Issuu on Google+

8 Kupas

T I A D A B ATA S B I C A R A

EDISI 002 JULI 2011 RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA

Drama Penyerobotan Tanah Sebidang lahan yang merupakan aset daerah Kota Tegal (Pemkot) kurang lebih seluas 700 M2 diduga telah dimanfaatkan sebagai akses jalan tanpa ijin oleh salah satu pengembang perumahan yang berlokasi di wilayah Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan. Tanah eks-bengkok milik Kelurahan Debong Kidul yang berlokasi di wilayah Kelurahan Debong Kulon itu nasibnya sampai kini tidak jelas. Kejadian penyerobotan lahan itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal, Herviyanto, SIP. Sayangnya, tidak satupun pejabat terkait dari Lurah, Camat, yang mengaku bertanggungjawab atau mengetahui perihal penyerobotan lahan tersebut. “...Pemkot tidak boleh diam begitu saja dan menyetujui penawaran sewa atau tukar guling...” Tukar Guling Lantas, apakah pihak pengembang perumahan

Akses jalan Perumahan Tegal Residance yang diduda menyerobot lahan aset Pemkot di Kelurahan Debong Kulon (foto:Dhanar)

sebegitu berani menyerobot lahan tanpa sepengetahuan pejabat berwenang di tingkat kecamatan atau kelurahan? Ataukah kisah penyerobotan lahan itu hanya bagian kecil dari adegan penyerobotan lahan di tempattempat lain? Menurut Hervy, pemanfaatan lahan milik Pemkot Tegal oleh pengembang perumahan telah dilakukan sejak pembukaan perumahan tahun 2008 lalu.

Setelah Pemkot mengetahui adanya pemanfaatan lahan tanpa ijin, kemudian pihak pengembang berinisiatif akan menyewa lahan yang telah diserobot. “Setelah kami mengetahui hal itu dan menegur pengembang, lalu pihak pengembang berinisiatif akan menyewanya dengan nilai sewa Rp. 4 juta per tahun terhitung sejak 2008. Akan tetapi, belum sampai uang sewa itu dibayarkan, belakangan

diketahui pihak pengembang mengusulkan tukar guling dengan sebidang lahan yang peruntukannya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah bagi warga di Kelurahan Debong Kulon,” kata Hervy. Hal senada disampaikan oleh salah seorang warga komplek perumahan Tegal Residence, Wawan Hudiyanto,ST. Menurut Wawan, akses jalan yang menuju komplek perumahan Tegal Residence adalah benar merupakan lahan bengkok yang menjadi asset daerah Pemkot Tegal. Pernyataan itu dikemukakannya setelah dirinya memergoki langsung Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru) Kota Tegal, Nur Effendi sedang melakukan pengukuran langsung di lokasi lahan yang dimaksudkan. “Saat pernah memergoki langsung Kepala Diskimtaru sedang melakukan pengukuran lahan di lokasi itu, dan saat itu dijawab olehnya bahwa lahan tersebut adalah tanah bengkok yang merupakan asset Pemkot Tegal,” kata Wawan.

qtim

Penyerobot Tanah Akan Diusut Geger peristiwa penyerobotan tanah aset pemkot sempat memerahkan telinga pucuk pimpinan Pemkot Tegal. Walikota Tegal H. Ikmal Jaya SE Ak, akan mengusut tuntas tindakan penyerobotan tanah tersebut. Langkah awal yang dilakukan antara lain melakukan inventarisir aset daerah. Tujuannya agar diketahui seluruh aset daerah, serta mengantisipasi terjadinya penyerobotan tanah. Sebab, penyerobotan tanah merupakan tindakan melanggar hukum. "Apabila dugaan penyerobotan tanah milik Pemkot oleh pengembang perumahan di Kelurahan Debong Kulon itu terbukti, maka Pemkot Tegal akan menindak tegas melalui jalur hukum,” kata Ikmal. Kasus penyerobotan sebidang lahan milik Pemkot Tegal, Jawa Tengah, eks tanah bengkok Kelurahan Tunon yang berada di wilayah Kelurahan Debong Kulon oleh salah satu pengembang perumahan dan disusul kekalahan Pemkot Tegal dalam kasus gugatan Pasar Beras Martoloyo merupakan salah satu bukti keteledoran Pemkot Tegal dalam menginventarisir aset daerah. Atas peristiwa itu, Pemkot Tegal di tahun 2011 akan melakukan penelusuran aset daerah. Rencana tersebut ditegaskan Walikota Tegal, H. Ikmal Jaya, SE Ak yang disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda

itu Pemkot Tegal dinyatakan kalah, namun sampai hari ini Pemkot belum mendapat salinan putusan Pengadilan yang mensidangkan perkara sengketa tersebut. Sambil menunggu turunnya salinan putusan, Pemkot Tegal telah mendaftarkan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang pada 19 Mei 2011,” paparnya.

Pasar Beras (Foto : Danar)

jawaban walikota atas pemandangan umum fraksifraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah, di ruang Adipura Balaikota Tegal, Senin 06 Juni 2011. Menurut Ikmal, penelusuran aset itu juga merupakan tindak lanjut dari proses inventarisasi aset daerah yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, Pemkot Tegal telah melaksanakan sensus barang daerah dan berdasarkan pemeriksaan BPK RI atas laporan neraca per 31 Desember 2010, dapat disimpulkan bahwa data neraca aset dengan data neraca laporan keuangan Kota Tegal di tahun 2010 telah sesuai. “Kekalahan dalam kasus Pasar Beras dan penyerobotan lahan

oleh pengembang perumahan yang digunakan untuk akses jalan hendaknya menjadi perhatian khusus bagi Pemkot Tegal dalam mengelola aset daerah, karena hal ini jelas-jelas merupakan keteledoran Pemkot Tegal dalam menginventarisir aset daerah,” sambung Ikmal. Lebih jauh Ikmal mengatakan, dalam persidangan kasus Pasar Beras Martoloyo di Pengadilan Negeri (PN) Tegal. Pemkot Tegal yang mempunyai bukti sertifikat hak pakai Nomor 33 dan 34 dengan luas total 3.896 M2 dinyatakan kalah. Argumentasi yang dikemukakan oleh Sartono Tjahya Pranoto (Tjia Tiang Liam) selaku penggugat, menyatakan bahwa bukti kepemilikan sertifikat hak pakai atas lahan Pasar Beras Martoloyo oleh Pemkot Tegal dianggap tidak sah secara hukum. “Meskipun dalam persidangan

“...kami minta pimpinan DPRD untuk segera membentuk Pansus untuk mengungkap dugaan puluhan tanah milik Pemkot yang diserobot...”

Untuk kasus penyerobotan lahan milik Pemkot Tegal yang dilakukan oleh pengembang perumahan, akan dilakukan langkah-langkah penanganan secara serius. “Kasus itu akan diselesaikan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Ikmal. Terkait masalah tersebut, empat fraksi DPRD Kota Tegal, yaitu PKB, PAN Peduli Rakyat, Golkar dan PKS mendesak kepada pimpinan dewan untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang menangani masalah penyerobotan tanah aset Pemkot. Sebab, dari hasil inventarisasi saat ini disinyalir puluhan aset tanah milik Pemkot berupa tanah eksbengkok telah diserobot oknum tidak bertanggungjawab. qtim

KABUPATEN PEMALANG

“Harus Ada Tindakan Tegas...” Menanggapi maraknya penyerobotan tanah aset pemkot itu, Ketua DPRD Kota Tegal, H. Edi Suripno, SH Rabu 11 Mei 2011 mengatakan akan mengklarifikasikan hal tersebut dengan memanggil sejumlah instansi yang berkompeten. Rencananya dalam waktu dekat, secepatnya akan memanggil Edi Suripno Kepala DPPKAD, Kepala Diskimtaru, Camat Tegal Selatan dan Lurah Debong Kulon. “Jika benar lahan tersebut merupakan aset daerah dan diserobot begitu saja oleh pengembang maka harus ada tindakan tegas dari Pemkot. Pemkot tidak boleh diam begitu saja dan menyetujui penawaran sewa atau tukar guling tanpa kajian dan pembahasan mendalam. Apalagi kalau tukar guling itu kan harus ada pembahasan di DPRD. Oleh karena itu, kami akan panggil DPPKAD, Diskimtaru, Camat Tegal Selatan dan Lurah Debong Kulon untuk dimintai keterangan,” kata Edi. Menyikapi adanya asset daerah yang dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak swasta, Edi menyarankan hendaknya Pemkot Tegal segera melakukan pendataan akurat dan setelahnya diekspose ke publik, khususnya asset yang berupa tanah.

Membentuk Pansus? Sekretaris Fraksi PAN Peduli Rakyat DPRD, H. Hadi Sutjipto SH, mengatakan, pihaknya meminta masalah penyerobotan tanah milik Pemkot untuk ditangani secara serius. Apabila terbukti ada oknum PNS maupun pihak-pihak terkait yang ikut Hadi Sutjipto bermain harus diberi sanksi tegas. "Ini merupakan masalah besar dan serius, sehingga kami minta pimpinan DPRD untuk segera membentuk Pansus untuk mengungkap dugaan puluhan tanah milik Pemkot yang diserobot, salah satunya untuk akses jalan di perumahan," katanya. Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Fraksi PKB DPRD, Hery Budiman. Pihaknya, sangat mendukung atas sikap Fraksi PAN Peduli Rakyat yang meminta ada ketegasan dari Pemkot atas masalah tersebut. Sebab, penyerobotan tanah aset Hery Budiman Pemkot merupakan bentuk pelanggaran dan sangat merugikan negara. "Pembentukan pansus perlu dilakukan agar pengungkapan terhadap masalah tersebut bisa lebih maksimal," jelasnya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD, Drs. HM Nursholeh MMPd dan Ketua Fraksi PKS, Rachmat Rahardjo, mengaku prihatin atas adanya informasi tentang maraknya dugaan penyerobotan sejumlah lahan milik Pemkot. Apalagi sampai saat ini belum ada Nursoleh informasi pasti, soal penanganan dugaan penyerobotan lahan. "Agar masalah menjadi jelas, maka Pemkot melalui tim khusus harus melakukan pengecekan secara langsung," tegasnya. Anggota Komisi II DPRD dari Fraksi Golkar, Hj Stella Emilina SH, Kamis 02 Juni 2011 menegaskan masih adanya kesemrawutan pendataan aset menyebabkan timbulnya sejumlah persoalan. Antara lain, munculnya kasus penyerobotan tanah milik Pemkot Stella Emilina oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, munculnya kasus sengketa, seperti Pasar Beras Martoloyo. "Kami minta ada upaya serius dari Pemkot untuk pendataan aset serta menangani masalah sengketa yang terjadi," tandasnya.q

TA B L O I D

T I A D A B ATA S B I C A R A CV. CINDELARAS CIPTA MANDIRI

CV. JAYA MITRA

GANDUNG GUNTORO (Direktur) KETUA

MOCH. FAJAR (Direktur) SEKRETARIS

CV. SUKMA MANDIRI

CV. ADITYA

PRAWIRA SUKMA ARGA Direktur

H. SUKARDI Direktur

CV. NADA

CV. ANUGRAH ABADI

HM. FACHRUDIN HB Direktur

DIAN RAHMAWATI Direktur

CV. SURYA JAYA PRATAMA

CV. KARYA BANGUN

HERMAWAN BASKORO, SE Direktur

S. NURADI ED Direktur

CV. MULTI DAYA SEJAHTERA

CV. MITRA ADIL

ARUM NILAWATI, ST Direktris

KURNIASIH Direktris

CV. DIAN SEJAHTERA

CV. KREASI TUNGGAL

KESI RIYANTO Direktur

ZAMRONI, ST Direktur

CV. MULIA DADI

CV. NAUNGAN BUMI MANDIRI

M. BUDI TRIYONO, ST Direktur

FUAD ZEN Direktur

CV. INSANI PRIMA ABADI

CV. MAJU PUTRA JAYA

ARDI WALUYO Direktur

Ir. ANGGORO Direktur

CV. ABAKADABRA

CV. DANY KARYA

HENGKI TRI KURNIAWAN Direktur

LIS EKAWATI Direktris

CV. KEN JAYA

CV. KARTIKA BUANA

SRI HIDAYATI Direktris

BUDI ELLYNA Direktur

CV. SETIA KARYA

CV. SAMARANTOE

HIMAWAN SUROWIDODO Direktur

CATUR ARIEF WIBOWO, ST Direktur

CV. TRIDAYA UTAMA

CV. PANJI UTAMA MANDIRI

AGUS FEBRIANTO Direktur

KUSRINI HARTATI Direktur


HAL 8 - 9