Page 1

Tentang Satuan Tugas Kelembagaan REDD+ Satgas Kelembagaan REDD+ yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2011 ini merupakan yang kedua setelah masa kerja Satgas pertama berakhir pada 30 Juni 2011. Satgas REDD+ pertama telah menghasilkan antara lain: dokumen Strategi Nasional REDD+ yang telah dikonsultasikan secara luas dengan berbagai pemangku kepentingan, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, serta dipilih dan disiapkannya Propinsi Kalimantan Tengah sebagai propinsi percontohan REDD+ yang pertama di Indonesia. Dengan mandat Satgas yang telah diperbarui, REDD+ di Indonesia akan memasuki fase pembangunan institusi dan pelaksanaan program strategis yang sebagian besar dilaksanakan sebagian besar di Kalimantan Tengah. Sepuluh Tim Kerja yang diketuai oleh orang-orang terpilih dari jajaran pemerintahan maupun non-pemerintahan akan bekerja secara intensif dan membangun hubungan dengan instansi lain selama 2012. Komposisi Tim Kerja ini merefleksikan semangat untuk menghadapi menuntaskan berbagai masalah lama sehingga siap menghadapi era baru dimana pasar global akan semakin hijau dan transparan. “Mereka akan bekerja secara profesional, tanggap dan akuntabel untuk mewujudkan komitmen Indonesia kepada dunia dan generasi mendatang,� papar Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satgas Kelembagaan REDD+. Dengan dukungan Tim Kerja ini Satgas REDD+ akan mempersiapkan kelembagaan REDD+ Indonesia dengan mengusung pendekatan baru. Pendekatan ini akan memadukan secara sinergis hasil-hasil kerja lembaga-lembaga perumus kebijakan di tingkat nasional dengan mengakomodasi pengetahuan dan aspirasi di tingkat lokal. Dengan pendekatan baru ini, diharapkan lembaga yang terbentuk nantinya bisa menjadi lembaga yang tidak hanya transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), tetapi juga otoritatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan dunia yang terus bergerak cepat.

Ketua Satgas Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto

1

2

3

4

5

Strategi Nasional REDD+ Mubariq Ahmad

Kelembagaan REDD+ Agus Purnomo

Instrumen Pendanaan Agus Sari

MRV Arief Yuwono

Propinsi Percontohan Iman Santoso

6

7

8

9

10

Pengarusutamaan REDD+ pada Perencanaan Nasional Lukita Tuwo

Knowledge Management & Support Roy Rahendra

Monitoring Moratorium Nirarta Samadhi

Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak Chandra Kirana

Kajian Hukum dan Penegakan Hukum Mas Achmad Santosa

Struktur Kepemimpinan Satgas Kelembagaan REDD+


MUBARIQ AHMAD

Kelompok Kerja Strategi Nasional Kelompok Kerja Strategi Nasional REDD+ berada di bawah kepemimpinan Dr. Mubariq Ahmad, seorang pakar ekonomi lingkungan dan sumber daya alam. Doktor bidang Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam lulusan Michigan State University pada 1997 ini kini menjadi penasihat di bidang Kebijakan Perubahan Iklim di Bank Dunia. Tahun-tahun terakhir ini, Mubariq Ahmad banyak menggeluti isu pembangunan sistem REDD+ dan gerakan ekonomi hijau dan rendah karbon. Mubariq dipercaya untuk mengomandoi timnya untuk pengembangan strategi dan rencana aksi REDD+ baik di tingkat nasional maupun propinsi.

AGUS PURNOMO

Kelompok Kerja Kelembagaan Kelompok Kerja Kelembagaan REDD+ dipimpin Agus Purnomo. Mantan Direktur Eksekutif WWF Indonesia selama hampir sepuluh tahun ini tidak pernah jauh dari bidang lingkungan. Saat ini selain menjadi Staf Khusus Presiden bidang perubahan iklim, Agus Purnomo juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Asisten Khusus Menteri Lingkungan Hidup. Pernah menjadi Ketua Eksekutif dalam pertemuan para pihak ke-13 (COP-13) yang diadakan UNFCCC di Bali pada Desember 2007. Meraih gelar master administrasi bisnis dari Fakultas Manajemen Prasetya Mulya di Indonesia, dan ilmu di bidang kebijakan lingkungan dari Tufts University di Amerika Serikat.

AGUS SARI

Kelompok Kerja Instrumen Pendanaan Kelompok Kerja Instrumen Pendanaan REDD+ dipercayakan kepada Dr. Agus Sari, seorang yang telah lama menggeluti masalah pembiayaan berbasis lingkungan. Memegang banyak posisi penting di banyak lembaga non pemerintah, lembaga bisnis, ilmiah, dan lembaga pemerintah, diantaranya Agus pernah jadi Presiden dan CEO Citizen Forest Global Indonesia, Sustainable Growth Global, Country Director untuk Ecosecurities, dan Direktur Eksekutif Pelangi Indonesia. Pernah dianugerahi Growth Leadership Strategy Award dari Frost and Sullivan, yaitu salah satu think tank bidang lingkungan yang terkemuka. Agus meraih gelar Doktor dari University of California, Berkeley di bidang Ekonomi Sumber Daya dan Energi.

ARIEF YUWONO Kelompok Kerja MRV

Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman luas di bidang lingkungan dan perubahan lingkungan, Ir. Arief Yuwono, M.A. dianggap pantas memimpin kelompok kerja MRV (Measuring, Reporting, and Verification) yang sangat rumit tapi vital dalam skema REDD+. Dia sekarang menjabat sebagai Direktur Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup. Di dalam Satuan Tugas REDD+ dia mendedikasikan diri untuk perlindungan terhadap hutan tropis Indonesia yang paling banyak memiliki keragaman hayati di dunia. Sebagai luusan Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada dan University of Toronto di Kanada pada 1980an, Arief Yuwono telah menjadi saksi kunci pembangunan nasional dan internasional yang berkaitan dengan perubahan iklim dan isu-isu lingkungan.

2


IMAN SANTOSO

Kelompok Kerja Propinsi Percontohan Kelompok Kerja Propinsi Percontohan REDD+ dipercayakan pada kepemimpinan Dr. Iman Santoso, M.Sc., seorang dengan keahlian di bidang ekonomi sumber daya yang membawanya pada posisiposisi penting di Kementerian Kehutanan yang dimasukinya sejak 1979. Iman Santoso mengepalai beberapa bidang di Kementerian Kehutanan, seperti Direktur Divisi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan (Puslitsosek) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan pada 2007, Direktur Perencanaan Bina Usaha Hutan pada 2009, sebelum jabatannya sekarang sebagai Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan. Iman adalah lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Michigan State University. Iman Santoso memimpin Kelompok Kerja REDD+ ini tidak sekedar untuk melindungi Indonesia dengan hutan tropis dengan keragaman hayati yang terbesar di dunia, melainkan juga bertekad untuk melindungi masyarakat yang penghidupannya bergantung pada hutan.

NIRARTA SAMADHI

Kelompok Kerja Monitoring Moratorium Kelompok Kerja Monitoring Moratorium REDD+ berada di bawah kepemimpinan Dr. Nirarta Samadhi. Keahlian dan karirnya yang panjang di bidang perencanaan dan pembangunan spasial harus ia terapkan sekarang pada tugasnya yang baru yang penuh tantangan, terutama dalam melakukan monitoring lanskap hutan di Indonesia untuk memastikan jalannya moratorium penerbitan ijin untuk hutan dan lahan gambut. Meraih gelar sarjana di bidang teknik arsitektur di Universitas Brawijaya, Gelar Master of Science dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Nirarta kemudian melanjutkan ke program doktoral di bidang perencanaan strategis pembangunan kota di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) di Australia pada 2001. Sekembalinya ke Indonesia, Nirarta Samadhi mulai bekerja di United Nations Development Program (UNDP) sebagai penasihat perencanaan strategis di Nias setelah gempa bumi hebat melanda Nias pada 2005. Dia kemudian bergabung ke Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai analis senior sebelum kemudian memangku jabatan sebagai koordinator Kelompok Kerja Monitoring Moratorium REDD+.

CHANDRA KIRANA

Kerja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak Chandra Kirana Prijosusilo merupakan pemimpin Kelompok Kerja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak. Dipilih karena memiliki latar belakang kuat di bidang pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan komunikasi dan strategi pelibatan para pihak yang efektif untuk mendapatkan tata kelola yang baik. Ia merupakan salah satu pionir dalam proses tata kelola pelibatan banyak pihak di Indonesia dengan merancang dan melaksanakan proses dialog yang melibatkan masyarakat setempat dan penduduk asli, masyarakat madani, pemerintah, organisasi non pemerintah, dan industri-industri ekstraktif. Sekarang ia adalah Country Representative untuk Indonesia pada Climate Policy Institute (CPI). Sebelumnya ia menjabat sebagai Koordinator Regional untuk Asia Pasifik dari Revenue Watch Institute (RWI). Pernah juga menjadi kepala sekretariat Bank Dunia untuk Kajian Industri Ekstraktif, Direktur Komunikasi di kantor WWF Indonesia, serta pakar kampanye di Greenpeace International. Chandra meraih gelar sarjana Psikologi dan pernah mendapatkan beasiswa Samdhana Institute, Pusat Studi untuk Pembaruan Sosial dan Lingkungan yang berbasis di Indonesia and Filipina.

3


MAS ACHMAD SANTOSA

Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Penegakan Hukum Mas Achmad Santosa dikenal sebagai pengacara di bidang lingkungan untuk publik dan pakar hukum anti korupsi yang mendirikan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada 1993. Dia meraih gelar sarjana hukum (LL.B) pada 1983 dari Universitas Indonesia. Ia lulus dari Osgoode Hall Law School, Toronto dengan gelar master hukum (LL.M) pada 1990 untuk bidang hukum lingkungan. Mas Achmad aktif dalam gerakan advokasi lingkungan sebagai Ketua Presidium Nasional WALHI pada 1993 – 1997. Pda 2005 – 2009, dia menjadi anggota Dewan Eksekutif Biodiversity Foundation. Disamping sebagai pengajar hukum lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari tahun 1990 sampai sekarang, dia memberikan program pelatihan yang secara khusus bergerak pada penegakan para aparat dan hakim (1999 – 2005). Memasuki era reformasi, Mas Achmad Santosa secara aktif terlibat dalam reformasi hukum dan gerakan anti korupsi dengan mendirikan Institute of Independence of Judiciary (LeIP) pada 2001 dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) pada 2001. Kedua lembaga non pemerintah tersebut aktif terlibat dalam mempromosikan reformasi kelembagaan untuk lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan. Sebagai salah satu penggerak anti korupsi, dia ditugasi sebagai anggota Komite Penyeleksi di KPK pada 2007 dan bertindak sebagai pejabat komisioner KPK pada 2009. Lalu tahun 2012, dia diangkat sebagai Wakil Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Pada saat yang sama dia juga dipercaya untuk memimpin Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Penegakan Hukum di Satuan Tugas REDD+.

LUKITA DINARSYAH TUWO

Kelompok Kerja Pengarusutamaan REDD+ pada Perencanaan Nasional Kelompok Kerja Pengarusutamaan REDD+ pada Perencanaan Nasional dimaksudkan untuk memastikan terintegrasinya strategi nasional REDD+ ke dalam perencanaan nasional. Lukita Dinarsyah Tuwo, wakil kepala dan wakil menteri PPN dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bidang pendanaan pembangunan, dianggap pas untuk memimpin Kelompok Kerja ini. Gelar kesarjanaan diawalinya dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di bidang teknologi industri. Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, mengantar Lukita untuk meraih gelar master di bidang ekonomi. Sementara gelar doktoral di bidang ekonomi diraihnya dari University of Illinois, Urbana Champaign, di Amerika Serikat. Dia diangkat sebagai wakil menteri pada 6 Januari 2010 yang diharapkan memberikan arahan pengarusutamaan REDD+ ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 2012 yang kemudian akan dimasukkan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

ROY RAHENDRA

Kelompok Kerja Knowledge Management and Support Kelompok Kerja Knowledge Management & Support REDD+ merupakan unit pengelola pengetahuan dan informasi yang terbentuk sepanjang proses kerja Satgas untuk mendukung program pendidikan dan pengambilan keputusan. Kelompok Kerja yang baru saja dibentuk ini berada di bawah kepemimpinan Roy Rahendra, seorang muda dengan segudang keahlian. Dimulai sejak 1995 di berbagai posisi seperti senior auditor, audit manager, direktur keuangan, manajer pengembangan bisnis di banyak lembaga dan organisasi sampai dengan National Project Manager di UNDP demi mendukung berdirinya infrastruktur dan kapasitas REDD+ Indonesia sekarang ini. Setelah tugasnya berakhir sebagai asisten kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tahun lalu, dia sekarang bertanggungjawab untuk mengelola knowledge dan memastikan arus informasi yang dapat mendukung semua Kelompok Kerja dalam Satuan Tugas REDD+. 4

Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+  

Latar belakang, struktur organisasi dan profil ketua kelompok kerja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you