Issuu on Google+


OPINI

EDISI 82

2

Memahami Esensi

BERITA INVESTIGASI NASIONAL Di terbitkan Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 CV : BIN TRI MANUNGGAL SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI akte Notaris No : C-637.HT.03.01-TH.2004/34 PENDIRI ARIE CHANDRA AZIZ SH DEWAN KEHORMATAN Komjen Pol Drs Fajar Prihantoro, Brigjen Pol Setiawan, SH Ssos, Kolonel (Chk) DA Suryana SH, Letkol (Kav) Mushadi SH, AKBP HA Daros SH, AKBP Martohap Marpaung SH MH, AKBP Sitty Rafda Lubis, SH, MH. DEWAN PENASEHAT Kompol Sujoto, Kompol Kusnadi, AKP Tatang Efendy, H Adang Sujana Spd MM, Drs Moelyadi Asmayadi, Drs Asep Muhammad Nuh rosid Mpd, S Joko Pramono SH MH, M Ukas, Chendra BK, Drs Ngadiran, Drs Darmansyah MM, AA Rachman, SH, Drs. R Wawan, H.Zaenal Aripin, Aang AB KOMISARIS HM Soebandi PIMPINAN UMUM / REDAKSI ARIE CHANDRA AZIZ ,SH PIMPINAN PERUSAHAAN H DADANG SUPRIYATNA Spd MM.MSi TEAM WRC Ketua Drs Cecep Suhud Sekjen Henri Siswanto Asep Mambo, H Martono SH, Deden Beny, Yopi Hidayat Sp, Iwan Mugiawan, Didin Kamaludin, H Bukori, Wowon Gunawan, Ukon Iskandar, Wawan Kustiawan, S.Julius, A.Purwa, Deni.F, A.Mulyana EDITOR Iim Achdiat STAFF REDAKSI

BIRO HUKUM

Bangbang Gunawan Fredy B SH,MH Asep Sugianto Abas Gayo SH,MH Wina Nengsih Budi Ramadanus SH Abu Nibal Tubagus Denny SH Rosse NH Budi YB Dg Matjora LITBANG Iin Solihin, Ujang Syaripudin, Benny Heryansah, Yuli Triana ALAMAT REDAKSI : JL RANCAEKEK BANDUNG-GARUT KM 25 Gg. Pancasila Cipasir Kabupaten Bandung - Kode Pos : 40394 No HP/Tlp 081398183009 - 081946925444 Email : redaksi_bin1@yahoo.co.id wordpress: mediabin86 Bank BCA No Rekening : 7740228778

PERINGATAN HUT RI Bukan Sekedar Upacara Seremonial Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang, masyarakat mungkin dihadapkan pada situasi yang kurang begitu suka cita. Seperti diketahui sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum Ramadhan, jelas cukup membuat masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kebakaran jenggot dengan kenaikan harga yang melambung ditambah lagi keperluan mudik yang tidak sedikit. Lantas ketika dihadapkan pada hari kemerdekaan Indonesia, apakah antusiasme masyarakat masih tetap ada untuk menyambut HUT RI? Beberapa daerah di Indonesia sebagian telah mempersiapkan atribut untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia dengan menyiapkan upacara pengibaran bendera sangsaka merah putih, arak-arakan rakyat, serta perlombaaperlombaan khas HUT RI. Tidak sedikit pula hiasan bendera merah putih dan hiasan gapura dibuat semenarik mungkin. Pemuda-pemudi Karang Taruna pun tak ingin kalah menyemarakkan HUT RI. Bagi sebagian masyarakat lain, tidak menjadi halangan untuk tetap bisa bersuka cita. Perkembangan Indonesia dari tahun ke tahun setelah mengalami pergantian pemerintahan dalam tiga massa, yaitu Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi, persepsi mengenai negara yang merdeka pada dasarnya tetap sama, yakni hilangnya segala bentuk penjajahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi hingga kini, Pemimpin Indonesia belum cukup kuat untuk menhilangkan bentuk penjajahan dalam artian sempit. Dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang masih mengalami kasus perbudakan oleh bangsanya sendiri. Jika kita jeli melihat situasi, sebetulnya secara tidak langsung masyarakat Indonesia telah dijajah oleh pola pemerintahan yang tersirat adanya unsur kapitalisme. Terbukti dari beberapa program pemerintah b a n ya k ya n g m e m b e r a t k a n wa r g a n ya s e n d i r i . Bukankah itu secara tidak langsung bentuk penjajahan? Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh, dapat d i s i m p u l k a n b a h wa N e g a r a a d a l a h o r g a n i s a s i yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Unsur-unsur Negara meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berkedaulatan merupakan unsur konstitutif atau unsur pembentuk, ya n g h a r u s t e r p e n u h i a g a r t e r b e n t u k N e g a r a . Good Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi

birokrasi populis. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar Negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan cita Good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan Negara. Didalam governance terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat antara lain : Public Governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. Coorporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Civil Society atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (Lembaga kepemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) diatas harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau chek and balance. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya penguasaan atau “Eksploitasi” oleh satu komponen tertentu terhadap komponen lainnya. Jika salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan antas dua komponen lainnya, sehingga cepat atau lambat dapat mengarah kepada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Dalam prakteknya pemerintahan yang bersih (Clean Government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip di atas pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktifitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktifitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya. Hilangnya segala bentuk penjajahan mungkin masih sulit, namun bukan berarti saling menyalahkan antara rakyat dan pemerintah, begitupun sebaliknya. Kemauan untuk merdeka masyarakat itu sendiri yang akan mewujudkannya. Tentu saja perlu kerja keras, bukan tanpa sebab. Sebagai penguasa Negara, pemerintah tidak berarti dapat menjajah rakyat dengan aturan berat, namun menjadikan rakyat partisipan Negara yang mendapatkan hak yang adil. Dirgahayu Negeriku... !!!

Penulis : Rosse NH

A/N – ARIE CHANDRA, SH

Bank Mandiri : 1310011381250 A/N IIM ACHDIAT

DAFTAR IKLAN TABLOID BIN HARGA IKLAN FULL COLOR/WARNA 1 1 1/2 1/4 Iklan Iklan

Halaman Cover Belakang Luar Halaman Tengah Halaman Cover Belakang Luar Halaman Cover Belakang Luar Banner Cover Depan Banner Cover Belakang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.000.000,5.000.000,3.000.000,3.000.000,1.250.000,1.000.000,-

HARGA IKLAN BLACK WHITE / HITAM PUTIH 1 1/2 1/4 1/8

Halaman Rp. 3.000.000,Halaman Rp 2.000.000,Halaman Rp. 1.500.000,Halaman Rp. 1.000.000,-

ADVERTORIAL 1 1/2 1/4

Halaman Halaman Halaman

Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

KOORDINATOR JABOTABEK : Ramsen, Angga, BOGOR KOTA & KABUPATEN: Wulandari, Difa, Mamad Komarudin, BANDUNG KOTA & KABUPATEN: Neng Windy, Rian Sofyan, Sheny A Haryati, Nilam HG, Endang Karyana BANDUNG BARAT: Aji, Deny, Wahyu. SUMEDANG : Sri Rusmiati, KARAWANG : Agus Sumantri. INDRAMAYU : Asep Rudiansyah CIANJUR : Supri, Edo Saepudin SUKABUMI KOTA &KABUPATEN : Dede Abdul Rohim, Nanang A Gunawan, Cecep Mumu GARUT : Farida PRIANGAN TIMUR : Oka Fitriyani, Ratna Saridewi CIREBON &KUNINGAN: H Martono, Sukamta, Asmud JAWA TENGAH : Triyono (Korwil) SEMARANG KOTA & KABUPATEN: Hadi Mulyono, Frans, Wasanaedil, DEMAK: Suwindi, Kusnadi, Hardi, KENDAL & BATANG: H Amirrudin, Ahmad Kubro, Marsadi, PEKALONGAN KOTA &KABUPATEN: Sucipto, Rudi PEMALANG: Hartono, Hermaya. PURBALINGGA: Slamet S Sos (Biro), Wiwin, Sohadi, Rudi Supriyanto JEPARA & PATI: Suyahya, Indro. TEGAL : Banbang Eko KALIMANTAN BARAT : Tengku Apreandy(Korwil ),Agus Aji marianto, Prayetno Jasmo KAPUAS HULU: Fadli (Korwil 4),Yasir Khan, KUBU RAYA : Ifan Priatama, S. hut (Biro) KALIMANTAN TENGAH : Misnato (Korwil), Dedy Dwi Jaya (Korlap), Syah Rian D Tundang (Korlip), KALIMANTAN TIMUR : Wawan Hermawan, Hendrika. SULAWESI SELATAN: M.Lukman, Guntur Rando Mayang SULAWESI BARAT : Muh. Husain Samar (Korwil), Suyudi (Korlap), M. Yahya BANGKA BELITUNG: Drs Laode Jaya (Korwil), Hadison Siregar (Korlap), H. Soehadie Hasan (Biro). PEKAN BARU : H Mashadi, Saeful Dani BATAM , TANJUNG PINANG & KEPRI : A Rianto (Korwil), Ranto Siburian, Rahmat Pane JAMBI : JH Pardede (Korwil), Ridwan (Korlap), Herlas (Korlip) JAWA TIMUR : H.Abdul Mughni, SH.(Korwil), Drs. R. Yulianto (Korlap), Ichwan Effendi (Korlip) MADURA : Ali Usman, Hanafi, Abdul Rahman,Wawan S, BALI : Putu Hangiang , Imade Sudira, MANADO : Roy Danista, Jhon Pramono, Vina Nurmala, .

Wartawan BIN Dalam tugasnya dibekali ID Card, Surat Tugas dan Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi


LINTAS KPK

KPK Sesalkan Ada Remisi Napi Korupsi BIN- Jakarta. Pemberian remisi alias pengurangan masa pemidanaan koruptor, tampaknya, kurang sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan keluarnya daftar penerima remisi bagi napi kasus korupsi sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012. KPK meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut dengan tetap memperketat pemberian remisi. Kalau perlu, meniadakan pengurangan hukuman bagi narapidana extraordinary crime. PP 99/2012 merupakan dasar pengurangan masa pemidanaan bagi koruptor. Pada 2012 sebanyak 582 koruptor menerima pengampunan. Pada Lebaran tahun ini penerima remisi khusus tersebut menyusut menjadi 182 narapidana. Penerima makin sedikit karena syarat mendapat remisi lebih sulit. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, yang jadi masalah bukan berkurangnya jumlah koruptor penerima remisi. Tetapi, ada persoalan sangat mendasar yang perlu menjadi pertimbangan. ''Yakni, apakah (koruptor) perlu diberi remisi?'' tanya pria yang akrab disapa BW itu saat dihubungi Media BIN kemarin (9/8). Menurut dia, harus ada pemahaman yang utuh soal pemberian remisi dan kategori extraordinary crime. Termasuk ketegasan sikap dan tujuan pemidanaan dalam kaitannya dengan penempatan kualifikasi kejahatan dan makna substantif hukuman.

Bagi BW, pemerintah seharusnya bisa lebih tegas karena dampak korupsi sangat dahsyat. ''Dengan dasar kebijakan politik penghukuman yang 'zero tolerance' terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pemerintah harusnya bisa menunda, mengesampingkan, atau meniadakan remisi,'' tegasnya. Dia menilai para koruptor tidak layak mendapat remisi karena dampak kejahatannya sangat serius. Jubir KPK Johan Budi S.P. menambahkan, pengetatan terhadap remisi memang diperlukan. Tidak seharusnya para koruptor bisa begitu saja mendapat remisi. Saat diskusi di Kemenkum HAM beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa dampak korupsi hanya satu level di bawah genosida. Menkum HAM Amir Syamsuddin menegaskan, pemberian remisi itu sudah sesuai dengan aturan. Termasuk syaratsyarat agar penerima harus menjadi justice collaborator terlebih dahulu. Namun, tentu saja itu tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tunggal. Di satu sisi, Amir memahami adanya aspirasi masyarakat yang anti terhadap remisi pada koruptor atau narapidana extraordinary crime. Pemerintah juga tidak tuli dan menganggap angin lalu soal teriakan penggiat antiremisi. "Ada semangat untuk membatasi atau pengetatan. Itu sudah dicoba dengan lahirnya PP 99/2012," jelasnya. Namun, kalau masih belum puas, masyarakat bisa mendorong pihak berwenang untuk melahirkan undangundang. Dia sadar betul PP ada dibawah UU dan rentan diuji materi ke MA. (Asp/JP)

Peradi Sambut Baik Itikad KPK

Laporkan Juniver Girsang BIN - Peradi menyambut baik iktikad dari KPK untuk melaporkan pengacara Irjen Djoko Susilo, Juniver Girsang. Namun sampai saat ini Peradi masih belum menerima aduan resmi dari KPK. "Sampai saat ini belum. Jika nantinya sudah diadukan, tentu kami menyambut baik," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi, Sugeng Teguh Santoso. Menurut Sugeng, laporan KPK nantinya akan dapat menjadi suatu bentuk kontrol bagi advokat. Sedangkan mengenai iktikad KPK untuk menyerahkan bukti CCTV, Sugeng menyatakan lembaga antikorupsi itu harus menempuh prosedur yang ada terlebih dahulu. "Bukti-bukti itu diperlukan, tapi nanti belakangan. Yang penting itu ada aduan dulu dari KPK. Aduan resmi. Bukan cuma omongan di media," kata Bambang. Karena belum ada aduan dan bukti

dari KPK, Sugeng masih belum bisa mengomentari mengenai pertemuan Juniver dengan sejumlah saksi fakta terkait kasus Simulator. Padahal saksi tersebut akan dihadirkan oleh jaksa. Belakangan kesaksian para saksi berbeda dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Kalau menemui saksi itu boleh, tapi kalau sampai mempengaruhi hingga mencabut keterangan itu yang nggak boleh," kata Sugeng. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Senin (13/8) kemarin, menyatakan pihaknya akan menyerahkan bukti CCTV pertemuan Juniver Girsang dengan saksi-saksi yang saat itu akan dihadirkan jaksa di persidangan. B u k t i a k a n d i s e r a h k a n k e Pe r a d i . Sesuai ketentuan, saksi-saksi tersebut tidak boleh ditemui seorang pengacara terdakwa karena mereka merupakan saksi fakta, bukan saksi meringankan. (Yopi-RED)

EDISI 82

REKOR KPK DI PECAHKAN KASUS RUDI RUBIANDINI BIN- Sepekan lalu, sekitar tanggal 7 Agustus 2013, gerak-gerik Kepala SKK Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini terpantau radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi yang diterima KPK, Rudi akan menerima uang dan alat transportasi dari seorang pengusaha.Atas informasi itu, KPK pada Selasa 13 Agustus 2013 sore mengintai Rudi di rumah dinasnya di Jalan Brawijaya VIII nomor 30, Jakarta Selatan. Akhirnya, penantian KPK pun berakhir. Tepat pukul 22.30 WIB, Rudi yang diduga tengah menerima suap dari pria berinisial A dan S yang diketahui berasal dari perusahaan Kernell Oil ditangkap penyidik KPK. Mantan Wamen ESDM itu diciduk saat hendak keluar rumah dinasnya di Jalan Brawijaya VIII nomor 30 dengan mengendarai mobil berwarna hitam. "Sebelum penangkapan sudah banyak petugas yang berjaga-jaga di sekitar rumah," kata Ketua RT 02/03, Pulo, Kebayoran Baru, Meliy saat ditemui d i k e d i a m a n n ya , R a b u ( 1 4 / 8 / 2 0 1 3 ) . "Pak Rudi mau keluar dari rumah pakai mobil hitam tapi sudah dihadang KPK, dan langsung dibawa ke dalam," lanjut dia. Setelah dibawa masuk ke dalam, penyidik KPK pun menggelandang Rudi, A, dan S serta 3 lainnya yakni 2 petugas keamanan rumah dinas Rudi dan 1 sopirnya ke Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa kardus dan tas hitam. Rudi beserta 5 orang pun menjalani pemeriksaan intensif. Usai jalani pemeriksaan panjang, Rudi kemudian dinyatakan tersangka oleh KPK. "Kami sudah menyetujui untuk meningkatkan menjadi tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang yakni R, S, dan A sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8/2013) sore. Menurut Bambang, Rudi dan A diduga menerima uang dari S. "S sebagai pemberi dan penerima A dan R," jelasnya. KPK pun menjerat Rudi dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam operasi tangkap tangan, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang sebesar US$ 400 ribu. Selain itu, KPK juga mengamankan uang US$ 690 ribu dan 127 ribu dolar Singapura dari tangan Rudi dan dua tersangka lainnya. Sementara di rumah A juga ditemukan uang US$ 200 ribu.

Periksa Jero Wacik ?

KPK TIDAK AKAN PERNAH TAKUT

BIN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah takut memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini."Sejak kapan KPK takut? Nggak, Bos. Semua sama di mata hukum. Melanggar konstitusi tuh jika tak memanggil," tegas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada acara peluncuran Radio Kanal KPK di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (18/8/2013). Kendati demikian, Bambang mengaku belum mengetahui waktu pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik lembaganya terhadap Jero yang masih tercatat sebagai politisi Partai Demokrat tersebut. "Belum tahu, kapan diperiksa. Sekarang kan kita lagi mengoleksi semua informasi. Setelah itu kita mengonfirmasi dan validasi," terang dia. Sebelumnya, pernyataan senada juga pernah diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad mengenai pemeriksaan Jero Wacik. Menurutnya, KPK tidak akan ragu untuk memanggil bila yang bersangkutan memang terkait dengan kasus korupsi mantan Kepala SKK Migas itu.

3

Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK & Jero Wacik (Menteri ESDM) "Dulu Menpora (Andi Mallarangeng) lebih anak emas, itu kita jadikan (tersangka) juga," kata Abraham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2013. Menurut dia, tak akan ada pengistimewaan ataupun ketakutan dari KPK untuk mengusut siapa pun yang terkait korupsi. "Kalau misalnya hasil verifikasi klop dengan keterangan lain, tidak menutup kemungkinan (untuk memanggil Jero)," ujar Abraham. Menurut Abraham, KPK tak bisa serta merta melakukan pemanggilan kepada Jero, meskipun Rudi telah menyatakan tindakan korupsinya atas perintah menteri itu. "Keterangan Rudi sifatnya masih berdiri sendiri, harus didukung keterangan dan bukti lain," jelas Abraham.(Wong/BIN)

Tak hanya itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, uang US$ 400 ribu yang diterima Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Selasa 13 Agustus malam bukan kali yang pertama. Sebelumnya, dia juga diduga telah menerima suap sebesar US$ 300 ribu pada bulan Ramadan. "Itu betul, ada komitmen 700 (ribu dolar AS)," kata Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Rabu (14/8/2013). Ta k h a n y a u a n g d e n g a n n i l a i fantastis, penyidik KPK juga menyita sebuah Moge klasik yang diduga sebagai pelengkap paket dalam pemberian uang tersebut. Motor tersebut diantar oleh A dengan membawa lengkap BPKB-nya. Motor BMW bertipe R50 itu buatan antara tahun 1955-1960. Dari situs classicmotorcycles.org.uk, Moge BMW R50 memiliki spesifikasi mesin jenis OHV flat-twin 500 cc. Selain itu, motor klasik ini bertenaga 26BHP dengan 4 speed. "Untuk harganya, kalau surat-surat lengkap semua bisa Rp 150 jutaan. Tapi kalau surat-surat nggak lengkap mungkin Rp 100 jutaan," ujar salah seorang kolektor motor gede klasik asal Bandung yang enggan disebutkan namanya, Rabu (14/8/2013). Banyaknya barang sitaan tersebut, membuat Rudi menjadi pemecah rekor dalam barang bukti yang disita KPK saat operasi tangkap tangan. Rekor sebelumnya dipegang Artalyta Suryani dengan jumlah US$ 660.000 (sekitar Rp 6,6 miliar) pada Juni 2008 lalu. Artalyta menggunakan uang sebanyak itu untuk menyuap Urip Tri Gunawan, ketua tim jaksa penyelidik kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kejaksaan Agung terkait perkara BLBI yang melibatkan pengusaha Syamsul Nursyalim. Dalam kasus ini, wanita yang kerap disapa Bunda Ayin itu divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dengan hukuman penjara 5 tahun. Ketika mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ayin sempat dipindah ke LP Wanita Tangerang karena kedapatan memiliki fasilitas mewah oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum saat melakukan sidak pada 10 Januari 2010. Tak hanya memegang rekor jumlah sitaan terbanyak KPK, Rudi yang dinyatakan sebagai dosen terbaik pada 1994 lalu itu juga "unggul" sebagai orang yang paling singkat menjabat sebagai Kepala SKK Migas sebelum akhirnya ditangkap KPK. SKK Migas sebelumnya bernama BP Migas yang kemudian dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 November 2013. Pembubaran itu karena MK menilai bertentangan dengan UUD 1945. UU 22/2001 tentang Migas digugat ke MK oleh Ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi , Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris, dan Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat juga 12 ormas Islam. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa. Setelah BP Migas dibubarkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian membentuk SKK Migas. SBY pun memilih Rudi Rubiandini untuk memimpin lembaga tersebut. Rudi saat itu baru 6 bulan duduk di kursi wakil menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) menggantikan almarhum Widjajono Partowidagdo yang meninggal dunia saat mendaki Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat pada April 2011. Pemilihan Rudi sebagai Kepala SKK Migas karena dia dinilai menguasai bidang migas dan pernah menjadi deputi operasional Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). Didapuk sebagai Kepala SKK Migas pada 15 Januari 2013 lalu, masa jabatan pria berusia 51 tahun itu akan genap mencapai 7 bulan pada Kamis 15 Agustus besok. Namun sayang, dia harus berurusan dengan Lembaga antikorupsi karena terlibat kasus dugaan suap jelang usia jabatannya mencapai 7 bulan tersebut.(Din)


INVESTIGASI

EDISI 82

4

HABISLAH IMAN TERBITLAH KORUPTOR Oleh : Abunibal al-Atsary Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi bahkan rakyat jelata yang tinggal dipelosok desa pun mengenal korupsi. Gerakan anti korupsi digelar disetiap tempat, gerakan pemberatasan KKN digulirkan, dan jihad melawan kriminal birokrasi ditegakkan dengan harapan perilaku insan birokrasi juga sistem pemerintahan berubah menjadi lebih baik. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkeinginan Negara tercintanya bebas dari penyakit korupsi serta sistem birokrasi yang ruwet, sehingga tercipta sistem sosial, ekonomi, politik yang adil, bermoral, dan agamis. Namun harapan indah itu kini seakan hanya ada dalam angan-angan, bahkan mungkin sebuah mimpi karena betapa banyak usaha yang telah dilakukan namun penyakit ini seakan sudah mengakar kuat sehingga tidak bergeming. Bahkan berbagai bencana yang mendera negeri kita belum juga mampu merubah perilaku para koruptor dan para birokrat. Berbagai kejahatan berlindung di bawah payung hukum positif tanpa diketahui masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum yang terlibat didalamnya. Apabila ada yang terbongkar hanya kasuskasus tertentu, terkadang itupun tidak ada tindak lanjutnya hingga masyarakat pun lupa, lalu kasus dianggap selesai. Ajaran agama, nilai dan moral, seolah tidak lagi mempan membendung kejahatan korupsi, menghindarkan umat manusia dari kecenderungan berkhianat, menyimpang dan berdusta. Nasihat agama sepertinya tak berbekas, para tokoh agama kehilangan wibawa, moral dan ritual ibadah mandul tidak memberi pengaruh pada perilaku keseharian individu. Seharusnya setiap ibadah mampu merubah perilaku lebih bagus dan mental lebih baik. Beribu-ribu umat Islam baik pegawai negeri maupun karyawan swasta menunaikan shalat, bahkan hampir seluruh masjid perkantoran dan perindustrian tiap waktu shalat tidak pernah sepi dari jamaah, acara kerohanian yang berupa kajian agama, dzikir berjamaah, istighasah, renungan dan mabit mereka lakukan, namun catatan kejahatan agama, moral dan kemanusiaan tidak berkurang. Aksi kriminalisasi sosial dan agama makin marak, bahkan korupsi, suap, sogok, pungli dan money politic, termasuk penyeludupan, illegal logging (pembalakan liar), illegal fishing (pencurian ikan) dan illegal mining (penambangan liar) makin subur. Kenapa korupsi dan budaya suap menjadi tradisi yang susah diberantas? Sebab utamanya adalah keimanan yang lemah, kesempatan terbuka lebar, lingkungan yang mendukung dan sanksi hukum yang tidak tegas terhadap pelaku korupsi, bahkan sebagian pelakunya ada yang tidak tersentuh hukum sama sekali. Mental korupsi melekat pada diri sebagian anak bangsa, limbah suap mencemari setiap lorong kehidupan, budaya KKN menghiasi hampir seluruh lapisan masyarakat baik kelas bawah, menengah, maupun atas. Tidak bisa dipungkiri, para koruptor yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta adalah manusia biasa, kadang imannya menguat, kadang melemah. Ketika iman sedang menguat, keinginan untuk berbuat baik juga menguat, namun ketika iman melemah, kecenderungan berbuat jahatpun menguat termasuk korupsi dan maksiat lainnya. Ada beberapa faktor yang secara signifikan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi dan menistakan harga diri dengan menerima suap dan uang pelicin dalam menjalankan tugas dan amanah pekerjaannya, diantaranya : Lemahnya semangat keagamaan dan menurunnya indikasi keimanan. Mengikuti keinginan syahwat dan menuruti kelezatan dunia yang semu yang tak pernah kenal batas. Pembelaan dan nepotisme terhadap keluarga secara berlebihan sehingga mematikan sikap obyektif, rasa keadilan, perilaku amanah dan profisionalime. Memilih teman-teman buruk, pembisik-pembisik jahat, partnerpartner culas dan kroni-kroni yang korup sehingga peluang korupsi terbuka lebar.

Menempatkan para pejabat atau petugas yang kurang ikhlas dalam pengabdian dan kurang bertanggung jawab dalam mengemban tugas sehingga mereka banyak melakukan aji mumpung, yaitu mumpung jadi pejabat. Terpengaruh dengan gaya hidup yang glamor dan serba hedonis, terpengaruh dengan pemikiran dan prinsipprinsip hidup yang meyimpang dan matrialistis. Terpedaya dengan kehebatan materi dan kenikmatan harta sesaat sehingga silau dengan fatamorgama dunia, bahkan muncul anggapan bahwa harta benda adalah segala-galanya. Diktator dalam mengendalikan kepemimpinan membuat para pemimpin dan pejabat gampang korupsi. Intervensi pihak asing senantiasa mengatur kebijakan politik dan ekonomi suatu negara akan membuat para pengelola negara gampang terjebur dalam tindak korupsi. Barangsiapa yang ingin memerangi korupsi hendaknya menganalisa sebab-sebab diatas secara cermat, mencari solusi serta penangkalnya secara bijaksana dan penuh dengan ketegasan dalam memberi sanksi. Namun sehebat apapun aturan hukum yang ingin diterapkan, maka Islam merupakan solusi utama untuk menghilangkan tradisi korupsi karena dengan keimanan kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala secara benar. Mengakarnya budaya korupsi, suap, sogok, money politics, pungli dan kelompok turunannya ditubuh birokrasi setiap lembaga, baik negeri maupun swasta merupakan fakta dan tantangan paling fenomenal bagi agama-agama samawi, terutama agama Islam, yang secara tegas mengutuknya. Sebagaimana Rasulullah mengutuk orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dalam bahasa agama Islam, korupsi, suap, sogok, uang pelicin, money politics, pungli dan kelompok turunannya digolongkan sebagai risywah, yakni tindakan atau perbuatan seseorang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mempengaruhi keputusan pihak penerima agar keputusannya menguntungkan pihak pemberi meski dengan melawan hukum. Bermodal kesadaran di atas, seharusnya kita mampu keluar dari kebiasaan buruk risywah, mengubur tradisi korupsi sedalamdalamnya. Risywah membuat orang lain kehilangan hak, negara kehabisan devisa, masa depan rakyat terancam dan hidup menderita. Risywah yang dilakukan oleh perorangan itu pada akhirnya membawa kerusakan yang konkret secara kolektif dan menyeluruh. Moral bangsa rusak secara sistematis, kredibilitas negara rusak, nama harum bangsa ternodai, karakter anak bangsa tercemar dan kita kehilangan pegangan dalam menentukan masa depan anak cucu. Budaya suap-menyuap, korupsi, kolusi yang mendarah-daging di Indonesia semakin menyulitkan bahkan menggagalkan upaya kita untuk menempuh jalur bisnis juga birokrasi yang lurus dan bersih. Tampaknya, semua urusan bisa berjalan lancar asalkan ada “saling pengertian”, bahkan, semua menjadi “bisa diatur” sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu. Ini sudah menggurita dan berdampak buruk bagi individu, masyarakat dan negara. Pelaksanaan tender proyek dibeberapa instansi seperti proyek pengadaan barang dan jasa, pembangunan, dan lain sebagainya, sungguh tak lagi berjalan secara profesional. Nilai kontrak dalam pengadaan barang dan jasa sering kali di-mark up atau digelembungkan sebelum dilaksanakan. Sudah menjadi rahasia umum siapapun yang bisa lolos me-mark up anggaran akan mendapat imbalan, padahal mereka sudah digaji. Bagaimana uang semacam itu dapat mengalir kepada mereka padahal tidak ada perinciannya dalam anggaran? Tentu karena ada penyimpangan. Ada seseorang yang pernah terjebur dalam urusan semacam itu mengatakan bahwa ia menawarkan kepada suatu instansi, harga satu rim kertas HVS Rp 26.000, ia sudah mendapatkan laba untuk perhitungan itu. Di luar dugaan, pihak instansi memberikan harga lebih mahal Rp 28.000, lebih mengagetkannya lagi mereka meminta agar kwitansi tagihannya ditulis dengan harga Rp 45.000. Alasannya macam-macam, karena orang yang menawarkan ini mengetahui hukum me-mark up anggaran dan sanksinya di dunia

maupun di akhirat, dia menolak tawaran itu, artinya dia rela melepas keuntungan sekitar Rp.10 juta per bulan. Bagaimana dengan proyek bernilai milyaran? Saat mark up dilakukan, upeti dijalankan, sehingga pekerjaan dan hasilnya pun tidak profesional seperti yang diharapkan. Sering kali ada istilah “saling pengertian” dengan mengorbankan kualitas komponen dan spesifikasi pekerjaan akan lolos saat pemeriksaan. Karena si pemeriksa sudah dibutakan dengan tebalnya amplop, maka jangan heran jika jembatan baru dibangun jebol, jalan umum baru diperbaiki sudah rusak, gedung baru dibangun jadi hancur. Jelas, suap dan semacamnya hanya akan merugikan negara dan masyarakat. Rakyat kecil yang tidak tahu-menahu akan terus hidup sengsara. Kekayaan negara yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan mereka menjadi salah alokasi bahkan hanya untuk memperkaya pribadi. Akibat selanjutnya, kepercayaan masyarakat kepada para pengelola pemerintah memudar. Akhirnya, kecemburuan kepada orang kaya dan para pengelola negara tak terbendung, kebencian rakyat kepada mereka memuncak sehingga mereka sangat mudah terprovokasi dan terbawa arus anarkis. Bagi dunia bisnis atau usaha swasta, semua yang tidak dijalankan secara profesional akan menurunkan daya saing. Kalau kebesaran dan kemajuan bisnis hanya bergantung kepada kedekatan dengan pejabat, kerabat, atau dukungan aparat, bukan dilandasi profesionalisme, akan mudah goyah dan tak akan mampu berkompetisi dalam persaingan sehat. Bila para pengusaha dan aparat negara sudah kongkalikong, timbullah penyelewengan, penyelundupan, penggelapan dan seterusnya. Bila nepotisme dan suap menjadi azas dalam dunia kerja, maka pegawai yang diterima tidak lagi profesional dan transparan, tidak lagi berdasarkan kualifikasi yang benar. Sehingga terjadilah ketidakadilan. Orang-orang yang memenuhi syarat terzalimi; Orang yang seharusnya pantas memegang amanah pekerjaan dan jabatan, tersingkirkan. Korupsi merupakan bentuk kezhaliman yang sangat licik. Koruptor adalah musuh dalam selimut. Ia senantiasa membokong orang atau pihak yang memberinya amanah. Saat ia disuruh mengamankan asset, ia justru menggelapkannya. Saat ia diberi amanah, ia mengambilnya dengan sekehendak hawa nafsu, tak peduli apakah amanah itu milik negara, perusahaan ataupun majikan. Padahal dalam muamalah, setelah Allâh Subhanahu wa Ta’ala, pihak yang dikhianatinya itu adalah yang selama ini berjasa, menggajinya dan menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya. Melihat kenyataan itu, koruptor layak kita masukkan dalam kategori musuh yang haru diperangi, melawan orang-orang munafik dan zalim. Koruptor, baik yang beroperasi di perusahaan atau instansi pemerintah, di depan atasan, bawahan, atau masyarakat selalu menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya. Visi dan misi besarnya selalu dikatakan demi kemajuan kantor, perusahaan, instansi, bahkan bangsa dan negara. Bahkan, saat sang koruptor memiliki jabatan di pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif, ia tak segan-segan mengobral janji, bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kemakmuran rakyat, membela kaum miskin dan rakyat jelata. Ia selalu berusaha menampilkan dirinya sebagai pendekar pembela kebenaran dan pejuang keadilan. Namun, lihatlah berbagai kasus korupsi yang terungkap belakangan ini, semuanya tampak jelas, seperti benderangnya matahari disiang bolong. Apa yang dilakukannya berbeda jauh dengan kata-kata manis yang keluar dari bibirnya. Maka, koruptor sungguhlah orang-orang munafik, yang senang berkata dusta, saat berjanji ia ingkar, saat dipercaya ia khianat. Sementara itu, negara kita juga belum menemukan formula hukum yang bisa memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus menciptakan sistem yang bisa meminimalisir tindak korupsi. Hukuman mati masih diberlakukan dan belum akan dihapus di negara kita. Namun, berbeda dengan Vietnam dan China, hukuman mati di Indonesia tidak menyentuh pelaku korupsi. Kita sebagai rakyat tentu hanya bisa mengharapkan adanya sanksi yang setimpal beratnya dengan bobot kejahatan mereka, sembari memulai membangun usaha yang sungguh-sungguh, paling tidak menjauhkan diri kita dan orang-orang tercinta kita dari praktik korupsi. Rintangan hidup dan sanksi rohani maupun fisik yang diperoleh para koruptor dan pencuri harta negara setelah mati akan lebih pedih juga sangat berat karena tidak ada pengadilan yang lebih adil dan jujur daripada pengadilan akhirat. Perbuatan korupsi ini menimbulkan dampak negatif sangat banyak dan dampaknya meluas, bahkan bisa lebih parah daripada terorisme. Karena korupsi menghancurkan ekonomi negara, menghilangkan kepercayaan investor, melumatkan hak-hak rakyat, membuat masyarakat menderita secara dzahir maupun batin, mematikan sikap amanah dan kejujuran, membunuh karakter bangsa, merusak moral dan peradaban bangsa, juga mengancam masa depan generasi bangsa.


LINTAS JAWA

SMPN 2 Wates

Fenomena Sekolah Di Daerah Perbatasan Dan Terpencil Blitar – Media BIN- Sebutan Guru sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa untuk saat ini patut direnungkan.Betapa tidak dtengah serba situasi keterbatasan, sekolah ini patut mendapat apresiasi, adalah SMPN 2 Wates - Kabupaten Blitar yang letaknya sejauh 45 Km dari pusat pemerintahan benarbenar penuh dengan perjuangan dari para pendidiknya dan peran Komite Sekolah. Sekolah yang berdiri dan beroperasi sejak 1997/98 ini salah satunya berjuang dalam pengadaaan alat transportasi yakni mobil angkutan sekolah yang berjumlah 4 buah, Diatara 3 buah dengan sistem sewa dan satu diantaranya didapat dari hasil urunan dari para pendidiknya dengan cara pemotongan dana Tunjangan Profesional Pendidik/TPP sesuai dengan golongannya,untuk digunakan sebagai sarana antar jemput siswa pulan pergi sekolah dan dan dri pembayaran ongkos angkutnya disubsidi oleh para pendidiknya guna kelancaran proses belajar para siswa siswa yang mayoritas dari keluarga miskin. Satu hal yang patut diberikan aporesiasi adalah kerja keras dan perjuangan para pendidiknya untuk memajukan sekolahnya yang justru lebih dekat dengan wilayah Malang ini, dan perlu digaris bawahi adalah kekompakan dan keikhlasan para pendidik dalam melaksanakan tugas untuk

memajukan anak bangsa dengan dukungan penuh Dewan Guru.Dari kunjungan Wartawan media ini, mendapat penjelasan dari Kepala Sekolah bahwa angkutan dioperasikan ini sudah tidak memiliki surat ini alias mati tetapi dioperasikan setiap hari.Ini merupakan fenomena sekolah yang ada daerah perbatasan dan terpencil pula dan masih memiliki semangat juang untuk mencerdaskan anak bangsa,Dari perbincangan dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Wates,Gunawan Wibisono, MPd beliau berharap semoga akan mendapat perhatian dari semua pihak terutama Dinas terkait,dan ini membutuhkan peran Stakeholders ya n g t i n g g i , p u n g k a s n ya . ( c h d / i c h )

Salah satu armada jemputan sekolah

EDISI 82

Geger Penemuan Kerangka Mayat di Kebun Tebu Pati, Dukuhseti – BIN : Masyarakat Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati kembali dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di kebun tebu, selasa (20/8/2013). Setelah beberapa hari yang lalu masyarakat Desa Karanglegi Kecamatan Trangkil juga menemukan kerangka manusia. Kali ini penemuan kerangka manusia yang diperkirakan sudah meninggal lebih dari satu bulan.

5

Kerangka manusia tersebut ditemukan sekitar pukul 8 pagi, oleh buruh tebang disalah satu kebun tebu milik warga setempat. Penemuan kerangka itu bersamaan dengan ditebangnya tebu dilokasi tersebut. Saat akan menebang tebu, salah seorang buruh tebang tebu bernama Jumadi warga Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti, melihat ada tulang belulang berserakan. Setelah diamati, tulang belulang itu kerangka manusia.

"Pada saat saya sedang menebang, saya mendapati adanya kepala. Posisinya itu kepala badan dan kaki, tapi susunannya sudah rusak," jelasnya. Jumadi menambahkan, tidak ada pakaian yang ditemukan disekitar kerangka manusia. Ada beberapa tulang lainnya yang ditemukan terpisah sejauh 3 meter dari kumpulan kerangka. Kepala Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Muhlisin membenarkan adanya penemuan kerangka manusia diwilayahnya. Kemungkinan kerangka manusia yang ditemukan di kebun tebu yang tengah dipanen itu warganya yang beberapa bulan lalu menghilang. "Ya itu ada tebu ditebang, terus disitu ditemukan kerangka manusia yang diperkirakan telah enam bulan dilokasi tersebut. Kebetulan seorang warga Alasdowo berumur 70 tahun hilang sejak 4 bulan lalu. Kemungkinan ini warga kami yang hilang, karena ini sudah ada keluarganya yang menyakini itu anggota keluarganya, berdasarkan ciri-ciri gigi ditengkorak itu ompong dua,� katanya. Dari keterangan yang dihimpun PAS Pati ditempat kejadian, menduga kerangka yang ditemukan adalah kerangka Muyi berusia 65 tahun, berdasarkan keterangan keluarganya yang mengatakan bahwa Muyi menghilang sejak 4 bulan lalu. (Indro BIN)

BIN-Jatim.Jajaran Satreskoba Polres Lumajang mengamankan penjual minuman keras (miras), Khairul Anam (30), warga jalan Tambakboyo RT 26 RW 11 Desa/Kecamatan Klakah. Terduga penjual miras jenis Arak Jowo itu diketahui berkat laporan dari masyarakat.Ketika dilakukan pengeledahkan oleh petugas di rumahnya, didapati 6 botol arak ukuran 1,5 liter dan sebotol berukuran 1,5 liter berisi 1/4 miras yang disembunyikan di bagian dapur dengan diwadahi kerdus. "Jadi kami langsung

lakukan pengrebekan dengan nyamar jadi pembeli," kata Kasat Narkoba, AKP Amin Sujandono pada wartawan, Selasa (20/8/2013). Lanjut dia, terduga penjual miras langsung diamankan ke Mapolres Lumajang untuk dimintai keterangan. Pasokan Arak Jowo dikirim melalui Bus dan Truk jurusan Lumajang-Solo. "Dia mengaku memesan dan kerap mendapat kiriman," paparnya. Penjual Miras Arak Jowo dikenai tindak pidana ringan dan wajib lapor sebelum sidang di Pengadilan Negeri Lumajang.(Ich)

Polres Lumajang Gerebeg Penjual Arak Jowo

Amuk Massa di Stasiun KA Cicalengka Dinilai Tak Beralasan

Cicalengka –BIN, entah mengapa penumpang merasa menjadi bomerang dengan adanya Stasiun Kereta Api Cicalengka, Kabupaten Bandung, dirusak massa penumpang KRD Ekonomi Cicalengka-Padalarang, Senin pagi, 19 Agustus 2013. Mereka marah karena tak terangkut kereta. Sedikitnya lima orang saksi diperiksa intensif di Polsek Cicalengka. Pantauan di lokasi, sedikitnya 40 kaca jendela dan pintu Stasiun Cicalengka hancur berantakan. Pecahan kaca dan batu berserakan di sekitar titik perusakan. Sekitar 10 kaca jendela ruang tunggu, tiga kaca pembatas ruang loket, kaca dan jendela ruang kepala stasiun, 10 kaca jendela dan pintu ruang pengatur perjalanan kereta rusak. Sejumlah polisi berseragam satuan pengamanan

objek vital, brigade mobil, dan tentara tampak berjaga membantu pengamanan oleh polisi khusus kereta. Barisan kursi di ruang tunggu tampak dipenuhi calon penumpang laki-perempuan, tua-muda. Kepala Polsek Cicalengka Ajun Komisaris Kusnadi mengatakan, peristiwa terjadi pada pukul 05.15 atau jadwal pemberangkatan KRD Cicalengka-Padalarang. Saat itu sekitar 1.000 calon penumpang menunggui kereta yang antara lain melintasi stasiun di daerah Kota Bandung dan Cimahi. "Namun, penumpang yang boleh naik hanya 500 pemilik tiket sesuai kapasitas tempat duduk, " katanya, Senin, 19 Agustus 2013. "Massa yang tak kebagian tiket dan tidak boleh naik kereta itu yang marah dan merusak stasiun. "Polisi masih memeriksa lima orang saksi. Di ruang pemeriksaan Unit Reserse Kriminal Cicalengka tampak seorang pria berkaos merah tengah diperiksa. Pria dengan rambut dan kumis uban ini t amp a k di i n t e r og a s i lima penyidik reserse berkemeja putih dan berseragam polisi. Beberapa warga setempat mengatakan pengguna kereta arah ke Bandung ini mencapai ribuan setiap hari. Mereka mayoritas adalah orang-orang yang hendak bekerja, berdagang, dan cari penghidupan ekonomi lainnya di Bandung.

Pembatasan penumpang itu sejatinya diberlakukan sejak musim mudik dan balik Lebaran lalu. "Mungkin waktu itu mereka shaum (puasa) atau masih Lebaran jadi menahan diri. Stasiun juga dijaga beberapa polisi Brimob dari Jakarta. Baru pertama tadi itu di stasiun ini rusuh,"kata dia. Kerusuhan berakhir saat kereta Cicalengka-Padalarang berangkat. Keributan tadi berlangsung sekitar setengah jam. Sebagian massa ada yang naik ke kereta karena digratiskan. "Sebagian lagi enggak jadi naik kereta, mungkin kembali ke rumah atau naik angkutan umum," kata saksi mata berusia sekiar 30 tahun itu. Kepala Stasiun Cicalengka, Hartoyo mengatakan, aturan pembatasan tersebut bukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak stasiun. Selain itu, pembatasan jumlah penumpang memang harus dilakukan demi keselamatan mereka."Sebelum lebaran kita juga sempat mengadakan pembatasan sebanyak 600 penumpang. Karena sudah ada aturannya dari PT KAI. Hari ini penumpangnya dikurangi lagi jadi 500. Sedangkan hari ini penumpang memang banyak. Jadi terjadi kericuhan," ujarnya.Akibat kericuhan yang terjadi, kaca di seluruh stasiun rusak. Selain itu satu unit komputer juga dirusak massa. Operasional pun sempat terhenti selama 30 menit akibat kejadian tersebut. Hingga siang ini petugas kepolisian dari Polres Bandung masih melakukan penjagaan di stasiun. (deden /Iwan mugiawan )


BANGKA BELITUNG

EDISI 82

PROYEK PEMELIHARAAN JALAN

6

TERINDIKASI KORUPSI MILIARAN RUPIAH Proyek pemeliharaan jalan yang berlokasi di Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, menggunakan anggaran dari DAK dan APBD sebesar Rp 4,2 Milyar. Jalam sepanjang 4 km meliputi ruas jalan Zainudin Aba, jalan Merdeka dan jalan Sabar, dikerjakan oleh PT. Baliton Cakra Perdana pemilik perusahaan Yusnandar, nama yang tidak asing lagi merupakan kontraktor abadi proyek jalan di Kabupaten Belitung dan memiliki beberapa perusahaan. Kakak dari Yusnandar, Thomas Japri bendahara DPD Golkar tingkat I, memiliki perusahaan PT. Bangka Cakra Karya yang saat ini sedang mengerjakan proyek jalan di Renggiang Belitung Timur. PT. Baliton Cakra Perdana jika tidak menggunakan cara kolusi dan nepotisme, sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memenangkan tender proyek jalan karena peralatan yang dimiliki sudah tua dan terbatas. Terbukti dari hasil pekerjaannya saat ini jalan bergelombang dan cacat karena disaat finishing pengaspalan, alat pneumatic roller yang dipakai tidak layak sehingga aspalnya melekat pada ban menjadikan aspal terkelupas.

Hasil pantauan Tim BIN, banyak masyarakat mengeluh dengan kualitas jalan baru, pengaspalan terkesan asal jadi, lapisan aspal tipis, bergelombang, licin, seperti disemen. Kemungkinan di tempat pencampuran material atau Aspalt Mixinng Plant (AMP), campuran abu batu yang seharusnya diimpor dari luar negeri diganti dengan pasir halus, sehingga apabila dibor akan mengeluarkan warna putih, jika campuran abu batu sesuai, kalau dibor akan mengeluarkan warna ke abu-abuan. Tim BIN menemukan dan memotret hasil pengeboran berwarna putih.

TRIK DAN CIRI KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN JALAN Ada banyak cara supaya keuntungan bisa semaksimal mungkin dalam pembangunan proyek jalan sehingga kontraktor bisa tambah kaya biarpun jalan jadi cepat rusak, yang penting nggak ketahuan KPK alias AMAN.

Indikasi korupsi juga terlihat dari cara penempatan papan proyek yang disembunyikan dibawah pohon pisang dan rerumputan. Kalau tidak ada kecurangan, kenapa tidak diletakan di perempatan jalan yang hanya berjarak sekitar 35 meter dari lokasi papan proyek saat ini, supaya dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

Cara penulisan biayapun tidak masuk akal, Rp 4.271.863 (dalan hitungan jutaan) sehingga kalau sepintas kita lihat biaya hanya sedikit, padahal jumlahnya Rp 4.271.863.000 (dalam hitungan miliar). Dilihat dari fisik proyek, lapisan aspal yang tipis dengan biaya Rp 4.271.863.000 dibagi 4 Km memakan biaya sebesar Rp 1.067.965.750 dalam setiap 1 km, tentu sangat tidak masuk akal. Kejadian ini sudah berlangsung lama dan berulang kali, Berita Investigasi Nasional menghimbau kepada seluruh masyarakat Belitung untuk bersatu menghentikan praktek korupsi seperti ini, karena uang yang dipakai untuk membangun adalah hasil dari pembayaran pajak rakyat.

Tidak perlu takut dengan siapapun dalam memberantas korupsi, bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara diatur oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme jo Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara Negara. Maksud peran serta masyarakat ini untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yang bersih diwajibkan dalam bentuk antara lain : mencari, memperoleh dan memberikan data atau informasi penyelenggara Negara, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara. Jadi masyarakat tidak beralasan untuk takut karena dilindungi oleh Undang-Undang dan Berita Investigasi Nasional siap menampung data dan informasi dari masyarakat.

Cara pertama adalah MENGAKALI VOLUME PEKERJAAN yaitu: 1. Mengurangi ketebalan konstruksi yang ada, misalnya tebal Aggregat Klas A yang seharusnya 12 cm cukup dipasang 8 cm saja sehingga bisa didapat PENGHEMATAN 35 % (UNTUNG BESAR). 2. Memanfaatkan material yang sudah ada misalnya pada pekerjaan pemeliharaan, Aggregat yang sudah ada langsung diuruk sekadarnya dengan aggregat tambahan (UNTUNG 50%). 3. Memasang patok STA tidak pada tempat yang seharusnya, misalnya jarak patok yang seharusnya 50 meter cukup dipasang 45 meter

4. Membuat Addendum Kontrak akal-akalan sehingga bisa menambah volume pekerjaan dan memperpanjang waktu pelaksanaan supaya tidak kena denda apabila terlambat. Cara kedua adalah MENGAKALI KUALITAS PEKERJAAN yaitu: 1. Mengubah komposisi campuran Aggregat Klas A dan Aggregat Klas B dengan menambah material yang lebih jelek yang berharga misalnya memperbanyak komposisi pasir sehingga porsi batu pecah berkurang. Akibatnya adalah berkurangnya nilai CBR dari yang seharusnya. (UNTUNG 30%) 2. Mengubah komposisi konstruksi Aspal, dengan cara mengurangi kadar aspal dan menambah

porsi pasir sehingga Berat Jenis Aspal menjadi lebih rendah. 3. Mengurangi porsi pemadatan sehingga mengakibatkan material yang dihampar kurang pemadatan. Sesudah melaksanakan cara diatas, tinggal satu TRIK lagi yaitu mengakali PEMERIKSAAN yaitu: 1. Dana Taktis Yang CUKUP untuk NYUAP. 2. Menyiapkan “Area� tertentu yang memenuhi syarat ketebalan dan kualitas yang sesuai, sehingga pada saat diperiksa memenuhi syarat 3. Menyiapkan Dokumentasi dan Administrasi Proyek yang memenuhi syarat. ( KPS/ Editor )


KEPRI & BATAM

Diduga Kepala Sekolah SLB Batam Menggunakan Ijazah Palsu

Batam – BIN : Diduga kuat Kepala Sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa) Batam, menggunakan ijazah palsu dari Universitas Sumatra. Hal ini terungkap lewat salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Batam. Masalah ini sebenarnya sudah sangat lama dan tidak sedikit para instansi yang mengtahui, namun entah mengapa seakan–akan hal tersebut terkesan dilindungi, seperti tidak mau diungkap. Bagaimana bisa jabatan tinggi didapat dengan ijazah palsu? Apakah orang yang bersangkutan memiliki kredibilitas yang layak sebagai seorang kepala sekolah? Salah satu narasumber yang enggan disebutkna namanya mengatakan, “kasus ini sudah cukup lama tapi tidak tahu sampai dimana kejelasanya”, ungkapnya. Selama ini tidak pernah ada penindakan terhadap Kepala Sekolah, lebih parahnya lagi Kepala Sekolah diduga menyelewengkan Dana Bos dan belum pernah

disalurkan pada siswa, serta dana keterampilan dari Direktorat SLB Jakarta pertahun sekitar Rp 1 Milyar pun tidak disampaikan pada siswa. Dana bantuan beasiswa dari Dinas Pendidikan Kepri sekitar 720x200 anak pertahun. Dasar masalah terletak pada asal Sertifikasi Kepala Sekolah atau Guru tersebut, selanjutnya dikaitkan dengan semua dana-dana yang diberikan baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh Tim BIN, saat menelusuri kebenaranya mencoba menemui beberapa dinas terkait, namun yang bersangkutan selalu tidak pernah ada di tempat hingga naiknya berita tersebut. Saat Tim mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Muslim Bidin melalui telepon selular, untuk menanyakan permasalahan ini, namun sayangnya nomor telepon tidak dapat di hubungi juga selalu tidak aktif. Pada tempat terpisah, tim mendapatkan tentangan dari salah satu oknum polisi yang berpangkat AKP. Oknum Polisi seharusnya melayani dengan baik sesuai dengan slogan Polri “Kami Siap Melayani Anda”, namun sebaliknya malah seakan–akan memberi komentar hal yang tak pantas sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut membuat Tim semakin tertantang untuk terus menelusuri perihal adanya dugaan kuat pemalsuan ijazah ini. Diharapkan dengan adanya dugaan tersebut, pemerintah batam segera menindaklanjuti kasus pemalsuan ijazah tersebut berdasarkan hukum yang tegas. Hal ini akan terus ditelusuri oleh pihak Tim BIN sampai dengan adanya penegakan hukum dengan sebenar–benarnya. (RED /WRC)

POTRET SURAM DISNAKER KOTA BATAM

Melindungi Perusahaan Yang Bermasalah

(Batam-BIN).Salah satu Perusahaan dibidang Garmen yang terletak di Nagoya terbilang hemat dan hebat, hal ini disebabkan tempat usaha yang berada dalam lokasi ruko yang dikatakan cukup padat dengan bangunan tinggi yang rata-rata 2 tingkat i n i b a n ya k d i t e m u k a n p e l a n g g a r a n ketenagakerjaan. Dalam ruko tersebut karyawan yang dipekerjakan kurang lebih 15 orang dan terdapat mesin jahit sebanyak kurang lebih 10 mesin tutur salah satu karyawan. Karyawan disana dipekerjakan dengan sistim harian, tanpa Jamsostek dan berobatpun harus bayar sendiri, kemudian kalau tidak masuk karyawan tidak di bayar, ditambah lagi tunjangan THR untuk Hari Raya para pekerja sama sekali tidak mendapatkannya. Pihak Disnaker dan Transmigrasi Kota Batam yang mengetahui masalah tersebut melakukan penyelidikan , tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya sama sekali. Saat tim Wartawan BIN akan menguak

masalah ini, Kadisnaker Kota Batam dan Kabid PPNS Disnaker dan transmigrasi Oyong, tidak dapat ditemui. Malah salah satu staf Oyong memberikan sebuah “gumpelan”, tetapi wartawan BIN menolak dan hanya ingin menemui Bapak Oyong untuk konfirmasi masalah Perusahaan Garmen yang berada di Nagoya tersebut. Semakin kuat dugaan bahwa Disnaker Kota Batam diduga melakukan Kong Kalikong dan terkesan melindungi terhadap perusahaan yang bermasalah, karena banyak sekali ditemui masalah kelayakan untuk bekerja yang tidak memenuhi standar begitu juga masalah pajak. Ini satu contoh tidak ada ketegasan dalam wewenang oknum berbaju Seragam dan Dinas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karyawan sudah jenuh untuk melaporkan permasalahan ini kepihak yang berwenang dan ditambah lagi banyak pekerja yang tidak mengerti apa yang akan dilakukan dalam proses keadilan karena buta tentang peraturan. Dimanakah tugas dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pengertian ke pada masyarakat tentang peraturan peradilan yang ada ??? karena semua selalu dimenangkan oleh pihak yang di untungkan/ pengusaha yang mempunyai uang . (A.rianto) Salah seorang pekerja Garmen yang terus berharap perbaikan nasib buruh segera terealisasi (red)

EDISI 82

7

Buntut Kasus Pengerusakan di Jl. Setia Budhi

Polda Dan Polres Belum menanggapi Laporan Secara Serius Pihak Korban Karimun. BIN. Dugaan kasus pengerusakan di Jl. Setia Budhi Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kabupaten Karimun (19-10-2012) belum ada hasil yang memuaskan pihak Korban. Korban yang bernama ATAN HUSEIN mengungkapkan kasus tersebut bermula dengan adanya sewa menyewa sebidang tanah miliknya kepada KORINA selama 10 tahun, tapi dalam kurun waktu 6 tahun KORINA tidak mau membayar sisanya yang kurang selama 4 tahun lagi. Dalam sewa menyewa kami telah membuat suatu komitmen di hadapan Notaris, tetapi dalam perjalanan waktu pihak penyewa lahan tersebut tidak mau lagi membayar. Ketika pihak penyewa tidak mau membayar , Atan Husen menyuruh mengosongkan lahan tersebut tetapi tidak di indahkan. Setelah itu Atan Husen menyuruh beberapa karyawannya untuk membuat pagar atau batas, tetapi yang terjadi malah pihak penyewa dan beberapa orang merusak pagar yang telah dibuat. Dalam pengerusakan tersebut Atan Husen melapor ke Polres Karimun, tetapi sampai saat ini belum di tanggapi secara serius dan akhirnya Atan Husen membuat laporan kepolisian (19-10-2012) ke Polda. Pada tanggal 26 November 2012 Atang Husen dan juga beberapa karyawannya yang mengetahui pengerusakan waktu itu dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan. Sampai berita ini diturunkan Tim Kepri media BIN masih berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kasus ini dengan mengkonfirmasi langsung dengan Kapolres Karimun AKBP DWI dikantornya, namun yang bersangkutan tidak dapat ditemui..( TIM KEPRI )

Tongkang Muat Alat Berat :

DIDUGA MANIPULASI MANIFEST KEPABEANAN DAN MERUGIKAN PENDAPATAN NEGARA

TIM Media BIN melakukan Investigasi suatu kegiatan di Pelabuhan yang di sinyalir diduga adanya suatu permainan manifest atau Pendapatan Negara di Mark Up. ketika TIM BIN melihat Tongkang yang bersandar bermuatan alat –alat berat di Pelabuhan Kabil Kec. Nongsa, yang antara lain alat berat forklif dan Crean. Tongkap yang besar bernama Cipta Nusantara dan di pandu Tap Boot. Salah satu karyawan yang ditemui tidak tahu milik siapa, karena kami hanya jasa manusia sedangkan alat milik perusahan. Ketika ditanya pemilik barang dan mau dibawa kemana menjawab tidak tau, silakan aja tanyakan bagian perhubungan dan Bea Cukai. Salah satu staf Bea Cukai Robet ,saya tidak tau pak karena saya masuk

dari tanggal 5 agustus, silakan tanyakan bagian yang piket sambil bergegas naik motor dan meninggalkan TIM Media BIN. Humas Bea Cukai Batam yang dikomfirmasi terkait barang siapa pemiliknya dan mau dibawa kemana, mengatakan kami tidak bisa mencari data tersebut kalaupun dicari pasti lama dan mengatakan salah menanyakan tentang barang milik siapa dan mau dibawa kemana seperti melebihi proses penyidikan. Kalau mau tanya yang ilegan aja, Pak saya punya data terkait Tongkang yang bermuatan Alat Berat baru kami bisa melakukan pengecekan singkatnya. TIM yang hendak menanyakan manifest sejumlah barang tersebut ditidak bisa dan terkendala. ( TIM KEPRI)

Keluarga Besar Media BERITA INVESTIGASI NASIONAL Mengucapkan Bela Sungkawa atas kecelakaan yang menimpa putera dari KORWIL BIN tim KEPRI


BATAM & KEPRI PLUS

PT. BANDAR ABADI LAPORKAN KARYAWANNYA KE POLSEK Batam-BIN. Mantan Karyawan PT. Bandar Abadi yang dilaporkan ke Polsek Batu Aji oleh pihak perusahaan yang bersangkutan. Pihak PT. Bandar Abadi melaporkan mantan karyawannya tersebut karena perbuatan tidak menyenangkan mantan karyawannya di kantor. Ternyata pihak perusahaan melaporkan kepihak ke polisian dalam dugaan pengerusakan, tetapi ternyata perusahaan mencabut kembali laporan dengan alasan atau syarat karyawan (berinisial S) tidak bekerja lagi di perusahaan. Sekarang (S) pun tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut tanpa uang jasa atau pesangon. Di sisi lain sistem kerja di PT. Bandar Abadi dulunya harian lepas dengan mengunakan man power atau sapkon. Disinilah sekarang demo karyawan meminta kepastian untuk permanen, supaya karyawan dapat melangsungkan hidup dalam waktu panjang. Az juga mengungkapkan ada karyawan yang dirumahkan selama empat bulan. Usman yang bekerja kurang lebih 7 tahun, dia dirumahkan karena ikut serikat pekerja. Dalam masalah Usman, pihak PT. BANDAR ABADI hanya bisa membayar 4 bulan, tetapi Usman tidak mau menerima tawaran tersebut dan memilih ingin tetap bekerja. Masih banyak masalah internal perusahaan dengan karyawan, namun banyak yang tidak terungkap. Sekarang pihak PT. Bandar Abadi malah melaporkan satu karyawan lagi ke Polresta Barelang yang berinisial Az dengan dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Menurut pengakuan Az, dia pernah dipanggil dan sampai sekarang belum ada kabar lagi. Az mengatakan, benar bahwa kemarin dia

"Masih banyak masalah internal perusahaan dengan karyawan, namun banyak yang tidak terungkap"

dipanggil ke Polresta tanggal 23 Juli 2013, tapi sampai di Polres penyidiknya sakit. Sebenarnya dalang dibalik semua kasus yang menimpa karyawan adalah Ibu Marselina, diduga bahwa dia tidak senang dengan adanya serikat pekerja. Karyawan mengharapkan Pimpinan Perusahaan, Ambran, mengeluarkan Ibu Marselina karena dianggap penghalang karyawan. Pimpinan Perusahaan PT. Bandar Abadi, Ambran saat dikonfirmasi mengenai pelaporan karyawan ke polisi dan intimidasi tentang serikat pekerja, dia tidak dapat menjawab. Saat menemui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Batam, beliau tidak ada di tempat. Salah satu staf mengatakan, mengapa karyawan tidak melaporkan kepada kami. Kanit Reskrim Polsek Batu Aji Iptu Andi.S mengatakan kasus PT. Bandar Abadi telah selesai. Ketika hendak ditanya TIM BIN sampai dimana kasus selesai, Kanit Reskrim Iptu Andi.S bergegas pergi menaiki mobil. Kasat Reskrim Poltabes Barelang Kompol Ponco Indriyo tidak dapat di temui, melalui ajudan penerima tamu kantor mengatakan bahwa beliau tidak ada, lalu Tim BIN diarahkan langsung ke bagian penyidik. Saat mencoba dihubungi melalui telepon seluler tidak diangkat, begitupun sms tidak dibalas. ( A.rianto)

EDISI 82

PULANG KAMPUNG, RUMAH KOST DI BOBOL PENCURI Batam. BIN. Perumahan Cikitsu Blok C5 No.1 Lantai 2 dibobol maling (1208-13). Iskandar anak kost yang baru pulang dari kampung halaman Bangko Jambi sekitar jam 02.00 WIB siang kaget melihat isi kamarnya berantakan. Iskandar menggungkapkan sebelum pulang kampung kemarin Iskandar pamit ke pemilik kost, pemilik kost mengatakan aman selama ini karena tidak pernah ada kejadian. Setelah itu Iskandar tidak merasa curiga, karena baru satu bulan lebih korban tinggal di perumahan ini. Melihat kamarnya berantakan korban langsung laporkan ke Polsek Batam Kota sebelum memasuki kamar, sekitar jam 03.30 WIB pihak kepolisian datang untuk mengecek sambil mengambil gambar dan menanyai beberapa orang disekitar kamar Iskandar. Barang yang hilang TV LCD 32 Inci merek Samsung senilai 3,2 juta, terangnya kepada Media BIN. Kapolsek Batam Kota Kompol Zein dikomfirmasi (14-18-2013), membenarkan adanya laporan tentang kamar kost yang dibobol maling di perumahan Cikitsu Blok C5 No.1, sampai sekarang kami masih lidik kasus tersebut. (A.rianto)

8

Seorang Anak Tim Wartawan BIN

Ditabrak Sepeda Motor Yang Pengemudinya di duga Mabuk Batam.BIN. Musibah telah di alami oleh salah satu wartawan Media BIN Bapak A. Rianto, Puteranya Ariel (7) mengalami kecelakaan tertabrak sepeda motor. Peristiwa ini terjadi pada jam 01.00 WIB. Saat korban bersama ibunya pergi kesimpang Hotel Panorama Regensi jodoh yang bermaksud hendak membeli nasi untuk buka puasa, tiba-tiba korban lari kejalan yang memang pada waktu itu jalan kelihatan lenggang , namun tanpa diketahui sebuah sepeda motor melaju dengan kencang yang diduga pengendaranya dalam keadaan mabuk, akhirnya kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan dan badan motor menimpa kaki korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Budi Kemulian untuk mendapatkan pertolongan pertama, kaki korban bagian tulang depan dan tulang belakang patah, mengingat biaya yang cukup mahal akhirnya korban dibawa ke tempat paranormal patah Tulang pak D yang ada di Nongsa. Dan hingga berita ini di turunkan Korban masih dalam perawatan.(A.R)

KAPOLDA MONITOR POS PENGAMANAN ARUS MUDIK LEBARAN Batam. BIN. Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat memonitor Pos Pengamanan Arus Mudik Lebaran (5-8-13). Personil Polda Kepri melaksanakan Apel dalam rangka pengamanan Arus Mudik Lebaran Tahun 2013. Kapolda Kepri dan pejabat utama melakukan pengecekan Pos Pengamanan yang dilakukan pemantauan secara seksama. Dalam kunjungan Kapolda dan Pejabat Utama di pantau mulai Pos Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Sekupang dan Pusat Perbelanjaan Nagoya Hill. Pada saat pengecekan Pos Pengamanan, Kapolda menyampaikan beberapa penekanan kepada pimpinan Posko yaitu antara lain : 1. L a k u k a n d e t e k s i d a n p e r i n g a t a n d i n i s e c a r a cepat, tepat dan akurat terhadap berbagai

potensi kerawanan yang dapat berkembang . 2. Lakukan kegiatan Pencegahan dengan kegiatan patrol. 3. Lakukan penggelaran kekuatan dengan tepat dan buat pagar betis petugas pada setiap titik-titik rawan kemacetan. 4. Bertindaklah secara tegas dan etis dan humanis terhadap setiap pelanggaran yang menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalulintas serta pelanggaran hukum lainnya. 5. Lakukan terobosan kreatif guna mewujudkan aman , nyaman dan kondusif selama pelaksanaan operasi 6. L a k u k a n k o o r d i n a s i ya n g b a i k d e n g a n T N I , Dishub dan Instansi terkait dan komponen m a s ya r a k a t , s e h i n g g a t e r w u j u d n ya s e n e r g i . Kapolda Kepri sambil memeriksa alat perlengkapan di setiap Pos-pos Keamana Operasi Ketupat 2013.( HUM)

KAPOLDA BUKA PUASA BERSAMA Gubenur Kepri memberikan kendaraan pinjam pakai Roda dua sebanyak 30 Unit

Batam. BIN. Kapolda Kepri melakukan acara buka bersama di Markas Polisi Daerah (30-7-2013). Dalam acara tersebut diadakan dalam peringatan Malam Nuzullul Qur’an yang dihahiri oleh Pejabat Utama Polda Kepri, Para Kasatwil Jajaran Polda Kepri, Gubenur Kepri H.M. Sani dan Wakil Gubenur Kepri H.M. Soeryo Respationo, Ketua DPRD Kepri Nur Syapfriadi dan seluruh personil Polda Kepri dan penceramah Ustadz Windu Wijaya serta para undangan. Dalam sambutan kata sambutan Kapolda , mengucapkan Puji Syukur kehadiratan Allah Swt karena atas Ridho dan Rahmatnya kita semua dapat hadir dalam memperingati Malam Nuzullul Qur’an tahun 1434 H/ 2013 M. Kapolda mengakat Tema “ Ibadah Ramadhan , Nuzullul Qur’an dan Idul Fitri menanamkan sikap jujur, disiplin , dan peduli bagi anggota dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan Kamtibmas”. Khususnya bagi anggota Polri, Kapolda menyampaikan bahwa AL-Quran merupakan petunjuk bagi mereka yang bertaqwa dan beriman kepada Allah.Swt , yang

mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian hartanya untuk bisa berbagi kepada Farkir miskin. Dalam hal kita akan melaksanakan operasi melaksanakan operasi ketupat Seligi Tahun 2013 , dimana Polda Kepri mengerahkan 2. 573 Personil dengan 23 Pos Pengamanan dan 21 Pos Pelayanan Masyarakat yang terbesar di seluruh wilayah Hukum Polda Kepri. Operasi ini untuk memberikan perlindungan, Pelayanan, dan Pengayoman terhadap masyarakat yang akan

melaksanakan mudik lebaran. Kepada seluruh personil yang terlibat maupun tidak terlibat mengharapka keiklasnya untuk melaksanakan tugas ini dengah penuh tanggung jawab. Sebelum mengakhiri sambutan Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang .S mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukunga Bapak Gubenur Kepri H.M. Sani dan Bapak Wakil Gubenur H.M. Soeryo Respationo dan Ketua DPRD Bapk Nur Syafriadi dan undangan lainnya dapat hadir di Mapolda ini. Dalam acara buka puasa bersama , Bapak Gubenur Kepri memberikan kendaraan pinjam pakai R2 sebanyak 30 Unit kepada Polda Kepri guna mendukung kelancaran tugas anggota Polda Kepri. Dan di akhiri acara Buka Bersama dan Sholat Taraweh. ( HUM/KEPRI)


SULAWESI

Dinkes Sulbar Potong 10 Persen Penggunaan APBD Jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat ditengarai telah memberlakukan kebijakan wajib pemotongan 10 persen setiap penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).Kepala Dinkes Sulbar, dr.Achmad Azis mengaku terkejut dengan munculnya isu pemotongan setiap kegiatan yang didanai melalui APBD sejak tahun anggaran 2010 hingga sekarang ini. “Isu itu sangat merugikan kami karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Bila ada dugaan terjadi pemotongan 10 persen setiap kegiatan, maka hal ini bisa dikonfirmasi langsung ke bendahara Dinkes selaku pihak yang paling mengetahui kondisi dalam hal penggunaan dan pengelolaan keuangan,” saran Achmad Azis. Yang jelas, ketika berbicara menyangkut keuangan maka hal itu perlu dipertanyakan langsung ke bendahara sebab dirinya tak pernah mengeluarkan kebijakan baku untuk menerapkan aturan pemotongan setiap penggunaan anggaran. “Jadi, jika menyangkut persoalan pengelolaan keuangan silakan teman-teman wartawan pertanyakan ke bendahara. Pastinya, pengelolaan keuangan Dinkes Sulbar tak ada kendala yang dianggap sangat serius,”terangnya. Mantan Kepala Dinkes Kabupaten Polewali Mandar ini menyebutkan, informasi ini tentu akan merugikan nama baiknya selaku “pembantu gubernur” yang bertanggungjawab dalam hal pembangunan di sektor kesehatan. Karena itu kata dia, informasi itu patut dilakukan klarifikasi karena hal itu diduga dibeberkan oleh oknum yang hendak memojokkan dirinya selaku kepala Dinkes Sulbar. “Bisa jadi informasi ini terkuak ke masyarakat dilakukan oleh oknum yang ada di Dinkes Sulbar sendiri. Hal ini tentu disesalkan karena informasi ini memunculkan opini yang tidak nyaman dan bahkan

“Isu itu sangat merugikan kami karena tidak disertai dengan buktibukti yang cukup. Bila ada dugaan terjadi pemotongan 10 persen setiap kegiatan" merugikan nama baik intitusi khususnya nama baik saya selaku top leader yang ada di Dinkes Sulbar,”urainya. Yang pastinya kata dia, masyarakat perlu memahami bahwa dirinya tak pernah mengeluarkan kebijakan mutlak apalagi memerintahkan memotong setiap kegiatan yang didanai melalui APBD. “Harus kami akui terkadang ada beberapa momentum kegiatan yang harus didanai walaupun kegiatan itu tidak ada pembiayaan melalui APBD. Seketika dalam kondisi seperti itu, maka saya mengambil kebijakan agar setiap kepala Bidang ikut berpartisipasi untuk menalangi kegiatan yang kami maksud seperti kegiatan lomba Sandeq Race dan kegiatan lainnya. Tetapi sebelum dilakukan pungutan sumbangan maka terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah dengan teman-teman yang ada di Dinkes,” papar Achmad Azis. Sementara itu Kepala Sub Bagian Keuangan Dinkes Sulbar, Mahdiana yang dikonfirmasi secara terpisah juga membantah keras jika melakukan pemotongan penggunaan anggaran hingga 10 persen/kegiatan. “Tidak ada pemotongan penggunaan anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Yang kami potong senilai 10 persen/ kegiatan adalah pajak,” kelit Mahdiana.(HUSAIN-BIN)

KAPOLDA BARU SULSEL KEBANJIRAN PERMINTAAN JABATAN

Irjen Pol Burhanuddin Andi yang menjadi pembicara pada Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIV selama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan selama dua bulan sudah menerima sedikitnya 200 perwira yang menghadap untuk mencari jabatan. "Tidak mudah menjadi pemimpin, minimal itu menjadi pemimpin diri sendiri lah. Saya saja selama dua bulan menjabat ini sudah ada sekitar 200 anak buah saya berpangkat perwira menghadap untuk m e n c a r i j a b a t a n , " t e g a s n ya d i M a k a s s a r, S e n i n . Burhanuddin yang juga putra Sulawesi Selatan saat berbicara kepemimpinan dihadapan 1.000 orang saudagar Bugis Makassar itu menyatakan menjadi seorang pemimpin harus mampu menjadi tauladan agar anak buah yang dipimpin bisa menghormati atasannya. Ia mengatakan, menjadi seorang pemimpin harus mampu memperlihatkan karakter yang dimilikinya, apalagi pemimpinpemimpin terdahulu pada zaman kerajaan sudah mengajarkan tentang karakteristik kepemimpinan kepada dunia. Tidak heran, dua pemimpin kerajaan besar seperti Bugis dan Makassar menelorkan ciri-ciri kepemimpinannya kepada anak cucunya. Salah satu pemimpin besar yang terkenal bijaksana, tegas dan berani adalah pemimpin kerajaan Makassar

Pemkab Pertahankan “Battilang” Pasar Pambusuang Dibongkarnya “battilang” yang menjadi ciri khas Pasar Pambusuang menyita perhatian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Lewat Asisten Bidang Ekonomi Pembangun, Darwin Badaruddin, Bupati Polewali Mandar mengikstruksikan agar pembangunan Pasar Pambusuang tidak dilepaskan dari akar sejarahnya. “Pemerintah memberi perhatian serius terhadap dibongkarnya bangunan tersebut. Sebab sudah terlanjur dibongkar, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berusaha semaksimal mungkin agar bagian dari “battilang” tetap ada pada bangunan pasar baru nantinya,” tutur Darwin Badaruddin kepada Radar Sulbar. “Kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait serta Camat Balanipa agar bagian-bagian dari bangunan tersebut, seperti kayu dan papan, untuk diselamatkan. Nantinya bagian tersebut akan direkonstruksi ulang berdasar dokumentasi

Sultan Hasanuddin yang juga seorang pahlawan nasional. "Pemimpin itu harus berkarakter karena tidak mudah menjadi pemimpin, seperti saya yang menjabat sebagai kapolda dan membawahi lebih dari 20.000 orang anak buah tentu bukanlah perkara yang mudah. Makanya, karakteristik kepemimpinan itu harus ditinjolkan supaya anak buah yang dipimpin itu mengetahui karakteristik kita," tegasnya. Menurutnya, kepemimpinan bagi dirinya itu adalah pengaruh. Jika seorang pemimpin tidak mampu mempengaruhi anak buahnya, berarti dia tidak bisa disebut pemimpin karena model kepemimpinan itu bagaimana caranya anak buah mampu menerima pengaruh itu dan menjalankannya. "Kalau ada pemimpin tidak bisa mempengaruhi anak buahnya itu sangat parah karena kepemimpinan bagi saya adalah pengaruh. Jika pengaruh yang saya sampaikan tidak mampu diterima dan dijalankan berarti saya gagal menjadi pemimpin," katanya. Mengenai adanya anak buah yang berjumlah 200 orang perwira menghadap dirinya untuk mencari jabatan adalah hal yang menjadi tantangan baginya karena disisi lain dirinya sebagai putra bugis harus mampu memberikan penjelasan atau pengaruh kepada bawahannya supaya tidak mengecewakan orang yang dipimpinnya itu.(Husain)

sebelum bagian tersebut dirobohkan untuk kemudian disesuaikan dengan desain pasar,” tambah Darwin Badaruddin antusias. Menurut informasi dari Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Mustari Mula, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga akan membuat semacam diaroma sejarah Pambusuang dan pasarnya. “Pak Bupati agak kecewa dengan dirusaknya salah satu simbol sejarah tersebut. Untuk itulah, selain merekonstruksi ulang, Pak Bupati juga akan mengusulkan kepada kontraktor agar ada adopsi desain bangunan baru Pasar Pambusuang dengan ciri khas pada battilang,” ungkap Mustari Mula kepada Radar Sulbar. Sampai pada hari Selasa (13/8), areal pembangunan Pasar Pambusuang sudah bersih dari sisa-sisa bangunan. Beberapa lubang besar telah dibuat dengan menggunakan eskavator. Sekeliling areal pasar, yang luasnya sekitar 40 x 60 meter, telah dipasangi dinding seng. Meski pemasangan dinding tersebut menggunakan kayu bekas pasar, balok kayu dan papan “tumbaq layar” bekas “battilang” telah diamankan. Menurut Camat Balanipa, Abdul Karim, “Saya tekankan kepada pekerja di sana agar betul-betul menjaga bekas “battilang”. Jangan sampai ada yang mengambilnya atau dirusak lagi.” Informasi dari Camat Balanipa, pembangunan Pasar Pambusuang menggunakan dana APBN sekitar 5,3 miliar. Adapun kontraktornya adalah PT Star Mitra Sulawesi. Pungkasnya, “Pak Bupati menegaskan agar nantinya kontraktor betul-betul menggunakan sumberdaya manusia lokal dalam pembangunan pasar.”(Lukman/Husain)

EDISI 82

9

2 Hakim Tak Hadir, Sidang Pemalsuan Ditunda Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen yang mendudukkan Hasnaeni, Pegawai bagian Peternakan PT Berigita Sari Persada dan Hasdiana Sekretaris PT. Berigita Sari Persada sebagai terdakwa, terpaksa ditunda, Rabu (14/8) siang. Sidang ditunda lantaran dua orang hakim anggota yakni Andi Iswahyu Widodo dan Andi Astara tak hadir karena masih cuti, Rabu (14/8). Jaksa Penuntut Umum ( JPU), Arie Chandra yang dikonfirmasi membenarkan penundaan sidang. "Dua hakim anggota tidak hadir karena m a s i h c u t i , s e h i n g g a s i d a n g d i t u n d a , " k a t a n ya . Kedua saksi yang sempat hadir, kata Arie, adalah pegawai Dinas PU Takalar dan Dinas PU Sinjai. "Saksi akan memberikan keterangan terkait dokumen yang digunakan dalam proyek pembangunan kantor Bupati Sinjai tahun 2009 silam. Sedangkan yang seorang lagi dari Dinas PU Takalar akan bersaksi soal dokumen yang digunakan dalam proyek jalan di Takalar ," tukas Arie. A r i e C h a n d r a m e n g u r a i k a n , p i h a k n ya j u g a akan melayangkan surat pemanggilan kepada Muh Zulkarnain selaku pemilik perusahaan PT Berigita Sari Persada untuk kemudian dihadirkan sebagai saksi. Sebelumnya, Ketua Kadin Sulsel ini telah dipanggil dua kali hanya saja, belum memenuhi pemanggilan. "Sudah pernah kita panggil dan kita akan panggil lagi," tukasnya. Di tempat terpisah, Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel, Abdul Muthalib mengatakan, sebagai masyarakat yang sadar hukum, Ketua Kadin Sulsel harus mematuhi panggilan pengadilan. "Kepentingan pemanggilan tersebut untuk membuka fakta kebenaran kasus ini.Jika saksi yang bersangkutan menolak, maka menurut KUHAP hakim berwenang mememerintahkan supaya saksi yang bersangkutan segera dihadapkan di persidangan, jika juga kembali tidak hadir maka menurut undang-undang saksi yang bersangkutan dapat dipidana," tegas Muthalib. S e k a d a r d i k e t a h u i , k e d u a t e r d a k wa m a s i n g masing Hasnaeni didakwa pasal 263 tentang tindak pidana pemalsuan dokumen. Dokumen yang diduga dipalsukan adalah milik anggota Komisi 3 DPRD Kota Makassar, Nelson Marnanse Kamisi ST. Peristiwa ini terkuak, saat almarhum Rocky, sepupu korban melihat dokumen proyek menggunakan identitas korban. Setelah mendengar kabar tersebut, korban sontak melapor ke polisi dengan tudingan kasus pemalsuan serta penggelapan. Korban sebelumnya pernah memasukkan berkas permohonan kerja yang ditujukan ke Direktur Utama PT. Zul Corporation, 30 Juli 1999. Namun ternyata tak ada kabar korban diterima kerja pada perusahaan tersebut.

PKL Tertawa

Hanya Divonis Denda 50 Ribu

Te r b u k t i m e l a n g g a r Pe r a t u r a n d a e r a h ( Pe r d a ) l a r a n g a n b e r j u a l a n d i l o k a s i t e r l a r a n g , enam pedagang kaki lima (PKL) divonis denda Rp 50 ribu di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (14/8). "Terdakwa divonis denda Rp 50 ribu tiap orang dan barang bukti 36 unit yang terdiri dari kursi dan meja dikembalikan kepada para terdakwa ,"kata Majelis Hakim, Maringan Marpaung saat membacakan putusan. Atas dasar pertimbangan keadilan, Maringan memberikan hukuman denda Rp 50 ribu lantaran hukuman kurungan selama 6 bulan dinilai sangat memberatkan para terdakwa yang merupakan masyarakat bawah. Menanggapi putusan hakim, para terdakwa masingmasing Roni Hariadi, Suriati, Herman, Ardiansyah, Sampara dan Dg Making menyatakan menerima vonis tersebut. Bahkan, tiga diantara terdakwa sempat t e r t a wa k e c i l m e n d e n g a r vo n i s d e n d a t e r s e b u t . Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Munir Alianto yang ditemui BKM mengatakan, para terdakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 Peraturan D a e r a h ( Pe r d a ) N o m o r 1 0 t a h u n 1 9 9 0 t e n t a n g larangan berjualan tanpa seizin Walikota Makassar. "Ada beberapa titik jalan yang dilarang berjualan sesuai SK Walikota diantaranya Jalan Pettarani, Jalan Sudirman, Jalan Haji Bau, Jalan Penghibur, Jalan Riburane dan Jalan Gunung Nona. Ia mengatakan, masih ada yang akan diajukan ke persidangan terkait berjualan di tempat-tempat yang dilarang. "Penangkapan pedagang di Jalan Penghibur dan Jalan Gunung Nona, Sabtu 10 Agustus lalu. Sebenarnya 8 pedagang, namun 2 pedagang lain masing-masing Musa Dg Sute dan Rani terlambat menghadiri sidang sehingga persidangan ditunda.


SEPUTAR KALIMANTAN

EDISI 82

10

Penemuan Bom Di Kapuas Hulu Segera di Evakuasi

Salah satu anggota tim Investigasi Media BIN yang memeriksa keberadaan Bom

Kapuas Hulu – BIN . Masyarakat Desa Nanga Lot Dusun Nanga Nyawa Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, digegerkan dengan adanya penemuan Bom tersebut . masyarakat desa merasa khawatir sekali dan merasa takut terjadi bom yang masih aktif yang bisa saja sewaktu – waktu bom tersebut meledak , sementara walau dari beberapa dinas sudah mencoba menjinakkan bom namun tetap saja masyarakat setempat masih khawatir dan merasa resah dengan adanya penemuan bom yang di duga masih aktif. Dari hasil Tim Investigasi di lapangan Eddy BS bersama tim nya saat menggali kotak dengan kedalaman lobang 750 cm yang dikiranya kotak harta karun ternyata berisikan 7 buah bom buatan Amerika dengan tahun perakitan 1942. Bom tersebut memiliki berat kotor 250 Kg, panjang kurang lebih 158 cm, diameter kurang lebih 68 cm, Daya Radiasi Ledak 500 Km2. “Diperkirakan bom dijatuhkan pesawat tempur Amerika pada tahun 1944 di Kapuas Hulu. Jarak lokasi jatuhnya bom ke pemukiman masyarakat dusun kurang lebih 1,8 Km. Satu buah bom sudah dievakuasi

masyarakat yang awalnya diperkirakan harta karun ternyata bom.menurut keterangan masyarakat setempat ”, Ungkapnya . Harapan besar Warga setempat meminta pemerintah pusat juga Dinas terkait untuk segera mengevakuasi bom tersebut, karena dikhawatirkan akan membahayakan bagi penduduk setempat khusus nya umumnya Kapuas Hulu juga sekitarnya . Meskipun bom tersebut telah berusia cukup tua, namun bom tersebut mungkin masih berfungsi dan bisa diaktifkan kapan saja. Untuk mencegah hal tersebut perlulah kesigapan pihak keamanan setempat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.( Edy BS )

Gara - gara di minta no HP SATPAM PT NUSANTARA DI TIKAM

Opini LHP BPK Membuat Petinggi Kalteng "Berang" Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Wagub Achmad Diran tampak "berang" dengan adanya pemberian opini laporan hasil penggunaan anggaran yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. "Seolah-olah negara ini runtuh kalau mendapat opini 'disclamer'. Apa gunanya mendapat opini wajar tanpa pengecualian kalau rakyat kelaparan dan miskin," kata kedua petinggi Kalteng itu di Palangka Raya, Selasa. Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" itu mengatakan pemerintah bukan sekedar bertugas mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan bagaimana percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dirinya pun mengajak para Bupati maupun Wali Kota di wilayah setempat untuk bertindak cepat, berpihak pada masyarakat, dan tidak kaku namun tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku. "Kalau ada masalah saat LHP BPK, ya ditindaklanjuti sesuai aturan selama 60 hari. Jika berkasnya kurang lengkap ya dilengkapi. Begitu saja. Ya kalau ada korupsi pasti penegak hukum akan bertindak," kata Teras.

Senada dengan atasannya, Wakil Gubernur Achmad Diran pun ikut mengkritisi keberadaan opini LHP BPK ditambah pemberitaan sejumlah media yang menganggap disclamer adalah korupsi. "Saya tekankan kepada semua pihak, khususnya media bahwa opini disclamer belum tentu korupsi. Opini WTP juga belum tentu bebas dari korupsi," kata Diran. Ia mengatakan sejak Pemerintah Provinsi Kalteng mendapat opini disclamer pada masa APBD tahun 2013, beberapa pihak tidak hentinya menyebarkan informasi kurang baik. "Saya bersyukur ada komentar dari pihak kejaksaan yang secara tegas menyatakan bahwa Disclamer belum tentu korupsi. Itu komentar yang sangat positif dan menyejukkan kami," kata dia. Wa k i l G u b e r n u r K a l t e n g i t u p u n memastikan bahwa jawaban terhadap rekomendasi LHP BPK tahun anggaran 2012 akan segera disampaikan paling lambat akhir Agustus 2013. "Walau dalam aturan hingga 19 September 2013, tapi saya yang ditunjuk Gubernur untuk menyelesaikannya akan bekerja keras. Saya pastikan itu," Ucap Diran (BIN/Red)

Andi Rahmat alias Sonding (20) warga Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Balikpapan Barat. Sonding akhirnya menyerahkan diri ke polisi Minggu (18/8) sore, setelah melakukan penikaman terhadap sekuriti PT Nusantara yang lokasinya tak jauh dari rumah pelaku pada Sabtu (17/8) sore sekitar pukul 16.00 Wita. Dari pengakuan tersangka Sonding, dirinya mecabut badik dan langsung menikam korban berawal saat menanyakan nomor handpone milik temanannya bernama Jay kepada korban yang diketahui bernama Didi Supriatna. Namun, Didi yang bertugas sebagai sekuriti malah balik marah-marah dengan Sonding. “Saya itu mau tanyakan nomor handpone Jay Pak, dia malah marah-marah. S a ya e m o s i l a n g s u n g s a ya c a b u t badik dan tikam dia,” aku Sonding di Mapolsek Utara. Tersangka yang mencoba menikam, langsung ditangkap badiknya oleh korban. Sehingga tangan korban mengalami luka dibagian telapak tangan. “Jadi korban ini menangkap badik yang dicabut oleh tersangka ini, yang mengakibatkan telapak tangan sebelah kirinya mengalami luka tusuk,” ujar Kasi Humas Polsek Barat Aiptu Senu Fahruddin mendampingi Kapolsek Barat Kompol Drs Kifli S Supu. Setelah korban menangkap badik tersangka, korban dan tersangka langsung jatuh ke tanah. Korban yang saat itu terjatuh langsung mengambil batu yang berada di dekatnya dan langsung memukulkannya ke kepala tersangka. Akibatnya, kepala Sonding juga mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri. “Pas habis itu saya sama dia ini jatuh, dan dia langsung mukul kepala saya pake batu,” aku Sonding. Melihat tangan korbannya terluka, Sonding pun langsung melarikan diri. Sedangkan korban langsung dibawa ke

rumah sakit untuk mendapatkan perawatan oleh warga. Setelah mendapat laporan kejadian penikaman, pihak Polsek Barat ya n g t e l a h m e n g a n t o n g i i n d e n t i t a s pelaku langsung melakukan pencarian tersangka. Pada Minggu (18/8) sore, Sonding diantar keluarganya langsung datang ke Mapolsek Barat untuk menyerahkan diri. Tersangka mengakui kesalahannya telah melakukan penganiayaan terhadap korban. “Jadi korban datang dengan diantar keluarganya untuk menyerahkan diri, dan mengakui kesalahannya. Saat ini korban belum dapat kita mintai keterangan karena menjalani perawatan,” kata Senu. Pihak kepolisian masih mendalami kasus penikaman tersebut, apakah ada masalah lain atau tidak. Dan pihak kepolisian masih menunggu korban pulih untuk dimintai keterangan terkait kasus penikaman tersebut. Mencari tahu kronologi sebenarnya.(Tim Kaltim)

Polisi Meningkatkan Kewaspadaan Saat Bertugas Akibat maraknya penyerangan terhadap aparat

BIN- Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Banjarmasin Kombes Pol S u h a r yo n o S i k S H m e m e r i n t a h k a n kepada anggota meningkatkan kewaspadaan saat bertugas di lapangan. Hal tersebut katakan Kombes Pol Suharyono Sik SH di Banjarmasin, Selasa, menyusul beberapa kejadian di

daerah lain adanya kasus penyerangan orang tak bertanggungjawab terhadap polisi yang sedang bertugas. Menurutnya setiap polisi yang ingin m e l a k u k a n p a t r o l i s e b a i k n ya h a r u s dilakukan dua sampai tiga orang agar keamanan bisa lebih terjaga saat di lapangan. A p a b i l a t e r d a p a t k e a d a a n ya n g genting sebaiknya cepat melapor ke kantor dan jangan diatasi sendiri apabila suasana dan kondisi tidak seimbang d e n g a n j u m l a h p e r s o n i l ya n g a d a . "Dalam bertindak harus bisa memperkirakan sesuatunya dan ambil

resiko terkecil serta jangan bertindak di luar batas kemampuan dan harus memperhitungkan keadaan," terangnya. Suharyono terus mengatakan, di daerah lain aksi teroris sudah mulai berani menyerang petugas sehingga hal itu harus segera diantisipasi oleh polisi-polisi di daerah lainnya. Dengan adanya kejadian penyerangan terhadap anggota Polri, maka polisi di wilayah Kota Banjarmasin akan terus waspada diri dan meningkatkan patroli keamanan wilayah. Selain itu juga, akan terus memberdayakan fungsi dari Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas)

dimasing-masing daerah di kawasan kota yang dikenal dengan kota "seribu sungai" ini. "Hingga saat ini wilayah hukum Po l r e s t a B a n j a r m a s i n m a s i h a m a n , nyaman dan tertib masyarkat serta tidak kejadian-kejadian yang menonjol seperti daerah lain, insya allah Banjarmasin tetap dan selalu kondusif," tuturnya. Diimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin agar bisa dan selalu bekerjasama dengan pihak kepolisian, dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, apabila ada kejadian yang menonjol langsung laporkan agar cepat ditindak lanjuti, demikian Suharyono.(Tim BIN)


SEPUTAR KALIMANTAN

DEWAN PENASEHAT

11

KOMUNIKASI MITRA TERRITORIAL

BERSILATURAHMI KE DUSUN SUBAH SANGGAU, Kalbar - BIN, Komunikasi Mitra Territorial (KMT) Kodim 1204 / Sanggau memang baru akan dibentuk oleh Komandan Kodim 1204/Sanggau serta akan disahkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sanggau. Masyarakat antusias memiliki keinginan besar untuk bergabung ke KMT tersebut. Ketua Umum Pusat Komunikasi Mitra Territorial (KMT) H. Muhammad Djailani B. Bakri mengatakan, mulai tanggal 25 Juli 2011 dengan Nomor : 003/ KMT/A/ VII/2011, sesuai dengan hasil rapat Kepengurusan Pusat, semua Anggota Komunikasi Mitra Territorial (KMT) Kodim 1201/Mempawah dimanapun berada yang tidak mendata ulang (registrasi) keanggotaannya di Sekretariat KMT, maka itu bukan lagi sebagai Anggota KMT yang

dibawah naungan Kodim 1201/Mempawah. Apapun yang terjadi terhadap Anggota itu sendiri bukan lagi tanggung jawab KMT Kodim 1201/Mempawah, termasuk mengatas namakan Keluarga Besar KMT Kodim 1201/Mempawah akan dikenakan Sanksi Pidana yang seberat-beratnya. Dewan Penasehat Komunikasi Mitra Territorial (KMT) Mayor Arm Ali Nabhan bersama Anggota KMT mengunjungi daerah pedalaman di Dusun Subah Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, untuk bersilahturami serta bertatap muka dengan masyarakat dan Kepala Dusun Desa Subah setempat. Lanjut Ali mengatakan, kedatangannya semata-mata untuk mengajak warga yang ada di Pedalaman Desa Subah khususnya di Dusun Subah ini untuk bergabung ke KMT, sebagaimana kita ketahui kegiatan KMT sebagaian besar adalah m e m b a n t u m a s ya r a k a t dalam mengadakan Karya Bakti dan juga Bakti Sosial. Pada KMT ini banyak yang tidak dimiliki oleh Ormas lain, diantaranya para Anggota KMT selalu bekerja tanpa pamrih, serta tanpa digaji satu sen pun dan dimanapun anggota berada. Disini juga para Anggota KMT tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar Hukum, seperti pemerasan, disuruh atau diri sendiri meminta-minta mengatas-namakan KMT. KMT bukanlah tempat PENDIRI SELAKU KETUA KMT KODIM 1204 / SANGGAU TENGKU APREANDY (KIRI) DEWAN untuk berlindung bagi orang PENASEHAT KMT MAYOR ARM ALI NABHAN BESERTA ANGGOTA KMT KODIM 1201 / MEMPAWAH yang melakukan pelanggaran BERDIALOG DENGAN KEPALA DUSUN DESA SUBAH KABUPATEN SANGGAU ANTONIUS ANAM

KEmana dan dimana

SK penugasan kami para Guru perbatasan Kapuas Hulu Kapuas Hulu-BIN. Lagi - lagi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu kembali menjadi sorotan Berita Investigasi Nasional (BIN). Berdasarkan hasil tim Investigasi kami di lapangan diketahui bahwa para Guru-Guru SD yang bertugas di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan yang juga termasuk dalam salah satu Daerah khusus ternyata selama mereka bertugas (mengajar) di wilayah khusus tersebut mereka tidak pernah di berikan ‘’Surat Keterangan Bertugas di wilayah Khusus’’ oleh Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu. Masalah ini juga sudah pernah dipertanyakan oleh salah seorang Guru yang mengajar di SDN 03 Kecamatan Putussibau Selatan ke pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ironisnya dari pihak Dinas Pendidikan menjawab karena sudah adanya pembatasan Kuota dan dialihkan ke daerah Kapuas Hulu (benarkah begitu..?.red). inilah yang menjadi pertanyaan oleh para Guru - Guru yang bertugas di wilayah Putussibau Selatan tersebut ‘’kemana dan dimana SK penugasan kami,.. apakah kami juga berhak mendapatkan tunjangan Khusus ?‘’ .tandas nya para guru perbatasan . Baru tersadar para guru-guru SD Kecamatan Putussibau Selatan setelah membaca Koran Berita Investigasi Nasional (BIN) yang meliput Berita tentang kecurangan oknum PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu dan jajarannya yang merekayasa sejumlah datadata guru yang seharusnya menerima tunjangan khusus. ‘’Kami ingin Otak dari hilangnya hak-hak kami berupa tunjangan khusus yang sudah di programkan Pemerintah pusat untuk segera ditindak secara hukum yang berlaku di Indonesia & di Laknat oleh Allah SWT (Amin.red) betapa kejamnya orang-orang yang telah membuat Kesepakatan untuk mengalihkan tunjangan tersebut, sangat tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah tentang tunjangan guru dan dosen. Yang lebih menyakitkan lagi kami baru tau jatah 1000 orang hilang dan 400 orang entah ke kabupaten mana, kami juga ingin siapasiapa yang menandatangani Nota Kesepakatanyang juga di

EDISI 82

tandatangani sendiri oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu untuk di tindak karena ada unsur pembohongan publik dan merugikan orang banyak, kami rasa cocok sekali bila mereka digelar sebagai penjahat/mafia pendidikan. Kami baru tahu bahwa UU mengamanahkan yang berhak menerima tunjangan tersebut bukan seperti yang dijelaskan oleh Oknum dari Dinas Pendidikan bahwa kami guru-guru yang di daerah Kecamatan Putussibau Selatan tidak bisa dapat tunjangan karena katanya kami tidak berada di daerah terpencil, ya kami iya kan saja pada saat itu, ternyata penjelasan itu sangatlah sarat dengan Rekayasa dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Andaikan

Hukum atau kesalahan lainnya, KMT adalah tempat dimana kita belajar mengabdi, berbuat, memberikan dan sebaga nya. Berdirinya KMT di Kabupaten Sanggau akan banyak membantu Pemerintaha selain Kodim 1204/Sanggau itu sendiri. Apalagi Kabupaten Sanggau sebentar lagi akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah, dimana para calon itu sendiri akan bertarung serta menyampaikan masing masing aspirasinya. Tugas dari para anggota KMT adalah membantu memantau bersama masyarakat berjalannya pesta demokrasi tersebut. Dewan Penasehat KMT Ali Nabhan juga meminta dukungan yang sebesar-besarnya dari Pemerintah Daerah dan juga Provinsi Kalimantan Barat serta masyarakat luas, atas berdirinya Komunikasi Mitra Territorial (KMT) sebagai Mitra Kerjanya TNI dan Masyarakat yang bergerak di Bidang Territorial Komunikasi dan Sosial, sudah dibuktikan para Anggota KMT itu sendiri bekerja, berkarya dan mengabdi tanpa pamrih serta selalu menjalin tali persaudaraan yang ada di KMT. Antonius Anam selaku Kepala Dusun Subah Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau mengatakan, kehidupan masyarakat kita disini ada yang bekerja sebagai Petani dan Juga Nelayan, untuk perkembangan kita disini sangatlah ketinggalan jauh dari Desa yang lain nya, bisa kita lihat, untuk jalan induknya saja kami sudah ketinggalan jauh, kami masih berjalan di atas tanah kuning sekitar Sepuluh Kiloan dari jalan Raya masuk ke tempat warga kami, serta jalan kami sangatlah rawan sekali pada saat hujan tiba, kami tidak bisa keluar dikarenakan jalan terlalu licin serta kiri kanan jalan kebanyakan jurang. Padahal kami disini ada perusahaan yang setiap saat mengunakan fasilitas jalan kami ini, kenapa Perusahaan tidak mau membantu kami untuk segera membenahinya. “Kami sangat berharap kepada Pemerintahan Kabupaten Sanggau supaya segera membantu kami membenahi jalan induk yang ada di Dusun Subah ini, kami juga meminta kepada perusahaan supaya ikut turut membantu dan memperhatikan warga kami di Dusun Subah ini, janganlah ingin mencari hasil ditempat kami namun tidak mau memperhatikan kami yang ada di Dusun Subah ini”, terang Antonius. ( PRAYETNO JASMO, Bin Kalbar)

mereka tidak bisa membaca Undang-Undang yang ada mengapa bisa ditempatkan di kantor Dinas Pendidikan dan bila benar mereka tidak bisa membaca dan memahami isi dari Undang-Undang tersebut lebih baik masuk SDLB saja. Pada kesempatan ini kami merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada wartawan BIN yang sudah membuka secara Pulgar kecurangan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan juga peringatan kepada ketua PGRI Kapuas Hulu jangan ikut-ikutan memakan hak kawankawan guru lainnya, ingat masih banyak kawan-kawan yang susah dan dengan setulus hati menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya di lapangan. Dan sampai saat ini pun kami masih mendapatkan keterangan dan penjelasan yang sama oleh orang Dinas Pendidikan bahwa jatah tunjangan itu hanya milik Guru-Guru yang ada di Daerah yang mereka atur ’’. Kata seorang guru SD yang tidak ingin disebutkan namanya, Kalau memang benar begitu adanya kemana hati nurani para orang-orang Dinas Pendidikan itu ? apakah sudah ditinggalkan di bangku Sekolah pada saat mereka terakhir meninggalkan sekolah mereka dulu.. ? atau mungkin dari dulu sampai sekarang mereka tidak perlu seorang guru dan langsung bisa berada di posisi yang mereka duduki sekarang ini. (Yasir khan/Fadli)


SEPUTAR KALIMANTAN

Polda Kalbar Mengadakan Operasi Mantap Praja KUBU RAYA, Kalbar - BIN Pa d a t a n g g a l 2 S e p t e m b e r 2 0 1 3 mendatang, Polda Kalbar akan mengadakan Oprasi Mantap Praja yang akan di gelar di 3 Polres yaitu Polres Kota, Polres Pontianak, serta Polres Sanggau. Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar mengatakan, masingmasing Polres akan mengkerahkan 2/3 kekuatannya, sedangkan Polda Kalbar hanya akan membekab dan memberikan bantuan, kalau ada kekurangan personil, Po l d a m e n y i a p k a n B r i m o b b e s e r t a Sabarah sebagai pasukan cadangan. Lanjut Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, disinggung tentang Pemilu Kada, untuk para calon yang sudah ditetapkan ada pengamanan ketat, setiap calon dibantu dua anggota satuan pengamanan dari Polri. Disinggung juga tentang menumpuknya para pemudik yang ada di Pelabuhan Trikora Pontianak, terjadinya penumpukan dikarenakan ada tiga kapal yang masuk

EDISI 82

12

Anggota Denkav Beruang Sakti Merayakan Pesta Kembang Api Di Malam Idul Fitri

bersamaan, personil dikerahkan untuk membantu para pemudik lebaran, n a m u n s i a t u a s i n ya t e t a p k o n d u s i f . Warga jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kubu Raya sering mengeluhkan adanya pencegatan mobil box maupun truk yang lalu lalang di jalan Trans Kalimantan oleh polisi tersebut. Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengatakan, anggota yang diterjunkan di lapangan sudah sesuai dengan prosedur dan Instuksi dari bapak Kapolda, melihat banyaknya barang penyelundupan yang masuk ke Kota Pontianak melewati jalan tersebut. “Untuk Unit laka lantas memang di wilayah Polsek Ambawang tidak ada, karena dibekab langsung oleh Polres Kota itu sendiri, namun untuk penanganan awal dilapangan anggota polisi mana saja boleh”, kata Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar kepada Bin saat ditemui di kantornya.(TENGKU, Bin Kalbar)

KUBU RAYA, Kalbar - BIN Gemerlapnya langit dihiasi kembang api yang dimainkan oleh para prajurit Denkav Beruang Sakti di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan barat, Rabu (7/8) untuk menyambut Idul Fitri. Terlihat Wakil Komandan Denkav beruang Sakti Mayor Mujahidin ikut turut serta memeriahkan malam Idul Fitri bersama para anggotanya. Para anggota merasa sangat gembira memainkan kembang api, hingga para pengguna jalan pun ikut menyaksikan acara kembang api yang dimainkan para Anggota Denkav di Mako Denkav Beruang Sakti sungai raya. Salah satu Anggota Denkav Beruang Sakti mengatakan, kami mengadakan acara ini adalah bagian dari ucap syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sebulan penuh kami berpuasa. Lanjutnya, Pasukan Denkav Beruang Sakti selalu siaga apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan sebagian

Wakil Komandan denkav Beruang Sakti Mayor Mujahidin berfoto bersama seusai pesta kembang di malam Idul Fitri di Markas Kavaleri Beruang Sakti di Kubu Raya

anggota Denkav ada yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing untuk merayakan Idul Fitri. ( PRAYETNO JASMO, Bin Kalbar )

KEPEDULIAN SOSIAL KORAMIL JUNGKAT BERBAGI SESAMA DENGAN PAKET MURAH

PONTIANAK, Kalbar - BIN. Koramil 1201/12 Jungkat mengadakan Pasar Murah pada hari Senin (5/8) di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak. Pasar murah ini pertama kalinya dilaksanakan oleh Koramil Jungkat guna untuk membantu masyarakat yang ada di Wilayah Jungkat khususnya di Wilayah Koramil 1201/12. Komandan Kodim 1201/Mempawah Letkol Kav Bambang Sulistyo mengatakan,

KAPOLDA KALBAR

ada sebanyak 800 paket yang dibagikan kepada warga yang berada di wilayah Kodim 1201 / Mempawah, bekerja sama dengan Artha Graha, untuk Koramil Jungkat itu sendiri mendapatkan 400 Paket yang akan dibagikan kepada warga setempat. Hardani, perwakilan dari Artha Graha mengatakan, pasar murah yang dilaksanakan di Koramil adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan dengan adanya kenaikan harga bahan pokok. Untuk tahun yang akan datang Artha Graha akan mengadakan penambahan paket karena masih banyak warga yang belum mendapatkan paket murah.

“saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Koramil Jungkat, dimana kita ketahui dimasa kayak begini semua harga bahan pokok naik semuanya, saya merasa terbantu akan adanya pasar murah yang dilaksanakan oleh pihak Koramil Jungkat ini, walaupun saya harus membayar itupun jauh lebih murah dibandingkan kita beli di pasar, semoga saja tidak sampai disini tetapi terus dilaksanakan program ini pada tahun yang akan datang”, harapan Minah (67) warga setempat. Ketua Perwakilan Pusat Komunikasi Mitra Territorial (KMT) Kodim 1201/Mempawah, Tengku Apreandy mengatakan, pelaksanaan pasar murah ini sangat membantu warga di sekitar Koramil Jungkat di Desa Jungkat,

dimana rata rata warganya berpenghasilan rendah dan kebanyakan sebagai Pelaut. Lanjut Tengku Apreandy, untuk kegiatan ini kami selaku mitra kerja Kodim 1201/ Mempawah yaitu Komunikasi Mitra Territorial (KMT) membantu Koramil dalam kegiatan tersebut, dan sangat berharap kepada Pemerintahan Daerah dimanapun supaya bisa lebih memperhatikan lagi masyarakat kurang mampu atau yang berada dipedalam seperti di wilayah pedalaman. Tidak hanya duduk namun tidak pernah mau terjun ke lapangan, kedepannya Pemerintah Daerah bisa lebih banyak memberikan yang terbaik kepada warga bukan hanya janji-janji pada saat mau menduduki suatu jabatan di pemerintahan saja. (TENGKU, Bin Kalbar)

MELAKSANAKAN TES URIN MENDADAK DI SPN PONTIANAK

PONTIANAK, Kalbar - BIN Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto mengadakan sidak ke SPN Pontianak untuk melakukan tes urin pada para siswa setelah liburan panjang Idul Fitri tersebut, senin (12/8). Dalam sidak ke SPN Pontianak, Kapolda Kalbar melakukan tes urin para siswa SPN Pontianak sebanyak 503 orang, Diktuk Brigadir Dalmas Polri SPN Pontianak tahun 2013, dan 74 personil pembinanya. Kapolda bekerjasama dengan BNN Kota Pontianak untuk melakukan tes urin. Hasil tes urin dari 503 orang siswa SPN Pontianak, terdapat 2 siswa yang mengkonsumsi obat penenang dan juga obat tidur, namun keduanya dinyatakan nihil mengkonsumsi Narkotika berhubung kedua siswa tersebut memiliki resep yang diberikan Dokter. Pada 74 personil Pembina juga dinyatakan nihil mengkonsumsi Narkotika, bahkan pada saat itu juga Kapolda Kalbar beserta putraputrinya ikut dites urin bersama sama, dan hasilnya pun nihil Narkotika. Kapolda mengharapkan seluruh jajaran Polri yang ada di Kalimantan Barat supaya menjauhi Narkoba, kalau memang ada pemakai agar segera berobat, apabila ada dijajaran Polri Polda kalbar yang ketahuan mengkonsumsi Narkotika, apalagi mengedarkannya, Kapolda K al b a r B r i g j e n Pol Tu g a s D w i A p r i ya n t o t i d a k a k a n s e g a n segan memberikan Sanksi tegas. Sejarah mencatat perjalan para Kapolda yang pernah menjabat di Kalimantan Barat, hanya Kapolda Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto lah yang pertama kalinya mengadakan tes urin pada para siswa SPN Pontinak sehabis liburan panjang, dan juga keluarga beliau. Julius Hia seorang Guru SD yang

tidak mau disebutkan domisilinya saat ditemui Wartawan Bin mengatakan, baru kali ini mendengar Kapolda Kalbar kita yang melakukan tes urin kepada para siswa SPN Pontinak setelah liburan panjang bersama bahkan keluarganya ikut tes. Diakuinya selama menjadi Guru SD sudah lebih dari Sepuluh tahun, belum pernah melihat Kapolda yang betul-betul memperhatikan generasi penerus bangsa. “semoga Kapolda Kalbar di berikan rizki serta umur yang panjang untuk memimpin Institusi Po l r i ya n g b e r s i h d a r i N a r k o t i k a ” , k a t a J u l i u s . Lanjut beliau, untuk masalah Narkotika memang banyak sekali khususnya di daerah Kalimantan Barat ini, diharapkan Kapolda bekerjasama dengan BNN, tidak hanya di SPN Pontianak saja. Kalau bisa di sekolahsekolah Negeri dan swasta lainnya, supaya bisa mencegah banyaknya para penguna atau pengedar Narkotika. Tanggapan lain seorang wa r g a , L a b a r i ( 5 8 ) ya n g berdomisili di jalan Trans Kalimantan, “saya sangat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki Kapolda Kalbar yang betul-betul bersih serta menjaga dan memperhatikan generasi penerus bangsa kita ini, semoga bapak Kapolda diberikan rizki dan umur yang panjang, juga kedudukan yang lebih tinggi lagi supaya bisa menjaga para generasi muda kita jangan sampai dimusnakan oleh barang Haram seperti Narkotika”, ungkap Labari. ( TENGKU, Bin Kalbar)

Kapolda Kalbar Brigjen Pol. Tugas Drs.Dwi Apriyanto, SH

Tradisi Pesta Meriam

Sambut Malam Idul Fitri di Pontianak PONTIANAK, Kalbar – BIN Malam pesta meriam selalu menjadi kebanggaan warga Kota Pontianak, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Pesta meriam merupakan tradisi adat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang diadakan setiap tahunnya. Pe m e r i n t a h k o t a m e m b e r i k a n b a n t u a n d a n a untuk pelaksanaan pesta meriam tersebut, disamping itu juga dukungan dari warga khusus nya warga Muslim yang ada di kota Pontianak tersebut. Andi (36) warga Gg, Peniti mengatakan, Pesta Meriam adalah salah satu tradisi Umat Muslim setiap menjelang hari Raya, untuk melihat pesta meriam yang khususnya berada di Kota Pontianak. Harapan untuk tahun yang akan datang supaya Pemerintah Kota Pontianak beserta aparat kepolisian betul-betul memperhatikan jalannya Pesta Meriam tersebut, kurangnya partisipasi dan bantuan pengamanan jalan raya, juga kurangnya petugas pengamanan di lapangan. ( AGUS AJIMARIANTO, Bin Kalbar )


SEPUTAR KALIMANTAN

EDISI 82

13

Lurah dan Ketua RT Tanah Mas (Sampit) Didemo Warga SAMPIT-KALTENG-BIN Ratusan Masyarakat Kel.Tanah Mas, Kec. Baamang ,Kab. Kotim-Kalteng berduyun-duyun datang dengan marah dan berdemo di Kantor Lurah (29/7) , pasalnya selama ini mereka menilai Kinerja Lurah dan Ketua RT mereka tidak transparan dan berlaku tidak adil serta pilih kasih terhadap warganya dalam menyalurkan Bantuan Sosial dan lain-lain. Berdasarkan hasil pantauan Wartawan Berita Investigasi Nasional (BIN) Kedatangan warga ini mengagetkan pihak kelurahan setempat, karena mereka langsung menyerobot masuk memenuhi Kantor Kelurahan itu, sehingga membuat suasana sangat gaduh ,mengganggu dan melumpuhkan aktivitas staf kelurahan yang sedang bekerja saat itu. Mayoritas warga sangat marah dan meminta agar Lurah segera keluar dari kamarnya untuk menghadapi ratusan warga yang mempertanyakan kebijakan Lurah dan Ketua Rt yang dinilai tidak adil dan pilih kasih dalam menyalurkan bantuan Sosial. S e b a g a i m a n a t e l a h d i k e t a h u i b a h wa p e m i c u utama masalah ini adalah : Dengan adanya program bantuan pemerintah untuk memasang Listrik secara Gratis untuk warga kurang mampu (Miskin) program tersebut dengan nama Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan Program Listrik Murah dan Hemat. Aksi warga ini akhirnya memaksa rombongan unsur Muspika Kecamatan Baamang untuk segera turun tangan datang ke lokasi untuk menengahi dan meluruskan permasalahan yang ada,terutama meredam kemarahan warga dan mencari solusi yang terbaik atas kejadian tersebut. Camat Baamang HM. Yusransyah sangat cepat mengambil sikap untuk meredam kemarahan warga , yang didampingi oleh Kapolsek Baamang Ipda Salahiddin,Babinsa dan puluhan anggota baik dari Polsek maupun dari Koramil Baamang,dalam pidato nya Camat Baamang mengucapkan terima kasih kepada warganya yang masih bisa mengendalikan emosinya, dan memberikan Informasi yang valid tentang apa yang terjadi di Kelurahan ini, beliau berjanji akan memanggil secara dinas Lurah dan seluruh ketua RT untuk menghadap beliau di Kantor Kecamatan dan menjelaskan permasalah tersebut secara rinci dan transparan, jika memang ada pelanggaran yang dilakukan pihak kelurahan beliau akan memberikan teguran dan sangsi ,tegas Camat. Dijelaskan oleh Camat Program RTS ini dilakukan oleh pemerintah daerah secara bertahap, untuk tahap pertama kali ini cuman diberikan kepada masyarakat sebanyak 93 orang dengan kriteria masyakat yang kurang mampu untuk mendapatkan jatah, program ini akan ada lagi dan diharapkan kepada warga yang belum mendapatkannya agar bersabar, “Insya Allah akan mendapat semua”, jelas Camat. Salah Seorang Tokoh masyarakat Abd.Wahid (43) warga Rt 5 ,meminta kesempatan untuk berbicara dihadapan forum, beliau merasa kecewa terhadap Pihak Kelurahan ini dan melaporkan bahwa selama ini Lurah dan ketua RT mereka terkesan sangat tertutup terhadap warganya, boleh dikatakan tidak pernah mengundang masyarakat untuk mengadakan semacam rapat membahas permasalahan dikelurahan itu, apalagi rapat masalah yang ada nilai bantuan sosial dan sejenisnya.

“Yang mungkin diundang rapat cuman itu-itu saja orangnya ( Ketua Rt ) namun RT juga tidak mau menyampaikan hasil rapat secara terbuka dan transparan terhadap warga, hingga akhirnya warga bingung dan tidak tahu permasalahan dalam rapat”,ungkap Abd.Wahid. Terkait dengan bantuan pemasangan Listrik secara Gratis Wahid mengungkapkan program pemerintah terhadap penyaluran bantuan ini sebenarnya sangat bagus dan membantu warga yang kurang mampu kalau dijalankan sesuai aturan, namun kenyataannya menurut Tokoh ini program yang ada di kelurahan mereka ini dinilai tidak tepat sasaran dan hanya membuat kecemburuan sosial ditengah warga. Pihak oknum Lurah dan RT dinilai tidak amanah ,tidak transparan, kong kelingkong yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga diatas kepentingan umum ,”yang lebih mengherankan lagi ada salah seorang warga yang bernama Nonor didalam daftar Penerima RTS nama yang bersangkutan ada, tapi pihak kelurahan dan RT mencoret nama yang bersangkutan diganti dengan nama Cahya, bantuan tersebut saat ini dialihkan ke nama Cahya,akhirnya sdr.Nonor Protes dan mempertanyakan hal tersebut ke pihak kelurahan dan RT, namun jawaban Kelurahan dan RT tidak memuaskan, mereka saling lempar, warga dibuat seperti bola tendang sana tendang sini, jadi percuma saja kami ada lurah dan RT”, ungkap Wahid. Ditambahkan Wahid,Stukran dan Sri selain masalah listrik ,masalah Raskin juga ada. Masyarakat disini tambah mereka banyak yang mengeluh, bayangkan penerima beras Raskin cuman dapat 7.5 Kg per KK itu untuk dua bulan , pertanyaan mereka apakah jatah itu yang sebenarnya dari Pemerintah,? Kalau memang segitu tidak jadi masalah , tapi yang jadi

masalah dan jadi pertanyaan mereka Kenapa beberapa Ketua RT bisa menjual Beras Raskin kepada Warga dalam jumlah yang kurang wajar, menurut Sri beras Raskin dijual mencapai Rp.8.000,- per kg nya ada juga dijual Rp.60.000,- per saknya. Kuat dugaan oknum RT ini melakukan tindakan melanggar hukum, apakah ini Lurah tidak tahu? ataukah Lurahnya pura pura tidak tahu ungkap mereka, untuk itu mereka menghimbau kepada aparat terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi ini agar oknum yang bermain ditindak secara hokum. “Biar ada efek jeranya”, ungkap mereka. Lurah Tanah Mas Syahrizal, ketika dikonfirmasi via telp Selular mengatakan, Ujung Tombak dari pemerintahan ini adalah RT, yang lebih tahu tentang warga mampu dan tidak mampu itu RT ,yang mendatanya pun juga RT, namun jika hal ini tidak tepat sasaran maka RT lah yang paling bertanggung jawab, terkait masalah sudara Nonor menurut lurah permasalahan yang bersangkutan sudah mereka selesaikan dengan musyawarah dan mufakat, intinya itu adalah kesalahan Rt, dan mereka sudah membuat semacam surat pernyataan untuk penyelesaian masalah tersebut. Masalah Raskin lurah membenarkan per KK nya cuma dapat 7,5 kg untuk dua bulan, namun jika ada informasi bahwa RT menjual Raskin sebagaimana laporan Warga, sejauh ini beliau memang benar-benar tidak tahu, tapi Lurah berjanji akan menyelidiki masalah ini dan akan memanggil oknum RT tersebut jika terbukti oknum tersebut akan diberi sanksi, jelas Lurah. Ketua Rt 5 Syapransyah membenarkan bahwa dirinya dan dua orang anaknya mendapat jatah pemasangan Listrik Gratis, karena sebelumnya rumah mereka juga terdaptar dan sebelumnya juga rumah mereka sudah dipoto,terkait masalah raskin beliau juga membenarkan warganya hanya mendapat 7,5 kg per KK untuk dua bulan karena jumlah masyarakat di RT mereka banyak sedangkan berasnya tidak cukup untuk diberi per KK satu sak 15 kg. Masalah raskin yang dijual beliau mengakui karena menurut Syapransyah disini masih musim panen, jadi banyak masyarakat yang tidak mengambilnya berasnya. Ketua RT 3 Arni juga membenarkan seperti apa yang dijelaskan ketua Rt 5, terkait masalah saudara Nonor menurut Arni yang mencoret nama dalam daftar tersebut adalah Lurah sendiri, karena lurah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri, jelas Arni ketika dikonfirmasi dirumahnya (28/9) Sedangkan ketua RT 4 Sugito menjelaskan masalah pemasangan listrik secara gratis dirinya tidak mendapat jatah, karena jatah tersebut hanya disalurkan kepada warganya yang kurang mampu sebanyak 18 KK, masalah Raskin diakuinya per KK cuman mendapat 7,5 kg karena berasnya terbatas, menurut Sugito didalam RT nya tidak ada masalah karena tidak ada satupun sampai saat ini yang merasa dirugikan dan Komplain secara langsung dengan dirinya, jelas Sugito kepada Wartawan Bin (28/7). Sampai berita ini diterbitkan Ketua RT 1 dan 2 belum sempat dikonfirmasi bagaimana masalah yang ada dilingkungan RT mereka (Misnato).

Sidang Kasus Pembunuhan dan Perkosaan Siti Aisyah digelar SAMPIT-KALTENG-BIN, Sidang terdakwa kasus perkosaan disertai pembunuhan terhadap gadis bernama Siti Aisyah (18) warga Jalan Iskandar 22 kelurahan Ketapang Sampit pada bulan April 2013 yang lalu tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman Km 07 kembali digelar di Pengadilan Negeri Sampit pada (31/7/13) dengan terdakwa Ariandi Alias Andi (20). M e n u r u t p a n t a u a n Wa r t a w a n Berita Investigasi Nasional (BIN) Dalam sidang tersebut diagendakan mendengarkan keterangan tiga orang saksi yaitu Sdr. Ratna (Istri terdakwa), sdr.Muslim (Kakak ipar terdakwa) dan Sdr. Jainudin Ayah kandung terdakwa. Hakim Ketua Majelis sidang ini adalah Suwarsa Hidayat yang didampingi oleh dua orang Hakim anggota yaitu Hanifjar dan Leo Sukarno. Dalam kesaksiannya, Ratna istri terdakwa ngotot tidak bisa berbahasa Indonesia dan hanya bisa berbicara dengan bahasa banjar yang sempat membingungkan hakim. Dari keterangan Ratna, dirinya pada malam kejadian itu sempat jalan ke Taman kota sampit untuk membeli makanan, setelah itu pulang kerumah, tidak lama saat makan, datang sdr. Rafi. Rafi mengatakan ada yang mau menantang mereka berkelahi. Ratna

sempat menegur dan melarang suaminya agar jangan ikut-ikutan berkelahi, namun teguran dan larangannya tidak digubris oleh suaminya, mereka tetap saja berangkat, tapi sebelumnya dia diperintahkan oleh suaminya untuk meminjam motor milik Muslim kakak kandung terdakwa, kemudian suaminya berangkat pukul 03.00 WIB subuh. Ratna kaget saat suaminya pulang d e n g a n k o n d i s i b a j u n ya k o t o r d a n memberitahu Ratna dan orang tuanya, dia baru saja membunuh musuhnya, setelah itu terdakwa memerintahkan kepadanya untuk membereskan pakaian, atas saran ibu dan iparnya maka mereka diminta untuk kabur ke Desa Bagendang k e m u d i a n k a b u r l a g i k e S e r u ya n . Awalnya ajakan Suaminya ditolaknya, namun dirinya sempat diancam supaya ikut kabur, setelah suaminya dianggap sudah sadar dari pengaruh minuman maka diketahui bahwa sebenarnya suaminya telah memperkosa dan membunuh Siti Aisyah, sementara itu Muslim dan Ayah terdakwa ketika ditanya mereka tidak mengetahui persis apa yang terjadi, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ario Wicaksono bahwa Terdakwa dibidik dengan tiga pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP.(Misnato).

Ket Gambar : Dir Lantas Polda Kalteng Kombes Pol. Winarto, dan Kapolres Kotim AKBP. Himawan Bayu Aji,SH,SIK,MH saat memantau Dermaga Pelabuhan Sampit (31/7) Doc.Misnato

SAMPIT-KALTENG-BIN, Polres Kotim nyatakan siaga-1dalam penanganan Arus Mudik tahun 2013 melalui Dermaga Pelabuhan Sampit terindikasi nantinya akan terjadi Lonjakan Penumpang besar-besaran di Pelabuhan Sampit sehingga memerlukan penanganan ya n g s a n g a t m a k s i m a l d a n s e r i u s . Dikatakan Kapolres Kotim AKBP. Himawan Bayu Aji,SH,SIK,MH sejak awal Remadhan hingga memasuki H-8 lebaran, pihaknya sudah memberikan pengamanan terhadap keamanan para penumpang dipelabuhan Pelabuhan Sampit, penanganan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap para pemudik pada saat mereka mau melakukan perjalanan mudik kekampung halamannya. Informasi yang berhasil dihimpun Wartawan Berita Investigasi Nasional (BIN) Pada hari H-8 ini diungkapkan

Polres Kotim nyatakan Siaga-1 atasi Arus mudik H i m a wa n b a h wa p a r a p e n u m p a n g dianggap masih sepi, karena diperkirakan mayoritas karyawan perusahaan perkebunan belum serentak menerima uang gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR). Dikatakan juga oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kotim Rustam Fuadi, menurut beliau untuk mengatasi kekurangan kapal untuk mengangkut para pemudik lebaran tahun ini, pemerintah Daerah meminta bantuan ke TNI AL dalam mengatasi lonjakan penumpang, dikabarkan bahwa Kapasitas kapal perang milik TNI AL juga terbatas, jika terjadi juga penumpukan penumpang terlalu besar maka akan ada nantinya penumpang yang ketinggalan tidak bisa berangkat, terangnya. Pemerintah masih maksimal berupaya supaya para pemudik bisa tertampung semua dan tidak ada yang akan tertinggal dan terlantar di Pelabuhan Kota Sampit hingga akhir lebaran nanti (Misnato)


SEPUTAR KALIMANTAN

EDISI 82

Sinergitas Polres & Pemkab Kotim :

14

Berhasil Hentikan

Penjarahan Buah Sawit

"Pimpinan PT.Agro Bukit mengapresiasi Kinerja Polres Kotim tegas dalam Penegakan Hukum"

Keterangan Gambar : Edi Suhardi Manajemen PT.Agro Bukit (27/7/2013) Doc: Misnato SAMPIT-KALTENG-BIN, Jajaran Kepolisian Resort Kotawaringin Timur yang dipimpin oleh Kapolres Baru AKBP.HIMAWAN BAYU AJI,SH,SIK,MH, patut diacung jempol dan penghargaan setinggi-tingginya atas ketegasan Polri dalam Penegakan Hukum untuk menghentikan Penjarahan buah sawit milik Perusahaan PT. Agro Bukit baru-baru ini. Informasi yang berhasil dihimpun Wartawan Berita Investigasi Nasional (BIN) Kerjasama antara Jajaran Polres dan Pemkab Kotim terjalian dengan sangat baik untuk menegakan Hukum diwilayah ini untuk menghentikan penjarahan -penjarahan , hal ini juga untuk meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah itu sendiri. Edi Suhardi, mewakili PT. Agro Bukit, yang merupakan Group PT. Agro Harapan Lestari, mengatakan sangat berterima kasih atas komitmen Polres dan Pemkab Kotim untuk mencegah, menangkal penjarahan, dan akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindak Pidana Pencurian Buah Sawit, selain itu juga Polres dan Pemkab Kotim berkomitmen untuk tidak mentolirir pemortalan atau blokade jalan oleh sekelompok masyarakat yang menuntut Kompensasi dan akan

membongkar setiap portal yang dipasang tanpa ada dasar yang jelas,” Kami sangat apresiasi sekali atas kinerja Jajaran Polres dan Pemkab Kotim,” katanya (27/7) sore. Selanjutnya menurut Edi , Penyelesaian tuntutan Konpensasi lahan PT. Agro Bukit akan diselesaikan melalui proses previkasi dukumen dan pengecekan lapangan yang akan dilaksanakan oleh team desa, kecamatan dan Kabupaten, ucapnya. . D i t e g a s k a n o l e h n ya p e n j a r a h a n merupakan tindak kriminal yang tidak dapat ditolirir, kasus sengketa lahan dan tuntutan Konfensasi yang merupakan perkara Perdata tidak bisa dijadikan alasan untuk pembenaran penjarahan. PT. Agro Bukit menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk memproses pengusutan penjarahan dan pemberian sangsi kepada penjarah, termasuk penggantian kerugian yang mencapai 22 Milyar akibat kehilangan b u a h d a n b i a ya r e h a b i l i t a s i k e b u n . “ Tindakan tegas Polres dan Bupati beserta jajaran Pemkab Kotim menjadi bukti tegaknya hukum dan perlindungan Investasi, ini merupakan modal bagi pertumbuhan ekonomi Kotim” tukasnya. (Misnato)

SATLANTAS POLRES KOTIM AJAK TUKANG BECAK JADI PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS SAMPIT-KALTENG-BIN Berbagai macam upaya Jejaran Polres Kabupaten Kotawaringin Timur dibawah kepemimpinan Kapolres yang baru AKBP. HIMAWAN, BAYU AJI,SH,SIK,MH patut diacungi jempol, dalam rangka mewujutkan indahnya kebersamaan untuk tidak membedakan antar sesama serta menerapkan Polisi menjadi sahabat masyarakat, disela kesibukannya Kapolres Kotim melalui Kasat Lantas Polres Kotim AKP.ARMAN MUIS,SH,SIK mengumpulkan ratusan Tukang Becak dihalaman Kantor Satlantas Polres Kotim dijalan Yos Sudarso Sampit pada (2/8/13) untuk berbagi guna meringankan beban masyarakat dalam menyongsong tibanya lebaran, sebelum membagikan paket sembako secara Gratis beliau menghimbau kepada abang-abang Tukang Becak agar taat dan selalu disiplin dalam berlalu-lintas terlebih saat menghadapi Arus mudik lebaran. Menurut Arman ketika dikonfirmasi oleh Wartawan Berita Investigasi Nasional (BIN) Jum’at (2/8) dalam mensosialisasikan pentingnya keselamatan dalam berlalulintas pada saat mudik lebaran tahun ini yang diperkirakan arus mudik akan padat, diharapkan kepada abang-abang tukang becak yang merupakan salah satu pelayan

jasa transportasi yang sering dimanfaatkan masyarakat dianggap sebagai PELOPOR KESELAMATAN. Dalam kesempatan tersebut beliau tidak henti-hentinya untuk mengajak semua pihak untuk bersamasama mentaati dan mematuhi ketentuanketentuan dalam berlalu-lintas, jelas Arman dihadapan ratusan tukang becak. Ditambahkan Arman, segala macam pelanggaran yang berakibat memicu kecelakaan lalulintas mari kita tekan, karena bagaimanapun juga tanpa adanya dukungan dari segala pihak tentunya tidak akan terlaksana dengan baik misi dari keselamatan berlalu-lintas tersebut. Kegiatan ini terlaksana atas inisiatif dari Kapolres Kotim melalui Satlantas untuk membagikan paket Sembako kepada 150 tukang becak, ini semua sebagai wujud nyata kepedulian Kepolisian kepada masyarakat, “ Jangan dilihat nilainya, tetapi lebih daripada itu , kami ingin berbagi dengan sesama, meskipun kita saling berbeda profesi, namun kita saling membutuhkan , untuk diketahui urusan kami tidak urusan tilang saja, tetapi hal yang semacam ini juga bisa kami lalukan”,tambah Arman. (Misnato)

Wakil Menteri Perhubungan RI

Kunjungi Pelabuhan Sampit

SAMPIT-KALTENG-BIN Lonjakan pemudik lebaran tahun 2013 ini melalui Pelabuhan Kota Sampit selalu meningkat dan sulit untuk dipradiksi, hal inilah yang menjadi perhatian Khusus Pemerintah Pusat untuk segera turun tangan mengantisipasi dari segala kemungkinan yang bakal terjadi,hal ini dibuktikan dengan Kunjungan singkat (Wamenhub) Bambang Susantono Pejabat Negara dari Kementerian Perhubungan J a k a r t a k e Pe l a b u h a n K o t a S a m p i t Hasil pantauan Wartawan Berita Investigasi Nasional (BIN), Wamenhub dan rombongan ke Kota Sampit yang dikenal sebagai Kota Mentaya atau (Di Bumi Habaring Hurung) ini menggunakan pesawat udara jenis Jet, tiba di Bandara H. Asan Sampit pada (31/7/13) siang. Tidak disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati karena kebetulan keduanya pada saat yang bersamaan menghadiri kegiatan diluar Daerah. Rombongan ini hanya disambut oleh Sekda Kotim Putu Sudarsana dan sejumlah Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) Kotim, yaitu Wakil Ketua DPRD H. Supriadi, Mt, Dandim 1015 Sampit, Kol.Inf.Harnoto, Kapolres Kotim AKBP. Himawan Bayu Aji, dan unsur dibawah Dirjen Perhubungan dari Bandara H.Asam Sampit, Pelindo dan Adpel Sampit serta Airut dan KP3 Pelabuhan Sampit. Rombongan Wamenhub setelah tiba di Bandara H.Asan Sampit, langsung menuju Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit yang dikelola oleh Pelindo III , kemudian berlanjut pengecekan Kondisi Dermaga Pelabuhan . Saat kehadiran Wamenhub di Terminal Penumpang dan Dermaga Pelabuhan Sampit, kebetulan Situasinya sangat lenggang dan sepi

Kunjungan singkat Wamenhub RI dikota Sampit untuk mengingatkan keselamatan dan kelayakan angkutan yang dipergunakan untuk melayani angkutan lebaran. penumpang, karena paginya baru saja sebuah kapal Penumpang KM. Lawit berangkat dari Pelabuhan Sampit dengan Tujuan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Jawa Tengah. Dalam kunjungan singkat itu Wamenhub tidak banyak memberikan komentar tentang kelayakan dan kenyamanan fasilitas yang berada di Terminal Penumpang dan Dermaga Pelabuhan Sampit, namun beliau sangat memaklumi kondisi itu semua kurang layak karena jika dibanding

dengan jumlah penumpang yang terus meningkat, namun disini beliau melihat masih banyak yang harud diupayakan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, seperti adanya pasilitas ruangan untuk ibu menyusui bayinya dan lain-lainnya. Bambang mengatakan, penambahan penumpang oleh operator kapal laut hanya diperbolehkan 30 persen diatas kapasitas kapal, akan tetapi meskipun demikian mereka harus memperhatikan berbagai

hal yang diwajibkan seperti : Peralatan Keselamatan, Sekoci, pelampung dan alat keselamatan lainnya. Intinya keselamatan Penumpang harus diprioritaskan, jika ada pelanggaran pihaknya akan memberikan sanksi untuk tidak memberikan izin berlayar. Bambang juga menghimbau kepada instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap alat transportasi dan awak transportasi , juga perlu diperhatikan demi keselamatan, baik transportasi darat, laut dan udara. Bambang menambahkan Koordinasi antara pemerintah dan swasta perlu dilaksanakan untuk melayani masyarakat yang akan mudik berlebaran, begitu juga komunikasi antara pejabat perhubungan harus lebih intens dilapangan dan juga harus selalu update informasi yang sedang berkembang dengan harapan jangan sampai lambat.Ditegaskan lagi oleh Bambang Pejabat Perhubungan selama arus Mudik Lebaran tidak diperkenankan untuk mengambil cuti. Melihat padatnya arus mudik dari Kota Sampit Bambang berusaha akan menambah armada angkutan , dan beliau menghimbau kepada para pemudik agar selalu berhati-hati dan jangan sampai membawa barang – barang yang berlebihan yang dapat menghambat kelancaran arus mudik, selain itu pula selalu waspada terhadap kemungkinankemungkinan yang bakal terjadi dikarenakan faktor cuaca yang kurang bersahabat dan sewaktu-waktu bisa berubah, jelas nya. Untuk Provinsi Kalteng menurut Informasi yang berhasil dihimpun ada dua Pelabuhan yang dikunjungi oleh Wamenhub yaitu : Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pelabuhan Panglima Utar, di Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun (Misnato).


NUSANTARA

PT. REKI Merusak 10 Ha Dan 6000 Bibit Kelapa Sawit Warga Tanjung Mandiri Jambi - BIN : Tujuh petugas kepolisian dari Polres Batang Hari dan 68 orang merusak lahan kelapa sawit seluas 10 Ha dan 6000 batang bibit kelapa sawit, milik Tampubolon CS warga Tạnjung Mandiri Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Sungai Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sekitar pukul 08.00, selasa (30/7). Habis kesabaran timbul kebencian, pepatah inilah yang timbul dalam benak warga. Sekitar pukul 09.00 pagi warga Tanjung Mandiri BaJa Satu (Batak jawa bersatu) sebab warga Tanjung Mandiri mayoritas suku batak dan suku jawa, mendatangi tempat kẹjadian perkara (TKP) sambil meneriakan, “stop pengerusakan kelapa sawit!”. Sekitar pukul 16.00 general manajer PT. Reki, Urip Wiharjo datang dan bernegosiasi dengan warga Tạnjung Mandiri, mereka mengạjukan PT. Reki mengganti rugi kelapa sawit yang dirusak. Setelah Wiharjo mencatat jumlah kelapa sawit yang dirusak karyawannya, Urip Wiharjo berjanji akan datang kembali ke TKP. Kepala security PT. Reki diminta warga untuk menghubungi pimpinannya, sebab waktu sudah pukul 18.00. Namun Urip Wiharjo tidak datang lagi dan Kepala security mengạnjurkan agar warga melaporkan ke Polda Jambi atau menempuh jalur hukum. Komandan security, Supraptin menyatakan bahwa pimpinannya tidak akan datang lagi ke tempat kẹjadian, dan pihak perusahaan PT. Reki tidak akan mengganti rugi kelapa sawit dan bibit yang dírusak. Selain hal perusakan kelapa sawit tersebut, baru sebulan yang lalu bahwa PT Reki membakar pondok yang berisikan padi milik Tumorang dan milik Sinaga. Menurut Toha, sebelumnya sawitnya telah habis disemprot dengan racun sekitar 2 Ha. Akibat perbuatan PT. Reki yang selalu merugikan warga Tanjung Mandiri pada tanggal 15 Juni 2013, perwakilan masyarakat Tanjung Mandiri, Gregorius Purba Hirban Simamora dan Haposan Sigalingging Juneken Situmoran, dan dari PT. Reki, Yulius, Desri Erwin, Manggora Silalah, yang difasilitasi motor oleh Krimanto Padadang (BKSDA). Perbuatan PT. Reki dan Manager PT. Reki, Urip Wiharjo yang sudah datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan sudah berjanji sebelumnya akan datang kembali ke tempat tersebut, ternyata janji Urip tidak dipenuhi dan menentang warga agar warga Tanjung Mandiri mengadu ke kapolda dan menempuh jalur Hukum.

Urip Wiharjo Ingkar Janji 2 Mobil Dan Sepeda Motor Milik PT. Reki Dibakar Warga

Setelah warga mendengarkan berita tersebut melalui Komandan security Supratim, warga kehilangan kesabaran. Sekitar pukul 20.00 WIB, warga membolak-balikan mobil Strada BH 9881 BK dan delapan buah motor inventaris dibakar, sedangkan Strada BH 9883 BK hanya dibolak-

PERINGATAN HUT RI KE 68 DIKECAMATAN SUNGAI BAHAR

Camat Sungai Bahar Dr.Sadikan S.Pd M.Pd Bertindak sebagai Inspektur Upacara Jambi, BIN. Upacara peringatan hari ulaung tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 di Kecamatan Sungai Bahar dirayakan dengan cara sederhana namun cukup meriah. Perayaan HUT RI dimeriahkan oleh tarian kuda lumping dan pencak silat bertindak sebagai inpektur upacara Camat Sungai Bahar Dr.Sadikan S.Pd M.Pd pembaca teks proklamasi ialah Noto M.Pd Dalam upacara HUT kemerdekaan RI ke-68 ini juga diberikan tanda kehormatan satya lencana karya satya PNS. Yang sudah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil 30 tahun : Atiek Daniati M.Pd NIP.195712311981012001 , Murdani S.Pd NIP.196205051983011005, Alimat Ibrahim S.Pd

NIP.196203151983011002, Satya lencana karya satya 20 tahun Muliyana S.P d N IP.197001021991031007, Mujiati S . P d N I P. 1 9 6 5 1 1 2 5 1 9 9 2 0 3 2 0 0 0 3 , W a g i r a h S . P d N I P. 1 9 6 4 0 7 0 5 7 9 8 6 1 0 2 0 0 4 , Rosidah S i h o t a n g S . P d N I P. 1 9 6 8 0 7 1 5 1 9 9 2 0 0 4 2 0 0 1 , E n g k a r S . P d N I P. 1 9 6 8 0 3 0 4 1 9 9 2 0 3 1 0 0 6 , S a g i e m S . P d N I P. 1 9 6 3 0 4 3 0 1 9 8 6 1 0 2 0 0 1 , Tr i S i y a w a t i S . P d N I P. 1 9 7 0 0 6 0 5 1 9 9 1 0 3 2 0 0 9 , M e s r a M u r n i R i t o n g a S . P d N I P. 1 9 6 4 0 1 0 9 1 9 8 6 1 0 2 0 0 2 , S u h a i m i S . P d N I P. 1 9 6 5 1 0 0 1 1 9 9 2 0 3 1 0 1 7 , J u m i n i S . P d N I P. 1 9 6 6 1 0 0 4 1 9 8 9 0 1 2 0 0 1 , J o k o R u s w a n t o S . P d N I P. 1 9 6 7 0 5 2 1 1 9 9 0 0 7 1 0 0 1 , S u d a r m i S . P d N I P. 1 9 6 7 1 2 2 4 1 9 8 9 0 1 2 0 0 1 , H a d i K u s w a n t o S . P d N I P. 1 9 6 8 1 0 1 2 1 9 9 2 0 3 1 0 0 3 , N o t o W i d o d o M . P d N I P. 1 9 6 5 0 4 0 2 1 9 9 2 0 3 1 0 0 7 , S i n a n i k S . P d N I P. 1 9 6 6 0 6 0 2 1 9 9 2 0 3 2 0 0 6 , S w a r d i m a n S . P d N I P. 1 9 6 6 0 6 2 0 1 9 9 0 0 7 1 0 0 1 , H e r m a n S . P d N I P. 1 9 6 8 0 6 0 6 1 9 9 0 0 7 1 0 0 1 , K a r i a d i S . P d N I P. 1 9 6 4 1 2 1 4 1 9 9 2 0 3 1 0 0 5 , O m a n N u r y a h m a n S . P d N I P. 1 9 6 4 0 5 1 5 1 9 9 2 0 3 1 0 0 5 , S u r y o n o S . P d N I P. 1 9 6 2 0 2 1 9 1 9 9 2 0 3 1 0 0 5 , H a r a m a i n i S . P d N I P. 1 9 6 7 0 5 1 5 5 1 1 9 9 2 0 3 1 0 0 1 , S r i g i y a n t o S . P d N I P. 1 9 7 2 1 2 2 3 1 9 9 1 0 3 1 0 0 1 , S u l a m i n S . P d N I P. 1 9 6 4 0 5 0 4 1 9 9 2 0 3 2 0 0 4 , A f r i z a l C a n d r a S . P d N I P. 1 9 7 3 0 6 1 3 1 9 9 7 0 3 1 0 0 3 , R a m a l i a h S . P d NIP.19700611994062001, Asmi S.Pd NIP.197304241997032001, Muntar Simatupang S.Pd NIP.196902711996031002, Muhdakir S.Pd NIP.196810281997031003 Hadir Pada upacara HUT kemerdekaan RI seluruh dinas intansi yang ada di linkungan sungai bahar, seluruh siswa/ siswi mulai dari sekolah dasar negeri sampai tingkat SMAN/ SMKN dan bersama guru-gurunya dihadiri kapolsek sungai bahar Deni Muliadi Kepala Kantor Urusan Agam Slamet, S.Ag menurut informasi yang dihimpun BIN sehabis Upacara Untuk dana yang dihimpun dari semua pegawai Negeri Sipil (PNS) dipungut Rp 20.000/orang, sedang dari Dinas-Dinas dipungut dana sebesar Rp 300.000/Kantor atau dinas.(JHP)

EDISI 82

15

balikan dan dirusak. Mobil strada yang dicarter PT. Reki dan tujuh orang anggota polisi dari polres Batang Hari serta semua security PT. Reki selamat, tidak diganggu bahkan warga mengajak agar sama-sama di camp (pondok) warga dan ditawari makan, jadi sangat berbeda dengan laporan PT. Reki yang menyatakan bahwa angggota polisi dan security disandera warga Tanjung Mandiri. Sekitar Pukul 04.00 WIB, rombongan Kapolres Batang Hari AKBP. Roberta Sorimin S.IP dan banyak mobil strada datang ke lokasi. Diantaranya, Kesbangpol Farizal SH.MH selaku sekretaris tim terpadu, Kabag Hukum Julianto

Kebun Sawit Yang Dirusak Karyawan PT. REKI Neinggolan SH. Setelah bernegosiasi dengan warga, sekitar pukul 08.00 rombongan kapolres sampai ke balai pertemuan Dusun Mandiri. Kapolres Roberta Sormin dan Farizal SH MH serta Julianto Neinggolan SH. menjanjikan pada warga bahwa kasus warga Tanjung Mandiri yang sedang ditangani Menko Polhukam dan kasus ini sudah pernah dirapatkan di Jakarta dengan Menko Polhukam, Tim Terpadu Kabupaten Batang Hari, dan dari perwakilan PT. Reki. Pukul 10.00 WIB, sekitar 100 orang terdiri dari ibuibu berangkat menuju kantor Bupati Batang Hari sesuai kesepakatan Tim Terpadu Kabupaten Batang Hari rapat pertemuan dimulai pukul 19.00 WIB dan selesai pukul 22.00 WIB. Kesepakatan dengan pihak PT. Reki tidak akan menuntut ganti rugi atas perusakan aset PT. Reki berupa pembakaran satu buah mobil roda empat, pembakaran delapan sepeda Motor, serta pos jaga PT. Reki. Sedangkan warga cinta damai dan perlu keamanan terhadap pengerusakan lahan dan peracunan tanaman dan bibit. Pada tanggal 30 juli 2013, kedua belah pihak sepakat saling memaafkan dan tidak akan melakukan gugatan hukum baik perdata maupun tuntutan pidana. Selama proses penyelesaian konflik lahan masyarakat Tanjung Mandiri dan PT. Reki yang melakukan kegiatan merugikan pihak tani terpadu, akan melaksanakan tahapan-tahapan penyelesaian konflik dimulai 9 September 2013 serta pihak warga membuat surat kuasa di atas materai kepada utusan warga yang ikut pada pertemuan 9 September 2013. Pada pertemuan warga Tanjung Mandiri dengan PT. Reki dihadiri Asisten Drs. H Mukti, Kesbangpol Farizal SH.MH, Sekertaris Tim Terpadu Kadis Hut Drs. Suhabli Kebag Hukum Julian Neinggolan SH. PT. Reki tidak mematuhi SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.327/Menhul-II/2010 Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 385 Ha di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun areal restorasi ekosistem ini, sejak surat keputusan menhut tersebut harus dilaporkan ke Kementrian Kehutanan selambat-lambatnya satu tahun. Pada isi halaman ke 6 poin ke 7, apabila di dalam areal JUPHHK-RE terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik perkampungan persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja JUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam menurut sumber ditengah tengah hutan areal restorasi ekosistem PT. Reki memiliki kebun milik pejabat. Nama pejabat tidak jelas, namun tidak pernah ditindak oleh PT. Reki, kenapa PT. Reki Tebang Pilih Dalam Mejalankan tugasnya? (JHP)

DIRGAHAYU HUT RI KE- 68


EDISI 82

Made Mangku Pastika

H. Ahmad Heryawan, Lc

Gubernur Provinsi

Gubernur Provinsi

Bali

Jawa Barat

Drs. H. Hasan Basri Agus, MM

Drs. H. Muhammad Sani Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Gubernur Provinsi Jambi

Irjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH

Brigjen Pol Drs. Satriya Hari Prasetya, SH

Kapolda Provinsi Jawa Barat

Kapolda Provinsi Jambi

Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi

BRIGJEN POL DRS ENDJANG SUDRADJAT Kapolda Provinsi Kepulauan Riau

Kapolda Provinsi Bali AKBP Sitty Rafda Lubis, SH. MH

Resi Anna Napitupulu

MAYJEN TNI RIDWAN

Kejati Provinsi Kalimantan Barat

PANGDAM XII Tanjung Pura Provinsi Kalimantan Barat

H. DADANG M NASER

DR. ABRAHAM SAMAD beserta Jajaran / Staff

Bupati Bandung

H. DEDEN RUMAJI

Wakil Bupati Bandung

AKP HARTOMO

PEMUDA PANCA DHARMA PUSAT & KAB. BANDUNG Chendra BK (Ketua PPD Pusat) DRS. Cecep Suhud (Ketua PPD Kab. Bandung)

Kapolsek Kecamatan Rancaekek Beserta Jajaran

Komisaris POL H.Kusnadi

Aiptu E Sutisna

Kapolsek Kecamatan Cicalengka Beserta Jajaran

Kepala Urusan SIM Polres Cirebon Provinsi Jawa Barat

PTP NUSANTARA VI SUNGAI BAHAR Ir. SAFEI Manager

TAUFIK, SE Ka. TU

DRS. CORNELIS, MH.

Agustin Teras Narang, SH

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Manager

Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc

Drs. Anwar Adnan Saleh

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat

Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto

Brigjen (Pol) Djoko Mukti Haryono

Kapolda Provinsi Kalimantan Barat

Kapolda Kalimantan Tengah

Irjen Pol Dwi Priyatno

Keluarga Besar JP TIPIKOR

Kapolda Provinsi Jawa Tengah

ARIE CHANDRA, SH KELUARGA BESAR KOMUNIKASI MITRA TERRITORIAL (KMT) KODIM 1201 MEMPAWAH SERTA KODIM 1204 SANGGAU

DRS. A K I M MM

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KalBar

AKBP DANI KUTONI, SH.SIk. MHum

AKBP Kemas Ahmad Yamin

Kapolres Kabupaten Cirebon

Kapolres Kabupaten Bandung

S.JOKO PRAMONO, SH, MH Ketua HIPSI JABAR

ARIE CHANDRA, SH

Wakil Ketua HIPSI JABAR

Achmad Rizky Nugraha

Camat Kecamatan Cicalengka Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat

H.ADANG SUJANA, Spd MM Kepala SMPN 1 Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat

PURBA, SE Ka. TU

Keluarga Besar PT. PUTERA FAJAR

HM. SOEBANDI PTP NUSANTARA VI KEBUN BUNUT Ir. SUNARIO Manager

HARIMAN SIREGAR Ka. TU

Experience is The Best Teacher

Bismillahirohmanirrohim Bila Allah Swt mengabulkan, saya bermaksud akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kab.Sumedang dari Partai Golkar untuk Dapil 1 ( Kec.Sumedang dan Kec. Jatinangor ), mudah - mudahan Warga Kecamatan Cimanggung dan warga Kecamatan Jatinangor mendukung dan lebih mempercayainya. dengan pencalonan saya sebagai Anggota DPRD Tahun 2014 BIO DATA Nama : RENNY HERLIANTI, S.Pd Lahir : Bandung, 07 Pebruari 1964 Pekerjaan : - Kep.Sek.SMA & Guru B.Inggris - SMK – SMA Guna Cipta Cimanggung Alamat : Dusun Ciburaleng RT.01 RW.2 Desa Sindang Pakuon Kec.Cimanggung- Sumedang

Gubernur Provinsi

Gubernur Provinsi

PTP NUSANTARA VI KEBUN TANJUNG LEBAR Ir. DARMAN GINTING

16

Pengalaman adalah guru terbaik

Berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter & berkesadaran hukum

Demikian pepatah yang mengisyaratkan agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat,baik oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain. Dengan semakin gencarnya orang menyuarakan calon – calonnya agar dipilih rakyatnya, hingga masyarakat terbujuk untuk memilih. Kewajiban kita sekarang sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih,supaya tidak salah memilih jangan meminta atau menerima pemberian hanya untuk sesaat. Pilihlah calon Anggota DPRD yang kelak tidak hanya menjadi seorang Wakil Rakyat,namun juga menjadi panutan bagi rakyat. Tidak hanya cerdas tapi juga tegas tidak hanya diplomat,tapi juga merakyat, tidak hanya berkompeten tapi juga konsisten, bila terpilih memberikan kontribusi kepada lingkungan.


Edisi 82