 5 peserta, sehingga  totalnya  30 orang. Menariknya, pelatihan  ini  tidak  dipungut  biaya bagi peserta. Bahkan  peserta  akan mendapat uang saku serta  sertifikat pelatihan. (**)

bolmutpost edisi maret  

media lokal berwawasan global

Advertisement