5. LIMA PEMBELAJARAN PENTING 5.1. Pendekatan Antar-sektor Dalam melaksanakan mandatnya, Satgas REDD+ semakin menyadari bahwa penerapan REDD+ bersifat multi-sektor, sehingga perlu pendekatan interdisipliner agar efektif. Banyak faktor yang dapat menyukseskan atau menggagalkan penerapan REDD+. Sebagai contoh, keberhasilan menerapkan program rehabilitasi hutan skala besar yang ditopang oleh kebijakan di berbagai level (nasional, provinsi, daerah) sama penting dengan kesuksesan mengoordinasikan kementerian teknis yang terkait REDD+ seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Selain itu, lembaga pelaksana di lapangan, kebanyakan perusahaan swasta, perlu dikoordinasikan secara sistematis dan terstruktur. Perlu pula dipikirkan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat yang terkena dampak REDD+, serta adanya struktur pengawasan dan penegakan hukum yang memadai untuk menjamin keberlanjutan penerapan REDD+. Awalnya, Satgas REDD+ mempertimbangkan berbagai cara untuk mengoordinasikan proyek inti REDD+ dengan baik. Namun, REDD+ bukan hanya sekadar pelaksanaan proyek dan memastikan aliran pendanaan. Seiring berkembangnya kegiatan percontohan menjadi bagian program di provinsi percontohan, maka jelaslah bahwa semua kegiatan tersebut perlu diintegrasikan dalam strategi yang terpadu yang akan menyentuh berbagai area seperti hak, perencanaan tata ruang, infrastruktur provinsi dan penegakan hukum. Penerapan REDD+ harus mencakup sektor terkait serta mampu memberikan jawaban terpadu, koheren dan menyeluruh. Di saat yang sama, Lembaga REDD+ perlu diberikan mandat yang jelas untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dengan kementerian/lembaga pemerintahan lainnya. Selain itu, Lembaga REDD+ harus berhubungan dengan sektor swasta di tingkat lokal maupun internasional. Ke depan, perlu ditunjuk sebuah lembaga/unit yang bertanggung jawab untuk melanjutkan Tahap Persiapan, sebelum ada Lembaga REDD+ yang akan menetapkan program strategis untuk penerapan REDD+. Lembaga/unit interim yang bertanggung jawab ini diharapkan dapat menggunakan pendekatan lintas sektor dan mengoordinasikan upaya-upaya penerapan di seluruh kementerian/lembaga terkait sesuai fungsi Lembaga REDD+ nantinya.
5.2. Integrasi Data dan Tata Kelola Informasi Untuk dapat secara efektif menerapkan REDD+ dan berbagai komponennya, diperlukan pemetaan menyeluruh, terpercaya dan rinci mengenai status biofisik Indonesia, konsesi dan izin, serta stok karbon. Tanpa adanya baseline yang terpercaya dan data yang terkonsolidasi, tidak mungkin melakukan identifikasi wilayah-wilayah hot spot untuk proyek REDD+, pengukuran yang tepat terhadap pengurangan emisi karbon, maupun penegakan moratorium. Sebagai contoh, lahan terdegradasi. Salah satu tujuan utama REDD+ adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kelapa sawit dan kegiatan pertanian lain di lahan terdegradasi yang jumlahnya sangat banyak. Namun, kurangnya kejelasan mengenai klaim lahan terdegradasi saat ini menimbulkan kesulitan dalam memberikan akses bagi kegiatan bisnis. Banyak informasi yang diperlukan, termasuk lahan terdegradasi, yang tersebar di kementerian/lembaga berbeda. Untuk menanggulangi hal ini, awalnya Satgas REDD+ melakukan proses kolaboratif dengan saling berbagi data penting dari berbagai sumber. Namun, Satgas REDD+ akhirnya menyadari bahwa pendekatan sederhana untuk berbagi data tidaklah cukup. Format dan tingkat rincian yang berbeda-beda menimbulkan kesulitan dalam proses penggabungan data. Serangkaian asumsi dasar yang berbeda menyulitkan penyelesaian masalah data yang saling bertentangan. Kesulitan menggabungkan dan membarui berbagai sumber informasi berakibat pada tertundanya semua analisis terkait. Untuk itu, diperlukan perangkat untuk sentralisasi dan konsolidasi data dan informasi penting yang dibutuhkan. Lembaga REDD+ patut memiliki kemandirian untuk pengaturan area-area informasi penting antar-sektor.
Lima Pembelajaran Penting
47