Page 1

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat No. 377 : Tahun XIV (1 - 14 Februari 2018)

Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

Harga Eceran Rp3.000


Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Uggla Pemerintah Mentawai raseleksi minca sia sai pegawai kontrak tapoi nenek magaugau peilek kalulut tai makolou nia kudduat ujian samba gogoi raseget akek kaisek sia rasilok - 3

D

Enungan Trans Mentawai ka Siberut Tengah samba Pagai Selatan arabukak at atania 21 kilomter - 6

Kantro UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Siberut Tengah rakeraakek rakudduji nia sai tukang kalulut tak pei aralului utakra sai pemerintah - 18 Kalulut besit sakinia simoitek, bailiu ibara paatuatda sipulaggai ka Saibi raurep loinak simoitek nenda 20

COVER DEPAN: N FOTO: PATRISIUS SANENE N DESAIN: ZULFIKAR EFENDI TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Rifai PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Rifai Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Gerson Merari Saleleubaja Zulfikar ASISTEN REDAKTUR: Bambang Sagurung WARTAWAN DAERAH: Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Sipora) Hendrikus Bentar (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jalan Semeru IV, Nomor 3, Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat Telepon: (0751) 37121 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.mentawaikita.com

U

Suara Puailiggoubat Menjaga Keberagaman di Mentawai

Maigi peilek tak pasese ka AMDAL KEK Mentawai apapeilek pagalaijat polak kalulut tak pei makolou kipa raalak ia katubudda sibakkat polak 4

Anai siba sia PNS ka Mentawai tat mauju raariakek sia kalulut tak maretdet sia ka aturan - 7

2

TRANSPORTASI - Mobil angkutasn desa yang melayani penumpang umum di Dermaga Pokai. Mobil ini merupakan bantuan dari Dana Alokasi Khusus 2017

Redaksi menerima tulisan berupa artikel atau untuk dimuat di Podium. Kirimkan karya tulis ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui email rus.akbar08 @gmail.com Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti

Sambungan Halaman 4

Masih Banyak Kekurangan, Andal KEK Mentawai Harus Disempurnakan

...tidak mungkin bahan pembangunan daerah setempat kami akan mendatangkan dari luar makanya proyek pertama kami melakukan pembangunan air port dan pelabuhan dan itu kita kerja samakan dengan pemerintah,” katanya. Mengenai izin prinsip berjalan tahap operasional, izin prinsip tahap awal 1.985 ha. “Sampai saat ini kami sudah mendapatkan lahan tambahan seluas 200 hektar lebih dan kami sudah mengajukan ke Pemkab Mentawai masih menunggu tanda tangan untuk mengeluarkan izin itu lahan kami 2.639 surat terbaru izin prinsipnya akan kita lampirkan,” ucapnya. Mengenai pembebasan lahan pihak perusahaan mengklaim sudah membebaskan sekira 82 persen lahan dari masyarakat, namun belum ada detail lahan mana yang dibebaskan. “Soal hutan mangrove akan kami akomodasi,” katanya. Sementara Jonas Patuagai Sakerebau, salah satu pemilik tanah di lokasi KEK mengakui tidak tahu berapa luas tanahnya yang masuk kawan

KEK. “Kita tidak tahu luasnya tapi kita tahu batasnya,” katanya. Ketika dikonfirmasi soal warga lain yang menggarap tanah, Jonas hanya mengatakan mereka sudah tahu namun untuk ganti ruginya Jonas tidak jelaskan. “Sebagian memang sudah dibayar oleh pihak perusahaan, sebagian belum, kita juga ada tanaman di atas tanah kita dan ada juga pemilik tanaman warga lain,” ungkapnya. Rapat Andal itu dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mentawai, Yusi Rio, Kepala Bappeda Mentawai Naslindo Sirait, Camat Siberut Barat Daya Hatisama Hura, Kepala Desa Pasakiat Tailelu Karlo Salamao, beberapa pengurus BPD, kepala dusun dan pemilik tanah. Sementara dari Sumatera Barat juga diikuti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Siti Aisyah sekaligus ketua komisi rapat Andal serta tim teknis, konsultan dan pemakarsa PT. Putra Mahakarya Sentosa. (*)

i penghujung Januari, warga Mentawai gaduh oleh munculnya sejumlah selebaran yang ditempel di beberapa tempat di Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara. Isinya berisi ujaran kebencian kepada agama tertentu dan orang tertentu. Isi selebaran ini tentu sangat mengejutkan bagi warga Mentawai. Aparat kepolisian tak tinggal diam, mereka segera mengusut pihak yang menyebarkan selebaran tak bertanggung jawab itu. Pemerintah Mentawai juga ikut mengutuk selebaran yang telah mengganggu ketentraman kehidupan beragama di daerah kepulauan itu dan menginstruksikan masyarakat untuk tidak terprovokasi. Munculnya selebaran itu tentu sangat mengejutkan banyak pihak, sebab selama bertahun-tahun, masyarakat Mentawai yang majemuk dan beragam hidup berdampingan dengan damai. Masyarakat asli merupakan suku Mentawai namun di bagian pesisir, banyak dihuni suku lain seperti Batak, Nias, Minang, Jawa bahkan juga Flores. Begitu juga, mereka yang dominan beragama nasrani bisa rukun dengan warga muslim. Tanpa ada kegaduhan dan hidup sangat toleran serta rukun. Indahnya kerukunan dan toleransi masyarakat Mentawai dapat terlihat dalam berbagai elemen kehidupan masyarakatnya. Entah dalam pesta pernikahan, acara ritual adat maupun kehidupan keluarga yang bercampur latar belakang agama dan suku. Di Mentawai, mudah ditemukan keluarga yang anggota terdiri dari agama berbeda dan suku berbeda. Masyarakat yang hidup dengan rukun dan damai tentu menjadi modal dasar bagi pemerintah untuk membangun daerah. Tanpa lingkungan yang aman, mustahil rasanya pembangunan dapat berjalan lancar. Hasutan dan ujaran kebencian terhadap agama tertentu dalam selebaran itu tentu saja berpotensi memunculkan gesekan jika tidak bisa diatasi dengan segera. Kita tentu berharap Kepolisian Resor Mentawai segera menemukan pelaku Penyebar selebaran tersebut. Kita juga berharap pemerintah dan para pemuka agama dapat menenangkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Keberagaman di Mentawai adalah sebuah keniscayaan. Hidup secara toleran atau saling menghargai, serta selalu menjaga silaturahmi dan mempercayai bahwa perbedaan adalah kekayaan dan rahmat yang harus disyukuri menjadi nilai-nilai yang harus terus dipupuk. Masyarakat Mentawai adalah masyarakat yang majemuk dan beragam. Semua pihak harus terus berupaya menjaga ketenangan dan kedamaian di Mentawai.


3

Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

Seleksi ulang tenaga kontrak merujuk rekomendasi BPK tahun lalu

SELEKSI ULANG TENAGA KONTRAK FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

eni Wiharyani sedang mengisi lembar ujian tes namun dia mendengar suara tangisan bayinya. Ibu muda itu lalu keluar ruangan untuk menyusui bayinya, 26 Januari 2016. “Maaf Pak, saya kasih susu anak saya dulu,” kata Yenis aat melewati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai, Sermon Sakerebau yang berada di lokal ujian III di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara. Siang itu memang sedang berlangsung ujian seleksi tenaga kontrak di lingkungan Pemda Mentawai yang dilaksanakan serentak di lima lokasi yakni Sikabaluan, Siberut Utara, Siberut Barat, Siberut Selatan, Sipora Utara dan Sikakap. Yeni adalah guru kontrak di SDN 24 Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat. Namun karena akses lebih dekat ke Sikabaluan, tenaga kontrak di Desa Sigapokna ujian di Sikabaluan. Yeni terpaksa membawa serta bayinya karena masih menyusui. “Untung saja ujian di sini, kalau di Tuapeijat, kami akan sangat kerepotan dari transportasi, makan, penginapan dan kesehatan bayi, “ katanya. Agar dapat mengikuti ujian kali ini, Yeni mengeluarkan ongkos Rp100 ribu untuk naik boat. Belum lagi biaya makan dan pengasuh selama di Sikabaluan. Yeni tidak sendiri, banyak tenaga kontrak lain yang menghadapi masalah sama. Dirtison Saogo, petugas kesehatan Pustu Dusun Bungo Rayo, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, yang harus ujian di Sikakap mengatakan menghabiskan biaya Rp1 juta untuk ongkos dan biaya hidup selama di Sikakap. Seleksi ulang tenaga kontrak Mentawai ini menimbulkan kegaduhan terutama di media sosial. Banyak yang kemudian menuding seleksi ini disebabkan defisit anggaran di Pemda. Pelaksanaan ujian juga tak lepas dari kritik, karena terkesan buru-buru dan panitia tidak siap. Namun Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Oreste Sakeru, membantah semua itu. Menurut dia, ada dua hal mendasar terkait seleksi ujian kontrak yang dilakukan Pemkab Mentawai ini. “Ini terkait soal kebutuhan dan beban kerja masing-masing OPD serta berdasarkan rekomendasi BPK dan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan jumlah tenaga kontrak yang tidak

Y

UJIAN - Peserta ujian seleksi tenaga kontrak Pemkab Mentawai mengisi lembar jawaban. Ujian tersebut dilaksanakan di kantor DPRD Mentawai, Jumat, 26 Januari 2018

sebanding dengan ASN, “ katanya, 26 Januari 2018. Memang menata ulang jumlah tenaga kontrak Mentawai hal yang harus dilakukan. Sebab jumlah tenaga kontrak Mentawai 3.687 orang, melebihi jumlah ASN/PNS sebanyak 2.470 orang. Kondisi ini juga yang menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan memberikan rekomendasi pada tahun lalu agar ada analisis beban kerja dan data kebutuhan minimal pegawai daerah. Selain itu, ada OPD yang memiliki jumlah tenaga kontrak yang cukup gemuk. Yang cukup banyak disorot adalah tiga instansi yakni Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RSUD Mentawai. Dari data rekapitulasi tenaga kontrak Pemkab Mentawai 2018, di Sekretariat DPRD, terdapat 98 tenaga kontrak namun formasi yang dibutuhkan hanya 56 orang. Di Dinas PUPR, tenaga kontrak yang ada 308 sedangkan kebutuhannya hanya 232 orang saja. Sementara di RSUD Mentawai, ada 325 tenaga kontrak, dan yang dibutuhkan hanya 198 saja. Namun ada juga OPD yang masih kekurangan tenaga misal Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perikanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Oreste, selama ini penerimaan tenaga kontrak di beberapa OPD dilakukan dengan cara tenaga kontrak melamar lalu diterima. “Tidak ada seleksi selama ini. Kita ingin ada prosedur dan tahapan serta payung

hukum yang jelas serta berdasarkan kebutuhan OPD, “ katanya. Dalam formasi kebutuhan masingmasing OPD, jelas Oreste, terlihat mana OPD yang tenaga kontraknya melebihi kapasitas kebutuhan dan ada juga yang masih kekurangan. “Ini yang kita tata ulang sesuai dengan prosedur, mulai dari pengumuman dibukanya lamaran hingga pengumuman hasil, “ katanya. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada penerimaan tenaga kontrak baru, namun hanya menyeleksi kembali tenaga kontrak yang sudah bekerja satu tahun. “Misalnya di Dinas Pendidikan.

Untuk mencukupi guru di sekolah yang ada di Mentawai dibutuhkan sekira 1.000 orang guru, sementara anggaran untuk merekrut itu terbatas karena ada OPD dan kebutuhan lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan guru kita lakukan rekrutmen secara bertahap,” katanya. Pernyataan itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai, Sermon Sakerebau. Meskipun kebutuhan penambahan guru ada 1.000 orang namun tak bisa dipenuhi karena anggaran yang tersedia terbatas karena masih adanya kebutuhan lain di OPD dan juga kebutuhan fisik pendidikan.

“Maka dilakukan per tahap penambahannya yang dikordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan keuangan negara, “ katanya. Ia juga menyebut, pelaksanaan ujian di beberapa kecamatan untuk memudahkan para tenaga kontrak terutama dari segi anggaran. “Setelah kita hitung dari segi biaya yang dikeluarkan sangat besar, walaupun itu biaya pribadi masing-masing peserta. Maka pilihannya panitia yang turun langsung di titik pelaksanaan ujian agar meringankan beban biaya peserta, “ katanya. Selain soal efisiensi anggaran, dikatakan Oreste, agar layanan dasar di tengah masyarakat tidak begitu terganggu, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, peserta yang ujian di kecamatan hanya tenaga kontrak guru, kesehatan dan kecamatan. Sementara tenaga kontrak OPD meskipun bertugas di kecamatan, ujiannya di Tuapeijat, ibu kabupaten. Tahapan pelaksanaan seleksi tenaga kontrak daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dimulai dengan penyampaian edaran tentang penataan tenaga kontrak ke masing-masing OPD pada 18 Januari 2018, kemudian pengumuman dan pemberkasan pada 18-24 Januari, pada 19 Januari 2018 pengajuan formasi kebutuhan masing-masing OPD ke Sekretariat Daerah melalui Tim Penataan. Setelah itu pada 22 Januari formasi yang disetujui oleh tim disampaikan kepada masing-masing OPD, mulai 2526 Januari dilakukan tes tertulis dan wawancara, dilanjutkan penyerahan hasil ujian ke tim oleh panitia OPD pada 29 Januari disusul rapat tim untuk finalisasi penetapan kelulusan. Terakhir pengumuman bagi yang lulus pada 31 Januari. (bs/spr/trs/o)

Juni Arman: Rasionalisasi Belum Berdampak Pada Peningkatan Kinerja

Juni Arman Samaloisa, anggota DPRD Mentawai

Anggota DPRD Mentawai dari Partai Demokrat berpendapat, rasionalisasi terhadap tenaga kontrak yang bekerja di instansi Pemda Mentawai dinilai belum tepat dan belum menjamin akan berdampak pada peningkatan kinerja Pemda Mentawai. Ia menilai kajian

yang dilakukan tidak maksimal dengan waktu yang singkat. “Saya menilai rasionalisasi ini belum tepat, belum berdasarkan beban kerja jabatan, dengan waktu singkat tidak maksimal melakukan kajian,” kata Juni Arman saat dihubungi Puailiggoubat pada Jumat, 26 Januari. Ia mencontohkan di bidang pendidikan, mestinya ukuran kebutuhan itu harus dikaji dengan mendapatkan data yang akurat berapa kekurangan, kemudian di sekolah mana saja kekurangan. “Ini kan hanya dipangkas saja, sesuai data kebutuhan tidak? Kalau hanya dipangkas saja, tidak jelas kajian kenapa dipangkas, kriteria lulus saja belum jelas, dasarnya apa, jangan sampai kinerja buruk justru diluluskan,” kata Juni Arman. Dasar pengurangan itu, menurut

Juni harus jelas seakan-akan Mentawai tidak butuh, kalau karena alasan tidak ada penerimaan PNS, tinggal Bupati Mentawai melakukan penataan tupoksi tenaga kontrak sehingga tahu kebutuhan kinerja, lalu jangan hanya PH (pegawai honor/harian) saja ditata, PNS saja belum maksimal kinerjanya, ini memang kesalahan pemerintah dan kita (DPRD Mentawai),” kata Juni. Menurut dia, pemerintah melakukan penataan sumber daya manusia harus dilakukan secara keseluruhan baik pegawai honor/kontrak PNS, secara utuh berdasarkan beban kerja dan jabaran. “Saya minta ada semacam pengangkatan pegawai, jangan sampai dikurangi tapi tidak ditata, jabaran kerja harus jelas,” kata Juni. (trs)


Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

4

Masih Banyak Kekurangan, Andal KEK Mentawai Harus Disempurnakan FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Tim ingatkan persoalan tanah harus jelas agar tidak terjadi konflik Rus Akbar

apat komisi penilai Analisis Dampak Lingkungan (Andal) rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh PT. Putra Mahakarya Sentosa menyatakan menyetujui Andal tersebut, namun banyak catatan-catatan perbaikan yang harus disempurnakan. Rapat komisi penilai Andal dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi Sumatera Barat Rabu (17/1/ 2018) di jalan Khatib Sulaiman Padang. Hal yang paling disorot penting oleh sejumlah instansi pemerintah dan LSM yang hadir adalah persoalan pembebasan lahan dan kemungkinan konflik yang akan muncul. Seperti yang disampaikan oleh Aswita Rahayu dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, menurutnya persoalan tanah harus diperhatikan sekali karena bisa berkembang menjadi konflik agraria nantinya. “Ketika sudah betul-betul ini mefinalisasi seluruhnya masalah terkendala pada persoalan ini, kemudian karena kawasan ekonomi khusus berarti ada dampak yang benar-benar luar biasanya yang diperoleh masyarakat setempat dengan adanya KEK ini, tapi dalam pemaparan tadi rasanya belum melihat dengan jelas dampak ini kepada masyarakat,” katanya. Sebab akan ada 3.126 jiwa warga yang sebelumnya hidup di Desa Pasakiat Taileleu sebagai tapak pembangunan KEK yang harus jelas akan dibawa kemana penghidupannya. “KEK ini harus lebih jelas sehingga benar-benar ketika kita menfinalisasinya tidak ada kendala. Kemudian master plan belum jelas, kantor pemerintah dalam master plannya sehingga nanti bagaimana keimigrasiannya, maka tidak mungkin kembali ke Tuapeijat, apakah ini tidak menjadi perhatian kita,” terangnya. Sementara Yunita Ruseneli, Kasi Penataan wilayah Tertentu BPN Sumbar menyorot soal wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir, penataan harus ada kriteria pulau-pulau itu tidak bisa dikuasai sepenuhnya pengusahaan dan 30 persen untuk kepentingan negara dan 5 persen kawasan yang dilindungi. “Adat istiadat perlu diperhatikan, mereka menguasai tanah itu turun

R

KEK MENTAWAI - Pihak perusahaan menjelaskan Andal KEK yang didampingi Kadis Lingkungan Hidup Mentawai, Yusi Rio dan Kepala Bappeda Mentawai Naslindo Sirait

temurun, harus juga melihat kearifan lokal, tidak bisa menggeser masyarakat hukum adat yang sudah ada,” ujarnya. Sejumlah catatan juga diberikan Rifai yang mewakili LSM Perkumpulan Q-Bar sebagai tim komisi Amdal Sumbar. Pertama, menurutnya tidak ada data jumlah penduduk yang saat ini menjadi pemanfaat lahan di lokasi calon KEK ini. Padahal ini adalah lahan pertanian masyarakat, berapa jumlah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut. “Dalam ANDAL ini tidak diposisikan sebagai potensial penerima dampak, dari hilangnya kesempatan untuk mengusahakan lahan tersebut, terutama sejak mulai rekonstruksi dan operasional. Sehingga jumlah dan keberadaan mereka tidak dianggap penting dalam dokumen ini. Padahal ini dampak yang bisa meluas, karena hilangnya kesempatan mengusahakan lahan tersebut oleh keluarga atau individu yang mengolah atau manggarap akan berdampak pada sejumlah individu lain yang menjadi tanggungan mereka. Bagaimana dampak ini diperkirakan, dipantau dan pengelolaan dalam prakonstruksi, konstruksi dan operasi proyek ini,” katanya. Kedua, lahan-lahan di Taileleu sudah banyak yang beralih pemilikan dan penguasaan kepada masyarakat di luar penduduk Taileleu. Karena itu, jika lahan calon lokasi KEK ini dilepaskan dari penduduk yang saat ini mengusahakannya, masihkah mereka memiliki rasio pemilikan dan pemanfaatan tanah yang

memungkinkan kualitas kehidupan mereka tidak makin buruk dari saat ini. Ketiga, salah satu kriteria KEK adalah posisinya yang terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan. Sehingga tenant-tenant (pengelola) industri yang dibangun di dalam KEK harusnya adalah industri yang terkait dengan potensi sumber daya unggulan tersebut. “Dalam dokumen Andal di halaman I-18, I-37 dan I-41 ditemukan industri yang akan dibangun adalah industri kelapa sawit. Padahal sampai saat ini komoditi kelapa sawit di Mentawai belum ada. Dan sampai sejauh ini Pemda Mentawai sudah menyatakan tidak akan memberikan izin perkebunan kelapa sawit di Mentawai,” katanya. Keempat, pada dokumen Andal disebutkan bahwa pembebasan lahan dilakukan dengan cara mengganti rugi tanaman. Secara pengertian antara lahan/ tanah dengan tanaman adalah dua objek yang berbeda, dan mungkin juga dihaki oleh subjek hukum yang berbeda. “Apalagi azas pemisahan horiziontal dalam hukum adat. Di Mentawai pemilik tanaman belum tentu pemilik tanah. Karena itu membebaskan tanaman belum tentu membebaskan tanah atau lahan. Tentu kita hanya berhak atas objek yang haknya kita lepaskan saja. Jika yang dilepaskan atau dibebaskan hanya tanaman, maka hak yang diperoleh itu hanya hak atas tanaman, belum hak atas tanah,” ujarnya.

Kelima, kegiatan, baik pada tahap rekonstruksi maupun pada tahap operasional akan menimbulkan pengaruh pada kawasa n pesisir dan perairan lau di sekitarnya. Di Andal ini belum diperhitungkan batas toleransi yang dapat diterima oleh perairan laut di hilir lokasi KEK ini, agar ekosistem perairan lautnya tidak rusak. Keenam, di halaman I-29 disebutkan bahwa material seperti batu kali/batu pecah, pasir, timbunan tanah dan kerikil dimanfaatkan dari lingkungan sekitar proyek. Pertanyaannya adalah apa benar material ini terdapat di sekitar lokasi proyek. Ketujuh, jika material akan diangkut dari luar Mentawai, perlu untuk memperhitungkan aspek mobilisasi material dan alat berat. Jika material akan diangkut dari Padang dan diturunkan di pelabuhan Maileppet, maka materail tersebut kemungkinan akan diangkut melalui Teluk Katurai menuju lokasi tapak proyek. Untuk itu perlu memperdalam dan memperlebar jalur pelayaran. “Jika itu dilakukan, akan berdampak pada mangrove yang merupakan tempat pemijakahn ikan,” tegasnya. Kedelapan, pada dokumen RKLRPL rencana pemantauan lingkungan hanya dilakukan pada tahap pra konstruksi dan tahap konstruksi. Padahal di Andal telah diidentifikasi jenis-jenis dampak yang timbul pada saat operasi.

Kesembilan, dalam dokumen ANDAL juga ditemukan hal-hal yang membingungkan. Di halaman I-49, pembangunan tenant-tenant berupa pembangunan bandara, pembangunan industri dan pelabuhan, pembangunan amusement, pembangunan hotel-villa, pembangunan publik, pembangunan Mentawai zoo, pembangunan central bisnis, pembangunan dermaga marina, pembangunan lake village dan pembangunan golf disebutkan sebagai tahap konstruksi. “Tetapi pada halaman I51, pembangunan yang sama disebut pula sebagai kegiatan pada tahap operasi. Harusnya kegiatan pada tahap kons-truksi berbeda dengan kegiatan pada tahap operasi,” ulasnya. Kesepuluh, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 277 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016, Bupati hanya memberi Izin Lokasi seluas 1.985 ha. “Tapi dalam dokumen ANDAL ini, lokasi KEK menjadi seluas 2.639. Sisanya diperoleh dari SK Izin Lokasi yang mana?,” kembali dipertanyakan Rifai. Kesebelas, lokasi KEK ini memiliki keunggalan geookonomi dan geowilayah/geologi. Dalam Andal belum diperlihatkan data tentang potensi sumber daya unggulan,. Keduabelas, diantara Katurei dan Peipei ada lokasi pendaratan untuk bertelur penyu hijau dan sisik, yang menurut teman-teman dari Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, populasinya cukup besar. “Dalam ANDAL ini, belum mempertimbangkan kemungkinan dampak terhadap lokasi-lokasi pendataratan penyupenyu tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ini ditolak atau dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki sebelum diberikan persetujuan,” tegasnya. Elly Ardiani, pemrakarsa dari PT. Putra Mahakarya Sentosa mengakui masalah soal industri sawit sudah dibahas dalam tim teknis kenapa dimasukkan industri sawit seharusnya industri minyak kelapa. “Memang sudah dibahas dalam tim teknis kok masih tertuang kelapa sawit kemarin sudah terjadi diskusi yang cukup panjang dan akan diganti. Kami juga akan melakukan revisi tentang masalah pembebasan tanah, mungkin rilis seperti apa, konsistensi tahap operasional tahap awal kami pastinya kami harus menyiapkan fasilitas tranportasi dulu, dermaga kalau kami sudah mendapatkan persetujuan sangat... Bersambung ke halaman 2


MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

Suku Sanenek dan Suku Sabulukkungan Saling Klaim Tanah Adat di Sirisurak

5

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Pemerintah desa bersama lembaga di desa mencoba membagi tanah yang disengketakan Rinto Robertus Sanenek

anah adat yang menjadi pemukiman warga Dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi obyek sengketa antara suku Sanenek dan Sabulukkungan. Informasi yang dirangkum Puailiggoubat, sengketa tanah ini bermula pada 2017, Suku Sabulukkungan yang mengklaim tanah di Sirisurak adalah milik kaumnya menjual sebidang tanah ukuran 17 meter x 20 meter dengan total luas 340 meter persegi yang terletak di daerah Sungai Toai Sirisurak ke Irwan Rahman untuk pembangunan masjid. Harga per meter Rp60 ribu dengan harga total Rp20.400.000 Penjualan tanah tersebut disertai surat jual beli tanah tertanggal 22 Agustus 2017 yang diketahui kepala dusun Sirisurak dan kepala desa Saibi Samukop serta saksi-saksi. Setelah terjadi jual beli tanah tersebut, suku Sanenek mengklaim bahwa tanah yang sudah dijual itu milik sukunya secara turun temurun, dan suku Sanene lalu menggugat pembeli tanah serta mencabut surat jual beli tersebut karena tanah dalam sengketa antara Suku Sirisurak dan Sanenek. Untuk menengahi maslaha itu, Pemerintah Desa Saibi Samukop mengundang kedua belah pihak suku yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan itu di Balai Kantor Desa, pada Rabu, 24 Januari lalu. Dari pertemuan tersebut, masingmasing perwakilan suku membeberkan batas-batas tanah dan sejarah kepemilikan serta bukti-bukti yang menguatkan kepemilikan tanah ulayat yang disengketakan. Sikebbukat Uma (pemimpin uma) Sabulukkungan, Batista Sabulukkungan atau Teu Lakka (70) menyebutkan tanah di Sirisurak adalah milik sukunya yang ditemukan nenek moyang mereka dengan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa tanaman durian dan pohon ambacang serta tanaman-tanaman lainnya yang sudah ditebang warga ketika dijadikan pemukiman. “Jadi tanah ini tanah kami yang ditemukan nenek moyang kami,” katanya. Batas-batas tanah, menurut Teu Lakka, dari sungai besar Sirisurak di muara sungainya ke Bat Toai, lalu ke Bat Mauku. “Nek sineset teteu (dari

T

SENGKETA - Rapat sengketa tanah di Sirisurak di kantor Desa Saibi Samukop antara Suku Sabulukkungan dan Sanenek

nenek moyang kami),” ujarnya. Ditambahkan Bruno Sabulukkungan (68), salah satu tetua Suku Sabulukkungan, menyebutkan batas tanah Sabulukkungan yang telah masuk tanah yang diperjualbelikan sangat jelas. “Kami tidak mengklaim sembarangan begitu saja karena inilah yang telah diceritakan orang-orang tua kami terdahulu,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Suku Sanenek, Melki Sanenek (70) membantah klaim suku Sabulukungan atas kepemilikan tanah tersebut. Menurut Melki di kawasan pemukiman warga Siriurak termasuk tanah yang disengketakan adalah milik sukunya yang dipakai turun temurun ditemukan nenek moyang suku mereka dan di dalam tanah sukunya ada sejengkal tanah suku Sanakkat, Satoko dan Saleleggu. “Tanah suku Sabulukkungan yang kami ketahui itu hanya di seberang sungai Saibi saja dan tanah yang telah diperjualbelikan itu masuk tanah kami,” ujarnya. Dijelaskan Melki, bukti sejarah memiliki tanaman-tanaman tua yang sangat banyak, sisa-sisa pemukiman nenek moyang. “Masuk pemerintahan tahun 1960, pemukiman baru dibuka di Sirisurak, tanaman nenek moyang kamilah yang dibabat dan penghibahan tanah hanya atas nama kami dan setiap pembangunan masuk pengambilan materialnya hanya kami, tidak pernah

para saudara kita dari Sabulukkungan datang ambil fee, inilah bukti kuat kami si pemilik tanah,” ujarnya. Batas tanah Sanenek di Sirisurak, menurut Sikebbukat Uma Yesekiel Sanenek (75), dari Bat Mauku ke Sinaigulu, Bat Sikuret, Bat Ekket, Simasa Maggeak, Bat Paitat, Bat Barabat sampai ke sungai besar. “Ini tanah kami turun-temurun yang ditemukan nenek moyang kami, tak ada suku lain selain suku kami dan tanah ini sudah kami pakai sejak dulu dan sekarang,” ujarnya. Setelah terjadi dialog sengit antara suku Sanene dan Sabulukkungan, pemerintah desa bersama BPD, LAD, Kadus dan Kadus Puro I Muara Siberut merumuskan bersama berdasarkan pengakuan kedua suku tentang sejarah dan bukti-bukti kepemilikan tanah. Keputusan tersebut tertuang dalam berita acara yang tertera beberapa poin keputusan yakni, tanah dibagi dua, pembagian tanah dari jembatan Mauku sampai batas hulu, sebelah timur milik suku Sabulukkungan yang didalamnya ada tanah Satoko dan Sanakkat, dan di sebelah barat milik suku Sanenek. Namun keputusan pembagian tanah sangat memberatkan kedua suku tersebut. Melki Sanenek mengatakan tanah boleh saja dibagi dua kalau saja nenek moyang Sanenek dan Sabulukkungan pernah sama-sama tinggal di Sirisurak.

“Nenek moyang suku Sabuulukkungan tinggal di Siroiroi sedangkan kami di Sirisurak, tetap tanah ini tidak kami bagi dan milik kami,” ujarnya. Agusman Sanenek (39) menambahkan, tidak akan membagi sejengkalpun tanah dan penjualan tanah kepada pihak lain. “Tanah tetap hak milik kami, tak akan kami berikan sejengkal pun kepada orang lain, kalau darah kami tumpah tak masalah buat kami,” ujarnya. Suku Sabulukkungan juga keberatan atas keputusan tersebut, Bruno mengaku ketika keputusan misalnya dikeluarkan di tanah dan ternyata tanah dibagi dua sangatlah memberatkan. “Kami memberatkan sekali karena kalau keputusan ini juga diketahui saudara kami yang lainnya mereka pasti menyalahkan kami,” ujarnya. Bruno juga meminta agar Suku Sabulukkungan dan Sanenek janganlah saling menyalahkan. “Tanah ini temuan nenek moyang kami dan sementara juga temuan nenek moyang Sanenek, kita yang sekarang ini jangan saling menyalahkan, yang harus kita salahkan itu para nenek moyang kita terdahulu apakah mereka benar atau salah soal cerita tanah ini,” ujarnya. Teu Lakka menambahkan, kalau sukunya terlepas di tanah di Sirisurak, jangan ada suku Sanenek terlihat berladang atau membuat tempat atau pondok di areal tanah suku Sabuluk-

kungan. Menanggapi itu, anggota BPD Saibi Samukop, Murtias Sageileppak sebagai perumus keputusan mengatakan keputusan membagi tanah yang disengketakan ini dinilai dari data dan sejarah serta bukti kepemilikan tanah. “Tanah ini sama-sama temuan nenek moyang, maka kita putuskan ini untuk membagi, tapi keputusan ini tidak mutlak tapi bisa jadi acuan kembali menyelenggarakan persoalan tanah ini ke jenjang di tingkat pemerintahan,” ujarnya. Kepala Dusun Puro 1 Muara Siberut, Jakobus Sakaliou yang ikut serta mendampingi Suku Sabuilukkungan, mengatakan keputusan ini untuk kenyamanan kedua bela suku. “Keputusan ini dilakukan agar ini selesai dan masyarakat aman meskipun ini keputusan yang memberatkan kedua suku,” ujarnya. Sementara Kepala Desa Saibi Samukop, Binsar Saririkka, mengatakan keputusan ini diambil sesuai kemampuan tim yang berusaha tidak menyakiti pihak manapun. “Memang kami yakin hasil keputusan ini tidak semua pihak yang menerimanya, pasti ada untung dan ruginya tapi tidak memaksa karena perkara tanah ini masih bisa dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi dan untuk di tingkat desa kami berharap diterima apa adanya meskipun itu salah,” ujarnya. (rr/r)


MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

6

Jalan Trans Mentawai di Siberut Tengah dan Pagai Selatan Sudah Terbuka 21 KM FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Dusun Mapinang. Tahun ini mudahmudahan dilanjutkan lagi Mapinang Surat Aban, ada sekira 20 kilometer lagi dan jembatan 10 unit baik yang sepanjang 20 meter maupun 10 meter. “Jika sudah selesai dikerjakan 9 km, warga pengguna akan terbantu, kita berharap tahun ini dilanjutkan pembukaan dan pengerasan jalan dan juga pembangunan jalan permanen,” katanya. Kantor UPTD PU Siberut Selatan tak Punya Data Jalan Trans Trans Mentawai.

Jalan trans Mentawai tersebut menghubungkan beberapa desa dan dusun Tim Redaksi

embukaan jalan Trans Mentawai di wilayah Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah selesai diker-jakan akhir tahun lalu. Jalan trans yang dibangun dari Saliguma-Maileppet, Siberut sepanjang 11 kilometer dikerjakan PT Rimbo Peraduan dan jalan Saibi-Subelen sepanjang 3 kilometer dan SubelenSotboyak sepanjang 7 kilometer dikerjakan kontraktor PT Cahaya Jaya Utama. Sekretaris Kecamatan Siberut Tengah, Jasti Onarelius Saguruk, mengatakan pekerjaan jalan Trans Mentawai wilayah Siberut Tengah telah selesai dikerjakan. “Di jalan Saliguma-Maileppet hanya sekitar 1 kilometer dilakukan pengerasan jalan dan selebihnya hanya pembukaan jalan saja dan di Subelen ke Sotbyok dan Subelen ke Saibi Samukop hanya pembukaan jalan dan sudah selesai,” katanya, Selasa 23 Januari 2018. Meski demikian, ruas jalan SubelenSaibi belum terhubung hingga pusat kecamatan. “Memang jalan itu yang belum tersambung lagi sampai ke Saibi, apakah itu dilanjutkan tahun ini, kita tidak tahu pasti,” ujarnya. Sementara untuk perbaikan jalanjalan yang rusak, Jasti belum mengetahui ruas jalan yang akan diperbaiki tahun ini. Misalnya jalan menuju Simoilalak ke Sirisurak dan Saibi Samukop ke Subelen. Jalan-jalan itu dulu dibangun

P

TRANS MENTAWAI - Proses pekerjaan Jalan Trans Mentawai menghubungkan Saliguma Mailepet

dari program P2D Mandiri yang butuh perbaikan. “Kalau pembangunan atau perehaban jalan memang kita selalu ajukan ke pemerintah daerah tapi yang membangunnya desa masing-masing karena anggarannya sudah melalui desa dan kita tetap arahkan desa untuk membangun jalan. Apa pembangunan nantinya yang akan jalan di wilayah kita, nanti kita akan tahu pada musrenbang nantinya, kalau sekarang kita belum tahu secara pasti,” ujarnya. Sementara pembangunan jalan di

Pagai Selatan mulai dari simpang Limu Kilometer 53- Mapinang Desa Bulasat sedang tahap pembukaan yang dapat jadi penghubung Desa Bulasat - Dusun Limu, Mapinang, Maonai, Limosua, Lakkau dan Dusun Surat Aban. Rafel, kontraktor pelaksana PT. Sinatria Inti Surya yang mengerjakan proyek, mengatakan jalan yang dibuka itu dengan lebar 12 meter, sepanjang 9 kilometer, dananya dari APBD Mentawai 2017 senilai Rp5,2miliar, mulai pekerjaan Juli -Desember, alat berat yang operasional satu unit, eskavator

dua unit dan mobil truk satu unit. Untuk menghubungkan daerah yang terpisah dengan sungai menggunakan jembatan sementara yaitu memakai beberapa kayu balok yang disusun, bagian atasnya ditimbun dengan tanah, jumlah jembatan yang dibuat di sepanjang 9 kilometer tersebut ada 11 unit. “Selain buka jalan dan ada parit jalan yang berlobang ditimbun dengan karang,” kata Rafael. Sementara Kepala Desa Bulasat, Firman Saogo, mengatakan pekerjaan jalan tahun ini selesai buka hingga

UPTD PU Siberut Selatan Tak Punya Data Jalan Trans Mentawai Kepala UPTD PU Siberut Selatan, Yulita Busrali, mengaku tak memiliki data-data pembangunan jalan Trans Mentawai di Siberut Selatan seperti lokasi dan panjang ruas yang sedang dikerjakan. Ia berdalih karena belum ada laporan kontraktor. Menurut Yulita, berdasar pengakuan beberapa kontraktor, Pemda Mentawai belum membayarkan uang kepada pihak kontraktor. Tak hanya itu, Yulita juga belum tahu apa program Trans Mentawai tahun 2018 ini, dia mengakui belum dapat data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mentawai. “Kita berharap pada Februari 2018 sudah ada,” katanya Puailiggoubat, Senin 22 Januari lalu. Selain itu pegawai kontrak UPTD PU saat ini disibukkan dengan tes seleksi ulang yang diadakan oleh pemerintah ujian akan diadakan di Tuapeijat. Kepergian Yulita ke Tuapeijat hanya pengurusan pangkat bukan soal data jalan trans Mentawai ini. “Saya khawatir memberikan data nanti tidak akurat,” katanya beralasan. (rr/spr/hd/r)

Warga Sikakap Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Cimpungan dan Saliguma Sudah Berdering

TAIKAKO - Swandi Penderitaan Mangoro (33) ditemukan istrinya dalam kondisi tergantung di kamarnya di Dusun Pasibuat, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Minggu (21/1/2017) sekira pukul 18.30 WIB. Menurut keterangan keluarga korban, Marganius (57), Swandi gantung diri dengan menggunakan selendang warna merah, dia ditemukan pertama oleh istrinya Yuni, sekitar pukul 18.30 WIB. “Melihat tubuh Swandi tergantung istrinya langsung memotong selendang tersebut dengan mengunakan parang, tapi sayang nyawa Swandi tidak dapat di selamatkan,” katanya. Lebih lanjut Marganius, mengatakan

SAIBI SAMUKOP - Dua Desa yang ada di wilayah Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun ini sudah dapat menikmati jaringan telepon seluler setelah pemerintah mendirikan tower Telkomsel. Tower Telkomsel tersebut dibangun secara bersamaan tahun lalu dari program bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini sudah ada tiga desa di Siberut Tengah yang memiliki jaringan seluler, “Cimpungan dan Saliguma sudah aktif sinyalnya tahun ini dan sudah bisa berkomunikasi melalui telefon seluler,” kata Camat Siberut Tengah, Akas Sikatsila, Kamis 18 Januari 2018. Akas menyebutkan, walau sudah

sebelum orang pergi ke gereja, Minggu (21/1) sekitar pukul 09.00 WIB, Swandi sempat marah-marah di rumah, setelah pergi ke gereja pukul 10.00 WIB, tapi Swandi tidak pergi sampai jadwal pulang gereja pukul 12.00 WIB. Swandi masih duduk di rumahnya. “Pukul 15.00 WIB Swandi keluar rumah pergi main domino, Swandi pulang ke rumah sekitar 17.00 WIB. Sesampai di rumah Swandi cuci piring, lalu cuci baju, lalu memasak nasi, sekitar pukul 18.15 WIB Swandi beli rokok ke kedai lalu pulang,” katanya. Sesampai di rumah, Swandi menyuruh salah satu anaknya untuk memanggil ibunya, Yuni. Sesampai di rumah sudah pukul 18.30 WIB ketika Yuni membuka

pintu kamar dan mendapati Swandi sudah tergantung. “Melihat hal itu istrinya langsung mencari parang dan memotong selendang tersebut tapi sayang nyawa Swandi tidak bisa di selamatkan lagi,” katanya. Kardi, tetangga Swandi mengatakan, Swandi kalau bergaul sangat baik sekali, tidak ada bermasalah dengan masyarakat sekitar. “Kemungkinan faktor kenapa Swandi nekat bunuh diri masalah keluarga, sebab kami sering mendengar Swandi marah-marah di rumah bahkan kami pernah ikut mendamaikan pertengkaran Swandi dengan istrinya,” katanya. (spr/r)

aktif jaringannya namun masih belum maksimal sepenuhnya. “Kadang maksimal dan ada yang belum maksimal yang jelas sudah bisa berkomunikasi,” ujarnya. Kepala Desa Cimpungan, Syafiudin Saguguluk menyebutkan aktifnya sinyal tersebut sejak ada sejak Desember 2017 lalu. “Sampai sekarang hidupnya sinyal tetap lancar meskipun memang masih tahap percobaan karena kalau kita menelepon mungkin masih belum maksimal,” ujarnya saat di hubungi. Jaringan telepon seluler itu bisa menjangkau radius 5 km. Dari tujuh dusun yang ada di Cimpungan, tinggal tiga dusun yang belum dapat dilayani jaringan. (rr/r)


MENTAWAINEWS Mereka melanggar aturan kedisiplinan pegawai negeri

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

Sembilan ASN di Mentawai Terancam Diberhentikan

7

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

enataan birokrasi layanan pemerintah dan kedisiplinan para aparatur di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus dilakukan agar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan dukungan kepada kinerja pemerintahan. Untuk upaya perbaikan atau penataan layanan pemerintahan itu, kini sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam dipecat karena melanggar aturan kedisiplinan pegawai negeri “Ada sebanyak orang yang masih diproses, bentuk pelanggarannya, tidak masuk-masuk kantor dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian terbelit kasus hukum seperti narkoba dan persoalan hukum lain,” kata Oreste Sakeru, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kamis, 18 Januari di kantornya. Sembilan ASN tersebut, kata Oreste, akan diproses tim Majelis Pertimbangan Pengawasan Pegawai Daerah (MP3D) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepuauan Mentawai, Saiful Jannah. Menurut Oreste, proses terhadap ASN yang melanggar aturan tentang disiplin pegawai negeri sipil usai penyelenggaraan penataan pegawai kontrak daerah. “Bentuk pelanggarannya adalah soal disiplin seperti tidak hadir, terkena kasus hukum, ada yang sudah terlalu lama tidak hadir, ada yang mengurus surat pindah tapi surat pindah

P

Oreste Sakeru, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai

belum keluar, dia sudah tak di Mentawai, tentu kalau surat pindah belum keluar statusnya tetap masih pegawai di Mentawai, jadi untuk persoalan ini kita masih sibuk dengan penataan tenaga kontrak, kemudian setelah ini baru kita lanjutkan kembali,” jelas Oreste. Saiful Jannah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepuauan Mentawai yang ditemui Puailiggoubat sehari sebelumnya, enggan memberikan keterangan soal proses terhadap 9 orang ASN tersebut, namun ia mengakui bahwa di lingkungan

Pemda Mentawai memang akan ada pemberhentian terhadap ASN. “Ada (pemberhentian) tapi masih diproses,” katanya Saiful Jannah pada Rabu , 17 Januari lalu. Sanksi pemecatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2017, berdasarkan data Puailiggoubat, pada 20 Juli 2017 ada enam orang ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti tidak masuk kerja selama

bertahun-tahun. Selain menerima sanksi pemecatan, ASN tersebut juga diwajibkan mengganti uang yang telah disetor selama tidak masuk kerja. “Ini tidak wacana lagi ini sudah kita lakukan dan dalam proses, makanya kalau ada ASN yang diketahui tidak masuk kerja di daerah-daerah silahkan laporkan,” kata Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake pada Kamis, 20 Juli 2017 Menurut Korta, nominal uang yang akan dikembalikan oleh ASN yang tidak

masuk kerja bervariasi, ada yang Rp50 juta, Rp100 juta bahkan sampai Rp150 juta. Ia mengatakan, jumlah ASN yang akan dipecat sekaligus mengganti uang negara akan bertambah. Penertiban ASN tersebut telah dimulai sejak Juni 2017 dan akan terus berlanjut. “Ini masih proses jadi sementara 6 orang sampai saat ini akan diberi sanksi pemberhentian dan diwajibkan mengganti uang negara, dan jumlahnya kemungkinan akan bertambah,” katanya. (o)

Sampah di Selat Sikakap Jadi Sorotan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP

Musim Cengkeh Datang, Warga Tidak Panen Raya

SIKAKAP - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmatya Satyamurti Poewardi menyayangkan permukaan laut di Selat Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai banyak sampah. “Kabupaten Kepulauan Mentawai, khusus Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, memiliki pesona alam yang indah, air lautnya biru, tapi sayang dikotori dengan sampah,” kata Brahmatya Satyamurti Poerwadi, dalam peresmian Sentral Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sikakap dan penyerahan bantuan kapal nelayan, Rabu,17 Januari 2018. Brahmatya menyebutkan, kalau sepanjang pantai Sikakap dikelola dengan baik maka akan menghasilkan uang bagi masyarakat seperti Pantai Ancol. Pantai Sikakap, kata dia, tidak

PAGAIUTARA - Musim cengkeh tahun ini tidak begitu memuaskan pasalnya buahnya tidak merata tahun ini, ada beberapa daerah penghasil cengkeh seperti Dusun Mabulau Buggei, Beubukku, Pinairuk dan Dusun Mapinang Utara Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, empat tahun yang lalu daerah tersebut cengkeh berbuah lebat, tetapi tahun ini ratusan pohon cengkeh buahnya tidak merata. Toilak Paobakat Samaloisa (55) petani cengkeh warga Mabulau Buggei mengatakan kepada cengkeh tahun ini berbuahnya tidak merata di daerah Mabulau Buggei dan sekitarnya. “Tahun ini 70 kepala keluarga petani cengkeh warga dusun Mabulau Buggei tidak panen raya, kalau dibanding empat tahun lalu setiap kk hasil panennya mencapai ratusan kilogram, tapi tahun ini puluhan kilogram saja,” katanya kepada Puailig-

kalah indah dengan Pantai Ancol yang ada di Jakarta. “Sekarang ini yang dibutuhkan kesadaran masyarakat supaya tidak lagi membuang sampah ke laut, akibat pembuangan sampah di laut, maka akan merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang akan mati, dengan matinya terumbu karang tentu akan menyebabkan ikan akan susah di dapat, terumbu karang gunanya untuk tempat ikan berkembang biak, dan mencari makan,” ujarnya. Ia meminta Pemkab Mentawai harus cepat mencari solusi tempat lokasi pembuangan sampah bagi masyarakat supaya masyarakat tidak lagi mengunakan laut sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga. Menanggapi hal itu, Camat Sikakap, Happy Nurdiana mengatakan, masalah sampah merupakan pekerjaan rumah

yang sampai sekarang belum bisa teratasi. Hal ini disebabkan karena belum ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampai di Desa Sikakap, khusus di Kecamatan Sikakap. “Ada tanah di Dusun Mapinang, Desa Sikakap luasnya sekitar 1/2 hektar lebih, tanah ini akan digunakan TPA sampah, karena ada masalah sedikit masalah, sehingga sampai sekarang belum bisa digunakan,” jelasnya. Sebenarnya, lanjut dia, sudah ada larangan membuang sampah ke laut, tapi karena belum ada TPA sampah dan belum ada Peraturan Desa (Perdes) tentang penanganan sampah sehingga menyebabkan masyarakat mengunakan laut sebagai tempat buang sampah. “Dalam waktu dekat ini kita akan ajak Pemerintah Desa Sikakap duduk bersama untuk mencari solusi,” katanya. (spr/r)

goubat, Minggu 28 Januari lalu. Seperti cengkeh milik Toilak, ada 40 batang yang layak berbuah, tahun ini setengah saja yang berbuah, diperkirakan hasil panen hanya 80-100 kg, musim empat tahun lalu mencapai 300400 kilogram, harga tahun ini berkisaran yang kering Rp80 ribu sampai Rp84 ribu per kilogram dan cengkeh mentah dengan takaran kaleng instan sekira 2 ons harganya Rp5 ribu. “Empat tahun lalu harga per kilonya mencapai Rp100127 ribu, kalau dulu saat panen berhasil beli sepeda motor yang baru, tapi tahun ini tidak sampai,” ujarnya. Toilak menambahkan dari 50 pohon yang layak berbuah, hanya dua sampai lima batang saja yang berbuah lebat, tetapi pohon yang lainnya buahnya di beberapa ranting saja berbuah dan ada juga tidak ada sama sekali. (leo/r)


MENTAWAINEWS Tonggak, kabel dan travo sudah ada tinggal menyambungkan ke rumah warga

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

8

Warga Silabu Menunggu PLN Tersambung di Huntap FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

Leo Marsen

arga Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai menunggu jaringan listrik oleh PLN tersambung tahun ini. Jaringan ini dibangun melalui bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2017 untuk hunian tetap (huntap). Meski instalasi sudah terpasang namun listrik belum mengalir. Kepala Desa Silabu, Dorman Sakerebau mengatakan, instalasi di 149 rumah di Silabu sudah terpasang sejak November tahun lalu. Namun hingga kini listriknya belum menyala. “Tiang, kabel serta travonya sudah ada tapi belum tersambung ke huntap, warga masih menunggu disambung kabelnya dari tiang ke masing-masing rumah. Selain di huntap ada 77 rumah khusus butuh pemasangan jaringan listrik dan tiang PLN,” ujarnya, Kamis 11 Januari 2018. Jaringan PLN tersebut berpusat dari Sikakap dan melintasi Kilometer 10 huntap di Muntei Baru Baru, Sabeugunggung Km 14, Silabu Km 18 hingga Maguiruk. Sementara Samuel Haratua, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kabid RR) BPBD Mentawai mengatakan, sambungan jaringan PLN belum sampai ke Maguiruk karena dana terbatas. Saat ini jaringan terpasang baru sampai antara perbatasan huntap Silabu dengan huntap Maguiruk. “Sudah direncanakan, menunggu anggaran, mudah-mudahan tahun 2018 ada, dan dilanjutkan lagi hingga di huntap Maguiruk,” ujarnya. Samuel menjelaskan, anggaran terserap dari dana hibah senilai Rp30

W

LISTRIK - Tiang PLN di untuk Matobe yang belum terpasang

miliar yang terdiri dari jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ada sembilan titik di Daerah Katiet, Sao Desa Bosua, Masokut Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan. Mapinang Desa Saumanganya, Tumalei Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara, dan Limu, Mapinang Selatan, Maonai, Limosua, Lakkau, Surat Aban Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan dan jaringan

PLN dari Km 10 huntap Muntei Barubaru, huntap Sabeuguggung Km 14, huntap Silabu Km 18. Sementara Riswandi, Kepala Ranting PLN Sikakap mengatakan pemasangan instalasi listrik di huntap dikerjakan rekanan atau kontraktor dari BPBD Mentawai termasuk pemasangan tiang dan kabelnya. “Untuk penyambungan arus listrik belum ada informasi

dari BPBD atau Pemda Mentawai dan belum ada serah terimanya,” ujarnya. Kondisi berbeda pada pemasangan jaringan PLN Trans Taikako-Silaoinan, Sikakap-Matobe yang sentralnya dari PLN Ranting Sikakap. Proyek ini dikerjakan rekanan atau kontraktor PLN Divre Padang namun pekerjaan tidak selesai. “Direncanakan Februari ini mulai dikerjakan lagi dan langsung

nyala,” katanya. Sementara Syafri (48), operator PLN Ranting Seay Baru menyampaikan, pekerjaan pemasangan jaringan listrik di Berkat Acheri, Pinatete, Bakkat Monga tidak rampung dikerjakan oleh kontraktor rekanan PLN Divre Padang. “Tapi tiang listrik sebagian sudah terpasang dan sudah ada di setiap titik sepanjang jalan, informasi yang diterima akan dilanjutkan Februari tahun ini tapi kontraktornya saya tidak tahu,” katanya. Pantauan Puailiggoubat di lapangan, sepanjang titik jalan Trans Mentawai Sikakap –Matobe, sudah ada tiang PLN tetapi belum didirikan, setiap jadwal kapal Minggu dan Rabu sejak pertengahan Januari puluhan tiang diangkut truk dari Padang dengan kapal Gambolo dan menurunkan di depan komplek Pastoran Sikakap Timur dan ada juga ke Seberang Polaga dan arah Silabu. Sementara untuk Pagai Selatan, jaringan PLTS telah terpasang di sembilan dusun yakni Limu, Mapinang, Maonai, Limosua, Lakkau, Surat Aban Sibau, Surat Aban Siboleleu dan Dusun Surat Aban, sekira 300 ratus huntap dan fasilitas umum (fasum) termasuk penerangan jalan. Menurut Kepala Dusun Mapinang Selatan Desa Bulasat, Netaya Sabelau, sembilan dusun di Desa Bulasat telah terpasang jaringan penerangan PLTS sejak akhir November 2017 pada 47 unit rumah warga, gereja, gedung Paud dengan daya 300 watt tiap rumah. “Bagi warga yang ada televisi layar datar sudah dapat menonton mulai pukul 19.00 WIB hingga dini hari, selain itu bisa menyalakan radio, tape dan ada penerangan sepanjang jalan umum,” ujarnya kepada Puailiggoubat Jumat, 19 Januari lalu. (r)

Bumdes Desa Maileppet Belum Berjalan Maksimal MAILEPPET - Badan Usaha Milik Desa di Maileppet belum berjalan maksimal, uang pinjaman usaha desa yang masih menunggak di tangan warga masih ada senilai Rp24 juta, hal itu dikatakan Direktur Putoroat Bumdes Maileppet, Walman Pandapotan kepada Puailiggoubat, Jumat 26 Januari 2018. Menurutnya Walman, uang yang dikucurkan oleh pemerintah desa dari Alokasi Dana Desa senilai Rp100 juta, dana itu dipakai 50 persen atau Rp50 juta untuk operasional Bumdes itu sendiri dan yang dipinjam kepada masyarakat Rp50 juta. Bumdes ini sudah beroperasi sejak 2017 dan uang Bumdes itu dipinjamkan kepada masyarakat dan aparat desa senilai Rp46 juta, dari pinjaman itu

sudah dikembalikan oleh Kaur Pemerintahaan senilai Rp22 juta. “Pengembalian itu dilakukan pada September 2017 dan yang masih tersisa di tangan peminjam lain itu ada senilai Rp24 juta,” terangnya. Walman menargetkan dalam lima bulan utang tersebut lunas. “Saya khawatir simpan pinjam ini macet karena ada masyarakat yang tidak bayar,” katanya Selama ini, jelas Walman, yang memegang uang itu hanya bendahara desa sehingga dia, ia tidak tahu mengapa uang itu dikelola bendahara desa bukan bendahara Bumdes. Kepala Desa Maileppet Nikman Sitiur membenarkan bahwa pada tahun 2017 dari ADD menganggarkan Rp100 juta untuk Bumdes dengan sistem

pengelolaan keuangan simpan pinjam. Ia juga mengakui ada aparat pemerintah desa yang meminjam uang senilai Rp30 juta namun dia tidak tahu apakah itu sudah dibayar atau belum. “Pinjaman aparat pemerintah desa tidak bisa diragukan karena bisa dilakukan pemotongan gaji, masyarakat ini yang diragukan,” ungkapnya. Jika pengelolaan Bumdes tahun lalu bagus, Nikman berjanji akan menambah anggaran Bumdes menjadi Rp200 juta. “Tapi kurang semangat melihat pengelolaannya, maka masih ragu menambah atau tidak,” katanya. Sementara itu di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan dan Betumonga Kecamatan Pagai Utara, sampai Januari ini Bumdes belum terbentuk

sehingga bantuan dari Pemda Mentawai belum mengucur, seperti halnya desa yang lain yang sudah menerima bantuan berupa kendaraan roda empat, bus mini maupun satu unit long boat. Kepala Desa Sinaka Rasyid mengatakan Bumdes Sinaka belum terbentuk tahun yang lalu, tetapi sudah direncanakan tahun ini terbentuk. Untuk membentuk Bumdes perlu kerjasama lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, BPD, tokoh masyarakat dan memilih pengurusnya. “Karena kita terlambat maka bantuan tahun lalu dari Pemkab Mentawai, tidak dapat, harapan kita Bumdes Sinaka terbentuk tahun ini,” ujarnya Selasa 23 Januari 2018. Sementara Perdinand Salamanang,

Pendamping Lapangan Desa (PLD ) Desa Betumonga dan Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara, untuk Desa Betumonga belum membentuk Bumdes, bantuan juga belum ada dari Pemkab Mentawai. “Direncanakan tahun ini pembentukannya tetapi jadwalnya belum pasti,” ujarnya. Di Desa Silabu yang juga merupakan dampingannya sudah ada Bumdes, Desember 2017, Bumdes Silabu mendapat bantuan dari Pemkab Mentawai satu unit mobil pick up Mitsubishi L300, mobil itu digunakan untuk transportasi Bumdes Silabu. Rencananya, Februari atau Maret 2018 akan adakan musyawarah desa (musdes) mengenai potensi yang akan digarap. (hd/leo/r)


MENTAWAINEWS Mentawai butuh uang Rp2,4 triliun untuk mewujudkannya

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

9

Pemkab Mentawai Tetapkan Tiga Program Pemerintah di Tiga Daerah FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai merancang tiga program untuk tiga pulau di daerah itu yakni Pagai Utara Selatan menjadi sentral kelautan, Sipora menjadi sentral pembangunan, dan Siberut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hal itu dikatakan Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet saat peresmian Sentral Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sikakap, Rabu 17 Januari lalu. Ia menyebutkan, Mentawai memiliki kekayaan alam yang banyak, mulai dari hasil laut, wisata dan lainnya yang selama ini belum dikelola dengan maksimal, kalau hasil alam Mentawai dikelola dengan baik maka ekonomi masyarakat akan meningkat dengan pesat. “Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi masyarakat 5,3 persen, harapan kita di tahun 2018 akan naik lagi paling tidak menjadi 5,4 persen,” katanya. Pulau-pulau di Mentawai berpotensi dikembangkan berdasarkan potensinya, misal Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap masuk dalam salah satu wilayah Sentral Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Bermacam bantuan dan pembangunan sudah dilaksanakan mulai dari perbaikan pelabuhan perikanan Pantai Sikakap, sampai penyerahan kapal 5GT untuk nelayan,” ujarnya.

P

BANDARA ROKOT - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyerahkan dokumen kontrak perluasan bandara Rokot kepada Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet di Sikakap

Sementara di Sipora yang jadi pusat pemerintahan, menurut Yudas sangat

cocok dijadikan pusat pembangunan, sementara itu Siberut yang memiliki

229 Perahu Diserahkan Kepada Korban Bencana Gempa dan Tsunami 2010 SIKAKAP - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan 229 perahu mesin dengan kapasitas 6 PK kepada 229 KK warga korban tsunami Mentawai, 18 Januari lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nurdin, mengatakan selain perahu, juga diserahkan mesin boat 6 PK merek Suzuki 1 unit, alat tangkap, dan 1 cool box atau fiber,” katanya. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mencoba langsung menaiki perahu tersebut di pelabuhan Dinas Perhubungan Sikakap untuk menyeberangi Selat Sikakap, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap. “Setelah kita coba perahu bantuan BNPB yang terbuat dari fiber sangat bagus sekali, selain ringan juga larinya kencang, dengan mengunakan mesin boat 6 PK saja larinya begitu kencang, nanti akan dievaluasi sejauh mana manfaat perahu ini bagi masyarakat,” kata Yudas

setelah mencoba perahu nelayan. Ia berharap perahu ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat korban gempa bumi dan tsunami 2010. Sebab Mentawai merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang memiliki banyak kekayaan alam yang selama ini belum bisa dinikmati dengan sepenuhnya. “Sekarang ini tinggal lagi bagaimana cara kita mengelola hasil laut dengan baik,” katanya. Sementara Kasi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Erijon Sikumbang mengatakan, sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mendapat hunian tetap (huntap) sebanyak 2.072 Kepala Keluarga (KK). “Dari 2.072 KK tersebut yang mendapatkan bantuan perahu lengkap dengan alat tangkap sebanyak 229 KK, terdiri dari warga lima desa yakni Desa Silabu, Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Desa Bosua, dan Desa Beriulao Kecamatan Sipora Selatan,

“Sebelum bantuan diserahkan si penerima menyiapkan dua materai 6.000 untuk menandatangani surat perjanjian, yakni perjanjian merawat dan tidak akan menjual bantuan yang diterima, dan surat perjanjian bahwa bantuan lengkap diterima berupa perahu 1 unit, mesin boat 6 PK merek suzuki, alat tangkap, dan cool box atau fiber tempat menyimpan ikan,” katanya. Penerima bantuan perahu dari Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, Obet Sakarebau (54), mengatakan, perahu itu akan digunakan sebaik mungkin untuk mencari ikan. “Sebelum terjadi gempabumi dan tsunami 2010, saya dan keluarga hidup dari hasil mencari ikan di laut, setelah terjadi gempabumi dan tsunami semua alat tangkap saya hancur, bantuan ini bisa untuk meningkatkan ekonomi kami nelayan,” katanya. Bantuan yang diberikan itu berasal dari bantuan dana rehap rekon BNPB 2016 dan dikerjakan PT Mulia Mandiri Marine sebesar Rp9.786.300.000 tahun lalu. (spr/r)

banyak objek wisata dan alamnya sangat bagus kalau dikelola dengan maksimal

sehingga akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. “Semua kegiatan ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, pemerintah provinsi dan pusat, setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah semuanya untuk masyarakat demi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada kesempatan sama mengatakan upaya dan kerja keras dari Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dalam mewujudkan pembangunan di Mentawai sangat baik sekali. “Yang dibutuhkan sekarang dukungan dari semua masyarakat, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih membutuhkan dana sebesar Rp2,4 triliun lagi untuk pembangunan di segala bidang. Yang perlu sekali pembangunan jalan transportasi darat dan laut,” ujarnya. Kekayaan alam mentawai dapat dikelola dengan baik, Mentawai memiliki bermacam jenis pisang, ikan dan lobster, tapi belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Kalau tranpotasi lancar, tentu hasil bumi Mentawai akan terjual dengan harga yang tinggi, selama ini pisang banyak matang dibatang karena harga tranportasi lebih tinggi dari pada harga pisang itu sendiri,” katanya. (r)

22 Item Rencana Kegiatan Prioritas Pembangunan 2018 di Saibi Samukop SAIBISAMUKOP - Sebanyak 22 item kegiatan pembangunan fisik di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai didanai ADD tahun ini. Kegiatan tersebut disepakati bersama dalam rapat RKPDes 2018 oleh Pemerintah Desa, BPD dan para kepala dusun, Jumat 19 Januari lalu. Pembangunan fisik itu meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jembatan beton dan pemeliharaan jalan rabat beton di Dusun Mauku. Pemeliharaan jalan rabat beton Pangasaat, pembangunan tangga dermaga beton di Saibi Muara, pemeliharaan gorong-gorong dan jalan di setiap dusun. Selanjutnya pembangunan pamsimas atau sarana air bersih di Totoet, Sua dan Sirisurak, pemeliharaan jalan rabat beton di Sua, pemeliharaan jalan rabat beton di Sibuddaoinan-Kaleak, pemeliharaan jembatan beton, talud dan timbunan di Sirua Monga, dan pemeliharaan jembatan beton di Masoggunei.

Selain itu penambahan ruang kantor desa, pembangunan gedung Paud, pemeliharaan gedung Paud Aileppet, rehab balai desa, rehap kantor desa dan pembangunan Poskamling. Total jumlah ADD Desa Saibi Samukop tahun ini senilai Rp4,1 miliar, yang bersumber dari APBD senilai Rp2,3 miliar dan APBN senilai Rp1,8 miliar. Kepala Desa Saibi Samukop, Binsar Saririkka, mengatakan kegiatan fisik bangunan yang disepakati ini akan berjalan dan masih dalam penyesuaian volume dan anggarannya. “Kita masih sedang sempurnakan, besar anggaran dan volume kegiatannya,” katanya usai rapat. Menurut Binsar, pengajuan untuk evaluasi dan tahap pencarian baru bisa berjalan setelah RKP Desa dan Peraturan Desa selesai. “Setelah kita ajukan Februari, itu sebelum cair kita sudah jalankan kegiatan karena barangbarang yang dibutuhkan tinggal kita pesan di sini,” ujarnya. (rr/r)


MENTAWAINEWS Kekayaan laut di Sikakap akan dikelola secara maksimal

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

10

Sikakap Disiapkan Jadi Pusat Eskpor Ikan di Wilayah Barat FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

emerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian besar tehadap percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah 3 T (termiskin, tertinggal dan terluar), hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, pada acara penyerahan bantuan kapal ikan, rumah nelayan dan peresmian pasar ikan higienis di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu, 17 Januari lalu. Nasrul menjelaskan, pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar dalam pengembangan baik rencana pembangunan trans Mentawai laut dan trans Mentawai darat, keduanya akan bersinergi dalam memajukan pembangunan di Mentawai. “Kita menyadari postensi masyarakat Mentawai, pisang, kakao, keladi, dan kopra yang saat ini terkendala dengan masalah transportasi. Seperti harga pisang, satu sisir harganya Rp15 ribu ketika saya melakukan kunjungan kerja di Tiniti Barat Daya Siberut, sementara biaya transportasinya membawa keluar lebih Rp50 ribu, sehingga masyarakat tidak sanggup lagi menjual,” katanya. Ia juga mengatakan, Pemkab Mentawai ingin memajukan pembangunan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi laut yang cukup, ada ikan tuna, cakalang, lobster, kerapu serta jenis ikan lainnya. “Oleh karena itu kita meminta kepada Perum Perikanan Indonesia melalui Kementerian kelautan dan Perikanan agar melakukan pelatihan penangkapan ikan tuna bagi masyarakat nelayan di Mentawai,” katanya. Dia berharap Perum Perikanan Indonesia dapat membantu meningkatkan potensi perikanan Sikakap demi meningkatkan kesejahteraan nelayan Mentawai. “Sehingga Mentawai dalam

P

BANTUAN - Kapal bantuan Kementrian Kelautan Perikanan untuk nelayan Sikakap 5 GT

beberapa tahun depan Mentawai keluar dari daerah tertinggal, Pemprov Sumbar siap memfasilitasi kerjasama Perum Perikanan Indonesia dengan Pemkab Mentawai,” katanya. Saat ini Sumatera Barat telah memiliki Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah memetakan potensi zona laut Sumbar sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Kepulauan Mentawai merupakan daerah terluar bagian barat Indonesia, potensi laut yang cukup luas ini perlu diawasi terutama kegiatan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara merusak karang, lewat bom dan illegal fishing. “Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta bantuan satu unit kapal pengawasan yang memiliki kecepatan 38 knot,” harap Nasrul.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Bramantio pada acara yang sama mengatakan, pemerintah pusat menitikberatkan pembangunan pada daerahdaerah titik terluar sebagai bagian dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia dari pinggir. Pulau-pulau terluar sebagai garda terdepan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah akan memberikan perhatian dalam memajukan daerah terluar sesuai dengan potensi terutama potensi laut. “Ada tiga buah pulau terluar di Kepulauan Mentawai dari 111 pulau di Indonesia. Untuk itu mohon dukungan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan potensi kelautan untuk kesejateraan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, Pemkab

Transportasi Desa Layani Pelajar Sikabaluan SIKABALUAN - Mobil transportasi desa bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 di Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai melayani transportasi pelajar SMPN 1 Siberut Utara dan SMAN 1 Siberut Utara. “Kita mengutamakan pelajar. Kalau untuk umum kita layani setelah mengantar dan menjemput pelajar,” kata Ikang, supir mobil transportasi Desa Puailiggoubat, 16 Januari 2018. Untuk uang transportasi pelajar, baik untuk SMP dan SMA yang dari Sikabaluan maupun dari Pokai dikenakan Rp2 ribu per orang untuk sekali jalan.

“Untuk Sirilanggai belum kita layani karena tidak terkejar untuk sekali jalan mengingat semuanya masuk pagi,” katanya. Begitu juga dengan pelajar dari Monganpoula. “Kondisi jalan belum mendukung untuk kita mengantar siswa SMP di sekolah baru di jalan Monganpoula,” katanya. Selain pelajar, untuk umum ikut dilayani oleh jasa transportasi desa. Untuk Sikabaluan-Pokai dikenakan tarif Rp15 ribu per orang untuk sekali jalan. “Untuk pelajar saja dalam dua trip jalan, hanya penghasilannya Rp60 ribu. Untuk uang BBM diambil dari umum dan biaya

angkut barang yang masuk,” katanya. Pjs. Kepala Desa Sikabaluan, Ira Budi, mengatakan transportasi desa termasuk aset desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). “Kita akan lihat laporan mereka setiap bulannya. Kalau masih membebani dana desa maka akan dikembalikan pengelolaannya kedesa,” katanya. Lebihlanjut dikatakan Ira Budi, selain mobil angkutan desa, aset desa yang dikelola Bumdes diantaranya pasar Sikabaluan dan depot air minum bantuan Kementerian Desa. (bs/r)

Mentawai bertekad akan memanfaatkan potensi laut untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan potensi laut yang begitu besar tentu juga akan menjadi kekuatan kemajuan masyarakat Mentawai nantinya. “Dukungan kerjsama dengan berbagai pihak, terutama dengan Perum Perikanan Indonesia, pelatihan, pemberian kapal, serta kerjasama jual beli ikan tentu akan berdampak besar dalam kemajuan Mentawai. Saya bermimpi, ingin Sikakap ini menjadi pusat ekspor ikan terbesar wilayah barat Indonesia,” katanya.

Bantuan yang diserahkan dalam acara tersebut adalah dari Kementerian Kelautan melalui program SKPT tahun 2017 yakni bantuan kapal ikan 5 GT sebanyak 15 unit, bantuan alat tangkap gillnet millenium 15 unit, cool box kapasitas 1 ton 5 unit, mobil pick up pengangkut es 1 unit, jalan dan talud pelabuhan sepanjang 40 meter. Sementara bantuan dari Pemprov Sumbar, pembanguan rumah nelayan 8 unit, pembangunan pasar ikan, pabrik es kapasitas 15 ton 1 unit dan pembangunan jalan dan drainase. (r)

Warga Puro Kesulitan Air Bersih PURO - Dua Minggu tidak hujan membuat warga Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kesulitan air bersih. Martinus, warga Puro mengatakan musim kemarau sudah dua minggu dan tidak pernah hujan hingga saat ini sungai yang berada di Bat Sakkelo daerah perbukitan kering. “Air yang mengalir tinggal sedikit sehingga membuat petugas Pamsimas hanya mengeluarkan air pada siang dan sore, paginya kran air ditutup,” katanya pada Puailiggoubat, Sabtu 20 Januari lalu. Dalam satu hari kebutuhan air yang ia gunakan dalam keluarganya bisa menghabiskan 20 hingga 30 liter namun dengan kekurangan air saat ini ia harus menghemat air hanya menghabiskan beberapa ember saja dan itu pun hanya digunakan untuk memasak air minum

dengan makanan Saat ini warga mengambil air yang dibangun oleh Pamsimas yang ada disamping jalan raya, sementara warga dan yang membutuhkan air bukan satu orang saja namun ada 5 hingga 6 orang. “Tidak hanya kebutuhan sehari-hari yang sulit didapatkan untuk kebutuhan mandi dan cuci pakaian juga sangat sulit memang ada sumur namun warna airnya agak kecoklatan dan terasa asin yang membuat kulit gatal gatal ketika kita mandi,” katanya. Selama ini mereka hanya tergantung dengan air hujan. “Saat musim kemarau mereka akan kesulitan air dan harus mondar mandir mencari air,” katanya Sementara PDAM di daerah Puro belum masuk, baru di Muara Siberut dan Maileppet yang dialiri. (hd/r)


MENTAWAINEWS Partai Hanura dan Demokrat saat ini belum diverifikasi KPUD Mentawai

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

KPUD Mentawai Verifikasi Parpol

11

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

omisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik lama atau yang sudah lolos verifikasi pada 2014, Selasa 30 Januari 2018. Ada dua parpol lama yang diverifikasi yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Verifikasi faktual yang dilakukan hari ini terkait dengan verifikasi SK kepengurusan partai politik, surat pemakaian kantor, verifikasi keterwakilan perempuan dan sampel partai politik atau keanggotaan. Verifikasi dilakukan bersama Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, disaksikan pengurus partai politik yang hadir. Verifikasi ini dilakukan, sesuai dengan putusan MK yang menjadi PKPU Nomor 5 tahun 2018 atas perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2017, tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. “Maka dengan adanya putusan MK ini, semua partai yang lolos verifikasi 2014 diverifikasi lagi, sedangkan limit batas ada yang tidak memenuhi syarat umum, diberi kesempatan untuk memperbaikinya selama 3 hari,” kata Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Laurensius Sarogdok pada Selasa, 30 Januari.

K

VERIFIKASI - Ketua KPUD Mentawai Laurensius bersama komisioner KPUD Martina Seppungan sedang melakukan verifikasi parpol

Ketua DPC PDIP Perjuangan, Yan Winnen Sipayung mengatakan keanggotaan PDI Perjuangan di Mentawai saat ini sudah sekitar 900 orang yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Untuk persiapan Pileg 2019, PDI Perjuangan akan mempersiapkan kader baru untuk maju dan kader yang saat ini sedang menjabat. “Yang jelas kader yang sedang menjabat wajib maju, tentu untuk persiapan 2019 tidak tertutup kemung-

kinan juga akan ada wajah baru,” jelas Winnen Sipayung usai verifikasi parpolnya. Partai lama yang dalam proses verifikasi faktual adalah PDI Perjuangaan, Nasdem, yang diverifikasi 30 Januari, lalu hari berikutnya PAN dan Gerindra dan selanjutnya PKPI, PBB dan Golkar. Partai Hanura dan Demokrat saat ini belum diverifikasi KPU Mentawai karena masih melengkapi persyaratan

keanggotaan yang belum mencapai 1/ 1000 kali jumlah penduduk 83.517. “Hanura dan Demokrat tidak memenuhi syarat keanggotaan maksimum 83 dari jumlah penduduk, persyaratan keanggotaan yang diserahkan ada 76 Demokrat dan 74 Hanura jadi belum mencapai 83, sehingga bisa ada kesempatan untuk diperpanjang sesuai PKPU nomor 5 tahun 2018,” kata Lauren. Sementara itu parpol baru yang sudah selesai verifikasi faktual adalah

Garuda dan Perindo. “Yang sudah selesai verifikasi ini yang akan dapat maju pada pemilu 2019,” kata Lauren. Untuk tahapan selanjutnya setelah verifkasi faktual terhadap partai politik sebagai peserta pemilu 2019, selanjutnya KPUD Mentawai akan mempersiapkan pembentukan badan penyelenggara, yaitu penerimaan PPK dan PPS akan dilakukan Februari mendatang. (r)

Rela Menempuh Perjalanan Jauh Demi Ikut Ujian Tenaga Kontrak SIKAKAP - Sejumlah tenaga kontrak di lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengikuti seleksi ulang terpaksa menempuh perjalanan jauh melalui laut dan darat demi bisa ikut seleksi yang terpusat di lima titik lokasi, misal pegawai kontrak di Pagai Utara dan Pagai Selatan yang harus seleksi di Sikakap. Rahmat Zikri, petugas Poskesdes Dusun Korit Bua, Desa Sinakak, Kecamatan Pagai Selatan terpaksa harus naik boat 5 jam ke Desa Sikakap dan mengeluarkan ongkos Rp100 ribu. “Gelombang besar harus ditempuh, waktu di perjalanan menuju Desa Sikakap karena ombak besar terpaksa boat yang saya tumpangi berlindung beberapa kali selama perjalanan,” katanya 25 Januari lalu. Ia terpaksa seminggu di Sikakap untuk mengurus kelengkapan dokumen seperti melengkapi persyaratan perpanjangan pegawai kontrak seperti SKCK, Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Sikakap, surat lamaran ke Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, surat lamaran kepada Kepala Dinas Kesehatan, surat rekomendasi dari kepala puskesmas bersangkutan, dan surat bersedia ditempatkan dimana saja.

“Demi mendapatkan pekerjaan semuanya akan saya lalui, harapan saya agar dapat lulus pada seleksi pegawai kontrak di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” katanya. Hal yang sama juga dilakukan Dortison Saogo, petugas Pustu Dusun Bungo Rayo, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan. Ia harus menempuh perjalanan naik motor 4 jam dengan kondisi jalan rusak dan licin serta menyeberang ke Sikakap. Ia mengaku sudah mengeluarkan uang Rp1 juta selama smeinggu di Sikakap. “Demi untuk mendapatkan pekerjaan menjadi penyemangat selama di perjalanan, harapan kami pengorbanan ini hendaknya tidak sia-sia dan kami dapat lulus kembali bekerja sebagai pegawai kontrak,” katanya. Senada dengan itu Eka Gartia Maria Mailani, petugas Pustu Dusun BaruBaru, Desa Betu Monga, Kecamatan Pagai Utara, menggunakan sepeda motor sekitar 1,5 jam untuk sampai ke Desa Sikakap tempat dilaksanakan ujian Kamis-Jumat, 25-26 Januari. “Demi mengikuti ujian perpanjangan pegawai kontrak saya rela pulang balik ke Puskesmas Saumanganya untuk mendapatkan surat rekomendasi dari

kepala puskesmas, dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam, persiapan yang dilakukan menghapal 7 pesan sikerei, membahas soal CPNS, harapan saya agar diterima menjadi pegawai kontrak lagi,” katanya. Dirtison Saogo, petugas kesehatan, Pustu Dusun Bungo Rayo, Desa Sinaka, Kecamatan Pagao Selatan,mengatakan, berada di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap sudah 1 minggu, sudah menghabiskan dana sekitar Rp1 juta. Kondisi yang sama juga dihadapi Yenni Wiharyani, salah seorang guru tenaga kontrak di SDN 24 Sigapokna Kecamatan Siberut Barat yang terletak di Dusun Tiniti. Ia harus membawa bayinya dan pengasuh demi ikut ujian di Sikabaluan. Untuk mengikuti ujian penataan tenaga pegawai kontrak ini, Yeni mengeluarkan biaya ongkos boat dan makan. Untuk boat dari Tiniti-Sikabaluan masing-masing Rp100 ribu. Ia mesti membawa orang untuk mengasuh anaknya selama proses ujian yang juga ditanggung biaya transportasi dan makan. Hal yang sama dialami Astuti, guru kontrak di SDN 07 Sirilogui. Untuk melengkapi dan mempersiapkan pem-

berkasan serta penyerahannya, ia bersama sembilan guru lainnya sudah berangkat dari Sirilogui menuju Sikabaluan menggunakan pompong, Selasa, 23 Januari 2018. “Kami patungan sewa pompong untuk diantar dan dijemput. Masing-masing Rp100 ribu. Karena saya bawa orang yang jaga anak menjadi Rp150 ribu untuk dua orang,” katanya. Dikatakan Astuti, selama pengurusan surat SKCK, Surat kesehatan dan syarat lainnya hingga penyerahan berkas, dia lakukan sendiri dengan membawa anaknya yang berusia enam bulan. “Saya tidak menyangka kalau jalan ke Puskesmas dan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan jalannya sangat rusak. Anak saya nangis-nangis karena kami melompat-lompat di motor,” katanya. Untuk biaya makan dan penginapan, dikatakan Astuti, patungan dengan teman-teman yang sama-sama ujian kontrak dari Sirilogui. “Kita patungan beli beras, ikan, sayur, cabe. Juga samasama memasak,” katanya. Untuk biaya ongkos, keperluan pengurusan, makan selama mengikuti ujian serta keperluan anaknya, dikatakan Astuti, membawa uang sekira Rp1 juta. “Untungnya tidak ada biaya pengina-

pan. Coba kalau di Tuapeijat, ongkos kapal, biaya makan, biaya penginapan, belum lagi naik angkot atau ojek kelokasi ujian,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai, Sermon Sakerebau mengatakan selama penerimaan guru kontrak dari tahun 2014 hingga 2017 lalu yang dilaksanakan di Tuapeijat, kindisi peserta sangat memprihatinkan. “Malah dua tahun berturutturut kemaren ini selama proses pengurusan dan ujian ada yang dilarikan ke rumah sakit karena melahirkan, “ katanya. Melihat hal ini, juga faktor biaya yang dikeluarkan dan juga mengingat agar proses belajar mengajar disekokah Mentawai terganggu karena guru sedang keluar mengikuti ujian, pelaksanaan dilaksanakan ditingkat kecamatan. “Ada tiga faktor yang menjadi penilaian, tes tertulis, tes wawancara dan administrasi,” katanya. Dari 179 peserta ujian penataan pegawai kontrak di lingkungan pemerintah kabupaten Mentawai, untuk lokasi ujian Kecamatan Siberut Utara, 109 orang merupakan peserta bagian pendidikan. Sementara yanh lainnya. Kesehatan dan kecamatan. (bs/spr/r)


SOSOK

Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

12

Penyuluh Pertanian Siberut Selatan, Syafrizal

Masyarakat Belum Fokus Bertani K

etidakfokusan dalam mengelola lahan pertanian menjadi salah satu penyebab masyarakat di Kecamatan Siberut Selatan, demikian disampaikan Syafrizal, salah seorang petugas penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Siberut Selatan. Syafrizal yang telah menjadi penyuluh pada 1989 hingga saat menilai, selain tidak fokus, pengetahuan soal bertani yang baik juga masih kurang. Hal inilah menjadi tantangan bagi Syafrizal yang menjadi salah satu petugas penyuluh. Bagaimana Syafrizal mendampingi petani agar memiliki produksi yang tinggi, berikut wawancaranya dengan wartawan Puailiggoubat, Hendrikus Samonganuot. Apa perbedaan mencolok dari pengelolaan bertani dulu dengan sekarang? Perbedaan pertanian dulu dan sekarang sangat jauh beda karena dulu masyarakat lebih banyak berswadaya dan gotong royong dan dulu masyarakat sangat kompak dan bertani serentak. Sekarang ini petani tidak lagi serius, hanya ada beberapa orang yang serius, banyak masyarakat yang hanya mengandalkan uang, ada bantuan baru mulai bertani. Bertani sekarang s o a l peralatan, memang masih sama

BIODATA:

masih menggunakan peralatan tradisional, belum memakai fasilitas yang modern tetapi dulu mereka tidak memakai pupuk namun sekarang masyarakat mulai menggunakan pupuk untuk bertani, Dulu juga setelah hasil padi ada menggunakan lesung yang terbuat dari kayu namun sekarang ini beberapa desa sudah memiliki mesin penggiling untuk menggiling padi. Zaman dulu tidak ada kantor pertanian masih menumpang di kantor camat lama, dan pelatihan pun sangat jarang. Baru 2015 ini ada kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) walaupun dulu tidak punya kantor tetapi pertanian masyarakat tetap berjalan.

man tua lainnya. Sedangkan bertani buka sawah kurang diminati namun saat ini ada beberapa masyarakat mulai semangat menanam padi dan bertani pinang. Dan pisang kalau saya melihat sudah banyak dijual di Padang.

Menurut Anda pertanian apa yang cocok dikembangkan di Siberut Selatan? Yang cocok dikembangkan sebenarnya banyak, tergantung kita, apa menjadi fokus kita pada pertanian yakni ada tanaman padi, cengkeh, kelapa, pisang dan pinang, ini sangat cocok di Mentawai. Saya melihat tanaman ini sudah ditanami oleh masyarakat namun belum begitu banyak hanya ada beberapa batang saja. Masyarakat sekarang lebih serius pada pertanian tanaman tua seperti menanam durian, sagu, dan tana-

Bagaimana dengan penyuluh

Nama Tempat/tanggal lahir

Apakah semangat masyarakat bertani masih tinggi? Masyarakat sebenarnya ada minat untuk bertani apapun namun saat ini dengan adanya proyek pembangunan pemerintah, masyarakat lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh dibanding untuk bertani karena menurut mereka buruh, mengangkat material atau bekerja kuli bangunan lebih cepat mendapatkan uang.

: Syafrizal : Simatalu, Paipajet Hulu, 31 Desember 1964

pertanian di setiap desa? Penyuluh pertanian setiap desa mereka aktif dan sedang berada di desadesa sedang mendampingi masyarakat khususnya lima desa di kecamatan Siberut Selatan ini mempunyai penyuluh pertanian. Hanya saja penyuluh lapangan di desa kesulitan akses tranfortasi dan komunikasi karena di setiap desa masih kesulitan akses dan komunikasi karena itu sangat dibutuhkan para penyuluh di lapangan. Program baru dari penyuluh di lapangan belum ada, masih tetap bersawah, memang ada rencana dari provinsi itu sudah diusulkan untuk tahun ini ada program ternak sapi lokal dan jagung. Ada kandangnya, jagung bibit belum ada rencana akan digarap 400 hektar di daerah Puro II juga 20 hektar di Maileppet. Tanah pelaksanaan program mesti disediakan oleh masyarakat setempat. Namun ini masih tahap usulan. Saat ini pertanian apa yang banyak dikembangkan masyarakat? Pertanian yang dikembangkan masyarakat saat ini ada pinang dan pisang karena harga komoditas tersebut sedikit naik. Kalau pinang harga di Muara Siberut mencapai Rp10 ribu per kilonya dibanding dulu hanya Rp3 ribu hingga Rp4 ribu.

Alamat

Tanaman percontohan apa yang dikembangkan BPP tahun ini? Tanaman percontohan yang dikembangkan di lokasi BPP ada cabai, bawang, jagung, dan sayur-sayuran. Tanah kosong dimanfaatkan untuk bertani. Saya mengharapkan masyarakat juga bisa melakukan itu agar pekarangan rumah bisa bermanfaat. Kami membuat percontohan itu dengan swadaya dana bukan dari dinas pertanian, selama ini kami lebih banyak berswadaya Kalau program kami hanya menyesuaikan program kabupaten, apa yang dikembangkan oleh pertanian kabupaten itulah yang dilanjutkan oleh BPP kecamatan. Apa yang dibutuhkan untuk pengembangan BPP di kecamatan Siberut Selatan ini? Fasilitas belum ada, pupuk, bibit, obat-obatan juga rumah dinas itu tidak ada, itulah yang kami saat ini. Juga plang kantornya belum ada jadi banyak masyarakat tidak tahu di mana kantor BPP.

: Desa Muara Siberut


SISILAIN

Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

13

Hengki Pardosi, S.H

Siap Berikan Pendampingan Hukum Kepada Warga Miskin antor Hukum Hengki Cobra Syndicate siap memberikan pendampingann hukum kepada masyarakat Mentawai secara gratis. Kantor hukum yang dipimpin Hengki Pardosi bersedia memberikan jasa pengacara kepada warga Mentawai yang bermasalah dengan hukum. Selain pendampingan hukum, kantor hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 41 Padang, Sumatera Barat ini juga memberikan penghargaan kepada kepada warga Desa Matobe, Kecamatan Sikakap yang menjaga kebersihan lingkungan dan mau mengandangkan ternak babinya untuk membantu program Dinas Kesehatan berupa satu unit sepeda motor warna merah. Salah satu warga Matobe yakni Beni Wilis telah diberikan sepeda motor karena menjaga lingkungan tetap bersih di Matobe. Apa yang dilakukan Kantor Hukum Hengki Cobra Syndicate, berikut wawancara wartawan Puailiggoubat, Supri Lind r a

K

dengan Hengki Pardosi di Sikakap, Selasa, 23 Januari. Sudah berapa lama Anda menjadi pengacara? Saya menjadi pengacara sejak tahun 2014, sudah banyak kasus yang sudah kita dampingi terutama sekali kasus korupsi, sangketa

tanah dan lainnya. Apakah selama ini Anda pernah memberikan pendampingan hukum untuk masyarakat Mentawai? Terus terang untuk masyarakat di Mentawai belum ada kasus yang kita dampingi, mungkin keberadaan kami belum diketahui oleh mereka, bisa jadi mereka menganggap semua pengacara itu perlu uang untuk pendampingan. Sekali lagi kami dari Kantor Bantuan Hukum Hengki Cobra Syndicate ada dua orang lawyer itu warga Mentawai yakni Ridwan Zainal Lubis dan saya, Hengki Pardosi. Saya sekarang tinggal di Dusun Polaga, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara Ridwan Zainal Lubis itu kelahiran Sikakap dan masa kecilnya di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap. Sudah waktunya sekarang kami membantu masyarakat miskin di Mentawai yang bersangkutan

dengan hukum sebagai balas budi kami. Kalau untuk kontraktor atau orang kaya kita akan hitung-hitungan, sebagian uang upah pendampingan hukum yang kita berikan akan disisihkan untuk membantu masyarakat miskin yang anaknya berprestasi dan mau mendukung kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini puskesmas. Apa saja yang sudah Hengki Cobra Syndicate berikan kepada masyarakat Mentawai? Selasa 23 Januari 2018 kita salurkan satu unit sepeda motor mesin bajaj 125 cc kepada Beni Wilis warga Dusun Polaga, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap. Kenapa Beni Wilis terpilih menerima bantuan sepeda motor tersebut, sebab satu minggu kami melakukan penilaian di lapangan, penilaian yang kami lakukan yakni pekarangan rumah masyarakat, ternak babi apakah dikandangkan atau masih lepas dan kecerdasan belajar anaknya. Sebab menurut kami dalam tubuh yang sehat akan terdapat otak yang cerdas, kesehatan itu akan timbul bila masyarakat menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan makanan. Kesehatan lingkungan seperti menjaga pekarangan rumah yang bersih, mengandangkan ternak babi dan ternak lainnya. Dua orang anak Beni Wilis yang duduk di SDN 32 Matobe kedua anaknya juara yakni Hepsi Wijayanti kelas 3 selalu juara 1 dan Hannes Defriadi kelas 2 juga juara 1. Ini buktinya dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cerdas, ini adalah bantuan awal yang kita berikan berikutnya akan ada bantuan-bantuan lainnya. Mengapa Anda dan rekan-rekan Anda mau membantu masyarakat miskin di Mentawai? Terus terang saya dan rekan-rekan terutama sekali Ridwan Zainal Lubis menjadi pengacara berkat dukungan masyarakat di Mentawai, berkat doa dan dukungan itulah saya akan balas

pula dengan kebaikan. Saya dan Ridwan Zainal Lubis sudah ada beberapa program yang telah kami buat diantaranya akan memberikan bantuan kepada siswa-siswa tidak mampu berupa peralatan sekolah seperti baju, sepatu dan buku. Terus terang semenjak menginjakkan kaki pada 2014 di Mentawai terutama di Dusun Polaga, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, keramahan warga di sanalah yang membuat saya merasa betah dan dicintai. Di Mentawai kalau kita sudah dianggap keluarga mereka akan memberikan tanahnya kepada kita untuk diolah tanpa ada ganti rugi sama sekali. Kalau ada dapat ikan mereka akan bagikan kepada kita, inilah yang membuat saya dan rekan-rekan yang bergabung dalam Kantor Hukum Hengki Copra Syndicate jatuh cinta dengan masyarakat mentawai. Bagaimana cara masyarakat meminta bantuan hukum? Kalau ada masyarakat yang butuh bantuan pendampingan hukum bisa saja langsung datang ke kantor atau telpon 082386729755 dan 081374555403. Apa harapan Anda kepada masyarakat di Mentawai? Harapan kami atas nama Kantor Hukum Hengki Cobra Syndicate kepada masyarakat agar dapat menjaga anak-anaknya dan keluarga supaya jangan bermasalah dengan hukum, kalau ada masalah seperti pertengkaran selesaikanlah dengan cara kekeluargaan, tidak ada benang yang kusut tidak bisa diluruskan kembali. Mari kita dukung program kesehatan dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cerdas, generasi muda merupakan aset yang paling mahal bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Negara Indonesia. tapi kalau ada masyarakat miskin yang butuh pendampingan hukum jangan malu-malu datang ke kantor kita atau telpon saja nanti akan dipandu dimana ketemunya. (spr/g)

BIODATA Nama : Hengki Pardosi SH Tempat/tgl lahir: Medan 26 November 1985 Pendidikan terakhir: Serjana Hukum Universitas Andalas (UNAND) Padang nama Istri: Fera Wati Purba Anak : Bill Bell Amori Alamat: Dusun Polaga, Desa Matobe. Kecamatan Sikakap. Kabupaten Kepulauan Mentawai Alamat Kantor Bantuan Hukum Hengki Cobra Syndicate: Jalan Ahmad Yani No 41 Padang. telpon Hengki.082386729755. Ridwan 081374555403


Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

Si Kambia dinilai pantas mewakili kekompakan dan rasa persaudaraan antar kabupaten/kota seSumbar

14

Logo dan Maskot Porprov Sumbar 2018 Diresmikan

FOTO:IST/PEMKABPADANGPARIAMAN

Zulfikar Efendi

akil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit meresmikan logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-15 di Padang Pariaman. Porprov tersebut akan dilaksanakan November mendatang dengan mempertandingkan 35 cabang olahraga. Menurut Nasrul, Porprov ke-15 merupakan salah satu momentum bagi masyarakat Sumbar untuk membangkitkan semangat serta meningkatikan prestasi bidang olahraga. “Ini sebagai tanda Porprov akan segera dimulai. Diharapkan semua kontingen kabupaten/kota dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam memacu prestasi di bidang olahraga di Sumatera Barat,” ujarnya, Senin (29/01/2018). Peresmian logo dan maskot Porprov yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Padang Pariaman itu, Nasrul Abit berpesan agar memperhatikan perkembangan prestasi olahraga di Sumbar. Karena olahraga juga dapat menjadi wadah meningkatkan dan mengembangkan pariwisata. Lebih lanjut, dikatakannya selain meningkatkan prestasi di bidang olahraga, Porprov juga dapat dijadikan sarana untuk melahirkan atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Sumbar di kancah nasional ataupun internasional. “Lihatlah, hingga saat ini belum ada satupun atlet sepeda kita mampu bersaing dalam Tour de Singkarak sebagai salah satu event internasional sporturism di Sumbar. Melalui Porprov ini, tentu akan menjadi ajang produktifitas yang baik dalam meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga di daerah kita,” jelasnya. Ia meminta semua menyukseskan penyelenggaraan Porprov ke -15 ini,

W

PORPROV - Peresmian maskot dan logo Porprov Sumbar ke-15 di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman

tingkatkan sportifitas, prestasi dan nilainilai persaudaraan yang lebih baik dalam bidang olahraga di Sumbar. Selain itu, Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni menyebutkan, Kabupaten Padang Pariaman sebagai tuan rumah Porprov Sumbar ke-15 sudah sangat siap. “Hingga saat ini, persiapan diperkirakan sudah mencapai 70-80 persen. Sebelum November 2018, kita harap semuanya sudah maksimal dan siap dipakai,” ujarnya. Menurutnya, maskot Porprov 2018 yang telah ditetapkan itu Si Kambia, sosok yang diambil dari pohon kelapa

(komoditas unggulan Padang Pariaman) yang dianggap bersifat kuat, melindungi dan bijaksana. “Itu gambaran logo dan maskot yang kita gunakan dalam Porprov ke-15 ini,” jelasnya. Dikatakannya, maskot Si Kambia terinspirasi dari buah kelapa. Maskot itu berbentuk buah kelapa yang menggunakan ikat kepala bergonjong atau yang disebut deta. “Ini mewakili kekompakan dan persaudaraan antar kabupaten/kota se-Sumatera Barat,” ungkapnya. Hingga saat ini, Ali Mukhni menyebutkan kendala yang dihadapi yaitu tempat pembukaan Porprov. “Kita

berancana membangun stadium, ini akan dijadikan tempat pembukaan nanti. Maka, kita mohon kepada Gubernur dan Wakil Gubernur segera membangun stadium. Jika memang nanti tidak juga selesai, kita juga akan sipakan alternatif lain. Itu kiranya yang menjadi kendala saat ini,” ujar Ali Muhkni. Lebih lanjut, Ali Mukhni menyampaikan, Porprov tahun ini akan mempertandingkan 35 cabang olahraga. Terdiri dari, Atletik, angkat berat dan besi, aero sport, balap sepeda, bola basket, bola volly, bridge, bulu tangkis, catur, dayung, gulat, judo, karate, kompo,

pencak silat, taekwondo. Seterusnya, tarung derajat, wushu, menembak, balap motor, panahan, panjat tebing, renang, senam, sepak bola, futsal, sepak takraw, tenis lapangan, tenis meja, tinju, biliard, sepatu roda, muathai, soft tenis, dan kriket. “Kita serius mempersiapkan Porprov. Kita ingin Padang Pariaman menjadi pelaksana Porprov terbaik di Sumbar. Semoga saja terlaksana dan lancar,” jelasnya. (*)

Pasangan Suami Istri Akhirnya Maju di Pilwako Padang PADANG - Pasangan suami istri Syamsuar Syam dan Misliza yang maju sebagai calon walikota Padang akhirnya bisa melanjutkan proses pendaftaran, setelah Panwaslu Padang mengabulkan gugatan pasangan tersebut atas proses pendaftaran di KPUD Padang. Pasangan ini, awalnya tidak diluluskan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang saat pendaftaran, karena dokumen pendaftaran dianggap tidak memenuhi syarat oleh penyelenggara Pemilihan Walikota (Pilwako) Padang itu. “(Panwaslu Padang-red) Memerintahkan kepada KPU Padang untuk

melaksanaan keputusan ini paling lambat tiga hari kerja setelah putusan ini dikeluarkan,” kata Pimpinan Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilwako Padang Alni didampingi anggota Dorri Putra dan Bahrul Anwar, Sabtu (27/1/2018). Panwaslu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, sekaligus membatalkan berita acara hasil pemeriksaan dokumen persyarakatan pendaftaran bapaslon dalam Pilwako Padang tahun 2018. Selain itu, Panwaslu juga memerintahkan KPUD Padang menerima pendaftaran bapaslon dari jalur perseorangan

Syamsuar Syam-Misliza tersebut, sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Artinya, setelah melewati enam kali proses persidangan di Panwaslu, pasangan suami istri yang maju di Pilwako Padang itu bisa kembali melanjutkan proses pendaftaran. Ketua KPUD Padang, M Sawati mengatakan pihaknya akan menjalankan seluruh keputusan sesuai hasil sidang di Panwaslu. Dia menyebutkan proses pendaftaran pasangan tersebut kembali bisa dilanjutkan. Dia mengungkapkan pasangan Syamsuar-Misliza masih kekurangan

dukungan sekitar 14.000 suara, dan diminta segera melengkapi dukungan tersebut untuk bisa maju ke tahap berikutnya. “Syarat dukungan mesti dikumpulkan dua kali lipat dari kekurangan, agar nanti setelah dilakukan verifikasi faktual, pasangan calon tidak kekurangan syarat dukungan,” katanya. Syamsuar mengklaim dirinya memiliki syarat dukungan mencukupi untuk maju dalam proses pencalonan walikota Padang. “Kami akan lengkapi jumlah syarat dukungan suara yang masih kurang, sesuai permintaan dari KPU,” katanya.

Dengan diluluskannya pasangan suami istri ini, maka Pilwako Padang berkemungkinan bakal diikuti oleh tiga pasangan calon. Sebelumnya, dua pasangan calon sudah dinyatakan lulus, yaitu pasangan Emzalmi-Desri Ayunda yang diusung tujuh partai. Yakni gabungan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, PKB, dan PPP. Serta tiga partai pendukung yaitu Partai Hanura, PBB, dan Partai Perindo. Sedangkan calon lainnya adalah pasangan Mahyeldi-Hendri Septa yang diusung oleh PAN dan PKS. (Herry)


SEPUTARSUMBAR Tidak ada harga yang jelas, menyebabkan masyarakat malas mengembangkan pertanian gambir

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

15

Dongkrak Nilai Jual, Pemkab Pessel Uji Kadar Katekin dalam Gambir FOTO:IST

Herry Sikumbang

emerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat memprioritaskan pengembangan komoditi gambir dengan menguji kadar katekin yang terkandung di dalamnya, guna meningkatkan nilai jual gambir itu. Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan (Pessel) Andi Masri menyebutkan uji kadar katekin penting dilakukan untuk meningkatkan harga jual produk pertanian itu. “Dengan diketahuinya kadar ketekin di produk gambir, maka negosiasi harga bisa dilakukan berdasarkan kadar itu,” katanya, Rabu, 24 Januari 2018. Dia mengakui harga gambir di tingkat petani seringkali berfluktuasi karena tidak adanya standar yang jelas untuk menetapkan harga, sehingga petani cenderung enggan untuk mengembangkan komoditi tersebut. Katekin adalah segolongan metabolit sekunder yang secara alami dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk golongan flavonoid. Senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan, karena dua gugus fenol dan satu gugus dihidropiran yang dimilikinya. Andi mengungkapkan dokumen uji katekin bisa dimanfaatkan oleh petani melalui kelompok tani maupun koperasi untuk melakukan negosiasi harga dengan perusahaan pembeli. “Dengan dokumen uji katekin nanti, kelompok tani bisa membuat kontrak kerjasama soal harga dengan perusahaan pengelola gambir,” ujarnya.

P

GAMBIR - Pedagang memuat gambir ke mobilnya setelah dibeli kepada petani di Sutera, Pesisir Selatan

Adapun, Pemkab Pessel mencatatkan luas lahan tanaman gambir di delapan kecamatan mencapai 14.313 hektare dengan produksi mencapai 6.798 ton sepanjang tahun lalu. Data Pemprov Sumbar menyebutkan dua daerah penghasil gambir di Sumbar yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Limapuluh Kota memasok ekspor

gambir nasional hingga 80 persen, dengan negara tujuan ekspor Singapura, Malaysia, Pakistan, Banglades, Sri Langka, Taiwan, Jepang dan India. Total jumlah petani gambir di Sumbar berkisar 9.377 KK dengan luas tanaman gambir mencapai 28.325 hektare, produksinya mencapai 26.782 ton per tahun.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan pemda setempat membuka investasi pengembangan komoditi gambir, sebagai salah satu komoditas unggulan asal daerah itu. “Kami buka peluang dan tawarkan investor untuk bangun pabrik pengolahan gambir di Sumbar. Lahannya ada dan dekat dengan kawasan pertanian,

potensinya juga masih sangat besar,” ujarnya. Dia mengakui selama ini ekspor gambir, terutama ke India sebagai eksportir terbesar masih dalam bentuk mentah. Padahal, jika ekspor dalam bentuk turunan seperti katekin dan tenin, harga jualnya di pasar internasional jelas lebih mahal. (z)

Tahun Ini, Ekonomi Sumbar Stagnan Diprediksi Hanya Tumbuh Maksimal 5,5 Persen PADANG - Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Sumatera Barat hanya akan melaju di kisaran 5,1 - 5,5 persen tahun ini, atau cenderung stagnan, mengingat belum optimalnya pemulihan ekonomi. Endy Dwi Tjahjono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar menyebutkan ekonomi daerah itu sepanjang tahun ini akan ditopang membaiknya konsumsi rumah tangga, termasuk pelaksanaan pilkada yang meningkatkan konsumsi. “Cenderung stabil, dan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Perkiraan kami tumbuh di kisaran 5,1 5,5 persen, didorong konsumsi rumah tangga,” katanya, Kamis, 18 Januari 2018. Menurutnya, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi menopang utama pertumbuhan ekonomi Sumbar, termasuk dari sisi investasi dan kinerja ekspor.

Endy menuturkan konsumsi rumah tangga diyakini bakal tumbuh moderat sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia serta perubahan gaya hidup masyarakat dan pola konsumsi dengan makin berkembangnya jasa online. Selain itu, pilkada serentak 2018 termasuk di wilayah Sumbar dengan empat kota menggelar pilkada, yakni Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman dan Sawahlunto diperkirakan akan mengerek perputaran uang di masyarakat. “Untuk investasi, kami kira masih membaik. Terutama jika pemda mampu memaksimalkan potensi pariwisata dan potensi lainnya,” kata Endy. Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan investasi di bidang pariwisata, energi baru terbarukan, infrastruktur, perdagangan, dan industri pengolahan perlu didukung untuk mengoptimalkan pertumbuhan

ekonomi. Begitu juga dengan kinerja ekspor yang sangat tergantung dengan produk CPO dan karet, yang mengalami kejatuhan dalam beberapa tahun terakhir, perlu dibenahi dengan meningkatkan nilai tambah, sehingga nilai ekspor tidak terganggu. Dia juga menyarankan pemerintah daerah mendorong semakin terbukanya investasi yang bakal membuka lapangan kerja baru, sekilagus memudahkan regulasi, termasuk soal pengadaan lahan yang selama ini dinilai menjadi penghambat investasi di Sumbar. Selain itu, juga memaksimalkan sektor pariwisata yang menjadi keunggulan Sumbar, menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. “Kalau investasi bisa digenjot, pariwisata bisa meningkat, inflasi terjaga, dan ekspor bisa ditingkatkan, saya kira pertumbuhannya [ekonomi Sumbar] bisa lebih baik,” katanya.

Meski begitu, Endy mengingatkan potensi pertumbuhan bisa tertahan karena daya beli masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah yang masih terbatas. Selain itu, juga perubahan regulasi pada sektor-sektor tertentu yang berpotensi menghambat ekspansi usaha, serta regulasi di bidang perpajakan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar Ramal Saleh mendorong pemerintah daerah memprioritaskan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu. Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha di Sumbar adalah kelas UMKM. Namun masih minim perhatian pemda, baik dari segi pembinaan, permodalan maupun akses pasar. “Termasuk juga memanfaatkan ekonomi digital. UMKM mesti mendapatkan akses yang luas, sehingga bisa bersaing dengan negara lainnya,” kata

Ramal. Dia menuturkan, Kadin Sumbar tengah menyiapkan e-commerce sebagai skema pemasaran digitan untuk memudahkan produk-produk UMKM Sumbar menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, Kadin Sumbar mendorong pemerintah mempermudah proses perizinan di daerah, meningkatkan infrastruktur, termasuk mempercepat pembangunan tol Padang – Pekanbaru yang akan meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah itu ditargetkan mencapai 6,26 persen tahun ini. Dia meyakini proyeksi itu akan tercapai dengan perluasan lapangan kerja di sektor pertanian, investasi pariwisata dan sektor lainnya. “Sesuai RAPBD 2018, perkiraannya ekonomi Sumbar bisa tembus 6,26 persen. Kami optimistis bisa tercapai,” kata Irwan. (Herry)


SEPUTARSUMBAR Feronika juga mencantumkan nama petugas fiktif dalam daftar gaji

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

16

Usai Pembacaan Tuntutan, Istri Wali Kota Padang Panjang Pingsan FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

aria Feronika (38) istri Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pingsan setelah mendengar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang membacakan dakwaan terhadap dirinya, Kamis 25 Januari 2018. Maria Feronika terjerat kasus dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) rumah dinas Wali Kota Padang Panjang, tahun anggaran 20142015 dengan kerugian negara senilai Rp160,2 juta. Dugaan penyalahgunaan uang negara tersebut berawal Maret 2014 sampai Mei 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang, kasus dugaan korupsi itu muncul setelah ada penemuan dari Inspektorat Sumatera Barat, Feronika diduga memotong gaji petugas kebersihan, mencairkan gaji yang sudah berhenti bekerja dan mencantumkan petugas kebersihan fiktif dalam daftar penerimaan gaji di rumah dinas wali kota Padang Panjang. Hasil penyelidikan, total kerugian negara mencapai Rp160,2 juta. Jaksa Penuntut Umum Kejari Padang Panjang, Hafiz Zainal Putra menjelaskan terdakwa memasukkan daftar nama fiktif. Diantaranya, dua orang saksi, Febriantio dan Novita. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meminta data foto kopi

M

PINGSAN - Maria Feronika, istri Wali Kota Padang Panjang pingsan setelah hakim mambacakan dakwaan atas dirinya

kepada saksi kemudian memasukkan mereka ke dalam data yang menerima gaji. “Kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi untuk menyetorkan sisa

gaji petugas kebersihan yang dipotong dan disetor ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan membunyikan setoran utang, seolah-olah itu utang padahal itu gaji fiktif,” kata Hafiz di

Pemegang Saham Tunjuk Yosviandri Pimpin Semen Padang PADANG - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Semen Padang akhirnya menetapkan Yosviandri sebagai Direktur Utama anak perusahaan Semen Indonesia Grup itu, setelah Benny Wendry ditunjuk menjadi Direktur Produksi PT Semen Indonesia. Yosviandri sebelumnya menjabat Direktur Utama PT PGAS Solution, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Pria kelahiran Padang pada tahun 1968 itu ditugaskan untuk memimpin perusahaan semen tertua di Asia Tenggara tersebut. Kabiro Humas Semen Padang Nur Anita Rachmawati menyebutkan RUPSLB Semen Padang menetapkan jajaran direksi dan komisaris yang baru, sekaligus merombak susunan direksi dari empat orang menjadi tiga direksi. Begitu pula untuk jajaran komisaris. “Hasil RUPS, Pak Yosviandri diangkat menjadi direktur utama dan Pak Ahyanizzaman jadi komisaris utama,” ujarnya, Rabu, 24 Januari 2018. Adapun, hasil RUPS itu selain

menetapkan dirut, juga menetapkan Direktur Keuangan Tri Hartono Rianto dan Firdaus sebagai Direktur Operasi. Kemudian juga menetapkan Ahyanizzaman sebagai Komisaris Utama, Mantan Rektor Universitas Andalas (Unand) Werry Darta Taifur sebagai Komisaris, dan Jurnalis Senior Khairul Jasmi sebagai Komisaris. Sebelumnya, empat direksi Semen Padang diberhentikan dengan hormat melalui RUPS tersebut, yakni Benny Wendry (Direktur Utama), Pudjo Suseno (Direktur Komersial), Tri Hartono Rianto (Direktur Keuangan) dan Firdaus (Direktur Produksi). Selain itu, juga memberhentikan komisaris, yakni Plt Komisaris Utama Suharto, Komisaris Eddy R Rasyid dan Komisaris Wiztian Yoetri. Anita mengatakan dengan ditetapkannya manajemen yang baru, maka akan memberikan semangat baru bagi perusahaan, sehingga mampu menghadapi ketatnya persaingan di industri semen dalam negeri.

“Semoga memberikan semangat baru dan menjadi nakhoda yang tangguh bagi kami. Karena seperti yang kita tahu saat ini industri persemenan sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa,” ungkapnya. Sementara itu, untuk tahun ini menajemen Semen Padang menargetkan kinerja penjualan semen dan klinker naik 6 persen dan produksi semen naik 3 persen dari realisasi tahun lalu. Sementara itu, mengacu data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), penjualan Semen Padang 2017 tumbuh 12,8 persen dari 6,76 juta ton tahun sebelumnya menjadi 7,63 juta ton. Sedangkan untuk ekspor, tumbuh signifikan 135,7 persen menjadi 1,1 juta ton dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 469.141 ton. Dan kinerja penjualan domestik hanya tumbuh 3,7 persen dari 6,29 juta ton tahun sebelumnya menjadi 6,52 juta ton tahun lalu. (Herry)

depan majelis hakim R. Ari Muladi, dengan hakim anggota Sri Hartati, dan Zalekha. Dalam kasus tersebut ada satu lagi tersangka bernama Rici Lima Saza

sebagai Pengawas Rumah Dinas Wali Kota Padang, ia dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Maria Feronika dijerat dengan pasal yang sama, namun ditambah dengan Undang-undang Tindak Pencucian Uang (TPPU). Jaksa melakukan penahanan badan terhadap kedua tersangka, dan sekarang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Anak Air Padang. Usai mendengarkan dakwaan, Maria Feronika memohon kepada majelis hakim untuk bertemu dengan anaknya yang masing kecil. “Saya mohon ada sedikit waktu untuk bertemu dengan anak saya, saya bersalah pak, apapun saya terima semuanya, saya mau ketemu anak saya pak, anak saya masih kecil,” ungkapnya sambil menangis. Setelah menyampaikan permintaan itu kepada majelis hakim, Maria langsung pingsan di kursi sidang, jaksa dan penasehat hukum serta polwan yang menjaga persidangan langsung menggotongnya ke mobil untuk diantar ke LP. Sementara, penasehat hukum terdakwa Benny Murdani mengatakan mereka akan menyampaikan eksepsi minggu depan, uraiannya akan dibacakan pada eksepsi nanti. “Penangguhan tahanan menjadi tahanan kota, alasannya karena anaknya masih kecil. Kemudian, ada riwayat penyakit dan itu rawat jalan,” jelasnya. (z)

Direncanakan Beroperasi April, Sumbar Siapkan 3 Nama untuk Kereta Bandara PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan tiga nama untuk railbus kereta Bandara Minangkabau yang direncanakan bakal diresmikan tahun ini. Amran, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar menyebutkan daerah itu sudah menyiapkan tiga nama untuk railbus atau kereta bandara yang akan menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau (BIM)-Stasiun Simpang Haru. “Ada tiga nama yang diusulkan, Pedati Expres, Ranah Minang Expres dan Minangkabau Expres, nanti akan ditetapkan oleh Gubernur,” ujarnya, Selasa, 23 Januari 2018. Dia mengatakan sesuai rencana kereta BIM bakal beroperasi pada April atau Mei tahun ini, dan menjadi transportasi alternatif masyarakat Kota Padang menuju bandara yang jaraknya mencapai 27 kilometer. Menurutnya, penetapan nama akan dilakukan oleh gubernur saat rangkaian gerbong railbus

tersebut sudah sampai di Padang sekitar Februari mendatang. Dia mengatakan untuk sarana pendukung jalur kereta bandara itu tinggal tahap finishing yang skybridge yang menghubungan Stasiun Bandara ke terminal penumpang di BIM, lift dan eskalator. “Nanti saat turun di stasiun BIM, penumpang bisa langsung sampai ke terminal penumpang lewat skybridge,” ujarnya. Dia menuturkan angkutan kereta bandara akan mempersingkat waktu tempuh dari Kota Padang ke BIM lewat jalan raya dari sebelumnya 45 menit hingga satu jam bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit. Adapun, secara keseluruhan pembangunan kereta bandara menghabiskan Rp127,5 miliar, dengan rincian pembangunan dua stasiun masing-masing Stasiun Duku Rp10 miliar dan Stasiun BIM Rp21,7 miliar. (Herry)


SEPUTARSUMBAR Ketika mekar, diameternya mencapai 107 centimeter

Puailiggoubat

17

Raflesia Langka Ditemukan di Cagar Alam Maninjau FOTO:LIA/PUAILIGGOUBAT

Lia Ahmad

unga raflesia yang diduga jenis Tuan Mudae ditemukan di Cagar Alam Maninjau, di Jorong Marabuang, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Raflesia jenis ini merupakan jenis langka di dunia, memiliki diameter 107 centimeter ketika mekar. Agus Susatya, peneliti raflesia dari Universitas Bengkulu menyebutkan kawasan Cagar Alam Maninjau hingga saat ini masih bagus dan terjaga. Ia bersama Balai Konservasi Sumbar Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat sempat melakukan penelitian di wilayah tersebut. Hasilnya, mereka menemukan puluhan kucup di lokasi itu. “Meski belum sempat melihat semua kuncup, pengamatan kemaren kita bisa menemukan beberapa kuncup baru yang sebelumnya tidak terlihat,” ujarnya. Data yang diperoleh Puailiggoubat dari berbagai sumber, raflesia yang diduga jenis Tuan Mudae tersebut merupakan raflesia terbesar yang pernah ditemukan, baik di Indonesia ataupun di negara yang tumbuh raflesia, seperti Malaysia dan Filipina. Bunga tersebut diketahui mekar 17 Desember lalu, sebelumnya juga sudah ada enam raflesia jenis itu mekar di lokasi tersebut. Sementara, sebaran kuncup raflesia di cagar alam Maninjau juga merupakan wilayah yang memiliki kucup terbanyak, ada sekira 46 kucup. Sebelumnya, kucup terbanyak pernah ditemukan di Bengkulu, 27 kucup. Dijelaskan Agus Susatya, peta dari kuncup dan akar raflesia menjadi sangat penting, agar pengunjung yang datang dapat diarahkan dan tidak menginjak kuncup tersebut. “Kuncup raflesia paling kecil itu berukuran satu centimeter, ini tidak terlihat sama sekali, karena bentuknya sama dengan tanah. Jika terinjak, tentu ia akan mati,” ungkapnya. Agus mengatakan jumlah kuncup raflesia di Cagar Alam Maninjau merupakan jumlah kuncup terbanyak di Indonesia. “Kuncupnya mencapai 46, termasuk jumlah tertinggi. Saya pernah mengamati

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

B

RAFLESIA - Bunga Raflesia yang diduga jenis Tuan Mudae, salah satu raflesia langka yang ditemukan di Cagar Alam Maninjau, Sumatera Barat

di Bengkulu, pernah ditemukan 27 kuncup. Saya pikir ini habitatnya masih sangat bagus. Dari pengamatan yang pernah saya lakukan, rata-rata populasi dalam satu inang itu sekitar sepuluh kuncup,” jelasnya. Jenis raflesia itu, kata Agus merupakan jenis langka. Sebelumnya pernah juga ditemukan di Serawak, perbatasan Kalimantan-Malaysia. “Yang jelas ini bukan Rafflesia Arnoldi, kalau kita lihat kemiripan-kemiripan itu sama persis dengan Rafflesia Tuan Mudae, di literatur jenis ini pernah ditemukan di Serawak,” ujar Agus. Dalam tulisan taksonomi tentang tuan mudae, sebut Agus ada dua pendapat dari peneliti rafflesia, yakni William Meyer dan Jamili Nais. Meyer peneliti rafflesia yang mempublikasikan jenis-jenis rafflesia pertama 1997 menempatkan rafflesia Tuan Mudae sebagian varian dari Arnoldi

atau subspesies dari Arnoldi. “Jadi menurut Meyer, rafflesia Tuan Mudae masuk dalam kategori Rafflesia Arnoldi,” katanya. Kemudian peneliti lain, Jamili Nais, penulis buku Rafflesia On the World menyebutkan rafflesia Tuan Mudae adalah spesies tersendiri, bukan bagian dari Arnlodi. “Saya juga sependapat dengan dia (Jamili Nais-red),” ungkap Agus. Alasan Susatya lebih sependapat dengan Jamili Nais, karena pada saat Meyer melakukan publikasi, belum banyak data detail yang ia kumpulkan, berbeda dengan Jamili Nais. “Ketika melihat rafflesia di Cagar alam Maninjau, saya juga berpendapat begitu, bahwa jenis ini merupakan Tuan Mudae, bukan Arnoldi,” ujarnya. Beberapa perbedaan morfologi yang ditemukan Agus Susatya, antara jenis rafflesia di Cagar alam Maninjau dengan

rafflesia Arnoldi, diantaranya warna dari kelopak (perigon), kalau Arnoldi warnanya lebih ke arah orange, sedangkan Tuan Mudae lebih ke arah merah maron. “Tapi, warna saja belum tentu menjadi karakter yang kuat,” jelas Agus. Ciri lain, kata Agus, pola putih atau bercak yang ada pada kelopak bunga tersebut. Bercak kelopak bunga yang ditemukan ini jumlahya tunggal, sedangkan Arnoldi ganda (besar dan kecil). Kemudian, pola bercak pada Arnoldi, bercak besar dikelilingi bercak kecil, sementara yang ditemukan di cagar alam maninjau tidak. “Kalau kita lihat jarak antar bercak itu agak berjauhan, sedangkan Arnoldi lebih rapat dan bagian dalam (ramenta) atau bulu berada pada bagian dalam,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dikatakan Agus, ia akan mempublikasikan ke kancah internasional penemuan tersebut. “Setelah penelitian ini selesai, saya akan publikasikan, ini penting dilakukan sehingga kita bisa melihat seberan raflesia di Sumatera yang ternyata lebih luas, tidak sama dengan apa yang diperkirakan selama ini,” ujarnya.

BKSDA Sumbar Akan Galang Dana untuk Publikasi Kepala BKSDA Sumatera Barat, Erly Sukrismanto menyebutkan akan galang dana dan menyusun rencana agar Sumatera menjadi salah satu wilayah utama raflesia dan menjadikan Indonesia negara utama reflesia, bersaing dengan Maysia dan Filipina. Hingga saat ini, BKSDA Sumbar sudah memgimbau masyarakat melalui pemerintah nagari untuk tidak merusak atau memindahkan raflesia tersebut. BKSDA juga membuat rambu-rambu larangan/imbauan di lokasi serta memasang pagar pengaman sementara untuk keperluan penelitian. “BKSDA Sumbar akan berusaha anggarkan dana dan juga galang kerjasama dengan berbagai pihak, terutama para Kepala Balai KSDA dan Taman nasional se-Sumatra. Dana ini untuk biaya penelitian, publikasi dan kampanye agar Sumatera dan Indonesia menjadi negara rafflesia,” ujarnya kepada Puailiggoubat beberapa waktu lalu. Saat ini kata Erly, peneliti Agus Susatya bekerjasama dengan para ahli terkait dengan raflesia untuk menjadi tim, agar dapat bergerak secara terpadu. Sementara Langkah pengamanan yang sedang dilakukan di lokasi dengan membuat pagar dan papan pemberitahuan sementara. “Ke depan akan kami perbaiki pagar dan papannya dengan yang lebih baik. Sementara itu, tingginya minat publik untuk melihat bunga, sedapat mungkin harus bendung dan akan terus dilakukan sosialisasi aturan yang berlaku di cagar alam,” ungkap Erly. Banyak hal yang harus dilakukan, meski banyak keterbatasan, termasuk kita akan coba kerjasama dengan media massa untuk sosialisasi, juga pendekatan kepada Pemda agar ikut memberi perhatian terhadap spesies tersebut, katanya. (z)

Warga Korea Dijambret di Padang, Ponsel Senilai Rp10 Juta Raib PADANG - Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan, Kyu Kyungah (39) menjadi korban jambret di depan Hotel Axana, Jalan Bundo Kanduang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis, 18 Januari 2018 malam, pukul 21.00 WIB. Ia kehilangan satu unit handphone seharga Rp10 juta. Berdasarkan informasi dari Polresta

Padang, Ku Kyungah berada di Kota Padang bersama dua rekannya untuk berwisata. Namun, saat keluar dari hotel, ketiga wisatawan itu berselfie dan mengabadikan momen bersama di depan hotel tersebut. Tapi, tiba-tiba ponsel jenis Samsung milik korban langsung direnggut oleh dua orang lakilaki yang mengunakan sepeda

motor, korban sempat berteriak, namun pelaku berhasil kabur dan melarikan diri. Tidak terima atas kejadian itu, ketiga wisatawan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Padang untuk membuat laporan. Salah satu Polwan yang bisa berbahasa Inggris langsung menerima laporan tersebut. Saat ditanya awak media, ketiga

korban enggan untuk dimintai keterangan karena buru-buru untuk check out dan harus kembali ke Jakarta malam itu juga. Meski demikian, laporan korban tetap diterima Polresta Padang dan korban membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan Berita Acara Perkara (BAP). Kanit SPKT Polresta Padang, Ipda

Nofrizal membenarkan adanya WNA asal Korea Selatan tersebut menjadi korban jambret. Saat ini, pihaknya telah menerima laporan korban dan akan diteruskan ke Reserse Kriminal (Reskrim). “Laporan korban bernomor LP/159/ K/I/ 2018-SPKT unit III telah kita terima dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya. (rus)


Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

Kantor UPT Disdikbud Siberut Tengah Disegel Tukang FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

DISEGEL - Gedung Kantor UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siberut Tengah yang disegel tukang

Pembayaran dana proyek dari pemerintah tidak jelas Rinto Robertus Sanenek

ukang bangunan melarang Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai dipakai sebab upah mereka belum dibayarkan oleh kontraktor. Sehelai papan yang ditempel di depan kaca pintu utama yang bertuliskan stop belum bisa dipakai sengaja dipasang agar pihak-pihak yang terkait tahu bahwa bangunan tersebut belum dapat digunakan sebelum urusan selesai. Pembangunan gedung kantor senilai Rp604 juta bersumber dari APBD Mentawai 2017 dilakukan kontraktor dari CV.Karya Sotboyak. Pelaksana kerja lapangan CV. Karya Sotboyak, Riki Wisam Nyo Satoko mengatakan tukang bangunan memalang

T

bangunan karena upah mereka belum terbayar. “Itu tuntutan kami bersama dan juga sebagai peringatan menunggu ini cair, jadi semua yang terjadi di lapangan adalah kami korban devisit anggaran,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu 17 Januari 2018. Menurut Riki, dana yang belum dibayarkan Pemkab Mentawai sekira Rp300 juta lebih yang di dalamnya masuk upah tukang, upah pembuatan lobrik dan kayu bangunan. “Sekarang ini belum ada kejelasan yang pasti realisasi anggarannya akan dilakukan, nah kami sebagai rekanan tidak mau tahu persoalan apa yang dialami pemda perihal masalah anggaran, yang kami tahu kerja kami sudah selesai dan kami berhak menerima apa yang jadi hak kami,” ujarnya. Riki menyebutkan, bangunan yang mereka buat tersebut masuk tahap pemeliharaan namun tak bisa mereka jalankan karena anggaran belum dicairkan. Ia berharap dana tersebut segera dicairkan agar mereka dapat membayar upah tukang yang belum dilunasi. “Yang menjadi sedikit kendala sekarang ini pembayarannya dari peme-

rintah yang belum dilakukan, kita tidak tahu persis kenapa belum juga dibayarkan ke kita tapi yang mungkin kita tahu ini dampak defisit anggaran dari Pemda,” katanya. Pengerjaan gedung kantor sudah selesai sejak Desember 2017 dan tidak putus kontrak dan saat ini masuk ke tahap pemeliharaan selama tiga bulan. “Kini itu tahap pemeliharaan, tapi bagaimana kita memperbaiki yang perlu sedangkan dana awal kita saja belum tergantikan dan modal kita untuk memeliharanya, makanya tidak berjalan pemeliharaan itu,” jelas dia. Riki mengaku sedikit bingung sebab sepengetahuan dia ketika proyek dibuat dan dilelang sudah pasti uangnya tersedia dari anggaran pemerintah. Menurut Riki, tidak soal menunggu lama pencairan anggaran namun ada kepastian kapan direalisasikan. “Kami secara langsung melakukan koordinasi langsung ke Pemda dan belum ada info yang pasti dari mereka baik dari PPTK, PPK, Sekretaris dan bahkan pengguna anggaran jawabannya masih dalam proses dan sampai kapan dan tidak ada info yang pasti dan kita

tidak menyalahkan Pemda tapi ini faktanya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala UPT Disdikbud Siberut Tengah, Jendam Purba mengatakan, pekerjaan kantor tersebut jatuh tempo pada Desember 2017 namun kondisinya belum siap pada beberapa tempat. Namun kata dia, kontraktor masih memiliki waktu 3 bulan untuk perawatan. “Pekerjaan bangunannya memang sudah jatuh tempo sejak Desember 2017, tapi sekarang masih ada waktu pemeliharaan selama 3 bulan dan kita tidak tahu sekarang bagaimana penyelesaiannya selama 3 bulan itu oleh kontraktor pelaksana,” kata Purba. Purba menyebutkan, sejak jatuh tempo, kontraktor belum koordinasi dengan pihaknya terkait kondisi bangunan. Menurut dia, pihaknya tidak terlalu banyak mengurusi soal pembangunan, bagi mereka bangunan tersebut diselesaikan dan kunci diserahkan. “Meski begitu jika lewat selama 3 bulan pemeliharaan siap atau tidak kalau sudah ada perintah dari dinas, kami akan tempati gedungnya,” ujarnya. Ia mengatakan, jika masih ada masalah yang belum terselesaikan antara kontraktor dan pekerja bukanlah urusan pihaknya atau Disdikbud Mentawai. “Kalau ada masalah pekerja atau tukang dengan pihak kontraktor yang berdampak pada pemalangan gedung hingga tidak bisa kami pakai itu tidak boleh terjadi, tetap kami pakai jika urusan dinas antara kontraktor sudah selesai jadi harapan kita jangan terjadi seperti itu,” ujarnya. Menurut pantauan Puailiggoubat, isi kantor UPT Disdikbud Siberut Tengah yang baru dibangun itu masih berantakan. Pada beberapa bagian terlihat potongan kayu dan kaleng bekas cat yang berserakkan. Beberapa sudur bangunan terlihat celah-celah yang belum selesai dikerjakan. Tak ada aktivitas pekerjaan lagi di lokasi itu. (rr/g)

Rehabilitasi Gedung SDN 05 Silabu Sulit Terealisasi SILABU - Rehabilitasi gedung SDN 05 Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berlokasi di Silabu sulit terealisasi sebab lokasi yang diusulkan masyarakat terletak di pemukiman lama yang rawan bencana. Kepala SDN 05 Silabu, Esmi Herta mengatakan, gedung SDN 05 Silabu yang didirikan pada 1970 sudah tidak layak pakai sebab lapuk. Ia menyebutkan, ruangan yang masih layak pakai berupa empat ruang belajar dan satu unit perpustakaan sementara rumah dinas

guru, rumah dinas kepala sekolah dan tiga ruang kelas sudah lapuk dan tak layak pakai. Satu unit ruangan perpustakaan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2013 dijadikan ruangan belajar, kantor guru sekaligus ruang penyimpanan buku. Ada tiga pintu toilet sekolah bantuan dari Macaronis resort pada 2015. “Pihak sekolah sudah mengusulkan kepada pegawai Dinas Pendidikan, DPRD Mentawai yang berkunjung, dan

juga sudah diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa tetapi alasannya tetap lokasi masih di pemukiman lama, sehingga bantuan sulit direalisasikan,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 11 Januari 2018. Namun persoalannya, kata Esmi, warga belum bermukim di huntap atau di rumah khusus yang berada di KM 18 Pagai Utara sehingga mereka belum berani membangun sekolah di pemukiman baru tersebut.

“Jika warga sudah bermukim di huntap atau rumah khusus di km 18 Pagai Utara, sekolah akan di bangun, nantinya sia-sia dibangun di pemukiman lama, untuk menunggu warga pindah sementara memakai gedung yang ada saja,” ujarnya. Lahan lokasi yang direncanakan dibangun di pemukiman baru di huntap sudah tersedia tetapi warga masih tiga kepala keluarga yang bermukim di sana. (leo/g)

18

SMPN 1 Siberut Utara Tahun Ini Mendapat Tambahan RKB SIKABALUAN-SMPN 1 Siberut Utara yang berlokasi di jalan Sikabaluan-Monganpoula Kecamatan Siberut Utara akan mendapat tambahan sembilan Ruang Kelas Baru (RKB) pada tahun ini. “Kalau tidak ada perubahan, kita akan berikan sembilan ruang agar kegiatan belajar mengajarnya fokus di lokasi yang baru,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mentawai Sermon Sakerebau kepada Puailiggoubat, Sabtu, 27 Januari 2018. Sermon mengatakan, semua sekolah di Mentawai membutuhkan percepatan pembangunan fisik sehingga perlu mengatur pembangunan yang prioritas. “Kita akan susun sedemikian rupa, pada intinya pembangunan itu akan tumbuh dan berkembang. tidak kita biarkan begitu saja,” katanya. Kepala SMPN 1 Siberut Utara, Elias Laia menyebutkan, di lokasi yang baru sudah ada delapan ruang kelas baru. Pada tahun ajaran baru sudah sempat dipakai untuk siswa kelas III. Namun karena kondisi jalan dan jarak antara sekolah lama dengan baru 3 Kilometer membuat proses belajar mengajar tidak efektif. “Sehingga proses belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah lama yang terletak di dekat pantai Sikabaluan, di mana kelas I dan II masuk pagi dan kelas III masuk siang,” ujarnya. Jika ada tambahan sembilan RKB, kata Elias, sanggup menampung sembilan rombongan belajar yang ada saat ini. Lokal yang tersisa akan digunakan untuk mata pelajaran lain seperti agama dan bidang studi lain. “Kita berharap ini tidak dicoret oleh dinas seperti tahun lalu,” katanya. Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake pada kunjungan kerjanya akhir 2017 lalu mengatakan untuk bangunan lama SMPN 1 Siberut Utara sudah tidak layak pakai. Selain itu juga rawan banjir dan dekat dengan pantai. “Kita pastikan pembangunan SMPN 1 Siberut Utara yang baru rampung 2018 karena kondisi gedung lama sudah kita lihat,” katanya. (bs/g)


PENDIDIKAN

Puailiggoubat

Pemdes Silabu Butuh Guru Bahasa Inggris

Leo Marsen

emerintah Desa (Pemdes) Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan guru bahasa Inggris untuk mengajar di SDN 05 Silabu. Kepala Desa Silabu, Dorman Sakerebau mengatakan, kebutuhan itu disebabkan daerah tersebut sebagai tujuan wisata turis mancanegara. Menurut Dorman, tiap tahun sekitar 600 orang turis yang ingin berselancar datang

P

ke Macaronis di Silabu. “Selain mereka menikmati surfing, mereka juga sering ke pemukiman warga, dan juga mengunjungi SD,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 11 Januari 2018. Selain itu, lanjut Dorman, terkadang turis yang ke Silabu menaiki ojek datang atau pulang dari wisata tapi sayangnya tak ada warga tukang ojek yang bisa berbahasa Inggris. Turis juga ada yang berbelanja di warung warga, karena tak bisa berbahasa Inggris, warga dan turis asing hanya memakai isyarat. “Hal ini pihak Pemdes membutuhkan tenaga mengajar bahasa Inggris di SDN 05 Silabu, selain di sekolah juga untuk umum, pihak Pemdes akan menyupayakan posnya dari APBDes, dan juga berharap pihak Dinas Pariwisata dan Disdikbud Mentawai dapat

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

membantu,” ujarnya. Kepala SDN 05 Silabu, Esmi Herta juga sangat mendukung keinginan kepala desa tersebut, sebab bahasa Inggris menjadi sebuah kebutuhan warga jika ingin terlibat dalam pariwisata yang melibatkan orang asing. “Karena setiap ada kunjungan wisatawan ke sekolah tidak ada satupun yang dapat berbahasa Inggris, hanya dengan bahasa isyarat saja yang digunakan, selain siswa yang belajar juga kami tenaga mengajar butuh juga belajar, agar wisatawan yang berkunjung ke Silabu kita dapat berkomunikasi,” katanya. Saat ini, kata Esmi, siswa kelas I-VI yang berjumlah 83 orang mulai belajar bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan turis dan tidak kaku lagi saat melanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. ( g)

Siswa SMA Mulai Lupa Budaya Mentawai MUNTEI - Siswa tingkatan SMA di Mentawai mulai melupakan budaya Mentawai, demikian disampaikan Ketua Yayasan Pendidikan Suku Mentawai, Marvin Satoko saat melakukan pelatihan dan pengenalan alat-alat serta aksesoris budaya Mentawai di Sanggar Seni Uma Jaraik Sikerei di Desa Muntaei, Senin, 22 Januari. Marvin Satoko mengatakan, pihaknya melihat telah banyak anak-anak muda Mentawai yang malu mempraktikkan budaya Mentawai di depan umum. “Mereka merasa bahwa budaya kita kuno padahal itu sangat unik dan tidak dimiliki oleh daerah lain, orang luar saja jauh-jauh datang untuk melihat budaya kita dan mereka senang dengan budaya yang kita miliki,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 22 Januari. Menurut Marvin, hilangnya pengetahuan budaya Mentawai di kalangan siswa disebab-

kan kemauan belajar dan mengenali alat-alat aksesoris Mentawai sudah menurun. Mestinya, kata dia, selain mempelajari budaya luar namun budaya sendiri tidak dilupakan. Melihat situasi ini, Yayasan Pendidikan Suku Mentawai melakukan sosialisasi tentang budaya Mentawai kepada siswa tingkat SMA di beberapa kecamatan seperti Siberut Selatan, Siberut Tengah dan Siberut Barat Daya. Di Siberut Selatan pelatihan diikuti oleh 20 orang siswa SMA di daerah itu Senada dengan Marvin, Yanuaris Mendrofa, staf Yayasan Pendidikan Suku Mentawai menyebutkan, tujuan kegiatan intinya agar siswa mencintai budaya Mentawai dan ingin mengingatkan mereka bahwa budaya tidak boleh hilang di kalangan anak muda. “Kita khawatir jika ini tidak diajarkan 10 tahun ke depan budaya kita akan hilang dan generasinya tidak ada lagi, maka di tingkat

19

SDN 05 Silabu Terapkan K13

BERBARIS - Murid SDN 05 Silabu yang berlokasi di Silabu Timur Kecamatan Pagai Utara berbaris sebelum masuk lokal

Sebagai daerah wisata, anakanak Silabu diharapkan mampu berkomunikasi dengan wisatawan

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

SMA dan pelajar umum inilah kita mencoba meng-ajak mereka untuk ikut serta untuk mengenali budaya kita sebenarnya,” katanya. Pemberian pelajaran itu akan menggandeng beberapa sanggar di Siberut yakni Sanggar Jaraik Sikerei, Malinggai Uma dan Sanggar Arat Sabulungan. Selain murid juga melibatkan 6 orang guru. Silvester Sadodolu, salah seorang siswa SMA 1 Siberut Selatan mengakui, budaya Mentawai di kalangan anak muda dan pelajar mulai pudar dan hilang karena perkembangan zaman. “Anak-anak sekarang mulai mengabaikan budayanya sendiri dan lebih memilih budaya modern,” katanya. Sebagai salah satu bukti, lanjut Silvester, di desa uma (rumah adat Mentawai) sudah sulit ditemukan, jumlah sikereipun ikut berkurang. Menurut dia, budaya Mentawai sudah perlu diajarkan di sekolah tingkat SMA. (g)

SILABU - SDN 05 Silabu yang berlokasi di Dusun Silabu Timur, Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai menerapkan Kurikulum 2013 (K13) untuk kelas I dan IV. Sementara kelas II, III, V dan kelas VI masih memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kepala SDN 05 Silabu, Esmi Herta mengatakan, untuk menerapkan pembelajaran K13 sekolah telah mengikuti pelatihan tiga kali yakni Oktober-November di Sikakap yang dilakukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan instruktur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mentawai. “Untuk penerapan K13 pihak sekolah, membeli buku siswa dan buku pegangan guru perdana dengan menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan dua buku-buku K13 yang saat ini sudah tersedia sekira 80 persen. Menunggu anggaran berikutnya dipenuhi 20 persen lagi, ketersediaan buku sudah dapat diterapkan K13 kepada siswa,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 11 Januari 2018. Buku-buku yang dibeli bertema diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersihku, benda-benda di sekitarku, peristiwa alam, indahnya kebersamaan, selalu berhemat energi, peduli mahluk, hidup berbagai pekerjaan, pahlawanku, cita citaku, indahnya keberagaman, tempat tinggalku dan kayanya negeriku. Sistem pelajaran ini, kata Esmi, sama dengan materi IPA, IPS dan PKn, hanya dua pelajaran yang diajarkan khusus yakni Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan serta agama. Esmi menyebutkan, jumlah siswa sebanyak 86 orang, tenaga pendidik selain materi pembelajaran K13 yang diajarkan kepada siswa kelas I yang berjumlah 13 orang, dan kelas IV berjumlah 13 orang. Sistem pengisisan rapor untuk kelas kelas II, III, V dan kelas VI masih memakai metode KTSP. (leo/g)

Guru Kontrak SMA dan SMK Tunggu Penerbitan SK dari Gubernur BERKAT - Guru SMA dan SMK di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini tengah galau musababnya surat keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai guru kontrak dari Gubernur Sumatera Barat belum ada sejak peralihan pengelolaan SMA sederajat dari tangan kabupaten ke provinsi. Ardi Saogo, salah satu guru kontrak SMAN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap mengaku bingu sebab ia bersama dengan dua orang rekannya sesama guru kontrak belum mendapat SK pengangkatan sejak pengeleloaan SMA beralih dari kabupaten ke provinsi. SK yang mereka miliki masih SK pengangkatan dari Bupati Mentawai tahun 2016. Setelah ditangani provinsi pada 2017 hingga 2018 SK belum ada. “Belum ada kami pegang, hanya SK Bupati 2016 yang lalu yang ada, untuk 2018 ini kami masih bingung dan masih menunggu informasi dari mana terbitnya SK kami apakah dari Bupati atau Gubernur ? Kami masih bingung,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 22 Januari. Ardi pertama kali diangkat menjadi guru kontrak di SMAN 2 Sikakap yang berlokasi di Trans Taikako pada 2016 dengan gaji Rp2,2 juta per bulan. Kemudian pada 2017, Ardi ditugaskan menjadi guru SMAN 1 PUS saat peralihan pengelolaan SMA dari kabupaten ke provinsi. Gaji yang dibayarkan Provinsi Sumatera Barat sama dengan yang dibayarkan saat masih di tangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pencairan gaji di provinsi dilakukan per periode yakni Januari-Mei pembayaran gaji sekaligus enam bulan kemudian Juni-September dan Oktober Desember.(leo/g)


Puailiggoubat

20

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

Harga gaharu tidak pernah turun dan sudah sulit didapat

Mahal, Warga Saibi Tanam Gaharu FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanenek

arga Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai mulai serius menanam gaharu sebab harga sangat mahal. Apalagi di Saibi tanaman ini sangat langka ditambah masih banyak lahan yang bisa dijadikan tempat penanaman gaharu. Kepala Dusun Simabolak, Saibi Samukop, Elieser Sanakkat mengatakan, pada 1980, tanaman ini pernah menjadi primadona warga sebab harganya cukup mahal saat itu. “Cukup luar biasa ekonomi kita saat itu karena gaharu, kita mencarinya di hutan dengan per kelompok sampai ke Sagulubbek, Sarereiket, Paipajet dan Simatalu berbulan-bulan dan hasilnya sangat menggiurkan karna harga sangat tinggi dan saya dulu selain mencari juga sebagai penampung gaharu ketika itu,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 19 Januari 2018. Harga gaharu waktu itu, kata Elieser, kategori super harga Rp1,5 juta per kilo, super kacang Rp1 juta per kilo, sisir Rp500-Rp800 ribu per kilo, kacangkacang Rp200 ribu-Rp300 ribu per kilo, teri Rp80 ribu sampai Rp200 ribu per kilo dan madang Rp10 ribu-Rp60 ribu per kilo. “Harganya tidak pernah turun dan bahkan selalu naik tiap tahun, sekarang saja yang saya tahu harganya dari Rp1 juta sampai Rp5 juta per kilonya dan sekarang selalu saja ada orang pebisnis yang mencarinya,” ujarnya. Kelangkaan tanaman gaharu, lanjut Elieser dimulai sekitar 1990-an, gaharu sudah sangat sulit dicari di tengah-tengah hutan. “Saya berhenti saat itu membe-

W

GAHARU - Bibit gaharu milik Domitrius Siribetuk, bantuan dari Dinas Kehutanan Mentawai

linya karena sudah sangat jarang lagi warga menjualnya ke kita dan sudah sukar didapat, sekarang saja jika masih ada yang mencarinya kalau dapat hanya keberuntungan saja,” katanya. Mengingat mahalnya harga dan sulitnya mendapatkan gaharu tersebut, kata Elieser, ia selalu mengajak warga bertanam gaharu di perladangannya masing-masing. Ajakan itu didengar, saat ini rata-rata warga memiliki batag gaharu sekira 20 batang. Elieser menyebutkan, bibit gaharu

pernah diberikan dinas kehutanan dengan Taman Nasional Siberut. “Soal bibit kita tidak kekurangan karena kita tidak kekurangan selalu ada, yang terpenting kita sampaikan ke warga tanam dulu sebab gaharu ini komoditi yang sangat menjanjikan, kalau soal pengolahannya bagaimana agar berisi sudah banyak yang bisa melakukannya,” ujarnya. Domitrius Siribetuk (60), salah satu warga Saibi yang telah menanam gaharu mengaku langka dan mahalnya harga

gaharu membuatnya menanam gaharu di ladangnya. “Saya menanam gaharu ini di tahun kemarin sebanyak 40 batang dan sekarang sudah tumbuh bagus,” katanya. Domitrius termotivasi menanam gaharu karena ia pernah merasakan nikmatnya hasil penjualan gaharu ketika batang gaharu masih banyak tersedia di hutan. “Sekarang gaharu langka dan harga makin mahal makanya kita akan terus tanam gaharu sebab ke depan jelas menjanjikan nantinya,” ucapnya.

Domitrius mengatakan, bibit gaharu sudah tersedia banyak, sekira ribuan bibit siap tanam ada. “Bibit kita ini didapat dari program kelompok kita tahun lalu binaan Dinas Kehutanan. Bibitnya kita yang mencarinya dan dinas membelinya kemudian diberikan untuk kita lagi dan bibit ini sudah mulai kita tanam, karena jika gaharu ini tidak kita tanami tidak bisa lagi kita temukan di hutan, kalaupun ketemu untunguntungan saja kadang berisi kadang tidak sama sekali,” katanya. (rr/g)

Roberta Menggantungkan Hidup Sebagai Penjual Sayur Keliling MUNTEI - Setiap sore sebelum ia berangkat jualan menuju Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai, Roberta (40) warga Dusun Pariok, Desa Muntei terlebih dahulu mempersiapkan barang dagangannya berupa sayursayurannya. Setelah selesai mengambil barang dagangannya, ia kembali ke rumahnya untuk membereskan dan mengikat satu per satu sayur-sayur tersebut dengan membaginya sesuai harga yang akan ditawarkannya nanti. Sayur yang dijual Roberta diambil di ladang sendiri yang diangkut dengan cara dijinjing menggunakan keranjang. Sayur yang dijual kepada warga itu ditawarkan berbagai macam harga, daun ubi dijual Rp1.000 per ikat, jantung pisang Rp1.000, daun kangkung Rp2 ribu, pisang satu sisir Rp5 ribu, keladi 1 ikat isi 4 buah dijual Rp5 ribu dan daun

pisang dijual Rp1.000. “Patokan harga yang saya tawarkan tidak tetap, kadang ada yang harga Rp1.000 dan ada juga yang harga Rp2 ribu, memang murah karena harga ini sudah harga penjual keliling, harga tidak pernah kami naikkan,” katanya. Namun setahu Roberta, si pembeli sayur dalam jumlah besar biasanya menjual kembali sayuran tersebut kepada konsumen lain di Pasar Muara Siberut dengan harga satu ikat Rp2 ribu. Pekerjaan ini ia lakukan sebab tak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Meski pendapatan dari menjual tidak besar, namun ia tetap semangat untuk mencari nafkah keluarga. Suaminya sendiri memiliki pekerjaan yang tidak menetap, kalau ada pekerjaan proyek dari pemerintah masuk, ia bekerja namun kalau tidak ada, kebanyakan menganggur.

Sayur yang dijual Roberta diangkut dengan gerobak sorong, dari Muntei ke Muara Siberut yang berjarak sekira 7 kilomter. Ia tidak berjualan sendirian, biasanya ia berangkat jualan (nupanguruat) bersama ibu-ibu yang lain pada pagi sekira pukul 05.00 WIB. Roberta mengaku, hasil penjualan sayur tersebut tidak menentu, kadang sehari ia dapat Rp50 ribu jika sayurannya laku terjual. Jika tidak, pendapatannya kurang dari jumlah itu, jualan yang tidak laku tersebut ia bawa kembali ke rumah. Ia mengaku, uang hasil dari jualan tidak cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari apa lagi ia mempunyai empat orang anak, dua diantaranya telah masuk SD. “Tidak ada pekerjaan lain yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang

cepat selain jualan sayuran, pekerjaan ini sudah menjadi rutinitas dalam mencari nafkah keluarganya,” ujarnya. Ibu empat orang anak ini tinggal di sebuah gubuk yang berada di Dusun Pariok Desa Muntei dengan kondisi rumah yang memprihatinkan karena tidak layak huni dan mulai rusak. Rumahnya terbuat dari kayu bulat, dari atap daun sagu dan berdinding dari kulit sagu. Tidak ada kamar dan pintu, bagian depan terbuka begitu saja. Dapur dan ruangan utama menyatu Rumah itu dihuni 4 orang anaknya dan juga suaminya, jika tidur terpaksa gabung karena tidak ada ruangannya. Ketika ada bantuan beda rumah dari pemerintah, Roberta tidak tersentuh bantuan tersebut, ia hanya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Boas Patpatet, suami Roberta

mengaku, kehidupan mereka sulit, tinggal di rumah kecil dan hidup apa adanya. Ia mengatakan, sebagai kuli lepas, kerjanya tidak menentu. Kadang kalau ada proyek ia ikut bekerja, saat tidak ada ia memelihara babi. Walaupun ia tinggal di rumah yang tidak layak namun ia tetap betah dan terus berusaha menafkahi anak dan istrinya. Terkadang ia membantu istrinya mengambil pisang untuk dijual di Muara Siberut. Dengan keberadaan dua orang anaknya yang telah menginjak sekolah dasar menuntut dia untuk selalu mencari biaya untuk biaya sekolah anaknya untuk membeli baju, buku dan kepentingan sekolah lainnya. Ia mengaku pasrah dan tak bisa berbuat banyak jika suatu hari nanti anaknya tamat SD dan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. (hd/g)


EKOKER Mentawai memiliki potensi laut yang banyak namun belum terkelola baik

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

21

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Resmikan SKPT Sikakap Mentawai FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

irektur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmatya Satyamurti Poewardi meresmikan Sentral Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu, 17 Januari 2018. Saat meresmikan fasilitas tersebut, Brahmatya Satyamurti Poerwardi mengatakan, tahun lalu Mentawai mendapat anggaran Rp23 miliar dari KKP untuk kegiatan SKPT di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap. “Seluruh kegiatan yang telah dibuat semuanya untuk masyarakat demi meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan pembangunan di Mentawai,” kata Brahmatya. Brahmatya menilai, Mentawai memiliki potensi laut yang banyak sekali seperti lobster, ikan kerapu, ikan tuna dan lainnya. Jika ini diolah, lanjut dia, maka ekonomi masyarakat Mentawai akan baik. “Selama ini kelemahan kita masyarakat Mentawai tidak begitu serius dalam pengelolaan hasil laut, masyarakat Mentawai banyak menjadi nelayan separuh hati, sehingga hasil tangkap hanya cukup untuk makan saja, dalam mengelola hasil laut dibutuhkan keseriusan masyarakat dan pemerintah, kalau pemerintah saja yang serius sementara masyarakatnya tidak mendukung di setiap kegiatan pemerintah, maka hasil yang akan dicapai tidak akan baik,” ujarnya. Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit yang hadir pada acara itu menyebutkan, pemerintah memberikan perhatian besar tehadap percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah termiskin, tertinggal dan terluar (3T). “Kita berterima kasih ke pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar dalam pengembangan itu, baik dalam rencana pembangunan trans Mentawai laut dan trans Mentawai darat. Yang kedua-duanya akan bersinergi dalam memajukan pembangunan di Mentawai. Kita menyadari potensi alam banyak tapi belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Mentawai,” kata Nasrul Abit. Ia merinci potensi Mentawai seperti pisang, coklat, talas dan kopra yang ada terkendala dengan masalah tranportasi. Seperti contoh di Tiniti Barat Daya, Siberut Barat harga jual pisang 1 tandan hanya Rp15 ribu namun ongkos mengangkut pisang tersebut mencapai Rp50

D

BANTUAN - Penyerahan bantuan kapal untuk nelayan di Pagai Utara Selatan, Mentawai oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmatya Satyamurti Poewardi (tengah)

ribu. “Sehingga masyarakat tidak sanggup lagi menjual, berapa lagi mau dijual,” ujarnya pada acara penyerahan bantuan kapal ikan, rumah nelayan dan peresmian pasar ikan higenis di Sikakap. Tak lupa pula Nasrul Abit memuji Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet yang semangat memajukan pembangunan di segala bidang seperti pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi laut yang cukup besar. Ia meminta, KKP dan Perum Perikanan Indonesia melatih masyarakat cara menangkap ikan tuna, dengan begitu dalam beberapa tahun ke depan Mentawai keluar dari daerah kategori 3T. pihaknya juga siap membantu Perum Perikanan Indonesia dan Pemkab Mentawai. Namun di sisi lain, kata Nasrul, daerah Mentawai yang memiliki potensi laut yang banyak terancam dari aktivitas perusakan saat menangkap ikan seperti pemboman dan ilegal fishing. Ia meminta KKP menyediakan satu unit kapal pengawas yang memiliki kecepatan 38 knot per jam. Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan pihaknya bertekad

akan memanfaat potensi laut dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. “Kita amat berterima kasih atas segala bantuan yang mengalir ke Mentawai tahun ini, baik dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dukungan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan Perum Perikanan Indonesia, pelatihan, pemberian kapal, serta kerjasama jual beli ikan tentu akan berdampak besar dalam kemajuan Mentawai,” ujarnya.. Sementara bantuan yang diserahkan KKP pada acara itu melalui program SKPT 2017 yakni kapal ikan 5 GT sebanyak 15 unit, bantuan alat tangkap gillnet millenium 15 unit, coolbox kapasitas 1 ton 5 unit, Mobil pick up pengangkut es 1 unit, jalan dan talud pelabuhan sepanjang 40 meter. Bantuan bidang perikanan budidaya penyimpanan infrastruktur di BBIP Sikakap. Program bantuan itu merupakan rangkaian kegiatan 2017 dari KKP RI kepada SKPT Sikakap senilai Rp23 miliar. Sementara bantuan dari Pemprov Sumbar berupa pembanguan rumah nelayan 8 unit, pembangunan pasar ikan, pabrik es kapasitas 15 ton 1 unit dan pembangunan jalan dan drainase. Hadir juga dalam acara itu Kepala

Perum Perikanan Indonesia Rusyianto, Kadis Kelautan dan Perikanan Kelautan Sumbar Ir. Yosmeri, Kadis Perhubungan Drs. Amran, serta beberapa staf Dinas Kelautan pemprov. Sumbar dan pejabat di lingkungan Pemkab Mentawai. Sebelum bantuan kapal tersebut datang, nelayan Tubeket, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan yang menjadi penerima bantuan kapal telah membuat dermaga secara swadaya untuk menambatkan 9 unit kapal nelayan kapasitas 5 gross tonage dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Sikakap. Dermaga yang mereka buat terbuat dari kayu nibung sepanjang 200 meter yang menghabiskan 300 batang nibung yang berdiameter 10-15 cm yang mulai dikerjakan sejak awal Desember 2017. Lokasi dermaga tersebut berada di teluk Tubeket. “Salut yang bisa kita ucapkan kepada masyarakat Dusun Tubeket, agar kapal bantuan dari KKP ada tempat tambatnya, sekitar 30 orang bekerja secara swadaya membuat dermaga sepanjang 200 meter dari pohon nibung,” kata Kepala Dusun Tubeket, Desa Makalo, Ujang Samopo

kepada Puailiggoubat, Rabu, 17 Januair 2018. Ujang Samopo menyebutkan, bantuan kapal tersebut dikelola oleh 3 kelompok nelayan yakni Kelompok Musara Simaeru, Kelompok SimoileMoile dan Kelompok Teluk Masingingit. “Kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan kapal supaya dapat mengelola dengan baik bantuan tersebut, supaya dapat meningkatkan ekonomi dan jangan ada keributan antara anggota kelompok, kalau terjadi pertengkaran mari kita selesaikan dengan kekeluargaan dan kepala dingin,” ujarnya. Abdul Aziz, penggerak pembuatan dermaga Tubeket mengatakan, dermaga batang nibung dibuat sekitar 30 orang masyarakat Dusun Tubeket. Dermaga tersebut sudah 60 persen selesai dan ditargetkan pada Februari nanti sudah dapat digunakan sebagai tambatan kapal. “Kalau tidak ada halangan pada bulan Februari dermaga batang nibung sudah bisa digunakan,” katanya. (spr/g)


EKOKER Terjadi penurunan panen sebab usia cengkeh sudah tua

Puailiggoubat

NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

22

Cengkeh di Saibi Samukop Butuh Peremajaan FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanenek

engkeh merupakan komoditas unggulan di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menopang perekonomian keluarga secara turun temurun. Namun batang cengkeh yang menjadi andalan tersebut kebanyakan sudah berumur tua sehingga perlu usaha peremajaan untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan ekonomi. Sekretaris Kecamatan Siberut Tengah, Jasti Onarelius Saguruk, mengatakan cengkeh warga di Siberut Tengah tersebar luas di beberapa tempat. Di Bukit Sigaitaligei, Silaggilaggi, Saliguma dan Cimpungan ada sekira 300 hektar lebih dan rata-rata warga Siberut Tengah memiliki kebun cengkeh. “Cengkeh ini memang unggulan di Siberut Tengah meski berbuah sekali setahun sampai dua tahun sekali berbuah dan jika dilihat sangat dibutuhkan pengembangannya kembali,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 23 Januari. Pihaknya, kata Jasti, mendukung pengembangan tanaman cengkeh ini, namun dukungan itu dapat dilakukan jika warga mengajukan proposal agar pihaknya punya dasar memfasilitasi permintaan bibit kepada pemerintah daerah. “Selain peran kita di kecamatan di setiap pertemuan masyarakat selalu menyosialisasikannya untuk selalu menanam cengkeh kalau soal anggaran

C

CENGKEH - Warga Saibi menjemur cengkeh hasil panen tahun ini

kita tidak punya namun cengkeh warga ini sangat perlu diremajakan kembali,” ujarnya. Menurut Jasti, program peremajaan cengkeh dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian Mentawai, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi. Jaser Siritoitet (60), salah seorang petani cengkeh di Saibi Samukop, mengatakan memiliki batang cengkeh

sebanyak 300 batang dalam satu tempat di bukit Sigaitatligei. Hasil panen cengkeh miliknya sudah berkurang karena usianya sudah tua. “Terjadinya penurunan hasil buah berkemungkinan kurangnya perawatan dan juga pengaruh tanah, dulu produksinya bagus, sekali panen itu hasilnya bisa mencapai setengah ton, tapi ketika berbuah lagi hanya mencapai

sekira 400 kilogram saja yang kering,” ujarnya. Peremajaan cengkeh sangat dibutuhkan agar hasil panen cengkeh mengalami peningkatan. “Selama ini tak ada bantuan dari pemerintah atau dinas bagaimana mengembangkan kembali cengkeh ini, kalau soal peremajaan yang hanya bisa kita lakukan jika pohon cengkeh sudah tua kita tanam kembali gantinya namun

tumbuhnya juga tidak bagus,” katanya. Ia berharap pemerintah membantu petani memberikan pupuk cengkeh berupa pupuk batang hingga pupuk buah. Jika soal bibit, kata Jeser, mereka masih dapat mengusahakannya sendiri. Tahun ini harga buah cengkeh di Saibi yang dijual mentah Rp5 ribu per tekong dan sementara cengkah kering Rp182 ribu per kilogram. (g)

Pompong, Alat Transportasi Air yang Ekonomis Petani Bere Kesulitan Giling Padi SIKABALUAN - Pompong merupakan sarana transportasi air yang kini sudah ramai dimiliki masyarakat Mentawai. Alat transportasi ini tidak saja hanya dipakai di sungai, namun digunakan pada jalur laut, baik untuk melakukan aktifitas menangkap ikan, transportasi penyeberangan dari satu desa ke desa atau dari desa ke dusun yang dipisahkan dengan laut hingga untuk memgangkut barang atau material. Demikian halnya untuk di jalur sungai. Di wilayah Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kepulauan Mentawai yang berada di bagian jalur sungai seperti Simalibbeg, Suruan, Paipajet, Kulumen, Lakoen, Masaba, Limau, transportasi pompong ramai digunakan masyarakat. Ibarat jamur di musim hujan. Merek mesin pompongnya bermacan-macam. Namun hanya tiga merk yang biasa digunakan masyarakat. “Harganya sedikit terjangkau bagi masyarakat. Modal Rp3 juta sudah dapat, “ kata Daud Siribere, salah seorang warga akhir Desember lalu.

Daud mengatakan, untuk kondisi sungai Simatalu yang datang, kecil dan berliku membuat masyarakat membuat sampan untuk mesin pompong ukuran lebar kecil namun lebih diperpanjang. “Biar tidak menyangkut ketika pasang kering dan pacuan sampannya lebih kencang,” katanya. Untuk jarak tempuh satu jam, dibutuhkan bensin sebagai bahan bakar mesin pompong sekira 1 liter dengan harga bensin Rp18-25 ribu per liter. “Cukup ekonomislah bagi masyarakat. Makanya jarang orang mendayung sampan sekarang. Kebanyakan orang ke ladang atau bepergian menggunakan pompong, “ katanya. Abraham Palulu, operator pompong Desa Simatalu, mengatakan cukup terbantu pihak pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pada masyarakat termasuk untuk mengantar surat atau informasi dadakan kepada kepala dusun, kepala desa atau BPD. “Jangkauan jalan darat masih terbatas, lebih banyak lewat sungai

sehingga pompong lebih efektif,” katanya. Pompong pertama kali diperkenalkan dan dipakai di Simatalu oleh Adri, salah seorang pedagang dari Nias sekitar tahun 2003. Lalu pada 2004, Hasugian, salah seorang warga Simatalu membeli mesin pompong untuk dipergunakan sebagai transportasi keluarga. Lalu pada 2005 Yayasan Kirekat Indonesia ikut membeli mesin pompong transportasi kegiatan di lapangan. Masyarakat Simatalu sendiri mulai ramai membeli mesin pompong pada 2010. “Waktu itu pedagang di Simatalu mau membantu untuk memesan mesin pompong di Padang bagi masyarakat yang mau membeli, “ kata Daud. Di Sikabaluan, masyarakat yang menggunakan pompong sudah ramai juga. Biasanya mereka yang melakukan aktifitas melaut dan memgambil material bangunan yang bahan lokal, seperti pasir sungai, pasir pulau dan batu karang. (bs/g)

BERE - Petani Bere Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Mentawai kesulitan menggiling padi sebab mesin penggiling dari bantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Mentawai pada 2012 telah rusak sejak 2016 sampai sekarang. Kepala Dusun Bere, Reski Sabelau mengatakan, untuk mendapatkan beras, warga terpaksa menumbuk padi menggunakan lesung. Warga di Bere, kata Reski telah menggarap sawah sejak 2011 dengan luas sekitar 20 hektar yang dikelola sebanyak 78 kepala keluarga. Reski menyebutkan, pada 2012, Bere mendapatkan bantuan mesin penggiling padi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispanpang) Mentawai yang diantarkan oleh pihak rekanan. Kemudian pada 2015, warga swadaya membangun gedung mesin tersebut. Sekitar 2016 mesin itu pun beroperasi, warga kemudian gampang menggiling padi miliknya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, selang 3 bulan sejak pemakaian,

mesin tersebut rusak. “Sekira tiga bulan mesin rusak, sudah diupayakan diperbaiki tetapi tidak juga bagus, kerusakan tersebut diduga kurangnya perawatan dari pengurus dan kurangnya pengalaman, hal ini pihak pemerintah dusun bingung tentang mesin hewler tersebut, petani tidak dapat menggiling padi lagi sejak rusak mesin hewler sampai sekarang,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 15 Januari 2018. Reski berharap, Dispanpang Mentawai meninjau kembali bantuan tersebut dan juga butuh teknisi perbaikan mesin tersebut. Selain Bere, warga Silabu, Kecamatan Pagai Utara juga kesulitan menggiling padi sebab mesin penggiling padi bantuan dari desa belum beroperasi maksimal. “Petani terpaksa menggiling padi ke Trans Taikako, Kecamatan Sikakap yang berjarak sekitar 60 kilometer,” kata Esmi Herta warga Silabu Selatan, Kamis, 11 Januari. Luas sawah di Desa Silabu Selatan, Utara dan Silabu Timur sekitar 60 hektar. (leo/g)


23

Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

Harmonisasi Dunia Roh dan Manusia dalam Budaya Mentawai (4)

Suara Daun

FOTO:ZULFIKAR/PUAILIGGOUBAT

Rifai

BIROKRASI

D

Pasibitbit Uma Tiba malam hari, Sikerei kemudian menyiapkan semua peralatan kereinya, sebelum mereka memulai acara pengusiran masing-masing anggota uma disematkan daun aileppet atau ailelepet di kalung dengan merapal mantra, “aileppetda satogaku, sia lek maleppet tubu,” (aileppet anak-anakku, menjadikan badan mereka adem dan sehat). Beberapa daun untuk magri simaeruk diletakkan di atas kayu seggeijet atau paran kayu bagian depan pintu masuk ke uma. Setelah itu ritual memanggil para roh kerei atau dikenal dengan istilah saukkui untuk menunjukkan cara melakukan pengusiran dan memberi kekuatan kepada mereka untuk menjalankannya. Saukkui tersebut dipanggil dengan media nyanyian yang dilantunkan sikerei dan rapalan mantra yang diiringi dengan suara lonceng kecil yang digerakkan di tangan. Nyanyian sikerei ini sulit diartikan sebab bahasa itu keluar saat sikerei melakukan pembicaraan dengan saukkui atau dikenal dengan bahasa roh. Mereka meyakini saukkui bersemayam pada empat tempat yakni Bojei Leleu yakni daerah bukit yang ada di Puro, Desa Muara Siberut, Siberut Selatan. Kemudian Matoro, tepatnya di Tiop yang terletak berhadapan dengan Bojei Leleu, kemudian Masoine berlokasi di depan sungai Muara Siberut yang berdekat dengan Tanjung Sikabei. Kemudian Tibbalet, di dekat batu tonggak, Sipora Utara. Setelah memohon petunjuk, kemudian sikerei melakukan pengusiran roh jahat yang merasuki bakkat buluat atau bakkat katsaila.

Roh jahat itu menurut Pangarita Sabaggalet atau lebih akrab dipanggil Promosi (52) mengatakan, masuk ke bakkat buluat melalui media kayukayu dan bahan lain dari hutan yang terbawa tanpa sengaja masuk uma. “Itu harus diusir dan dibuang jika tidak ia akan dominan dan menyebabkan penyakit dan bala kepada seisi anggota uma, atau kepada Sikebbukat Uma, roh itu paling jahat,” tuturnya. Menurut pandangan kereinya (indera yang dapat melihat roh), roh jahat yang menguasai bakkat katsaila itu sangat mengerikan, roh itu kuat dan berbahaya. Mereka menyebut roh itu Sipittok. Sikerei yang bersiap mengusir sipittok kemudian membuat formasi mengepung di dalam uma tepatnya di dapur, mereka mengelilingi bakkat buluat yang digantung di dinding. Daun tepa, siklu, tatak baga, kekle dan osap yang diikat dalam satu untaian dikibas-kibaskan, sambil menari-nari sikerei tersebut berputar mengibaskan dari sudut terkadang ke arah atas. Tepa sendiri berarti tampar, kekle berarti tolak, siklu berarti menyikut dengan keras, tatak baga berarti tidak berisi sementara osap merupakan tumbuhan yang dilambangkan mengurung, ini merupakan simbol pengusiran yang diyakini bisa menaklukkan roh jahat. Sipittok jahat ini, kata Promosi bisa berubahubah wujud dan meloncat ke atas sehingga mereka harus melakukan formasi mengelilingi untuk mengepung roh ini. Namun saking kuatnya beberapa sikerei terlempar ke luar dari dapur hingga ruang tengah uma. Aman Promosi sendiri hampir terlempar ke dalam abut uma merupakan perapian yang terletak di tengah uma di yang sedang digunakan memanaskan gajeumak.

Ia kesurupan karena tak bisa menahan serangan balik sipittok, beberapa anggota uma secepatnya menyambar tubuh Aman Promosi agar tidak masuk perapian. Ketika itu Aman Promosi tidak sadarkan diri karena terpengaruh bajou sipittok (bajou merupakan kekuatan magis) atau disebut dengan igobok (dalam kondisi kesurupan). Aman Keineng Kunen Saruruk, sikerei senior yang memiliki tingkatan ilmu yang lebih tinggi segera menyadarkan Aman Promosi. Aman Keineng, Sikerei yang berusia sekitar 67 tahun itu memberikan ramuan kerei di hidung Aman Promosi. Setelah itu mereka kembali melakukan pengusiran, kini giliran Stefanus Teu Sanang, sikerei berusia sekira 57 tahun itu terlempar yang segera ditangkap anggota uma yang sudah bersiap. Setelah Teu Sanang kini giliran Aman Boroi Ogok yang ikut terlempar. Teu Sanang bercerita pengusiran sipittok sangat payah, saat kena gobok, tubuh terasa kaku dan seakan tersengat suatu kekuatan magis yang membuat dirinya terlempar. “Seketika saja tubuh terlempar tanpa dapat dikontrol,” katanya. Setelah sipittok berhasil ditundukkan menggunakan api dan diusir barulah mereka melanjutkan pasibitbit uma dengan menggunakan daun yang sama. Tanpa menunggu komando mereka mengambil daun-daun yang pertama untuk magri sikatai. Sambil merapal mantra daundaun itu dikibaskan yang... (Gerson) Bersambung ke edisi 378

ia adalah seperangkat sistem yang menentukan bagaimana kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dijalankan. Ia adalah mekanisme yang secara langsung memandu bagaimana seharusnya performace penyelanggaraan pemerintahan menjadi efektif, efisien dan profesioanl untuk mencapai target kinerja. Sebuah kondisi birokrasi yang sampai saat ini belum tercapai. Berkaca pada dokumen grand design reformasi birokrasi 2010-2015, kita mengetahui kondisi birokrasi kita belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas. Komisi Pemberantasan Korupsi (2009) menunjukkan bahwa skor kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah, baru sebesar 6,69 dari 10 skala, yang dinilai dari ketiadaan Standard Operating Procedures (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan. Reformasi memang telah membuat kita terbius pada reformasi politik dan sistem ketatanegaraan. Sektor reformasi hanya dinikmati oleh elit-elit kekuasaan dan aktor-aktor politik. Belakangan kita baru tersadar bahwa berbagai retorika memukau yang mereka lafalkan, ternyata tak memberikan perbaikan signifikan pada kualitas pelayanan masyarakat. Riuh dan bising mereka di berbagai panggung demokrasi, tidak mengubah karakter birokrasi kita. Sehingga masih tetap bekerja dengan paradigma lama, yang masih memposisikan diri sebagai abdi dari atasan dan alat politik dari tokoh yang menjadi patronnya. Karena itu netralitas dan profesionalitas tidak tumbuh. Di poin kritis inilah, titik krusial kebijakan dan tindakan reformasi birokrasi diperlukan. Yaitu reformasi yang bertujuan melahirkan perubahan pola pikir, budaya kerja birokrat dan aparatur, untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Birokrat yang benar-benar memiliki pola pikir dan pola tindak melayani masyarakat, mencapai kinerja yang prima dengan berorientasi pada hasil. Karena itu sistem rekrutmen dan promosi aparatur meski didasarkan pada kompetensi dengan proses yang transparan. Bukan dengan proses yang kental dengan KKN Mungkin inilah ide yang mendasari proses seleksi ulang tenaga kontrak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Memang bukan sebuah kebijakan yang populis. Tapi mungkin perlu dilalui untuk membangun postur birokrasi yang efektif dan efisien serta membangun kultur birokrasi yang melayani dan berkinerja prima untuk mencapai hasil. Namun kebijakan seleksi ulang ini harus disadari bukanlah segalanya yang akan mewujudkan birokrasi yang ideal di Kepulauan Mentawai. Aspek hukum dan kebijakan daerah yang dapat menjadi dasar dan panduan untuk melakukan reformasi birokrasi yang terstruktur, perlu dirumuskan, sembari terus meningkatkan pengawasan terhadap mereka yang PNS. Sebab watak, karakter dan profesionalisme birokrasi di kabupaten ini, tidak semata-mata bergantung pada pegawai kontrak, tapi juga pada stakeholder birokrasi yang lain.


LINGKUNGAN Penetapan hutan adat Mentawai optimis bisa cepat karena sudah ada Perda No.11 Tahun 2017 tentang PPUMHA

Puailiggoubat NO. 377, 1 - 14 Februari 2018

24

19 Ribu Hektar Diusulkan Jadi Hutan Adat di Mentawai FOTO:DOK/KLHK

mohonan MHA, jelas Rapot. Selain itu, panitia juga mesti segera membuat format yang berhubungan dengan pengajuan dan penetapan uma. Sehingga memudahkan MHA mengajukan permohonan penetapan umanya sebagai kesatuan MHA di Mentawai. “Kita optimis dengan penetapan hutan adat di Mentawai. Yang dibutuhkan segera adalah SK bupati tentang penetapan uma sebagai kesatuan MHA beserta hak haknya. Permohonan sudah diajukan kepada Bupati tahun lalu, maka kalau perbup dan panitia segera dibentuk Bupati, maka pengajuan ke Menteri LHK juga akan segera, kita bersama komunitas akan lakukan dengan mengantar berkasnya ke kementerian LHK,” katanya.

Yuafriza

S

eluas 19.219,92 hektar wilayah di Mentawai diusulkan menjadi hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saat Rapat Koordinasi Percepatan Hutan Adat yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajarannya di Jakarta, 2324 Januari lalu. Usulan tersebut terdiri atas 8 peta polygon wilayah hukum adat di delapan komunitas atau suku di Mentawai, terdiri dari empat peta yang diusulkan AMAN Kepulauan Mentawai dan empat peta yang diusulkan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM). Hal itu dikatakan Direktur YCMM, Rifai usai menghadiri Rakornas tersebut, 29 Januari lalu. Saat ini, data usulan penetapan hutan adat Mentawai sudah masuk dalam berita acara Rakornas Percepatan Hutan Adat, jelas Rifai. Peta-peta tersebut berada di Komunitas Uma Goiso’Oinan, Komunitas Uma Rokot, Komunitas Uma Saureinu, Komunitas Uma Usut Ngaik Matobe, Uma Suku Samongilailai, Uma Suku Saerejen, Uma Suku Satanduk dan Uma Suku Saponduruk. “Empat peta polygon yang berada di Sipora yang memetakan AMAN Kepulauan Mentawai sedangkan empat lainnya dipetakan YCMM yang berlokasi di Siberut. Delapan peta itu sudah diserahkan ke Kementerian LHK,” kata Rifai. Namun usulan hutan adat yang berada di Pulau Siberut seluas 789 hektar berada dalam areal Taman Nasional Siberut (TNS), 1.163 hektar di Hutan Produksi Konversi (HPK) dan seluas 17.267,92 hektar berada di Hutan Produksi (HP). “Seluas 3.557 hektar usulan hutan adat di HP itu kini jadi areal konsesi IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera dan 98 hektar saat ini sedang dimohonkan PT. Biomas Andalan Energi (BAE) untuk konsesi IUPHHK-HTI. Lalu seluas 13.538,92 hektar merupakan bekas konsesi PT. Hutani Bhara Union Lestari. Untuk usulan hutan adat yang berada di lokasi hutan produksi maupun HPK, diakui Rifai akan bisa berpotensi konflik namun dia yakin KLHK dapat memfasilitasi resolusi konflik. “Tapi adanya konsesi izin harusnya tidak menjadi penghalang atas penetapan hutan adat. Karena izin yang diperoleh perusahaan adalah izin pemanfaatan yang bisa didapatkan oleh perusahaan dari masuarakat adat pemiliknya,” kata Rifai. Sementara usulan hutan adat yang

berada di calon lokasi HTI PT. BAE, hingga saat ini belum ada tanggapan yang spesifik dari KLHK. Menurut Rifai, Rakornas tersebut belum membahas halhal yang bersifat kasuistik. baru mengkonsolidasikan data-data potensi percepatan penetapan hutan adat. Ia berharap proses penetapan hutan adat berlangsung cepat, apalagi Mentawai sudah memiliki Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan perlindungan Uma Sebagai Kesatuan masyarakat Hukum Adat ((PPUMHA). “Perda adalah produk bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Karena itu kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif harus serius menjalankan perda ini. Keseriusan mereka bisa diuji oleh masyarakat dengan memasukkan usulan penetapan wilayah adat,” katanya. YCMM sendiri sebagai salah satu organisasi non pemerintah yang juga punya perhatian terhadap masyarakat adat akan terus memfasilitasi masyarakat yang saat ini sudah memiliki kelengkapan persyaratan pengakuan untuk mengajukan usulan penetapan wilayah adat kepada Bupati Mentawai.

“Ini bisa dijadikan sebagai alat uji terhadap kesiapan dan keseriusan eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan perda ini,” katanya. Sementara AMAN Mentawai sejauh ini telah memiliki 11 peta wilayah adat yang sudah diserahkan kepada PB AMAN di Jakarta, jelas Ketua AMAN Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rapot Pardomuan kepada Puailiggoubat melalui pesan singkat, 31 Januari. “Pengusulan lewat BRWA itu sebenarnya kerjasama PB AMAN dengan BRWA. Semua peta yang dihasilkan dari daerah maupun wilayah AMAN dikumpulkan PB AMAN, kemudian diregistrasi di BRWA. Di tahun 2014, ada tiga komunitas yang dipetakan yaitu wilayah adat komunitas Saureinu’, Goiso’Oinan dan Rokot. Data semua kami berikan ke PB AMAN dan PB AMAN meregistrasi ke BRWA. Maka masuk di web BRWA. Sebenarnya 11 peta yang sudah dibuat dan diberikan ke PB AMAN, namun saya tidak tahu pasti bagaimana proses registrasinya,” jelas Rapot. Pengajuan penetapan hutan adat empat komunitas yang sudah dipetakan

AMAN akan diserahkan secara langsung ke KLHK setelah ada SK penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat dari Bupati Mentawai. “ Data secara elektronik sudah masuk ke Subdit Penanganan Konflik dan Tenurial KLHK, namun komunitas masih terganjal SK penetapan oleh Bupati,” kata Rapot. Tahun ini AMAN Mentawai akan memetakan wilayah adat suku Sarogdok di Desa Madobak, Siberut Selatan. “Pemetaan ini atas permintaan suku Sarogdok dan bukan terprogram. AMAN Mentawai akan melakukakannya,” katanya menjelaskan. Sementara untuk mempercepat penetapan hutan adat di Mentawai, perlu segera dibuat peraturan bupati tentang kriteria dan persyaratan penetapan uma, mengacu kepada Perda No. 11 Tahin 2017 Pasal 5 dan 12, katanya menambahkan. Selanjutnya Bupati perlu sesegera mungkin membentuk panitia penetapan pengakuan uma sesuai pasal 15, agar ketika MHA mengajukan permohonan penetapan uma kepada bupati, panitia bisa meneliti dan memverifikasi per-

KemenLHK Usulkan 4,38 Juta Hektar Tahun Ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, implementasi program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui lima skema yaitu Hutan Desa /Nagari (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA). “Kebijakan alokasi kawasan hutan untuk program Perhutanan Sosial telah dialokasikan dalam PIAPS seluas 12,7 Juta Ha, namun berdasarkan analisa Kementerian LHK dari target 12,7 Juta Ha, telah diusulkan kepada Bapak Presiden Jokowi sampai dengan tahun 2019 hanya seluas 4,38 juta Ha. Dalam rangka percepatan pemberian hak kelola hutan sosial telah di bentuk pokja percepatan Perhutanan Sosial dan pelayanan berbasis online,” kata Siti Nurbaya di acara Rakornas. Sementara anggota Kantor Staf Presiden Noor Fauzi Rahman, menyampaikan berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, bahwa masyarakat adat adalah penyandang hak sebagai subjek hukum, sudah seharusnya mendapat perhatian seperti subjek hukum lain, kehadiran forum ini salahsatunya adalah kehadiran yang sangat terhormat untuk melaksanakan konstitusi. “Presiden Jokowi telah memberikan penanda, yaitu dengan penyerahan sembilan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 9 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada 23 Desember 2016 lalu. Juga 9 keputusan hutan adat pada 25 Oktober 2017. Keduanya dilakukan secara formal, upacara resmi di istana. Hal ini menunjukan besarnya komitemen untuk pelaksanaan norma konstitusi melalui putusan MK tersebut,” katanya. (o)

Puailiggoubat Edisi 377 (1-14 Februari 2018)  
Puailiggoubat Edisi 377 (1-14 Februari 2018)  
Advertisement