Issuu on Google+

3 Target

T I A D A B ATA S B I C A R A

EDISI 002 JULI 2011 RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA

Ketua Partai Gerindra Kota Tegal Berstatus Terpidana

14 Warna

T I A D A B ATA S B I C A R A

EDISI 002 JULI 2011 RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA RAKYAT PANTURA

‘Mbah ’ Bupati Kembali ke Kota Santri

Siap Melaksanakan Eksekusi Hamzah Tadja, Jampidum saat dikonfirmasi Rakyat Pantura“ Yang jelas dari pihak kami (kejaksaan) sudah aktif dalam penegakan hukum untuk kasus ini,dibuktikan dengan diajukannya kasasi kepada mahkamah agung.” Jelas Hamzah Tadja. Lebih lanjut, Hamzah menambahkan bahwa Jampidum meminta agar bersama-sama memonitor apakah dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah mengirim amar putusan kasasi ke Kejaksaan Jakarta Barat atau belum. ”Apabila ternyata sudah, kami berjanji akan segera memerintahkan Kejaksaan Jakarta Barat untuk melakukan eksekusi” tegas Hamzah

“Kami Semakin Tidak Percaya”

“Bahwa putusan MA itu memang

benar. Kebenaran dan data yang kami peroleh itu, semuanya kami sampaikan kepada Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” Mosi tidak percaya yang digalang tujuh pengurus baru dan enam Dewan Penasehat Cabang Partai Gerindra Kota Tegal terus bergulir. Saat ini, tindakan pengurus baru DPC Gerindra ditambah beberapa kader dan pengurus lama yang dikirim ke DPP Partai Gerindra, ternyata mendapat tanggapan serius. Mosi para kader ini diluncurkan karena sudah tidak percaya lagi kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tegal, H Herry Anggoro SH, serta mendesak DPP Partai Gerindra agar segera mencabut SK Nomor 02 – 0135/ Kpts /DPP – Gerindra/2011. Desakan kepada DPP semakin menguat terutama setelah ditemukan masalah baru yaitu bahwa Herry Anggoro berstatus terpidana sesuai putusan Mahkaman Agung (MA) RI Nomor 317 K/Pid/2004. Dalam putusan tersebut sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menyatakan Terdakwa I, H Warno Hardjo, SE dan Terdakwa II, H. Herry Anggoro, SH bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 378 KUHP. Dengan

berpegang pada putusan tersebut maka H. Herry Anggoro menyandang status Terpidana. Dalam amar putusan MA menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. MA juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Serta memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan. Dengan status semacam itu, posisi H Herry Anggoro untuk memimpin partai Gerindra di Kota Tegal semakin di ujung tanduk meskipun saat ini Herry masih menikmati udara bebas di Kota Bahari. Bahkan PK yang diajukan oleh Warno Hardjo SE pada 13 Desember 2007 telah ditolak oleh MA pada tanggal 10 April 2008. Terkait masalah itu, Hamzah Tadja, Jampidum Kejaksaan Agung RI menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya yang maksimal. “Jampidum akan segera memanggil Kajari Jakarta Barat, untuk dimintai keterangan perihal kasus tersebut, kenapa sudah ada putusan kasasi tapi belum dieksekusi” jelas Hamzah kepada wartawan Rakyat Pantura di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. “Saya tidak mau berkomentar soal status DPO” kata H. Herry Anggoro kepada wartawan Rakyat Pantura.

Namun Herry menunjukkan sebuah dokumen yang tertera kop Mahkamah Agung. Herry menginformasikan bahwa dokumen tersebut berisi penetapan status hukum terhadap dirinya dinyatakan untuk tidak dilanjut lagi. Amar Putusan MA menyatakan Terdakwa I, H Warno Hardjo, SE dan Terdakwa II, H. Herry Anggoro, SH dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan Apa yang disampaikan oleh Hery Anggoro justru ditepis oleh salah satu caleg Gerindra pada Pemilu 2004 .“Dalam putusan MA tidak ada point yang menyatakan kasus dihentikan atau tidak dilanjut lagi. Yang ditunjukkan Herry mungkin putusan lain” tepis Atang Komarudin SE, salah seorang pengurus DPC Gerindra Kota Tegal periode 2004-2008. Pernyataan Atang semakin mempertegas kisruh internal kepengurusan DPC Gerindra Kota Tegal. Sementara itu moment pemilihan umum semakin dekat, ketika sejumlah partai di Kota Tegal sibuk berbenah dan melakukan konsolidasi untuk menyongsong persiapan menuju 2014, Partai Gerindra Kota Tegal tengah terjepit masalah internal. Padahal di tingkat nasional Gerindra diprediksikan mempunyai peluang cukup besar setelah pamor Partai Demokrat kian meredup. qtim

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tegal periode 2008 – 2011, Drs H Pratjipto nenegaskan, saat dirinya bersama beberapa kader menghadap ke DPD Partai Gerindra Jawa Tengah di Semarang, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Agus, memberi gambaran bahwa DPC Partai Gerindra Kota Tegal perlu dikonfir masi berkaitan dengan ditunjuknya H Herry Anggoro SH sebagai ketua. “ Karena ada satu masalah, makanya perlu dilakukan kornfirmasi” kata Agus. Selajutnya, Pratjipto dan para kader Gerindra Kota Tegal menyampaikan kepada Agus, bahwa sejumlah kader telah melaksanakan mosi tidak percaya kepada Herry Anggoro. Pratjipto juga menyampaikan apa yang menjadi keinginan kader-kader lama yang sudah tidak lagi sejalan dengan legitimasi kepemimpinan H.Herry Anggoro karena memiliki track record yang menurut kacamata kader tidak pas untuk menduduki kursi Ketua DPC Gerindra Kota Tegal. “Kemudian ada perkembangan baru setelah diterbitkannya SK pengangkatan Herry Anggoro menjadi Ketua DPC Gerindra Kota Tegal. Perkembangan itu sangat mengagetkan kami, bahwa Herry Anggoro ada sandungan yang sangat berat yaitu berstatus terpidana karena melakukan tindak pidana di Jakarta Barat,” papar Pratjipto. Status tersebut, menurut Pratjipto, ikut andil menambah ketidakpuasan kader-kader lama yang tidak direkrut dalam kepengurusan Herry Anggoro,”Mereka semakin tidak percaya kepada kepemimpinannya” sambung Pratjipto. Dijelaskan Pratjipto, bahwa informasi mengenai status terpidana Herry Anggoro telah dilakukan pengecekan di Mahkamah Agung di Jakarta, “Bahwa putusan MA itu memang benar. Kebenaran dan data yang kami peroleh itu, semuanya kami sampaikan kepada Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” tutur Pratjipto. q tim

Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo ketika melantik Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan, Drs H Amat Antono Msi dan Fadiyah Arafiq. (Foto: Agus Zahid)

Kembalinya Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono,Msi yang kini didampingi Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arofik ke Kota Santri diprediksi akan membawa perubahan besar dan signifikan terutama soal kedisiplinan dan peningkatan kerja para pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan. Perubahan tersebut dianggap wajar, karena Amat Antono sebelumnya pernah menjabat Bupati Pekalongan periode 2001-

2006 dan juga berkali-kali menjadi Pjs bupati di sejumlah daerah seperti Tegal, Solo dan lain-lain, sehingga sangat berpengalaman di bidang kepemimpinan. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo memberikan sebutan bagi Amat Antono sebagai "Mbahe Bupati". Sehari setelah dilantik, Senin 27 Juni 2011, Antono langsung memimpin apel pagi sekitar 7.15 menit, saat itu masih ada beberapa pegawai yang terlambat karena masih meniru kebijakan

sebelumnya. Namun mereka mau tidak mau langsung menyesuaikan diri dengan pemimpin baru, sehingga pukul 7.00 para pegawai mulai bergegas masuk kantor

karena takut terlambat mengikuti apel pagi. Nampak di sejumlah perumahan pegawai yang sebelumnya pukul 09.00 WIB bahkan sampai 9.30 banyak kendaraan pegawai yang lalu lalang baru akan berangkat ke kantor, kali ini berbeda, sejak pukul 7.00 WI. Kamis pagi tak satu pun kendaraan pegawai yang terlihat lalu lalang di sejumlah perumahan pegawai di Kajen, mereka barangkali sejak pukul 06.30 sudah buru-buru berangkat ke kantor untuk mengikuti apel pagi. Mengawali tugas pertamanya sebagai Bupati Pekalongan yang baru dilantik rutin memimpin Apel Pagi bagi seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Apel dimulai pukul 07.30 WIB dan berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan tersebut bupati mengucapkan terima kasih kepada segenap pejabat dan karyawan di lingkungan Setda

yang pagi hari ini telah mengikuti Apel Pagi. “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pejabat dan karyawan di lingkungan sekretariat daerah yang pagi hari ini telah mengikuti apel pagi,” kata Drs. H. Amat Antono. Demi ketertiban para karyawan dalam berpakaian dinas, Bupati Pekalongan meminta agar pemakaian seragam dinas PNS Kabupaten Pekalongan beserta atributnya disesuaikan dengan ketentuan dari provinsi, termasuk penggunaan kerudung bagi para pegawai wanita. Beberapa saat sesudah Apel Pagi, Bupati Drs. H. A. Antono, M.Si dan Wakil Bupati Fadia Arafiq didampingi Sekretaris Daerah Ir. H. Susiyanto, MM, Staf Ahli, para Asisten dan para Kepala Bagian berkenan meninjau ruang kerja di seluruh lingkungan sekretariat daerah. q agus zahid

Kasus Pemilukada, DPD Golkar Didemo

Sejumlah kader partai Golkar menggelar demonstrasi di depan kantor DPD Partai Golkar Pekalongan. Demonstran melakukan orasi dengan membawa puluhan poster berisi kecaman kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, Hj Nurbalistik.(foto: Zahid)

Bertepatan dengan pelantikan Bupati Pekalongan, Drs. H Amat Antono, MSi dan Wakil Bupati Fadia Arafiq pada Senin 27 Juni 2011,ratusan orang yang terdiri dari Pimpinan Kecamatan (PK), Pimpinan Desa (PD) menggelar demonstrasi di depan gedung DPD Partai Golkar. Para kader trersebut berkumpul sambil berorasi dengan membawa puluhan poster yang berisi kecaman kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, Hj

Nurbalisitik. Demonstran menilai Hj Nurbalistik telah bertindak indisipliner dalam menjalankan amanah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar soal rekomendasi calon Bupati Pekalongan. Salah satu Pimpinan Kecamatan Kandang Serang, Besar Sugiyo Pranoto, dalam orasinya menyatakan bahwa Hj Nurbalistik telah melakukan manuver politik yang tidak selaras dengan cita-cita Golkar

dan disinyalir telah menjual amanat kepada yang lain. Besar Sugiyo dan massa yang lain menuntut agar Hj Nurbalistik mundur dari jabatan ketua partai berlambang pohon beringin. Besar Sugiyo juga akan melakukan pensegelan gedung DPD Partai Golkar Pekalongan. “Turunkan Nurbalistik…turunkan Nurbalistik…adili Nurbalistik…,” teriak Sugiyo. Sementara itu, Fredy Widodo,Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham menilai, Hj Nurbalistik telah melanggar aturan partai dan harus diturunkan. “Ada sebelas pimpinan kecamatan (PK) yang ikut dalam aksi pensegelan kantor tersebut di antaranya PK Kesesi, PK Kajen, PK Karanganyar, PK Doro, PK Kedungwuni, PK Kandangserang, PK Paninggaran, PK Petungkriyono, PK Talun, PK Lebakbarang dan PK Bojong. Semua PK membawa pimpinan desa masingmasing dan bertekad untuk tidak menerima Nurbalistik menjadi ketua DPD,” papar Fredy. Aksi demo berjalan lancar,namun belum ada satupun pengurus DPD Golkar yang menemui pendemo. Aksi tersebut dijaga ketat oleh Polres Kajen dan Brimob Pekalongan. qagus zahid


HAL 3 - 14