Page 1

Surat Kabar Pemimpin Umum/Penjab: Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi/Penjab I: Ismet Fauzi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

Topik Utama

Gubernur DKI Lindungi Pejabat Koruptor?

Terkait Tanah Hambalang Bogor Berawal “Surat Palsu”, Terbit Sertifikat HGU, Penerbitan SK, Pembatalan SK dan Perkara Dibalik Perkara Jakarta, Kantor Berita RBN Terkait Tanah Hambalang Bogor dimana terjadi penuh dengan delik pertanahan serta disinyalir berawal dari “Surat Palsu”, kemudian terbit Sertifikat HGU PT Buana Estate, selanjutnya HGU habis masa berlakunya, seterusnya penerbitan SK, pembatalan SK dan sampai saat ini masih dalam proses pengadilan tingkat kasasi, akibatnya dapat dikatakan telah terjadi perkara dibalik perkara dan terus berperkara yang tidak tahu kapan habisnya penyelesaian perkara. Begitu juga dengan kisah Tanah Hambalang Bogor dimana terjadi ada masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Adapun kronologis kepemilikan tanah Hambalang Bogor terindikasi terjadi kisah dibalik kisah yang unik, dimana Probosutedjo dan istrinya, Ratmani selaku pemilik PT. Buana Estate pada awalnya, diduga gunakan “surat palsu” untuk ciptakan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha), dan setelah masa berlakunya HGU berakhir, diperpanjang lagi berdasarkan SK Kepala BPN RI yaitu SK Nomor 9 yang terindikasi cacat hukum. “Bahwa sesungguhnya tanah 2.117.500 m2, yang kemudian disebut tanah sengketa adalah tanah garapan masyarakat yang patut diduga telah diserobot oleh PT Bersambung ke hal. 9

Setelah Menjabat Deputi

Syahrul Effendi Diduga Kuat Tinggalkan “Borok Warisan” Jakarta, Kantor Berita RBN Setelah pelan tikan Syahrul Effendi, SH, MM menjadi Depu ti Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman di Gedung Balaiko ta DKI Jakar ta, Jl Med an Merd ek a Selatan , Kamis (3/11) Minggu lalu, yang sebelumnya Syahrul Effendi menjabat Walikota Jak ar ta Selatan ( Jak sel) , diduga kuat Syahrul Effendi tinggalkan “borok warisan” kepada walikota penggantinya dan Gubernur DKI Jakarta disinyalir lindungi oknum pelaku korupsi. Akibatnya, kinerja Fauzi Bowo (Foke) selak u Gu b er nu r DKI dipertanyakan. Pasalnya, selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel terindikasi “doyan

Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Djoko Sunarjanto, Sya msud in Muk htar, SE Beserta Kroni “Sekongkol” Rugikan Negara Jakarta, Kantor Berita RBN Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsinya) adalah memberantas para koruptor yang merugikan Negara, apalagi koruptor yang memperkaya diri dengan menggunakan uang negara, kepiawaian para penyidik KPK diharapkan dapat terbukti kinerjanya terhadap indikasi korupsi yang terjadi di Lingkungan Lemigas Cipulir Jakarta Selatan, yang sampai saat ini masih dalam bentuk “misteri” alias belum dapat terjawab, karena pelaku indikasi korupsi belum dapat tersentuh oleh hukum, walaupun indikasi korupsi tersebut diduga sudah berlangsung sekitar tiga tahunan, tanpa dapat tercium oleh penyidik maupun pers. Hal tersebut diduga disebabkan “sangat ketatnya” penjagaan untuk keamanan di Lingkungan Lemigas, dan sebab akibatnya memiliki dampak yang unik yaitu pelaku “ind ik asi kor up si” juga aman dalam melak uk an perbuatannya untuk merugikan Negara. Supaya “biang koruptor” dapat terbasmi dari Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas, Bersambung ke hal. 11

setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor untuk merugikan negara. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terk aya” bila d iband ingkan dengan lima walikota lainnya di w ilayah Pro vinsi DKI Jak ar ta, Syah r ul Ef fend i selama menjabat Walikota Jaksel terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buahnya mau pun jajar annya, disebabkan Syahrul Effendi dapat

Syahrul Effendi saat pelantikan sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta

nilai anggar an nya miliar an rupiah. Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan

gratifikasi di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jak sel), serta membasmi pejabat pejabat terindikasi perkaya diri, KPK d an Kejagu ng RI diminta lakukan penelitian dan penyelidikan bersinergis Bersambung ke hal. 3

Joyo Winoto Terindikasi “Salahgunakan Jabatan” Selaku Kepala BPN RI Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pejabat penyelenggara Negara dan pejabat publik yang mengemban tugas d an setia kep ad a Negar a maupun kepada pilar kedua dari empat pilar bangsa yaitu lembaga eksekutif selaku atasannya yang memberikan tugas kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD terindikasi kurang menjaga nama baik dan n ama besar Presiden RI ,

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, Joyo Winoto diduga kurang menghormati hukum terkait dengan keber ad aan d elik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor serta terindikasi salah gunakan jabatan selaku Kepala BPN RI. Demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan, Mabes Polri d imin ta laku kan penyelidikan terhadap indikasi ter sebu t d an Kejaksaan

Agu ng selaku p engacar a Negara “layak” turun tangan un tu k laku kan penelitian terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Win oto selama men jabat kepala badan. Disebabkan penerbitan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahBersambung ke hal. 5

Program 100 Hari Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie: Penataan Manajemen Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Ta ng se l, Ka nt or Be rita RBN Dalam men jalan kan tugasnya selaku walikota dan wakil walikota terpilih di Tangerang Selatan, Air in Rachmi Diany dan Benyamin Davnie telah membuat target 100 hari ke depan d alam melakukan pembenahan dan pembangunan kota Tangsel dengan target dan visi misi di b id an g: keseh atan , pend idikan , infr astruk tur jalan, sarana dan pra sarana

Online: http//issuu.com/tabloid_rbn Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Foto: ist.

Joyo WInoto

Pelepasan Hak Tanah Hambalang Kepada Probosutedjo Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo “Penuh Teka Teki”

Foto: ist. Walikota Airin RD. dan Wawako Benyamin Davnie

transportasi, lingkungan dan penanggulangan sampah.

Jakarta, Kantor Berita RBN Pelepasan hak tanah Hambalang Kabupaten Bogor di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha PT Buana Estate (Probosutedjo) terindikasi “Penuh Teka Teki” karena pelepasan hak dapat dilakukan walaupun surat asli tidak dapat ditunjukkan. Setelah dilakukan penelusuran terkait tanah Hambalang Bogor yang saat ini sedang menjalani proses banding tingkat kasasi secara peradilan perdata, dan sebelumnya dengan objek perkara yang sama telah selesai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap, rupanya banyak terjadi proses hukum dan kisah dibalik kisah atas tanah tersebut, yaitu berawal dari “surat palsu” sampai “salahgunakan jabatan” dan “sepele” terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) RI.

Bersambung ke hal. 8

Foto: ist.

Akses Baca RAKYAT BICARA ONLINE www.rakyatbicaranews.com www.

1

Foto: ist.

 Kejaksaan Agung “Layak” Turun Tangan Untuk Penelitian

Akses Baca Tabloid RBN

OKE.pmd

melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tan gan” ser ta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi. Untuk terciptanya pembasmian koru psi di Bumi Pertiwi Indonesia khususnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), diminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk “Tangkap” indik asi korupsi yang terjadi selama Syahrul Effendi menjabat Walik o ta Jak sel, d en gan melak uk an p enelitian , penyelidikan dan penyidikan. Syahrul Effendi terindikasi perkaya diri dengan setoran setoran dari “pengurusan sepeda ontel” sampai pr oyek p emeliharaan d an pengadaan barang jasa yang

Mabes Polri Diminta Lakukan Penyelidikan

KPK Diminta Lakukan Tupoksi di Lingkungan Lemigas Cipulir

Gedung kampus Lemigas

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

Bersambung ke hal. 7

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS Website www.suratkabarrbn.co.cc

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


DKI Jakarta 2 EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Kabid Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan, Bambang Noertjahjo, SE, Ak :

Masyarakat Tangsel Dihimbau Untuk Urus IMB J akarta ,

Kanto r silahkan dilaporkan kepada

Berita RBN Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB I: Ismet Fauzie REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait KOORDINATOR LIPUTAN: Polman Sianturi REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun STAF REDAKSI: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Andrew Richard P., Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Tiopan Sinaga Abdul Aziz Bulex, MA

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd. SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. LAYOUT/DESIGN: Guntur MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN:- BIRO PEMKOT BEKASI: Sutisno BIRO BOGOR: Yunani BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: -.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 092601-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28, Blok M. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: suratkabar @rakyatbicaranews.com online http://issuu.com/ rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. M eridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM M ENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1

Halaman Full Colour

: Rp 20.000.000,-

1/2 Halaman Full Colour

: Rp 10.000.000,-

1/4 Halaman Full Colour

: Rp 5.000.000,-

1/8 Halaman Full Colour

: Rp 2.500.000,-

1/16 Halaman Full Colour

: Rp 1.250.000,-

1

Halaman hitam putih

: Rp 16.000.000,-

1/2 Halaman hitam putih

: Rp 8.000.000,-

1/4 Halaman hitam putih

: Rp 4.000.000,-

1/8 Halaman hitam putih

: Rp 2.000.000,-

1/16 Halaman hitam putih

: Rp 1.000.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

2

Bamb ang No er tjahjo, Noertjah jo , SE, Ak juga p ar a

Untuk men ata Kota tegas bila petugas yang tidak sudah waktunya kita mema- walaupun Kota Tangerang wartawan yang melakukan Tangerang Selatan (Tangsel) menjalankan tugasnya dengan tuhi Undang Undang tentang Selatan baru seumur jagung, liputan di wilayah kota Tangsel menjadi kota asri dan indah benar. secara estetika, masyarakat

Tata Ruang dan Peraturan tetapi dengan dukungan dan untuk melakukan tugas pokok

Bagi yang mau mendi- Daerah yang mengatur ten- partisipasi masyarakat secara dan fungsinya secara lugas

kota Tangsel yang ingin mem- rikan bangunan agar IMBnya tang perijinan, dan tentunya b er sama

sama,

bangun gedung atau rumah diurus ke BP2T, dan selaku otomatis juga mendukung d uk un gan

serta dan akurat. Juga menyatakan,

tok o h- to ko h tan pa

wartaw an

dan

dihimbau supaya mengurus pelayan masyarakat, kami retribusi pendapatan asli dae- masyarakat, mari kita bangun beritanya, masa depan Kota Ijin Mendirikan Bangunan siap untuk melayani secepat- rah (PAD), karena PAD ada- Tangerang Selatan ini supaya Tangsel bisa dikatakan gelap (IMB) terlebih dahulu sebe- nya, ungkap Bambang Noer- lah sumber dana untuk mela- men jadi ko ta in dah dan alias perkembangannya jadi lum proses membangun. Bila tjahjo, SE, Ak kepada Kantor kukan pembangunan kota permai. ada masyarakat yang diper- Berita RBN Minggu lalu di Tan gsel yan g k ita cin tai sulit oleh petugas pelayanan, ruangan kerjanya.

bersama, imbuhnya.

Secar a d en gan Per s,

lambat, tandasnya. (Sahat k emitr aan Tumanggor) Bamb an g

Perjuangan Orang Cacat Untuk Pilkada Banten Satu Banten, K antor Berita RBN ( 22/10) Untuk menyumbangkan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten Satu, rupanya orang cacat juga aktif un tu k menyampaikan aspirasinya serta memerlukan perjuangan ke Tem pat Pemu ngutan Suara (TPS), disebabkan situasi dan kondisi yang memaksa sedemikian rupa. Walaupu n den gan jalan tertatih-tatih, akhirnya sampai juga ke TPS. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN dalam pilkada banten Satu, Sabtu (22/10) sekitar pukul 08.00 WIB, masyarakat Banten mencoblos pilihannya masing masing sesuai dengan hati nurani masing masing. Dan tidak ketinggalan ju ga, walaup un dengan usaha keras d an tertatih, BY akhirnya dapat mencoblos sekitar pukul 11.00. WIB. Adapun proses jalannya Pilkada 2011 di TPS 9, 8, 53 Jl Talas 3 RT 02 RW 02 Kelurahan Pondok Cabe Kecamatan Pamu lang, kondisinya berjalan lancar & aman terkendali. Saat d ikon firm asi mengenai situasi dan kondisi aparat kepo lisian y an g berjaga di TPS tersebut, Aiptu Daniel Sin aga mengatakan, “Situasi dan kondisi di tiga TPS, yaitu TPS 9, 8, 53 aman terkendali, tetapi ada satu sebagai masukan u ntuk Pilkada berikutnya, supaya fasilitas untuk orang cacat disediakan, demi suksesnya

Pilkada 2011 yang saat ini berlangsung, karena orang cacat ju ga sam a hak suaranya. Seperti kertas voting braile untuk tuna netra & fasilitas penyandang cacat lainnya” imbuh Daniel. Sedan gkan menurut Ketua KPPS, Chairil Anwar menanggapi h al fasilitas penyandang cacat, “Memang bahwasanya, saat ini fasilitas b elum d ised ikan . Dan harapannya hal ini menjadi evaluasi untuk Pemerintah Daerah Banten pada masa yang akan datang” serunya. Juga ditambahkan oleh Pengurus LSM Agenda yang juga ikut serta memantau Pilkada Banten 2011, bahwa fasilitas untuk penyandang orang cacat belum ada dan hal itu menjadi masukan yang baik untuk masa mendatang. Di lain sisi, di TPS 18 RT 06 RW 05 dan RT 03 RW 06 Jl Terbang Ray a Kelurahan Pondok Cabe Udik, terlihat kurangnya para pemilih, padahal di TPS ini jumlah calon pemilih sekitar 480 jiwa tetapi yang hadir ternyata hanya sekitar 148 jiwa. Kuran g meriah ny a pelaksanaan pilkada di Jl Terbang Ray a menjad i m asukan d an evalu asi bersam a. Apa karen a kon disiny a hu jan mengakibatkan kurangnya animo masyarakat dalam pelaksanaan pilkada kali ini, atau karen a hal lain, ini menjadi “PR” banten satu yang menang Pilkada tahun 2011 ini. (Andi/Defi/Boim)

www.

OKE.pmd

Supaya Kota Tangsel da-

saya dan nanti akan ditindak pat tertata dengan baik, jadi SE, Ak juga menambahkan, men gh ar ap k an

Sampai Saat Ini, Belum Gajian Seluruh Kepala Sekolah SD Negeri Tangerang Selatan sampai 4 Nopember 2011 belum juga gajian. Menurut penyampaian guru-guru ini yang tidak mau dicantumkan namanya di media Rakyat Bicara News, alasannya bisa jadi sasaran kena imbasnya. Kepala Sekolah ketika diwawancara wartawan dikantornya mengatakan mungkin gajian nanti hari senin tanggal 6 Nopember 2011 itupun jika senin juga belum gajian sementara harus meminjam uang ke bank manapun yang dapat mencairkan uang untuk gaji guru honor, uangkap Kepala Sekolah ini kepada wartawan tanggal 4 Nopember 2011, karena sangat menyedihkan jika gaji guru honor yang belum terpenuhi.(tim)

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


DKI Jakarta 3 EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 1. Foke terhadap indikasi “korupsi berjamaah” yang sudah lama berlangsung sekitar empat tahunan, setelah Syahrul Eff en di menjab at Walik ota Jaksel, tanpa dapat tersentuh hukum, disebabkan Walikota Jaksel diduga cara bermainnya sangat unik dan sistemik. Walikota Jaksel Syahrul Effendi diduga doyan setoran untuk perkaya diri dengan melakukan konspirasi dengan “staf khususnya”, sehingga pengelolaan anggaran kurang profesional. Disinyalir hal tersebut dilakukan bersama dengan Mantan Kabag Umum Sotar Harahap yang saat ini men jabat Asisten Perekonomian dan Administrasi. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seh ar usnya men jaga n ama baiknya serta dapat berperan aktif membasmi korupsi, demi terw uju dn ya pelaksanaan Und an g Und an g Tin dak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahu n 1999 seb agaimana d iu bah Und an g Und an g Nomor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelih ara p oh o n du it. Berlak u sistem setor d an setor an. Did u ga Syah ru l perkaya diri bersama dengan kr on inya. Merek a sep er ti pelesetkan amanah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum

Lindungi Pejabat ........

d en gan memperk aya d ir i serta terindikasi “Selingkuh Terhadap Negara” terkait dengan indikasi setoran setoran, baik dar i seto ran setor an proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hu kum u ntu k tercip tan ya sup remasi hu ku m dan pemerintahan yang bersih dan transparan. Co nto hnya, anggar an perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk p ro yek clean ing serv ice ter in d ik asi su dah d iatu r sedemikian r upa dan melan ggar Kep p res 80/2003 serta Perpres perubahannya. Di dalam Un dangUnd ang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin dak Pidan a Ko ru psi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tah un 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mene-

rima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga b ah wa hadiah atau janji ter sebu t d ib er ik an un tu k menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; poin b. Pegawai negeri atau penyelenggara n egar a yan g men er ima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau diseb ab kan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu d alam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Bila dilak ukan pen gkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 p ro yek ter seb ut d ipecah sed an gk an pad a tahu n anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyak an k eberadaan nya, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel dan Jajaran, Syahrul Effendi maupun Sotar Harahap tak bersedia memberikan komentar. Adapun surat konfirmasi dari Redaksi didisposisikan dari Walikota kepada Sekretaris Kota, kemudian didisposisi ke Asisten Perekonomian. Selanjutnya, Sekretaris Kota membantah indikasi korupsi tersebut dengan menjawab surat konfirmasi, pada-

hal ketika indikasi korupsi terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel. Seko Jaksel Syamsuddin N oo r Ba nt a h Ke ra s Indikasi Korupsi Syahrul Effendi Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011 baru-baru ini, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Sek o Jak sel Syamsud din Noor “berani” membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Walikota Jaksel Syahrul Effendi, seolah-olah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin No or mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau melihat dan atau menyaksikan sehingga dari surat bantahan tersebut, seolah olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil p en yid ik b ah w a in d ik asi korupsi tersebut tidak benar, padahal sur at k onf ir masi dituju kan kepada Syahrul Eff en d i selak u Walik ota dengan tembusan surat Seko Syamsuddin Noor. Sesuai den gan su rat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersurat dengan jelas, Menanggapi surat Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 Sepetember 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat saya sampaikan halhal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daerah, Pemerin tah an Umum, Administrasi Keuangan

Daerah Tahu n Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp 143.799.000. 000,- dan total rekening Rp 135.983.149.600,- dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaskan bahwa Anggaran Kegiatan mau pu n to tal Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jak ar ta Selatan seh in gga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secara bertahap dan berjenjang bahwa proses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pelaksanaan di lapangan diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pen cairan d ilakuk an sesuai dengan aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23

tahu n 2008 sistem kontraknya menggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak penandatangan kon tr ak samp ai den gan berakhirnya masa kon trak kegiatan tersebut masih tanggungjawab pihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil Dinas tahun anggaran 2008, 2009, 2010 diduga ter jadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan kecil telah diatur oleh Peraturan Gu bern ur Kep ala Daer ah Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 bahwa Service Kendaraan bermotor dinas operasional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 10 kali dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari perkalian jenis service, jumlah bulan dengan patokan harga

service yang ditetapkan oleh Gu bern ur Kep ala Daer ah Khu su s I bu ko ta Jak ar ta. Adapun perbaikan Kendaraan Dinas Operasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan Syahr ul Eff end y,SH,MM ter in d ik asi p erk aya d ir i dengan melakukan konspirasi bersama Sotar Harahap dari setoran-setoran hal ini tidak benar sama sekali bahwa semua kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur, kegiatan yang dipihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahu n 2010 tentan g Pedoman Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Berkembangnya opini bahwa rehab Rumah Dinas Walik o ta Jakar ta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Din as Waliko ta Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau d ir ealisasik an dan dikembalikan ke Kas Daerah. Bersambung ke hal. 4

Bersambung ke hal. 11

www.

OKE.pmd

3

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


Nasional 4

EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 3

Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Di lain sisi, surat jawaban tersebut muncul karena adanya surat konfirmasi dari Redaksi Rakyat Bicara News untuk mempertanyakan dengan tujuan terciptanya pemberitaan yang berimbang, yaitu dengan beberapa pertanyaan: “Menindaklanjuti 2 (dua) surat konfirmasi kami ter dahu lu kepad a Bapak Syahrul Effendi, SH, MM selaku Walikota Jakarta Selatan dan Pejabat Publik dimana sampai saat ini kami masih menunggu surat jawaban dari surat konfirmasi tersebut. Menurut Bapak selaku Walikota Jaksel dan Pejabat Publik, bila ada surat konfirmasi dari media apakah hal tersebut seharusnya dijawab atau tidak?” Sesuai dengan UndangUndang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 bahwa tujuan Undang-Undang tersebut adalah: Menjamin hak warga negara untuk mengetahu i r en can a pembu atan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik; Meningkatkan peran aktif masyakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang

baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta d ap at d ipertanggu ngjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak ; Men gemb an gk an ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan imformasi yang berkualitas di Indonesia. Untuk terciptanya pemberitahuan yang akurat dan berimbang sesuai dengan Undang Undang Pers No 40/ 1999 dan men gho rmati Undang Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Bapak selaku Walikota dan Pejabat Publik, apakah surat konfirmasi dari media perlu dijawab atau tidak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terkait dengan anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah T.A 2010 lalu d engan anggaran kegiatan Rp. 143.799.000. 000,- dan total rekening Rp.135.983.149.600,- dan di-kembalikan ke Kas Daerah Rp. 7.815.850.400,-. Total Rekening Rp. 135.983.149.600,- terindikasi sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Bagaimana sebenarnya yang terjadi ? Kami minta untuk konfirmasi. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi, SH, MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan “konspirasi” bersama Sotar Harahap dari “setoran-setoran” tersebut. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi.

Sesuai dengan opini yang berkemban g bahwa per awatan mobil dinas Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 silam diduga terjadi mark up dan fiktif karena mobil dinas tersebut masih kondisi baik, tetapi sudah dibuat kondisi rusak sedemikian rupa dan anggaran per awatan dikeluarkan untuk perkaya diri. Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi mark up dan fiktif terhadap anggaran peraw atan lip dan ac Kan to r Walikota Jakarta Selatan Tahun Angggaran 2008, 2009, 2010 lalu. Ap ak ah benar demikian? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. In dikasi ko rup si d an kolusi pada anggaran perawatan Genset pada tah un 2008, 2009 dan 2010 lalu. Hal tersebut diduga juga terjadi korupsi dan konspirasi. Diharapkan untuk dapat konfirmasi dan atau klarifikasi. Berkembangnya opini bahwa proyek rehab rumah dinas Walikota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, dimana kontraktor pelaksana adalah saudara dari walikota sendiri dan dokumen penawaran ditemukan indikasi “pemalsuan dokumen’’. Bagaimana k omentar and a terkait hal tersebut? Ketik a surat jawab an tersebut dikonfirmasi kembali melalui telepon genggamnya, apakah Seko Jaksel Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas indikasi korupsi Syahrul Effendi, karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsuddin Noor belum menjabat Seko Jaksel, Syamsudd in Noor tak bersedia memberikan komentar. (PS/ STR/M nggs)

Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi Untuk Perkaya Diri

www.

OKE.pmd

4

4. Celaning Service Lantai 6 s/d 9 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

630.000.000,32.440.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,582.060.000,1.000.000,-

5. Celaning Service Lantai 10 s/d 13 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

650.000.000,33.150.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,601.350.000,1.000.000,-

6. Celaning Service Lantai 14 s/d 17 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

650.000.000,33.150.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,601.350.000,1.000.000,-

7. Celaning Service Blok I WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

275.000.000,15.700.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,248.300.000,1.000.000,-

7. Celaning Serv ice Blok II WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,-

8. Celaning Serv ice Blok III WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,-

9. Celaning Serv ice Blok IV WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,-

10. Celaning Service Blok V WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

330.000.000,18.150.000,3.500.000,500.000,2.000.000,4.000.000,300.850.000,1.000.000,-

11. Celaning Service Plaza dan Taman WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000,6.150.000,2.600.000,500.000,1.500.000,88.250.000,1.000.000,-

12. Celaning Service Halaman Kantor WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000,6.150.000,2.600.000,500.000,1.500.000,88.250.000,1.000.000,-

13. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap A WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

450.000.000,23.580.000,7.600.000,500.000,2.000.000,4.000.000,411.320.000,1.000.000,-

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


Nasional 5

EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 4

Sambungan dari hal. 1. Mabes

14. Celaning Service Rumah Dinas WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000,6.150.000,2.600.000,300.000,500.000,89.950.000,500.000,-

15. Celaning Service Lapangan Tenis WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

50.000.000,3.000.000,2.600.000,400.000,500.000,43.000.000,500.000,-

16. Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Waduk WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000,6.150.000,2.600.000,300.000,500.000,89.950.000,500.000,-

17. Potnisasi Dilingkungan WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

300.000.000,16.775.000,5.600.000,500.000,1.500.000,4.000.000,270.625.000,1.000.000,-

18. Pengharum Ruangan Dilingkungan WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

300.000.000,16.775.000,5.600.000,500.000,1.500.000,4.000.000,270.625.000,1.000.000,-

19. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap B WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

450.000.000,23.580.000,7.600.000,500.000,2.000.000,4.000.000,411.320.000,1.000.000,-

BERSAMBUNG EDISI BERIKUTNYA……………………………….

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan

Mengucapkan

ttd.

ttd.

Drs. Syamsudin Tonde Plt. Camat

Drs. Mahludin, MSi Plt. Camat

Drs. Jahrudin Wakil camat

RM. Tamo SIjabat Sekcam

Drs. Abd. Cholit, MSi Sekretaris Camat

Ratu Dian Cherawati, S.Sos Lurah Senayan Drs. Lukmansyah Lurah Gandaria Utara

Segenap Jajaran

Drs. M. Zen Lurah Pulo

Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan

Drs. M. Rizki Lurah Kramat Pela

Mengucapkan

Kusworo Lurah Petogogan Iswahyudi, S.Sos Lurah Gunung H. Rusamsi, S.Sos Lurah Melawai

ttd. Drs. Ma’mun Camat

Suharmiyati Lurah Selong

Djohari SSos. Wakil cam

Jumroh Lurah Cipete Utara

Tommy FS, SSos Sekretaris Camat

Drs. Budi Santoso Lurah Rawa Barat

www.

OKE.pmd

5

gunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indonesia, khususnya di instansi pertanahan. Dalam isi suratnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait mengatakan, sesuai dengan surat PT Genta Prana No. 35/GP/IV/ 2011 tan ggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dan surat tersebut telah berada 5 (lima) b ulan p ad a KANIT I I PIDKO R BARESKRIM, dan sampai saat ini saya selaku pelapor belum pernah diperiksa oleh Polisi. Dolok Sirait juga mengatakan, Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, diseb abkan Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksan ak an Pu tu san MA No . 482K/TUN/2007 tgl 20-022008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai sur at Menteri Sekr etaris Negar a RI No . 92/ M.SesNeg/D4-4/PU10.01/ 05/2011 tanggal 02 Mei 2011. Beberapa bukti bahwa Joyo Win oto, Ph D telah melaku kan tin dak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/TUN/ 2007 tanggal 20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16 September 2009 yaitu membatalkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN tanggal 01-062006, yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalah gun ak an w ew enangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diperintahkan untuk menerbitkan antara lain sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211, 75 ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Joyo Winoto PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerintahkan Jo yo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI untuk melak sanakan p utusan MA tersebut sebagaimana mestinya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, b ah kan PK Jo yo Win oto sudah ditolak, namun demikian tetapi putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto, PhD. Aryanto Sutadi selaku Deputi V BPN RI juga telah membuat konsep surat tentang pelaksanaan Putusan MA d imaksud, atas d asar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis dan hukum dari Kepala Kan tor Pertanahan Bo gor serta dari Kep ala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetap i p elak san aan

Polri Diminta....................

putusan belum disetujui oleh Jo yo Wino to PhD selaku Kepala BPN RI. Seperti pengakuan Joyo Winoto waktu itu, “Bahwa selama SBY masih Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan d igan ti sebagai Kep ala BPN.” Demikian penjelasan Joyo Winoto, PhD kepada seorang Inspektur Jenderal Polisi di BPN, ketika Dolok F. Sirait dan Ruhut Sitompul menghadap Joyo Winoto di kantor nya, d alam r an gk a memohon agar putusan MA dimaksud dilaksanakan. Joyo ju ga men jawab aneh saat d itan ya ap a seb ab taku t membatalkan SK No 9, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutejo.” Rasa takut tersebut patut diduga disebabkan adanya p id an a k or up si, ujarnya. “Saya telah bertugas di Kep olisian RI selama 32 tahun, sekarang sedang tertind as atas kesewenangan dari Joyo Winoto PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila saya meminta tolong kepada Bapak KAPOLRI dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya No. 35/GP/IV/ 2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mestinya yang ter baik men u ru t Bapak KAPOLRI dan Staf” tandas Dolok dalam suratnya. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden pilihan rakyat, dan saya sendiri termasuk salah seorang dari masyarakat Indonesia yang menggantungkan masa depan terhadap p emer in tah an SBY. Saya berharap supaya masa depan bangsa ini dapat terwujud sebagaimana mestinya, sesuai dengan cita cita para pahlawan kita yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur” Tetapi dalam masa pemer in tah an SBY, Kep ala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Joyo Winoto, PhD terkesan “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI dan diduga kurang menghormati hukum serta “kebal hukum” terkait d en gan d elik pertanahan Hambalang Bogor. “Su paya tercip tanya supremasi hukum, maka Joyo Winoto saya lapo rk an ke Mabes Polri dengan dugaan men yalahgunakan jabatan terk ait dengan p enerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yaitu SK perp an jangan HGU PT Buana Estate dan penerbitan SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap SK Nomor 9” ujar Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Minggu lalu. Untuk menindaklanjuti putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap , Men ter i Sekr etaris Negara Republik Indonesia, Sud i Silalahi juga dalam suratnya tanggal 2 Mei 2011 k ep ad a Kep ala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dan

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM

Kepala Kantor Pertanahan Kab upaten Bo gor terk ait perk ara PT Genta Prana dan H.M. Sukandi (Para Penggugat) melawan Kepala BPN RI (Tergugat I), Kepala Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) serta PT Buana Estate ( Ter gu gat I nter v en si II ) d an telah dipu tus o leh Pen gad ilan PTUN Jakarta Nomor 120/ G/2006/PTUN- JKT jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi hingga saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan alias status quo. Dalam isi surat tersebut tersurat dengan jelas, “Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan kepastian hukum kepada penggugat selaku pencari keadilan, Presiden memberikan arahan agar hukum harus ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempu nyai k eku atan h uk um tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peratu ran perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden” tegas Sudi Silalahi dalam suratnya. Tetapi, dalam hal keadilan terkait tanah Hambalang Bogor, Joyo Winoto terindikasi pilih kasih dan nasib kami selaku pencari keadilan dijolimi. Yel yel pertanahan, Tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat terindikasi hanya untuk menin ab ob ok an masyar ak at, tandasnya. Di lain sisi Kepala BPN RI, Joyo Win o to , Ph D membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang merupakan dasar penerbitan sertifikat PT Buana Estate d en gan SK pembatalan Kepala BPN RI No. 1/Pbt/ BPN- RI/2011 tanggal 15 April 2011. Adapun SK Nomor 9 ad alah SK p erp anjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate yang notabene milik pengusaha kondang Pro bo su ted jo , d iman a p en er b itan SK ter sebu t “cacat hukum” dan pembatalan tersebut dilakukan untuk menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi status tan ah nya menjad i status quo. Sesuai d en gan SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 ten tang “PEMBATALAN SEBAGI AN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIO NAL NOMOR 9/ HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN Bersambung ke hal. 6


Bidik Korupsi 6 EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 5

P E M B A T A L A N SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO MO R 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI P E LA K S A N A A N PUTUSAN YANG SUDAH M E M P U N Y A I KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN I ZI N PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.” Dalam SK Pembatalan, KEPALA BADAN P E R T A N A H A N NASIO NAL REPUBLI K I NDONESI A, Memb aca: (A) Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6 No vember 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana. (B) Surat permoho nan dar i PT Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BEHam/VI/2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/Sukahati, 147/ Sukahati, 148/Sukahati, 150/ Tangkil dan 151/Tangkil). Men imb an g, bahw a yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 6 November 2006 ten tang Pemb er ian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C).  Bahwa  Keputusan  huruf “(A)” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940 M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas 375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalan g) Tahu n 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/ Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT. Buana Estate berkedudukan di Jakarta dan berakhir haknya tanggal 30 Desember 2007. Bahw a atas ter bitn ya Kep utusan tersebut hu ruf “(A)” di atas, telah diajukan keberatan oleh PT Gen ta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Suk andi dengan menggugat Kepala Bad an Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jak arta di bawah register perkara Nomor 120/G/TUN/ PTUN-JKT. Bahwa perkara tersebut huruf “(C)” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN- JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tan ggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tan ggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/ 2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain: Menyatakan batal Sur at Kepu tu san Kep ala BPN No mor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hamb alang atas nama PT.Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Gu na Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa Kep ala Bad an Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanak an p utu san ter seb ut huruf “(D)” di atas sebagaiman a sur at No mo r W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/ 2009 tanggal 9 Juli 2009. Bah wa Ketua Pen gadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2 .TUN 1.5 7.HK.06 /I I I / 2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 yang terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha No mo r 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT. Bu an a Estate ( Penggugat) melawan PT. Genta Prana d an H.M Su kand i (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor

W11.U20/2267/HT.04.10/ VII/2010 yang intinya memerintahk an melaku kan p enyitaan jaminan ter had ap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT. Bu an a Estate ( Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkeb un an PT. Bu ana Estate, Desa Hamb alang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/Su kah ati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Gun a Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah d imoh o nk an izin p elep asan hak d an akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rap at tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rah ayu, SH, No tar is d i Bek asi d an p er setujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/ 2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Buana Estate den gan Kemen tr ian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Jun i 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hu kum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: Membatalkan sebagian Sur at Kepu tu san Kep ala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2; Membatalkan Sertifikat Hak Gun a Usah a Nomor 149/ Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2; Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate; Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Gun a Usah a,

untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; Menata kembali peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah yan g dilepaskan o leh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia gun a pembangun an Pu sat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentar a Nasio nal Indonesia (PMPP TNI). Men gin gat: Un dangundang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tah un 1960 Nomor 104); Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tah un 1986 Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahu n 2004 (Lemb ar an Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tah un 2009 Nomor 160); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembar an Negar a Tah un 1996 Nomor 58) ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59) ; Per atur an Pr esiden Republik Indonesia Nomor 10 Tah un 2006; Kepu tu san Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tah u n 2005; Peraturan Menteri Negara Agr ar ia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tah u n 1997; Per atu ran Men ter i Negar a Agr ar ia/ Kep ala Badan Pertanahan Nasional No mor 9 Tahun 1999; Peratu ran Kep ala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tah un 2006; Peratu ran Kep ala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUS KAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN P E R T A N A H A N NASIO NAL TENTANG P E M B A T A L A N SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN P E R T A N A H A N NASIO NAL NO MO R 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO MO R 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI P E LA K S A N A A N PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN I ZI N PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. PERTAMA : Menyatakan batal sebagian Sur at Kepu tu san Kep ala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 No vember 2006 ten tang Pemb er ian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009.

www.

OKE.pmd

6

KEDUA : Menyatakan b ah wa Sur at Kepu tu san Kep ala Badan Pertanahan Nasio nal No mor 9/HGU/ BPN/2006 tan ggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah u ntuk p emberian perp anjan gan jan gk a waktu Hak Gun a Usaha No mo r 149/ Hambalan g kep ad a PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETI GA : Membatalkan Sertifikat Hak Gun a Usah a Nomor 149/ Hambalang, sur at u ku r Nomor 7/Hambalan g/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT : Menetap kan  tan ah  bek as Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat d ik en al seb agai ar eal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeu reup , Kabupaten Bogor, Provinsi Jaw a Barat yan g telah d ib atalk an seb agaiman a Dik tu m KESATU dan KETI GA, dalam kead aan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memper oleh p u tu san pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA : Memer in tah kan k ep ad a Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk : (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buk u Tan ah d an Daftar Daftar Umum lainnya yang ada p ad a ad min istr asi p en daftaran tan ah . (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hamb alan g terhadap tanah bekas Hak Gun a Usah a Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat d ik en al seb agai ar eal p er kebu n an PT. Bu an a Estate, Desa Hamb alang, Kecamatan Citeu reup , Kabupaten Bogor, Provinsi

Dolok F. Sirait

Jaw a Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hamb alan g sebagaimana dimaksud pada huruf  “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar h ar ian yan g ber ed ar d i wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana d imak su d dalam Dik tu m KESATU. KEENAM : Memberikan izin kepada PT. Buana Estate un tu k melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, u ntuk k epentin gan Kemen ter ian Per tahanan Repub lik I ndo nesia gu na pemb an gun an Pusat Misi Pemelihar aan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Gun a Usah a Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak

Gun a Usah a Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH : Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tan ah seb agaiman a Dik tu m KEENAM d i h ad ap an Pejab at yan g berwenang. KEDELAPAN : Mempersilah k an k ep ad a Kemen ter ian Per tahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pemb an gun an Pusat Misi Pemelihar aan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia ( PMPP TNI ) , setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian h ar i terd ap at kekeliru an / k esalah an dalam penetapannya, akan ditinjau k embali sebagaiman a mestinya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. (TIM DUA)

Keluarga Besar PURI BERSAMA

Mengucapkan

ttd.

Irjen Pol. (Pur) Hadiman Ketua Umum

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


Estetika 7 EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 1. Pelepasan Dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate p ad a awalnya diduga berdasarkan “Surat Palsu” yang diciptakan sedemikian rupa oleh Direktur Utama PT. Bu an a Estate yang saat itu dijab at oleh Ratmani (istri Probosutedjo) serta terindikasi konspirasi d en gan Gu syaaf Hend rik Mantik (alm) pada tahun 1967 silam. Kemudian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 diduga diterbitkan berdasarkan Surat Palsu tersebut d ip er pan jang lagi b er dasar kan Sur at Kepu tu san (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan jabatan dan sudah selesai proses peradilannya di PTUN Jakarta. Disebabkan dalam penerbitan SK untuk perpanjangan HGU tersebut Joyo Win oto , Ph D ter in d ik asi konsp irasi dan gratif ikasi dalam penerbitannya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya di bidang pertanahan dan masyarakat Desa Hambalang Kabu paten Bogor. Hal itu d isamp aikan Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Minggu lalu. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI diduga dalam melaksanakan isi putusan tersebut penuh dengan “teka teki” yang patut dipertanyakan, dan adapaun maksud dan tujuan isi SK sulit diterima akal sehat. Pen siun an kep olisian dengan NRP 42060016 yang berniat untuk membela masyarakat kecil terjolimi ini juga mengatakan, di dalam Und an g- Un d an g Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koru psi seb agaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, ter surat den gan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (emp at) tahu n dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dend a paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah): poin a. Pegawai  negeri  atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang berten tangan dengan kewa-

Hak Tanah Hambalang ........

jibannya; poin b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” imbuhnya. Adapun kronologis kisah dibalik kisah Tanah Hambalang tersebut adalah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d 1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107, 108, 220, 213 milik NV Handel   en  Cultuur  Matsc Tjideratie seluas 813 Ha yang masih berlaku sampai dengan 1980 d i Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan selanjutnya d isin gk at Per kebu nan Ciderati. Tahun 1961 tanah perkebunan Ciderati yang tadinya disewa rakyat dari NV Handel   en  Cultuur  Matsc Tjideratie seluas 350 Ha tidak lagi membayar sewa dan tahun 1961 masyarakyat mulai membayar pajak bumi tanah terseb ut. Kemu dian p ad a tah un 1967 tan ggal 25 Nop ember, Su rat Kep ala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria No. 1364/ Kep ad /P/1967 ( Didug a surat palsu) yang memberi ijin kepad a KO DAM V JAYA untuk menggarap perkebunan Ciderati, dengan ketentuan diwajibkan membayar ganti rugi garapan kepada rakyat bukan kepada NV Hand el en Cu ltuu r Matschppij Tjideratie selaku pemilik sah HGU atas tanah dimaksud. Selanjutnya, 15 Juni 1976, Ratmani (istri Probosutedjo selaku Direktur Utama PT. Buana Estate) memberi surat k uasa k ep ad a suaminya Pro boso etedjo un tuk memanfaatkan surat yang patut diduga palsu yaitu No.1364/ kepad/P/1967 tersebut diatas. Tgl 18 Juni 1976, Probosoetedjo dan Gu staf Hen drik Mantik (Almarhum) menghadap Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, membuat akta pesetujuan a.l. KODAM V Jaya men ju al/melepas tan ah k epada PT. bu an a Estate perkebunan Ciderati seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 dan sekaligus melep as/men yerahk an k e Negara RI tanah perkebunan Ciderati tersebut. Akta patut diduga palsu tersebut isinya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Pad a tgl 13 Agustu s 1976, No .63/1976 su rat keterangan pendaftaran tanah dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tertulis an. De te Duitenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie yang berarti tidak ada penyer ah an tan ah Per kebunan Ciderati ke Negara RI sesuai akta No. 39 tgl.18-61976.

Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25 Januari 1977, Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/ 77, member HGU atas Tanah Perkebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate dengan kewajiban: Memberi ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschap pij dan k ep ad a rakyat penggarap di atas tanah tersebut. Akan tetapi baik kepada NV Hand el en Cu ltuu r Matschap pij Tjideratie maupun kepada rakyat penggarap, tidak ada menerima gan ti r ugi dari PT. Buana Estate. Setelah itu pada tgl 21-31977, tanah per kebu nan Ciderati dijadikan HGU No.1 an. PT. Buana Estate oleh BPN-RI tanpa sepengetahuan r ak yat d an Kep ala Desa Hambalang dan tanpa memb ayar ganti r u gi garapan kepada masyarakyat maupun kepada NV Handel en Cultuur Matschappij. Baru diketahui masyarakat bahwa tanah garapan mereka sudah terbit HGU pada tahun 1996 yaitu setelah ± 19 tahun sudah terbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Ciderati sebenarnya baru akan berakhir dan kembali menjadi tanah Negara Tanggal. 23 September1980. Tgl. 23 Desember 2002, Surat Keterangan pendaftaran Tanah Kantor Pertan ah an Kabupaten Bogor yang menyatakan HGU No. 1 an PT. Buana Estate berakhir mulai tanggal 31-12-2002 dan kembali menjadi tanah negara, dan tid ak dapat d iperp anjan g karena tidak memenuhi syarat perpanjangan HGU. Tgl 1 Juni 2006, terbit Skep BPNNo. 9/HGU/BPN/ 2006 tentang perpanjangan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru. SK tersebut mewajibkan PT. Buana Estate supaya terlebih dahulu menyelesaikan penggarapan rakyat yang ada di atas lahan tersebut. Tgl 15 Juni 2006, atas dasar SK No 9 tersebut terbit HGU No 149 tanpa sepengetahuan rakyat dan kepala desa dan tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakyat. Setelah itu, 20 Juli 2007, Putusan Pidana No. 207 dan 208/Pid.B/2007 PN Cibinong memasukkan penjara 6 orang penggarap tanah perkebunan Ciderati/sengketa ke Rutan Plend an g Bogor, d en gan alasan merusak tanaman di atas tanah perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuai sertifikat HGU No 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate. Padahal rakyat telah menggarap tanah ter seb ut secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Pada 20 Februari 2008, Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1- 6- 2006 dan

sertifikat HGU No 149 Tgl 15 Juni 2006. 16 Sep temb er 2009, Putusan MA-RI No. 72 PK/ TUN/2009 yaitu yang menolak PK yang diajukan Kepala BPN-RI dkk, dan Tgl. 14 Desember 2009, surat Kepala Kantor Pertanahan Bogor No. 600 kepada Kanwil BPN Jawa Barat yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yan g su d ah memp un yai kekuatan hukum tetap. Tgl. 9 Juli 2010 No. W2.TUN.146/AK.06/Vll/ 2009 su rat Ketua PTUN Jakarta kepada kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihal Pengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selan ju tn ya, Tgl 17 Pebruari 2010 surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat kepada Kepala BPN-RI No. 663/19-32/ll/2010 yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian Tgl. 1 Maret 2010, pengumuman Ketua PTUN Jakarta tentang Amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 16-22008 agar d ik etahui oleh masyarakat. Dan , Tgl. 24 Mar et 2010, Su rat Ketu a PTUN Jakarta No.W2/TUN I.57/HK.06/lll/2010 kepada: Presiden RI dan k ep ad a Ketua  DPR-RI  perihal  pen gawasan Pelaksan aan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu tgl 22 Juli 2010, Majelis Hakim Perdata PN Cibinong mengucapkan p utusan perk ara p erd ata No.146 /Pid.G/2009/PN Cbn yang intinya menyebut bahwa tanah sengketa 211,75 Ha adalah sah milik PT. Buana Estate memiliki HGU No.149 tgl 15- 6-2006 d an akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo SH No. 39 tgl. 18 Juni 1976 yang diduga asli tetapi palsu. Sampai dengan saat ini tahun 2011 tanah sengketa/ garapan rakyat 211,75 Ha tersebut, pisik tanahnya masih dikuasai dan diusahakan oleh PT. Genta Prana cq masyarakat. Namun demikian, pada tgl 19 Januari 2011 kembali PT. Buana Estate memasang plang PT. Buana Estate di atas sen gk eta 211,75 h a dengan cara kekerasan/tidak mau dilarang kepala desa dan rakyat. Masyarakyat Desa Hambalang Bogor tidak berani bertindak lebih keras karena trauma pada peristiwa yang sama pada tahun 2007 lalu, dimana beberapa orang masyarakyat masuk penjara karena mencabut plang yang dipasang PT. Buana Estate. Ad ap un isi dar i ak ta persetujuan yang dibuat di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, antara KODAM V Jaya yang menjual/melepas tanah perkebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate

7

segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama. Bahwa di dalam lingkungan tanah-tanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik rakyat yang tetap menjadi hak milik rakyat yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini. Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 h a tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Pertama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, d en gan k eten tu an bahw a Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedu a agar Pihak Ked ua dapat menjadi pemilik tanahtanah ter seb ut dan Pih ak Pertama juga memberikan b an tu an nya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut. Bah wa k ed u a pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Per tama ( KODAM) dan Pih ak Kedu a ( BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain. Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syaratsyarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak d i dalam Daer ah Propinsi Jawa-Barat, Kabup aten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tan ah bekas tan ah - tanah Perkeb unan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karangasem, yang luasnya kurang lebih 8131 Ha tersebut diatas d an tan ah tan ah ter sebu t adalah tanah-tanah: Bekas Hak Kripacht nomor: 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/1934, Bekas Hak Kripacht nomor : 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor: 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/ 1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/ 1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2, yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi ( peta) yang diberi

warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minut akta ini. Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanahtanah hak milik Rakyat. Pasal 2. Pelepasan dan penyerahan k embali k ep ada Negar a Republik Indonesia tanahtanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah. Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah- tanah h ak gar ap an seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua kar ena sebab ap ap un ju ga tid ak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah yang diuraikan diatas. Pasal 4. Untuk pelepasan d an p en yerahan kemb ali tanah- tanah h ak gar ap an seluas 737 Ha tersebut Pihak Ked ua membayar kep ada Pih ak Pertama gan ti r ugi sebesar Rp. 50 setiap meter p er segi atau selu r uh nya berjumlah Rp. 368.500.000,dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,telah d ib ayar o leh Pih ak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah u an g Rp . 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitan sinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dib ayar lunas o leh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama seger a setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut. Apab ila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain p embayar an yan g diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar k ep ad a Pihak Pertama tamb ah an b iaya p emb eb asan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan o leh ked ua p ihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk d ib ayar k an k ep ada yan g bersangkutan. Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan Bersambung ke hal. 8

www.

OKE.pmd

seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 adalah, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksisaksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.” Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya u ntuk d an atas n ama Koman do  Daerah  Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama. Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keter an gan nya dalam h al in i bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai k uasa d ari d an sebagai d emik ian atas n ama Ib u Ratmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Dir ek tu r, selak u Pihak Kedua. Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Sur at dar i Kepala Kan tor Agr ar ia d an Pen gawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-111967 Nomor:1364/Kapad/P/ 1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris. Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tan ah terletak di dalam Pro vinsi Jaw a Bar at, Kab up aten Bo go r Kecamatan Citeur eup Desa Hambalang, yang merupakan bek as tan ah-tan ah Per keb un an Kelap a Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan   seluruhnya  seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian luas kurang lebih 632 Ha telah dib ebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garap annya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Per tama k ep ada r ak yat penggarapnya. Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan di bawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat. Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


Estetika 8 EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 7

atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanahtan ah yang d ib u at o leh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini. Pasal 6. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama d an Pih ak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garap an ter sebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan creditv er band , Dih ip o tikk an , Diberikan atau d ipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Per tama belu m men ju al/ men goperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanah-tanah itu tidak ter sangku t p ad a su atu sengketa. Pasal 7. Pihak Pertama men jamin Pih ak Ked ua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pih ak Kedu a tid ak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pih ak Kedu a. Pih ak Per tama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua

akan dapat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut. Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul d an d ib ayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua. Pasal 9. Pihak Pertama d en gan ini b erjan ji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Ked ua memb eb ask an / membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tan ah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tan ah seluas 56 Ha yan g merupa-kan tanah-tanah hak milik Rakyat dan 15 Ha tanah pe-ngangonan yang terletak diantara tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut diatas. Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang. Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh

Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanahtanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari p ara penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua b iaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pemb uatan sertif ik at d an biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanah-tanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Perta-ma. Selanjutnya Pihak Perta-ma d an Pih ak Kedu a menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuantuan. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila

h al d emikian diper lu kan b er dasar kan per atur an peraturan dari yang berwajib. Mewakili Pihak Pertama d an Pih ak Kedu a dalam segala h al, ur u san dan tin dak an tid ak ad a yan g dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya terseb ut k ep ad a Negar a Rep ub lik Indonesia serta mengajukan permoh onan kepad a yang berwajib. Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melak ukan d an mengerjakan apapun juga yang diperlukan. Kuasa-k u asa ter sebu t merupakan bagian yang tak d ap at d ip isahk an d ar i perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan ber akh ir k arena sebab apapun juga. Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua. Selama Pih ak Kedu a belu m mendap at hak atas tanah-tan ah tersebu t dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapa-pun juga sebagai yan g ber hak atas tanah-tanah tersebut dalam segala h al, ur u san dan tin dak an tid ak ad a yan g dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yan g ber hak atas tanah-tanah tersebut berhak

SMAN 90 Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan

8

ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum d alam p asal 1813 Kitab Und an g- Un d an g Hu ku m Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahk an o leh Pih ak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayakn ya segera setelah akta ini d itan datan gani. Bahwa kedua pihak tentang perjan jian ini d an segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Pan iter aan Pengad ilan Negeri di Jakarta Pusat. Walaupun pada Pengad ilan Tata Usah a Negar a (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Jo yo Win oto , PhD sud ah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku Kepala Badan Per-tanahan Nasional (BPN) RI. Perkara tanah antara PT. Bu an a Estate dengan PT. Gen ta Pr an a yan g ob jek perk aranya d i Desa Hambalang Kabupaten Bogor dan saat ini dalam proses banding, rupa rupanya diduga telah terjadi kisah misteri dibalik kisah yang sangat unik jalan ceritanya. Adapun dasar penggarapan tanah oleh PT. Buana Estate berdasarkan surat dari

SMAN 63 Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan

Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor ( p ad a wak tu itu ) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana sur at aslin ya tidak dapat diperlihatkan termasuk pada saat membuat akta Notaris pelepasan hak menggarap dari Gu syaaf Hend rik Mantik, Mayor Jend er al Tentar a Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya kepada PT Buana Estate. Dalam hal in i Joyo Win oto, PhD d ih ar ap kan untuk evaluasi terhadap SK yang diterbitkannya sendiri dan perlu untuk “sadar diri� agar pemb en ahan dapat dilakukan demi terciptanya pelayanan pertanahan yang profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan, tandasnya. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, setelah Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI d id uga institusi pertanahan tertutup kepada publik dan terindikasi kurang menghormati keterbukaan informasi publik. Sew ak tu hal ter sebu t dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasi demi terciptanya pemberitaan berimbang su dah dik ir imkan sek itar sep uluh kali namun Joyo Winoto belum pernah bersedia memberikan jawaban ataup un komen tar terkait permasalahan tanah tersebut ser ta ter kesan k ur an g menghormati keterbukaan informasi publik. (TIM Red)

SMPN 177 Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan

ttd.

ttd.

ttd.

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd

Drs. Tri Sugiareno

Drs. Tadjudin, MM

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

www.

OKE.pmd

u ntuk melaku kan dan mengerjakannya. Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanahtanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selek as- lek asn ya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara apapun juga tanahtanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tid ak menguran gi peraturan-peraturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Ked ua, mener ima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengo peran/ p elep asan nya selur uh nya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala keru gian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/dilepaskan dengan akta pengoperan/ p elep asan ter sebu t mu lai tanggal pengoperan tanahtanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua. Sebaliknya Pihak Kedua dengan in i membebask an Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/ pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


Estetika 9 EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 1. Terkait Buana Estate pada tah un 1976” ujar Dir ek tu r Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN memulai pembicaraan baru baru ini. Dolok juga menambahkan, adapun kisah dibalik Tanah Hambalang, yaitu, “Pada tahun 1929 s/d 1938 adalah 5 bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan dijadikan Perkebunan selanjutnya disebut Perkebunan Ciderati. Merupakan Hak Erpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an . NV. Hand el en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ disingkat NV Handel. 350 Ha dari 813 Ha tersebut disewakan kepada rakyat berupa plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, ak an tetapi lama kelamaan rakyat menjadi status penggarap, yang kemudian oleh panitia Lan deform menjadi milik rakyat d en gan k ew ajib an membayar pajak bumi.” Pada tah un 1976 PT. Buana Estate membeli tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 18- 06-1976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain: Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan Ciderati; Pada tahun 1976 Kodam V Jaya men gaku su dah membebaskan Perkebunan Cideratie 623 Ha dari masyarakat (masyarakat tidak pernah terima, memang barang bukti tidak ada). Baru pada tahun 2009/ 2010 mencoba memberi ganti rugi kepada puluhan masyarakyat Desa Hambalang; Kodam V Jaya berjanji akan

Tanah Hambalang ........

membebaskan lagi garapan rakyat 131 Ha yang sudah dijual tersebut; Tanah yang diakui Kodam V Jaya pada tgl 18-06-1976 sudah dibebaskan dan yang akan dibebaskan langsung dijual pada tgl 18-61976 kepada PT. Buana Estate. Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bo gor No. 63/ 1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebunan tersebut bukan tanah Kodam V Jaya Dan lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di peraturan militer untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalu i No tar is, apalagi menjual tanah orang lain kepada siapapun. Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep dan atas p er setuju an Menter i Keuangan RI, bukan melalui notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an PT. Buana Estate seluas 7.050.550m2, bukan atas dasar bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli PT. Buana Estate. Akan tetapi ad alah atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-11977 dengan ketentuan: PT. Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang akan ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/ DDA/1960 yo tgl 21-3-1974 No. SK20/DJA/1974 yang d itetapk an d engan su rat

Keputusan ter sen dir i d an diharuskan juga untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap Perkebunan Ciderati. Bahwa ganti rugi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT. Buana Estate. Dan langsung saja disetujui untuk menerbitkan sertifikat PT. Buana Estate atas per mohonan PT. Buana Estate No. 16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 127-1976 yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-11977. Akan tetapi tidak membayar ganti rugi, walau sudah ada ketentuan pada SK No. 1 tersebut, harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Akan tetapi belum ada ganti ru gi, lan gsun g saja tan pa sepengetahuan masyarakat, langsung terbit sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Masyarakat maupun aparat pemerintah setempat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah menjadi sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Adapun masyarakat mengetahui baru sek itar tahun 1996 ketika tanah tersebut diurus sertifikatnya ke BPN. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 540-07 KW BPN-PAN “B” 2004 tgl 2412-2004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 2103-1977 seluas 7.050.550m2 an PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGUnya sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 23-12-2002 No. 250-46. Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang, tanah tersebut kembali menjadi

Keluarga Besar

D & D Sentrum Cipulir Jakarta Selatan Mengucapkan

ttd.

Dede Manager

tanah negara di bawah kewenangan Bupati Kab upaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998. Bah wa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung saja terbit SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 16-2006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT. Buana Estate sesuai p er atur an Menter i Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999. Bahwa SK BPN No. 9 tersebut langsung saja dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu No. 147, 148 dan No. 149 seluas 4.486.975 m2 dimana di dalamnya ada tanah sengketa 2.117.500 m2 dan No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-42011). Bahwa 8 buah sertifikat tersebut, tanpa membayar ganti rugi kepada masyar ak at p enggarap sesuai DIKTUM KE 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 dan Keputusan RI No. 32 tahun 1979. Patut diduga tanah tersebut diserobot oleh PT. Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, menurut Akta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 dibeli oleh PT. Buana Estate dari Kodam V Jaya adalah tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Neger i No. 3/ DJA/1977 dan No. SK No. 1/ HGU/1977, bahwa tanah Perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT. Buana Estate dengan cara harus membayar ganti rugi kepada NV Handel d an k ep ad a masyarakat penggarap. Kemudian dengan menyalahgunakan wewenang, Kepala BPN RI, Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 ten tang perp anjan gan eks HGU No. 1 dengan ketentuan: PT. Buana Estate harus menyelesaikan penggarapan terhadap masyarakat. Akan tetapi tanpa membayar ganti rugi ke masyarakat, langsung saja terbit sertifikat antara lain sertifikat No. 149 dimana di d alamnya ada ad a tanah rakyat 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149 belum pernah ada ganti rugi dari PT. Buana Estate, tan ah masyarakat tersebut patut diduga benarbenar d isero bot o leh PT. Buana Estate dari masyarakyat dan dari CV. Handel. Asa l mula ke pe milika n tanah sengketa 2.117.500 m2 an. PT. Genta Prana. Adapun asal mula kepemilikan tanah sengketa atas nama PT. Genta Prana, yaitu, pada tahun 1994 s/d 1996 H.

Sukandi membebaskan tanah di beberapa lokasi di Kecamatan Citeureup. Tanah dimaksud adalah untuk kepentingan Yayasan TIRASA milik Hutomo Mand ala Putra. Sebahagian atau 2.117.500 m2 tanah yang telah dibayar oleh Yayasan TIRASA dik embalik an k epada H. Sukandi, sehingga H. Sukandi mempunyai utan g kep ada Yayasan TIRASA sebesar Rp. 20 miliar yang belum dibayar sampai saat ini. H. Su kand i membebaskan tanah rakyat dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat. Tidak dalam keadaan sengketa. Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan oleh H. Sukandi telah menjadi sertifikat HGU PT. Bu ana Estate sejak tah un 1997. H. Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemilik HGU No. 1 adalah Probosoetedjo adik Presiden Suharto. Akan tetapi setelah H. Sukandi mengetahui dari BPN bahwa HGU No. 1 tidak dip er pan jang sesu ai Su rat Kan tor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, maka masyarakat meminta Bupati Bogor agar tanah Negara Eks Perkebu nan Cider ati dikembalikan kepada masyarakyat. Akhirnya didapat kesepakatan dan persetujuan antara PT. Buana Estate dengan Pemda Bogor/Instansi Terkait, Ketua DPRD, Camat Citeureup dan para Kepala Desa, supaya Eks HGU No . 1 seluas 705,055 Ha diretribusikan. Bupati tidak keberatan Eks HGU No . 1 seluas 455,055 Ha d ip er panjan g HGUnya seluas 4.550.550 m2 ( 455.055Ha) kep ad a PT. Buana Estate, dan 250 Ha diprioritaskan untuk rakyat (termasuk di dalamnya 211,75 Ha tan ah sen gketa) . PT. Buana Estate telah membayar Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah 455,055 Ha (sesuai BA Pemeriksaan Tanah Panitia B tahu n 2004 h al 2) dan H. Sukandi pun mengurus sertifikat tanah 211,75 Ha ke BPN. Kar en a lu as tanah 2.117.500 m2, maka harus diurus atas nama perusahaan berbadan hukum, dan dalam h al ini PT Gen ta Pr an a dimana H. Sukandi adalah Komisaris PT. Genta Prana sesuai Akta Notaris No. 01 tgl 8-2-2006 Notaris Yokovera Mokoagow,SH. Da ri a wal Joyo Winot o, Phd selaku Kepala BPN RI te lah me re nca nakan unt uk t ida k memba ya r ganti rugi Dari awal terbitnya SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 an. PT Buana Estate seluas 6.578.315 m2 telah terlihat dengan jelas bahwa Jo yo Winoto selaku Kepala BPN RI telah mer en canakan pembebasan tanah masya-

rakat tanpa membayar biaya ganti rugi. Rencana ter sebut terlih at jelas seb agaiman a disebutkan pada DIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 tersebut yang berbunyi: “Penerima perpanjangan jangka waktu (PT. Buana Estate) b er tanggun gjaw ab un tu k menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan sesuai surat pernyataan PT. Buan a Estate tgl 3-82004.” Pada umumnya bahwa seluruh surat keputusan yang menyangkut pelepasan hak atas tanah milik atau penggarapan, selalu dengan jelas disebutk an harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 16- 2006 bah wa PT. Buana Estate b er tan ggun gjawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyar ak at menu ru t k etentuan perundangan yang berlaku. Menurut Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI, bahwa pembebasan penguasaan /p enggaraapan masyarakat tanah 2.117.500 m2 tanah Desa Hambalang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid -B/ PNCbn tgl 12-6-2007 dengan cara pelaksanaannya sebagai berikut; Atas dasar SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 16-2006 langsung saja diterbitkan 8 (delapan) sertifikat tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakat. Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetap i palsu , 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 ( du a) sertifik at No . 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2. Setelah terbit Sertifikat HGU an. PT. Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 di cabut/dibatalkan oleh PT. Buana Estate pada tgl 14-82006. Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan ser tif ik at No . 150 yan g luasnya 178.570 m2 sudah dijual oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Bahwa sertifikat No. 149 yang luasnya 4.486.975 m2 termasuk didalamnya tanah garap an masyarak at yang belum dibayar ganti ruginya d itak sir seb esar Rp . 211.750.000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima pu luh ju ta ru piah) den ga rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT. Bu ana Estate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007 PT. Buana Estate bersama oknum menanam 270 batang bibit pohon coklat, 33 bibit pohon mahoni dan 18 buah plang nama an. PT. Buana Estate. Keeso kan harin ya plang nama dan tanaman tanaman tersebut yang ditanam di kebun masyarakat spontan d icab u t oleh masyarakat selaku pemilik kebun. Tanaman-tanaman tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang sesuai rencana ak an di serahk an kepada Polisi besok harinya, karena hari sudah sore. Akan tetapi besoknya tgl 7-2-2007 pagipagi buta tanaman-tanaman yang dikumpulkan itu sudah tid ak ad a dan k emud ian diketahu i telah b erada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT. Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Bogor bahwa masyarakat menguasai fisik tanah PT. Buana Estate, dimana tanah tersebut adalah HGU an PT. Buana Estate tertanggal 15-6-2006 yang masih berlaku hingga tahun 2027. Pad ah al f isik tanah sudah dikuasai masyarakyat sejak tahun 1960-an secara turun-temurun. Dan dilaporkan juga soal pencab utan tanam- tanaman dan plang nama yang dilakukan masyarakat pemilik kebun dengan istilah merusak harta milik PT. Buana Estate. Realisasi dari laporan p olisi tan ggal 7- 2-2007 tersebut, akhirnya para penggarap H. Sukandi dan kawankawan dimasukkan penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana PN. Cibinong No 207 dan 208/ Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007. Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/ p en gu asaan p en ggarapan telah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid /cbn yan g k emud ian dijadikan Novum oleh kepala BPN RI dalam r an gk a Peninjauan Kembali (PK) ke Mah kamah Agu n g, akan tetapi sudah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009. Patut diduga Joyowinoto PhD selaku Kepala BPNR I tida k ta kut kepada Presiden RI tetapi takut kepada Probosoetedjo Patut diduga juga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang menjabat Kepala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum, bahkan kebal hukum. Tidak perduli terhadap arahan Bapak Presiden RI, apalagi terhadap surat Bapak Bupati Bogor. Surat Ketua PTUN JKT juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Bersambung ke hal. 10

www.

OKE.pmd

9

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


Estetika 10 EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011 Sambungan dari hal. 9

Pertanahan Kabupaten Bogor, dan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, yang pada intinya memohon sup aya p utusan MA No 482K/TUN/2007 tanggal 202-2008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengar sebagai masukan yang baik. Sehingga sampai dengan saat ini Kepala BPN RI belum menerbitkan SK BPN tentang pener bitan sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, yaitu sesuai dengan apa yang dimaksud pada putusan MA No 482K/TUN/2007 jo 72 PK/TUN/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Diseb ut kebal hukum karena: Ketua PTUN Jkt sudah membuat surat kepada Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN RI, dan kepada Presiden RI maupun kepada Ketu a DPR RI yang pada intinya supaya Joyo Winoto, PhD melaksanakan putusan MA No 482K/TUN/2007. Akan tetapi putusan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain b elum menerb itk an SK p en er bitan HGB an PT. Gen ta Pr an a atas tanah 2.117.500 m2. Dalam ran gka memenu hi ketentuan p asal 116 ayat( 6) UU No 51 tahu n 2009, Pr esid en RI telah memberi arah an k ep ad a Kep ala Badan Pertanahan RI, akan tetapi tetap saja b elum menerb itk an SK pener bitan sertifikat HGB atas tanah 2.117.500 m2 an PT. Gen ta Pr an a sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila Kepala BPN tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut, maka Presiden RI dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pasal 116 tersebut. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku k ep ala BPN, tetap saja tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, PhD tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo Winoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih Presid en RI, tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku k ep ala BPN RI (sesuai k esak sian Jo yo Win oto kepada Deputi V BPN). Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo/ PT. Buana Estate. Ketika PT Gen ta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto, PhD di Kantor BPN RI u ntuk memoh on sup aya putu san MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut merencanakan supaya penyelesaian p en gu asaan gar apan ma-

syarakat diselesaikan dengan cara: tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500.000. 000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi supaya dilaksanakan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut b er hasil, yaitu sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12- 6-2007 dan 207/Pid .B/ PnCbn tanggal 12-6-2007. Keterlibatan Joyo Winoto atas putusan PN Cibinong tersebut, adalah dibuktikan sebagai berikut, pada lazimnya segala surat keputusan yang menyangkut pembebasan tanah, baik itu tanah milik maupun garapan, selalu ditekankan agar menyelesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Kata ganti rugi selalu ditonjolkan. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 DIKTUM KETIGA a. Penerima perp an jangan jangk a waktu HGU bertanggung jawab men yelesaikan p en gu asaan / penggarapan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl 38-2004, yang realisasi pelaksanaannya BPN segera menerbitkan 8 buah sertifikat an PT. Buana Estate dan dua diantaranya asli tapi palsu yaitu sertifikat No. 146 dan No. 150 . 2 (dua) sertifikat No. 146 tah un 2006 d en gan luas 637.940 m2 dan 594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No. 147 tah un 2006 d en gan luas 74.650m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 tahun 2006 dengan luas 375.110m2, 1 ( satu ) sertifikat No. 149 tahun 2006 d en gan luas 448.6975m2 ( terd ap at did alamnya 2.117.500 m2 tanah sengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150 tahun 2006 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikat No. 151 tahun 2006 dengan luas 575.070m2. Dengan demikian jumlah sertifikat ada 8 buah (sesuai SK BPN No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1 menimbang b dan hal 5 DIKTUM KE ENAM) 1 (satu) sertifikat No. 146 seluas 594.014 m2 dan satu lagi sertifikat No. 150 seluas 178.570 m2 telah d ijual dengan istilah kerjasama oleh PT. Bu an a Estate k ep ad a Kementerian Pertahanan RI. Dan BPN RI p u n telah men getah ui d en gan car a supaya merubah sertifikat No. 146 dan 150 menjadi an. Menteri Pertahanan RI. Setelah terbit HGU No 149 tgl 15- 6- 2006, tanp a membayar ganti rugi kepada masyarakyat penggarap tanah 2.117.500m2 maka pada tgl 14-8-2006, surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 38-2004 d icab u t oleh PT. Buana Estate. Dan pada tgl 7-2-2007, PT Buana Estate

melaporkan masyarakat ke Polres Cibinong, bahwa rakyat menguasai fisik tanah milik sah PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan juga merusak tanaman-tanaman milik PT. Buana Estate, padahal masyarakat sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960-an secara turun temurun s/d saat ini tahun 2011. Dan tanaman yang dimaksud dirusak adalah tanaman yang ditanam PT. Buana Estate bersama oknum di kebun masyarakat pada waktu malam hari tgl 5-2-2007. Akibat laporan tersebut, masyarakyat dihukum masuk penjara sesuai Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 126-2007. Menurut Joyo Winoto selak u Kep ala BPNRI , putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn adalah sah secar a hu kum bah wa tanah 2.117.500 m2 adalah milik sah PT. Buana Estate sehingga Kep ala BPN RI men gaju kan Pen in jauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agu ng dengan NO VUM Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 126-2007. PK tersebut sudah ditolak Mahkamah Agung dengan putusan No. 72PK/ TUN/2009 tgl 16- 9- 2009, k ar en a NO VUM yan g diajukan BPN RI bukan bukti sah k ep emilikan tanah 2.117.500bm2. Patut didu ga bahw a sesungguhnya Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo ad alah k ar ena d an a yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, dan patut diduga juga bahwa dana tersebut telah mengalir kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI. Sehingga mati- matian Joyo Wino to membela Probosoetedjo sampai tega memasukkan masyarakat ke penjara, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI. Hal tersebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan lap or an in dikasi “suap menyuap”. PT. Genta Prana kalah di P enga dila n N eg eri Cibinong dan Pengadilan Tingg i B andung kare na Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI tak taat hukum Di Pengadilan Negeri Cibinong PT. Genta Prana kalah yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Kekalahan tersebut didu ga d iseb ab kan, Joyo Winoto, PhD belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2 dimana di dalamnya ada tanah sengketa 2.117.500 m2 sehingga masih sah milik PT. Buana Estate, disebabkan sertifikat adalah produk BPN dan be-

lum dibatalkan sesuai putusan PTUN. Karena sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan, walaupun sudah ada sur at ek seku si dari Ketu a PTUN JKT kepada Kepala BPN RI supaya melaksan ak an p u tu san MA No . 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu antara lain supaya me n ca b u t /mem b at alk an sertifikat No. 149 dan memproses penerbitan sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2. Joyo Winoto, PhD tidak patuh hukum, serta tidak melaksanakan Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 walaupun oleh Mahkamah Agun g RI (PTUN) sudah menyatakan tidak sah. Alasan Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah ser tif ik at No . 149 tersebut adalah: tanah sertifikat No. 149 pada mulanya didapat dari Kodam V Jaya sesuai Akta Notaris No. 38 tgl 18-06-1976 Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH. Akta tersebut berbunyi antara lain, Kodam V Jaya telah membebaskan tanah rakyat 632 Ha dan akan membebaskan lagi 131Ha, dan pada saat pengakuan tersebut, yaitu tgl 18-6-1976, tanah yang dibebaskan dan yang akan dibebaskan tersebut adalah tanah perkebunan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan surat Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor cq Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tgl 13-81976 No. 63/1976 tertulis an. NV Hand el en Cu ltuu r Matschap py Tjid er atie. Dalam arti Kodam V Jaya telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada PT Buana Estate. Pengakuan itu adalah palsu, karena sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku di Kodam V Jaya tidak diperbolehkan dan tidak pernah menjual tanah yang dikuasai Kodam V Jaya apalagi menjual yang masih hak milik orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak atas tanah yang dikuasai, maka tata cara pelaksanaannya harus melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI. Tidak dibenarkan melalui Notaris. Ketika ditanyakan hal ini kepada Ketua Majelis Hakim PT Band un g, jawabn ya, silahkan laporkan ke Polisi. Ketika ditanya bagaimana hati nurani Bapak selaku Ketua PT Bandung, jawab beliau, hati nurani itu mahal. Majelis Hak im PN Cibinong menjelaskan bahwa diatas tanah HGU No. 149 luas 4.486.975m2, dengan rincian 2.369.475 milik PT. Buana Estate dan 2.117.500 m2 milik rakyat/PT. Genta Prana (yang disengketakan ten tu nya) ter dapat v illa,

www.

OKE.pmd

10

tanam-tanaman coklat, jati dan lain-lain adalah bohong. Pada saat sidang di PN Cibinong, bahwa pihak PT Genta Prana memohon agar dilakukan sidang di lokasi (PL), dengan tegas ditolak o leh Majelis Hak im PN Cibinong dengan alasan sudah mengetahui dengan jelas keadaan lapangan/lokasi. Majelis Hakim PN Cibinong adalah berbohong, karena diatas tanah 2.117.500 m2 tersebut tidak ada villa, tanaman coklat maupun jati. Yang ada hanya tan am-tanaman sin gk on g milik masyarakat. Villa dan tanaman tersebut berada di atas tanah 2.369.475m2 milik PT. Buana Estate. Para saksi dari PT Buana Estate bersak si d i PN Cibinong, bahwa pada tahun 1970 para saksi sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik PT. Buana Estate karena diats tanah tersebut telah berdiri plang nama PT. Buana Estate semenjak tahun 1970. Ketika pihak PT. Gen ta Pr an a men ginf or masik an kepada Majelis Hakim PN Cibinong bahwa kesaksian terseb ut adalah palsu, dengan p en jelasan b ah wa PT. Bu an a Estate berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973 No. 119, bagaimana bisa ada Plang tah un 1970. Akan tetap i Majelis Hakim tidak mempedulikannya, bahkan dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate. Sesuai barang bukti yang diajukan oleh PT. Buana Estate dalam p er kara PN Cibinong berupa sertifikat HGU No. 1 yang terbit atas d asar SK Men ter i Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/ 77 tgl 25-1- 1977 yan g berbunyi antara lain: Bahwa PT. Buana Estate diwajibkan memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Hand el en Cu ltuu r Matschappy Tjideratie dan kepada masyar akat pen ggarap. Ganti rugi tersebut tidak pernah diterima masyar ak at p en ggarap tanah 2.117.500 Ha. Bahkan masyarak at tid ak ad a yan g men getah ui b ah w a tanah tersebut sudah terbit HGU No . 1 tahu n 1977. Tan ah tersebut tidak pernah dijadikan perkebunan oleh PT. Buana Estate dan masyarakat tetap menguasainya sejak tahun 1960 dan secara turun temurun hingga sekarang. Para Kepala Desa juga sudah membuat surat keter an gan b ah wa tanah 2.117.500 m2 tersebut dikuasai rakyat/H. Sukandi dan juga dinyatakan tidak dalam perkara. Karena memang sebelumnya tidak pernah perkara. Uraian tersebut telah dijelaskan kepada Majelis Hakim PN Cibino ng, ak an tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat tanah tersebut diperoleh dari Kodam V Jaya. Dijelaskan pada SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/ 77 supaya memberi ganti rugi kepada masyarakat penggar ap d an NV Hand el en

Cultuur Matschappy Tjideratie, tentu adalah k arena tanah tersebut bukan tanah Kodam V Jaya. Atau tanah tersebut bukan tanah yang sudah dibebaskan oleh Kodam V Jaya. Itu terbukti dari SK Menteri yang sama sekali tid ak ada menyin ggun g Kodam V Jaya. Skep No. 1 tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud adalah tanah HGU milik NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang sebahagian digarap oleh masyarakat. PT. Bu an a Estate menuntut Perdata PT. Genta Prana di PN Cibinong, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 202-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Joyo Winoto, PhD antar a lain belu m membatalkan Sertifikat No. 149 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dilain sisi, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Ketua Majelis Perkara tidak men gind ahk an pu tu san Mahkamah Agung No. 482K/ TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-092009. Majelis Hakim menyatakan sertifikat No. 149 masih sah milik PT. Buana Estate karena belum dibatalkan oleh Kepala BPN RI. Atas k etid ak p atuh an Kep ala BPN-RI ter hadap Keputusan hukum yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim PN Cibinong yang sangat menghargai ketidakpatuhan Kepala BPN-RI yang tak bersedia melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka majelis Hakim PN Cibinong memutuskan Perkara Perdata antara PT Buana Estate dan dikuatkan oleh PT Bandung. Dalam arti, PT. Genta Prana kalah di Pen gadilan Neger i dan Pengadilan Tinggi adalah karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak taat hukum dan majelis hakim Pengadilan Neger i Bogor tidak menghargai putusan Mah kamah Agu ng yan g sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011 telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT. Buana Estate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana seluas 2.117.500 m2, sesuai putusan MA No. 482K/TUN/ 2007 tgl 20- 2- 2008. Ju ga Presiden RI telah memberi

arahan Kepada Kepala BPNRI sesuai surat Mensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/ PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei 2011, su paya sehar usnya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 202-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16- 09-2009 yan g su dah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetap i Kep ala BPN RI belum juga memproses sertifikat HGB an PT. Gen ta Pr an a atas tanah 2.117.500 m2.

PT. Genta Prana Tempuh Kasasi ke M a hka ma h Agung Pada saat ini, PT. Genta Prana sedang tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan harapan mudah-mudahan PT. Genta Prana bisa menang perkara melawan PT Buana Estate k ar en a; Sertifikat HGU No. 149 an PT. Buana Estate sudah dibatalkan oleh Kepala BPN RI dengan SK BPN No. 1/Pb t/BPN- RI / 2011 tgl 15- 4-2011; dan Presiden sud ah memb er i arahan kepada Kepala BPN RI, sesuai surat Mensesneg No. R92/M.Sesn eg/D-4/ 10.01/05/2011 tgl 2-5-2011 yaitu, supaya Kepala BPN-RI seh arusnya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap . Antar a lain yan g dimaksud d alam p utusan tersebut adalah membatalkan sertifikat HGU No. 149 tgl 156-2006 an PT. Buana Estate. Putusan Mah kamah Agung 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang d iter bitkan oleh Hakim Mahkamah Agu ng, sud ah tentu tidak akan dibatalkan o leh Hakim Mah kamah Agung sendiri. Apalagi telah ada SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-42011 sebagai diuraikan di atas dan arahan Presiden RI. Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untuk memberi Roh Hikmat dan bijaksana kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang sed ang menangani Kasasi Perk ar a PT. Genta Pr an a melawan PT. Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah ikut campur memberi keadilan melalui yang mulia Majelis Hakim Agun g Mah kamah Agung RI, imbuh Dolok Sirait. Sewak tu hal ter seb ut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto, PhD tak bersedia memberikan komentar. (Tim RBN)

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


Sambungan 11 EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 1 KPK maupu n Kejak saan Agung diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Lemigas Cipulir dengan penyilidikan “bersinergis”. Pasalnya, d id uga Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Djoko Sunarjanto, Syamsudin Mukhtar, SE Beserta Kroni “Sekongkol” merugikan Negara disebabkan terindikasi terima suap ratusan juta rupiah untuk perkaya diri dan mengakibatkan kerugian negara, karena negara membayar tagihan proyek “fiktif” kepada kontraktor pelaksana PT. Delapan Pancuran Emas. Permintaan Pengadaan Barang (PPB) dari BLM 1.2

Sambungan dari hal. 1

KPK Diminta Lakukan Tupoksi .......

Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesar Rp .424.487.877,d en gan n ilai ko ntr ak Rp 419.100.000,- ter in d ik asi “fiktif” alias tidak dikerjakan. Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya diekpos dalam pemberitaan di Jakarta baru-baru ini. PT. Delapan Pancuran Emas disinyalir tidak mengerjakan proyek tersebut, tetapi membuat penagihan kepada P2K Lemigas, kemudian setelah tagihan diterima kontraktor, disetor kembali kepada oknum Ir. Djoko Sunarjanto, M.Si beserta kro ni kroninya sekitar 404.000.000,sebagai setoran dari indikasi proyek fiktif. Diduga Ir. Djoko Sunarjanto, M.Si selaku P2K Lemi-

gas menerima suap dari proyek fiktif tersebut sebesar Rp. 116.000.000, Mo ch . Fierdaus, S.Si selaku Ketua Lelang menerima suap Rp. 40.000.000, Anto menerima suap Rp. 40.000.000, Ir. Tunggal M.Sc sebesar Rp. 23.000.000, Syamsu din Mukhtar, SE menerima suap sekitar Rp. 185.000.000 sedangkan kontraktor PT Delapan Pancuran Emas hanya mendapat fee sekitar Rp. 15.000.000 selaku pelaksana pekerjaan terindikasi fiktif tersebut. Menurut sumber, terkait dengan pengumuman Nomor: 01 .P m/ 91 .04 /P PBJ/ 20 10 yang pekerjaannya dibiayai d ar i DI PA TA 2010 lalu dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana

dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah d iu bah oleh Un dan gUnd ang Nomor 20 Tahun 2001. Diduga dari 35 paket tersebut sarat korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi dan berbagai kep en tingan an tara P2K, Panitia, dan Kontraktor Pelak sana. Pen gu mu man Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/ 2010 tersebut terindikasi tidak diumumkan di media saat itu supaya tidak diketahui publik. Pembu atan Garansi Bank juga terindikasi “aspal” yang umumnya digunakan oleh kontraktor binaan, dimana hal tersebut diduga perse-

Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. Pegawai negeri atau p enyelenggara negara yang mene-

rima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa had iah ter sebu t d ib erikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini Kejaksaan dan atau Intelijen Kejaksaan perlu turun tangan untuk menuntaskan ind ikasi ker ugian Negara tersebut” imbuhnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada Lemigas Cipulir, Kapus Lemigas maup un I r. Djok o Sunarjanto, Moch. Fierdaus, S.Si, Anto, Ir. Tunggal M.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE dan Ir. Rudi Suhartono W tidak bersedia memberikan komentar. (ttr/str/and/mls/minggus)

Penataan 100 Hari Airin....

Bidang Kesehatan  Jumlah warga miskin yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 1. Peningkatan anggaran ; Rp.10.000.000.000,-. Tahun sebelumnya Rp 5.400.000.000,2. Sampai dengan akhir Juni 2011 telah terserap Rp 4.484.391.567,- yang meliputi 1.561 peserta  Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) ; gratis untuk seluruh persalinan normal  Per esmian Pu sat Keseh atan Masyarakat (Puskesmas) Peresmian 13 Puskesmas baru 4 jumlah kunjungan pasien yang meningkat ke Puskesmas bukan sebuah indikasi bahwa meningkatnya orang sakit di Kota Tangerang Selatan, namun sebagai bagian dari fungsi preventif yang dijalankan Puskesmas.  Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Membina 4.917 kader kesehatan, tahun sebelumnya 3.856 kader  Peningkatan insentif kader Rp 600.000,-/tahun/kader. Tahun sebelumnya Rp 500.000,Penataan Manajemen Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Prioritas Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie dalam 100 hari awal menjabat adalah melaku kan pen ataan p enyelenggar aan pemerin tahan. Tujuannya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, partisipatif, transparan dan akuntabel didukung aparatur pemerintahan yang kompeten, profesional dan berdedikasi. Semua itu bisa dicapai melalui penataan sistem manajemen pemerintahan. Didorong pula munculnya kreativitas dan inovasi perbaikan kinerja pemerintah, yang pada akhirnya semua upaya itu akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bukti pelaksanaan manajemen pemerintahan yang baik di Kota Tangerang Selatan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat dengan suasana aman dan kondusif.  Penandatanganan kontrak lebih awal  Waktu pelaksanaan pekerjaan yang cukup  Lebih menjamin kualitas pekerjaan  Semakin profesionalnya unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti Pengguna Anggaran, Panitia Pelelangan, maupun Pengusaha yang menjadi peserta pelelangan termasuk asosiasi.  Pen yer ap an an ggaran yan g sesuai jad wal perencanaan  Pelak san aan p elelangan telah men ggu nakan Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan danadana dari Pemerintah Pusat atau Provinsi Banten sebagai hasil dari komunikasi dan hubungan yang terpelihara dengan baik.  Bidang Bina Marga dan SDA; Pembangu nan peleb ar an jalan r aya Siliw an gi, Suryakencana & Pajajaran Bidang Tata Kota dan Pemukiman Pembangunan gedung kantor BLH, sarana air bersih, sanitasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).  Bidang Kesehatan ; Pembangunan 2 unit puskesmas perawatan, bantuan alat kesehatan dan bantuan anggaran untuk puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

 Bidang Pendidikan: Pembangunan SMAN 12 Kota Tangerang Selatan Bidang Infrastruktur Jalan  Dimulainya percontohan pengendalian banjir di Bukit Pamulang Indah (BPI)  Pemeliharaan rutin jalan sebanyak 95 ruas jalan dengan panjang 74 km  Pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 31 buah  Pemeliharaan saluran air sepanjang 45 km pada 18 ruas anak sungai  Pemeliharaan rutin bangunan air sebanyak 40 unit dan pintu air sebanyak 36 unit  Kerja sama dalam hal penanggulangan banjir terpadu dengan Pemerintah Daerah sekitar penyelenggaraan semiloka penanganan banjir se-Jabotabek  Dimulainya pelaksanaan pembangunan 79 ruas jalan sepanjang 49 km  Pembangunan 16 bangunan sumber daya air Bidang Perhubungan  Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal penanganan sarana transportasi rencana revitalisasi 5 stasiun kereta api.  Penertiban pengelolaan parker. Men ingkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui restribusi parker on the street. Penertiban 40 titik parkir on the street. Bidang Tata Kota dan Pemukiman  Peningkatan jalan lingkungan melalui PNPM Mandiri Perkotaan.  Pelaksanaan paving blok pada 35 lokasi. Yang akan dilaksanakan :  Pembangunan paving blok pada 177 lokasi. Lebar 1 – 3 meter, panjang 150– 200 meter.  Penyediaan prasarana dan sarana air minum di kawasan rawan air tanah di 7 lokasi. Ket : 1 titik lokasi memenuhi kebutuhan air minum 50-100 Kepala Keluarga (KK)  Pembangunan drainase batu kali di 10 lokasi. Lebar 0,5 – 1 meter, panjang 150 – 200 meter.

Bidang Pendidikan  Mewujudkan biaya pendidikan yang terjangkau  walikota nomor 61 tahun 2011  Menghapuskan biaya untuk SD  Menghapuskan DSP (dana sumbangan pendidikan) untuk SMP, SMA, dan SMK.  Membatasi biaya SPP untuk SMP maksimal 100.000/ bulan  Membatasi biaya SPP untuk SMA maksimal 200.000/ bulan  Menaikkan alokasi anggaran Bosda SD dari 12.500/ siswa menjadi 30.000/siawa , SMP dari 20.000/siswa menjadi 40.000/siswa  Pengaturan DSP RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar I nter natio nal) . DSP SMP RSBI mak simal Rp.4.500.000 dengan SPP maksimal Rp. 400.000/ bulan, dan DSP SMA RSBI maksimal Rp.5000.000 dengan SPP maksimal Rp.500.000/bulan.  Pembentukan SMA Negeri baru. Bidang Kebersihan  Penutupan bak sampah di jalan masuk pasar Ciputat  penambahan bak arm roll.

www.

OKE.pmd

kongkolan antara P2K, Panitia dan Kontraktor Pelaksana. Juga pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 lalu disinyalir barang yang digunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. Rudi Suhartono W terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan terima gratifikasi. P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas juga terindikasi “doyan setoran” dari Kontraktor Binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan pemilihan langsung untuk perkaya diri. Sesuai dengan UndangUnd ang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20

11

 Pemindahan bak arm roll dari cimanggis.  Men ginten sif kan k er ja sama d en gan pemerintah kabupaten tangerang dalam pembuangan sampah pasar.  Penutupan tempat pembuangan sampah liar.  Sosialisasi pengolahan sampah kepada masyarakat.  Dimulainya pembanunan tempat pembuangan akhir(TPA) Cipeucang Kecamatan Setu.  Pembangunan tempat pengolahan sampah terp ad u(TPST) ber basis 3R (r e-u se,r educe,re-cycle)dilingkungan RW.  Pengawasan dan pengendalian kebersihan di 4 koridor (Jl.siliwangi, Jl Raya Serpong, Jl Graha Raya dan Jl. Raya Ciputat) Bidang Lingkungan Hidup  Mewujudkan tangsel hijau  Gerakan men an am po ho n pad a setiap bangunan kantor pemerintah dan rumah warga.  Melakukan uji emisi kendaraan  Upaya pelestarian situ.  Fasilitas pembentukan hutan kota BSD dan BINTARO  Fasilitasi pembentu kan car free day di BINTARO

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

Bidang Perijinan  Mewujudkan kepastian perijinan dari sisi waktu dan prosedur.  Menertibkan billbo ard yan g menyalahi ketentuan.

Segenap Jajaran Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan

ttd. Sayid Ali ZA, SH Plt. Camat Heriyanto, S.Sos Sekcam

Iwan Kristiawan Santoso Lurah Gandaria Selatan

Arif Abidin Mucklis AP. Lurah Lebak Bulus

Safri Djani, S.Sos Lurah Pondok Labu

Mundari Lurah Cilandak Barat

Hj. Nurul Baiti Lurah Cipete Selatan

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:04 AM


12

agam

EDISI 12 | TAHUN I | 07 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2011

HP. 0813 8245 4565 www.

OKE.pmd

12

rakyatbicaranews.com

11/8/2011, 1:06 AM


Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS  
Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS  

Berita Investigasi

Advertisement