Page 1

RABU, 4 SEPTEMBER 2013

5 REAKSI NUSANTARA Lintas Berita FOTO ILUSTRASI

Kuota Haji Cianjur Berkurang 20 Persen REAKSI CIANJUR - Kouta Pemberangkatan Jamaah Haji tahun 2013 di Kabupaten Cianjur- Jawa barat saat ini menurun 20%. Menurut Korlap Perjalanan Ibadah haji Kabupaten Cianjur H Mamat Selamat, hal ini sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi. “Ya, menurun pak. Kami di sini tidak bisa berbuat banyak kendati harus megurangi jumlah calon jemaah haji yang sudah ada.Dari jumlah kouta 1433, akan berangkat sekitar 1146 dibagi empat kloter,” katanya. “Yang sudah melunasi pembayaran administrsi dari jumlah calon jemaah haji 1433 saat ini baru 1356 yang tidak melunasi sebanyak 77 orang calon jemaah haji,” ujar Mamat saat ditemui Reaksi Selasa (3/9) di ruang kerjanya. (don)

Kisruh Buburgadung Dipicu Provokasi Preman

REAKSI INDRAMAYU – Serikat Tani Indramayu (STI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jawa Barat memprotes tindakan keras jajaran Polres Indramayu terhadap petani dan mahasiswa yang sedang berdemo. Kekerasan itu terjadi, menyusul bentrokan antara kelompok pengunjuk rasa yang menolak pembangunan waduk Buburgadung Desa Loyang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, dengan kelompok preman, Minggu (25/8). Kisruh yang berujung pembakaran satu unit alat berat itu dipicu oleh aksi penganiayaan yang dilakukan para preman terhadap beberapa orang petani dan mahasiswa. Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Barat Edi Rusyandi menjelaskan, kerusuhan bukan semata akibat dari penolakan STI dan PMII terhadap pembangunan waduk, melainkan karena provokasi kelompok preman bayaran. "Sekitar seribuan petani dan massa yg tergabung dalam STI dan massa PMII Indramayu yang pada saat itu mengetahui beberapa anggotanya dipukuli oleh preman terpancing emosi," ujar Edi. Tetapi petugas dari Polres Indramayu yang berada di sekitar lokasi kejadian justru bersikap sepihak dengan melakukan tindak kekerasan terhadap massa STI dan PMII dan membiarkan aksi anarkis kelompok preman bayaran. "Kericuhan dengan Polisi di dekat lokasi tanah garapan tak terhidarkan, tindakan represif dari aparat sudah sangat tidak manusiawi dengan menodongkan senjata gas air mata dan peluru karet yang diarahkan kepada para petani yang tidak melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan ratusan petani luka-luka di sekujur tubuh mereka," jelas Edi. Ketua Umum PMII Jabar itu menginformasikan, sedikitnya sembilan petani dan aktivis PMII langsung ditangkap polisi dalam kericuhan tersebut. Bukan cuma orangnya yang ditangkap, kendaraan mereka juga dirampas. Buntut tindakan represif polisi disertai penangkapan, para mahasiswa dan petani memunculkan aksi protes. Ratusan petani penggarap lahan hutan produksi PT Perhutani yang tergabung dalam STI dan puluhan aktivis PMII menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Indramayu, Jum’at (30/8). Mereka menuntut dibebaskannya sejumlah anggota STI dan PMII yang ditahan polisi. Sementara itu Kapolres Indramayu Ajun Komisaris Besar Wahyu Bintono, melalui Kasatreskrim, AKP Wisnu Perdana Putra, Senin petang mengaku telah menahan lima tersangka provokator yang menurut versi polisi menyulut bentrokan antar dua kubu petani di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Minggu (25/8). Bentrokan terjadi akibat reaksi penolakan pembangunan waduk Bubur Gadung. Kelima tersangka berinisial Wn, Rj, Rm, Wt dan No merupakan pimpinan dan anggota Kelompok STI. Penjelasan resmi Polres Indramayu tidak sedikitpun menyentil keterlibatan kelompok preman yang dibayar pihak tertentu. AKP Wisnu mengungkapkan, kelima tersangka ditahan karena terbukti bersalah melanggar Pasal 160 dan 170 KUHP atas tindakan perusakan secara bersama-sama yang dilakukan dengan sengaja membakar satu unit mesin ekskavator sebelum terjadinya bentrokan. Selain itu, polisi juga akan terus menindak keras para oknum yang mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan anarkistis ataupun premanisme. (fua)

Diamankan, Pelajar Bawa Tramadol

REAKSI SUKABUMI- Anggota Satpol PP Sukabumi mengamankan sembilan pelajar di Jalan Harun Kabir, Kecamatan Cikole karena kedapatan mengkonsumsi obat penenang tramadol. "Dari sembilan pelajar itu dua di antaranya membawa satu strip atau sebanyak 20 butir tramadol dan empat butir ternyata setelah kami periksa sudah dikonsumsi oleh oknum pelajar tersebut," kata Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Sukabumi Sudrajat, kepada wartawan. Menurut Sudrajat, kedua pelajar yang mengkonsumsi obat penenang tersebut bernisial D dan Y yang usianya masing 15 dan 16 tahun berasal dari SMA swasta di Kota Sukabumi. Diduga para siswa tersebut akan melakukan tawuran, karena selain obat penenang, juga dalam tas mereka ditemukan empat gir motor dan satu buah kerakeling. Untuk penyelidikan lebih lanjut, para pelajar ini dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Sukabumi untuk diperiksa. Selain itu Satpol juga memanggil pihak sekolah dan ortu mereka. Penangkapan ini dilakukan melalui operasi rutin Satpol PP. "Operasi tersebut tujuannya untuk antisipasi terjadinya kembali tawuran pelajar yang semakin marak di Kota Sukabumi," tambahnya. Selain menangkap mereka, dikatakan Sudrajat, pihaknya juga memberikan penyuluhan kepada setiap pelajar akan bahaya tawuran. Karena selain terancama hukuman penjara juga bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Karena setiap tawuran banyak diantara pelajar yang menggunakan senjata tajam bahkan tidak sedikit yang mengkonsumsi minuman keras. (ant)

Tanah Tambak Dijual Kades Dipasangi Plank DKP Karawang REAKSI KARAWANG - Tanah bekas TIR(Tambak Inti Rakyat) di Pantai Utara Karawang seluas 9 Hektar yang diduga dijual Kepala Desa Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar, berinitial War, oleh pihak kantor DKP(Dinas Kelautan dan Perikanan) BLUPB (Balai Usaha Layanan Produksi Perikanan Budi Daya) Kabupaten Karawang, hari Selasa (3/9) langsung diduduki dan dipasangi plank. Papan itu bertuliskan bahwa lahan itu tanah negara yang dikuasai pihak DKP. Hal ini sebagai bentuk penguasaan fisik lahan tambak oleh pihak yang berkompeten dengan disaksikan sekitar 15 ex petani plasma yang pada tahun 80-an berstatus sebagai penggarap. ke 15 saksi ex penggarap lahan TIR adalah Wiro, Duria, Nuraen, Hasan Yusuf, Arif Faeni, Debleng, Endu, Rahmat, Kiman, Satam, Wawan, mantan anggota BPD yang kini sebagai anggota Satpam di kan-

tor BLUPBB, Nursin mantan PJS Kades Desa Pusakajaya Utara, dan Warfa. Saat di lokasi tambak, mereka membenarkan, bahwa tanah ex TIR yang sudah bersertifikat bernomor I di Desa Pusakajaya Utara dengan status tanah negara tersebut, pengelolaannya kini diserahkan kepada pihak kantor DKP. Kemudian waktu penyerahannya saat itu, surat-surat sebagai tanda hak penggarap, sudah diserahkan kepada pihak pengelola Ex TIR yakni pihak DKP melalui

BLUPPB Karawang, sehingga jika saat ini dikeluarkan SKD(Surat Keterangan Desa) oleh Kades Pusakajaya Utara yang baru, maka SKD tersebut perlu diuji kebenaranya. Seperti diakui Wawan, yang mengaku menjadi anggota BPD Bidang Pembangunan dua kali Kepala Desa Pusakajaya Utara, tanah tambak seluas 9 Hektar yang disinyalir telah dijual kepada pengusaha berkantong tebal, sejak zaman baheula itu, statusnya merupakan tanah negara yang hak pengelolaannya saat itu kepada TIR setelah terjadi take over, kini dikuasai kantor DKP. "Jika lahan tanah berupa tambak seluas 9 Hektar ada yang berani menjual, maka perbuatannya bisa dipidanakan," ujar Wawan. Lain lagi Nursin, sejak dia menjadi pamong desa dari jabatan Sekdes naik menjadi PJS Kades Desa Pusakajaya Utara, memang tanah tambak

itu merupakan tanah negara. Status tanah itu tidak ada yang berani mengubah. "Kalau tidak salah sekitar tahun 2002 lahan TIR itu oleh pihak Sekneg diserahkan ke kantor DKP," terang Nursin, mantan PJS Kades Pusakajaya Utara. Lain Nursin lain kata Wiro, mantan penggarap lahan tambah tersebut. Dia menjelaskan tanah yang berupa tambak dan yang sudah bersertifikan No. 1 di Desa Pusakajaya Utara tersebut seluruhnya, sebagaimana tertera di serifikat tadi seluas 373 Hektar, sehingga jika sekarang ini dikeluarkan lagi SKD dengan berbeda nama penggarapnya berarti patut ditenggarai bahwa SKD lahan tersebut fiktif. "Jika SKD dengan nama yang baru diduga dijual Kades Pusakajaya Utara yang baru ini, maka petinggi desa itu telah melakukan tindak pidana penjualan tanah negara," tegas Wiro yang diamini teman-

selalu sigap serta profesional dalam segala kondisi, komunikasi bisa melalui berbagai macam alat elektronik. Salah satunya melalui radio Orari, sebagai jaring koordinasi penanganan sebelum bencana datang (early warning system), maupun pasca bencana, sangat diperlukan baik untuk pemerintah maupun warga. Demikian dikatakan Wakil Bupati Cianjur dr H Suranto MM, dalam sambutannya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Orari Jawa Barat lokal Cianjur

yang dihadiri anggota Orari Cianjur dan sekitarnya. Wakil Bupati juga berharap, ke depan, para pengurus yang baru dilantik selalu berkoordinasi dengan pemerintah maupun dengan sesama anggota ORARI. Serta setiap orang yang mempunyai hobi dalam bidang teknik elektronika radio dan komunikasi serta secara sukarela bersedia mengabdi kepada bangsa dan masyarakat. Sementara itu Ketua ORARI Cianjur Rudi Syachdiar SH mengatakan, saat ini OR-

ARI Cianjur beranggotakan kurang lebih 100 orang. Jumlah itu menurun karena kesibukan anggota dengan aktivitas serta kepentingan lain. Namun pengurus ORARI yang baru akan selalu mensosialisasikan manfaat dan fungsi dari komunikasi radio ORARI dengan selalu memberikan yang terbaik. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 31 ORARI Daerah dan 367

nya yang merupakan ex penggarap lahan Ek TIR tersebut. Baik Nursim, Wawan dan Wiro, mengaku sangat setuju jika pihak kantor DKP melalui BLUPPB Karawang untuk menguasai fisik lahan tambak tersebut memasang plank pengumuman di 15 titik. Sebab, jika lahan tambak Ex TIR seluas 373 hektar yang sudah bersertifikat dengan status tanah negara dibiarkan tanpa diberi batas-batasnya, nantginya bakal ada yang mengklaim lagi, lalu berani menjualnya. "Jika kasus penjualan tanah tambak yang diduga diotaki oleh Kades Pusakajaya Utara berinitial War, dibiarkan, maka bakal menjadi preseden buruk terhadap keselamatan tanah negara yang berada di Pantai Utara Kabupaten ini," ujar mereka seraya berkata lahan sudah bersertifikat saja sang Kades berani menjualnya apalagi lahan yang tidak bertuan. (fms)

Wakil Bupati Cianjur Lantik Pengurus ORARI

REAKSI CIANJUR - Pelantikan pengurus ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) Jawa Barat local Cianjur masa bakti 2013 2016, bertempat di sekretariat ORARI lokal Cianjur di lingkungan GGM Cianjur berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaaan. Pengurus ORARI lokal Cianjur menetapkan Rudi Syachdiar SH sebagai Ketua dengan call sign YD1CYI. Orari, organisasi resmi yang mendukung komunikasi bagi pemerintah yang

FOTO ANT

SEREN - Sejumlah anggota masyarakat adat memainkan Angklung Dodgdog Lojor dalam rangkaian kegiatan Seren taun ke-645 di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi, baru-baru ini. Seren Taun merupakan pameran hasil bumi untuk memerlihatkan hasil produksi pertanian dan kerajinan tangan masyarakat adat.

5,1 Juta Warga Jabar Ikut Jamsostek REAKSI BANDUNG - PT Jamsostek mencatat sebanyak 5,1 juta warga Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi peserta aktif program jaminan sosial tenaga kerja BUMN itu. "Jawa Barat secara umum menjadi provinsi dengan jumlah peserta aktif terbesar di Indonesia, meski sebagian tercatat di Jakarta," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) PT Jamsostek Jabar, Teguh Purwanto di Bandung, Selasa. Ia menyebutkan sekitar 2,7 jutaan tercatat sebagai peserta aktif di Kanwil Jamasostek Jabar, sedangkan sekitar 2,1 juta tercatat di Jamsostek Jakarta, sisanya tercatat di kantor cabang daerah lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk peserta yang non aktif. "Khusus di daerah singgungan atau perbatasan dengan DKI Jakarta, banyak yang tercatat sebagai peserta Jamsostek di kantor pusat atau kantor cabang di Jakarta," katanya. Meski berdomisili di wilayah Jawa Barat, seperti Depok, Bogor dan Bekasi, na-

mun mereka bekerja di Jakarta sehingga tercatat kepesertaanya di Jakarta. Sebagian juga karena untuk perusahaan tertentu sifatnya vertikal sehingga kepesertaanya di Jakarta. "Seperti saya sendiri, warga Jabar namun kepesertaan Jamsostek tercatat di Jakarta. Memang tidak menjadi masalah karena pelayanan dilakukan secara online. Seperti Kantor Jamsostek di Bekasi, itu banyak melakukan pembayaran klaim untuk peserta Jamsostek dari kantor di Jakarta," kata Teguh. Namun ke depan, kata dia, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan untuk mutasi kepesertaan Jamsostek ke kota tempat domisili masing-masing. Hal itu untuk mempermudah pelayanan bagi peserta. "Ada kasus industri besar di wilayah Karawang, namun kantor pusatnya di Jakarta sehingga pengurusan harus lewat kantornya di Jakarta. Ke depan hal itu tidak boleh terjadi, dengan mutasi di daerah semua bisa dilayani," katanya. Ia menyebutkan akibat

banyaknya pekerja asal Jabar yang tercatat kepesertaan di Jakarta, membuat cakupan kepesertaan di daerah singgungan tidak sesuai dengan jumlah peserta di kota itu. "Nanti akan menjadi bahan masukan dan di-share sehingga keanggotaan kantor di daerah singgungan itu memiliki data peserta riil di daerahnya, meski sebagian terdaftar di Jakarta" katanya. Ia mencontohkan melalui pendekatan pergerakan pekerja yang berdomisili di Jabar setiap harinya ke Jakarta. Di Tol Cikampek antrean kendaraan dari Jatibening hingga ke tol dalam kota Jakarta jumlahnya mencapai ribuan penumpangnya minimal dua hingga tiga orang yang dipastikan pekerja di Jakarta. "Untuk meningkatkan pelayanan, kami akan mengubah kantor cabang Jamsostek sesuai dengan nama kabupaten sehingga lebih dekat dan cakupannya lebih jelas, saat ini ada beberapa kantor cabang namanya berdasarkan lokasi kecamatan," kata Kepala Kanwil PT Jamsostek Jabar itu menambahkan. (ant)

ORARI Lokal yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia Yang salah satu fungsinya Sebagai sarana pengindera dini agar bencana yang terprediksi / diperkirakan datang dapat dideteksi sejak awal, sehingga jumlah usaha penyelamatan dan pertolongan dapat dilakukan sebelum bencana datang, terseleksi dengan cepat dan tepat guna. Dan yang paling penting dapat mengurangi timbulnya jumlah kerugian yang banyak seperti harta benda bahkan korban jiwa. (Don)

Jabar Dorong Pemberdayaan Kelompok Penggerak Wisata REAKSI BANDUNG - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar mendorong pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) untuk mendukung program pariwisata provinsi itu menjadi destinasi dunia pada 2025. "Jabar menargetkan menjadi destinasi dunia pada 2025, rintisannya sudah dilakukan sejak sekarang. Salah satunya dengan mendorong kelompok penggerak wisata dan jaringan sadar wisata di masyarakat pariwisata Jabar," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar Nunung Sobari di Bandung, Sabtu. Ia menyebutkan kompepar merupakan partner atau mitra kerja yang sangat penting, mengingat mereka berhadapan langsung dengan masyarakat baik sebagai wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Nunung lebih lanjut menjelaskan peran yang sangat diperlukan dalam pembangunan pariwisata adalah kesadaran masyarakat pariwisata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Salah satu aktivitas yang dapat diberikan oleh masyarakat dan swasta adalah dengan menciptakan suasana Sapta Pesona pada daya tarik

wisata, yakni Aman, Tertib, Bersih, Indah, Sejuk, Ramah dan Kenangan. "Karena itu pemgembangan kepariwisataan di Jabar ha­rus diwarnai dengan pe­lak­­ sanaan Sapta Pesona di se­mua aspek dan lini," ungkapnya. Upaya pemberdayaan Kompepar di Jabar telah berbuah prestasi, salah satunya oleh kompepar di Jawa Barat, salah satu penghargaan tingkat nasional yang diraih, yaitu penghargaan Pokdarwis Peringkat Ke-II tingkat nasional 2012, yang diraih oleh Forum Komunikasi Kompepar Kabupaten Sukabumi. "Mudah-mudahan pada tahun 2013 ini Jawa Barat juga akan mendapatkan kembali penghargaan Pokdarwis tingkat nasional," katanya. Peran Kompepar perlu ditingkatkan lagi sehingga keberadaannya benar-benar dibutuhkan dalam pengembangan dan usaha jasa pariwisata. "Kami menyambut baik kegiatan Pembinaan Jaringan Pokdarwis yang dilakukan selama ini, karena tanpa adanya sebuah jaringan Pokdarwis dengan pemerintah maupun dunia usaha, akan sulit berkembang," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar itu menambahkan. (fer)

Hal 5  
Advertisement