Issuu on Google+

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

SURAT KABAR www.suratkabarrbn.co.cc EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Kuning Lt. II R 101 Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

Bicara Rakyat ANGGOTA SINDIKAT PENGEDAR NARKOBA MENDAPAT KERINGANAN HUKUMAN Jakarta, Kantor Berita RBN Terkait perkara narkoba berupa tujuh kilogram shabu shabu de ngan terdakwa Yanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun pada pertengahan Juli lalu, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Dalam amar putusannya majelis hakim pimpinan I Gede Komang Adinatha, SH,MH setelah mempertimbangkan hal yang meringankan, dan hal hal yang memberatkan, terdakwa Yanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, atau ditambah kurungan selama tiga bulan bila mana tidak bersedia membayar denda. Vonis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, dalam tuntutannya JPU Andi Gustian SH, kepada Majelis Hakim Pimpinan I Gede Komang Adinatha SH , MH , meminta agar ter-

dakwa Yanto dijatuhi Hukuman Pidana Penjara seumur hidup . Dalam dakwaannya, Andi Gustian, SH mempersalahkan terdakwa Yanto sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 UU R I Nomor: 35/2009 te ntang narkotika. Perbuatan terdakwa Yanto berawal ketika seorang yang bernama Take menyuruh terdakwa Acuan (dalam perkara terpisah) bersama terdakwa Yanto mengantar narkotika bukan tanaman berupa shabu -shabu seberat tujuh kilogram dari Tanjung Pinang Riau ke Jakarta. Terdakwa Yanto, dan terdakwa Acuan membawa shabu -shabu tersebut dengan cara mengemas ke dalam bungkus Kopi Nescafe. Kedua terdakwa pun berangkat dari Tanjung Pinang Riau menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang. Bersambung ke hal. 06

HAKIM BEBASKAN TERDAKWA DARI TINDAK PIDANA JAKSA TIDAK LAKUKAN PERLAWANAN Jakarta, Kantor Berita RBN Wanita bernama Riny SE, MM Warga RT 003 RW 002 Jalan Cemara Kelurahan Jati Asih Bekasi ini , sedikit merasa lega, sebabnya pada pertengahan Juli lalu, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara , dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pimpinan I Gede Komang Adinatha, SH, MH, menyatakan,terdakwa Riny SE, MM, dibebaskan dari tindakan hukum, dipulihkan hak dan kemampuannya, serta harkat dan martabatnya karena perbuatan terBersambung ke hal. 06

TERKAIT SERTIFIKASI P2K TERHADAP CAMAT DAN LURAH

KINERJA FOKE SELAKU GUBERNUR DKI DIDUGA “BOBROK” Jakarta, Kantor Berita RBN Terkait dengan kinerja Fauzi Bowo selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diduga “bobrok” terkait dengan sertifikasi para camat dan lurah yang belum lulus sertifikasi P engadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya tahun anggaran 2012 untuk wilayah DKI Jakarta, dimana jajaran para camat dan para lurah di wilayah DKI Jakarta melakukan pengadaan tidak sesuai dengan perundang-undangan, disebabkan tanda tangan selaku pejabat pembuat komitFauzi Bowo

Bersambung ke hal. 06

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

KEJAGUNG DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN

JOYO WINOTO DIDUGA SALAHGUNAKAN WEWENANG Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD diduga salahgunakan wewenang terhadap penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9/HGU/BPN/2006 maupun penerbitan SK pembatalannya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Ke jagung RI) diminta lakukan penyelidikan terkait indikasi salahgunakan wewenang. Baik penyelidikan terhadap indikasi salahgunakan wewenang untuk penerbitan SK, maupun dugaan salahgunakan we wenang terhadap penyerbuan kantor pers. Disebabkan indikasi salahgunakan wewenang Joyo Winoto tersebut diekpos pers, kantor pers diserbu oleh massa pada tahun 2010 lalu yang diduga didalangi oleh Joyo Winoto untuk membungkam pers. Berawal dari “surat palsu” sebagai dasar kepemilikan tanah PT Buana Estate terkait tanah Hambalang Bogor, kemudian diduga terjadi salahgunakan jabatan dalam penerbitan Surat Bersambung ke Hal. 05

Kejagung Basrief Asrief

DANA 1,7 M HANYA TERSERAP 1,6 M

Mantan Kepala BPN RI, Joyo Woinoto

SESUDAH MINTA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WALIKOTA JAKSEL

PROYEK PENGADAAN KENDARAAN PENYEROBOTAN TANAH DIDUGA OLEH KUSDINAR MACHMUD OPERASIONAL DAERAH DILAPORKAN KE POLRES JAKSEL TERTINGGAL “BERMASALAH” Musi Rawas, Kantor Berita RBN Dalam rangka membantu sarana transportasi untuk masyarakat daerah tertinggal, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menyediakan dana DAK sebesar 1,7 Milyar dan dana pendamping melalui anggaran APBD Kabupaten Musi Rawas dari tahun anggaran 2010 sampai 2012, dengan proyek pengadaan kendaraan angkutan jenis mobil pick up sebanyak 22 unit untuk 22 desa tertinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Kendaraan tersebut dikelola oleh

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan dibuat di notaris dan terdaftar di PMD Kabupaten Musi Rawas, tetapi saat hal tersebut dipertanyakan, apakah pendirian OMS ini terkesan dipaksakan dan program dadakan, Sekretaris Dinas Dishub Kominfo seakan membenarkan hal tersebut. Dia juga menambahkan karena Kades tidak boleh mengelola kendaraan tersebut dan ini hanya untuk memenuhi persyaratan penerimaan bantuan kendaraan tersebut, “Ya…. terpaksa kita bentuk OMS te rsebut dan akibatnya terkesan dadakan dan dipaksakan.” Bersambung ke hal 06

Bangunan terindikasi langgar Perda DKI tentang IMB dan bangunan tersebut dibangun di atas tanah dengan sertifikat hasil dugaan pemalsuan data serta insert foto penasehat hukum ahli waris I. Sihombing. (foto: Minggus)

Jakarta, Kantor Berita RBN Se sudah ahli waris IS (alam) meminta perlindungan hukum ke pada Walikota Jakarta Selatan terkait dugaan penerbitan sertifikat dengan menggunakan “data palsu” oleh Kusdinar Machmud, akibatnya Kusdinar Machmud akan dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Selatan (Jaksel) untuk dilakukan penyelidikan terkait dugaan penyerobotan dan indikasi menggunakan data palsu dalam penerbitan sertifikat. Hal itu disampaikan para ahli waris IS di Jakarta Minggu Bersambung ke hal. 09

Rekam Jejak Positif KEJAGUNG DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN

HADI POERNOMO DIDUGA TINGGALKAN “BOROK WARISAN” TERHADAP DARMIN NASUTION Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya pembenahan bidang perpajakan secara global agar dapat terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kinerja mantan Direktur Jen-

deral (Dirjen) Pajak khususnya Hadi Poernomo dan Darmin Nasution perlu dilakukan penyelidikan terhadap rekam jejaknya saat menjabat Dirjen Pajak. Mantan Dirjen Pajak tersebut disinyalir perkaya diri. Diduga Hadi

Poernomo juga ti ng ga lk an “borok wariHadi Poernomo (foto ist) Darmin Nasution (foto:ist) san” korupsi perpajakan terhadap Darmin saan Agung (Kejagung) Repu- maupun ke pada mantan Nasution ketika menjabat blik Indonesia bersama Jaksa Dirjen Pajak yang terindikasi Agung Muda Intelijen (JaminDirjen Pajak. Bersambung ke hal.07 Kinerja dan prestasi Kejak- te l) di bidang perpajakan

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

AKSES BACA

Akses Baca Tabloid RBN

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews Website : www.suratkabarrbn.co.cc Email : rakyatbicara_news@yahoo.co.id

RAKYAT BICARA ONLINE www.rakyatbicaranews.com

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email : tabloidrbn@yahoo.co.id


Kriminal 2 EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

Tipu Pengusaha Indonesia Rp 7,9 Miliar

Warga China Tidak Ditahan Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, M. Suprapto, S.Sos PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Dicky Siahaan, SH. & Associates PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait Benhard MR Sinaga, R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi KOORDINATOR LIPUTAN: Minggus S. REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun, Vicdien Nasution SEKRETARIS REDAKSI: Miranda LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. Sahat Tumanggor Saudin Sinaga, SE. Dra. Englin Budi Rahayu MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah Sri Wulandari Condro Pranoto

STAF REDAKSI: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Saudin Sinaga, SE, Dra. Englin Budi Rahayu PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, James Samosir BIRO KOTA TANGERANG: Victor Edison S BIRO KAB. TANGERANG: Erwin Sinaga, Lamhot S BIRO TANGERANG SELATAN: - BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunami, M. Sianturi BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANG SIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kabiro), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: rakyatbicara_news@yahoo.co.id online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/8 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,1/16 Halaman hitam putih : Rp 500.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Jakarta, Kantor Berita RBN Mengaku pengusaha warga negara China, Yu Feng alias Le Fung alias Ahi yang tinggal di Apartemen Puri Kemayoran Tower II Lantai 28 RT 009 RW 001 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat terkait penipuan sebesar Rp 7,9 Miliar pada pertengahan Juli lalu, didudukkan sebagai terdakwa di atas kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut). Jaksa Pe nuntut Umum (JPU) Emilwan Ridwan, SH yang digantikan Endang Esterina, SH, MH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di hadapan Majelis Hakim pimpinan Zainuri SH, MH dalam dakwaannya mempersalahkan terdakwa Yu Feng alias Ie Fung alias Ahi melakukan

tindak pidana penipuan penggelapan sebesar Rp 7,9 Miliar. Terdakwa Yu feng terancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 378 , pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat ( 1 ) dan UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. JPU Endang Esterina, SH, MH dalam dakwaannya yang dibacakan di ruang persidangan Tirta mengungkapkan, perbuatan terdakwa Yu Feng alias Le Fung berawal dari pertemuannya dengan Rudy Santoso di kantor PT Matsuka beralamat di jalan Agung Timur Blok 1 No 42 – 43 Sunter Podomoro Jakut. Pada pertemuan tersebut kepada Rudy Santoso yang bertempat tinggal di Surabaya terdakwa Yu Feng alias Ie Fung

mengajak untuk bekerja sana dalam pembelian barang barang elektronik dari China. Harga jauh lebih murah sehingga bisa mendapat keuntungan lebih besar setelah barang terjual. D i iming imingi akan memperoleh keuntungan besar jika berbisnis barang barang elektronik dari China, Rudy Santosa selaku pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan langsung tergiur dan menyetujui ajakan terdakwa Yu Fang alias Le Fung alias Ahi. Selanjutnya, Rudy Santoso secara bertahap mentransfer uang melalui Bank BCA ke rekening atas nama Merina Liem dan Shi Mei Xiang hingga mencapai sebesar Rp 7,9 Miliar Rupiah. Setelah mengirim uang pe mbelian barang barang

elektronik terdakwa Yu feng tidak pernah mengirimkan barang elektronik yang sudah dibeli kepada Rudy Santoso sesuai perjanjian awal, dan tersadar kalau dirinya jadi korban tindak penipuan dan penggelapan. Rudy Santosa selaku korban menyuruh terdakwa Yu Feng alais Le Fung mengembalikan uang yang sudah diterima sebesar Rp 7,9 Miliar. Kemudian terdakwa Yu Feng alias Le Fung memberikan cek senilai 40 Juta Rupiah dan ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya tidak ada. Sete lah dianggap tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp 7,9 Miliar terse but, Rudy Santoso selaku korban mela-

porkan terdakwa Yu Feng Alias Le Fung kepada pihak Kepolisan Polda Metro Jaya. Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya sempat melakukan penahanan terhadap terdakwa Yu Feng alias Le Fung sejak 24 November hingga 14 Desember 2011 , namun Pihak Kepolisan Polda Metro Jaya menangguhkan penahanannya . Sejak ditangguhkan penahanannya pada tingkat penyidikan di kepolisian hingga pelimpahan ke kejaksaan dan diteruskan ke persidangan, pengadilan tidak dilakukan penahanan, padahal ancaman hukumannya kalau tidak salah di atas lima tahun. “Melarikan diri mau dicari kemana” kata Rudy Santoso selaku saksi korban usai persidangan pembacaan dakwaan.(W. Hutagalung)

Diduga Lakukan KKN Camat Kebayoran Lama Dilaporkan Kejaksaan Jakarta, Kantor Berita RBN Budi Wibowo, SH, MSi selaku Camat Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) dilaporkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel karena diduga melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada Tahun Anggaran 2011. Surat Laporan Nomor: 051 / SP- KB RBN / 2012 diterima oleh pihak Kejari Jaksel sebagai tanda terima resmi. Dalam surat laporan tersebut Budi Wibowo, SH, MSi selaku orang yang paling berwewenang melakukan suatu

tindakan apapun kalau menurutnya patut dilakukan, diduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jaksel dari dana Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 yang diperuntukkan khusus untuk kepentingan pembiayaan Kantor Kecamatan Kebayoran Lama. Terjadinya tindakan melaporkan Budi Wibowo selaku Camat Kecamatan Kebayoran Lama kepada pihak Kejari Jaksel, berdasarkan dari peman-

tauan catatan laporan keuangan Bendahara Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, dimana dana Tahun Anggaran 2011 yang dilokasikan khusus untuk pembiayaan keperluan Kantor Kecamatan Kebayoran Lama terdapat dalam beberapa kegiatan penyerapan anggaran yang tak sesuai dengan peruntukannya. Ditemukan rincian data pengeluaran dalam laporan keuangan Bendahara Kantor Kecamatan Kebayoran Lama yang menunjukkan pengeluaran dana untuk beberapa kegiatan tidak sesuai perun-

tukan. Bahkan pada catatan rincian se ngaja me mperjelaskan kegiatan tidak sesuai peruntukan untuk memudah pihak lain mengetahui telah terjadinya pratek KKN yang berdampak perbuatan penyalahgunaan anggaran. Dari rincian Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Kebayoran Lama diduga keras Budi Wibowo selaku Camat Kebayoran Lama telah me lakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan ke rugian ne gara de ngan cara me lakukan pe nyalahgunaan anggaran untuk

ke pe ntingan pribadi dan kroninya sehingga pelapor me minta se rta me ngharapkan kesediaan Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel beserta jajarannya untuk melakukan pemeriksaan te rhadap Budi Wibowo SH, MSi selaku penanggung jawab anggaran di Kecamatan Kebayoran Lama. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Camat Kebayoran Lama, Budi Wibowo SH, MSi sangat sulit untuk ditemui disebabkan jarang berada di kantornya. (W. Hutagalung)

Kalapas Binjai Surung Pasaribu Bc IP, SH, M.Hum: Utamakan Pembinaan Prakarya Napi Binjai, Kantor Berita RBN Di tengah maraknya sorotan dari masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Permasyarakatan (LP) di Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama pada LP di kota besar dengan berbagai issu negatif yang kurang enak didengar telinga, dari mulai issu pungutan liar (pungli), peredaraan narkotika di dalam tahanan dan issu lainnya yang bersifat negatif dan selalu menempatkan kinerja para petugas LP pada posisi kurang baik, kurang mampu, dan kurang memberikan pelayanan, serta kekurangan kekurang lainnya. Menghindari penafsiran yang kurang tepat dan menunbuh kembangkan rasa percaya serta simpati, maupun pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab petugas LP, sejak,bertugas di LP kelas II A Binjai Kabupaten Langkat, sesuai kepercayaan yang diberikan atasan, mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada D eparte me n Hukum dan Ham, (Depkum Ham) yang bertugas di LP kelas II A Binjai, menjaga nama baik Depkumham semaksimal mung-

kin, mengutamakan pelayanan pembinaan terhadap narapidana (Napi) penghuni LP , meningkatkan ke disiplinan menghapuskan pratek pungutan liar (pungli), memberi rasa nyaman terhadap baik para penghuni LP, maupun terhadap masyarakat pengunjung yang sedang membesuk keluarganya yang se dang menjalani konse kuensi hukum. Hal itu diungkapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Binjai, Surung Pasaribu Bc, IP, SH, M.Hum, kepada Martin Hutagalung dari Surat Kabar Rakyat Bicara News (RBN) di ruang kerjanya pada beberapa waktu lalu. Sesuai dengan pantauan RBN, sejak keberadaannya sebagai pimpinan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan tugas yang dijalankan petugas LP, selalu berkoordinasi baik dengan bidang keamanan, kepala bidang pembinaan bidang, administrasi, bidang, pengawasan, maupun bidang yang mengurusi kebutuhan makan. Dengan adanya kordinasi sehingga terjalin hubungan ke-

bersamaan dalam tanggung jawab menuju peningkatan kwalitas kinerja ke arah yang lebih baik, ucapnya. “Kebersihan, ke rapian, disiplin, bersih itu sehat dan kerapian menunjukkan keindahan disiplin menambah, semangat pada pelaksanaan tugas, bersih, rapi,dan disiplin mencerminkan kepribadian seseorang, bagaimana kita mampu memberikan pembinaan kalau kita sendiri belum terbina. Bagaimana bisa menjadi pemimpin bila kita sendiri tidak terpimpin, apa yang kita inginkan, harus didasari dari sikap dan perbuatan kita sendiri” ungkapnya. Lebih lanjut Surung Pasaribu menjelaskan, mengutaman pembinaan dalam prakarya salah satu bentuk rasa kepedulian. para napi penghuni LP, yang sedang menjalani hukuman akibat dari perbuatan yang dilakukan, para napi penghuni LP dari berbagai suku, berbeda karakter temperamen, dan mereka sudah terbiasa menghadapi pe rlakuan kasar, terbiasa dengan kekerasan, maupun dalam berbagai ancaman serta kehidupan yang tidak

punya kepastian arah, kata mantan petugas LP Tangerang ini. “Bentuk rasa kepedulian terhadap para napi” kata Kalapas berpenampilan sederhana ini secara rinci, dan “Kita perlakukan mereka sebagai sahabat, kita tunjukkan pada mereka sikap lembut, pengertian, siraman rohani, agar mereka ada rasa keinginan kembali pada kehidupan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa, kita arahkan mereka agar punya keahlian pada bidang, pekerjaan, misalnya membuat perabotan, meja, kursi, lemari, dan keterampilan bidang elektronik, servis TV, Radio, dan yang lainnya”, tuturnya. Selesai menjalani masa hukuman para napi akan kembali ke pada keluarga, kembali menjalani kehidupan bermasyarakat, dengan keterampilan yang mereka miliki, mereka bisa bekerja pada perusahaan atau membuka usaha sendiri agar bisa menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik, jelas Surung Pasaribu. Dari berbagai pembinaan dan pembe nahan, selaku Kalapas Surung Pasaribu ber-

ke inginan me njadikan LP kelas II A Binjai menjadi LP percontohan dari segi kebersihan, kerapian, ketertipan, kedisplinan para petugas, dengan mengutamakan memberi pe layanan te rbaik dalam pelaksanaan tugas, bebas dari perbuatan pungli maupun korupsi dan menjaga kenyamanan LP tidak terkontaminasi peredaran narkotika. Bertugas pada Depkumham sejak 1993, melihat masa tugas dan pendidikan Surung Pasaribu sudah selayaknya diberi kepercayaan menjabat selaku Kalapas, pada LP kelas I. Namun, Surung Pasaribu BC IP, SH M.Hum, yang didampingi Sura Girsang mengatakan, “Tidak pernah berharap yang muluk muluk, semuanya tergantung pada atasan yang menilai apa yang sudah saya perbuat. Saya tidak pernah mempermasalahkan tugas yang dipercayakan atasan, dan sejak awal bertugas di Depkumham, saya siap ditempatkan di mana saja pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, kata Surung Pasaribu menutup pembicaraannya dengan RBN. (Marthin Hutagalung)

Kepala Desa Selayan Dukung Pelaksanaan PNPM Mandiri Swadaya Binjai, Kantor RBN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Swadya (MS) pada wilayah pedesaan Kabupaten Langkat dengan pembuatan parit dari betonisasi pengerjaan parit yang terbuat dari betonisasi dan diperkirakan jauh lebih kuat dari pembuatan yang menggunakan bahan berupa batu bata atau bahan lainnya. Program pelakasanaan Mandiri Swadya dalam pengerjaan parit dini-

lai termasuk salah satu program penanggulangan banjir. Hal itu diungkapkan Suharto selaku Kepala Desa Selayang kepada RBN di Kantor Desa Selayang Kabupaten Langkat pada pertengahan Juli lalu, sekaligus berharap program pembuatan parit dalam bentuk betonisasi maupun pelaksanaannya bisa mencakup pada seluruh wilayah pedesaan Kabupaten Langkat. Menurut Suharto, terwujudnya pelaksanaan PNPM Man-

diri Swadaya, karena dinilai sangat efisien, dan pengerjaan parit tersebut dari warga, untuk warga dan kepentingan warga, dengan pengerjaan parit bisa melancarkan saluran pembuangan air, manfaatnya warga tidak akan mengalami kebanjiran serta pengerjaan parit tidak tergantung kepada kucuran dana atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), katanya. Contohnya, kata Suharto menambahkan, pada pengerjaan parit yang sedangdikerjakan saat

ini, dengan dana sebesar Rp 62.089,000 direncanakan hanya mampu membiayai pembuatan parit saluran air sekitar lebih kurang 350 M. Namun, dengan terjalinnya kerja sama antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM, dan swadaya masyarakat, pengerjaan parit diharapkan bisa mencapai hingga 600 M, ucapnya. Lebih lanjut Suharto, selaku Kepala Desa Selayang dengan didampingi Jasa Ginting selaku Ketua TPK, menga-

takan, mengharapkan terjalinnya bentuk kerjasama antara warga dengan pihak pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Swadaya dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, dan juga mengharapkan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Swadaya tidak hanya sebagian tapi mencakup seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Langkat, ujarnya sekaligus menyele saikan pembicaraannya.(Marthin Hutagalung)


Hukum 3 EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

MANTAN KETUA KONI RITA SUBOWO KINERJA KASUDIN TATA AIR JAKBAR BERPERKARA DENGAN MANTAN ANAK HERIYANTO DIDUGA “BOBROK” BUAHNYA TERKAIT TANAH DI BOGOR Jakarta, Kantor Berita RBN Anggaran dana saluran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU Tata Air Tahun Anggaran 2012 diduga jadi ladang duit untuk perkaya diri oleh Kasudin PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat, H. R. Heryanto yang nilainya milyaran rupiah. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN di lapangan, bahwa masih banyak ditemukan saluran lokal di beberapa kecamatan wilayah Jakarta Barat yang kondisinya butuh perbaikan dan perawatan dimana dananya sudah ada dianggaran Sudin PU Tata Air Jakarta Selatan dengan cara pengadaan swakelola, tetapi dana tersebut belum direalisasikan, dan salah satunya saluran lokal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk maupun di Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah yang kondisinya sampai saat ini

belum ada perbaikan. Adapun dana yang dianggarkan oleh Sudin PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2012 adalah Pemeliharaan saluran Air Kecamatan Kembangan (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,(sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya penertiban Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Pemeliharaan Saluran Air Kecamatan Kebon Jeruk (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya penertiban Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah), Pemeliharaan Saluran Air Kecamatan Palmerah (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya penertiban Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara swakelola. Selain dari dana pemeliharaan saluran air tersebut diatas masih ada lagi dana

pemeliharaan infrastruktur sarana lokal Kota Administrasi Jakarta Barat pelaksanaan triwulan I untuk wilayah Kecamatan Kembangan, Ke camatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sebesar Rp. 2.417.519.635,- (dua milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan dana layanan pembersih sistem saluran Kodya Jakarta Barat (pekerjaan mendesak sepanjang tahun) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) per triwulan untuk empat triwulan tahun 2012 dengan cara swakelola. Ketika hal tersebut dikonfirmasi tertulis kepada Kasudin PU Tata Air Jakbar, Heryanto tak bersedia memberikan komentar, sedang Inspektorat Pembatu Kota Administrasi Jakbar juga belum bersedia memberikan tanggapan. (Polman)

H. Yusuf bersama dengan Penasehat Hukum Dicky Siahaan & Associate (foto: Minggus)

Jakarta, Kantor Berita RBN “Alkisah, ada se orang yang bernama H. Yusuf menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau me nghilangkan barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah” sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-25/ Cbn/02/2012 tertanggal 29 Februari 2012, ujar Dicky Siahaan, SH membuka pembicaraan kepada RBN Minggu lalu di Jakarta terkait nasib kliennya yang berpe rkara dengan mantan Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang sekarang sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Dalam dakwaan tersebut H. Yusuf didakwa te lah menghancurkan penyanggah tiang pagar besi, mencabut dan membongkar pagar besi, menebang dan memotong dahan pohon milik saksi Rita Sri Wahyusih Buwono atau yang lebih dikenal dengan nama Rita Subowo (Dahulu Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) sekarang se bagai Ke tua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan se lanjutnya dituntut 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar ditahan sebagaimana surat tuntutan JPU. H. Yusuf menurut keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah ada-

lah mantan tukang kebun Rita Subowo yang bekerja selama lima belas tahun dan pernah me njual tanahnya kepada Rita Subowo, antara lain : 1. Tanah Darat tercatat girik C. No. 232 Persil No. 78 an. Dulhamid Seluas ± 600 M2 yang terletak di Kampung Sampai Desa Tugu Selatan Kab. Bogor sebagaimana Surat P ernyataan te rtanggal 25 Nopember 1994 ; 2. Tanah Kosong Hak Milik Adat Seluas ± 1338 M2 Kohir No. SPPT 006-0093/9401 yang terletak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.3.000.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan AJB No. 273/Cisarua/1995, yang dibuat dihadapan Ny. Agusty Ridwan, S.H, Notaris di Bogor tertanggal 7 Februari 1995. Terhadap Jual Beli Tanah ini, H.Yusuf dalam ke te rangannya di Pengadilan Negeri Cibinong (dibawah Sumpah) menerangkan Kronologis Jual Beli sebagai barikut : Pertama Sekali H. Yusuf menjual tanah seluas ± 740 M2 kepada Rita Subowo melalui Bapak Hani dan telah dibayarkan melalui kwitansi, akan tetapi masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; Selanjutnya, Rita Subowo melalui Bapak Hani Selaku Kuasanya kemudian bermaksud membe li sisa tanah tersebut (sisanya seluas ± 600 M2) dari H. Yusuf dengan cara Ruislagh yaitu dengan Janji bahwa H.Yusuf akan diberikan tanah sebagai gantinya. H. Yusuf percaya hingga akhirnya dibuatlah Akta Jual beli tersebut (disaksikan dan didengarkan oleh Hj. Rohillah (istri H. Yusuf yang juga memberikan keterangan dibawah Sumpah di Pe-

ngadilan Negeri Cibinong). Akan tetapi setelah ditunggutunggu lama, H. Yusuf tidak juga mendapat ganti atas tanahnya sebagaimana Janji Bapak Hani bahkan hingga H. Yusuf diberhentikan sebagai Karyawan Rita Subowo. Penyelesaian atas tanah tersebut belum juga diselesaikan H. Yusuf selama tidak lagi bekerja pada Rita Subowo selalu berusaha untuk menuntut sisa pembayaran atas tanahnya, antara lain berpesan kepada Karyawan Rita Subowo, berkirim surat bahkan sampai mengadukan kepada Ketua RT dan Kepala Desa, akan tetapi tidak ada penyelesaiannya. Adapun Suratsurat yang pernah diajukan oleh H. Yusuf antara lain : 1. Surat tertanggal 10 Oktober 2007 diajukan oleh H Yusup berisi mengenai permohonan penyelesaian sisa pe mbayaran tanah seluas 600m2 dan 350m2 ; 2. Surat P ernyataan antara kuasa hukum Rita subowo bernama Irmy Soegiman dengan H. Yusuf tertanggal 20 September 2010 tentang permasalahan Kepemilikan tanah seluas 600 M2 ; 3. Surat Pemberitahuan/Himbauan yang di keluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 001/11 Dusun IV Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua ditujukan kepada ibu Hj. Rita Subowo untuk menyelesaikan secepatnya permasalahan tanah agar tidak berlarut-larut, surat undangan yang dikeluarkan oleh Kepala De sa Tugu tertanggal 07Fe bruari-2011 ke pada H. Yusup dan Rita Subowo untuk me lakukan me diasi pe nye lesaian be rdasarkan surat pengaduan dari H.Yusuf ; Pada saat Surat-Surat tersebut diperlihatkan oleh Pe-

ngacara H.Yusuf kepada Rita Subowo di Pengadilan Negeri Cibinong, Rita Subowo dalam Keterangannya sebagai Saksi Korban (dibawah Sumpah) menerangkan bahwa suratsurat tersebut tidak pernah sampai ketangannya/tidak pe rnah membacanya se hingga telah terbukti “bahwa Rita Subowo sama sekali tidak menge tahui bahwa tanah-tanah yang dibeli olehnya melalui anak orangorang yang dikuasakannya ada permasalahan dalam hal Jual Beli tanah-tanah tersebut.” Karenanya, Patut diduga bahwa Rita Subowo telah me lakukan P enipuan dan wanprestasi. “Berdasarkan fakta fakta yang telah terungkap di persidangan, penasehat hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang isinya memohon agar H. Yusuf diputus bebas karena apa yang dilakukan oleh H. Yusuf adalah serangkaian perbuatan yang merupakan bentuk pembelaan diri sendiri yang bertujuan untuk mempertahankan harta bendanya dan perbuatan tersebut dibenarkan oleh pasal 49 KUHP (noordweer) sehingga pasalpasal yang didakwakan terhadap H. Yusuf tidak dapat diterapkan. Akan tetapi, Majelis Hakim yang mengadili H. Yusuf berpendapat lain dan bahkan menjatuhkan vonis yang sama dengan tuntutan JPU yaitu vonis 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar H. Yusuf ditahan, atas vonis tersebut H. Yusuf telah menyatakan banding” ujar Pengacara H. Yusuf Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Rita Subowo, Rita Subowo sangat sulit untuk ditemui di kantornya di wilayah Senayan Jakarta. (Polman/ Minggus)

saluran di Jl. Raya Kedoya (depan Puskesmas) Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk ( F ot o : P o lm a n

Saluran di depan Kantor Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk ( F ot o : P o lm a n )

saluran di Jl. Duri Raya (persimpangan Jl. Panjang, depan Toko Mandiri Jaya Motor) Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk ( F o to : P o lm a n )

saluran di Jl. Kembangan Raya (dekat Minimarket Alfamidi) Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat ( Fo t o: P olm an )

saluran di Jl. Kemanggisan Utama Raya (depan SPBU Pertamina) Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat ( Fo t o: P olm an )


Hukum

4

EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

MENKES DIMINTA PENGKAJIAN

SONAR SONI PANIGORO TERINDIKASI SALAHGUNAKAN WEWENANG Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya penyaluran sumbangan dari masyarakat dengan benar terhadap pasien anak Indonesia yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais Jakarta, dan keberadaan sumbangan tersebut dapat disalurkan terhadap orang yang benar benar membutuhkan tanpa dapat disalahgunakan oleh oknum pengurus yayasan, dan keuangan yayasan seharusnya juga diaudit oleh akuntan publik, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH diminta pengkajian terkait surat jawaban konfirmasi kepada pers oleh Dirut RSK Dharmais Sonar Soni Panigoro diduga pelihara mafia dengan keberadaan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia (YPKAI) dapat beroperasional di lingkungan RSK Dharmais beberapa tahun,Menteri Kesehatan RI diminta pengkajian terkait keberadaan Sonar Soni Ponigoro terindikasi salahgunakan we we nang di RSK Dharmais. Untuk menjawab surat konfirmasi dari RBN, dr. Sonar Soni Panigoro. Sp.B. Onk.M.Epid diduga “pura pura oneng” terhadap keberadaan YPKAI dengan mengatakan bahwa YPKAI sudah dibe kukan tanpa ada pertanggung jawaban hukum oleh YPKAI dan mengarahkan supaya RBN melakukan konfirmasi ke alamat sesuai dengan domisili yayasan. Padahal, dalam surat konfirmasi sudah diinformasikan bahwa alamat yayasan di lapangan merupakan bengkel AC. Dalam surat jawaban konfirmasinya, No.00.01/1/ 6098/2012 perihal penjelasan/konfirmasi/klarifikasi tgl 19 Juni 2012, dr. Sonar Soni Panigoro. Sp.B.Onk.M.Epid, mengatakan, menindaklanjuti surat Saudara No. 1030/ Kf-RBN/2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal mohon konfirmasi dan atau klarifikasi mengenai aktifitas Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia di lingkungan Rumah Sakit Kanker “Dharmais”, dapat kami jelaskan/konfirmasi/ klarifikasi sebagai berikut: Sehubungan dengan adanya kerjasama antara Rumah Sakit Kanker “Dharmais” dengan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia termasuk penggunaan nama pejabat dan alamat di lingkungan Rumah Sakit “Dharmais” telah kami bekukan/hentikan. Segala pertanyaan yang menyangkut aktifitas atau kegiatan maupun keuangan yang berhubungan dengan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, harap Saudara tanyakan langsung kepada P engurus/ Ke tua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia dengan alamat sesuai akte pendirian adalah: Sekretariat Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, JL. Assurur No. 18 RT. 001/RW. 01 Kelurahan Kebon Jeruk, Ke camatan Kebon Jeruk. Jakarta Barat. Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Adapun tembusan surat ditujukan kepada: 1. Para Direktur Rumah Sakit Kanker “Dharmais” 2.Para Ketua Komite Rumah Sakit Kanker “Dharmais” 3. Ketua SMF Anak Rumah Sakit Kanke r “Dharmais” 4. Kepala SPI Rumah Sakit Kanker “Dharmais” 5. Kepala Bagian/Bi-

dang/Instalasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais” Pada situasi dan kondisi lain, menurut sumber yang kurang berkenan namanya ditulis dalam berita, hal tersebut berawal dari Yayasan Pita Kuning Anak Indone sia (YPKAI) terindikasi salahgunakan sumbangan yang berasal dari masyarakat dan keberadaan YPKAI dapat beroperasi di Lingkungan Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais tanpa perjanjian kerja sama, dan keberadaan YPKAI tersebut juga seperti dibiarkan untuk menjalankan praktek kotornya, akibatnya Direktur Utama (Dirut) RSK Dharmais, dr Sonar Soni Panigoro, SpB.Onk, M.Epid diduga pelihara “mafia sumbangan” di lingkungan RSK Dharmais. Adapun struktur YPKAI sangat dipertanyakan keberadaannya, karena mencatut nama baik dan nama besar RSK Dharmais beserta nama dokternya, yakni; selaku pelindung adalah Staff Me dik Fungsional Anak Rumah Sakit Kanker Dharmais. Pengawas dijabat oleh dr. Aldrin Nelwan, Sp.Akupuntur, dr Komala De wi. Sedangkan Pembina dipegang oleh dr. Edi Setiawan Te hute ru, SpA,MHA, IBCLC dan Panji Pragiwaksono. D uduk sebagai Ketua di YPKAI yakni Lanang Aribowo, Sekretaris dipe gang ole h dr. Yanto Ciputra sedangkan Bendahara dipercayakan kepada Lukitowati, Skep, ujar sumber. Se lain itu, YP KAI juga menggunakan alamat sekretariat di Ruang Anak Lantai 4 Rumah Sakit Kangker Dharmais Jl Letjen S. Parman Kav 84-86 Jakarta, sedangkan alamat yayasan sesuai dengan domisili kurang jelas, karena keberadaan kantor yayasan sesuai dengan surat domisilinya di Jl. Assurur No 18 RT 001 RW 01 Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat me rupakan tempat bengkel AC, HP, TV dan Kulkas. Keberadaan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia diduga disalahgunakan oleh oknum yang terindikasi perkaya diri dari sumbangan masyarakat maupun dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), kemudian “praktek mafia sumbangan” tersebut terindikasi berhubungan dengan pemutaran uang dan pembungaan uang (rentenir) di lingkungan Rumah Sakit Kanker Dharmais, dengan mengatasnamakan anak anak Indonesia yang sedang sakit, tetapi dananya terindikasi telah disalahgunakan oleh oknum pengurus Yayasan Lanang Aribowo, SE beserta kroninya. Dana tersebut belum pe rnah diaudit ole h akuntan publik terkait berapa jumlah dana yang te lah masuk ke dalam kas yayasan dan berapa uang keluarnya dan berapa sisa kas yayasan. “Dana yayasan disinyalir juga disalahgunakan oleh oknum pengurus yayasan dengan membawa nama baik dan nama besar RSK Dharmais, karena beberapa pengurus yayasan juga duduk sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di RSK Dharmais. Oknum PNS tersebut juga diduga telah lakukan salahgunakan jabatan dengan ikut serta terindikasi perkaya diri dan diduga juga telah terjadi permainan “rentenir” dengan permainan “pengaturan pemenang tender” di lingku-

ngan RSK Dharmais, dimana uang yayasan disinyalir digunakan sebagai modal untuk pelaksanaan pekerjaan proyek di lingkungan RSK Dharmais”, ujar sumber. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 terkait pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, dimana bidang usahanya  berada dalam ruang lingkup tugas  dan kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan seluruh modalnya dimiliki oleh P emerintah berupa ke kayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Namun demikian, di Lingkungan RSK Dharmais disinyalir terjadi praktek praktek indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu contoh, Ketua lelang Mukhlis terindikasi telah diintervensi oleh pejabat RSK Dharmais dalam penentuan pemenang tender disebabkan kontraktornya diduga merupakan istri dari Dr Edi Setiawan Tehuteru, Sp.A, MHA yang tak lain dan tak bukan merupakan PNS di lingkungan RSK Dharmais. Dalam praktek tersebut disinyalir telah langgar Prepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa dan se rta diduga langgar Undang Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 se bagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama dengan Kejaksaan Agung diminta untuk turun tangan agar praktek kotor tersebut dapat dituntaskan, Sesuai dengan sumber dan pantauan RBN di lapangan, adanya sumbangan Rp 600 juta dari Nexian, Rp. 580 juta dari Hero (sumbangan kecil harapan besar dari kembalian pembeli untuk bhakti sosial), MW Rp 300 juta, istri dari salah satu dokter US 300 Dolar, kemudian dari PT Telkom Rp 36 juta disinyalir masuk rekening pribadi relawan. Terkait dengan sumbangan atas nama Adji (alm) sekitar Rp. 800 juta yang pernah dikumpulkan di Cafe Rolling Stone, dananya dipertanyakan karena dananya diduga masuk kantong pribadi pengurus dan penerima sumbangan atas nama Adji yang sudah meninggal dunia dan dananya disinyalir banyak “menghilang”, seru sumber. Opini yang berkembang bahwa kehadiran Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia diduga lakukan eksploitasi anak anak Indonesia yang sedang menderita untuk menggugah para donatur agar menyalurkan bantuannya, tetapi bantuan tersebut terindikasi disalahgunakan oleh pengurus untuk perkaya diri, dimana praktek tersebut diduga dilakukan dengan atas nama dan di lingkungan RSK Dharmais yang merupakan rumah sakit Pemerintah, imbuh sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada, dr. Sonar Soni Panigoro menjawab konfirmasi dengan tertulis, bahwa yayasan sudah dibekukan, sedangkan Dr.dr. Dody Ranuhardi kurang berkenan untuk memberikan komentar. Sedangkan dr. Bambang Dwipoyono saat dihubungi melalui telepon selularnya, mengatakan, “Kami juga merupakan korban dari Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, dan yayasan tersebut sudah

kami bekukan operasionalnya. Kami juga berterima kasih kepada Re daksi RBN kare na informasinya dan surat konfirmasi yang dikirimkan sehingga keberadaan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia di lingkungan RSK Dharmais dapat kami ketahui” tandas dr. Bambang Dwipoyono. Apa yayasan tersebut sudah dilaporkan atau belum ya? Sangat dipertanyakan keberadaannya. (TIM)

LAMPIRAN BERITA Jakarta, 21 Mei 2012 No. Perihal

: :

1030/Kf-RBN/2012 konfirmasi dan atau klarifikasi Di Jakarta.

Kepada Yth. Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais serta Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan maupun selaku pejabat publik profesional dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat dan kebenaran. Demi terciptanya keterbukaan informasi publik dengan pemberitaan yang akurat dan berimbang serta untuk menjalankan fungsi dan peranan pers selaku kontrol sosial maupun pengawal kebenaran dan keadilan sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40/1999, sangat diharapkan kesediaan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais untuk dapat dikonfirmasi dan atau klarifikasi. Adapun materi yang akan dikonfirmasi dan atau klarifikasi adalah sebagai berikut: 1. Terkait dengan keberadaan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia yang diduga disalahgunakan oleh oknum yang terindikasi perkaya diri dari sumbangan masyarakat maupun dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) kemudian terindikasi berhubungan dengan pemutaran uang dengan pembungaan uang (rentenir) di lingkumgan Rumah Sakit Kanker Dharmais, dengan mengatasnamakan anak anak Indonesia yang sedang sakit tetapi dananya diduga telah disalahgunakan oleh oknum pengurus Yayasan Lanang Aribowo, SE. Dana tersebut belum pernah diaudit oleh akuntan publik terkait berapa jumlah dana yang telah masuk ke dalam kas yayasan dan berapa uang keluarnya dan berapa sisa kas yayasan. Bagaimana yang sebenarnya telah terjadi, kami minta untuk konfirmasi dan atau klarifikasi. 2. Bagaimana tanggapan anda terkait dugaan salahgunakan dana yayasan oleh oknum pengurus yayasan dengan membawa nama baik dan nama besar RSK Dharmais, karena beberapa pengurus yayasan juga duduk sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di RSK Dharmais? Oknum PNS tersebut juga diduga telah lakukan salahgunakan jabatan dengan ikut serta terindikasi perkaya diri dan diduga juga telah terjadi permainan “rentenir” dengan permainan “pengaturan pemenang tender” di lingkungan RSK Dharmais, dimana uang yayasan disinyalir digunakan sebagai modal untuk pelaksanaan pekerjaan proyek di lingkungan RSK Dharmais? Kami minta untuk konfirmasi. 3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 terkait pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, dimana bidang usahanya berada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Namun demikian di Lingkungan RSK Dharmais disinyalir terjadi praktek praktek indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu contoh, Ketua lelang Mukhlis terindikasi telah diintervensi oleh pejabat RSK Dharmais dalam penentuan pemenang tender disebabkan kontraktornya diduga merupakan istri dari Dr Edi Setiawan Tehuteru, Sp.A, MHA yang tak lain dan tak bukan merupakan PNS di lingkungan RSK Dharmais. Dalam praktek tersebut disinyalir telah langgar Prepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa dan serta diduga langgar Undang Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Kami minta untuk konfirmasi. 4. Diduga yayasan kurang jelas domilisinya karena kantor yayasan sesuai dengan surat domisilinya ditemukan di Jl. Assurur No 18 RT 001 RW 01 Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat merupakan tempat bengkel AC, HP, TV dan Kulkas, dan disinyalir terjadi pembiaran oleh oknum sehingga yayasan dapat bermain “praktek kotor” di lingkungan RSK Dharmais disebabkan beberapa oknum tersebut juga PNS dan ikut serta duduk sebagai pengurus yayasan, akibatnya diduga terjadi perkaya diri oleh oknum pengurus yayasan dengan mengatasnamakan anak Indonesia yang sedang sakit, dan oknum dapat bermain di lingkungan RSK Dharmais. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut, kami minta konfirmasi. 5. Sesuai dengan sumber dan pantauan kami di lapangan, adanya sumbangan Rp 600 juta dari Nexian, Rp. 580 juta dari Hero (sumbangan kecil harapan besar dari kembalian pembeli untuk bhakti sosial), MW Rp 300 juta, istri dari salah satu dokter US 300 Dolar, kemudian dari PT Telkom Rp 36 juta (masuk rekening pribadi relawan). Terkait dengan jumlah dana tersebut bagaimana tanggapan anda? 6. Terkait dengan sumbangan atas nama Adji (alm) sekitar Rp. 800 juta yang pernah dikumpulkan di Cafe Rolling Stone, dananya dipertanyakan karena dananya diduga masuk kantong pribadi pengurus karena penerima sumbangan atas nama Adji sudah meninggal dunia dan dananya diduga banyak “menghilang”. Kami minta konfirmasi dan klarifikasi terkait hal tersebut. 7. Sehubungan dengan keberadaan seorang artis Panji Pragiwaksono selaku seorang Ketua di yayasan tersebut dan terindikasi juga merupakan pengurus di jejaring sosial Lingkar Ganja Nusantara dan aktif selaku pengurus harian yayasan tersebut serta berada di lingkungan RSK Dharmais. Bagaimana hubungan yayasan dan narkoba sejenis ganja? Bagaimana tanggapan anda terkait hal tersebut? Kami minta untuk konfirmasi. 8. Sesuai dengan opini yang berkembang bahwa kehadiran Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia diduga lakukan eksploitasi anak anak Indonesia yang sedang menderita untuk menggugah para donatur agar menyalurkan bantuannya tetapi bantuan tersebut terindikasi disalahgunakan oleh pengurus untuk perkaya diri, dimana praktek tersebut diduga dilakukan dengan atas nama dan di lingkungan RSK Dharmais yang merupakan rumah sakit Pemerintah. Kami minta untuk konfirmasi. 9. Apakah dibenarkan seseorang yang statusnya PNS di lingkungan RSK Dharmais tetapi dapat juga aktif dan tersurat namanya di pengurusan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia serta diduga turut serta bermain “perkaya diri” di Lingkungan RSK Dharmais? Kami minta untuk konfirmasi. Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS, D.T.O Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta. 2. Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta. 3. Direktur SDM & Pendidikan Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta. 4. Direktur Keuangan Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta. 5. Menteri Keuangan RI di Jakarta. 6. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI di Jakarta. 7. Arsip.


Lampiran Berita 5 EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

Joyo Winoto Diduga................................................................................................dari Hal. 01

LAMPIRAN BERITA

Jakarta, 17 Januari 2012

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Nomor Sifat Derajat Lampiran : Perihal

: SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 : Biasa : Segera : Pemberitahuan

SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DPR RI

Jakarta, 11 April 2012

Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001

No. : Perihal

190/Kf-SK/12 Kepada Yth. : Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus di Jakarta. konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku pusat informasi penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk dapat mengantisipasi kejadian atau peristiwa yang merugikan Negara dan atau Warga Negara Indonesia. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS,

Tembusan : Arsip

Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1.

Bapak Ketua DPR RI

Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta. 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 8. Kepala BPN RI di Jakarta. 9. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 10. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 11. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Bersambung ke hal 09

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi Tembusan: 1.

Presiden Republik Indonesia

2.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

PEMBERLAKUAN LPSE UPAYA MENGHINDARI KORUPSI DAN MONOPOLI Jakarta, Kantor Berita RBN Sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bidang pendidikan, pemberlakuan sisitem Penggunaan Layanan Pengadaan Secara eEektronik (LPSE) dalam pengadaan sarana dan prasarana, salah satu upaya pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) ataupun praktek monopoli. Hal itu, diungkapkan Syaiful, Kepala Seksi (Kasi) Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Dasar (Dikdas) kata Administrasi Jakarta Utara kepada Witman Hutagalung, Wartawan dari Surat Kabar Rakyat Bicara News(RBN) di ruang kerjanya pada beberapa waktu lalu. Menurut Syaiful, sesuai ketentuan keterbukaan publik pengadaan pekerjaan sarana prasarana, berupa pekerjaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dan pekerjaan fisik dalam pelaksanannya diberikan kepada pe-

rusahaan perusahaan sesuai bidang keahlian masing masing dengan cara menunjuk perusahaan secara langsung atau melalui tender/ penawaran sebagiamana diatur dalam Keputusan Presiden atau Prepres, tuturnya. Syaiful juga menambahkan, kepada pihak perusahaan melalui penggunaan LP SE sangat menguntungkan, dibanding pada tahun tahun sebelumnya pengadaan pekerjaan dengan cara pelelangan/ tende r harus me ngundang pihak perusahaan untuk hadir sesuai tempat yang ditentukan pihak penyelenggara lelang. Selain menghabiskan waktu dan melelahkan, baik itu pihak penyelenggara maupun para pihak pemilik perusahaan dengan biaya operasional cakup besar, dan tidak tertutup kemungkinan terjadinya kolusi, karena adanya kesempatan dalam pertemuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan Lelang, ujar Syaiful. Lebih lanjut Syaiful menjelaskan, pelaksanaan lelang de-

ngan pengguna LPSE selain tidak menyita waktu, tidak melelahkan dan menghemat biaya oprasional, serta menutup peluang terjadinya kolusi anatar penyelenggara lelang dan pihak pemilik perusahaan (peserta lelang) sangat kecil karena penyelenggara dan peserta tidak ada keharusan untuk hadir di ruang kerja penyelenggara lelang. Cukup menggunakan alat elektronik dari ruang kerja masing masing pihak, jelasnya. Syaiful melanjutkan, melalui jaringan LPSE yang terbuka untuk umum sebagai mana diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, terbuka kesempatan yang seluas luasnya bagi pemilik perusahaan yang ingin mengikuti lelang, dan tidak ada pembatasan karena sejak pengumuman pemenang perusahaan perserta lelang antara penyelenggara dan peserta tidak saling bertatap muka, jadi siapa saja diperbolehkan mengikuti sesuai ketentuan, kata Syaiful menutup pembicaraan. (W. Hutagalung)


DKI Jakarta 6 EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

BERAWAL DARI SIPPT OLEH GUBERNUR

WIRIAYATMOKO: URUSAN IMB MERUPAKAN KINERJA HARI SASONGKO TERKAIT GRATIFIKASI “LAPORIN AJA KEMANA SUKA” Jakarta, Kantor Berita RBN Berawal dari SIPPT oleh Guber nur DKI Jakarta te rkait bangunan Mall dibawah sutet, Wiriayatmoko membe rikan tanggapn “Kome ntar nya sederhana saja pahami planning yang ada jadi investigasinya tak salah. Dulu anda bilang IMB saya yang tanda tangan ternyata ngak bener. Saya sudah cek ngak ada pelanggaran dengan planning yang saya terbitkan! Kalau gratifikasi laporin aja kemana anda suka “ imbuh Wiriayatmoko menjawab RBN melalui HP saat dikonfirmasi terkait bangunan di bawah sutet di Jakarta Timur. Menurut Wiriayatmoko, IMB diterbitkan pada saat Hari S asongko me njabat Kepala Dinas P2B DKI Jakarta. Sedangkan mengenai penerbitan advis planning maupun per untukannya, Dinas Tata Ruang DKI Jakarta tidak ada lalukan penerbitan terkait penerbitan advis planning.

Hal tersebut dapat menjadi bahan kajian terhadap Dewan Per wakilan Rakyat Dae rah (DPRD) DKI Jakarta, disebabkan dibawah sutet dapat dibangun mall dan fasilitasnya. Keber adaan mall maupun penerbitan surat ijinnya menimbulkan per tanyaan yang perlu terjawab untuk penegakan perda. Asal muasal delik perda tersebut berawal dari keberadaan bangunan mall di bawah sutet (tegangan tinggi) yang proses pembangunannya sudah hampir selesai dan diduga keberadaan bangunan maupun ijin ijin dari bangunan yang diterbitkan terindikasi sarat dengan suap dalam penerbitan advis planning dan IMB, dan kine rja te rsebut diduga me rupakan pe ninggalan “borok warisan” ole h Wiriayatmoko saat menjabat Ke pala Dinas (Kadis) Tata Ruang, dan Wiriayatmoko juga membantah keras terkait suap

Asisten Pemb. dan LH DKI Jakarta, Wiriayatmoko (foto:ist)

dan me mber ikan komentar bahwa hal tersebut merupakan kinerja Ir. Hari Sasongko ketika menjabat Kadis P2B DKI Jakarta. Hal itu disampaikan ole h Wiriayatmoko melalui telepon genggamnya baru baru ini. Pada kondisi lain, menurut sumber yang layak dipercaya, se bab akibat dari Sur at Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI, kemudian advis planning dapat

Gubernur DKI Fauzi Bowo (foto:ist)

diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur (sesuai dengan jawaban surat konfirmasi dari Dinas Tata Ruang DKI-red), dan setelah itu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) juga dapat diter bitkan oleh Kepala Dinas (Kadis) P2B DKI, dimana pada saat penerbitan IMB Kadis Tata R uang DKI dijabat oleh Wir iayatmoko ke tika itu dan sekar ang Wiriayatmoko sebagai Asisten

Hakim Bebaskan Terdakwa......................................................................................................dari Hal. 01 dakwa Riny bukan merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU, tapi perbuatan terdakwa Riny merupakan urusan perdata. Padahal pada persidangan sebelumnya, JPU Johan Nepa Bureni, SH dalam tuntutannya kepada Majelis Hakim Pimpinan I Gede Komang Adinatha, SH, MH, meminta agar terdakwa Riny, SE, MM dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun, karena dinilai terdakwa Riny, SE, MM terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan, dampak dari perbuatan terdakwa Riny, SE, MM perusahaan PT Bintang Megah mengalami kerugian sebesar dua setengah miliar rupiah. Johan Nepa Bureni, SH da-

lam dakwaannya juga mempersalahkan terdakwa Riny SE, MM sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1 ) Jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP tentang pemalsuan surat, akibat perbuatan terdakwa Riny perusahaan jasa perparkiran PT Bintang Megah di wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara mengalami kerugian Rp. 2500.000,000. Perbuatan terdakwa Riny berawal dari pernikahannya dengan saksi korban Kho Victor Jen Dermadi. Setelah menjadi suami istri, Jen Darmadi mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa perparkiran diantarannya PT Bintang Megah, PT Pos Indonesia Rawamangun dan PT POS Fatmawati, dengan mengangkat terdakwa

Riny sebagai Direktur. Setelah menjalani kehidupan sebagai suami istri, antara terdakwa Riny dan saksi korban/ pelapor tidak ada kecocokan, keduanya melakukan perceraian. Setelah bercerai akhirnya terdakwa Riny sekitar bulan November 2010 di berhentikan dari perusahaan milik mantan suaminya. Diberhentikan dari perusahaan mantan suaminya, terdakwa Riny mendirikan perusahaan se ndiri dan me ngambil lokasi tempat usaha mantan suaminya dengan cara menerbitkan surat perjanjian kerja sama antara terdakwa dan mantan suaminya dimana surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa. Usai membacakan putusannya, Majelis Hakim Pim-

pinan I Gede Komang Adinatha SH , MM menanyakan kepada terdakwa, ‘’Saudara terdakwa , apakah terima dengan keputusan Hakim‘’, sambil berurai air mata menyatakan menerima vonis Hakim, tapi lain dengan JPU ketika ditanya atas putusan Hakim, JPU Johan Nepa Bureni, SH menyatakan pikir pikir. Ketika dipertanyakan kenapa pikirpikirolehwartawan, JPU Johan Nepa Bureni menyatakan harus lapor pimpinan. Hingga berita ini diturunkan pihak JPU tidak melakukan perlawanan meski putusan perkara sudah berjalan lebih kurang selama satu bulan, JPU Johan Neva Bureni dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)DKI tetaphanya pikir pikir walau kalah dua kosong terhadap putusan hakim. (W. Hutagalung)

Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Jajaran DKI Jakarta. Dua jabatan tersebut dijabat oleh satu orang, satu jabatan secara definitif dan satu lagi secara plh serta kedua jabatan itu mempunyai hubungan kerja secara sistemik dan bertahap dalam pe ne rbitan IMB. Selanjutnya, IMB diterbitkan be rdasarkan advis planning yang bernuansa “suap” dan juga patut disinyalir terjadi “suap me nyuap” pada pe ne rbitan S IPPT dan IMB dar i pembangunan mall dan fasilitasnya, disebabkan posisinya terlalu dekat dengan sutet (tegangan tinggi) tetapi SIPPT, advis planning dan IMB dapat dite rbitkan se pe rti se mua pengurusannya sudah dapat diatur sedemikian rupa. Hal tersebut juga sudah dibantah keras oleh Wiriatmoko. SIPPT dari Gubernur DKI membuat sebab akibat dampak kurang baik terhadap kinerja Kadis P2B DKI Jakarta untuk menjalankan dan menegakkan perda dengan tegas, karena di satu menjalankan tugas sesuai dengan perintah atasan adalah merupakan kewajiban bila arahannya benar. Tapi bila arahan dan kebijakannya kurang benar dijalankan, bagaimana hasilnya nanti bila kebijakan kurang benar dijalankan dengan benar. Hal itu disampaikan warga Jakarta berinisial RJ kepada RBN baru baru ini memberikan

komentar terkait keberadaan Mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat dengan kabel tegangan tinggi serta pekerjaan proye knya sudah hampir selesai. Akibatnya, kinerja Kepala Dinas P2B DKI yang menggantikanWiriayatmoko selaku plh, I Putu Ngurah Indiana terindikasi “melempem” dan “culun” dalam pengkajian maupun pe ne rtiban ter hadap keberadaan pene rbitan IMB yang sudah terlanjur diterbitkan, sedangkan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta disinyalir “buang badan” kepada bawahannya Sudin Tata R uang Kota Administr asi Jakarta Timur terkait dengan penerbitan advis planning. Sebab akibatnya diduga terjadi penyelamatan diri masing masing dan saling tuding, sedangkan mantan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta dan sekaligus plh Kadis P2B DKI DKI saat penerbitan IMB ketika itu sudah enak posisinya maupun jabatannya dengan duduk manis saat ini menjadi staf Gubernur, tetapi disinyalir tinggalkan “borok warisan” tanpa dapat te rsentuh oleh hukum, walaupun pener bitan ter indikasi “suap” dalam penerbitan advis planning dan IMB yang ter masuk dalam ranah korupsi se rta pe rlu dibasmi dari Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut sudah me nimbulkan de lik sosial. Be rawal dari pener bitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI Jakarta terhadap PT Inti Utama Dharma Real Estate yaitu SIPPT pembangunan mall dan fasilitasnya kar ena posisinya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi (sutet) sangat dipe rtanyakan ke be radaannya, dise babkan SIPPT merupakan Surat Ijin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila

kepemilikan tanahnya seluas 5. 000 M2 atau lebih diduga menjadi sumber awal delik. Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta diminta lakukan peninjauan ke lapangan, karena keberadaan pembangunan mall di bawah sutet  tersebut dapat menimbulkan delik hukum dan delik sosial nantinya, apalagi di atas lahan tersebut sudah terlebih dahulu dibangun sutet baru kemudian pe mbangunan ge dung mall dilakukan, tandas sumber. Me nanggapi ke be radaan pembangunan mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat kabe l tegangan tinggi (sutet), Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang DKI Jakarta,  Ir. M Agus Subandono, MPM dalam me njawab sur at konfirmasi terkait penerbitan advis planning terhadap PT Inti Utama Dhar ma R E me mbantah indikasi pelanggaran, bahwa dalam penerbitan advis planning tersebut sudah benar sesuai dengan standar prosedur dan telah mengacu pada petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis. Dalam isi suratnya Nomor 271/073. 7 tgl 12 April 2012 untuk menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, Kadis Tata Ruang DKI me nyampaikan: 1. Te lah diterbitkan Ketetapan Rencana Kota (KRK/Advis Planning) atas nama PT Inti Utama Dharma Re al Estate pada lokasi dimaksud dengan nomor: 0446/ GSB/JT/VII/2009. 2.Ketetapan Rencana Kota/ Advis Planning dimaksud diterbitkan oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. 3.Sesuai dengan Pe doman De tail Teknis Ketatakotaan tentang Bangunan Tipe Tunggal, jarak bebas antara massa bangunan dengan jaringan tegangan tinggi listrik adalah 20 meter dari as jaringan tegangan tinggi listrik. 4. Untuk

Bersambung ke hal 11

Proyek Pengadaan.............................................................................dari Hal. 01 Anggota Sindikat...........................................................................................................................dari Hal. 01 Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, shabu shabu seberat tujuh kilogram yang dibawa kedua terdakwa bisa lolos dari pemeriksaan petugas bandara. Merasa bisa menge labui petugas Bandara Soekarno Hatta, (atau sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk meloloskan kurang jelas karena sampai saat ini belum ada petugas bandara yang dikaitkan dalam perkara tersebut), terdakwa Yanto dan terdakwa Acuan

langsung menuju Ancol Jakarta Utara dengan menggunakan angkutan taksi. Setelah sampai di Ancol, terdakwa Yanto dan terdakwa Acuan menuju Putri Duyung Cottage untuk menemui seseorang yang be rnama Jimmy (sudah divonis) untuk menyerahkan barang berupa tujuh kilogram shabu shabu sesuai kesepakatan yang telah diatur oleh Take (Buro) dan Jimmy. Meskipun para anggota

sindikat ini bisa mengelabui petugas Bandara Tanjung Pinang Riau dan petugas Bandara Soekarno Hatta, tidak berapa lama berada di kamar Putri Duyung Cottage Ancol Jakarta Utara, Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya bersama petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta utara, setelah mendapat informasi ada transaksi narkoba, langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan petugas menga-

mankan barang bukti berupa tujuh kilogram shabu shabu. Terdakwa Yanto dalam persidangan mengakui bahwa untuk mengantar shabu shabu tersebut dari Tanjung Pinang Riau ke Jakarta, mendapatkan pembagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan memohon kepada Majelis Hakim Pimpinan I Gede Komang Adinatha SH, MH agar hukumannya diringankan. (W. Hutagalung)

Kinerja Foke...........................................................................................................................dari Hal. 01 men walaupun belum memiliki sertifikat keahlian. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 ayat 2 dimana salah satu syarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa serta Pasal 127 bagian b bahwa PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa paling lambat 1 Januari 2012. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Ke bijakan Pe ngadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 027/824/SJ pada tanggal 16 Maret 2011 tersebut, dimana dalam hal ke giatan pada SKPD tidak memerlukan Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai PPK. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Lembaga Ke bijakan Pe ngadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana masih banyak PPK te rmasuk para camat dan lurah di wilayah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Sertifikat Keahlian namun sudah melakukan pengadaan. Hal ini dikonfirmasi kepada beberapa Walikota di DKI Jakarta, apakah PP K boleh melakukan pengadaan apabila belum memiliki sertifikat keahlian serta tupoksi Walikota apabila ada PPK yang melakukan pengadaan namun belum memiliki sertifikat. “Sesuai dengan jawaban tertulis dari Walikota Administrasi Jakarta Barat melalui Se kretaris Kota be rnama Rustam Effendi menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Ang-

garan/Pejabat Pembuat Komitmen di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan jajarannya sampai saat ini belum seluruhnya memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Peme rintah. Berkenaan dengan butir (1) tersebut diatas, maka Walikota Jakarta Barat pada Bulan Juni 2012 telah mengirimkan para Kepala UKPD yang terdiri dari para Camat, para Kepala Bagian dan Para Lurah untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP bekerjasama dengan TVRI”. Sesuai dengan jawaban tertulis dari Walikota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Kota bernama Tri Kurniadi, mengatakan, bahwa sesuai dengan Peraturan Gube rnur nomor 86/ 2012 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Sa-

tuan Perangkat daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2012, Camat dan Lurah berfungsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Camat dan Lurah yang be lum lulus se rtifikasi pengadaan barang dan jasa dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengeluarkan Keputusan untuk menunjuk pengawai yang telah memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. Sebagai Kuasa Pengguna Angggaran (KPA) maka keberadaan Camat dan Lurah dalam hal pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2012. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Foke be lum be rsedia membe rikan komentar. (Polman/STR)

Saat ditanyakan kenapa tidak terdaftar di Kesbang, Sekdin menjelaskan tidak perlu di Kesbang karena ini bukan Organisasi Massa. Ini organisasi untuk membantu daerah yang tertinggal. Dan hal ini juga tidak menyalahi Permendagri NO. 32 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 2 Huruf (a) tentang keberadaan organisasi telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten sekurang kurangnya 3 tahun baru bisa menerima bantuan hibah, menurut Hariadi panggilan akrab Sekdin Dishub Kominfo Musi Rawas ini mengatakan,”Kita tidak memakai Permendagri tersebut karena ini bukan hibah murni, tetapi ini bantuan daerah tertinggal dan sistimnya kita hibahkan.” Ke 22 desa tersebut adalah: Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas, Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka, Desa Mekar Sari Kecamatan Muara Kelingi, Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu, Desa Sindang Jaya Kecamatan Muara Lakitan, Desa Lubuk Kumbung Kecamatan Karang Jaya, Desa Prabu Menang Kecamatan Selangit, Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti, Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti , Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir, Desa Napal Licin Kecamatan Ulu Rawas, Desa Mangan Jaya Kecamatan Muara Kelingi, Desa Beringin Sakti (Rawas Ilir), Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan, Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan, Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas, Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas, Desa Pian Raya Keca-

matan Muara Lakitan, Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas, Desa Tanjung Raya Kecamatan Rawas Ilir, Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas, dan Desa Temuan Sari Kecamatan Muara Kelingi. Hariyadi juga menambahkan, “Rincian bantuan mobil pada tahun 2010 sebanyak 6 unit, 2011 sebanyak 10 unit, untuk 2012 sebanyak 6 unit namun dan tahun 2012 ini belum dibagikan karena masih menunggu mutasi nopol kendaraan dulu dari plat merah ke plat kuning, dan jika sudah mutasi baru diserahkan kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) selaku pengelola kendaraan” tandasnya. Dia juga mengakui, masing-masing desa yang menerima bantuan mobil tersebut diambil uang sebesar Rp. 3 juta Rupiah, dan uang tersebut digunakan untuk biaya mutasi ke kantor samsat dari plat merah ke plat kuning. Memang ada dan benar dalam SK Bupati No.582/ KPTS/DISHUB-KOMINFO tahun 2011 pada point ke 4 berbunyi, “Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Musi Rawas. Namun karena dana 1,7 Miliar untuk proyek itu hanya terserap 1,6 Miliar dan sisanya sekitar Rp 100 juta dikembalikan ke kas Negara, oleh sebab itu dengan adanya silva tadi maka SK tersebut mengenai biaya itu seperti mutasi yang ditanggung dana APBD dibatalkan.” Hariadi juga membenarkan bahwa Poyek pengadaan kendaraan untuk daerah tertinggal ini dimenangkan oleh

PT. Lautan Berlian Utama Motor, dengan harga pe r unitnya sebesar Rp.160 Juta, dan disini tidak ada permainan harga atau pembekakan anggaran dan proyek pengadaan kendaraan ini bisa saja tidak ditenderkan karena ini sudah ada specknya artinya kami bisa saja beli langsung, tapi karena kami ingin proyek ini transparan makanya diadakan tender, serunya. Saat hal tersebut dikonfirmasi melalui telepon genggam terkait indikasi korupsi sudah tercium oleh Tipikor Polres Musi Rawas, Sekretaris Dinas Perhubungan Musi Rawas membenarkan, berdasarkan adanya laporan yang masuk ke Tipikor tersebut sehingga kami sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan laporan tersebut, dan hasil pemeriksaan laporan tersebut, tidak ada masalah atau indikasi yang mengarah ke tindak pidana korupsi, pungli atau pembekakan anggaran, ujarnya sembari mengakhiri perbincangan tanggal 3 Agustus 2012. Di lain sisi, Kepala Dinas Pe rhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa saat dikonfirmasi beberapa kali di kantornya, selalu mendapatkan jawaban dari stafnya bahwa Ari Narsa sedang rapat. Saat dihubungi via SMS untuk konfirmasi terkait mengenai bantuan mobil untuk daerah tertinggal dan Permendagri NO. 83 Tahun 2011 tentang belanja Hibah, Ari Narsa mengatakan, “Saya sedang melayat ada orang meninggal” imbuhnya. (Habibullah)


Sambungan

7

EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

Hadi Purnomo Diduga.......................................................................dari hal. 01 perkaya sangat dinantikan untuk lakukan penyelidikan terhadap “borok warisan” yang mengakibatkan “delik korupsi” di bidang perpajakan. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, berawal dari telusur insan pers terhadap indikasi salahgunakan jabatan atau wewenang oleh Jajaran Dirjen pajak sehingga mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebayoran Baru Satu dengan tembusan surat ke D irjen pajak saat Darmin Nasution menjadi Dirjen pada tahun 2007 lalu, disebabkan adanya informasi indikasi salahgunakan jabatan ataupun wewenang terha-

dap pengemplang pajak, sehingga dilakukan konfirmasi demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang. Namun demikian Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menjawab surat konfirmasi dengan menolak memberikan konfirmasi terkait pengemplangan pajak demi menjalankan Undang Undang Pajak Pasal 16 Tahun 2000. Untuk menjawab konfirmasi pers, dalam isi suratnya Nomor S-1894/PJ.02/2007 Darmin Nasution ketika itu menjawab, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 ta-

hun 2000, diatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.  Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait indikasi pengemplangan pajak tahun 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang belum jelas apa sudah ditagih atau belum, disebabkan adanya penemuan wartawan terkait da-

ta awal yang perlu dipertanyakan. Tetapi, disebabkan kurang tranpansinya Ditjen pajak kepada publik saat itu, indikasi pengemplangan pajak tersebut diduga status quo. Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” penagihan pajak oleh Kantor Pe layanan Pajak P ratama Kebayoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor. Surat konfirmasi ditujukan ke Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru, dengan tembusan Dirjen Pajak, tetapi yang menjawab surat konfirmasi adalah langsung Darmin Nasution yang menjabat Dirjen Pajak saat itu dengan menjawab surat konfirmasi dengan menolak memberikan informasi. Kemudian, dalam konferensi pers sekitar empat tahun

lalu di gedung Ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution menjawab konfirmasi dari wartawan, terkait tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya yang notabene milik mantan menteri, Abdul Latif,  dengan lugas me ngatakan, “Saya akan jawab hal tersebut bulan depan. Jadi… Dirjen Pajak fair dalam memberikan informasi kepada publik.” Tapi ironisnya, sampai Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dikatakan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers tersebut, rupanya hanya menjadi sekedar “penantian” alias belum terjawab sampai saat ini. Ke tika indikasi “borok warisan” Darmin Nasution tersebut, terkait indikasi pengemplangan pajak tahun

pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah dikonfirmasi secara tertulis ke Kepala Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Nopember 2009 lalu, Hadi Poernomo belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi kepada Dirjen Pajak yang dikirimkan pada tanggal yang sama juga memiliki nasib yang sama alias belum terjawab. Untuk membasmi korupsi perpajakan terhadap pengemplang pajak di bumi pertiwi Indonesia dan terciptanya penagihan pajak sesuai aturan perpajakan, pejabat mantan Dirjen Pajak, Darmin Nasution dan Hadi Poernomo perlu dilakukan penyelidikan terhadap harta kekayaannya, apakah kekayaannya ada yang berasal

dari indikasi  “perselingkuhan terhadap uang negara”  Oknum yang seharusnya dibasmi jangan hanya oknum “tikus kecil” tapi juga “tikus besar” yang sampai saat ini masih belum dapat terjamah hukum serta masih duduk selaku pejabat negara dengan terhormat, padahal terindikasi ikut serta dalam mafia perpajakan yang mengakibatkan kerugian negara. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi baru baru ini dengan mengirimkan surat konfirmasi, Darmin Nasution juga belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi terhadap Hadi Poernomo bersama Dirjen Pajak masih dalam penantian untuk dijawab demi terciptanya keterbukaan informasi publik. (TIM)

Bersambung ke hal 08


Sambungan 8 EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

sambungan .....................................................................................................................................dari Hal. 07

.....................................................................Bersambung ke edisi berikut


Sambungan

9

EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

Penyerobotan Tanah Diduga..........................................................................................................dari Hal. 01 lalu terkait tanahnya yang belum pernah diperjualbelikan kepada siapa pun, tetapi Kusdinar Machmud dapat menerbitkan sertifikat atas tanahnya dengan riwayat tanah yang sangat dipertanyakan asal usulnya, dan saat ini di atas tanah tersebut sedang dibangun rumah tiga lantai yang sudah mau rampung dibangun. Sesuai dengan isi surat dari Kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Nomor: S.21.998/ WP J.06/KB.05/ 1990 tanggal 13 Desember 1990 lalu kepada Camat Cilandak perihal keterangan Girik C. No. 222 Persil 10 D I Kelurahan Cipete Selatan, mengatakan, “Sehubungan dengan Saudara tanggal 20-111990 No. 538 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dapat kami jalankan sebagai berikut, berdasarkan pencatatan buku pemajakan (Buku C) yang ada pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan, Klasiran/Rincikan tahun 1937/1938. Persil 10 d I luas 0.298, tanggal 20-4-1969 luas 0.051 Jb ke No. 785 a/n M. Aripin Rp. 17.500,- tanggal 10-31960. Persil 10 d I luas 0.247, tanggal 20-2-1964 0.017 Jb. Ke No. 830 a/n Oyon Supardjan Rp. 10.000,- tanggal 5-3-1961 No. 211/12/61. Persil 10 d I luas 0.230, tanggal 30/76 luas 0.049 Jb. Ke No. 1094 a/n Iskandar Rp. 1.960.000,- akte Penjabat 25-2-76 Sihombing No. 061/1976. Demikian harap maklum. KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB JAKARTA SELATAN Drs. BAKRI ONI AH NIP. 060044503, dengan tembusan surat; Bapak Walikota Jakarta Selatan; Kepala Bagian Ketertiban Jakarta Selatan; Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan; Kepala Kelurahan Cipete Selatan; Arsip. Akibat ulah Kusdinar Machmud diduga gunakan data palsu untuk terbitkan sertifikat karena data luas tanah yang digunakan pemohon me rupakan prakte k “mark up” sehingga luas di dalam sertifikat tidak sesuai dengan luas tanah yang dibelinya, serta diduga terjadi pe-

nyerobotan tanah dan “pemalsuan data” oleh pensiunan pejabat Pertamina Kusdinar Machmud, dan Kusdinar Machmud telah disomasi oleh Pengacara ahli waris IS. Dalam surat somasinya kepada Kusdinar Machmud, Kantor Hukum Dicky Siahaan dan Associates memaparkan, “Bahwa Klien Kami adalah adalah Para Ahli Waris Iskandar Sihombing (Alm) hasil pernikahan dengan Pasti Siregar (Alm) yang mewarisi dan oleh karenanya secara hukum adalah para pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Puri Sakti II RT.002/07, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Se latan Girik C No. 1094 atas nama Iskandar Sihombing berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 061 tanggal 25 Februari 1976 yang sampai saat ini belum pernah diperjualbelikan kepada siapapun” “Bahwa berdasarkan laporan dari klien kami, saat ini di atas tanah tersebut telah terdapat hak lain yaitu Sertifikat No. 2636 yang merupakan hak milik saudara, sehingga klien kami mempertanyakan atas dasar/alas hak apa hingga saudara bisa memiliki hak tanah di atas tanah milik klien kami” tandasnya. “Bahwa atas kehadiran sertifikat No. 2636 di atas tanah klien kami tersebut, telah menyebabkan kerugian pada klien kami sehingga tidak dapat meningkatkan status hak atas tanahnya serta tidak dapat menikmatinya, mengusahakan dan mendiami tanah miliknya sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria serta peraturan lainnya” tegasnya. “Bahwa klien kami akan mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk mendapatkan kembali haknya yaitu membuat laporan kepolisian, termasuk dan tidak terbatas pada penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUH Pidana dan pembuatan surat palsu serta keterangan palsu dan lain-lain perbuatan pidana lainnya”

“Bahwa melalui somasi ini, kami menghimbau saudara untuk tidak melakukan aktivitas apapun terhadap tanah aquo, termasuk tapi tidak terbatas pada mengalihkan/ menjual kepada pihak lain, membuat bangunan, melakukan pengrusakan dan/atau aktivitas lainnya di atas tanah tersebut karena akan merugikan saudara sendiri” serunya dalam suratnya. “Bahwa untuk itu maka kami selaku penasehat hukum dengan ini mengundang kehadiran saudara di kantor kami untuk membahas permasalahan te rse but, pada Hari: Kamis, 4 Mei 2012 Tempat: Kantor Hukum DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES Waktu: Pukul 16.00 WIB “ “Bahwa apabila Saudara tidak hadir, kami menganggap bahwa saudara tidak mengindahkan somasi ini. Demikian Surat Somasi/Teguran ini disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih” tandas Dicky dalam suratnya. Dicky juga menambahkan, “Namun demikian, walaupun somasi dan sekaligus undangan tersebut dianggap seperti angin lalu dan sudah berlalu, biarlah hukum yang akan berbicara demi kebenaran. Kebenaran selalu benar dan tetap benar….. Mari kita buktikan pengujian sebuah ke be naran dengan proses hukum untuk menegakkan supremasi hukum. Diminta Walikota Jaksel turun tangan untuk memfasilitasi mediasi tersebut karena ada baiknya diselesaikan dulu di tingkat Muspiko Jaksel sebelum masuk ke pengadilan demi keadilan dan supremasi hukum” imbuhnya. “Tetapi, kalau masih ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan ke ke luargaan, pintu hati kami terbuka lebar karena musyawarah adalah merupakan langkah terbaik. Tidak ada persoalan ataupun pe rmasalahan yang tidak dapat diselesaikan bila ada niat untuk menyelesaikannya. Mari kita selesaikan secara kekeluargaan sebelum nasi menjadi bubur…. Kecuali bila

tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, mari kita mencari keadilan di pengadilan” imbuhnya menutup pembicaraan kepada RBN. Untuk menanggapi persoalan tanahnya, ahli waris Iskandar Sihombing (alm) berinisial SS mengatakan, “Permasalahan tanah tersebut sudah pernah dicoba untuk diselesaikan secara mediasi beberapa tahun lalu di Kelurahan Cipete Selatan. Tetapi, tidak ada ketemu solusi yang diberikan kepada kami selaku ahli waris dari orang tua kami, karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua kami. “

tanah masyarakat maupun dari perke bunan Ciderati, kebun masyarakat menjadi se ngke ta maupun konflik pertanahan, sebab akibat dari dugaan “salah dasar” penerbitan sertifikat, sedang sertifikat diterbitkan berdasarkan SK Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI, akibatnya merusak sistem dan masyarakat menjadi korban penjoliman disebabkan akibat SK, sebab akibatnya terindikasi membuat kebijakan pejabatnya melenceng dari UUPA (Undang Undang Pokok Agraria). P ermasalahan tanah Hambalang semakin terbuka apa yang me njadi se bab akibatnya dan apa sumber awal permasalahan tanahnya dan dimana titik kusut yang perlu dituntaskan terkait sumber permasalahan tanah Hambalang maupun proyek Hambalang. Supremasi hukum sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik terkait delik tanah Hambalang Bogor. Oknum “penjahatnya” seharusnya “ditangkap” setelah dilakukan penyelidikan demi tercitanya supremasi hukum. Untuk semakin terciptanya supremasi hukum dan

kepastian hukum dalam permasalahan tanah Hambalang tersebut, indikasi kinerja buruk Joyo Winoto, PhD layak untuk “ditangkap” selaku pejabat terindikasi korupsi dan salahgunakan jabatan dalam penerbitan SK, baik SK dalam perpanjangan HGU terhadap PT Buana Estate maupun SK pembatalannya, disebabkan SK pembatalannya juga “mele nceng” dari isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Joyo Winoto juga terkesan kebal hukum serta kurang menghormati putusan hukum ketika menjabat Kepala BPN RI. Akibatnya, permasalahan tanah Hambalang diduga telah terjadi kisah dibalik kisah, oknum dibalik oknum serta korupsi dibalik korupsi sebagai dampak sebab akibat penerbitan SK yang terindikasi sarat dengan korupsi serta perlu dituntaskan dengan penyelidikan sampai ke penyidikan. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN dan pengumpulan informasi di lapangan beserta data dan fakta yang dapat dikumpulkan, selama Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI sekitar tujuh tahunan disinyalir kurang profesional dalam pe-

sebenarnya berbeda, yaitu I. Sihombing dan P . Sihombing” imbuhnya.” Diduga terjadi “mark up” luas atas tanah tersebut ketika pengurusan sertifikatnya. Tanah kita seluas 496 meter persegi juga ikut dibuat sertifikatnya oleh saudara Kusnidar. Adapun tanah P. Sihombing dan menjadi tanah Kusdinar Machmud sekitar 504 meter persegi. Tetapi dalam penerbitan sertifikat bisa diatur dan diciptakan oleh Kusnidar sehingga luas tanahnya menjadi sekitar seribu meter persegi. Dari mana dapat muncul akte jual beli atas tanah tersebut kepada Kusdinar. Dalam hal ini, instansi terkait sehingga sertifikat dapat terbit diminta lakukan pengkajian demi ke-

benaran. Awal delik tanah terindikasi berawal dari kelurahan yang menerbitkan surat keterangan tidak sengketa atas tanah seluas seribu meter, padahal luas tanahnya yang sah sesuai girik hanya 504 meter persegi. Akibatnya terjadi delik pertanahan yang berkepanjangan. Menurut LS, “Sertifikat terse but juga sudah pernah diblokir, tetapi karena belum didaftar ke pengadilan maka blokir tersebut dapat dicabut kembali. Kalau Kusdinar tidak bersedia menyelesaikannya secara kekeluargaan, maka kami akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan atas penyerobotan tanah dan atau pemalsuan data terhadap akta autentik” katanya.

Bangunan Juga Terindikasi Langgar Perda Terkait IMB

Selain tanahnya sebagian berasal dari dugaaan penyerobotan tanah serta indikasi pemalsuan data, bangunan tersebut juga terindikasi melanggar Peraturan Dae rah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang ijin mendirikan bangunan (IMB). Sesuai dengan pantauan RBN di lapangan, IMB pem-

Joyo Winoto Diduga.......................................................................................................................dari Hal. 05 Keputusan (SK) oleh Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), dan ditambah dengan indikasi korupsi yang terjadi serta permainan “markus” yang juga turut serta terlibat dalam permainan saat proses pengurusan se rtifikasi tanahnya, maupun proses tender lelang dan kualitas bangunan proye k pe mbangunan wisma olah raga di Hambalang yang terindikasi sarat korupsi, lokasi tanahnya sama sama berasal dari HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 1 yaitu milik PT Buana Estate serta awalnya merupakan tanah milik rakyat, dan sertifikat PT Buana Estate diperpanjang dengan SK Joyo Winoto yang terindikasi cacat hukum, akibatnya diduga terjadi “selingkuh” dibalik selingkuh terhadap negara, sehingga sebab akibatnya disinyalir terjadi perkara dibalik perkara. Dan dibalik perkara terindikasi juga terjadi “selingkuh terhadap negara” Dan tanah milik PT Genta Prana bersama masyarakat Hambalang Bogor, lokasi tanah juga berasal dari HGU Nomor 1. Adapun HGU Nomor 1 terindikasi berawal dari surat palsu untuk “serobot”

SS mengatakan, jawaban Kusdinar Machmud juga menimbulkan pertanyaan. Saat itu Kusnidar me ngatakan, “Saya akan tuntut kelurahan kalau surat tanah saya palsu. Mungkin…. hal ini bisa saja merupakan ulah anak buah saya. Jadi bukan saya yang berbuat” ujarnya. Sedangkan ahli waris lainnya berinisial LS juga menyampaikan, “Selaku ahli waris kami sangat mempertanyakan kehadiran dapat terbitnya se rtifikat Kusdinar Machmud. Kusnidar Machmud diduga hanya membeli tanah yang asalnya dari P. Sihombing. Kebetulan tanahnya merupakan milik bermarga sama yaitu sama sama Sihombing, tetapi orangnya

nerbitan SK terkait pertanahan. P erkara pertanahan yang masuk ke pengadilan seperti “membengkak”. Masyarakat berperkara dengan masyarakat akibat SK pertanahan yang kurang pro terhadap rakyat. Joyo Winoto terindikasi menjalankan jabatannya seperti “semau gue”, dan Joyo Winoto diduga keluar dari koridor tupoksinya selaku pejabat yang tugasnya seharusnya memikirkan rakyat. Di lain sisi, terkait dengan perlindungan hukum dari Redaksi RBN dan indikasi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI kepada De wan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pimpinan DPR RI menyambut hal te rsebut dan menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah diteruskan kepada Komisi II DPR RI, dan surat tersebut dite rima sebelum “pencopotan” Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu. Dalam surat jawabannya tanggal 11 April 2012, DPR mengatakan, “Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepa-

bangunan dua rumah tinggal tersebut masih dalam proses dan adapun PIMB adalah Nomor 303/P-IMB/S/CLD/2/ 2012 dan 304/P -IMB/S/ CLD/2/2012 dengan spesifikasi teknis untuk dibangun dua lapis, tetapi secara fakta di lapangan ke dua rumah tinggal tersebut dibangun tiga lapis serta diduga langgar ga-

ris sepadan bangunan. Menanggapi keberadaan bangunan di atas tanahnya, ahli waris Iskandar Sihombing (alm) yang berinisial SS meminta instansi terkait untuk turun ke lapangan secara langsung. Baik itu Kasi P2B Kecamatan Cilandak dan Sudin P2B Jaksel diharapkan untuk lakukan tupoksi secara benar dan profesional. “Kalau bangunannya melanggar perda, ya…. seharusnya di SP4 ataupun disegel. Jangan sepele dan terkesan seperti pembiaran. Hal seperti ini tidak boleh ditoleransi. Pemerintah Provinsi DKI sudah seharusnya pembenahan untuk tindak tegas bangunan yang melanggar Perda DKI Nomor 7 Tahun 2010” serunya. Menurut SS, sudah tanahnya diduga hasil “perselingkuhan” dan saat membangun juga tidak mau ikut aturan Perda. Bagaimana DKI ini bisa tertata dengan baik kalau pelanggaran seperti ini masih dibiarkan, ujarnya. Sedangkan ahli waris Iskandar Sihombing (alm) yang berinisial LS menambahkan, menurut sumber yang layak dipercaya, kami selaku ahli waris sebaiknya tidak mengungkit persoalan atas tanah kami tersebut. Kusnidar Machmud termasuk orang kuat dan banyak duit sehingga sangat susah untuk melawannya secara hukum walaupun untuk

membuat sebuah kebenaran. “Kusnidar Machmud selain pensiunan pejabat dari Pertamina juga memiliki banyak aset dan tanah maupun jaringan permainan tingkat tinggi. Selain sangat dekat dengan Gubernur dan pejabat Pemda DKI juga dekat dengan pejabat pertanahan. Termasuk untuk urusan advis planning dan IMB, Kusnidar Machmud memiliki jaringan yang bagus. Ketika masih aktif menjadi pejabat P ertamina Kusnidar Machmud diduga banyak membeli rumah dan tanah ketika itu. Sudah banyak duit, banyak rumah dan banyak tanah lagi. Jadinya, kita disarankan untuk tidak berperkara dengan Kusnidar. Akibatnya, tanah kita sudah ada bangunan proses tiga lantai” ujarnya. LS juga mengatakan, “Apakah harta kekayaan Kusdinar Machmud terkait tanah tersebut tersebut merupakan warisan atau tidak, dan terdaftar semuanya ketika menjabat di Pertamina, dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta lakukan penyelidikan terhadap keberadaan harta kekayaan Kusdinar Machmud” imbuhnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke pada Kusdinar Machmud, sampai berita ini diturunkan Kusdinar Machmud kurang berkenan memberikan komentar. (TIM DUA)

la BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI.” Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih, ujar Dra. Setarini, M.Si selaku Kepala Biro Pengawasan dan Legislatif DPR RI dalam isi suratnya terhadap RBN. Pada kondisi lain, sumber RBN lain yang juga tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini memberikan komentar terkait permasalahan tanah Hambalang Bogor yang dialami dan sampai berita ini diturunkan permasalahan tanah tersebut menjadi delik yang belum dapat terjawab serta diselesaikan dengan benar. Diduga terjadi perkara dibalik perkara. Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan di Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) khususnya di BPN RI, pengakuan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI ketika itu yang diduga “aneh”, perlu dilakukan pengkajian oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan SBY diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masyarakat Hambalang Bogor. Nasib tanahnya seperti terkatung katung. P asalnya, sesuai pe ngakuan Joyo Winoto kepada Aryanto Sutadi ketika menjabat Deputi V BPN RI terkait Tanah Hambalang, “Selama SBY masih Presiden, saya tidak akan diganti”. Juga pengakuan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo (PT Buana Estate) ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” Hal itu disampaikan saat Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI, ujar sumber. “Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut serta meren-

canakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat terkait tanah Hambalang Bogor disele saikan dengan cara tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hal itu dari perhitungan 2.117.500 m2 x Rp.100.000,-/m2. Tetapi penyelesaian supaya dilaksanakan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut dapat dikatakan berhasil, disebabkan masyarakat Hambalang enam orang masuk penjara (satu orang meninggal di penjara), sesuai putusan PN Cibinong No. 207/P id.B/ P nCbn dan 207/P id.B/ PnCbn tanggal 12-6-2007” ujar sumber. Selain itu, Joyo Winoto, PhD saat Kepala BPN RI juga terindikasi “cuek bebek” terhadap surat Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara ketika itu terkait arahan Presiden Republik Indonesia, serta Joyo Winoto disinyalir kurang menjaga nama baik dan nama besar SBY selaku atasan langsung dari Joyo Winoto. Dalam hal ini, Presiden SBY diharapkan untuk Bersambung ke hal 10


Sambungan 10 EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

Joyo Winoto Diduga-...................................................................................................................................................................dari Hal. 09 melakukan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto, apakah masih sudah layak untuk dilakukan pe nyelidikan terkait indikasi salahgunakan jabatannya de mi terciptanya supremasi hukum dan dapat membasmi “mafia pertanahan” yang membuat pusing masyarakat. Selain “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI, pengakuan Joyo Winoto juga terindikasi “aneh bin aneh” karena pernyataannya serta kebijakan maupun keputusan yang diterbitkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI bertolak belakang dengan arahan Presiden. Adapun arahan SBY sesuai isi surat yang disampaikan secara tertulis oleh Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan kop surat MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI agar hukum tetap ditegakkan, namun Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI disinyalir kurang menghormati arahan P re side n tersebut, karena Joyo Winoto belum bersedia menerbitkan SK terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana tetapi malah tanahnya menjadi status quo. Isi SK terindikasi melence ng dari isi putusan PTUN yang sudah diputuskan oleh MA RI. D an surat pembatalan yang diterbitkan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung RI terse but, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat Surat Keputusan (SK) pembatalan yang dapat dikatakan “jauh panggang dari api” karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Padahal berdasarkan penetapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor telah dihukum untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana, tetapi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat SK Pembatalan yang akibatnya tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Isi putusan Hakim dari Mahkamah Agung RI juga seperti “dicuek bebek”. Sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan pejabat bersangkutan seperti ogah menjalankan putusan pengadilan saat Joyo menjabat Kepala BPN RI. Diduga, bila tidak dilaksanakan sesuai arahan Joyo Winoto walaupun arahannya tersebut terindikasi “salah arah”, pejabatnya dianggap membangkang padahal pejabat jajarannya mengatakan yang benar, maka pejabatnya akan dimutasi atau “dicopot”.

RI, dan dasar kepemilikan tanah PT Buana Estate diduga berdasarkan “surat palsu” perlu dilakuakn penye lidikan. Pe le pasan hak tanah Hambalang Kabupaten Bogor di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha PT Buana Estate (Probosutedjo) terindikasi “Penuh Teka Teki” karena pelepasan hak dapat dilakukan walaupun surat asli tidak dapat ditunjukkan. Dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate pada awalnya diduga berdasarkan “Surat Palsu” yang diciptakan sedemikian rupa oleh Direktur Utama PT. Buana Estate yang saat itu dijabat oleh Ratmani (istri Probosutedjo) serta terindikasi konspirasi dengan Gusyaaf Hendrik Mantik (alm) pada tahun 1967 silam. Kemudian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 diduga diterbitkan berdasarkan Surat Palsu tersebut diperpanjang lagi berdasarkan Surat Keputusan (SK)  Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan jabatan dan sudah sele sai proses peradilannya di PTUN Jakarta. Disebabkan dalam penerbitan SK untuk perpanjangan HGU tersebut Joyo Winoto, PhD terindikasi konspirasi dan gratifikasi dalam penerbitannya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya di bidang pe rtanahan dan masyarakat Desa Hambalang Kabupaten Bogor. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun demikian, Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI diduga dalam melaksanakan isi putusan tersebut penuh dengan “teka teki” yang patut dipertanyakan, dan adapun maksud dan tujuan isi SK sulit diterima akal sehat. Adapun kronologis kisah dibalik ki-sah Tanah Hambalang tersebut adalah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d 1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107, 108, 220, 213 milik NV Handel  en Cultuur Matsc Tji-deratie seluas 813 Ha yang masih berlaku sampai dengan 1980 di D esa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan selanjutnya disingkat P erke bunan Ciderati. Tahun 1961 tanah perkebunan Ci-derati yang tadinya disewa rakyat dari NV HanHGU PT Buana Estate del  en Cultuur Matsc Tji-deDiduga Berasal dari Surat ratie seluas 350 Ha tidak lagi Palsu mem-bayar sewa dan tahun Setelah dilakukan penelu- 1961 masya-rakyat mulai suran terkait tanah Hamba- membayar pajak bumi tanah lang Bogor yang saat ini se- tersebut. Kemudian pada tadang menjalani proses band- hun 1967 tang-gal 25 Nopeming dan banding secara per- ber, Surat Ke pala Kantor adilan perdata, dan sebelum- Agraria dan P engawasan nya de ngan objek perkara Agraria No. 1364/Kepad/P/ yang sama telah selesai di Pe- 1967 (Diduga surat palsu) ngadilan Tata Usaha Negara yang memberi ijin kepada (PTUN) serta sudah memiliki KODAM V JAYA untuk mengkekuatan hukum tetap, rupa- garap perkebunan Ciderati, nya masih terjadi proses hu- dengan ketentuan diwajibkan kum dan kisah dibalik kisah membayar ganti rugi garapan atas tanah tersebut, yaitu ber- kepada rakyat bu-kan kepada awal dari “surat palsu” sam- NV Handel en Cultuur Mapai “salahgunakan jabatan” tschppij Tjideratie se laku dan “sepele” terhadap putu- pemilik sah HGU atas tanah san Mahkamah Agung (MA) dimaksud.

Selanjutnya, 15 Juni 1976, Ratmani (is-tri Probosutedjo selaku Direktur Uta-ma PT. Buana Estate) memberi su-rat kuasa kepada suaminya Probosoetedjo untuk me manfaatkan surat yang patut diduga palsu yaitu No.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas. Tgl 18 Juni 1976, Probosoetedjo dan Gustaf Hendrik Mantik (Almar-hum) menghadap Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, membuat akta pesetujuan a.l. KODAM V Jaya men-jual/melepas tanah kepada PT. Buana Estate perkebunan Ciderati seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 dan se-kaligus melepas/menyerahkan ke Negara RI tanah perkebunan Ciderati tersebut. Akta patut diduga palsu tersebut isinya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Pada tgl 13 Agustus 1976, No.63/1976 surat keterangan pendaftaran ta-nah dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten  Bogor tertulis an. De te Duitenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie yang berarti tidak ada penyerahan tanah P erke bunan Cide rati ke Negara RI se-suai akta No. 39 tgl.18-6-1976. Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25 Ja-nuari 1977, Skep Mendagri No. SK1/HGU/ DA/77, member HGU atas Tanah Perkebunan Cideratie kepada PT. Buana Estate dengan ke-wa-ji-ban: Memberi ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan ke-pada rakyat penggarap di atas tanah tersebut. Akan tetapi baik kepada NV Handel en Cultuur Matschappij Tji-deratie maupun kepada rakyat peng-garap, tidak ada menerima ganti rugi dari PT. Buana Estate. Setelah itu pada tgl 21-31977, ta-nah perke bunan Ciderati dijadikan HGU No.1 an. P T. Buana Estate oleh BPN-RI tanpa sepengetahuan rakyat dan Ke pala D esa Hambalang dan tanpa membayar ganti rugi garapan kepada masyarakyat maupun kepada NV Handel en Cultuur Matschappij. Baru diketahui masyarakat bahwa tanah garapan mereka sudah terbit HGU pada ta-hun 1996 yaitu setelah ± 19 tahun sudah terbit HGU No. 1, padahal  Erpacht Perkebunan Ciderati sebe-narnya baru akan berakhir dan kembali menjadi tanah Negara Tanggal. 23 September1980. Tgl. 23 Desember 2002, Surat Ke-terangan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menyatakan HGU No. 1 an PT. Buana Estate berakhir mulai tanggal 31-12-2002 dan kembali menjadi tanah negara, dan tidak dapat diperpanjang karena tidak memenuhi syarat perpanjangan HGU. Tgl 1 Juni 2006, terbit Skep BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tentang perpanjangan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru. SK tersebut mewajibkan PT. Buana Estate supaya terlebih dahulu menyelesaikan pe nggarapan rakyat yang ada di atas lahan tersebut.Tgl 15 Juni 2006, atas dasar SK No 9 tersebut terbit HGU No 149 tan-pa sepengetahuan rakyat dan ke-pala desa dan tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakyat. Setelah itu,  20 Juli 2007, Putusan Pidana No. 207 dan 208/Pid.B/2007 PN Cibinong memasukkan pen-jara 6 orang penggarap tanah perkebunan Ciderati/sengketa ke Rutan Plendang Bogor, dengan ala-

san merusak tanaman di atas tanah perkebunan  PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuai sertifikat HGU No 149 ta-hun 2006 an. PT. Buana Estate. Pa-da-hal rakyat telah menggarap tanah ter-sebut secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Pada 20 Februari 2008, Putusan Mah-kamah Agung No. 482 K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat HGU No 149 Tgl 15 Juni 2006.   16 September 2009, Putusan MA-RI No. 72 PK/TUN/ 2009 yaitu yang menolak PK yang diajukan Kepala BPN-RI dkk, dan Tgl. 14 Desember 2009, surat Ke-pala Kantor Pertanahan Bogor No. 600 kepada Kanwil BPN Jawa Barat yang me-mo-hon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tgl. 9 Juli 2010 No. W2.TUN.146/ AK.06/ Vll/ 2009 surat Ketua P TUN Jakarta kepada kepala BPN-RI dan Ke-pala Kantor Pertanahan Bogor perihal Pengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Tgl 17 Pebruari 2010 surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat kepada Kepala BPN-RI No. 663/1932/ll/2010 yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah me mpunyai ke-kuatan hukum tetap. Kemudian Tgl. 1 Maret 2010, pe-ngu-muman Ketua PTUN Jakarta tentang Amar putusan Pe ngadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 16-2-2008 agar diketahui oleh masyarakat. Dan, Tgl. 24 Mare t 2010, Surat Ke tua PTUN Jakarta No.W2/TUN I.57/HK.06/lll/2010 kepada: Presiden RI dan kepada  Ketua DPR-RI pe-ri-hal pengawasan Pelaksanaan Putu-san yang telah mempe role h kekuatan hu-kum tetap. Setelah itu tgl 22 Juli 2010, Majelis Ha-kim Perdata PN Cibinong mengu-capkan putusan pe rkara pe rdata No.146 / Pid.G/ 2009/P N Cbn yang intinya menyebut bahwa tanah seng-keta 211,75 Ha adalah sah milik PT. Bu-ana Estate memiliki HGU No.149 tgl 15-6-2006 dan akta Notaris R. Soe-rojo Wongsowidjojo SH No. 39 tgl. 18 Juni 1976 yang diduga asli teta-pi palsu. Sampai dengan saat ini tahun 2011 tanah sengketa/ garapan rakyat 211,75 Ha tersebut, pisik tanahnya masih dikuasai dan diusahakan oleh P T. Genta P rana cq masyarakat. Namun demikian, pada tgl 19 Januari 2011 kembali PT. Buana Estate memasang plang PT. Buana Esta-te di atas sengketa 211,75 ha dengan cara kekerasan/tidak mau dilarang kepala desa dan rakyat. Masyarakyat D esa Hambalang Bogor tidak berani ber-tindak lebih keras karena trauma pada peristiwa yang sama pada tahun  2007 lalu, dimana beberapa orang masyarakyat masuk penjara karena mencabut plang yang dipasang PT. Bu-ana Estate.    Adapun isi dari akta perse tujuan yang dibuat di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, antara KODAM V Jaya yang men-jual/ melepas tanah perkebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate seluas 737 Ha seharga

Rp. 368.500.000 adalah, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam,  hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang saya, Notaris, dan akan dise but dibawah ini.” Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, be rtempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan  atas nama  Komando D ae rah Milite r (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama. Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 me nurut ke te rangannya dalam hal ini bertindak be rdasarkan surat kuasa dibawah tangan te rtanggal 15-6-1976 yang bermate rai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian atas nama Ibu Ratmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua. Para penghadap, bertindak sebagaimana terse but diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Ke pala Kantor Agraria dan P engawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-111967 Nomor:1364/Kapad/P/ 1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris. Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk me nggarap lima bidang tanah terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan  seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha te rsebut, adalah: sebagian luas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya. Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan di bawah ini be rdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat te rtanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama te lah dise rahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat. Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama. Bahwa di dalam lingkungan tanah-tanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik rakyat yang tetap menjadi hak milik rakyat yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini. Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk ole h Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 ha tanah. Permohonan untuk

mendapatkan hak atas tanahtanah tersebut kepada instansi agraria belum diajukan oleh Pihak Pe rtama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua. P ihak Kedua berse dia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Pertama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada  Pihak Kedua agar Pihak Ke dua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar P ihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut. Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, mene rangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain. Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syaratsyarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah P erke bunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karangasem, yang luasnya kurang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanah-tanah: Bekas Hak Kripacht nomor: 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/1934, Bekas Hak Kripacht nomor : 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor: 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2, yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (pe ta) yang diberi warnawarna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minut akta ini. Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah  celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2. Pelepasan dan penye rahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah. Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua karena sebab apapun juga tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah yang diuraikan diatas. Pasal 4. Untuk pelepasan dan penye rahan ke mbali tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut Pihak Ke dua me mbayar kepada P ihak P ertama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap meter pe rsegi atau seluruhnya

berjumlah Rp. 368.500.000,dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitansinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut. Apabila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain pembayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha te rsebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan. Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanahtanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini. Pasal 6. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak P ertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pe ngle pasan dan penyerahan kembali tanahtanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak P ertama belum menjual/ mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanah-tanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa. Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar ole h Pihak Kedua. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan dapat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut. Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul Bersambung ke hal 11


Sambungan

11

EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012

Joyo Winoto Diduga.................................................................................................dari Hal. 10 dan dibayar ole h Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua. Pasal 9. Pihak Pertama de ngan ini ber janji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah tanah 737 Ha ter sebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang mer upakan tanahtanah hak milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut diatas. Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang. Dan semua biaya untuk me mbebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanahtanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pe rtama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanahtanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanahtanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berdasar kan surat ke putusan pemberian hak atas tanahtanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanah-tanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pe rtama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan. Me wakili Pihak Per tama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia ser ta mengajukan permohonan kepada yang berwajib. Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanahtanah tersebut dan akan melakukan dan mengerjakan apapun juga yang diperlukan. Kuasa-kuasa tersebut mer upakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pe rjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga. S ehar usnya Pihak Pertama menangani dengan

ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua. S elama Pihak Ke dua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan be rwe nang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pe rtama sendiri se bagai yang berhak atas tanahtanah tersebut berhak untuk melakukan dan me ngerjakannya. Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menye rahkan atau melepaskan dengan cara apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang be rwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/ penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/dilepaskan dengan akta pengoperan/ pelepasan tersebut mulai tanggal pengoperan tanahtanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/ pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua. Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang ter se but te tap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena sebabsebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Walaupun pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan me mpe rbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai ber ita ini diturunkan Joyo Winoto be lum be rsedia membatalkan S K yang dite rbitkannya sendiri selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Perkara tanah antara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana yang objek perkaranya di Desa Hambalang Kabupaten Bogor dan saat ini dalam proses banding, r upa rupanya diduga telah terjadi kisah misteri dibalik kisah yang sangat unik jalan ceritanya. Adapun dasar  pengga-

rapan tanah oleh PT. Buana Estate berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/ 1967, dimana surat aslinya tidak dapat diperlihatkan termasuk pada saat membuat akta Notaris pelepasan hak menggarap dari Gusyaaf He ndrik Mantik, Mayor Je nde ral Te ntara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya kepada PT Buana Estate. Kementerian Pertahanan Diharapkan Untuk Terbuka Kepada Publik Selaku pejabat publik yang sehar usnya patuh terhadap undang undang yang mengatur kete rbukaan informasi publik karena merupakan kebijakan publik, ter le bih untuk menjalankan Undang Undang Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 sebagai sendi sendi dan awal pertanahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Soekar no ketika itu, mantan kepala BPN Joyo Winoto, PhD diharapkan untuk dapat “sadar diri” terhadap sebab akibat penerbitan S ur at Keputusan (SK) terkait pertanahan yang terindikasi merugikan masyarakat Indonesia dan bahkan menimbulkan korban jiwa, dan pene rbitan SK juga terindikasi sarat gratifikasi maupun dugaan salahgunakan jabatannya. Disinyalir ter jadi hal yang sangat unik yaitu tanah negara dibeli oleh negara dengan menggunakan uang negara, akibatnya PT Buana Estate mendapatkan hak atas tanah terindikasi “pilih kasih” dan diduga terjadi perkaya diri dan atau orang lain akibat penerbitan SK dan pembatalan S K. Dimana kedua SK tersebut ditanda tangan oleh orang yang sama yaitu Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu. Untuk terciptanya peme rintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap pemerintahan NKRI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI), Purnomo Yusgiantoro diminta untuk dapat menjelaskan kepada publik terkait keberadaan SK Pembatalan No 1/Pbt/BPN RI/ 2011 yang membawa nama kementerian yang dipimpinnya, demi untuk menjaga nama baik Kementerian Pertahanan RI. Selain itu, akibat SK 1/ Pbt/BPN RI/2011 yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dalam menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto diduga lakukan salahgunakan jabatan dan perlu dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di bidang per tanahan khususnya indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto saat menjabat. Hal tersebut juga disampaikan sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Menurut sumber, SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011 oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dilakukan untuk menjalankan putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang menyatakan batal SK Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI untuk per panjangan HGU kepada PT Buana Estate dengan SK Nomor 9/ HGU/BPN/2006. Dalam putusan tersebut juga disebutkan, “Me merintahkan tergugat I dan tergugat II yaitu Kepala BPN

RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, untuk mencabut keputusannya masing masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan menerbitkan putusan baru tentang perpanjangan hak guna usaha (HGU) atas nama PT Buana Estate dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh PT Ge nta Prana seluas 2.117.500 meter persegi.” Juga me me rintahkan kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana seluas 2. 117. 500 me te r persegi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. “Menghukum para tergugat, yaitu Kepala BPN RI selaku tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp. 400.000,-” imbuhnya. Sedangkan perkara tersebut dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah diputus MA RI dengan No 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 dengan amar putusannya, menolak peninjauan kembali dari pemohon I: PT Buana Estate, pemohon II Kepala BPN RI dan pemohon III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan menghukum pemohon I, II, III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,- Dan berdasarkan putusan PK tersebut PTUN Jakarta telah memberitahukan kepada para pihak tanggal 4 Nopember 2009 lalu, ujarnya. Untuk menindak lanjuti putusan hukum tersebut, Joyo Winoto membuat surat pembatalan te rindikasi “aneh bin aneh” karena isi inti dari SK selain membatalkan SK juga terdapat melepaskan hak dari PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan Republi Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Adapun isi inti S K pembatalan Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011, Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/ BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SER TA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. KESATU:Me nyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/ TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna

Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA:Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 se bagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Se rtifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah mempe role h putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: a. Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang se bagaimana dimaksud pada huruf  “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar har ian yang ber edar di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2. 369. 475 M2, se te lah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwewenang. KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indone sia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagai-

mana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, ujar sumber. Bila dilakukan pemahaman, pengkajian, maupun telaah terhadap SK yang dibuat Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, SK pembatalan Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011 diduga kurang profesional serta terindikasi “pur a pura oneng” terhadap terjadinya perbedaan angka antara isi SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/ 2011 dan S K Nomor 9/ HGU/BPN/2006, dimana tanah sekitar 29,39 hektar te rindikasi hilang dar i perhitungan angka angka. Diduga tanah seluas 29,39 hektar menjadi bagian Joyo Winoto dan te rindikasi gratifikasi selaku penerbit SK Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 dan SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 yang me nguntungkan terhadap PT Buana Estate. Adapun pe rbedaan tersebut, dalam SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, luas tanah HGU No 146 adalah seluas 637.940 meter persegi dan HGU 150 luas tanahnya 428.570 meter per se gi. Tetapi di dalam S K pembatalan Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011, luas tanah HGU No 146 me njadi 594.014 meter persegi dan luas tanah HGU No 150 me njadi 178. 570 me te r persegi. Selisihnya sekitar 29,3 hektar yang sangat dip e r t a n y a k a n keberadaannya. Di lain sisi, dalam SK pembatalan Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011 dalam Diktum KEDUA ter ur ai dengan jelas, bahwa HGU No. 149 seluas 4. 486. 975 me te r persegi hanya berlaku sah untuk pe mber ian perpanjangan jangka waktu

HGU No. 149 kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 meter persegi. Selisih luas tanahnya sekitar 26.160 meter persegi, sangat dipertanyakan keberadaannya. Dalam hal ini, disinyalir terjadi kontroversi nilai angka dari Diktum KETIGA bahwa HGU No.149 sebagian seluas 2.117.500 meter persegi dari luas keseluruhannya 4.486.975 meter persegi atas nama PT Buana Estate untuk diganti dengan sertifikat HGU untuk tanah sisa seluas 2.369.475 meter persegi atas nama PT Buana Estate, padahal dalam Diktum KEDUA hanya berlaku sah untuk pe mber ian perpanjangan jangka waktu HGU No.149 kepada PT Buana Estate atas tanah sisa seluas 4. 460. 815 me te r persegi. Selisihnya sekitar 26.160 meter persegi sangat dipertanyakan beberadaannya. Perlu dilakukan penyelidikan terkait hal tersebut, tandas sumber. Ke tika hal ter se but dikonfirmasi kepada Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI setelah selesai menjabat, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. Terhadap pers yang menjalankan tugas liputan dimana pe rs melakukan konfirmasi untuk pemberitaan be rimbang sec ara tertulis maupun secara lisan, Joyo Winoto be lum pernah bersedia memberikan komentar, dan Joyo Winoto termasuk pejabat kurang menghormati keterbukaan informasi publik, padahal Joyo Winoto ter masuk pejabat publik yang seharusnya menghormati keterbukaan informasi publik sesuai isi dimaksud dalam Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Se dangkan Me nter i Per tahanan saat dikonfirmasi sangat sulit untuk ditemui. (Mi nggus /Rodeo/ Witman Hutagalung)

Berawal Dari SIPPT..............................................................................................dari Hal. 06 hal keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang tidak berkaitan langsung dalam tugas pokok dan fungsinya, tegas Ir. M Agus Subandono, MPM dalam suratnya. Di lain sisi,  sesuai dengan pantauan RBN serta menurut sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, penerbitan Ijin Me ndir ikan Bangunan (IMB)  pembangunan mall dan fasilitasnya tersebut diterbitkan oleh Dinas P2B DKI berdasarkan advis planning yang diterbitkan Dinas Tata R uang Pemer intah Provinsi DKI Jakarta, dengan penerbitan yang bernuansa “suap menyuap” baik dari aspek penerbitan advis planning maupun penerbitan IMB. Penerbitan diduga dilakukan oleh satu orang yang menjabat dua jabatan. Satu secara definitif dan satu secara plh. Setelah tanda tangan di Dinas Tata Ruang, kemudian ditanda tangan lagi oleh orang yang sama di Dinas P2B selaku plh. Diduga ter jadi sebab akibat ber ke panjangan yang berawal dari penerbitan SIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke) selaku Gube rnur DKI Jakarta. Bila dasarnya kurang pas maka akibatnya juga berdampak kurang pas yang berkepanjangan, karena Dinas P2B dan Dinas Tata Ruang juga menjalankan program yang kurang pas tersebut akibat penerbitan SIPPT oleh Gubernur. Dalam hal ini, Foke diminta lakukan pengkajian terhadap SIPPT yang sudah terlanjur diterbitkan karena pemberian SIPPT tersebut sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya karena dapat menimbulkan delik sosial.

Sumber juga menambahkan, penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning terhadap pembangunan mall dan fasilitasnya layak menjadi bahan pengkajian, disebabkan terindikasi langgar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 maupun SK Gubernur Nomor 955 Tahun 2008, dan disebabkan dasar penerbitan SIPPT, IMB maupun advis planning penuh dengan teka teki bila ditinjau dari letak dan keberadaan gedung terhadap sutet. Padahal pener bitan SIPPT, IMB dan advis planning dari sebuah gedung adalah untuk menegakkan Perda. Diduga terjadi sebab akibat dan akibat sebab penerbitan SIPPT, yaitu penerbitan IMB maupun advis planning yang kurang tepat terhadap keberadaan gedung di dekat sutet. Dampaknya dapat dikatakan menjadi seperti “melawan perda”. Akibatnya, satu sisi menegakkan perda tetapi di lain sisi juga me lawan per da. Pe ne rbitan juga terindikasi suap menyuap dan gratifikasi. Dalam hal indikasi suap menyuapnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya diminta lakukan penyelidikan terhadap keberadaan penerbitan SIPPT, advis planning maupun IMB dari gedung yang terindikasi melanggar aturan teknis maupun petunjuk pe laksanaan pe ne rbitan IMB serta diduga terjadi suap menyuap dalam penerbitannya. “Dise babkan pembangunan mall dan fasilitasnya gedung milik dari PT Inti Utama Dharma Real Estate dengan posisi mall dan fasilititasnya berada di ba-

wah aliran listrik tegangan tinggi (sutet), tetapi pembangunan mall tersebut memiliki IMB dan adapun penerbitan IMB adalah setelah penerbitan advis planning oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta juga diminta pengkajian terhadap pe ne rbitan IMB ge dung tersebut, karena peruntukkannya juga sangat dipertanyakan” ujar sumber. Dengan lugas sumber juga mengatakan, terkait de ngan pene rbitan IMB Nomor 5310/IMB/2011 yaitu objek Mall dan Fasilitasnya, atas nama PT Inti Utama Darma Real Estate, dengan spesifikasi 5 (lima) lapis dan 1 (satu) basement di Jl. Raya Kalimalang Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakar ta Timur, penerbitan IMB tersebut dipertanyakan apa sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk te knis maupun standar operasional prosedur penerbitan IMB serta advis planningnya, juga sangat dipertanyakan keberadaan dasar penerbitan. Patut diduga terjadi konspirasi dan suap menyuap sehingga SIPPT, IMB dan advis planning tersebut dapat diterbitkan, ujarnya. “Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung, sebelum IMB Nomor 5310/ IMB/2011 diterbitkan, penerbitan IMB dan penerbitan advis planningnya sudah melalui survei lapangan dan telah melewati penelitian secara fakta dan yuridis, sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah hukum DKI Jakarta, namun karena keberadaan mall tersebut juga telah

diaminkan terlebih dahulu oleh Gubernur DKI, terjadi pengatur an yang sangat rapi. Tetapi setelah dilihat kondisi sekarang, menimbulkan pertanyaan bagi orang yang melihat dan mengerti, bagaimana keberadaan mall tersebut bisa berada di dekat sutet dengan memiliki IMB, imbuhnya. Ke be radaan gedung mall yang sedang dibangun, posisi gedungnya terlalu dekat dengan kabel te gangan tinggi dapat me ngganggu keamanan dan keselamatan penghuni gedung nantinya, dimana hal tersebut sudah terurai secara tekinis dengan jelas di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 terkait bangunan maupun kontraktor bangunan supaya memberikan data yang benar dan jelas untuk menjalakan tugasnya demi keterbukaan informasi publik. S upaya te rc iptanya keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, selayaknya bangunan mall tersebut dibangun berapa lapis dan base me ntnya be rapa lapis, se baiknya dilakukan pengkajian ulang oleh Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya, baik Kepala Dinas maupun Suku Dinas diharapkan menjalankan tupoksinya secara benar demi menjaga keindahan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Foke kurang berkenan memberikan tanggapan se dangkan Kadis P2B belum bersedia me mber ikan komentar terkait penerbitan IMB yang juga bernuansa “suap” tersebut. (Minggus/Polman)


12

EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 03 - 16 JULI 2012

Kapling Rakyat

Surat Kabar EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012



SURAT KABAR RBN EDISI 021