Page 3

3

LEGISLATIF

RAKYAT LAMPUNG Kamis, 29 April 2010 - 15 Jumadil Awal 1431 H

HASIL HEARING DPRD LAMTIM

Sepakati Kosongkan Kampung Nelayan FOTO AFRIZAL

Editor FACHRUR QOMAR

DIKOSONGKAN Jalannya hearing DPRD Lamtim bersama Balai TNWK dan Dinas Bunhut Lamtim yang membahas pengosongan kampung nelayan di pesisir kawasan TNWK, kemarin.

Register 45 Jadi Beban Moral Pansus Hutan Ada Tiga Opsi Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Editor FACHRUR QOMAR

MESUJI-Banyaknya permasalahan yang ada di kawasan Register 45 rupanya menjadi beban moral tersendiri bagi Panitia Khusus (Pansus) hutan DPRD Provinsi Lampung untuk mampu menyelesaikan persoalan penataan hutan kawasan Register 45. Terlebih bagi para anggota anggota pansus yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Tulangbawang. Salah satunya, seperti diakui Jusni Sofyan. Politisi asal Partai Hanura ini mengaku, penyelesaian persoalan di Register 45 ini menjadi beban moral baginya dan anggota pansus yang lain

yang berasal dari dapil Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji. “Persoalan Register 45 ini menjadi beban moral kami untuk menyelesaikanya karena dalam pansus penataan dan pengembagan hutan ini, saya bersama ketua tim pansus Ahmad Junaidi Auli dan Azwar Yakub notabene berasal dari pemilihan Tulangbawang ini,” aku Jusni di hadapan warga yang mendiami Register 45, diantaranya warga 5 kampung di Moro-Moro, Kampung Labuhanbatin, dan Ormas Pekat yang mewakili masyarakat adat Suay Umpu, kemarin (28/4). Untuk itu, ia pun meminta kepada masyarakat yang mendiami Register 45 agar dapat memberikan data yang aku-

rat dan tertulis sebagai bahan pertimbangan pansus dimana nantinya juga menjadi dasar mengeluarkan rekomendasi. “Kami (pansus) adalah tim independent dan kapasitas kami hanya sebetas mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar dikeluarkanya keputusan instansi yang berwenang. Oleh karena itulah, kami berharap peran serta masyarakat untuk memberikan data yang akurat yang nantinya akan kaim crosscek dari data yang ada pada perusahaan,” harapnya. Saat ditanya kemungkinan rekomendasi apa saja yang mungkin bisa dikeluarkan oleh pansus untuk penyelesaian kasus Register 45? Ketua Tim Pansus Ahmad Junaidi Auli menyatakan, saat ini pihaknya belum dapat meyimpulkan rekomendasi dimaksud. Karena dikatakannya, saat ini baru pada tahap tindak lanjut atas laporan masyarakat. “Kami belum bisa menyimpulkan apa saja yang bisa kami rekomendasi-

kan nantinya. Tapi, ada tiga kemungkinan rekomendasi yang bisa kami keluarkan. Yakni, merekomendasikan untuk tetap mempertahankan HPHTI perusahaan dengan bersyarat, merekomendasikan agar perusahaan mengeluarkan hak masyarakat yang dicaplok perusahaan dan yang terakhir, mencabut HPHTI yang dimiliki pihak perusahaan,” beber Junaidi. Dalam dialog kemarin, warga kembali mengharapkan agar pansus dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan saat ini. “Kami meminta kepada anggota pansus untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kampung Moro-Moro. Karena sampai saat ini, hampir 11 tahun lamanya, masyarakat Kampung Moro-Moro telah terlanggar hak azasinya dan terabaikan hak sosial masyarakatnya,” pinta Anak Agung Ngurah Husada. (cr9)

DPRD LAMBAR

Telusuri Proyek Pemasangan Pipa Editor FACHRUR QOMAR

LIWA–DPRD Lampung Barat (Lambar) segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait disfungsinya proyek pemasangan pipa air bersih sepanjang delapan kilometer yang terhubung antara Pahmongan dan Pekon Gunungkemala Kecamatan Pesisir Tengah. “Kami akan panggil Dinas PU terkait masalah ini, kenapa sampai tidak berfungsi dan akan kami hearingkan,” tegas Wakil Ketua DPRD Lambar Faisal Filbirri. Senada juga dikatakan anggota DPRD Sunadi Bastam. Menurutnya, keluhan-keluhan masyarakat akan direspon dengan secepatnya melakukan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan terkait dengan program yang ditengarai telah gagal tersebut. Sementara, salah seorang warga Pekon Gunungkemala Irawan menuturkan, pihaknya sebagai masyarakat menyayangkan adanya program yang nampak tidak terencana dan hanya menghabiskan uang rakyat saja. “Program itu sesungguhnya dalam pandangan kami merupakan program yang sangat baik. Namun jika tidak mengalir seperti ini sama

SUKADANA-Nelayan di pesisir timur Taman Nasional Way Kambas (TNWK) masih dapat mencari ikan di laut tanpa harus bermukim di pemukiman nelayan. Kesimpulan ini didapat dalam hearing (dengar pendapat) antara Komisi B DPRD Lampung Timur (Lamtim) dengan Balai Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Bunhut) Lamtim, kemarin (28/4). Hadir dalam hearing tersebut Jhon Kenedie selaku kepala Balai TNWK, Kadis Bunhut Edwin Bangsaratoe, Ketut Erawan, Abdul Hakim Rasid dan Ari Wibowo dari Pansus Kehutanan DPRD Provinsi Lampung serta dipimpin oleh Ketua Komisi B Gunawan didampingi anggota komisinya. Hearing ini digelar untuk menyelesaikan persoalan pemukiman nelayan di Kualakambas, Sekapuk dan Wako. Kepala Balai TNWK Jhon Kenedie menjelaskan, pengosongan kawasan pesisir timur TNWK dari pemukiman atau gubuk nelayan merupakan bagian dari permasalahan pokok di TNWK yang harus segera diselesaikan. Persoalan di TNWK termasuk perambahan hutan sekitar 6 ribu hektar dan pengeluaran sekitar 3.500 ekor ternak kerbau masyarakat. “Sesuai dengan instruksi menteri kehutanan, tahun 2010 seluruh permasalahan harus segera diselesaikan,” ungkap Jhon Kenedie. Dikatakannya, untuk keberadaaan pemukiman nelayan yang akan segera dikosongkan pada akhir April ini, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada nelayan. Para nelayan telah menyepakati untuk membongkar sendiri. “Pihak TNWK sudah memberikan toleransi kepada nelayan dalam kesepakatan, TNWK juga tidak menghalangi nelayan mencari ikan di laut namun tidak diperkenankan tinggal atau menetap,” tegasnya. (zal)

RESES DPRD TANGGAMUS

Keluhkan Markus Pendidikan Editor FACHRUR QOMAR

GUNUNGALIP-Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Tanggamus mengeluhkan ulah oknum-oknum tak bertanggung jawab yang kerap kali menawarkan jasa di dunia pendidikan. Karena, menurut mereka, akibat ulah oknum itu, berimbas pada kualitas pendidikan di Tanggamus yang tak juga mengalami peningkatan yang progresif. Ini diungkapkan para kepala sekolah di Kecamatan Gisting, Gunung Alip dan Talangpadang dalam kegiatan reses DPRD Tanggamus dari daerah pemilihan II Tanggamus di gedung UPBJJ MTSN 1 Gunungalip, kemarin (28/ 4). Sumari, salah satu kepala sekolah dasar di Gunung Alip mencontohkan adanya pemotongan dana alokasi khusus (DAK) yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pengembangan sekolah, namun nyatanya tidak utuh diterima oleh pihak sekolah. Selain itu, tidak meratanya penempatan tenaga pendidik, mengindikasikan adanya main mata para pengambil kebijakan yang berakibat tidak optimalnya pengelolaan sekolah. Ia menyebut, usulan kepala sekolah terkait dengan kurangnya tenaga pendidik terkadang mentah begitu saja. Akibatnya, terdapat sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, sementara di sekolah lainnya mengalami kelebihan guru yang berakibat kinerja tidak optimal. “Mohon beri kami contoh yang baik, objektif dan jujur sehingga mampu mengelola pendidikan ini lebih baik lagi,” ujarnya. (cr4)

saja dengan bohong,” tuturnya. Sekedar diketahui, program pemasangan pipa yang belakangan diketahui berasal dari dana pusat dengan total Rp2,6 miliar itu diperuntukkan bagi pemasangan pipa sepanjang delapan kilometer untuk menyalurkan air yang diambil dari mata air yang berada di sumber mata air Pekon Pahmungan. Namun, sejak tahun 2008 silam, sejak program tersebut dilaksanakan hingga saat ini belum dapat dinikmati oleh masyarakat karena airnya tidak mengalir. Berbagai elemen masyarakat memprotes tidak mengalirnya air dari pipa tersebut. Bahkan, ada yang menginginkan agar pihak penegak hukum dapat memproses permasalah tersebut di meja hijau. Salah satunya adalah LSM Gesindo yang meminta agar aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat langsung mengecek ke lolasi, untuk melihat kondisi pekerjaan yang sejak tahun 2008 hingga saat ini belum terlihat hasilnya itu. Bahkan, mereka juga meminta agar aparat penegak hukum dapat menelusuri pengerjaan pemasangan pipa tersebut dikarenakan kuat dugaan, banyak terdapat penyelewengan dan sarat akan korupsi. (win)

Pimpinan: Junaidi Djohan, Wakil Pimpinan: Furi Ica Rani, Redaktur Eksekutif: Safwanto, Fahrur Qomar, Koordinator Liputan: Aris Maroby Malhan, Dewan Redaksi: M. Agus Purnomo, Niko Nofiansyah, Redaktur: Eko Jaya Saputra, M. Agus Purnomo, Ahmad Sofyan, Staff Redaksi: R. Nur Syamsu, Wahyu Safitri, Desi Wahyuni, Ardiansyah (fhotografer). Wartawan Daerah: Rusdi Rifa’ie (Tulang Bawang), Sonny Samatha (Metro), Afrizal (Lampung Timur), Zulkifli (Lampung Tengah), Mastika (Way Kanan), Edwin Saputra (Lampung Barat), Pracetak: Niko N (Kabag), Ery Rachmatsyah, Agung Sahlendra, M. Rudy, Rifian Fajri. Copy Editor: M. Haikal. Personalia/Umum: Wiyono (Kabag), Pemasaran: Widodo (Kabag), Eva Pebrianti, Subadi. Iklan: Pariantama (Kabag), Imran Nasution (Jakarta). Keuangan: Furi Ica Rani (Manager), Marliani. Pengembangan diri/Event Organizer (EO): Eko Jaya Saputra, Desi Wahyuni. Manager Produksi: Budi Susantiono. Karyawan di Grup: Adi Kurniawan (Radar TV), Adi Pranoto (Radar Lampung), Asep Kancee (Trans Lampung). Wartawan Jawa Pos News Network (JPNN) Ramadhan Pohan (Washington DC), Abdul Muis (Malaysia), Dany Suyanto (Hongkong). Penerbit: PT. Wahana Semesta Tanjung Karang. Komisaris: Suparno Wonokromo, Direktur: Hi. Ardiansyah. General Manager: Junaidi Djohan. Alamat Redaksi: Jl. Ki-Maja No. 69 B Way Halim Kedaton Bandar Lampung, Tep: (0721)786414, Fax: (0721)709228. Email: rakyatlampung@yahoo.com Website: http://www.rakyatlampung.co.id

WARTAWAN RAKYAT LAMPUNG DILARANG MENERIMA UANG MAUPUN BARANG DARI SUMBER BERITA

WARTAWAN RAKYAT LAMPUNG DIBEKALI KARTU PERS YANG SELALU DIKENAKAN SELAMA BERTUGAS.

RAKYAT LAMPUNG | KAMIS, 29 APRIL 2010  

SKH Rakyat Lampung

RAKYAT LAMPUNG | KAMIS, 29 APRIL 2010  

SKH Rakyat Lampung

Advertisement