Issuu on Google+

RABU, 4 SEPTEMBER 2013

10 REAKSI KOTA INFO LINTAS

Jelang Pemilu 2014

Panwaslu Ingatkan Peserta Hindarkan Kampanye Hitam

REAKSI KOTA – Menuju Pemilu 2014, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi mengingatkan agar peserta dalam persaingan politik untuk menghindari praktik kampanye hitam. Panwaslu Kota Bekasi mengatakan, untuk mencegah kampanye hitam perlu kedewasaan berpolitik, pendidikan politik yang baik untuk mendongkrak sportivitas peserta. Menurut Panwaslu, seluruh pihak terkait dalam Pemilu, baik caleg maupun partai politik, harus ikut aturan main yang ada dalam peraturan KPU maupun undang-undang. Ketaatan terhadap aturan, kata dia, dapat menciptakan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meski jargon tersebut hal yang baik, tapi tidak akan berarti bila tidak diikuti budaya dan aturan. Budaya kampanye hitam hanya akan memperkeruh dan merusak iklim politik yang sekarang sudah membaik. Perilaku tersebut akan menggambarkan bagaimana pribadi pelakunya saat terpilih nanti sebagai wakil rakyat. Dan perlu ada ketegasan dari aparatur sehingga peserta tidak sembarangan mengabaikan aturan yang ada. (ant/soe)

Kapusda Programkan Perpustakaan Keliling REAKSI KOTA – Dalam rangka peningkatan minat baca masyarakat Kota Bekasi, Kantor Perpustakaan Daerah (Kapusda) Kota Bekasi buat terobosan baru dengan cara melakukan sejumlah program, diantaranya, sosialisasi kepada masyarakat dan pegawai tentang manfaat membaca. Selanjutnya, memprogramkan perpustakaan keliling di Kota Bekasi bagi siswa-siswi, melakukan belajar bersama membaca buku serta berbagai program lain yang diluncurkan ditengah-tengah masyarakat. Kapusda Kota Bekasi mengajak masyarakat untuk meningkatkan minat baca yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat pada umumnya dan warga Kota Bekasi khususnya. (hms)

Sosialisasi Perda

Pedoman Pendirian Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta REAKSI KOTA – Sesuai release situs resmi Pemerintah Kota Bekasi bahwa Bagian Hukum Sekretaris Daerah Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. Sosialisasi Perda Kota Bekasi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Bekasi H.Ahmad Syaikhu di Ruang Rapat Walikota Bekasi lantai 1, dan diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD/bagian, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi serta sarana pelayanan kesehatan swasta yang ada di Kota Bekasi. Sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut, yakni Kepala BPPT Kota Bekasi Dr. Hj. Reny Hendrawati, MM, Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dr.Pusporini dan Kasie Akreditasi Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dr.hadri Pramono, MARS. Adapun materi yang disampaikan narasumber ialah mekanisme pedoman pendirian dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta di BPPT Kota Bekasi, Perda Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 dan regulasi sarana prasarana. Wakil Walikota Bekasi berpesan kepada peserta sosialisasi, agar mencermati dengan sebaik-baiknya dan menyerap semua ilmu yang disampaikan oleh narasumber dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya agar sosialisasi ini berjalan dengan optimal. Ini penting untuk pedoman kerja dan peningkatan pelayanan masyarakat. Harapannya, dengan hadirnya perda ini akan mengantarkan visi Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan dan perlu kebersamaan yang harus didukung sehingga kesuksesan itu dapat diraih. Kabag Hukum Setda Kota Bekasi, Sudiana, SH dalam laporannya, tujuan sosialisasi ini untuk mempublikasikan keberadaan Perda Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian Dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta kepada SKPD terkait, para pejabat di Kecamatan dan Kelurahan dan pengelola RS Swasta untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. ( hms)

Persiapan Administrasi CPNS

Pemohon Kartu Kuning Membludak REAKSI KOTA – Pemohon kartu kuning membludak di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Kota Bekasi. Para pemohon mayoritas peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mendaftarkan pada pertengahan September 2013. Bertambahnya pemohon pembuatan kartu kuning di Disnakertrans tidak ada pengaruhnya dengan urbanisasi, karena pemohonnya adalah masyarakat Kota Bekasi. “Kami memprioritaskan warga Kota Bekasi terutama yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi.” kata Dedy Supriady selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans). Menurutnya, pemohon kartu kuning terbanyak terjadi di tahun 2010 dan lonjakan di tahun 2013 ini disebabkan karena kelulusan sekolah ditambah lagi adanya penerimaan CPNS. Terkait adanya asumsi masyarakat tentang calo dalam pembuatan kartu kuning, Rahmat staff pelayanan kartu kuning mengatakan “Kita tidak menerima lewat calo, semua

pemohon kartu kuning itu harus antri di depan loket”. Rahmat juga menjelaskan, pembuatan kartu kuning tidak dipungut biaya (gratis), sama halnya dengan legalisir. “Kalau pun ada yang kasih uang mengenai legalisir, itu adalah inisiatif dari pemohon kartu kuning” katanya kepada Reaksi Bekasi Selasa (3/9). Pelonjakan jumlah pemohon kartu kuning ini juga menyebabkan terjadinya penumpukan berkas di dalam loket pembuatan kartu kuning sehingga karyawan bidang pelayanan harus bekerja ekstra. (eric/hsp)

Tak Mau Dituding Lambat Tangani Kasus Korupsi

Kejari Bekasi Libatkan Ahli Tangani Kasus Turap REAKSI KOTA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, lewat Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus, Semeru SH mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi proyek turap di Cipendawa,Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah dilakukan ekspose dan melibatkan ahli yang sipatnya independent. “ Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disbimarta, PPTK Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Ahli Independent,” ujar Semeru kepa-

da Reaksi Bekasi, Selasa (3/9). Menurut Semeru, Kejari Kota Bekasi juga melibatkan BPKP dalam menangani kasus proyek berbiaya miliaran rupiah itu.Namun Semeru menepis anggapan masyarakat dan juga pelapor kasus tersebut, bahwa pihaknya lambat menangani kasus-kasus korupsi di Kota Bekasi. “Semuanya (Kasus Korupsi) masih bisa dihitung dengan jari,”jawabnya, saat ditanya berapa kasus korupsi yang ditangani sekarang di Kejari Kota Bekasi. “Kami bekerja kok, tetapi masih dinilai belum berbuat,”tambahnya.(cupa)

Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Kota Bekasi Percontohan Penanganan Jamaah Ahmadiyah REAKSI KOTA – Jemaat Ahmadiyah adalah suatu gerakan dalam Islam yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as. pada tahun 1889. Tapi belakangan jemaat tersebut ditentang kelompok masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia dan meminta Pemerintah untuk membubarkan jemaat tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan Pemerintah Indonesia menjadikan Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai daerah percontohan bagi penanganan aktivitas jemaat Ahmadiyah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Kemasyarakatan Kota Bekasi, Radi Mahdi mengatakan, penanganan yang dilakukan Kota Bekasi terhadap para jemaat Ahmadiyah yang ditempatkan di wilayah Pondok Gede sejak 2012 memdapat sambutan dan respon positif dari Pemerintah Pusat. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan (Sidhal) Kementerian Politik, Hukum, Benny Pertiwanggono, dalam agenda audiensi surat jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persoalan Ahmadiyah di Ruang Rapat Sesmenko Kemenko Polhukam, Medan Merdeka, Jakarta, Ungkapnya.

“Dalam sambutannya, Pak Benny menyampaikan bahwa penegakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait larangan aktivitas jemaat Ahmadyah di Kota Bekasi sudah dijalankan secara baik,” katanya. Menurut Radi, pelarangan aktivitas Ahmadiyah di wilayah setempat jangan diartikan sebagai bentuk larangan beribadah. “Justru kami melindungi para jemaat Ahmadiyah dari ancaman pihak-pihak yang resisten terhadap mereka,” katanya. Hal itu dibuktikan dari tidak adanya konflik berkepanjangan yang berujung pada bentrokan fisik antarwarga seperti yang pernah terjadi di sejum-

lah daerah. “Atas dasar itulah, Kota Bekasi dijadikan sebagai daerah percontohan di Indonesia dalam upaya penanganan terhadap jemaat Ahmadiyah,” katanya. Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pejabat Kemenko Polhukam tersebut juga dibahas terkait kegiatan deklarasi damai yang digagas Pemkot Bekasi di seluruh RW dengan melibatkan masing-masing tokoh agama setempat. “Deklarasi damai yang kita canangkan juga memperoleh respon positif pemerintah pusat sebagai upaya antisipasi ancaman kerukunan antarumat,” paparnya. (ant/soe)

SMAN 10 Realisasikan SBTI REAKSI KOTA – Sosialisasi sistem manajemen Sekolah Berbasis Teknologi Informasi (SBTI) yang diadakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai dijalankan SMAN 10 Bekasi. Dalam pelaksanaannya pihak sekolah sudah menyiapkan ruangan Pusat Sumber Belajar (PSB). Ruangan yang berisikan beberapa perangkat komputer serta dilengkapi jaringan internet itu digunakan siswa untuk akses berbagai tugas di internet. Esthi Wikantini selaku Humas SMAN 10 Kota Bekasi mengatakan dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan siswa dan siswi dapat menambah wawasan dan pembelajaran yang lebih luas dari buku serta menjadi suatu hal yang positif. “Kami pihak sekolah tentunya berharap dengan adanya fasilitas ini dapat

menjadi hal positif untuk menambah wawasan para siswa” katanya. Dia menambahkan, fasilitas yang disediakan juga selain adanya ruangan PSB pihak sekolah menyediakan sistem jaringan wifi yang diproteksi di lingkungan sekolah. “Selain ruangan PSB kita juga sudah ada jaringan wifi di sekitar lingkungan sekolah, tetapi jaringan wifinya sudah diproteksi agar tidak dapat mengakses situs-situs yang negatif” ujarnya. Untuk memajukan sistem sekolah berbasis teknologi informasi ini juga pihak sekolah telah berencana mengembangkan website pribadi sekolah yang bertujuan untuk dapat memperkenalkan profil sekolah ke publik serta dapat memberikan penjelasan mengenai hasil kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah kepada orang tua murid. (eric/hsp)


Hal, 10 reaksi bekasi