Page 1

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

Surat Kabar

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28 Kawasan M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Bicara Rakyat

SBY Diminta Copot Pejabat “Premanisme”

Memperindah Kota Jakarta Dengan Penataan Taman dan Penanaman Pohon terwujud, sesuai dengan program Gubernur DKI Jakarta” imbuh Kasudin Pertamanan Jaksel, Drs. Heru Bambang Ernanto, M.Ma memulai pembicaraan kepada Kantor Berita RBN di ruang kerjanya Minggu lalu. Bersambung ke hal. 2

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan

Kasudin Pertamanan Jaksel, Heru Bambang Ernanto:

Jakarta, Kantor Berita RBN “Memperindah kota Jakarta dengan penataan taman dan penanaman pohon merupakan target dan sasaran Suku Dinas (Sudin) Pertamanan Jakarta Selatan (Jaksel), agar kota Jakarta kian tertata kian indah dapat

website: www.suratkabarrbn.co.cc

Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang melaksanakan tugas mulia terhadap nusa dan bangsa, negara, dan masyarakatnya, demi terwujudnya keamanan masyarakat untuk tinggal di negara hukum yang merdeka dan berdaulat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot pejabat yang mentalnya terindikasi kurang bagus serta

kurang peduli terhadap masyarakat, karena kebijakan yang diterbitkan maupun dilakukan terindikasi arogan dan premanisme, karena diduga menggunakan cara dan tangan preman untuk menyelesaikan delik yang terjadi, dimana terjadi kisah dibalik kisah, perkara dibalik perkara dan rencana dibalik rencana ter kait tanah Hambalang Bogor. Joyo Winoto, PhD diduga sebagai otak perencana terkait penganiayaan,

(foto:ist) Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD

Presiden SBY

Bersambung ke hal. 3

Lemigas Cipulir “Sarang Korupsi” Dengan Proyek “Fiktif” Penyelidikan Kejagung RI Terhadap Rudi Suhartono W, Tunggal, Syamsudin Mukhtar Sangat Dinantikan Bersambung ke hal. 2

Drs. Heru Bambang Ernanto, M.Ma (foto:atr)

Walikota dan Irbanko Jakbar Diharapkan Tindak Tegas

Jakarta, Kantor Berita RBN Penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indo-nesia (RI) terhadap oknum pelaku terindikasi “mafia proyek” alias proyek fiktif di Lemigas Cipulir sangat dinantikan masyarakat demi terwujudnya pe-nelitian dan penyelidikan terhadap oknum pelaku yang diduga

suk Anggaran Tahun 2011 baru baru ini juga terindikasi masih permainan lama dan triknya juga beti (beda tipis) karena diduga pemenang tender sudah diatur sedemikian rupa dengan rapi ataupun pelaksana pekerjaan proyek adalah kroni orang dalam sehingga Bersambung ke hal. 7

Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan (Foto: ist)

Telusur Indikasi Korupsi Syahrul Effendi (Bag. 2)

Foto Ist.

Aliran Dana Juga Kepada Gubernur DKI? Syahrul Effendi Tinggalkan “Borok Warisan”,

Lurah Srengseng “Peras” Warga Rp. 50 Juta Tanda Tangan SKTS

Foto Ist.

Jakarta, Kantor Berita RBN

Disebabkan Lurah Srengseng, Febri dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Sengketa (SKTS) tanah “peras” warga yang mau mengurus SKTS Rp. 50 juta, Walikota Jakarta Barat (Jakbar) dan Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakbar diharapkan untuk tidak tegas perilaku lurah yang terindikasi persulit pelayanan masyarakat dengan alasan penelitian berkas. Padahal berkas sudah diteliti sekitar dua bulan tetapi berkas masih tetap berada di tangan Lurah Srengseng karena sampai saat ini masih proses penelitian. Apakah karena belum selesai diteliti, atau karena permintaan lurah sebesar Rp. 50 Juta belum diberikan, sangat dipertanyakan keberadaannya, akibatnya kinerja Lurah Srengseng terindikasi bobrok dan “doyan duit” dengan jalan dugaan pemerasan terhadap masyarakat. Selaku seorang Lurah, Febri diduga kurang mengindahkan amanah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo agar kelurahan sebagai ujung tombak terdepan dalam pelayanan masyarakat menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu tidak menerima uang pelicin maupun pungutan liar seperti diacuhkan oleh Lurah Febri. Febri selaku Lurah Srengseng malah meminta uang jasa untuk tanda tangan penerbitan Surat Keterangan Tidak Sengketa (SKTS) sebesar 1 % dari total NJOP (nilai jual objek pajak) tanah yang sedang diurus, yaitu sekitar Rp. 50 juta.

dilakukan oleh Rudi Suhartono W, Tunggal, Syamsudin Mukhtar beserta kroninya. Permainan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi pada perebutan tender di Lemigas Cipulir sudah berlangsung sekitar tahun 2008, 2009, 2010 yang sarat dengan dugaan korupsi dan sudah seharusnya dibasmi. Terma-

KPK Diminta Lakukan Penyelidikan Jakarta, Kantor Berita RBN Indikasi kebobrokan Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jakarta Selatan (Jaksel) yang diduga dilakukan bersama sama dengan Sotar Harahap saat menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Walikota Jaksel, yaitu diduga perkaya diri dengan merugikan keuangan negara masih dalam berbentuk “misteri” alias belum dapat dituntaskan dengan baik, karena pelaku indikasi korupsi masih dapat aman dan terkendali untuk menikmati hasil indikasi korupsinya tanpa dapat tersentuh hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bersambung ke hal. 2

Akses Baca Tabloid RBN Online: http//issuu.com/tabloid_rbn Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc

“Bor ok warisan” Syahrul Effendi diduga melakukan secara bersama sama dengan Sotar Harahap tersebut, aliran dananya juga disinyalir ikut dinikmati oleh Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta, akibatnya penegakan supremasi hukum di wilayah hukum DKI Jakarta khususnya terkait indikasi “borok warisan” Syahrul Effendi terkesan “status quo” dan dibalik peritiwa diduga ter jadi peristiwa dibalik peritiwa, karena Sekr etaris Kota (Seko) Jaksel, Syamsudin Noor bantah keras terkait indikasi kor upsi Syahrul Effendi, padahal ketika Bersambung ke hal. 5

Mantan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi (foto:ist)

Foto Ist. Akses Baca RAKYAT BICARA ONLINE

www.rakyatbicaranews.com

Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS Website www.suratkabarrbn.co.cc


DKI Jakarta 2 EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 1

Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB I: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait KOORDINATOR LIPUTAN: Polman Sianturi REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun STAF REDAKSI: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Andrew Richard P., Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Topan Sinaga Abdul Aziz Bulex, MA, Thomson Gultom

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd. SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. LAYOUT/DESIGN: Guntur MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN: Parlindungan Maharaja (Kepala), BIRO PEMKOT BEKASI: Sutisno BIRO BOGOR: Yunani BIRO DEPOK: BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: -.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 092601-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28, Blok M. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: suratkabar @rakyatbicaranews.com online http://issuu.com/ rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1

Halaman Full Colour

: Rp 20.000.000,-

1/2 Halaman Full Colour

: Rp 10.000.000,-

1/4 Halaman Full Colour

: Rp 5.000.000,-

1/8 Halaman Full Colour

: Rp 2.500.000,-

1/16 Halaman Full Colour

: Rp 1.250.000,-

1

Halaman hitam putih

: Rp 16.000.000,-

1/2 Halaman hitam putih

: Rp 8.000.000,-

1/4 Halaman hitam putih

: Rp 4.000.000,-

1/8 Halaman hitam putih

: Rp 2.000.000,-

1/16 Halaman hitam putih

: Rp 1.000.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Adapun program Sudin Pertamanan Jaksel untuk memperindah kota Jakarta, sesuai dengan program dari dinas pertamanan yaitu perluasan RTH (ruang terbuka hijau) yang ditargetkan 10.000 meter persegi setiap tahunnya untuk meningkatan lahan RTH dengan melakukan pembebasan yang banyak dilakukan oleh Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Program lain yaitu dengan menertibkan taman atau jalur hijau dengan mengembalikan fungsi taman sesuai dengan peruntukannya, karena taman dan jalur hijau disa-

Kasudin Pertamanan Jaksel, ...........

lahgunakan ataupun dialihfungsikan oleh pedagang kaki lima dan oknum lainnya. Berkaitan dengan cuaca dan iklim yang tidak menentu saat ini mengakibatkan banyak pohon tumbang, perlu diantisipasi dan dinetralisir dengan cepat dan sesegera mungkin. Sehingga untuk kebutuhan tersebut dibentuk posko. “Jadi… begitu ada informasi pohon tumbang, kita akan langsung turun ke lokasi kejadian untuk menetralisir situasi maupun kondisi di lapangan, supaya pohon tumbang tersebut tidak mengganggu kegiatan masyarakat

Pencairan Dana BOS Terlambat Kepala Sekolah Wilayah Tangsel Mengeluh Tangsel, Kantor Berita RBN Akibat dari pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terlambat di wilayah Tangerang Selatan, para kepala sekolah mengeluh karena acara harus berlangsung tetapi anggaran belum tersedia. Hal itu membuat para kepala sekolah “kucar kacir” untuk mencari pinjaman supaya kegiatan tetap dapat berlangsung. Hal tersebut disampaikan kepala sekolah yang tidak berkenan namanya ditulis dalam berita, karena tujuannya juga supaya terjadi evaluasi ke masa mendatang. Keluhan Kepala Sekolah SD Negeri I Cisarua bersama rekan rekan Kepala Sekolah yang lain menuturkan, terlambatnya dana BOS sangat memprihatinkan karena bantuan dana tersebut belum cair, ini menjadi suatu beban yang berat kepada siswa/i dan juga kepada guru-guru honorer, apalagi pada saat menjelang ujian semesteran di sekolah sangat membutuhkan dana tersebut. Menunggu dana tersebut cair, solusinya terpaksa kami harus pinjam ke sana sini atau ke bank, dan dengan adanya kontrol sosial dari pers yang menjalankan tupoksinya, kami berharap, mudah-mudahan untuk ke masa mendatang.(vvv)

Lurah Pondok Betung H. Rasam Bakti Sosial Itu Sangat Penting Tangerang, Kantor Berita RBN “Bahwa bakti sosial itu sangat penting untuk diadakan di setiap kelurahan, karena hal itu merupakan progar yang baik dan sekaligus menjalin keakraban danserta kebersamaan sesama warga, dan dampak positipnya adalah masyarakat akan menyadari sendiri bahwa bersih itu adalah sehat. Saya sebagai seorang lurah harus bisa mengajak dan memotivasi warga di lingkungan kelurahan saya, serta mengarahkan mereka untuk punya tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Pondok Betung.” Hal tersebut dipaparkan Lurah Pondok Betung, H. Rasam kepada Kantor Berita RBN di ruang kerjanya minggu lalu ketika diwawancara tentang bakti sosial yang sering dilakukan masyarakat Pondok Betung. Kebersihan lingkungan adalah sangat penting tapi terkadang kita tidak menyadari apakah lingkungan kita sudah bersih. Saya sangat bangga dengan keakraban masyarakat di Kelurahan Pondok Betung, Kelurahan Jurang Mangu Barat dan Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang selalu mengadakan bakti sosial untuk membersihkan lingkungan mereka secara bersama setiap hari Minggu. Harapan kita, hal seperti ini harus dapat terus dilestarikan dan dipertahankan. “Kalau bukan kita yang peduli terhadap lingkungan kita dan bumi kita, terus siapa lagi yang mau memikirkan hal tersebut kalau bukan kita?” ujarnya menutup pembicaraan. (SaTu)

Jakarta. Tadi juga kita baru selesai geladi posko, yaitu posko untuk mengantisipasi pohon tumbang dan menyelesaikan sebab akibat yang terjadi dari pohon tumbang tersebut” tandasnya. Nanti pada tanggal 23 Desember 2011, di daerah Setiabudi dan serentak di semua kecamatan se-Jakarta Selatan akan melakukan penanaman pohon secara bersama sama dengan Walikota Jaksel dan Sudin Pertanian Jaksel. Selain itu, Sudin Pertamanan Jaksel juga memiliki program dengan melakukan

perbaikan taman dengan memoles dan memperindah taman secara estetika, baik itu jalur maupun taman dengan merapikan dan mengecat ulang pagar jalur dan pagar taman, terlebih dalam menyambut penilaian P2 pada bulan Januari mendatang. Juga dengan menanam pohon sejenis pada jalur dan taman supaya padat tanamannya dan jalurnya penuh dengan tanaman, karena salah satu penilaian Adipura adalah kepadatan tanaman itu sendiri. “Kita juga turut mendukung program Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta,

yaitu membina RW yang kondisinya kumuh, baik dari segi penyuluhannya, maupun pembelian tanamannya dan pemberdayaan masyarakat sekitar RW kumuh itu” ujarnya. Hal itu memang merupakan program terpadu dengan Sudin Perumahan Jaksel, Sudin PU, Sudin Keber sihan, Sudin Kebakaran dan Satpol PP dalam melaksanakan tugas secara bersama sama demi suksesnya program Pemda DKI Jakarta. (Polman/ Fanni/STR)

Sambungan dari halaman 1 Walikota dan Irbanko Jakbar Diharapkan.... Hal itu disampaikan oleh ahli waris I. Sihombing (alm) berinisial SS dan LS karena kecewa terhadap kinerja lurah yang terkesan seperti memeras warga yang mau mengurus SKTS. Seperti penuturan ahli waris, “Apa maksud dan tujuan lurah yang diduga mempersulit warga untuk mengurus SKTS. Pada awalnya SKTS dan Surat Keterangan Tanah sudah diketik oleh stafnya, tetapi saat mau tanda tangan, lurah mengatakan agar surat tersebut diteliti dulu, setelah permintaannya Rp 50 juta melalui stafnya tidak diberikan. Tetapi sudah dua bulan surat keterangan tanah dan SKTS tersebut berada di tangan lurah dengan alasan penelitian” Setelah hal tersebut dikonfirmasi Kantor Berita RBN kepada lurah, penawaran turun menjadi 0,5 persen dari nilai NJOP tanah. Diduga cara dan trik lurah dalam meminta sejumlah duit kepada masyarakat yang mengurus SKTS seperti sudah terbiasa, tanpa takut ketahuan kepada atasannya ataupun kepada pers. Menurut ahli waris, kalau hal seperti ini dibiarkan, tanpa ditindak tegas oleh walikota atau Gubernur DKI, maupun Irbanko Jakabar, perilaku lurah seperti ini nanti bisa merajalela dan menyusahkan masyarakat. Jadi kinerja Irbanko Jakarta Barat diharapkan segera untuk turun tangan, agar hal seperti ini dapat dituntaskan dan dibasmi, demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Ketika hal tersebut kembali dikonfirmasi kepada lurah melalui telepon genggamnya, bahwa, apabila uang ahli waris tidak ada Rp. 50 juta, apakah SKTS tersebut tidak dapat diterbitkan? Ketika ahli waris mau memberikan uang terima kasih sebesar 10 juta secara iklas, sang lurah juga belum berkenan untuk tanda tangan, karena tanah tersebut tadinya tempat sampah dan lurah yang membersihkan tempat tersebut sebagai alasannya untuk meminta uang sebesar Rp 50 juta kepada ahli waris. (Minggus/Rodeo/STR)

Basmi Operator TV Berlangganan “Illegal”

Kabel Siar Alam Sutera Diduga Curi Siaran Serpong, Kantor Berita RBN Disebabkan operator TV berlangganan Kabel Siar Alam Sutera terindikasi langgar ijin penyiaran dan hak siar, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 pasal 33 ayat 1 tentang ijin penyiaran dan UU No. 32 Tahun 2002 pasal 43 ayat 1 tentang hak siar, PT Kabel Siar Media Mandiri akan dilaporkan ke Kepolisian, supaya terciptanya supremasi hukum sesuai aturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. PT Kabel Siar Media Mandiri juga disinyalir mengemplang

pajak yang merugikan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan sumber berinisial MS kepada Kantor Berita RBN Minggu lalu, seperti penuturannya, “Perusahaan seperti PT Kabel Siar Media Mandiri seharusnya cepat dibasmi karena diduga tidak memiliki hak siar yang mengakibatkan melanggar undang undang tentang hak cipta sesuai yang tersurat dengan jelas di UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 2 ayat 1 dan pasal 49 ayat 3. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan

termasuk ranah pidana” tandasnya. Dalam hal ini penelitian dan penyelidikan bersinergis antara Kepolisian dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) terkait indikasi pelanggaran oleh PT Kabel Siar Media Mandiri sangat dinantikan agar pencurian siaran yang belum meiliki legalit as hukum dapat ditertibkan. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada PT Kabel Siar Media Mandiri, Bambang Sugeng selaku penanggung jawab t ak bersedia memberikan komentar. (Minggus/ATR)


Bidik Korupsi 3 EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 1

pengeroyokan dan penyerbuan di Kantor Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News ketika berdomisili di Jl. Ciledug Raya No. 17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tahun 2010 lalu, dimana massa tidak kenal datang dengan tiba tiba menyerbu ke dalam ruangan kantor, kemudian Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, menjadi korban penganiayaan, pemukulan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan dan sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI diduga memberikan anggaran ratusan juta rupiah untuk penyerbuan dan rencana indikasi pembunuhan terhadap wartawan dan atau Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News yang saat itu mengekpos pemberitaan tentang indikasi “salahgunakan jabatan” oleh Joyo Winoto terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor dan Joyo Winoto disinyalir menjadi otak perencanaan dengan menggunakan tangan oknum berinisial, Wilmar Sitorus (Pengacara) yang sehari hari sering keluar masuk Kantor BPN RI (ruangan Joyo Winoto), dan sering mengaku kepada masyarakat selaku seorang Anggota BIN (Badan Intelijen Negara). Dalam tim yang diduga dipimpin oleh oknum berinisial Wilmar Sitorus tersebut juga diduga dibantu oleh Pemimpin Redaksi Media Nafza, Sahat Naibaho, dimana istri dari Sahat Naibaho sendiri adalah pengawai negeri sipil di BPN RI. Kemudian muncul juga nama oknum Untal Manik yang terkenal selaku oknum preman di Terminal Lebak Bulus yang disinyalir menjadi “Eksekutor” dan dibayar jutaan rupiah. Dalam hal ini, Joyo Winoto sudah kurang pantas menjadi Kepala BPN RI karena kurang profesional menjalankan tugasnya selaku pejabat publik, diduga kurang menghormati hukum terkait tanah Hambalang Bogor dan disebabkan kinerjanya terkait penerbitan SK Nomor 9 ditulis secara jurnalistik, wartawan penulisnya diduga mau dibunuh dengan menyerbu kantor media serta mengeroyok pemimpin redaksi media di lingkungan kantornya sendiri. Pada saat peristiwa pengeroyokan itu terjadi, saat yang sama juga Joyo Winoto terindikasi mengeluarkan anggaran untuk menyelesaikan misinya terhadap wartawan penulis terkait kinerjanya secara “premanisme”. Menurut sumber lain yang layak dipercaya dan

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan

tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, sekitar dua tahun lalu seorang Ketua LSM berinisial MG juga menjadi korban penganiayaan dan penculikan di kantor Walikota Jakarta Selatan, dimana dalam kejadian tersebut juga diduga dilakukan oknum yang sama yaitu oknum preman pelaku praktek “preman” terhadap wartawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkritisi kinerja lembaga yang dibekinginya. Walaupun oknum oknum tersebut mengaku sebagai seorang wartawan maupun sebagai seorang jurnalis yang menjalankan fungsi dan peranan pers, serta pengurus harian di sebuah LSM, tetapi oknum tersebut terindikasi berlindung dibalik profesi wartawan yang diduga menerima order untuk menghambat kinerja pers secara trik dan cara premanisme ataupun dengan intimidasi terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya, imbuh sumber. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Terindikasi “Cuek Bebek” Terhadap Surat Sudi Silalahi Selaku Menteri Sekretaris Negara Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI terindikasi “Cuek bebek” terhadap surat Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara terkait arahan Presiden Republik Indonesia, serta dimana Joyo Winoto kurang menjaga nama baik dan nama besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku atasan langsung dari Joyo Winoto, Presiden SBY diharapkan untuk melakukan pengkajian ter hadap keberadaan Joyo Winoto, apakah masih layak dipertahankan jabatannya selaku Kepala BPN RI setingkat kementerian tersebut. Selain “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI, pengakuan Joyo Winoto juga terindikasi “aneh bin aneh” karena pernyataannya serta kebijakan maupun keputusan yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI bertolak belakang dengan arahan Presiden, yaitu arahan sesuai isi surat yang disampaikan secara tertulis oleh Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan kop surat MENT ERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI agar hukum tetap ditegakkan, namun sampai berita ini diturunkan, Joyo Winoto disinyalir kurang menghormati arahan Presiden tersebut, yaitu Joyo Winoto belum bersedia menerbitkan

SK terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana, tetapi malah tanahnya menjadi status quo. Dan, dalam surat pembatalan yang diterbitkan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat Surat Keputusan (SK) pembatalan yang dapat dikatakan “jauh panggang dari api” karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Padahal berdasarkan penetapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 120/G/2006/ PTUN-JKT dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor telah dihukum untuk memproses lebih lanjut pener bitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana, tetapi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat SK Pembatalan yang akibatnya tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Putusan hakim dari Mahkamah Agung RI juga seperti “dicuek bebek”. Apa karena Joyo Winoto mantan Dosen dari SBY, sehingga arahan Presiden tak diindahkan, namun demikian pejabat yang bersangkutan “tidak dicopot”, sangat diper tanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri ini. Kenapa putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dijalankan oleh Joyo Winoto sebagaimana mestinya. Dalam hal ini diminta ketegasan SBY selaku Presiden RI agar menindak tegas jajarannya atau pejabat pertanahan yang kurang menghormati hukum. Untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negar a Kesatuan Republik Indonesia serta semakin nyatanya aplikasi dan pelaksanaan Undang Undang Pokok Agr aria bahwa bumi, air, udara adalah milik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan serta dikelola demi keadilan dan kesejahteraan rakyat, ketegasan Kapolri Timur Pradopo selaku figur harapan yang dicintai masyarakat sangat dinantikan, supaya penyelidikan terhadap indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) ter kait Tanah Hambalang Bogor dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pilih kasih. Joyo Winoto selaku pejabat penyelenggara Negara dan pejabat publik yang mengemban tugas dan seharusnya setia kepada

Negara dipertanyakan kinerjanya, karena kurang menghormati hukum dan SK yang diterbitkan Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI terindikasi kurang profesional. Pasalnya, Joyo Winoto diduga kurang menghormati hukum terkait dengan keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor serta terindikasi salahgunakan jabatan selaku Kepala BPN RI. Demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan, Mabes Polri diminta lakukan penyelidikan terhadap indikasi tersebut dan Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara “layak” turun tangan untuk lakukan penelitian terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winoto selama menjabat kepala badan. Disebabkan penerbitan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indonesia, khususnya di instansi pertanahan. Polisi Tidak Perlu Lagi Takut Memeriksa Joyo Winoto Dalam isi sur atnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait mengatakan, sesuai dengan surat PT Genta Prana No. 35/ GP/IV/2011 tanggal 18-042011 perihal pokok surat, dan surat tersebut telah berada 5 (lima) bulan pada KANIT II PIDKOR BARESKRIM, dan sampai saat ini saya selaku pelapor belum pernah diperiksa oleh Polisi. Dolok Sirait juga mengatakan, Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, disebabkan Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksanakan Putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai surat Menteri Sekretaris Negara RI No. 92/ M.SesNeg/D4-4/PU10.01/ 05/2011 tanggal 02 Mei 2011. Beberapa bukti bahwa Joyo Winoto, PhD telah melakukan tindak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/TUN/ 2007 tanggal 20-02-2008 Jo

No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16 September 2009 yaitu membatalkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN tanggal 01-062006, yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalahgunakan wewenangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diper intahkan untuk menerbitkan antara lain sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211, 75 ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Joyo Winoto PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerintahkan Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI untuk melaksanakan putusan MA tersebut sebagaimana mestinya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan PK Joyo Winoto sudah ditolak, namun demikian tetapi putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto, PhD. Aryanto Sutadi selaku Deputi V BPN RI juga telah membuat konsep surat tentang pelaksanaan Putusan MA dimaksud, atas dasar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis dan hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Bogor serta dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetapi pelaksanaan putusan belum disetujui oleh Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI. Seperti pengakuan Joyo Winoto waktu itu, “Bahwa selama SBY masih Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti sebagai Kepala BPN.” Demikian penjelasan Joyo Winoto, PhD kepada seorang Inspektur Jenderal Polisi di BPN, ketika Dolok F. Sirait dan Ruhut Sitompul menghadap Joyo Winoto di kantornya, dalam rangka memohon agar putusan MA dimaksud dilaksanakan. Joyo juga menjawab aneh saat ditanya apa sebab takut membatalkan SK No 9, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutejo.” Rasa takut tersebut patut diduga disebabkan adanya pidana korupsi, ujarnya. “Saya telah bertugas di Kepolisian RI selama 32 tahun, sekarang sedang tertindas atas kesewenangan dari Joyo Winoto, PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila saya meminta tolong kepada Bapak KAPOLRI dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya No. 35/GP/IV/ 2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mestinya yang terbaik menurut Bapak KAPOLRI dan Staf” tandas Dolok dalam suratnya. Menurut Dolok, “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden pilihan rakyat, dan saya sendiri termasuk salah seor ang dari masyar akat Indonesia yang

menggantungkan masa depan terhadap pemerintahan SBY. Saya berharap supaya masa depan bangsa ini dapat terwujud sebagaimana mestinya, sesuai dengan cita cita para pahlawan kita yaitu terwujudnya masyar akat yang adil dan makmur” “Supaya terciptanya supremasi hukum, maka Joyo Winoto saya laporkan ke Mabes Polri dengan dugaan menyalahgunakan jabatan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yaitu SK perpanjangan HGU PT Buana Estate dan penerbitan SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap SK Nomor 9” ujar Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Minggu lalu. Patut Diduga Joyo Winoto, PhD Selaku Kepala BPN RI Kurang Menghormati Arahan Presiden RI Tetapi Takut Kepada Probosoetedjo Dolok Sirait juga mengatakan, “Patut diduga juga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang menjabat Kepala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum, bahkan kebal hukum. Tidak per duli terhadap ar ahan Bapak Presiden RI, apalagi terhadap surat Bapak Bupati Bogor.” Surat Ketua PTUN JKT juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, yang pada intinya memohon supaya putusan MA No 482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengar sebagai masukan yang baik. Sehingga sampai dengan saat ini Kepala BPN RI belum menerbitkan SK BPN tentang penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, yaitu sesuai dengan apa yang dimaksud pada putusan MA No 482K/TUN/2007 jo. 72 PK/TUN/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disebut kebal hukum karena: Ketua PTUN JKT sudah membuat surat kepada Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN RI, dan kepada Presiden RI maupun kepada Ketua DPR RI yang pada intinya supaya Joyo Winoto, PhD melaksanakan putusan MA No 482K/TUN/2007. Akan tetapi putusan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain belum menerbitkan SK penerbitan HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun 2009, Presiden RI telah

memberi arahan kepada Kepala Badan Pertanahan RI, akan tetapi tetap saja belum menerbitkan SK penerbitan sertifikat HGB atas tanah 2.117.500 m2 an PT. Genta Prana sesuai ketentuan perundangundangan. Apabila Kepala BPN tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut, maka Presiden RI dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pasal 116 tersebut. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN, tetap saja tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, PhD tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo Winoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih Presiden RI, tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN). Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo/ PT Buana Estate. Ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto, PhD di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat diselesaikan dengan cara: tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 2.117.500m2 x Rp. 100.000,/m2. Tetapi supaya dilaksanakan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut berhasil, yaitu sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/ PnCbn tanggal 12-6-2007. Keter libatan Joyo Winoto atas putusan PN Cibinong tersebut, adalah dibuktikan sebagai berikut, pada lazimnya segala surat keputusan yang menyangkut pembebasan tanah, baik itu tanah milik maupun garapan, selalu ditekankan agar menyelesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Kata ganti rugi selalu ditonjolkan. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 DIKTUM KETIGA a. Penerima Bersambung ke halaman 4..


Nasional

4

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 3

perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyar akat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004, yang realisasi pelaksanaannya BPN segera menerbitkan 8 buah sertifikat a.n. PT Buana Estate dan dua diantaranya asli tapi palsu yaitu sertifikat No. 146 dan No. 150 . 2 (dua) sertifikat No. 146 tahun 2006 dengan luas 637.940 m2 dan 594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No. 147 tahun 2006 dengan luas 74.650m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 tahun 2006 dengan luas 375.110m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 tahun 2006 dengan luas 448.6975m2 (ter dapat didalamnya 2.117.500 m2 tanah sengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150 tahun 2006 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikat No. 151 tahun 2006 dengan luas 575.070m2. Dengan demikian jumlah sertifikat ada 8 buah (sesuai SK BPN No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1 menimbang b dan hal 5 DIKTUM KE ENAM) 1 (satu) sertifikat No. 146 seluas 594.014 m2 dan satu lagi sertifikat No. 150 seluas 178.570 m2 telah dijual dengan istilah kerjasama oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Dan BPN RI pun telah mengetahui dengan cara supaya merubah sertifikat No. 146 dan 150 menjadi an. Menteri Pertahanan RI. Setelah terbit HGU No 149 tgl 15-6-2006, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakyat penggarap tanah 2.117.500m2 maka pada tgl 14-8-2006, surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 dicabut oleh PT. Buana Estate. Dan pada tgl 7-2-2007, PT Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polr es Cibinong, bahwa rakyat menguasai fisik tanah milik sah PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan juga merusak tanaman-tanaman milik PT. Buana Estate, padahal masyarakat sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960-an secara turun temurun s/d saat ini tahun 2011. Dan tanaman yang dimaksud dirusak adalah tanaman yang ditanam PT. Buana Estate ber sama oknum di kebun masyarakat pada waktu malam hari tgl 52-2007. Akibat laporan tersebut, masyarakyat dihukum masuk penjara sesuai Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/ PnCbn tgl 12-6-2007. Menurut Joyo Winoto selaku Kepala BPNRI, putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn adalah sah secara hukum bahwa tanah 2.117.500 m2 adalah milik sah PT. Buana Estate

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan sehingga Kepala BPN RI mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan NOVUM Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 126-2007. PK tersebut sudah ditolak Mahkamah Agung dengan putusan No. 72PK/ TUN/2009 tgl 16-9-2009, karena NOVUM yang diajukan BPN RI bukan bukti sah kepemilikan tanah 2.117.500bm2. Patut diduga bahwa sesungguhnya Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo adalah karena dana yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, dan patut diduga juga bahwa dana tersebut telah mengalir kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI. Sehingga mati-matian Joyo Winoto membela Probosoetedjo sampai tega memasukkan masyarakat ke penjara, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI. Hal ter sebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap menyuap”. Asal Mula Kepemilikan Tanah Sengketa 2.117.500m2 an. PT. Genta Prana. Adapun asal mula kepemilikan tanah sengketa atas nama PT. Genta Prana, yaitu, pada tahun 1994 s/d 1996 H. Sukandi membebaskan tanah di beberapa lokasi di Kecamatan Citeureup. Tanah dimaksud adalah untuk kepentingan Yayasan TIRASA milik Hutomo Mandala Putra. Sebahagian atau 2.117.500 m2 tanah yang telah dibayar oleh Yayasan T IRASA dikembalikan kepada H. Sukandi, sehingga H. Sukandi mempunyai utang kepada Yayasan TIRASA sebesar Rp. 20 miliar yang belum dibayar sampai saat ini. H. Sukandi membebaskan tanah rakyat dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat. Tidak dalam keadaan sengketa. Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan oleh H. Sukandi telah menjadi sertifikat HGU PT. Buana Estate sejak tahun 1997. H. Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemilik HGU No. 1 adalah Probosoetedjo adik Presiden Suharto. Akan tetapi setelah H. Sukandi mengetahui dari BPN bahwa HGU No. 1 tidak diperpanjang sesuai Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, maka masyarakat meminta Bupati

Bogor agar tanah Negara Eks Perkebunan Ciderati dikembalikan kepada masyarakyat. Akhirnya didapat kesepakatan dan persetujuan antara PT. Buana Estate dengan Pemda Bogor/ Instansi Ter kait, Ketua DPRD, Camat Citeureup dan para Kepala Desa, supaya Eks HGU No. 1 seluas 705,055 Ha diretribusikan. Bupati tidak keberatan Eks HGU No. 1 seluas 455,055 Ha diperpanjang HGUnya seluas 4.550.550 m2 (455.055Ha) kepada PT. Buana Estate, dan 250 Ha diprioritaskan untuk rakyat (termasuk di dalamnya 211,75 Ha tanah sengketa). PT. Buana Estate telah membayar Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah 455,055 Ha (sesuai BA Pemeriksaan Tanah Panitia B tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi pun mengurus sertifikat tanah 211,75 Ha ke BPN. Karena luas tanah 2.117.500 m2, maka harus diurus atas nama perusahaan berbadan hukum, dan dalam hal ini PT Genta Prana dimana H. Sukandi adalah Komisaris PT. Genta Prana sesuai Akta Notaris No. 01 tgl 8-2-2006 Notaris Yokovera Mokoagow,SH. Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1/ Pbt/BPN RI/2011 Membuat Tanah PT Genta Prana Status Quo Di lain sisi Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD sudah membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang merupakan dasar penerbitan sertifikat PT Buana Estate dengan SK pembatalan Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011. Adapun SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate yang notabene milik pengusaha kondang Probosutedjo, dimana penerbitan SK tersebut “cacat hukum” dan pembatalan ter sebut dilakukan untuk menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi status tanahnya menjadi status quo. Sesuai dengan SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/ HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN P E M B A T A L A N SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI P E L A K S AN AA N PUTUSAN YANG SUDAH M E M P U N Y A I KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN

PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.” Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut di atas, telah diajukan keberatan oleh PT Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sir ait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/ G/TUN/PTUN-JKT. Bahwa perkara tersebut huruf “(C)” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUNJKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/ 2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “(D)” di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/ 2009 tanggal 9 Juli 2009. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat N o m o r W2.TUN1.57.HK.06/III/ 2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negar a yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 yang terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeur eup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT. Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W11.U20/2267/HT.04.10/ VII/2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT. Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/ BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, SH, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah

tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Buana Estate dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/ 2010 dan Nomor 3/SP/BE/ VI/2010. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negar a yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimba ngkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2; Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2; Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate; Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; Menata kembali peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN P E R T A N A H A N NASIONAL TENTANG P E M B A T A L A N SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN P E R T A N A H A N NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI P E L AK S AN AAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. P E R T A M A : Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak

di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. K E T I G A :   Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. K E E M P A T :  Menetapkan  tanah  bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeur eup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. K E L I M A :   Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan DaftarDaftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf  “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. Bersambung ke hal. 5


Nasional 5 EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 4

(D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM: Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. K E T U J U H : Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. K E DE L APAN : Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekelir uan/ kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Dari awal Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI Diduga Telah Merencanakan Untuk Tidak Membayar Ganti Rugi Dari awal terbitnya SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 an. PT Buana Estate seluas 6.578.315 m2 telah terlihat dengan jelas bahwa Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI telah merencanakan pembebasan tanah masyarakat tanpa membayar biaya ganti rugi. Rencana tersebut terlihat jelas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 tersebut yang berbunyi: “Penerima perpanjangan jangka waktu (PT. Buana Estate) bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan penggarapan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan sesuai surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-82004.” Pada umumnya bahwa seluruh surat keputusan yang menyangkut pelepasan hak atas tanah milik atau penggarapan, selalu dengan jelas disebutkan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT. Buana Estate bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat menur ut ketentuan perundangan yang berlaku. Menurut Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI, bahwa pembebasan penguasaan/penggaraapan masyarakat tanah 2.117.500 m2 tanah Desa Hambalang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid-B/ PNCbn tgl 12-6-2007 dengan cara pelaksanaannya sebagai berikut; Atas dasar SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 16-2006 langsung saja diterbitkan 8 (delapan) sertifikat tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakat. Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2. Setelah terbit Sertifikat HGU an. PT. Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-82004 di cabut/dibatalkan oleh PT. Buana Estate pada tgl 148-2006. Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan sertifikat No. 150 yang luasnya 178.570 m2 sudah dijual oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Bahwa sertifikat No. 149 yang luasnya 4.486.975 m2 termasuk didalamnya tanah garapan masyarakat yang belum dibayar ganti ruginya ditaksir sebesar Rp. 211.750.000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) denga rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2. Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT. Buana Estate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007 PT. Buana Estate ber sama oknum menanam 270 batang

bibit pohon coklat, 33 bibit pohon mahoni dan 18 buah plang nama an. PT. Buana Estate. Keesokan harinya plang nama dan tanaman tanaman ter sebut yang ditanam di kebun masyarakat spontan dicabut oleh masyarakat selaku pemilik kebun. Ta n a ma n - t a na ma n tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang sesuai rencana akan di serahkan kepada Polisi besok harinya, karena hari sudah sore. Akan tetapi besoknya tgl 7-2-2007 pagipagi buta tanaman-tanaman yang dikumpulkan itu sudah tidak ada dan kemudian diketahui telah berada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT. Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Bogor bahwa masyar akat menguasai fisik tanah PT. Buana Estate, dimana tanah tersebut adalah HGU an PT. Buana Estate tertanggal 156-2006 yang masih berlaku hingga tahun 2027. Padahal fisik tanah sudah dikuasai masyarakyat sejak tahun 1960-an secara turun-temurun. Dan dilaporkan juga soal pencabutan tanam-tanaman dan plang nama yang dilakukan masyarakat pemilik kebun dengan istilah merusak harta milik PT. Buana Estate. Realisasi dari laporan polisi tanggal 7-2-2007 tersebut, akhirnya para penggarap H. Sukandi dan kawan-kawan dimasukkan penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana PN. Cibinong No 207 dan 208/Pid.B/cbn tanggal 126-2007. Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapan telah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid/ cbn yang kemudian dijadikan Novum oleh kepala BPN RI dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, akan tetapi sudah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/ TUN/2009 tanggal 16-9-2009. PT. Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung Karena Joyo Winoto, PhD Selaku Kepala BPN RI Tak Taat Hukum Di Pengadilan Negeri Cibinong PT. Genta Prana kalah yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Kekalahan tersebut diduga disebabkan, Joyo Winoto, PhD belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2 dimana di dalamnya ada tanah sengketa 2.117.500 m2 sehingga masih sah milik PT. Buana Estate, disebabkan sertifikat adalah produk BPN

dan belum dibatalkan sesuai putusan PTUN. Karena sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan, walaupun sudah ada surat eksekusi dari Ketua PTUN JKT kepada Kepala BPN RI supaya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/ 2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu antara lain supaya mencabut/ membatalkan sertifikat No. 149 dan mempr oses penerbitan sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2. Joyo Winoto, PhD tidak patuh hukum, serta tidak melaksanakan Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 walaupun oleh Mahkamah Agung RI (PTUN) sudah menyatakan tidak sah. Alasan Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 tersebut adalah: tanah sertifikat No. 149 pada mulanya didapat dari Kodam V Jaya sesuai Akta Notaris No. 38 tgl 18-06-1976 Notar is R. Soerojo Wongsowidjojo, SH. Akta tersebut berbunyi antara lain, Kodam V Jaya telah membebaskan tanah rakyat 632 Ha dan akan membebaskan lagi 131Ha, dan pada saat pengakuan tersebut, yaitu tgl 18-6-1976, tanah yang dibebaskan dan yang akan dibebaskan tersebut adalah tanah perkebunan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan surat Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor cq Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tgl 13-8-1976 No. 63/1976 tertulis an. NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie. Dalam arti Kodam V Jaya telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada PT Buana Estate. Pengakuan itu adalah palsu, karena sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku di Kodam V Jaya tidak diperbolehkan dan tidak pernah menjual tanah yang dikuasai Kodam V Jaya apalagi menjual yang masih hak milik orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak atas tanah yang dikuasai, maka tata cara pelaksanaannya harus melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI. Tidak dibenarkan melalui Notaris. Ketika ditanyakan hal ini kepada Ketua Majelis Hakim PT Bandung, jawabnya, silahkan laporkan ke Polisi. Ketika ditanya bagaimana hati nurani Bapak selaku Ketua PT Bandung, jawab beliau, hati nurani itu mahal. Majelis Hakim PN Cibinong menjelaskan bahwa diatas tanah HGU No. 149 luas 4.486.975m2, dengan

rincian 2.369.475 milik PT. Buana Estate dan 2.117.500 m2 milik rakyat/PT. Genta Prana (yang disengketakan tentunya) ter dapat villa, tanam-tanaman coklat, jati dan lain-lain adalah bohong. Pada saat sidang di PN Cibinong, bahwa pihak PT Genta Prana memohon agar dilakukan sidang di lokasi (PL), dengan tegas ditolak oleh Majelis Hakim PN Cibinong dengan alasan sudah mengetahui dengan jelas keadaan lapangan/lokasi. Majelis Hakim PN Cibinong adalah berbohong, karena diatas tanah 2.117.500 m2 tersebut tidak ada villa, tanaman coklat maupun jati. Yang ada hanya tanamtanaman singkong milik masyarakat. Villa dan tanaman tersebut berada di atas tanah 2.369.475m2 milik PT. Buana Estate. Para saksi dari PT Buana Estate bersaksi di PN Cibinong, bahwa pada tahun 1970 para saksi sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik PT. Buana Estate karena diats tanah tersebut telah berdiri plang nama PT. Buana Estate semenjak tahun 1970. Ketika pihak PT. Genta Prana menginformasikan kepada Majelis Hakim PN Cibinong bahwa kesaksian tersebut adalah palsu, dengan penjelasan bahwa PT. Buana Estate berdiri pada tgl 8-91972 No. 33 jo tgl 29-05-1973 No. 119, bagaimana bisa ada Plang tahun 1970. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempedulikannya, bahkan dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate. Sesuai barang bukti yang diajukan oleh PT. Buana Estate dalam perkara PN Cibinong berupa sertifikat

HGU No. 1 yang terbit atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/ 77 tgl 25-1-1977 yang berbunyi antara lain: Bahwa PT. Buana Estate diwajibkan memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie dan kepada masyar akat penggarap. Ganti rugi tersebut tidak pernah diterima masyarakat penggarap tanah 2.117.500 Ha. Bahkan masyarakat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terbit HGU No. 1 tahun 1977. Tanah tersebut tidak pernah dijadikan perkebunan oleh PT. Buana Estate dan masyarakat tetap menguasainya sejak tahun 1960 dan secara turun temurun hingga sekarang. Para Kepala Desa juga sudah membuat surat keterangan bahwa tanah 2.117.500 m2 tersebut dikuasai rakyat/H. Sukandi dan juga dinyatakan tidak dalam perkara. Karena memang sebelumnya tidak pernah perkara. Ur aian tersebut telah dijelaskan kepada Majelis Hakim PN Cibinong, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat tanah tersebut diperoleh dari Kodam V Jaya. Dijelaskan pada SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/ 77 supaya memberi ganti rugi kepada masyar akat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, tentu adalah karena tanah tersebut bukan tanah Kodam V Jaya. Atau tanah tersebut bukan tanah yang sudah dibebaskan oleh Kodam V Jaya. Itu terbukti dari SK Menteri yang sama sekali tidak ada menyinggung Kodam V Jaya. Skep No. 1 tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud adalah tanah

HGU milik NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang sebahagian digarap oleh masyarakat. PT. Buana Estate menuntut Perdata PT. Genta Prana di PN Cibinong, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-22008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Joyo Winoto, PhD antara lain belum membatalkan Sertifikat No. 149 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dilain sisi, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Ketua Majelis Perkara tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 202-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Majelis Hakim menyatakan sertifikat No. 149 masih sah milik PT. Buana Estate karena belum dibatalkan oleh Kepala BPN RI. Atas ketidak patuhan Kepala BPN-RI terhadap Keputusan hukum yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim PN Cibinong yang sangat menghargai ketidakpatuhan Kepala BPNRI yang tak bersedia melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka majelis Hakim PN Cibinong memutuskan Perkara Perdata antara PT Buana Estate dan dikuatkan oleh PT Bandung. Dalam arti, PT. Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak taat hukum dan majelis Bersambung ke hal. 6

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Sirait dalam acara silaturahmi baru baru ini (foto:ist)


Bidik Korupsi 6 EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 05 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 5

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan

hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak menghargai putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011 telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT. Buana Estate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana seluas 2.117.500 m2, sesuai putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. Juga Presiden RI telah memberi arahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai surat Mensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei 2011, supaya seharusnya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 1609-2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi Kepala BPN RI belum juga memproses sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. PT. Genta Prana Tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung Pada saat ini, PT. Genta Prana sedang tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan harapan mudah-mudahan PT. Genta Prana bisa menang perkara melawan PT Buana Estate karena; Sertifikat HGU No. 149 an PT. Buana Estate sudah dibatalkan oleh Kepala BPN RI dengan SK BPN No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011; dan Presiden sudah memberi arahan kepada Kepala BPN RI, sesuai surat Mensesneg No. R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011 yaitu, supaya Kepala BPN-RI sehar usnya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/ 2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Antara lain yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah membatalkan sertifikat HGU No. 149 tgl 15-6-2006 an PT. Buana Estate. Putusan Mahkamah Agung 482K/TUN/2007 jo No. 72/ PK/TUN/2009 yang diterbitkan oleh Hakim Mahkamah Agung, sudah tentu tidak akan dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung sendiri. Apalagi telah ada SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 sebagai diuraikan di atas dan arahan Presiden RI. Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untuk memberi Roh Hikmat dan bijaksana kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang sedang menangani Kasasi Perkara PT. Genta Prana melawan PT. Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah ikut campur memberi keadilan melalui yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, imbuh Dolok Sirait. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan ko-mentar. Terhadap pers yang menjalankan tugas liputan dimana pers melakukan kon-firmasi secara tertulis maupun secara lisan, Joyo Winoto belum bersedia memberikan komentar, dan Joyo Winoto termasuk kurang menghormati keterbu-kaan informasi publik, padahal Joyo Winoto sendiri termasuk pejabat publik yang seharusnya menghormati keterbukaan informasi publik, seperti apa yang dimaksud di dalam UU RI No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. (TIM DUA) SURAT KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KEPADA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 9 Juli 2009 Nomor : W 2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 Lam p. :Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Kepada Yth : 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Di Jakarta 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor Berdasarkan Surat Penggugat/Pem ohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN P ERTA NAHAN NA SI ONA L RI ) dan Tergugat II (K EPALA K ANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belum m elaksanakan Putusan Mahkam ah Agung RI Nom or : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat m elawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi : Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 2007 2. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah m em utus dengan Putusan Nom or : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut : 4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1986, yang m enyatakan bahwa hanya putusan yang telah m em peroleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan : 5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/ TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah m em peroleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

SURAT KONFIRMASI DARI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS KEPADA KEPALA BPN RI, JOYO WINOTO

Surat Sudi Silalahi Selaku Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian ,atas perhatian dan kerja samanya ,kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekertaris Negara RI, dto Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden RI 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

ME N GA D I LI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANA ESTATE tersebut : Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan am ar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/ 2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : —— Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pem banding tersebut : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding : MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi : Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pem banding untuk sebagian : Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nom or : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk m encabut keputusannya m asing-m asing sebagaim ana tersebut dalam am ar putusan diatas dan m enerbitkan keputusan baru tentang P erpanjangan Hak Guna Usaha at as nam a PT. Buana E st at e/ Tergugat I I Intervensi/ Terbanding dengan m engeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratu s tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) : Mem erintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk m em proses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nam a PT. genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lim a ratus m eter persegi) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku : Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk mem bayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) : Menolak gugatan yang selebihnya : Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) : 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah m em peroleh kekuatan hukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : 7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mem peroleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungj ung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/ 1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : —— Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap : 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada : 1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI : 2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR : Untuk m elaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nom or : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan unt uk m enjadi perhat ian sebagaim ana m est inya. A pabila t elah m elaksanakan put usan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA dto H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH NIP. 040052306 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di – Jakarta 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Di - Jakarta 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Di - Jakarta 4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 13240 5. Arsip.

Jakarta, 4 Desember 2011 No. : 093/Kf-SK/11 Perihal : konfirmasi dan atau klarifikasi Kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Bapak Joyo Winoto) Di Jakarta. Dengan hormat. Kami juga berharap agar Bapak Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas maupun amanah s elaku pemimpin yang baik dan prof es ional s erta peduli kepada masyarakat. Demi terciptanya keterbukaan informasi publik dengan pemberitaan yang akurat dan berimbang serta untuk menjalankan fungsi dan peranan pers selaku kontrol sosial maupun pengawal kebenaran dan keadilan, sangat diharapkan kesediaan Bapak Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI untuk dapat dikonfirmasi. Adapun hal-hal yang akan dikonfirmasi adalah sebagai berikut: 1. Terkait dengan ins iden terjadinya penyerbuan kantor pers, penganiayaan, pengeroyokan terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News di kantornya ketika berdomisili di Jl. Ciledug Raya No. 17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tahun 2010 lalu, dimana massa tidak kenal datang dengan tiba tiba dan menyerbu ke dalam ruangan kantor, kemudian Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Las pen Sianturi menjadi korban penganiayaan, pemukulan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor MeAtro Pes anggrahan J akarta Selatan dan s ampai s aat ini mas ih dalam penyelidikan. 2. Sehubungan dengan poin nomor 1 di atas, dimana pada saat bersamaan sesuai dengan opini yang berkembang saat ini, “Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI diduga memberikan anggaran ratusan juta rupiah untuk rencana penyerbuan dan indikasi rencana pembunuhan terhadap wartawan dan atau Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News yang saat itu mengekpos pemberitaan tentang indikas i “salahgunakan jabatan” oleh Joyo W inoto terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor dan Joyo W inoto disinyalir menjadi otak perencanaan dengan menggunakan tangan oknum berinisial, Wilmar Sitorus (Pengacara) yang sehari hari sering keluar masuk Kantor BPN RI (ruangan Joyo Winoto), dan sering mengaku kepada masyarakat selaku seorang Anggota BIN (Badan Intelijen Negara). Dalam tim yang diduga dipimpin oleh oknum berinisial Wilmar Sitorus tersebut juga diduga dibantu oleh Pemimpin Redaksi Media Nafza, Sahat Naibaho, dimana istri dari Sahat Naibaho sendiri adalah pengawai negeri sipil di BPN RI. Kemudian muncul juga nama oknum Untal Manik yang terkenal selaku oknum preman di Terminal Lebak Bulus disinyalir menjadi “Eksekutor” yang dibayar jutaan rupiah. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas: A. Apakah benar Saudara Wilmar Sitorus bertugas di BPN RI sebagai Pengacara Anda selaku Kepala BPN RI dan atau selaku pribadi? Kami minta untuk konfirmasi. B. Apakah benar Saudara Wilmar Sitorus menjalankan tugas selaku Anggota BIN yang ditugaskan di BPN RI? Sangat diharapkan kesediannya untuk konfirmasi demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang. C. Bagaimana komentar Bapak selaku seorang Kepala BPN RI dan sekaligus Pejabat Publik yang diduga selaku otak perencanaan penyerbuan dan rencana pembunuhan terhadap W artawan Surat Kabar Rakyat Bicara News? Kami minta komentar anda selaku Kepala BPN RI. D. Apakah ada hubungan singkron antara Bapak Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dengan Saudara Sahat Naibaho, karena istri dari Saudara Sahat Naibaho merupakan staf BPN RI, sehingga Sahat Naibaho diduga turut serta bergabung dengan oknum “Mafia Pertanahan” karena istri dari Sahat Naibaho adalah staf BPN RI yang ingin menunjukkan loyalitasnya terhadap atasannya Joyo Winoto? Sangat diharapkan untuk konfirmasi dan atau klarifikasi. E. Bagaimana pendapat anda selaku Kepala BPN RI, bahwa di Lingkungan BPN RI terindikasi “mafia pertanahan” dipelihara oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI? F. Menurut Bapak selaku Kepala BPN RI, bila media/pers mengirimkan surat konfirmasi kepada Anda selaku pejabat publik agar terwujudnya pemberitaan yang akurat dan berimbang, apakah surat konfirmasi secara tertulis tersebut seharusnya dijawab atau “dicuek bebek” saja? Kami minta untuk konfirmasi terkait surat konfirmasi kami yang sudah beberapa kali dikirimkan oleh Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News kepada Kepala BPN RI, namun sampai saat ini surat jawaban konfirmasi tersebut belum pernah dijawab, baik secara lisan maupun secara tertulis. G. Menurut Bapak Joyo W inoto, PhD selaku pejabat yang memasuki dua periode, bagaimana pendapat anda kalau Kepala BPN RI berikutnya berasal dari pejabat karir pengawai BPN RI yang sudah terkader sejak Kepala Kantor Pertanahan Tingkat Kabupaten dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Tingkat Provinsi, dengan dimaksud diterbitkan SK dapat lebih profesional? Kami minta untuk dapat konfirmasi. Demikian surat konfirmasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi

Tembusan akan disampaikan kepada yth. Bapak/Ibu: 1. Presiden Republik Indonesia c/q Menteri Sekretaris Negara di Jakarta 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta 3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. 4. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 5. Ketua Komnasham di Jakarta. 6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta. 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta. 8. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta. 9. Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta. 10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta. 11. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 12. Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI di Jakarta. 13. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di Jakarta. 14. Inspektur Utama BPN RI di Jakarta. 15. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 16. Deputi I, II, III, IV dan V BPN RI di Jakarta. 17. Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI di Jakarta. 18. Kabag Humas BPN RI di Jakarta. 19. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Tingkat Provinsi di W ilayah NKRI. 20. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya di Jakarta. 21. Para Kepala Kantor Pertanahan Tingkat Kota/Kabupaten di W ilayah NKRI. 22. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan di Jakarta. 23. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggarahan di Jakarta. 24. Para Pemimpin Redaksi Media/Wartawan di Jakarta.

25. Arsip.


Estetika 7 EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 1 Lemigas Cipulir “Sarang Korupsi” ..... diduga terjadi setor menyetor maupun disetorkan dan setoran setoran. Kemudian, pemenang tender disinyalir memberikan setoran kepada panitia, pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran. Tak jauh dari kegiatan setor dan menyetor maupun atur mengatur, bagaimana dari atur mengatur tercipta setor dan setoran, tetapi dampaknya diduga Negara dirugikan sebagai akibat dari praktek permainan proyek fiktif maupun permainan indikasi barang bekas, tetapi dalam rincian anggaran biaya tertulis adalah barang yang baru. Indikasi persekongkolan merugikan Negara tersebut sudah selayaknya diputus secara sistemik. Walaupun hal tersebut sudah terjadi tiga tahun belakangan ini, namun hal itu belum dapat tercium oleh Jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun Penyidik Komisi Pemberantas Kor upsi (KPK), akibatnya pelaku indikasi korupsi masih dapat berkeliaran dengan menikmati hasil indikasi korupsinya. Untuk terbasminya koruptor dari Bumi Pertiwi Indonesia khususnya di Lemigas Cipulir, Jaksa Agung Republik Indonesia beserta Jajaran, baik Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMINTEL) maupun Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) diharapkan menurunkan timnya untuk lakukan penelitian, penyelidikan sampai ke penyidikan, agar misteri indikasi korupsi yang sedang gencar terjadi di Lemigas Cipulir dapat dibasmi demi mengamankan keuangan negara. Pada sisi lain, selaku Kepala Pusat (Kapus) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas yang seyogianya berperan selaku penanggung jawab terhadap jajarannya, baik pertanggungjawaban terhadap prestasi bawahannya maupun terhadap anggaran yang digunakan oleh jajarannya, kemampuan kepemimpinan Kapus Lemigas dipertanyakan. Pasalnya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc dan Syamsudin Mukhtar, SE terindikasi perkaya diri dengan pelihara “pohon duit” karena diduga “doyan duit” dari setoran setoran proyek di Lingkungan Lemigas, baik itu setoran dari kontraktor binaan maupun dari hasil perselingkuhan dengan uang negara karena disinyalir lakukan praktek proyek “fiktif”. Namun demikian, Kapus Lemigas Cipulir disinyalir “cuek bebek” terhadap

permainan proyek tersebut dan terkesan merestui hal tersebut karena Kapus Lemigas diduga juga mendapat bagian dari anak buahnya. Pada tahun anggaran 2009 lalu, Ir. Rudi Suhartono W diduga perkaya diri karena menerima setoran setoran dari kontraktor binaannya. Mulai dari proses lelang yang terindikasi melanggar Keppres 80 Tahun 2003 tentang penyedia barang dan jasa sampai dengan pengawasan kualitas pekerjaan yang “tak beres”. Juga pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 lalu disinyalir barang yang digunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. Rudi Suhartono W terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan terima gratifikasi. Sebelum tender dimulai diduga pemenang tender sudah ditentukan karena sudah diplot terlebih dahulu. Walaupun kontr aktor menggunakan barang bekas, serta dokumen yang “amburadul” karena Bank Garansi yang digunakan juga terindikasi palsu, tetapi praktek tersebut dapat berlangsung dengan baik tanpa dapat tercium oleh penyidik maupun oleh pers dan lsm, karena permainan yang merugikan negara tersebut sudah diatur rapi sedemikian rupa. Hal tersebut disampaikan sumber yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Di lain sisi, Ir. Tunggal M.Sc dan Syamsudin Mukhtar, SE diduga bersekongkol merugikan Negara disebabkan terindikasi terima suap ratusan juta rupiah untuk perkaya diri dan mengakibatkan kerugian negara, kar ena negara membayar tagihan proyek “fiktif” kepada kontraktor pelaksana PT. Delapan Pancuran Emas. Permintaan Pengadaan Barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/ PPB/UFRT/2010 sebesar Rp.424.487.877,- dengan nilai kontrak Rp 419.100.000,terindikasi “fiktif” alias tidak dikerjakan. Menurut sumber, terkait dengan pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya dibiayai dari DIPA TA 2010 lalu dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Diduga  dari  35  paket tersebut sarat korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi dan berbagai kepentingan antara P2K, Panitia, dan Kontraktor

Pelaksana. Pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/ 2010 tersebut terindikasi tidak diumumkan di media saat itu supaya tidak diketahui publik. Pembuatan Garansi Bank juga terindikasi “aspal” yang umumnya digunakan oleh kontraktor binaan, dimana hal tersebut diduga persekongkolan antara P2K, Panitia dan Kontraktor Pelaksana. P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas juga terindikasi “doyan setoran” dari Kontraktor Binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan pemilihan langsung untuk perkaya diri. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kor upsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini Kejaksaan dan atau Intelijen Kejaksaan selaku pengacara Negara yang mempunyai tugas mulia yaitu membasmi para pelaku indikasi korupsi, perlu turun tangan untuk menuntaskan indikasi ker ugian Negara tersebut” imbuhnya. Ketika hal ter sebut dikonfirmasi secara tertulis kepada Lemigas Cipulir, Kapus Lemigas maupun, Ir. Tunggal M.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE dan Ir. Rudi Suhartono W tidak bersedia memberikan komentar. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, pejabat Lemigas terkait diduga kurang menghormati keterbukaan informasi publik, karena sudah beberapa kali indikasi korupsi yang terjadi di Lingkungan Lemigas dikonfirmasi secara tertulis, pejabat yang bersangkutan belum pernah menjawab konfirmasi, baik secara tertulis maupun secara lisan. (ttr/str/and/mls/minggus)

Program CSR PT Jaya Real Property, Tbk Dalam Dua Tahun Terakhir Banten, Kantor Berita RBN “Dalam menunjukkan program kemanusiaan secara nyata tanpa rekayasa terhadap Bumi Pertiwi Indonesia serta sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat, PT Jaya Real Property, Tbk sudah melakukan program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam dua tahun terakhir ini, yaitu sejak tahun 2010 dan 2011 lalu, papar Humas PT Jaya Real Property, Rudi kepada Kantor Berita RBN Minggu lalu di ruangan kerjanya menanggapi tentang CSR. Adapun program Corporate Social Responsibility yang sudah kami realisasikan adalah kegiatan kegiatan kemanusiaan, yaitu: @ Program Orang Tua Asuh (Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Bantuan SPP dan transport Audiensi : Siswa SD, SMP, SMU, Siswa MTs, Aliyah, yang saat ini jumlah siswa/I anak asuh 17 orang Goals : Kepedulian JRP terhadap pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sekitar Bintaro yang kurang mampu @ Bantuan Perangkat Sekolah (Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Bantuan meja + bangku belajar Audiensi : MI Nurul Huda, SMP Dahlia Pd. Pucung, MI Al-Hidayah, SDN Pondok Aren VII, MTs Darussalam, SMPN 5 Ciputat, SDN Pondok Aren 2 Goals : Bantuan yang diberikan agar proses belajar lebih baik dan dirasakan langsung oleh anak didik sekolah yang dibantu JRP @ Bantuan Penunjang Pendidikan (Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Bantuan pembuatan tanggul, WC, alat-alat olahraga dan buku-buku pelajaran Audiensi : SMPN 1 Pondok Aren, SDN Jurangmangu Barat 3, MI Baiturrahim, MI Tarbiyah Islamiyah, MI Nurul Sa’adah, MI Unwanunnajah Goals : Kepedulian JRP terhadap sekolah-sekolah yang terkena banjir, wc yang tidak standar, serta memberikan alat-alat olah raga dan buku-buku pelajaran agar anak-anak tumbuh sehat dan belajar lebih baik @ Bantuan Tempat Ibadah (Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Bantuan material untuk renovasi Audiensi : Mushollah Assyafa’ah, Mushollah Nurul Hidayah, Musholla Baiturrahim Goals : JRP peduli terhadap tempat ibadah yang kurang layak @ Program Bakti Sosial (Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Pengobatan gratis, pembuatan saluran, dana santunan, khitanan massal, layanan kesehatan umat, pembagian sembako, pasar murah ramadhan Audiensi : Gereja, warga Jl. Beruang II, Panti Asuhan Bina Ummat, masyarakat kurang mampu Goals : JRP peduli kepada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan-bantuan di bidang sosial dan kesehatan, bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat di wilayah Bintaro @ Pendidikan dan Ibadah(Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Lomba MTQ tingkat Kecamatan, Lomba pidato dan cerdas cermat, pemberian Alqur’an Audiensi : Sekolah yang ada disekitar Kecamatan Pondok Aren Goals : Menunjang program pemerintah didalam agama dengan membantu dana guna keikutsertaan dalam lomba MTQ tingkat nasional @ PB. Bintaro Jaya Raya (Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Pembelian makanan, vitamin dan perlengkapan olah raga Audiensi : Atlit PB Bintaro Jaya Raya Goals : JRP peduli pada atlit-atlit yang berprestasi khususnya atlit PB Bintaro Jaya Raya @ Program Bina Lingkungan (Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Bantuan Kredit Lunak Audiensi : Pedagang Kaki lima, masyarakat tuna rungu Goals : JRP bekerjasama dengan Masjid Jami sector 1, memberikan bantuan dana untuk pedagang kaki lima sector 1-2, serta masyarakat tuna rungu agar penghasilannya lebih meningkat @ Program Bina Lingkungan (Jan-Sep) Bentuk Kegiatan : Pelatihan teknik pendingin AC, HP, otomotif dan montir sepeda motor Audiensi : Karang Taruna Pondok Jaya, Karang Taruna Pondok Pucung Goals : Untuk mengurangi pengangguran, JRP juga melatih pemuda-pemuda agar mandiri dan mendapat pekerjaan “Selaku perseroan terbatas yang peduli terhadap kelangsungan masyarakat banyak dalam berbangsa dan bernegara, kami harapkan dengan realisasi CSR ini dapat membantu masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya”, tandas Rudi. (SaTu)


Estetika 8 EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 1 indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsudin Noor sendiri belum menjabat sebagai Seko Jaksel. Disebabkan mantan Walikota Jakarta Selatan Jaksel, Syahrul Effendi, SH, MSi terindikasi meninggalkan “bor ok warisan” kepada Walikota penggantinya, Anas Effendi ter kait dugaan korupsi yang terjadi ketika Syahrul Effendi menjabat walikota, kepiawaian penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Jajarannya, baik itu JAMPIDSUS (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), JAMINTEL (Jaksa Agung Muda Intelijen) maupun Jajaran Kejaksaan di tingkat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakar ta Selatan, sangat dinantikan masyarakat gebrakannya, demi terciptanya supremasi hukum dan pelaku indikasi korupsi dapat tersentuh oleh hukum dan kinerja walikota yang baru dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa tanpa terbebani oleh “borok warisan” pejabat yang digantikannya. Komisi Pember antas Korupsi (KPK) juga diharapkan turun tangan dalam melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap indikasi kor upsi Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jaksel, yang diduga merugikan keuangan negara serta terindikasi juga mengalir kepada Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, ketika Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel merupakan Jajaran dari Muspiko Jaksel, dan sekarang Syahrul Effendi sudah menjabat Deputi di Jajaran Gubernur DKI Jakarta yang merupakan tingkat Muspida DKI Jakarta. Sedangkan kroni kroni dari Syahrul Effendi saat indikasi korupsi terjadi masih ada yang menjabat di tingkat Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jaksel. Satu diantaranya diduga Sotar Harahap yang juga terindikasi perkaya diri secara bersama sama dengan Syahrul Effendi. Terkait dengan “delik indikasi korupsi” yang belum dapat tersentuh hukum tersebut, diminta Fauzie Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta untuk lakukan “pengkajian” yang dalam, agar kesuksesan Fauzie Bowo di masa sekarang dan di masa mendatang semakin baik, karena indikasi kor upsi Syahrul Effendi dapat menjadi “dur i dalam onak” yang menjadi tantangan berat buat Fauzi Bowo pada perebutan suar a dalam menyambut Pilkada DKI pada tahun mendatang, bila pada masa Foke menjabat Gubernur, kinerjanya kurang peduli terhadap pembasmian korupsi di jajarannya, khususnya kinerja Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jaksel .

Telusur Indikasi Korupsi Syahrul Effendi

Hal itu disebabkan mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek dengan mark up, setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan dengan Norek 5.2.1.01.01 dan setoran dari kegiatan lainnya maupun dari indikasi “upeti” pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Jaksel, dan seharusnya harta kekayaan Syahrul Effendi bersama Sotar Harahap perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan negara yang mengakibatkan kerugian negara. Selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, Syahrul Effendi terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor untuk merugikan Negara dan masyarakat. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “ter kaya” ketika masih menjabat Walikota Jaksel bila dibandingkan dengan lima walikota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi. Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Syahrul Effendi saat menjabat Walikota Jaksel diduga doyan setoran untuk perkaya diri dengan melakukan konspirasi dengan “staf khususnya”, sehingga pengelolaan anggaran kurang profesional. Disinyalir hal tersebut dilakukan bersama dengan Mantan Kabag Umum Sotar Harahap yang saat ini menjabat Asisten Perekonomian dan Administrasi. Sotar Harahap diduga juga ikut untuk perkaya diri dari setoran setoran. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif untuk antisipasi dan membasmi korupsi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang Undang Tindak

Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri bersama dengan kroninya. Mereka seperti pelesetkan amanah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri serta terindikasi “Selingkuh Terhadap Negara” terkait dengan indikasi setoran setoran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning ser vice, pr oyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih maupun transparan. Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning ser vice terindikasi sudah diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/2003 serta Perpres perubahannya. Di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kor upsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; poin b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning

service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya, tandas sumber. Sotar Harahap dan Syahrul Effendi juga disinyalir konspirasi untuk perkaya diri secara bersama sama dengan melakukan mark up terhadap Honor arium Panitia Pelaksana Kegiatan dengan nomor rekening 5.2.1.01.01 senilai miliaran rupiah yang belum dapat tersentuh hukum sampai saat ini. Ketika hal ter sebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel saat Syahrul Effendi menjabat Walikota, Sekretaris Kota Jaksel Syamsudin Noor menjawab surat konfirmasi dengan membantah keras, bahwa Syahrul Effendi tidak ada melakukan korupsi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel. Seko Jaksel Syamsuddin Noor Bantah Keras Indikasi Korupsi Syahrul Effendi Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekr etaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011 baru-baru ini, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Seko Jaksel Syamsuddin Noor “berani” membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Walikota Jaksel Syahrul Effendi, seolah-olah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau melihat dan atau menyaksikan sehingga dari surat bantahan tersebut, seolah olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil penyidik bahwa indikasi korupsi tersebut tidak benar, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi selaku Walikota dengan tembusan surat Seko Syamsuddin Noor. Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersurat dengan jelas, Menanggapi surat Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 Sepetember 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat saya sampaikan halhal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daer ah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp 143.799.000.000,- dan total rekening Rp

135.983.149.600,dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaskan bahwa Anggaran Kegiatan maupun total Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan lapor an realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secar a bertahap dan berjenjang bahwa pr oses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pelaksanaan di lapangan diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pencairan dilakukan sesuai dengan aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23 tahun 2008 sistem kontraknya menggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak kegiatan tersebut masih tanggungjawab pihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil Dinas tahun anggaran 2008, 2009, 2010 diduga terjadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan kecil telah diatur oleh Peraturan Gubernur Kepala Daer ah Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 bahwa Ser vice Kendaraan bermotor dinas oper asional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan r oda 2 (dua) dilakukan 10 kali dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun,

sedangkan r oda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari perkalian jenis service, jumlah bulan dengan patokan harga service yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun perbaikan Kendaraan Dinas Operasional melalui bengkelbengkel yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendy,SH,MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan konspirasi bersama Sotar Harahap dari setoran-setoran hal ini tidak benar sama sekali bahwa semua kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur, kegiatan yang dipihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Berkembangnya opini bahwa rehab Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Di lain sisi, surat jawaban tersebut muncul karena adanya surat konfirmasi dari Redaksi Rakyat Bicara News untuk mempertanyakan dengan tujuan terciptanya pemberitaan yang berimbang, yaitu dengan beberapa pertanyaan: “Menindaklanjuti 2 (dua) surat konfirmasi kami terdahulu kepada Bapak Syahrul Effendi, SH, MSi selaku Walikota Jakarta Selatan dan Pejabat Publik dimana sampai saat ini kami masih menunggu surat jawaban dari surat konfirmasi tersebut. Menurut Bapak selaku Walikota Jaksel

dan Pejabat Publik, bila ada surat konfirmasi dari media apakah hal ter sebut seharusnya dijawab atau tidak?” Sesuai dengan UndangUndang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 bahwa tujuan UndangUndang tersebut adalah: Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik; Meningkatkan peran aktif masyakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat diper tanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan imformasi yang berkualitas di Indonesia. Untuk terciptanya pemberitahuan yang akurat dan berimbang sesuai dengan Undang Undang Pers No 40/ 1999 dan menghor mati Undang Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Bapak selaku Walikota dan Pejabat Publik, apakah surat konfirmasi dari media perlu dijawab atau tidak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terkait dengan anggaran Otonomi Daerah, Pemer intahan Umum, Administrasi Keuangan Daer ah T.A 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp. 143.799.000.000,- dan total rekening Rp.135.983.149.600,- dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp. 7.815.850.400,-. Total Rekening Rp. 135.983.149.600,- terindikasi sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Bagaimana sebenarnya yang terjadi ? Kami minta untuk konfirmasi. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi, SH, MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan “konspirasi” bersama Sotar Harahap dar i “setoransetoran” tersebut. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Sesuai dengan opini yang berkembang bahwa perawatan mobil dinas Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 silam diduga terjadi Bersambung ke hal 9


HUKUM 9 EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari hal 8 ....

mark up dan fiktif karena mobil dinas tersebut masih kondisi baik, tetapi sudah dibuat kondisi rusak sedemikian rupa dan anggaran perawatan dikeluarkan untuk perkaya diri. Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi mark up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift dan AC Kantor Walikota Jakarta Selatan Tahun Angggaran 2008, 2009, 2010 lalu. Apakah benar demikian? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi korupsi dan kolusi pada anggaran perawatan Genset pada tahun 2008, 2009 dan 2010 lalu. Hal tersebut diduga juga terjadi korupsi dan konspirasi. Diharapkan untuk dapat konfirmasi dan atau klarifikasi. Berkembangnya opini bahwa proyek rehab rumah dinas Walikota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, dimana kontraktor pelaksana adalah saudara dari walikota sendiri dan dokumen penawaran ditemukan indikasi “pemalsuan dokumen”. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Ketika surat jawaban tersebut dikonfirmasi kembali, apakah Seko Jaksel Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas indikasi korupsi Syahrul Effendi, karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor belum menjabat Seko Jaksel, Syamsuddin Noor tak bersedia member ikan komentar. Di lain sisi, saat indikasi “borok warisan” tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada Deputi Gubernur dengan tembusan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Syahrul Effendi juga belum bersedia memberikan komentar. (Polman/Minggus/STR/ Satu) Anggaran Tahun 2010 Terindikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi oleh Syahrul Effendi Ketika Menjabat Walikota Jakarta Selatan dan Sotar Harahap Saat Menjabat Kabag Umum Penelitian/Pengujian dan Pengesahan Pertanggungjawaban Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan 89.177.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.874.000,00 - Belanja Fotocopy 59.339.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.964.000,00 Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Adm Jakarta Selatan Tahun 2011 85.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00 - Belanja Makanan dn Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00 Penyusunan Perubahan Anggaran Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 2010 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Surat Penyediaan Dana 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.000.000,00 Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Asisten Perekonomian dan Administrasi 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 - Belanja Fotocopy 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 Pengembangan Wawasan Bidang Administrasi and Keuangan 75.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 5.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 - Biaya Kepesertaan 15.000.000,00 - Uang Saku/Transport 10.000.000,00 Pengamanan Pasca Penertiban Jakarta Selatan 2.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 24.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6.000.000,00 - Belanja Penjilidan 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 24.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.654.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 250.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 30.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 50.000.000,00 - Belanja Penjilidan 30.000.000,00 - Belanja Fotocopy 300.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 80.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 80.000.000,00 - Belanja sewa Sound System 40.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 980.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Koordinasi Pemerintah Kota Jak-Sel dengan Organisasi Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan serta Lembaga Pendidikan 493.400.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 15.000.000,00 - Belanja Pelayanan Santunan Sosial 0,00 - Belanja Cetakan Umum 35.000.000,00 - Belanja Fotocopy 25.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja sewa Sound System 3.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 200.000.000,00 Pelaksanaan Tutup Buku Setko. Adm. Jakarta Selatan 86.300.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.364.000,00 - Belanja Fotocopy 14.736.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 34.200.000,00 Cleaning Service Bassment I, II Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 177.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 1 dan 2 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 430.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.575.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 392.725.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 3 s/d 5 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00

- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 459.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 630.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.440.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 582.060.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 10 s/d 13 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 14 s/d 17 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok I Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 275.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 248.300.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok II Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok III Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok IV Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok V Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 330.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 300.850.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Plaza dan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Halaman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Rumah Dinas Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Cleaning Service Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 43.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Taman Waduk Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Potnisasi di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengharum Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap B JL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Jakarta Selatan 7.200.000.000,00 - Belanja Telepon 1.650.000.000,00 - Belanja Air 1.900.000.000,00 - Belanja Listrik 3.650.000.000,00 Evaluasi dan Koordinasi Tertib Administrasi Ketatausahaan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.350.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000,00 - Belanja Penjilidan 3.000.000,00 - Belanja Fotocopy 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.850.000,00 - Uang Saku/Transport 4.000.000,00 Peningkatan Kinerja Operasional Induk Tata Usaha dan Cabang Tata Usaha di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.250.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.530.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.620.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 - Uang Saku/Transport 68.000.000,00 Penataan, Penyusutan dan Perawatan Arsip Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00 - Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.750.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 33.000.000,00 - Belanja Penjilidan 7.500.000,00

- Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.500.000,00 - Uang Saku/Transport 8.000.000,00 Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan RKA, DPA dan Laporan Kinerja 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 9.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 18.000.000,00 - Belanja Sewa Komputer dan Printer 12.000.000,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Antara Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Instansi Terkait 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.500.000,00 Monitoring Gaji, SPP, SPM Giro 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.390.000,00 - Belanja Fotocopy 20.646.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00 Pembinaan Bendaharawan 53.483.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 7.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 26.286.000,00 - Belanja Fotocopy 9.813.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.184.000,00 Pelaksanaan Operasional Tim Pertimbangan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu 77.361.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 41.127.000,00 - Belanja Penjilidan 400.000,00 - Belanja Fotocopy 11.362.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.822.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.650.000,00 Peningkatan Bidang Perbendaharaan dengan Instansi Terkait 57.562.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 11.011.000,00 - Belanja Fotocopy 13.263.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.288.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Operasional Belanja Pegawai 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.924.000,00 - Belanja Fotocopy 36.452.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.624.000,00 Penerapan Sistem Pencairan SPM Giro 373.900.000,00 - Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 149.850.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.560.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 41.226.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00 - Belanja Pengadaan Komputer Mainframe/Server 100.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyediaan Penunjang Kegiatan Rutin dan Rapat-rapat Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Sarana Penyedia Tenda, Kursi dan Sound System Kegiatan Operasional Kerumahtanggaan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 75.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 100.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 25.000.000,00 Peninggian Pagar Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Pagar Tanaman 132.050.000,00 Pemeliharaan Building Management System (BMS) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 91.000.000,00 Pemeliharaan Pengolahan IPAL Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) 45.665.000,00 Pemeliharaan Jam Dinding Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 30.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00 - Belanja Pemeliharaan Jam Dinding/Meja 26.965.000,00 Penyediaan Kelengkapan Kamar Mandi di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 47.940.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 Peremajaan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Taman dan jalur Hijau 88.250.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional (Perbaikan, Service Besar dan Kecil) 2.930.794.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 1.326.686.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck 417.296.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 729.238.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 457.574.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Bermotor (KDO-BBM) 3.458.312.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.920.000,00 - Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 2.873.660.000,00 - Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 564.732.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan KDO (Perpanjangan STNK) 50.824.000,00 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.824.000,00 Pelaksanaan Pengamanan Dalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Jabatan Walikota Jakarta Selatan 1.760.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.699.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.780.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.520.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Atribut Petugas Pengamanan Dalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 89.400.000,00 Pelaksanaa Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Kota Administrasi Jakarta Selatan 159.371.400,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.318.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.500.200,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00 - Belanja Penjilidan 902.000,00 - Belanja Fotocopy 4.312.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.339.200,00 Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bidang Tatapraja Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.200,00 - Belanja Penjilidan 690.000,00 - Belanja Fotocopy 1.230.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13.072.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan 176.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.679.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.496.000,00 - Belanja Penjilidan 10.145.000,00 - Belanja Fotocopy 6.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.480.000,00 Persiapan Kegiatan Pekan Panutan PBB Kota Administrasi Jakarta Selatan 82.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.999.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00 - Belanja Cetakan Khusus 12.250.000,00 - Belanja Penjilidan 900.000,00 - Belanja Fotocopy 3.045.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.805.400,00 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Bendara Pengeluaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 120.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 49.970.000,00

- Belanja Cetakan Umum 10.030.000,00 - Belanja Fotocopy 60.000.000,00 Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Petugas Penatausahaan Keuangan 106.832.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.651.000,00 - Belanja Fotocopy 9.581.000,00 - Belanja Sewa Tempat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00 - Uang Saku/Transport 8.000.000,00 Cleaning Service I s/d III Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 Cleaning Service IV s/d VI Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 Cleaning Service VII s/d X Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 647.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Sistem Pengendalian Program dan Anggaran 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 24.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Internet 12.000.000,00 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi dan Inventarisasi/Penegasan Batas Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.214.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.961.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 425.000,00 - Belanja Penjilidan 7.480.000,00 - Belanja Fotocopy 1.260.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.660.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Pendudukan, Monografi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan 36.637.500,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 14.457.300,00 - Belanja Penjilidan 1.064.000,00 - Belanja Fotocopy 596.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.520.000,00 Paparan Kantor Walikota Jakarta Selatan 60.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Otda Bagi Pengurus Rt/Rw 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 Sosialisasi Sadar Kebersihan di Lingkungan Bagi Rt/Rw 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 - Belanja Fotocopy 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 Pembinaan Penanganan Pengaduan Masalah Hukum Bagi Rt/Rw 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 - Belanja Fotocopy 35.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.000.000,00 Penyuluhan Sadar Hukum Generasi Muda 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi otonomi Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan Ibadah Haji 160.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur Pemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 1.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 934.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Travo dan Cubicle Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 179.900.000,00 Pemeliharaan Lift Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 990.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.400.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator 925.100.000,00 Pemeliharaan Gondola dan Pembersihan Gedung Luar (CS) Lantai 1 s/d 16 Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 25.600.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 16.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.375.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.200.000,00 Monitoring Usaha Industri di Jakarta Selatan 145.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.216.600,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 20.405.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.718.400,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Flora dan Fauna(FLONA) Tahun 2010 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.722.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 8.015.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.620.000,00 - Belanja Sewa Alat Kesenian 13.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.712.500,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 Pelaksanaan Monitoring Produk Unggulan Daerah (PUD) di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.633.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 18.561.500,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.365.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.400.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan Berkala Bidang Perekonomian 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.216.000,00 - Belanja Penjilidan 1.800.000,00 - Belanja Fotocopy 19.909.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.770.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 Pelaksanaan Monitoring Transportasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.363.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 24.944.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Monitoring Ketenagakerjaan Usaha Kecil Menengah dan PMA di Jakarta Selatan 205.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 22.135.950,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.610.000,00


Jakarta Selatan 10 EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 9 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 23.007.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 52.181.250,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Kepariwisataan di Jakarta Selatan 275.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 30.080.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.580.000,00 - Belanja Fotocopy 33.300.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.720.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Bidang Perekonomian 130.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.280.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.729.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 19.293.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.572.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.125.000,00 Operasional Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi di Jakarta Selatan 222.208.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.512.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.390.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 29.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 65.206.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV 0,00 Pembinaan Program Pelayanan Publik Kecamatan 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.620.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 22.464.200,00 - Belanja Penjilidan 3.600.000,00 - Belanja Fotocopy 1.715.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 57.702.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.290.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.713.500,00 - Belanja Cetakan Khusus 11.000.000,00 - Belanja Fotocopy 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.698.500,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta dan HUT RI di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.500.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 5.000.000,00 - Belanja Sewa Level/Panggung 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 970.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 87.350.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 7.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.000.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Sarana Keprotokol Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 93.900.000,00 Operasional Keprotokol Dalam Rangka Penyelenggaraan Resepsi Dan Penerimaan Kunjungan TamuDi Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir 40.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 21.8850.000,00 - Belanja Fotocopy 7.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.975.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Layanan Publik Kota/ Kabupaten Administrasi 128.963.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.683.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.688.500,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 23.850.000,00 - Belanja Penjilidan 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.341.500,00 Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap 9 Unit Kerja dan 3 Sekolah Kota Administrasi Jakarta Selatan 1.100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.412.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 8.000.000,00 - Belanja Sertifikasi 1.076.125.000,00 - Belanja Penjilidan 1.000.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 282.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Penyediaan Pengadaan Meubelair Gedung Sayap Belakang Kiri dan Kanan JL. Prapanca Raya No. 9 24.360.408.100,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.510.408.100,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.050.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.180.200.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Lemari 1.300.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 300.000.000,00 Pengadaan Elektrik (Sound System) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sound System 283.000.000,00 Pengadaan Komputer dan Printer di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 93.700.000,00 Pengadaan Laptop di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 35.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 32.380.000,00 Pengadaan Papan Nama Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Pengadaan Sofa dan Kursi Tamu Ruangan Pimpinan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sofa 93.700.000,00 Pengadaan Penunjuk Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Penyediaan Karpet Mesjid dan Musholla Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Tong Sampah 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Vertikal Blind Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden 479.000.000,00 Pembuatan Partisipasi Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 1.500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan 933.000.000,00 Pelaksanaan dan Pengawasan larangan Merokok di Ruang Kerja di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 282.500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 Penyediaan Konsumsi Tamu dan Para Pejabat Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 300.000.000,00 Operasional Bendahara Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 125.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 50.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 150.000.000,00 Pendataan, Inventaris dan Pengamanan Aset Pemda di Lingkungan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 110.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.650.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.000.000,00 - Belanja Bahan Peraga 20.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 14.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 29.950.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 168.000.000,00 - Uang Saku/Transport 180.000.000,00 Penyediaan Surat Kabar dan Majalah untuk Para Pejabat di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Surat Kabar/Majalah 75.000.000,00 Pelaksanaan Penggandaan Surat-surat Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 75.000.000,00 Operasional Petugas Pengawalan Para Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 48.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kelengkapan dan Kelayakan Fasilitas Gedung Bertingkat dan Pusat Perbelanjaan 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.336.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 21.544.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 42.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 51.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bangunan Menara Telekomunikasi 260.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.840.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 29.816.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 13.144.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 66.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Monitoring dan Pemantauan Pembangunan Utilitas 140.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.771.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 7.819.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan 260.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.160.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.930.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.430.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.476.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.865.000,00 - Belanja Penjilidan 1.440.000,00 - Belanja Fotocopy 3.479.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.610.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.196.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.969.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.300.000,00 - Belanja Penjilidan 480.000,00 - Belanja Fotocopy 7.555.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Organisasi Kemasyarakatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.490.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.969.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.300.000,00 - Belanja Penjilidan 800.000,00 - Belanja Fotocopy 7.341.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring TPUKS Jakarta Selatan 149.925.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.772.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.302.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 47.175.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Kesehatan 70.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.930.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.166.500,00 - Belanja Fotocopy 1.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.250.000,00 Pelaksanaan Monitoring Keluarga Berencana 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.810.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.814.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.090.000,00 - Belanja Penjilidan 360.000,00 - Belanja Fotocopy 1.326.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 27.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Sosial 149.950.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.432.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.805.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.660.500,00 - Belanja Penjilidan 100.000,00 - Belanja Fotocopy 10.273.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.240.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.240.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 17.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.700.000,00 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.144.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.085.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.205.000,00 - Belanja Penjilidan 300.000,00 - Belanja Fotocopy 6.986.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.820.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 Koordinasi Asisten Kesmas Sekko Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.576.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.770.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.250.000,00 - Belanja Penjilidan 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 12.164.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 600.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kota Sehat 149.900.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.497.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.777.500,00 - Belanja Fotocopy 2.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.400.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Gerakan Jum’at Sehat 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.672.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.154.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.216.500,00 - Belanja Fotocopy 2.062.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.960.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.375.000,00 Koordinasi Penanganan Sengketa Hukum Dengan Instansi Terkait 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.367.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Tekonilogi Informasi 13.525.000,00 - Belanja Penjilidan 2.595.000,00 - Belanja Fotocopy 38.013.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Rakor Wakil Camat dan Instansi Terkait 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.998.300,00 - Belanja Penjilidan 300.000,00 - Belanja Fotocopy 1.496.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.152.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.053.500,00 Koordinasi MUSPIKO Jakarta Selatan 1.150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 250.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 250.000.000,00 Pelaksanaan Operasional Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.030.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.542.400,00 - Belanja Registrasi/Keanggotaan 70.000.000,00 - Belanja Penjilidan 2.125.000,00 - Belanja Fotocopy 702.600,00 - Belanja Sewa Tempat 7.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 50.000.000,00 Penyelenggaraan Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI 553.800.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.638.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 373.800.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 17.188.600,00 - Belanja Penjilidan 480.000,00 - Belanja Fotocopy 1.994.600,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.698.800,00 Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyediaan Bahan/Data Pemetaan Wilayah Kota/Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.280.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 36.124.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 5.850.000,00 - Belanja Penjilidan 746.000,00 - Belanja Fotocopy 5.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.400.000,00 Pelaksanaan Evaluasi dan Pendataan dalam Rangka Potensi Wilayah Kota/Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.960.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 15.431.000,00 - Belanja Penjilidan 4.185.000,00 - Belanja Fotocopy 9.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.024.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.000.000,00 Pelaksanaan Monitoring Juru Pemantau Jentik di Kota Administrasi Jakarta Selatan 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.824.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.640.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.464.000,00 - Belanja Fotocopy 2.637.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.040.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.770.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.625.000,00 Pelaksanaan Audiensi Bidang Kesejahteraan Sosial 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.988.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.175.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.360.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 6.122.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 25.355.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 53.000.000,00 Pembinaan Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa SLTA 125.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.938.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 816.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 3.306.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.940.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 54.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 30.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.000.000,00 Pembinaan Guru-Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.242.500,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6.000.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.000.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 10.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 11.757.500,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.000.000,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.000.000,00 Pembinaan Tentang Perpustakaan Bagi Ketua OSIS SLTP 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.242.500,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6.300.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.442.100,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 4.800.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.380.000,00 - Belanja Cetakan Umum 8.757.500,00 - Belanja Penjilidan 4.500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.877.900,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.000.000,00 Koordinasi Dengan Dewan Pendidikan di Bidang Pendidikan 100.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.600.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.011.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.035.000,00 - Belanja Penjilidan 125.000,00 - Belanja Fotocopy 3.560.900,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.869.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 800.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Bidang Pendidikan dan Perpustakaan 80.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 7.526.700,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 15.742.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.100.000,00 - Belanja Penjilidan 2.000.000,00

- Belanja Fotocopy 2.894.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.736.800,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 2.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan White Board 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 2.000.000,00 Pelaporan dan Evaluasi Saran dan Prasarana Bidang Pendidikan dan Perpustakaan 70.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 7.727.300,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.950.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.322.700,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Saresehan Ulama dan Umaro 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.395.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.600.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.320.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.330.000,00 - Belanja Penjilidan 250.000,00 - Belanja Fotocopy 2.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 69.205.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan STQ dan MTQ Tingkat Kota Jakarta Selatan 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.955.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 116.800.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.240.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 9.660.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan 42.000.000,00 - Belanja Penjilidan 570.000,00 - Belanja Fotocopy 4.300.000,00 - Belanja Sewa Gedung 50.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 0,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 78.875.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 50.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Ramadhan 1431 H/2010 M 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.632.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.840.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.610.000,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.068.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Syawal 1431 H/2010 M 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.282.500,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.337.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.517.500,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Jum’at 105.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.146.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.687.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 3.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 71.004.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Tempat Ibadah 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.816.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.917.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 4.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.104.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.050.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Tempat Ibadah 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.816.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.917.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 4.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.104.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.050.000,00 Pendataan Tempat dan Fasilitas Olah Raga 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.735.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.428.700,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 707.000,00 - Belanja Penjilidan 100.000,00 - Belanja Fotocopy 3.566.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.512.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 200.000,00 Pembinaan Bidang Olah Raga dan Pemuda TK Jakarta Selatan 200.000.000 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.725.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 36.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 49.883.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7.110.000,00 - Belanja Cetakan Umum 10.000.000,00 - Belanja Penjilidan 1.250.000,00 - Belanja Fotocopy 12.031.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.000.000,00 - Uang Saku/Transport 1.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Audiensi dan Rapat Bidang Mental Spiritual 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.516.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.250.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.530.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.504.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.060.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.640.000,00 Pelaksanaan Kerja Bidang Kepemudaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.200.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.550.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 17.548.600,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.448.000,00 - Belanja Cetakan Umum 3.000.000,00 - Belanja Penjilidan 375.000,00 - Belanja Fotocopy 3.878.400,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.250.000,00 - Uang Saku/Transport 15.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bidang Pemuda dan Olah Raga 100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 7,290.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5,138.200.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 985.000.00 - Belanja Penjilidan 375.000.00 - Belanja Fotocopy 5.111.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.880.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 45.220.000.00 Pelaksanaan Monitoring Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Rumah Bersalin di Kota Adm. Jakarta Selatan 60.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan publikasi 1.186.500.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8,400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Pelaksanaan Monitiring Klinik Pengobatan Tradisional di Kota Adm. Jakarta selatan 60.000.000.00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan publikasi 1.186.000.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Pelaksanan Monitoring Apotik dan Toko Obat di Kota Adm. Jakarta Selatan 60.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 1.186.500.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Monitoring Pelaksanan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kota Adm. Jakarta Selatan 120.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.824.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.721.500.00 - Belanja Dokumentasi,dekorasi dan publikasi 1.666.500.00 - Belanja Fotocopy 2.353.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.040.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.770.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 61.625.000.00 Pembina Penanganan Sengketa Hukum Bagi Aparat Pemko Adm. Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.338.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 26.670.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4.875.000.00


Hukum

11

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.980.000.00 - Belanja Penjilidan 11.500.000.00 - Belanja Fotocopy 14.414.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.948.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.400.000.00 Monitong Pembenahan RW Kumuh Sedang dan Pembangunan Rumah Sehat PKK di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.225.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.300.000.00 - Belanja Penjilidan 2.400.000.00 - Belanja Fotocopy 10.000.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.550.000.00 Pembinaan dan Peningkatan Ketrampilan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.860.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /instruktur/Nara sumber 5.600.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.784.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.475.000.00 - Belanja penjilidan 800.000.00 - Belanja Fotocopy 3.981.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000.00 - Uang saku/transport 5.000.000.00 Sosilisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Masyarakat/ Perempuan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.860.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 5.600.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.784.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.475.000.00 - Belanja Penjilidan 800.000.00 - Belanja Fotocopy 3.981.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000.00 - Uang Saku/Transport 5.000.000.00 Inventarisasi Data Pengurus RT/RW Dewan Kelurahan dan Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 20.405.700.00 - Belanja Penjilidan 875.000.00 - Belanja Fotocopy 3.555.275.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 75.164.025.00 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Bimbingan Teknis (BINTEK) Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Bagi Sekcam dan Sekkel Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 14.614.000.00 - Belanja penjilidan 700.000.00 - Belanja Fotocopy 4.084.400.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.601.000.00 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Pelaksananan Lomba Kinerja RT/RW dan Dewan Kelurahan Tingkat Kota Adm Jakarta selatan 125.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.012.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 9.803.200.00 - Belanja Hadiah Lomba /Penghargaan/Souvenir 572.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0.00 - Belanja Penjilidan 3.795.000.00 - Belanja Fotocopy 512.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.305.000.00 Donor Darah 25.564.360.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.228.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000.00 - Belanja Fotocopy 1.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.900.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 936.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0.00 Program peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai Senam kesegaran jasmani Kota Administrasi Jakarta selatan 300.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.245.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000.00 - Belanja Fotocopy 2.000.000.00 - Belanja Sewa Sound System 30.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 187.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta /Petugas/Panitia 64.255.000.00 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia(HAM) Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Di 10 Kecamatan Kota Adm. Jakarta Selatan 175.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.942.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 30,000.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 10.000.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 31.104.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.053.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.700.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 46.645.000.00 - Belanja Fotocopy 2.426.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.250.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.500.000.00 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di 10 Kelurahan kota Adm. Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.890.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber 22.500.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 7.500.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.293.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 350.000.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 3.000.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 23.400.000.00 - Belanja Fotocopy 192.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.750.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.750.000.00 Lomba Keluarga Sadar Hukum Tk. Kota Adm. Jakarta Selatan 45.500.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.049.500.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 15.000.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.250.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 844.500.00 - Belanja Hadiah Lomba /Penghargaan/Souvenir 3.775.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 875.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 950.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 875.000.00 - Belanja Fotocopy 2.256.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.875.000.00 Pengadaan dan Penyebarluasan Produk Hukum 62.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.654.000.00 - Belanja Alat Tulis kantor sarana Teknologi informasi 828.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 37.000.000.00 - Belanja Penjilidan 280.000.00 - Belanja Fotocopy 14.363.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 Kliping Warta Hukum 63.000.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.712.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 528.000.00 - Belanja surat kabar/Majalah 10.800.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 43.200.000.00 - Belanja Fotocopy 5.760.000.00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penerimaan PBB,BPHTB,PPH Pasal 21 obyek pajak Dalam Negeri (OPDN) Terhadap Pengurus RT/RW di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 - Belanja Barang Pakai Habis 22.902.000.00 - Belanja Penjilidan 3.325.000.00 - Belanja Fotocopy 1.043.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 46.130.000.00 Program Pelayanan dan Bantuan Hukum Penanganan Perkara Pengadilan 149.950.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.100.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.344.000.00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 900.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 15.450.000.00 - Belanja Penjilidan 10.000.000.00 - Belanja Fotocopy 40.006.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 38.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000.00 Pembekalan Penyelesaian Hukum Bagi PNS di Lingkungan Kota Adm. Jakarta Selatan 104.500.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.968.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 10.800.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.127.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 7.675.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.125.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 36.000.000.00 - Belanja Fotocopy 6.480.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000.00 - Uang Saku/Transport 1.200.000.00 Program Koordinasi Kebijakan Pembangunan Monitoring Kawasan Industri Yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan 123.568.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.928.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7.500.000.00 - Belanja Penjilidan 3.500.000.00 - Belanja Fotocopy 15.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.928.000.00 Pelaksanaan Kegiatan Fasos Fasum di Wilayah Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000.00 - Belanja Fotocopy 17.082.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 54.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.850.000,00

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bidang Tata Ruang Kota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.512.000.00 - Belanja Fotocopy 8.200.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000.00 Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Bangunan Berubah Fungsi 240.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 40.532.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Cetakan Umum 12.000.000.00 - Belanja Fotocopy 45.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 54.450.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.450.000.00 Monitoring Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.995.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 4.000.000.00 - Belanja Fotocopy 13.529.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.561.600.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.561.600.00 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.521.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000.00 - Belanja Penjilidan 600.000.00 - Belanja Fotocopy 2.469.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Masalah Pembangunan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.620.500.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000.00 - Belanja Penjilidan 2.600.000.00 - Belanja Fotocopy 3.269.500.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Bagian Tata Ruang dan LH tahun 2011 147.562.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 47.557.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 7.500.000.00 - Belanja Fotocopy 19.793.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000.00 Monitoring Pembuatan Sumur Resapan 162.568.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.808.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.568.000.00 - Belanja Penjilidan 10.000.000.00 - Belanja Fotocopy 15.000.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.480.000.00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bidang Prasarana Kota 115.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 23.801.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.000.000.00 - Belanja Penjilidan 600.000.00 - Belanja Fotocopy 4.489.500.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Monitoring Pembangunan di Kawasan PBB 173.248.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.243.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 6.000.000.00 - Belanja Fotocopy 19.573.000.00 Rehab Gedung Kantor Camat 1.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.200.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 929.900.000,00 Rehab Gedung Kantor Lurah 3.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 242.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 52.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.250.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2.681.550.000,00 Rehab Gedung Rumah Dinas Lurah 1.500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.400.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 1.361.600.000,00 Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 230.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.791.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 25.000.000,00 - Belanja Penjilidan 2.100.000,00 - Belanja Fotocopy 23.299.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 28.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.350.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 15.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Handycam 6.000.000,00 Silaturahmi Minggu Pagi 400.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 43.413.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 19.995.000,00 - Belanja Cetakan Umum 0,00 - Belanja Penjilidan 15.000.000,00 - Belanja Fotocopy 40.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 164.160.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.080.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Bangun Praja/Adipura 584.150.400,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 176.820.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 19.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 29.694.000,00 - Belanja Penjilidan 19.500.000,00 - Belanja Fotocopy 45.924.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 15.750.000,00 - Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 17.500.000,00 - Belanja Sewa Alat Kesenian 17.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 63.781.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.781.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 49.400.000,00 Pembinaan Pengusaha Jasa Konstruksi Klasifikasi Gred 2 dan Gred 3 di Kota Administrasi Jakarta Selatan 280.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.800.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 2.225.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 89.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 21.231.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 7.500.000,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 18.543.500,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 66.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Koperasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.440.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.483.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 19.874.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.500,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Harga Sembako di Jakarta Selatan 165.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.707.300,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.882.500,00 - Belanja Fotocopy 24.200.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.075.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00 Pelaksanaan Monitoring Perpasaran Swasta Sesuai Perda No. 2 Tahun 2002 di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.708.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00

- Belanja Fotocopy 19.380.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.900.000,00 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI tahun 2010 240.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.425.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.061.400,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 66.000.000,00 - Belanja Fotocopy 5.688.600,00 - Belanja Sewa Gedung 66.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 25.600.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 16.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.375.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.200.000,00 Monitoring Usaha Industri di Jakarta Selatan 145.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.216.600,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 20.405.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.718.400,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Flora dan Fauna(FLONA) Tahun 2010 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.722.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 8.015.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.620.000,00 - Belanja Sewa Alat Kesenian 13.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.712.500,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 Pelaksanaan Monitoring Produk Unggulan Daerah (PUD) di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.633.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 18.561.500,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.365.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.400.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan Berkala Bidang Perekonomian 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.216.000,00 - Belanja Penjilidan 1.800.000,00 - Belanja Fotocopy 19.909.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.770.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 Pelaksanaan Monitoring Transportasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.363.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 24.944.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Monitoring Ketenagakerjaan Usaha Kecil Menengah dan PMA di Jakarta Selatan 205.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 22.135.950,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.610.000,00 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 23.007.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 52.181.250,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Kepariwisataan di Jakarta Selatan 275.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 30.080.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.580.000,00 - Belanja Fotocopy 33.300.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.720.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Bidang Perekonomian 130.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.280.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.729.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 19.293.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.572.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.125.000,00 Operasional Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi di Jakarta Selatan 222.208.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.512.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.390.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 29.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 65.206.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV 0,00 Pembinaan Program Pelayanan Publik Kecamatan 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.620.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 22.464.200,00 - Belanja Penjilidan 3.600.000,00 - Belanja Fotocopy 1.715.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 57.702.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.290.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.713.500,00 - Belanja Cetakan Khusus 11.000.000,00 - Belanja Fotocopy 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.698.500,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta dan HUT RI di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.500.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 5.000.000,00 - Belanja Sewa Level/Panggung 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 970.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 87.350.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 7.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.000.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Sarana Keprotokol Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 93.900.000,00 Operasional Keprotokol Dalam Rangka Penyelenggaraan Resepsi Dan Penerimaan Kunjungan TamuDi Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir 40.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 21.8850.000,00 - Belanja Fotocopy 7.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.975.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Layanan Publik Kota/ Kabupaten Administrasi 128.963.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.683.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.688.500,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 23.850.000,00 - Belanja Penjilidan 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.341.500,00 Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap 9 Unit Kerja dan 3 Sekolah Kota Administrasi Jakarta Selatan 1.100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.412.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 8.000.000,00 - Belanja Sertifikasi 1.076.125.000,00 - Belanja Penjilidan 1.000.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 282.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Penyediaan Pengadaan Meubelair Gedung Sayap Belakang Kiri dan Kanan JL. Prapanca Raya No. 9 24.360.408.100,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.510.408.100,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.050.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.180.200.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Lemari 1.300.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 300.000.000,00 Pengadaan Elektrik (Sound System) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sound System 283.000.000,00 Pengadaan Komputer dan Printer di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 93.700.000,00 Pengadaan Laptop di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 35.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 32.380.000,00 Pengadaan Papan Nama Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Pengadaan Sofa dan Kursi Tamu Ruangan Pimpinan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sofa 93.700.000,00 Pengadaan Penunjuk Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Penyediaan Karpet Mesjid dan Musholla Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Tong Sampah 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Vertikal Blind Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden 479.000.000,00 Pembuatan Partisipasi Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 1.500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan 933.000.000,00 Pelaksanaan dan Pengawasan larangan Merokok di Ruang Kerja di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 282.500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 Penyediaan Konsumsi Tamu dan Para Pejabat Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 300.000.000,00 Operasional Bendahara Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 125.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 50.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 150.000.000,00 Pendataan, Inventaris dan Pengamanan Aset Pemda di Lingkungan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 110.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.650.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.000.000,00 - Belanja Bahan Peraga 20.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 14.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 29.950.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 168.000.000,00 - Uang Saku/Transport 180.000.000,00 Penyediaan Surat Kabar dan Majalah untuk Para Pejabat di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Surat Kabar/Majalah 75.000.000,00 Pelaksanaan Penggandaan Surat-surat Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 75.000.000,00 Operasional Petugas Pengawalan Para Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 48.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kelengkapan dan Kelayakan Fasilitas Gedung Bertingkat dan Pusat Perbelanjaan 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.336.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 21.544.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 42.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 51.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bangunan Menara Telekomunikasi 260.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.840.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 29.816.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 13.144.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 66.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Monitoring dan Pemantauan Pembangunan Utilitas 140.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.771.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.638.000,00


ss

Serba Serbi

12

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012


Surat Kabar RBN Edisi 015  

Berita Investigasi