Issuu on Google+

Pemimpin Umum/Penjab: Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi/Penjab I: Ismet Fauzi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

Surat Kabar BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Bicara Rakyat

Jakarta, Kantor Berita RBN CV. Multi Graha “mangkir” pada pertemuan yang diadakan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Pusat (Jakpus) pada hari Kamis (17/ 11/11). Sedianya pertemuan diadakan pukul 10.30 Wib, namun Direktur CV Multi Graha Djemi Sutedjo atau perwakilannya tidak ada yang hadir. Hadir pada saat itu hanya kuasa hukum penggugat Eli Manurung, SH dan Jonri Simanjuntak, SH dari kantor pengacara “Elisa Manurung & Rekan”. Ketidak hadiran pihak tergugat dianggap arogansi, seharusnya pihak perusahaan membuat pemberitahuan tidak dapat hadir, jika memang tidak dapat hadir. “Punya etiket sedikit dong dan hargailah pemerintah”, hal demikian diucapkan Jhonri, SH kepada RBN ketika diwawancara. Namun demikian menurut Jhonri mengharapkan; pada pertemuan berikutnya sudah menemukan titik terang. “Ibu Chrisnawati (Kasi HI dan Kesja Sudin Nakertrans) mengatakan akan melayangkan surat undangan untuk pertemuan berikutnya,” ucapnya. Jhonri yang bekerja dikantor “Elisa Manurung & REKAN” berkantor di Jl. Martadinata Samudra III, Jakarta Utara ini menegaskan akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan khususnya memperjuangkan hak-hak kliennya. Bersambung ke hal. 11

Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE

Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya supremasi hukum di wi-layah hukum Negara Kesatuan Republik In-donesia serta semakin nyatanya aplikasi dan pelaksanaan UndangUndang Pokok Agraria bahwa bumi, air, udara adalah milik bangsa In-donesia yang tidak da-pat dipisahkan serta di-kelola demi keadilan dan kesejahteraan rak-yat, ketegasan Kapolri Timur Pradopo selaku figur harapan yang di-cintai masyarakat sangat dinantikan, supaya penyelidikan terhadap indikasi penyalahgu-naan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanah-an Nasional Republik Indonesia (BPNRI) ter-kait Tanah Hambalang Bogor dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pilih kasih. Joyo Winoto selaku pejabat penyelenggara

Kapus Lemigas Disinyalir “Cuek Bebek”

Bersambung ke hal. 11

Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan (Foto: ist)

Negara dan pejabat publik yang mengem-ban tugas dan setia ke-pada Negara maupun kepada pilar kedua dari empat pilar bangsa yai-tu lembaga eksekutif selaku atasannya yang memberikan tugas kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD terindikasi kurang menjaga nama baik dan nama besar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, Joyo Winoto diduga kurang menghormati hukum terkait dengan keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor serta terindikasi salahgunakan jabatan selaku Kepala BPN RI. Demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan, Mabes Polri diminta lakukan Bersambung ke hal. 8

Ketua Umum PBNU Prof. DR. KH. Said Agil Siradj dengan Drs. Dolok F. Sirait

Sotar Harahap Terindikasi Perkaya Diri

Terindikasi Pelihara “Pohon Duit” Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku Kepala Pusat (Kapus) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas yang seyogianya berperan selaku penanggung jawab terhadap jajarannya, baik pertanggungjawaban terhadap prestasi bawahannya maupun terhadap anggaran yang digunakan oleh jajarannya, kemampuan kepemimpinan Kapus Lemigas dipertanyakan. Pasalnya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc dan Syamsudin Mukhtar, SE terindikasi pelihara “pohon duit” karena diduga “doyan duit” dari setoran setoran proyek di Lingkungan Lemigas, baik itu setoran dari kontraktor binaan maupun dari hasil perselingkuhan dengan negara karena disinyalir lakukan praktek proyek “fiktif”. Namun demikian, Kapus Lemigas Cipulir disinyalir “cuek bebek” terhadap permainan proyek tersebut dan terkesan merestui hal tersebut karena Kapus Lemigas diduga juga mendapat bagian dari anak buahnya. Adapun permainan kotor yang merugikan negara di Lingkungan Lemigas, sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini tanpa dapat tersentuh hukum dan para pelaku indikasi korupsi masih bebas menikmati hasil korupsinya,

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

Terkait Indikasi Penyalahgunaan Jabatan oleh Joyo Ketegasan Kapolri Sangat Dinantikan

Jhonri Simanjuntak, SH:

CV Multi Graha “Mangkir” Lecehkan Pemerintah DKI Jakarta

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

Mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi Terindikasi Tinggalkan “Borok Warisan” Jakarta, Kantor Berita RBN Sebuah tindakan “penyelamatan” terhadap Syahrul Effendi, mantan Walikota Jakarta Selatan (Jaksel) dengan pelantikannya menjadi Deputi Kependudukan Gubernur DKI Jakarta, merupakan langkah yang baik dan kebijakan yang sangat bijak dari Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI.

Tetapi, di balik pengangkatannya menjadi Deputi terindikasi terjadi kisah di balik kisah yang sangat dipertanyakan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Pemkot Jaksel, agar indikasi korupsi Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota tidak menjadi “borok warisan” kepada walikota penggantinya, supaya walikota penggantinya bisa menjadi walikota yang

arif dan bijaksana sesuai dengan figur walikota yang diharapkan masyarakat Jaksel. Disebabkan mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek, maupun pengangkatan pejabat di ling-

Bersambung ke hal. 5

Dua Proyek Ditjen Perhubungan Laut

Syahrul Effendi

Anggaran Miliaran Rupiah Tanpa Papan Proyek Jakarta, Kantor Beri ta RBN Dua proyek Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) tidak memakai papan proyek dan tidak ada bedeng, padahal nilai anggaran

Akses Baca Tabloid RBN Online: http//issuu.com/tabloid_rbn Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc

proyeknya mencapai 7 miliar rupiah. Setelah dilakukan penelusuran, sejak awal proyek ini sudah bermasalah. Proses lelang rehab berat gedung BKKP ini sangat kental KKN-nya, karena panitia lelang memenangkan perusahaan bermasalah. Panitia lelang mengumumkan pemenang lelang

PT. Dasma Pertiwi Sakti dengan alamat kantor Jl. Taman Bendungan Asahan IV, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun alamat tersebut bukanlah kantor melainkan rumah tinggal. Dan orang yang tinggal dirumah tersebut mengaku tidak mengenal PT. Dasma Pertiwi Sakti.

Akses Baca RAKYAT BICARA ONLINE www.rakyatbicaranews.com

Bersambung ke hal. 11

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang berlokasi di PLTU Ancol, Jakarta Utara.

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS Website www.suratkabarrbn.co.cc


DKI Jakarta 2 EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Korporasi Tambang-Tembakau dan Jual Beli Pasal di DPR Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB I: Ismet Fauzie REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait KOORDINATOR LIPUTAN: Polman Sianturi REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun STAF REDAKSI: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Andrew Richard P., Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Tiopan Sinaga Abdul Aziz Bulex, MA Thomson Gultom, Vasca Putri, Herlina BB, Witman Hutagalung

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd. SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. LAYOUT/DESIGN: Guntur MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN:- BIRO PEMKOT BEKASI: Sutisno BIRO BOGOR: Yunani BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: -.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 092601-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28, Blok M. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: suratkabar @rakyatbicaranews.com online http://issuu.com/ rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1

Halaman Full Colour

: Rp 20.000.000,-

1/2 Halaman Full Colour

: Rp 10.000.000,-

1/4 Halaman Full Colour

: Rp 5.000.000,-

1/8 Halaman Full Colour

: Rp 2.500.000,-

1/16 Halaman Full Colour

: Rp 1.250.000,-

1

Halaman hitam putih

: Rp 16.000.000,-

1/2 Halaman hitam putih

: Rp 8.000.000,-

1/4 Halaman hitam putih

: Rp 4.000.000,-

1/8 Halaman hitam putih

: Rp 2.000.000,-

1/16 Halaman hitam putih

: Rp 1.000.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Jakarta, K antor Berita RBN Korporasi besar di bidang tambang, tembakau dan farmasi dinilai mempunyai kepentingan besar di DPR. Mereka akan berusaha mempengaruhi para anggota dewan agar undang-undang yang dihasilkan tidak merugikan perusahaan raksasa itu. “Naif kalau menyangka korporasi besar membiarkan pembahasan berlangsung tanpa mencoba intervensi. Mereka punya kepentingan,” ujar pengamat politik Cecep Effendy. Hal ini disampaikan dia dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertajuk ‘Pasal, ente jual ane beli’ di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2011). Koordinator Formappi Sebastian Salang juga memaparkan dugaan-dugaan adanya jual beli pasal yang mengarah pada kepentingan korporat. Hal ini ditunjukan adanya penghilangan pasal ayatayat rokok yang ramai terjadi beberapa waktu lalu. “Kabarnya waktu itu hilangnya satu ayat nilainya sangat besar,” ujar Sebastian. Namun menurut Sebastian, sulit untuk membuktikan dugaan jual beli pasal ini. “Tentu saja ini tidak seperti jual beli cabai atau ayam di pasar. Jangan harapkan ada kwitansi,” katanya. Menanggapi hal ini, anggota Badan Legislatif dari FPAN, Achmad Rubaei menjelaskan sah-sah saja jika korporat memperjuangkan kepentingan mereka. Lobi-lobi dengan anggota DPR pun wajar dilakukan selama tidak dilakukan upaya penyuapan. “Yang tidak wajar itu jika sampai terjadi jual beli,” tegasnya.(rdf/gah) Jual Beli Pasal di DPR Seperti Kentut Jual beli pasal di DPR ditenggarai kerap terjadi. Namun sulit untuk mendapatkan bukti-bukti dan menyeret pelakunya pada penegak hukum. “Ini seperti kentut. Ada baunya, tapi sulit dibuktikan siapa yang melakukannya,” ujar koordinator Formappi Sebastian Salang. Hal ini disampaikan dia dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertajuk ‘Pasal, ente jual ane beli’ di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2011). Sebastian memaparkan beberapa analisanya soal dugaan penjualan pasal. Mulai penghilangan pasal rokok di UU bidang kesehatan, hingga UU yang dinilai memihak korporat tambang. “Tapi sulit untuk mendapatkan bukti-bukti. Jangan harap proses penjualan pasal

ini terlihat seperti transaksi di pasar,” terangnya. Mantan anggota DPR asal FPDIP tahun 2004-2009, Yacobus Mayong Padang juga mengaku tidak tahu ada jual beli pasal di DPR. Namun dia pernah heran saat dirinya mengajukan interpelasi soal lumpur Lapindo. Namun semuanya menolak. “Silakan disimpulkan sendiri,” katanya. Sementara itu anggota Badan Legislasi dari FPAN, Achmad Rubaei juga tidak secara tegas menyatakan ada praktik jual beli pasal di DPR. “Saya tidak berani menyatakan ada tapi juga tidak berani menyebut tidak ada. Tentunya ucapan Pak Mahfud sebagai akademisi dan negarawan itu sebagai warning bagi DPR,” jelas politisi PAN yang duduk di DPR sejak tahun 2004 ini. Pengamat politik Cecep Effendy menilai DPR harus transparan dalam menyusun UU. Dia meminta agar KPK mengusut tuntas kasus ini. “KPK dan PPATK harus lebih aktif mengusut kekayaan anggota dewan,” kata Cecep.(rdf/gah) Pramono: Perdagangan Pasal UU Harus Diberantas Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung tak yakin ada perdagangan pasal di DPR. Kalau sampai ada, harus sama-sama diberantas. “Kalau ada praktik seperti itu ya diberantas samasama lah,” tutur Pramono. Hal ini disampaikan Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11/2011). Pram sendiri mengaku tak tahu ada jual beli pasal UU. Meskipun ia pernah mendengar isu tersebut. “Ya saya sebagai pimpinan tentunya sampai saat ini tidak pernah menemukan adanya praktik seperti itu. Walaupun pernah mendengar tapi praktik seperti itu sulit dilakukan,” paparnya. Menurutnya perdagangan pasal sangat rumit. Karena ada 560 anggota DPR dengan kepentingan masingmasing. “Bagaimana seseorang bisa memperjualbelikan pasal. Naskah akademik ini dari perguruan tinggi. Anggota DPR ada 560 orang,” tandasnya.(van/gun) Mahfud bantah cari sensasi isu jual-beli pasal Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah membuat sensasi dengan pemunculan isu jual beli pasal Undang-Undang di DPR. “Isu itu merupakan bagian ilustrasi dari ceramah sa-

ya saat menjadi ‘keynote speaker’ dalam sebuah seminar,” kata Mahfud, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu. Mahfud mengungkapkan bahwa saat bicara tentang politik hukum, dirinya mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan Undang-undang di Indonesia buruk, salah satunya adalah karena sering terjadi tukar menukar isu dan jual beli dalam penentuan isi pasal-pasal Undang-undang. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011 di mana 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Mahfud menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU. “Orang yang berkepentingan itu bisa beli pasal tertentu ke DPR. Jadilah Undang-undang berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat,” kata Mahfud, dalam seminar nasional bertajuk `Reformasi Hukum Nasional Solusi Mengatasi Permasalahan Bangsa,` di Jakarta, Selasa (15/11). Untuk mengatasi itu semua, kata Mahfud, dibutuhkan penegakan hukum yang secara tegas dan memutus jaringan-jaringan kolusi serta etika dan moral yang kuat. “Sekarang nggak perlu berteori, semua teori itu berdasar asumsinya sendiri-sendiri mesti bagus. Karena bagaimana pun kita mengatur politik hukum, kalau moral rusak akan ada saja akalnya,” katanya. (T.J008/R021) Pelanggaran eti ka berdampak luas Mahfud MD mengatakan, pelanggaran etika di bidang hukum dan politik telah berdampak buruk terhadap meluasnya praktik kolusi dalam pembuatan produk legislasi di Indonesia. “Pelanggaran etika di bidang hukum dan politik telah berdampak luas terhadap meluasnya praktik kolusi dalam pembuatan produk legislasi di Indonesia,” kata Ketua MKRI Mahfud MD pada pelican buku karya Pieter C Zulkifli di Jakarta, Selasa malam. Buku Pieter C Zulkifli berjudul “Etika Negara Demokrasi,—membangun politik, hukum dan ekonomi yang bermanfaat—” tersebut dihadiri oleh Ketua MKRI Mahfud MD dan menghadirkan pembicara Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmansyah, Pakar Politik Universitas Paramadina Yudi Latief dan pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin. Menurut Mahfud hingga saat ini Indonesia tidak kekurangan aturan hukum ka-

rena hampir setiap aspek kehidupan bernegara sudah ada aturannya. Akan tetapi hukum tertulis tersebut tambahnya menjadi tidak jalan akibat etika tidak diindahkan. Maraknya pelanggaran etika, tambahnya, sangat terlihat dari produk hukum yang dibuat berdasarkan transaksi politik di samping transaksi uang. Menurut Mahfud sejumlah pasal Undang-undang yang dihasilkan badan legislasi DPR tidak lepas dari kesepakatan politik yang dicapai di luar Gedung DPR. “Hukum tertulis jadi tidak percaya ketika etika kehidupan berbangsa dan negara belum berubah meski sudah ada Ketetapan MPR yang mengaturnya,” ujar Mahfud. Menurut Mahfud, praktik transaksi dalam pembuatan Undang-undang telah membuat banyak produk legislasi itu tidak lulus saat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Buktinya, kata Mahfud dari 406 produk Undang-undang yang diuji di MK sejak 2003 hingga kini, 97 di antaranya dikabulkan. Pada bagian lain Mahfud juga menyoroti perilaku pejabat negara yang tidak malu meski secara etika telah mendapat sorotan masyarakat dalam satu kasus hukum. “Meski belum terbukti di pengadilan, atas nama praduga tak bersalah, kalau secara etika sudah dapat sorotan di masyarakat seharusnya pejabat itu malu dan mundur,” ujarnya. Sementara, Pieter Zulkifli mengimbau agar pejabat tidak berpura-pura membela kepntingan rakyat. Padahal, ujarnya pejabat tersebut membela kepentingan diri dan kelompoknya. “Ini juga merupakan pelanggaran etika bernegara. Hentikanlah kepura-puraan itu,” kata Pieter di sela-sela acara peluncuran buku setebal 430 halaman itu.(T.J004/ M009) Yuk Galang Koin Buat Beli Pasal Di DPR! Meski pun Ketua DPR Marzukie Alie mengatakan tidak ada jual beli pasal di DPR, namun hasi l uji materi l di MK terkai t Undang-Undang yang telah di sahkan menunjukkan i ndikasi bahwa praktek jual bel i pasal tersebut memang terjadi. Tentu saja Ketua MK Mahfud MD harus membeberkan fakta-fakta lebih lanjut untuk mendukung ucapannya bahwa telah terjadi transaksi jual-beli pasal di DPR. Tetapi untuk membuktikan hal itu terjadi sama sulitnya dengan membongkar kasus-kasus korupsi. ***

Isu jual-beli pasal di DPR yang sudah terendus sejak lama, bahkan sejak orde baru berkuasa dengan klien utamanya adalah para pengusaha dan pihak asing yang punya kepentingan dan kekuasaan untuk menyetir pemerintah berkuasa memang bukan isapan jempol belaka. Bila menilik banyaknya Undang-Undang yang kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ini jelas bukan karena disebabkan lemahnya anggota DPR dalam menghasilkan produk Undang-Undang. Kalaupun memang anggota DPR yang ada sebagian besar tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun undang-undang, masih ada stafnya yang direkrut khusus untuk membantu kinerja anggota DPR sesuai dengan kebutuhannya. Kalau bukan karena kepentingan pihak-pihak tertentu untuk menggolkan UU pesanannya, tentu prosentase kegagalan dalam menghadapi uji materil MK terhadap UU yang telah dibuat akan kecil bahkan tidak ada. Oleh karena itu DPR seharusnya membuka kesempatan yang sama terhadap semua pihak untuk mendapatkan hal yang sama. Perlu transparansi atas transaksi jual-beli pasal tersebut. Bukan hanya untuk para pengusaha, penguasa dan pihak asing saja, melainkan juga untuk rakyat yang sebenarnya punya kepentingan yang seharusnya didahulukan. Bukalah kesempatan rakyat untuk bisa membeli pasal-pasal yang diinginkan dan kepastian bahwa penjagaan pelaksanaan pasal tersebut berjalan dengan baik, dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh masing-masing anggota DPR. Bila hal tersebut dibuka, rakyat bisa melakukan penggalangan koin sesuai besaran harga yang diminta oleh anggota ataupun fraksi yang bisa menggolkan pasal yang diminta oleh rakyat. Dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus juta lebih, hanya dengan seribu rupiah saja akan terkumpul 200 milyar lebih. Dengan demikian DPR tak perlu lagi menangkis setiap isu yang dilemparkan terkait jual-beli pasal, karena hal tersebut telah dilakukan dengan transparan. Dengan catatan anggota DPR tidak lagi mendapatkan gaji dan fasilitas yang selama ini didapatkan, melainkan hanya mendapatkan bagian dari hasil jual beli pasal yang dikumpulkan oleh rakyat. Kira-kira pasal apa saja yang akan dibeli rakyat bila DPR mau membuka transaksi jual-beli pasal ?


DKI Jakarta 3 EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Dua Proyek Ditjen Perhubungan Laut dengan Anggaran Miliaran Tanpa Papan Proyek. Jakarta, Kantor Berita RBN Dua proyek Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) tidak memakai papan proyek dan tidak ada bedeng, padahal nilai anggarannya mencapai 7 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran wartawan, sejak awal proyek ini sudah bermasalah. Proses lelang Rehab berat gedung BKKP ini sangat kental KKN-nya, karena panitia lelang memenangkan perusahaan bermasalah. Panitia lelang mengumumkan pemenang lelang PT. Dasma Pertiwi Sakti dengan alamat Kantor Jl. Taman Bendungan Asahan IV, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun alamat tersebut bukanlah kantor melainkan rumah tinggal. Meskipun, orang yang tinggal dirumah tersebut mengaku tidak mengenal PT. Dasma Pertiwi Sakti.

Selain itu, PT. Dasma Pertiwi Sakti memperpanjang ijin domisili pada tanggal 27 Juli 2011, sementara pengumuman pemenang lelang pada tanggal 15 Juli 2011. Dari rangkaian penelusuran kronologi kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa panitia lelang telah keliru memenangkan perusahaan bermasalah. Atau dalam bahasa hukumnya; panitia lelang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketika hal itu hendak dikonfirmasi tidak berhasil. Menurut keterangan satpam panitia lelang dari direktorat jenderal, Jl. Merdeka Barat. Tapi menurut Widi lantai 16 gedung Kemeterian Perhubungan panitia lelang ada di wilayah. “Anggaran itu ada di unit masing-masing UPT (unit pelayanan tehnis), jadi mereka juga yang melakukan lelang,” terang Widi. (Thom/Vas/Lin)

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang berlokasi di PLTU Ancol, Jakarta Utara.

Anggota Dewan Nyabu Layak Dihukum Berat Yamin Akuba Wakil Ketua DPR Bone Bolango Jakarta, Kantor Berita RBN Anggota Dewan nyabu layak dihukum berat. Bagai mana jadi nya kel ak Bangsa dan Negara Indonesia jika Dewan terhormatnya saja sudah keracunan? Ya…jadinya bangsa yang keracunan. Untuk itu masyarakat mengimbau Jaksa Penuntut agar tidak “masuk angin” dalam menjatuhkan tuntutannya. Dicurigai ada apa-apanya sehingga pembacaan surat tuntutan tertunda-tunda. Pembacaan surat tuntutan perkara narkoba atas nama Yamin Akuba ditunda lagi untuk yang ketiga kali. Sedianya jadwal pembacaan surat tuntutan itu adalah hari Kamis (17/11) pekan lalu. Namun karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iwan belum siap dengan tuntutannya, maka sidang diundur. Wakil Ketua DPR pentolan Partai Beringin ini ditangkap kepolisian Jakarta Barat (8/6/11) disebuah Hotel di wilayah Taman Sari, Jakbar.

Selidiki Hambalang, KPK Tetap Kembangkan Wisma Atlet Meski kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi pada proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hambalang, Bogor, namun lembaga antikorupsi ini tetap mengembangkan kasus suap proyek wisma atlet. Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa KPK tetap akan mengembangkan kasus suap pada proyek wisma atlet. “Ya kita kembangkan kasus wisma atlet, bukan berarti Hambalang masuk penyelidikan, kasus wisma atlet sampai di situ,” kata Johan. Menurut dia, pengembangan kasus suap pada proyek wisma atlet yang kini digunakan untuk pelaksanaan SEA Games di Palembang tersebut menunggu hasil dari persidangan tersangka dan terdakwa yang belum vonis dalam kasus tersebut. “Sidangnya (Nazaruddin) saja belum mulai kan,” ujar Johan. Tidak hanya kasus Hambalang, KPK juga menyelidiki kasus dugaan korupsi lainnya yang juga ada kaitannya dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional untuk pengadaan alat bantu laboratorium di lima universitas negeri. Johan mengatakan KPK memanggil pegawai Nazaruddin bernama Gerhana Sia-

nipar dan juga seorang dosen dari Universitas Sriwijaya untuk dimintai keterangan. Lima universitas negeri yang mengikuti proyek pengadaan peralatan laboratorium tersebut antara lain Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Malang. Proyek pengadaan peralatan laboratorium itu sendiri berasal dari APBN tahun 2010 lalu.(T.V002/Z002) Kasus Hambalang mulai masuk tahap penyelidikan Setelah sekian lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimpun informasi kini lembaga antikorupsi ini telah meningkatkan status kasus Proyek Hambalang ke tahap penyelidikan. Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Kamis, mengatakan kasus Proyek Hambalang sudah masuk penyelidikan, dan kini mulai memanggil saksi-saksi. Mantan pegawai tersang-ka kasus dugaan suap proyek wisma atlet Jakabaring, Pa-lembang, Muhammad Naza-ruddin, yakni Mindo Rosalina Manulang kali ini dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasus Hambalang tersebut. Ia belum dapat menyebutkan siapa saja yang akan dipanggil menjadi saksi setelah mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosa-lina Manulang yang dimintai keterangan.

Yamin Akuba yang adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah ini dihadapkan ke meja hijau yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Musa Arief dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) dengan dakwaan melanggar undang-undang narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1), Jo. Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya 15 tahun, karena memiliki narkotika jenis shabu seberat 0,2 gram. Oleh karena itu terdakwa semakin dag dig dug? Penundaan pembacaan surat tuntutan sampai tiga kali persidangan dianggap suatu kelalaian JPU. JPUnya dianggap tidak professional mengingat Rentut (Rencana Tuntutan) hanya di kejaksaan negeri saja, semestinya pembacaan tuntutan itu dapat segera dibacakan. Lain halnya jika RENTUT sampai kejaksaan tinggi atau kejaksaan agung yang membutuhkan administrasi yang agak panjang. Jika Iwan membutuhkan waktu berminggu-minggu me-

nanti surat tuntutan, maka lain halnya dengan Ohrpy seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dia mampu langsung membacakan surat tuntutan setelah pemeriksaan terdakwa dalam satu persidangan. Artinya, setelah pemeriksaan terdakwa, JPU membacakan surat tuntutan karena terdakwa tidak mengajukan pledoi. Biasanya majelis hakim bertanya kepada JPU. “Saudara penuntut, kapan pembacaan surat tuntutan?” dan biasanya akan dijawab; “seminggu mejelis”. Kalau jaksa Orhpy ini mampu langsung hendak membacakan surat tuntutannya begitu majelis bertanya; “saudara jaksa penuntut, kapan pembacaan surat tuntutan?” yang dijawab; “sekarang saja majelis”. Saat itu majelis terhenyak sejenak mendengar jawaban JPU. Kemudian berkata; “ah… Ditunda seminggu, banyak wartawan” ucap majelis sambil mengayunkan palunya dan mengetokkannya tiga kali untuk menyatakan sidang ditutup. (Tom/Vas)

REHAB Gedung Sekolah SMP-N 280 Menteng Jakpus Tak Sesuai Bestek Diduga Plapon triplek bekas.

Kasus Hambalang ini pertama mencuat saat tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menjadi buron KPK “berkicau” melalui Skype. Proyek Hambalang merupakan proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,52 triliun. Kasus Hambalang juga sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Dua kontraktor yakni PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Adhi Karya menjadi pihak yang menger-jakan proyek yang berada di Bogor, Jawa Barat tersebut.(T.V002/ Z003) Jaksa Agung evaluasi vonis bebas kasus korupsi Jaksa Agung Republik Indonesia Basrief Arief menyatakan akan mengevaluasi putusan-putusan bebas bagi terdakwa korupsi, berikut institusi kejaksaan yang menanganinya, meski ia tetap

menghormati putusan pengadilan. “Pertama saya ingin menyatakan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan dihargai,” kata Basrief Arief ketika ditanya soal banyaknya putusan bebas bagi koruptor saat berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar, Kamis. Tetapi, yang menjadi persoalan sekarang berkembang adalah banyaknya para koruptor yang diputus bebas. Ada dua hal kasus yang dimaksud itu adalah satu paket namun terdakwanya banyak, jadi kasus itu terlihat banyak terdakwa. Kemudian ada lagi satu kasus yang melibatkan satu atau pun dua terdakwa. Soal putusan bebas itu sendiri, pihaknya hanya melihat dari sisi kejaksaan saja. Untuk itu pihaknya meminta untuk melakukan evaluasi persidangan, awal penyelidikan ataupun putusan itu sendiri.

“Nah disini saya sudah minta kejaksaan dievaluasi, apakah ada kekeliruan yang dibuat,” katanya. Evaluasi itu dilakukan untuk pembenahan, kata dia, akan dilakukan pada kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia, paling utama kejaksaan yang menangani kasus korupsi hingga diputus bebas. Soal berapa kasus yang divonis bebas, Basrief belum bisa menjawab secara detail karena pihaknya masih melakukan proses evaluasi itu. “Mudah-mudahan evaluasi itu ada hasil, sehingga apa yang dilakukan Kejaksaan memang benar adanya,” ujarnya. Seperti diketahui kunjungan Jaksa Agung RI, Basrief Arief ke Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar hanya sebatas silaturahim saja bertepatan dengan KTT ASEAN di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. (I006/R010)

Jakarta, Kantor Berita RBN Rehabilitasi (REHAB) gedung SMP-N 280, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus) diduga tak sesuai bestek. Pembongkaran lantai tehel dan pemasangan tidak dilakukan. Padahal sesuai dengan gambar dalam RAB bahwa pembongkaran tehel dan pemasangan tehel baru ada. Selain itu, pemasangan plapon pun diduga tidak sesuai speck, karena triplek yang dipergunakan mengglembung setelah dilakukan pengecatan, diduga plapon yang dipergunakan adalah triplek bahan bekas. Menurut beberapa guru dan orang tua murid yang tidak bersedia disebut namanya merasa resah akibat lambannya pekerjaan. Selain itu, pembangunan halaman (pemasangan konblok) juga meresahkan, pasalnya halaman saat ini menjadi lebih tinggi dari lantai ruang kelas, oleh karena itu jika hujan turun maka air hujan akan menggenangi ruang kelas, ungkapnya. Menurut Untung Wijoyono, staf Kasi Saspras bahwa plapon menggunakan asbes GRC, triplek ukuran 3 cm. Namun yang terpasang adalah triplek 1 cm. Ketika hal itu hendak dikonfirmasi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar (Kasudin Dikdas) Jakpus tidak berhasil, menurut stafnya Kasudin sedang keluar. Sementara Pelaksana Kasi Saspras Buyung juga tidak berada ditempat. (Tom/Lin/vas)


Nasional

4

EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Terkati Pemalsuan Sertifikat MANTAN DIRUT KBN DITUNTUT 10 BULAN PENJARA Jakarta,RBN Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Sertifikat tanah seluas tiga setengah hektar(3,5ha),mantan pejabat Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terdakwa Agus Supriyanto,pada Media November lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara,oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut hukuman penjara selama 10 bulan. Selain terdakwa Agus Supriyanto,mantan bawahannya,terdakwa Daud Adhi Suharto,dan Lutfi Djoko Syumenu masing-masing dituntut hukuman penjara selama satu tahun,karena terbukti turut melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat sesuai perintah

mantan atasannya membuat laporan palsu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya yang dibacakan di ruang persidangan Kartika PN-Jakarta Utara,kepada Majelis Hakim pimpinan Sucipto SH,meminta agar terdakwa I,agus Supriyanto dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan dan terdakwa II,Daud Adhi Suharto,terdakwa III,Lutfi Djoko syumenu,masingmasing satu tahun penjara,karena terdakwa I,terdakwa II dan terdakwa III terbukti secara bersamasama,melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP. Pada persidangan sebelumnya, dihadapan Majelis Hakim pimpinan Sucipto SH,oleh JPU,Taufan Zakaria SH,MH,selaku

pejabat Kasi Datun,yang juga pernah,Plh,Kasi Intel dan MA,Kasi Pidum Kejaksaan Negeri(Kejari) Jakarta Utara,dalam dakwaannya mengatakan terdakwa bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum P i d a n a ( K UH P ) , p a s a l 266;ayat (1) bbarang siapa menyuruh menemp[atkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,dengan maksud akan menggunakan menyuruh menggunakan seolaholah,keterangan cocok dengan hal sebenarnya maka kalau dalam mempergunakannya mendatangkan kerugian dihukum penjara selama-

lamanya tujuh tahun,ayat(2) dengan hukuman serupa,barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu,dan pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Keterangan yang terungkap di persidangan,terdakwa Agus Supriyanto selaku pejabat Dirut Perusahaan PT KBN pada tahun 1990an,menyuruh orang yang berada dalam kekuasaannya,diantaranya,terdakwa Daud Adhi Suharto,dan terdakwa Lutfi Djoko Syumenu membuat laporan polisi dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan diri sendiri atau pihak lain. Karena diperintah atasan,terdakwa Daud Adhi Suharto dan terdakwa Lutfi Djoko Syumenu,melaporkan kepada kepolisian,seolah-olah

telah terjadi kehilangan sertifikat tanah,No:830 atas nama Hadiono,dan sertifikat No:381,atas nama Sudirjo dengan luas keseluruhan sekitar tiga setengah hektar. Bermodalkan surat laporan kehilangan tersebut,terdakwa Agus Supriyanto menyuruh bawahannya untuk mengurus dan mengajukan permohonan pembuatan sertifikat pengganti ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN),mendapat surat permohonan tersebut yang diduga ada k er jas a ma ,m e ne r bit ka n sertifikat No:617,atas nama Hadiono,dan No:618,atas nama Sudirjo,tanpa adanya penelitian dari [pihak kantor BPN pada buku pertanahan siapa pemilik yang sah. Karena pihak PT.KBN,belum pernah

membebaskan tanah seluas tiga setengah hektar tersebut,bahkan pemilik pun belum pernah memperjual belikan.Mengetahui telah diterbitkan sertifikat atas tanahnya,pemilik tanah yang dirugikan melaporkan kepada pihak yang berwenang agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Di luar persidangan pihak yang dirugikan,korban/ pelapor kepada wartawan mengatakan,bahwa dalam perkara tersebut diduga ada permainan, diantaranya kenapa para terdakwa tidak d it a h a n , r in ga nn y a tuntutan,dan kenapa pihak BPN tidak ada yang terlibat,sehingga pihak pelapor berharap agar pihak pengadilan bertindak seadiladilnya,sebab menurut pelapor pihak penuntut diduga ada permainan dengan

terdakwa,karena terdakwa Agus Supriyanto adalah orang kaya,orang berduit,karena itu tidak tertutup kemungkinan ada permainan.Menurut penilaian pelapor,tuntutan sangat ringan,dan tidak melakukan penahanan sehingga tuntutan tidak berarti,kata pelapor. Sesuai komentar pelapor,JPU,Taufan Zakaria SH,MH,sulit dikonfirmasi karena kesibukannya pada pelaksanaan tugasnya,dan Taufan Zakaria SH,MH,diduga orang yang sangat berpengaruh di Kejari Jakarta Utara.Hal itu terlihat pada penugasannya,dalam jabatan tertentu yang sedang kosong.Sehingga tidak jarang Taufan Zakaria,SH,MH memangku dua ja bata n,ka tany a. (W.Hutagalung)

PWI Kordinatoriat PN - Kejari Jakarta Utara Akan Melaksanakan Pemilihan Pengurus 2011-2013 Jakarta, RBN Dengan berakhirnya kepengurusan periode 20092011 pada November 2011, para insan pers yang tergabung dalam wadah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Koordinatorat Unit Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut) akan melaksanakan acara pemilihan pengurus Periode 2011-2013, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011, bertempat di PN tersebut. Sekitar enam orang dari jumlah lebih kurang 30 orang

wartawan dari berbagai media dengan pelaksanaan tugas peliputan di PN dan Kejari Jakut yang tergabung dalam wadah tersebut, di antaranya, WIP, RAM, S, ABR, BE, S, DW. A, dan RAN.S, akan maju sebagai kandidat koordinator, keenam orang kandidat akan bersaing untuk memperebutkan sebagai koordinator wartawan. Dari jumlah 30 orang wartawan yang tergabung dalam wadah PWI tersebut, karena tidak seluruhnya masuk anggota PWI, sebagian besar adalah anggota organisasi ke-

wartawanan lainnya, sehingga sesuai hasil kesepakatan dalam rapat musyawarah, kriteria kepengurusan organisasi terdiri dari Ketua (Koordinator), Sekretaris, dan Bendahara. Dalam rapat anggota disepakati seluruh anggota berhak memilih dan dipilih, dengan ketentuan, yang mencalonkan diri sebagai kandidat untuk dipilih sebagai koordinator diharuskan adalah anggota yang terdaftar dalam organisasi PWI Jaya maupun PWI Pusat, dan ketentuan yang mencalonkan untuk

Miliki 5000 Ineks, Ganja dan SS Royadi Bandar Narkoba Diancam Hukuman Mati Jakarta, Kantor Berita RBN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Orhpy Pasaribu dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menempatkan terdakwa Royadi di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN-Jakbar), Selasa (15/11). Dihadapan Ketua Majelis Hakim Rifandaru Eriambodo SH, dengan hakim anggota Brahmani dan Tatiek dalam hal ini Royadi dipersalahkan telah melanggar undang-undang narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada saat itu juga agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi dari kepolisian. Tiga orang saksi yang didengarkan keterangannya mengatakan; terdakwa ditangkap setelah menerima paket kiriman dari Medan, Sumatera Utara (Sumut) lewat jasa pengiriman di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat yang

ternyata alamat tersebut fiktif. Ternyata alamat itu sudah sering digunakan untuk pengiriman barang haram dengan orang yang menerimanya berganti-ganti. Nama Pengirim yang tertera pada paket tersebut adalah Effendi dari Medan, Rabu bulan April 2011 yang ditujukan kepada seseorang yang bernama Suhendra. Tetapi setelah penerima paket tersebut ditangkap dan digeledah baru ketahuan yang menerima paket tersebut adalah Royadi sesuai dengan nama yang tertera di-KTP, yaitu Royadi.

Menurut saksi Haryono dan Arif juga mengatakan; paket yang berisi bungkusan itu ada tulisan ikan teri dan indomi. Tapi setelah isi paket itu dibongkar, terdapat; 5 bungkusan plastic yang masingmasing berisikan 4096 dan 2900 butir ectasy, 11,8 gram ganja kering, shabu-shabu masing-masing 0,8 gram, 200 gram, 200 gram dan 96 gram. Untuk itu terdakwa Bandar narkoba ini sudah pantas dijatuhi hukuman mati dan itu sudah setimpal dengan perbuatannya, ujar Semy pengunjung sidang. (Tom/Vas).

dipilih sebagai sekretaris, dan bendahara dapat diterima walau terdaftar sebagai anggota organisasi kewartawanan lainnya. Menurut para kandidat yang akan maju sebagai koordinator, mencalonkan diri sebagai koordinator dalam kepengurusan Periode 20112013, tidak punya niat hanya karena kepentingan pribadi, tapi akan menjalankan kepengurusan yang mengedepankan kepentingan anggota, serta melaksanakan kepengurusan secara transparan yang bertujuan menambah kese-

jahteraan para anggota dan siapa-pun yang maju sebagai calon koordinator tidak ada masalah asal sesuai ketentuan, dan harus siap kalah dan siap untuk menaang, karena bersedia untuk menjadi pengurus dalam sebuah organisasi, harus siap menjadi pelayan para anggota. Bahkan bila terpi-

lih sebagai pengurus, harus mampu bertindak arif dan bijaksana serta punya kesabaran dalam menyikapi keluhan-keluhan maupun kritikan anggota, kata salah seorang kandidat. Dalam pelaksanaan acara pemilihan pengurus PWI Koordinatoriat Unit PN dan Kejari Jakut, Periode 20112013, memerlukan sarana dan prasarana, sesuai kepentingan pelaksanaan, sehingga diperlukan kepengurusan pelaksanaaan dari hasil rapat anggota dalam kesepakatan dan menetapkan panitia

pelaksana, di antaranya, Benny P. SIlalahi, sebagai Ketua Panitia Pelaksana acara Pemilihan Pengurus PWI Koordinatorat PN dan Kejari Jakut, Hegron Situmorang sebagai sekretaris, dan W. Hutagalung sebagai Bendahara Panitia Pelaksana. Dan, pada acara pelaksanaan pengurus tersebut akan dihadiri para pengurus PWI Jaya, maupun Ketua PWI Jaya yang sekaligus melakukan pelantikan terhadap pengurus terpilih. (W. Hutagalung)

Forum Buruh DKI Akan Gelar Mogok Kerja Massal Forum buruh menolak penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp1.497.838 yang disepakati Dewan Pengupahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Forum Buruh DKI pun mengancam akan menggelar aksi mogok massal yang akan berlangsung mulai hari Senin (21/11) hingga Jumat (25/11). “Buruh akan menggelar aksi mogok massal di kawasan berikat Cakung, Cilincing, Pulo Gadung, Pelabuhan. Tujuan demo agar buruh dipertemukan dengan gubernur,” kata Juru Bicara Forum Buruh DKI, Muhammad Rusdi kepada wartawan di Balaikota, Jumat. Rusdi mengatakan, Forum Buruh DKI menilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sejak diputuskan tidak

memiliki dasar alasan yang jelas. “Penetapan KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan tidak jelas dan tidak melalui voting,” ujarnya. Penolakan, lanjut Rusdi, penetapan UMP DKI 2012 disebabkan jumlah UMP yang ditetapkan bukanlah angka yang ideal untuk memenuhi kehidupan para buruh. “UMP yang ditetapkan di wilayah Bekasi mencapai 110 persen dari KHL. Kok, Pemprov DKI yang notabene ibukota dimana taraf hidup lebih tinggi, kok tidak bisa,” tuturnya. Dewan Pengupahan DKI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi DKI tahun 2012 menjadi sebesar Rp 1.497.838. Artinya, ada kenaikan 16,11 persen dari UMP DKI

2011 yang sebesar Rp 1.290.000. Penetapan UMP 2012 akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, hari ini, Jumat 18 November 2011 untuk disahkan. Kepala Disnakertrans, Deded Sukendar, mengatakan kenaikan UMP 2012 sebesar 16,11 persen sudah mengakomodir kemampuan perusahaan membayar pekerjanya dan sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan. Menurut dia, Dewan Pengupahan telah melakukan survei besaran KHL di DKI Jakarta sebanyak sembilan kali di beberapa lokasi. “Kami bersama Dewan Pengupahan berupaya mencari jalan tengah yang tidak merugikan perusahaan

Penetapan UMP DKI alami “dead lock” Penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, Kamis malam mengalami “dead lock” atau kebuntuan karena pihak buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia sama-sama menolak usulan voting UMP dari pemerintah sebesar angka Rp1.497.000 per bulan. Juru Bicara Forum Buruh DKI Jakarta, Muhamad Rusdi, di Jakarta, Jumat dinihari mengungkapkan bahwa, sikap Dewan Pengupahan dari unsur buruh yang didukung penuh Forum Buruh DKI Jakarta, tetap bertahan di angka Rp1.529.150. Sementara dari Apindo yang sebelumnya mengajukan Rp1.290.000 ( naik 8.000 dari UMP tahun lalu) kemudian menaikan angka Rp1.363.033.(Ant.)


Nasional 5

EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Sambungan dari hal. 1

Mantan Walikota Jaksel ..........

kungan Pemkot Jaksel, harta kekayaan Syahrul Effendi bersama Sotar Harahap perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan negara yang mengakibatkan kerugian negara. Pasalnya, selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek-praktek kotor untuk merugikan negara. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” bila dibandingkan dengan lima walikota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jaksel terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi. Untuk terciptanya pembasmian korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia khususnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), diminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk “Tangkap” indikasi korupsi yang terjadi ketika Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, agar jangan meninggalkan borok warisan kepada walikota penggantinya, dengan melakukan penelitian, penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi korupsi Syahrul Effendi saat menjabat walikota. Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), serta membasmi pejabat pejabat terindikasi perkaya diri, KPK dan Kejagung RI diminta lakukan penelitian dan penyelidikan bersinergis terhadap indikasi “korupsi berjamaah” yang sudah lama berlangsung sekitar empat tahunan, setelah Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, tanpa dapat tersentuh hukum, disebabkan Walikota Jaksel diduga cara bermainnya sangat unik dan sistemik. Syahrul Effendi saat menjabat Walikota Jaksel diduga doyan setoran untuk perkaya diri dengan melakukan konspirasi dengan “staf khususnya”, sehingga pengelolaan anggaran kurang profesional. Disinyalir hal tersebut dilakukan bersama dengan Mantan

Kabag Umum Sotar Harahap yang saat ini menjabat Asisten Perekonomian dan Administrasi. Sotar Harahap diduga juga ikut untuk perkaya diri dari setoran setoran. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif untuk antisipasi dan membasmi korupsi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri bersama dengan kroninya. Mereka seperti pelesetkan amanah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri serta terindikasi “Selingkuh Terhadap Negara” terkait dengan indikasi setoran-setoran, baik dari setoran-setoran proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih maupun transparan. Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning service terindikasi sudah diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/ 2003 serta Perpres perubahannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; poin b.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel dan Jajarannya, Sekretaris Kota Jaksel, Syamsudin Noor menjawab surat konfirmasi dengan membantah, bahwa Syahrul Effendi tidak ada melakukan korupsi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel. Seko Jaksel Syamsuddin Noor Bantah Keras Indikasi K orupsi Syahrul Effendi Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011 baru-baru ini, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Seko Jaksel Syamsuddin Noor “berani” membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Walikota Jaksel Syahrul Effendi, seolah-olah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau melihat dan atau menyaksikan sehingga dari surat bantahan tersebut, seolah-olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil penyidik bahwa indikasi korupsi tersebut tidak benar, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi selaku Walikota dengan tembusan surat Seko Syamsuddin Noor. Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersurat dengan jelas, Menanggapi surat Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 Sepetember 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat saya sampaikan halhal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp 143.799.000.000 ,- dan total rekening Rp 135.983.149.600,- dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaskan bahwa Anggaran

Kegiatan maupun total Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secara bertahap dan berjenjang bahwa proses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pelaksanaan di lapangan diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pencairan dilakukan sesuai dengan aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23 tahun 2008 sistem kontraknya menggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak kegiatan tersebut masih tanggungjawab pihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil Dinas tahun anggaran 2008, 2009, 2010 diduga terjadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan kecil telah diatur oleh Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 bahwa Service Kendaraan bermotor dinas operasional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 10 kali dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari perkalian jenis service, jumlah bulan dengan patokan harga service yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun perbaikan

Kendaraan Dinas Operasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendy,SH,MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan konspirasi bersama Sotar Harahap dari setoran-setoran hal ini tidak benar sama sekali bahwa semua kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur, kegiatan yang dipihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Berkembangnya opini bahwa rehab Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Di lain sisi, surat jawaban tersebut muncul karena adanya surat konfirmasi dari Redaksi Rakyat Bicara News untuk mempertanyakan dengan tujuan terciptanya pemberitaan yang berimbang, yaitu dengan beberapa pertanyaan: “Menindaklanjuti 2 (dua) surat konfirmasi kami terdahulu kepada Bapak Syahrul Effendi, SH, MM selaku Walikota Jakarta Selatan dan Pejabat Publik dimana sampai saat ini kami masih

menunggu surat jawaban dari surat konfirmasi tersebut. Menurut Bapak selaku Walikota Jaksel dan Pejabat Publik, bila ada surat konfirmasi dari media apakah hal tersebut seharusnya dijawab atau tidak?” Sesuai dengan UndangUndang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 bahwa tujuan Undang-Undang tersebut adalah: Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik; Meningkatkan peran aktif masyakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas di Indonesia. Untuk terciptanya pemberitahuan yang akurat dan berimbang sesuai dengan Undang Undang Pers No 40/ 1999 dan menghormati Undang Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Bapak selaku Walikota dan Pejabat Publik, apakah surat konfirmasi dari media perlu dijawab atau tidak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terkait dengan anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah T.A 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp. 143.799.000.000,- dan total rekening Rp. 135.983.149.600,- dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp. 7.815.850.400,-. Total Rekening Rp. 135.983.149. 600,- terindikasi sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Bagaimana sebenarnya yang terjadi ? Kami minta untuk konfirmasi.

Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi, SH, MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan “konspirasi” bersama Sotar Harahap dari “setoransetoran” tersebut. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Sesuai dengan opini yang berkembang bahwa perawatan mobil dinas Tahun Ang-garan 2008, 2009 dan 2010 silam diduga terjadi mark up dan fiktif karena mobil dinas tersebut masih kondisi baik, tetapi sudah dibuat kondisi rusak sedemikian rupa dan anggaran perawatan dikeluar-kan untuk perkaya diri. Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi mark up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lip dan ac Kantor Walikota Jakarta Selatan Tahun Ang-garan 2008, 2009, 2010 lalu. Apakah benar demikian? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi korupsi dan kolusi pada anggaran perawatan Genset pada tahun 2008, 2009 dan 2010 lalu. Hal tersebut diduga juga terjadi korupsi dan konspirasi. Diharapkan untuk dapat konfirmasi dan atau klarifikasi. Berkembangnya opini bahwa proyek rehab rumah dinas Walikota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, dimana kontraktor pelaksana adalah saudara dari walikota sendiri dan dokumen penawaran ditemukan indikasi “pemalsuan dokumen”. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Ketika surat jawaban tersebut dikonfirmasi kembali, apakah Seko Jaksel Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas indikasi korupsi Syahrul Effendi, karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor belum menjabat Seko Jaksel, Syamsuddin Noor tak bersedia memberikan komentar.(PS/STR/Minggus)

Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi dan Sotar Harahap Untuk Perkaya Diri 4. Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

630.000.000,32.440.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,582.060.000,1.000.000,-

5. Celaning Service Lantai 10 s/d 13 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

650.000.000,33.150.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,601.350.000,1.000.000,-

6. Celaning Service Lantai 14 s/d 17 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

650.000.000,33.150.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,601.350.000,1.000.000,-


Bidik Korupsi 6 EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Sambungan dari hal. 5 7. Celaning Service Blok I WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

275.000.000,15.700.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,248.300.000,1.000.000,-

19. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap B WJS Rp. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp.

7. Celaning Serv ice Blok II WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,-

BERSAMBUNG EDISI BERIKUTNYA……………………………….

8. Celaning Serv ice Blok III WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,-

9. Celaning Service Blok IV WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,-

10. Celaning Service Blok V WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

330.000.000,18.150.000,3.500.000,500.000,2.000.000,4.000.000,300.850.000,1.000.000,-

11. Celaning Service Plaza dan Taman WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000,6.150.000,2.600.000,500.000,1.500.000,88.250.000,1.000.000,-

12. Celaning Service Halaman Kantor WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000,6.150.000,2.600.000,500.000,1.500.000,88.250.000,1.000.000,-

13. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap A WJS Rp. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp.

450.000.000,23.580.000,7.600.000,500.000,2.000.000,4.000.000,411.320.000,1.000.000,-

14. Celaning Service Rumah Dinas WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000,6.150.000,2.600.000,300.000,500.000,89.950.000,500.000,-

15. Celaning Service Lapangan Tenis WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

50.000.000,3.000.000,2.600.000,400.000,500.000,43.000.000,500.000,-

16. Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Waduk WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000,6.150.000,2.600.000,300.000,500.000,89.950.000,500.000,-

17. Potnisasi Dilingkungan WJS Rp. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp.

300.000.000,16.775.000,5.600.000,500.000,1.500.000,4.000.000,270.625.000,1.000.000,-

18. Pengharum Ruangan Dilingkungan WJS Rp. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp.

300.000.000,16.775.000,5.600.000,500.000,1.500.000,4.000.000,270.625.000,1.000.000,-

450.000.000,23.580.000,7.600.000,500.000,2.000.000,4.000.000,411.320.000,1.000.000,-

Kapolri Harus Selidiki Praktik Komersialisasi Jasa Pengamanan Jakarta, Kantor Berita RBN Tim Advokasi Kasus Maligi mendesak Kapolri agar menyelidiki dugaan praktik penggunaan aparat kepolisian untuk komersialisasi terkait jasa pengamanan di perkebunan kelapa sawit swasta di Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Salah seorang Tim Advokasi Kasus Maligi, Vino Oktavia dari LBH Padang, di Padang, Jumat mengungkapkan komersialisasi tersebut berdalih menjalankan tanggung jawab pengamanan. “Aparat kepolisian tidak berhak untuk mengamankan perusahaan kelapa sawit apalagi dari pihak swasta. Polisi hanya berhak untuk mengamankan jika aset tersebut adalah milik negara, katanya. Yang disayangkan, lanjut Vino, polisi justru melakukan pengamanan di luar prosedural yang bertentangan dengan hukum dan HAM. Dalam pengamanan itu, polisi tidak bertindak netral saat melakukan pengamanan perkebunan PT. Permata Hijau Pasaman II (PT. PHP II). Aparat justru melakukan dugaan tindak kekerasan yang

menyebabkan 20 warga di Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengalami luka-luka akibat pukulan, tendangan dan hantaman dengan tangan maupun benda keras. Di samping itu masyarakat juga mengalami trauma karena todongan senjata dan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian. Bahkan seorang ibu dari 20 orang tersebut mengalami keguguran. “Terkait kasus ini, Kapolda Sumbar dan Komnas HAM harus mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dalam kasus tersebut,” kata Vino. Menurut Vino, berdasarkan penelusuran Tim Advokasi kasus Maligi yang terdiri dari LBH Padang, Walhi Sumbar, Perkumpulan Qbar, PBHI Sumbar, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar yang dilakukan Jumat (11/ 11) hingga Selasa (15/11), kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat Maligi diduga berawal dari tindakan represif aparat kepolisian yang secara paksa membuka portal jalan perusahaan menuju pabrik (titik nol) pada 8 November 2011 yang saat itu dijaga masyarakat Maligi.

Penjagaan portal oleh masyarakat ini karena adanya kesepakatan antara masyarakat Maligi dengan PT. Permata Hijau Pasaman II (PT. PHP II) pada 27 Oktober 2011. Surat kesepakatan tersebut ditandatangani 11 tokoh masyarakat Maligi antara lain, Akmal, Zainul Syafri, Yep Alpidas, Antoni Aries serta Edwin Fadli selaku pimpinan PT PHP II. Isi kesepatakan tersebut yakni memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan pihak managemen yang berwenang guna penyelesaian masalah konflik perkebunan sawit Phase IV dan PT. PHP II, dengan batas waktu paling lambat tanggal 29 Oktober 2011. Selain itu juga disepakati bahwa Pihak perusahaan tidak dibenarkan beraktifitas di lahan phase IV serta tidak akan menggunakan aparat keamanan dalam penyelesaian masalah phase IV dan PT. PHP II. “Namun kenyataannya pihak perusahaan ingkar janji dan tetap menggunakan aparat kepolisian dalam pengamanan. Dari hal ini pihak

perusahaan jelas melanggar kesepakatan,” kata Vino. Pascakejadian di titik nol yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, terjadi pembakaran kantor PT. PHP II dan masyarakat Maligi dituduh sebagai pelaku pembakaran kantor tersebut. “Kejadian ini diduga dilakukan oleh pihak lain yang memanfaatkan kondisi tersebut, dan tidak ada bukti mengapa masyarakat yang dituduh,” tambah Vino. Berdasarkan fakta temuan di lapangan, masyarakat Maligi yang menjadi korban kekerasan di titik Nol beserta masyarakat yang datang beberapa saat setelah kejadian tindak kekerasan tersebut, sudah meninggalkan lokasi kejadian sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, sekitar pukul 23.00 WIB aparat kepolisian mulai melakukan sweeping dan penggeledahan ke rumahrumah masyarakat Maligi untuk mencari pelaku yang diduga melakukan pembakaran terhadap perkantoran PT. PHP II. Polisi juga melakukan penggeledahan ke rumahrumah.(ANT)

Proyek Sudin PU Jalan Jakut Diduga Tak sesuai Betek Jakarta. Kantor Berita RBN Proyek peningkatan jalan, Jl. Samudra Raya Karapan sapi, Polker, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), diduga tidak sesuai bestek. APBD tahun anggaran 2011, ini dikerjakan PT. Sabelindo Putra Sipallat. Perlu ditinjau langsung kelapangan oleh Inspetur Pembatu ADM Kota Jakut, untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara. Sesuai dengan hasil investigasi SNP di lapangan ke-

tebalan cor jalan hanya berkisar 15-20 cm, sebagaimana terlihat dalam gambar. Perusahaan ini sebelumnya dianggap bermasalah. Karena Panitia lelang Pengadaan Barang Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Jalan–Jakut telah memenangkan peserta lelang yang dokumen Surat Penawaran Harganya (SPH) sudah dinyatakan kadaluarsa, karena sudah lebih dari 90 hari. Pelaksanaan lelang 22 mata anggaran APBD Tahun

Anggaran 2011 yang dilelang bersamaan dengan proyek Jl. Samudra Raya Karapan Sapi tersebut dianggap cacat hukum, karena saat pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) panitia tidak mencacat kekurangan-kekurangan dokumen SPH dalam papan pencatatan sebagaimana mestinya pada pelaksanaan lelang terbuka. Anehnya, panitia lelang mengumkan PT. Sabalindo Putra Sipallat sebagai pemenang lelang tgl. 12 Agustus

Proyek peningkatan Jl. Samudra Raya, Karapan sapi, Polker.

2011, walaupun SPH-nya sudah dianggap kadaluarsa. Jika dihitung sejak pemasukan SPH tanggal 11 Mei 2011 sampai pada tanggal 12 Agustus 2011, waktu masa berlakuknya SPH sudah lebih tiga hari dari 90 hari tenggang waktu masa berlakunya SPH. Dengan demikian seharusnya jaminan penawaran sudah gugur. Namun demikian, Ketua Panitia Lelang Abu Bakar memenangkannya juga. (Thomson)


Estetika 7 EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011


Estetika 8 EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Sambungan dari hal. 1

Ketegasan Kapolri Sangat Dinantikan ..........

penyelidikan terhadap indikasi tersebut dan Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara “layak” turun tangan untuk lakukan penelitian terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winoto selama menjabat kepala badan. Disebabkan penerbitan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indonesia, khususnya di instansi pertanahan. Dalam isi suratnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait mengatakan, sesuai dengan surat PT Genta Prana No. 35/GP/IV/ 2011 tanggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dan surat tersebut telah berada 5 (lima) bulan pada KANIT II PIDKOR BARESKRIM, dan sampai saat ini saya selaku pelapor belum pernah diperiksa oleh Polisi. Dolok Sirait juga mengatakan, Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, disebabkan Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksanakan Putusan MA No. 482K/TUN/ 2007 tgl 20-02-2008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai surat Menteri Sekretaris Negara RI No. 92/M.SesNeg/D4-4/ PU10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011. Beberapa bukti bahwa Joyo Winoto, PhD telah melakukan tindak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo No. 72/PK/ TUN/2008 tanggal 16 September 2009 yaitu membatalkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN tanggal 01-062006, yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalahgunakan wewenangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diperintahkan untuk menerbitkan antara lain sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211, 75 ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Joyo Winoto PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerintahkan Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI untuk melaksanakan putusan MA tersebut sebagaimana mestinya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan PK Joyo Winoto sudah ditolak, namun demikian

tetapi putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto, PhD. Aryanto Sutadi selaku Deputi V BPN RI juga telah membuat konsep surat tentang pelaksanaan Putusan MA dimaksud, atas dasar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis dan hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Bogor serta dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetapi pelaksanaan putusan belum disetujui oleh Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI. Seperti pengakuan Joyo Winoto waktu itu, “Bahwa selama SBY masih Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti sebagai Kepala BPN.” Demikian penjelasan Joyo Winoto, PhD kepada seorang Inspektur Jenderal Polisi di BPN, ketika Dolok F. Sirait dan Ruhut Sitompul menghadap Joyo Winoto di kantornya, dalam rangka memohon agar putusan MA dimaksud dilaksanakan. Joyo juga menjawab aneh saat ditanya apa sebab takut membatalkan SK No 9, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutejo.” Rasa takut tersebut patut diduga disebabkan adanya pidana korupsi, ujarnya. “Saya telah bertugas di Kepolisian RI selama 32 tahun, sekarang sedang tertindas atas kesewenangan dari Joyo Winoto PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila saya meminta tolong kepada Bapak KAPOLRI dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mestinya yang terbaik menurut Bapak KAPOLRI dan Staf” tandas Dolok dalam suratnya. Menurut Dolok “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden pilihan rakyat, dan saya sendiri termasuk salah seorang dari masyarakat Indonesia yang menggantungkan masa depan terhadap pemerintahan SBY. Saya berharap supaya masa depan bangsa ini dapat terwujud sebagaimana mestinya, sesuai dengan cita cita para pahlawan kita yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur” Tetapi dalam masa pemerintahan SBY, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Joyo Winoto, PhD terkesan “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI dan diduga kurang menghormati hukum serta “kebal hukum” terkait dengan delik pertanahan Hambalang Bogor. “Supaya terciptanya supremasi hukum, maka Joyo Winoto saya laporkan ke Mabes Polri dengan dugaan menyalahgunakan jabatan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yaitu SK perpanjangan HGU PT Buana Estate dan penerbitan SK Pembatalan Nomor 1/ Pbt/BPN RI/2011 terhadap

SK Nomor 9” ujar Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Minggu lalu. Untuk menindaklanjuti putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Sudi Silalahi juga dalam suratnya tanggal 2 Mei 2011 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait perkara PT Genta Prana dan H.M. Sukandi (Para Penggugat) melawan Kepala BPN RI (Tergugat I), Kepala Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) serta PT Buana Estate (Tergugat Intervensi II) dan telah diputus oleh Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUNJKT jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2007/ PT.TUN.JKT jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/ TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/ 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi hingga saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan alias status quo. Dalam isi surat tersebut tersurat dengan jelas, “Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan kepastian hukum kepada penggugat selaku pencari keadilan, Presiden memberikan arahan agar hukum harus ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden” tegas Sudi Silalahi dalam suratnya. Tetapi, dalam hal keadilan terkait tanah Hambalang Bogor, Joyo Winoto terindikasi pilih kasih dan nasib kami selaku pencari keadilan dijolimi. Yel yel pertanahan, Tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat terindikasi hanya untuk meninabobokan masyarakat, tandasnya. Di lain sisi Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang merupakan dasar penerbitan sertifikat PT Buana Estate dengan SK pembatalan Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011 tanggal 15 April 2011. Adapun SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate yang notabene milik pengusaha kondang Probosutedjo, dimana penerbitan SK tersebut “cacat hukum” dan pembatalan tersebut dilakukan untuk menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,

tetapi status tanahnya menjadi status quo. Sesuai dengan SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/ HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN P E M B AT A L A N SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI P ELAK S AN AAN PUTUSAN YANG SUDAH M E M P U N Y A I KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.” Dalam SK Pembatalan, KEPALA BADAN P E R T A N A H A N NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Membaca: (A) Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana. (B) Surat permohonan dari PT Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/ BE-Ham/VI/2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/ Sukahati, 147/Sukahati, 148/ Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil). Menimbang, bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C). Bahwa Keputusan huruf “(A)” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940 M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas 375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/ Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT. Buana Estate berkedudukan di Jakarta dan berakhir haknya tanggal 30 Desember 2007. Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “(A)” di atas, telah diajukan keberatan oleh PT Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala Badan Perta-

nahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/G/ TUN/PTUN-JKT. Bahwa perkara tersebut huruf “(C)” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/ 2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “(D)” di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/ 2009 tanggal 9 Juli 2009. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1.57.HK.06/III/ 2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 yang terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT. Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para

Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W11.U20/2267/ HT.04.10/VII/2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT. Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, SH, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Buana Estate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006

tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2; Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2; Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate; Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; Menata kembali peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Mengingat: Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104); Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. M E M UT US K AN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN P E R T A N A H A N NASIONAL TENTANG P E M B AT A L A N SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN P E R T A N A H A N NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI P ELAK S AN AAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. PERTAMA : Menyatakan batal sebagian


HUKUM 9 EDISI 13| TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Sambungan dari hal. 8.......

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan

jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA : Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT :  Menetapkan  tanah  bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat

dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk : (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/

Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan DaftarDaftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf  “a”, dan apabila tidak

dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM : Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian

Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH : Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN : Mempersilahkan kepada

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. (TIM DUA)

Kisah Dibalik Kisah dan Perkara Dibalik Perkara Terhadap Tanah Hambalang Bogor Jakarta, Kantor Beri ta RBN Kisah dibalik kisah dan perkara dibalik perkara terhadap tanah Hambalang Bogor menimbulkan delik yang sangat panjang, setelah dilakukan penelusuran dimana terjadi penuh dengan delik pertanahan serta disinyalir berawal dari “Surat Palsu”, kemudian terbit Sertifikat HGU PT Buana Estate, selanjutnya HGU habis masa berlakunya, seterusnya penerbitan SK, pembatalan SK dan sampai saat ini masih dalam proses pengadilan tingkat kasasi pada peradilan perdata, akibatnya dapat dikatakan telah terjadi perkara dibalik perkara dan kisah dibalik kisah yang tidak tahu sampai kapan terus berperkara. Begitu juga dengan kisah Tanah Hambalang Bogor dimana terjadi ada masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Adapun kronologis kepemilikan tanah Hambalang Bogor terindikasi terjadi kisah dibalik kisah yang unik, dimana Probosutedjo dan istrinya, Ratmani selaku pemilik PT. Buana Estate pada awalnya, diduga gunakan “surat palsu” untuk ciptakan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha), dan setelah masa berlakunya HGU berakhir, diperpanjang lagi berdasarkan SK Kepala BPN RI yaitu SK Nomor 9 yang terindikasi cacat hukum. “Bahwa sesungguhnya tanah 2.117.500 m2, yang kemudian disebut tanah sengketa adalah tanah garapan masyarakat yang patut diduga telah diserobot oleh PT Buana Estate pada tahun 1976” ujar Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN memulai pembicaraan baru baru ini. Dolok juga menambahkan, adapun kisah dibalik Tanah Hambalang, yaitu, “Pada tahun 1929 s/d 1938 adalah 5

bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan dijadikan Perkebunan selanjutnya disebut Perkebunan Ciderati. Merupakan Hak Erpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an. NV. Handel en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ disingkat NV Handel. 350 Ha dari 813 Ha tersebut disewakan kepada rakyat berupa plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, akan tetapi lama kelamaan rakyat menjadi status penggarap, yang kemudian oleh panitia Landeform menjadi milik rakyat dengan kewajiban membayar pajak bumi.” Pada tahun 1976 PT. Buana Estate membeli tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 18-06-1976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain: Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan Ciderati; Pada tahun 1976 Kodam V Jaya mengaku sudah membebaskan Perkebunan Cideratie 623 Ha dari masyarakat (masyarakat tidak pernah terima, memang barang bukti tidak ada). Baru pada tahun 2009/2010 mencoba memberi ganti rugi kepada puluhan masyarakyat Desa Hambalang; Kodam V Jaya berjanji akan membebaskan lagi garapan rakyat 131 Ha yang sudah dijual tersebut; Tanah yang diakui Kodam V Jaya pada tgl 18-061976 sudah dibebaskan dan yang akan dibebaskan langsung dijual pada tgl 18-6-1976 kepada PT. Buana Estate. Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor No. 63/1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan

Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebunan tersebut bukan tanah Kodam V Jaya Dan lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di peraturan militer untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalui Notaris, apalagi menjual tanah orang lain kepada siapapun. Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI, bukan melalui notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an PT. Buana Estate seluas 7.050.550m2, bukan atas dasar bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli PT. Buana Estate. Akan tetapi adalah atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/ HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan: PT. Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang akan ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/ DDA/1960 yo tgl 21-3-1974 No. SK20/DJA/1974 yang ditetapkan dengan surat Keputusan tersendiri dan diharuskan juga untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap Perkebunan Ciderati. Bahwa ganti rugi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT. Buana Estate. Dan langsung saja disetujui untuk menerbitkan sertifikat PT. Buana Estate atas permohonan PT. Buana Estate No. 16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 127-1976 yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-11977. Akan tetapi tidak membayar ganti rugi, walau sudah

ada ketentuan pada SK No. 1 tersebut, harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Akan tetapi belum ada ganti rugi, langsung saja tanpa sepengetahuan masyarakat, langsung terbit sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Masyarakat maupun aparat pemerintah setempat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah menjadi sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Adapun masyarakat mengetahui baru sekitar tahun 1996 ketika tanah tersebut diurus sertifikatnya ke BPN. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 540-07 KW BPN-PAN “B” 2004 tgl 24-12-2004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 21-03-1977 seluas 7.050.550 m2 an PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGUnya sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/ 2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-122002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 23-12-2002 No. 250-46. Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dibawah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/ 2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998. Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung saja terbit SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 16-2006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT. Buana Estate sesuai peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999. Bahwa SK BPN No. 9 tersebut langsung saja dijadikan dasar untuk menerbitkan

sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu No. 147, 148 dan No. 149 seluas 4.486.975 m2 dimana di dalamnya ada tanah sengketa 2.117.500 m2 dan No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011 tgl 15-4-2011). Bahwa 8 buah sertifikat tersebut, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM KE 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 dan Keputusan RI No. 32 tahun 1979. Patut diduga tanah tersebut diserobot oleh PT. Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, menurut Akta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 dibeli oleh PT. Buana Estate dari Kodam V Jaya adalah tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Negeri No. 3/ DJA/1977 dan No. SK No. 1/ HGU/1977, bahwa tanah Perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT. Buana Estate dengan cara harus membayar ganti rugi kepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap. Kemudian dengan menyalahgunakan wewenang, Kepala BPN RI, Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan: PT. Buana Estate harus menyelesaikan penggarapan terhadap masyarakat. Akan tetapi tanpa membayar ganti rugi ke masyarakat, langsung saja terbit sertifikat antara lain sertifikat No. 149 dimana di dalamnya ada ada tanah rakyat 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149 belum pernah ada ganti rugi dari PT. Buana

Estate, tanah masyarakat tersebut patut diduga benar-benar diserobot oleh PT. Buana Estate dari masyarakyat dan dari CV. Handel. Asal mul a kepemi l ikan tanah sengketa 2.117.500m2 an. PT. Genta Prana. Adapun asal mula kepemilikan tanah sengketa atas nama PT. Genta Prana, yaitu, pada tahun 1994 s/d 1996 H. Sukandi membebaskan tanah di beberapa lokasi di Kecamatan Citeureup. Tanah dimaksud adalah untuk kepentingan Yayasan TIRASA milik Hutomo Mandala Putra. Sebahagian atau 2.117.500 m2 tanah yang telah dibayar oleh Yayasan TIRASA dikembalikan kepada H. Sukandi, sehingga H. Sukandi mempunyai utang kepada Yayasan TIRASA sebesar Rp. 20 miliar yang belum dibayar sampai saat ini. H. Sukandi membebaskan tanah rakyat dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat. Tidak dalam keadaan sengketa. Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan oleh H. Sukandi telah menjadi sertifikat HGU PT. Buana Estate sejak tahun 1997. H. Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemilik HGU No. 1 adalah Probosoetedjo adik Presiden Suharto. Akan tetapi setelah H. Sukandi mengetahui dari BPN bahwa HGU No. 1 tidak diperpanjang sesuai Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-122002, maka masyarakat meminta Bupati Bogor agar tanah Negara Eks Perkebunan Ciderati dikembalikan kepada masyarakyat. Akhirnya didapat kesepakatan dan persetujuan antara PT. Buana Estate dengan Pemda Bogor/

Instansi Terkait, Ketua DPRD, Camat Citeureup dan para Kepala Desa, supaya Eks HGU No. 1 seluas 705,055 Ha diretribusikan. Bupati tidak keberatan Eks HGU No. 1 seluas 455,055 Ha diperpanjang HGUnya seluas 4.550.550 m2 (455.055Ha) kepada PT. Buana Estate, dan 250 Ha diprioritaskan untuk rakyat (termasuk di dalamnya 211,75 Ha tanah sengketa). PT. Buana Estate telah membayar Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah 455,055 Ha (sesuai BA Pemeriksaan Tanah Panitia B tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi pun mengurus sertifikat tanah 211,75 Ha ke BPN. Karena luas tanah 2.117.500 m2, maka harus diurus atas nama perusahaan berbadan hukum, dan dalam hal ini PT Genta Prana dimana H. Sukandi adalah Komisaris PT. Genta Prana sesuai Akta Notaris No. 01 tgl 8-2-2006 Notaris Yokovera Mokoagow,SH. Dari awal Joyo Wi noto, Phd selaku K epal a B PN RI tel ah merencanakan untuk tidak membayar ganti rugi Dari awal terbitnya SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 an. PT Buana Estate seluas 6.578.315 m2 telah terlihat dengan jelas bahwa Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI telah merencanakan pembebasan tanah masyarakat tanpa membayar biaya ganti rugi. Rencana tersebut terlihat jelas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 tersebut yang berbunyi: “Penerima perpanjangan jangka waktu (PT. Buana Estate) bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/ Bersambung ke hal. 10


Estetika 10 EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 9 .....

penggarapan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan sesuai surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-82004.” Pada umumnya bahwa seluruh surat keputusan yang menyangkut pelepasan hak atas tanah milik atau penggarapan, selalu dengan jelas disebutkan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-62006 bahwa PT. Buana Estate bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Menurut Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI, bahwa pembebasan penguasaan/penggaraapan masyarakat tanah 2.117.500 m2 tanah Desa Hambalang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid-B/ PNCbn tgl 12-6-2007 dengan cara pelaksanaannya sebagai berikut; Atas dasar SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 16-2006 langsung saja diterbitkan 8 (delapan) sertifikat tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakat. Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2. Setelah terbit Sertifikat HGU an. PT. Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 di cabut/dibatalkan oleh PT. Buana Estate pada tgl 14-82006. Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan sertifikat No. 150 yang luasnya 178.570 m2 sudah dijual oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Bahwa sertifikat No. 149 yang luasnya 4.486.975 m2 termasuk didalamnya tanah garapan masyarakat yang belum dibayar ganti ruginya ditaksir sebesar Rp. 211.750.000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) denga rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2. Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT. Buana Estate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007 PT. Buana Estate bersama oknum menanam 270 batang bibit pohon coklat, 33 bibit pohon mahoni dan 18 buah plang nama an. PT. Buana Estate. Keesokan harinya plang nama dan tanaman tanaman

tersebut yang ditanam di kebun masyarakat spontan dicabut oleh masyarakat selaku pemilik kebun. Tanaman-tanaman tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang sesuai rencana akan di serahkan kepada Polisi besok harinya, karena hari sudah sore. Akan tetapi besoknya tgl 7-2-2007 pagi-pagi buta tanaman-tanaman yang dikumpulkan itu sudah tidak ada dan kemudian diketahui telah berada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT. Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Bogor bahwa masyarakat menguasai fisik tanah PT. Buana Estate, dimana tanah tersebut adalah HGU an PT. Buana Estate tertanggal 15-6-2006 yang masih berlaku hingga tahun 2027. Padahal fisik tanah sudah dikuasai masyarakyat sejak tahun 1960-an secara turun-temurun. Dan dilaporkan juga soal pencabutan tanam-tanaman dan plang nama yang dilakukan masyarakat pemilik kebun dengan istilah merusak harta milik PT. Buana Estate. Realisasi dari laporan polisi tanggal 7-2-2007 tersebut, akhirnya para penggarap H. Sukandi dan kawankawan dimasukkan penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana PN. Cibinong No 207 dan 208/ Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007. Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/ penguasaan penggarapan telah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid/cbn yang kemudian dijadikan Novum oleh kepala BPN RI dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, akan tetapi sudah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/ TUN/2009 tanggal 16-9-2009. Patut diduga Joyowinoto PhD selaku Kepala BPNRI tidak takut kepada Presiden RI tetapi takut kepada Probosoetedjo Patut diduga juga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang menjabat Kepala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum, bahkan kebal hukum. Tidak perduli terhadap arahan Bapak Presiden RI, apalagi terhadap surat Bapak Bupati Bogor. Surat Ketua PTUN JKT juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, yang pada intinya memohon supaya putusan MA No 482K/TUN/2007 tanggal 202-2008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengar sebagai masukan yang baik. Sehingga sampai dengan saat ini Kepala BPN RI belum

menerbitkan SK BPN tentang penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, yaitu sesuai dengan apa yang dimaksud pada putusan MA No 482K/TUN/2007 jo 72 PK/TUN/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disebut kebal hukum karena: Ketua PTUN Jkt sudah membuat surat kepada Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN RI, dan kepada Presiden RI maupun kepada Ketua DPR RI yang pada intinya supaya Joyo Winoto, PhD melaksanakan putusan MA No 482K/TUN/2007. Akan tetapi putusan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain belum menerbitkan SK penerbitan HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun 2009, Presiden RI telah memberi arahan kepada Kepala Badan Pertanahan RI, akan tetapi tetap saja belum menerbitkan SK penerbitan sertifikat HGB atas tanah 2.117.500 m2 an PT. Genta Prana sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila Kepala BPN tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut, maka Presiden RI dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pasal 116 tersebut. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN, tetap saja tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, PhD tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo Winoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih Presiden RI, tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN). Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo/ PT. Buana Estate. Ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto, PhD di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat diselesaikan dengan cara: tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 2.117.500m2 x Rp. 100.000,/m2. Tetapi supaya dilaksanakan dengan cara me-

masukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut ber-hasil, yaitu sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn tanggal 126-2007 dan 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007. Keterlibatan Joyo Winoto atas putusan PN Cibinong tersebut, adalah dibuktikan sebagai berikut, pada lazimnya segala surat keputusan yang menyangkut pembebasan tanah, baik itu tanah milik maupun garapan, selalu ditekankan agar menyelesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Kata ganti rugi selalu ditonjolkan. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 DIKTUM KETIGA a. Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl 38-2004, yang realisasi pelaksanaannya BPN segera menerbitkan 8 buah sertifikat an PT. Buana Estate dan dua diantaranya asli tapi palsu yaitu sertifikat No. 146 dan No. 150 . 2 (dua) sertifikat No. 146 tahun 2006 dengan luas 637.940 m2 dan 594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No. 147 tahun 2006 dengan luas 74.650m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 tahun 2006 dengan luas 375.110m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 tahun 2006 dengan luas 448.6975m2 (terdapat didalamnya 2.117.500 m2 tanah sengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150 tahun 2006 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikat No. 151 tahun 2006 dengan luas 575.070m2. Dengan demikian jumlah sertifikat ada 8 buah (sesuai SK BPN No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1 menimbang b dan hal 5 DIKTUM KE ENAM) 1 (satu) sertifikat No. 146 seluas 594.014 m2 dan satu lagi sertifikat No. 150 seluas 178.570 m2 telah dijual dengan istilah kerjasama oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Dan BPN RI pun telah mengetahui dengan cara supaya merubah sertifikat No. 146 dan 150 menjadi an. Menteri Pertahanan RI. Setelah terbit HGU No 149 tgl 15-6-2006, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakyat penggarap tanah 2.117.500m2 maka pada tgl 14-8-2006, surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 dicabut oleh PT. Buana Estate. Dan pada tgl 7-22007, PT Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Cibinong, bahwa rakyat menguasai fisik tanah milik sah PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan juga merusak tanaman-tanaman milik PT. Buana Estate, padahal masyarakat sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun

1960-an secara turun temurun s/d saat ini tahun 2011. Dan tanaman yang dimaksud dirusak adalah tanaman yang ditanam PT. Buana Estate bersama oknum di kebun masyarakat pada waktu malam hari tgl 5-2-2007. Akibat laporan tersebut, masyarakyat dihukum masuk penjara sesuai Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 126-2007. Menurut Joyo Winoto selaku Kepala BPNRI, putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn adalah sah secara hukum bahwa tanah 2.117.500 m2 adalah milik sah PT. Buana Estate sehingga Kepala BPN RI mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan NOVUM Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-62007. PK tersebut sudah ditolak Mahkamah Agung dengan putusan No. 72PK/ TUN/2009 tgl 16-9-2009, karena NOVUM yang diajukan BPN RI bukan bukti sah kepemilikan tanah 2.117.500bm2. Patut diduga bahwa sesungguhnya Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo adalah karena dana yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, dan patut diduga juga bahwa dana tersebut telah mengalir kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI. Sehingga matimatian Joyo Winoto membela Probosoetedjo sampai tega memasukkan masyarakat ke penjara, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI. Hal tersebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap menyuap”. PT. Genta Prana kalah di Pengadi lan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI tak taat hukum Di Pengadilan Negeri Cibinong PT. Genta Prana kalah yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Kekalahan tersebut diduga disebabkan, Joyo Winoto, PhD belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2 dimana di dalamnya ada tanah sengketa 2.117.500 m2 sehingga masih sah milik PT. Buana Estate, disebabkan sertifikat adalah produk BPN dan belum dibatalkan sesuai putusan PTUN. Karena sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan, walaupun sudah ada surat eksekusi dari Ketua PTUN JKT kepada Kepala BPN RI supaya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu antara lain supaya mencabut/ membatalkan sertifikat No.

149 dan memproses penerbitan sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2. Joyo Winoto, PhD tidak patuh hukum, serta tidak melaksanakan Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 walaupun oleh Mahkamah Agung RI (PTUN) sudah menyatakan tidak sah. Alasan Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 tersebut adalah: tanah sertifikat No. 149 pada mulanya didapat dari Kodam V Jaya sesuai Akta Notaris No. 38 tgl 18-06-1976 Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH. Akta tersebut berbunyi antara lain, Kodam V Jaya telah membebaskan tanah rakyat 632 Ha dan akan membebaskan lagi 131Ha, dan pada saat pengakuan tersebut, yaitu tgl 18-6-1976, tanah yang dibebaskan dan yang akan dibebaskan tersebut adalah tanah perkebunan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan surat Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor cq Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tgl 13-8-1976 No. 63/ 1976 tertulis an. NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie. Dalam arti Kodam V Jaya telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada PT Buana Estate. Pengakuan itu adalah palsu, karena sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku di Kodam V Jaya tidak diperbolehkan dan tidak pernah menjual tanah yang dikuasai Kodam V Jaya apalagi menjual yang masih hak milik orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak atas tanah yang dikuasai, maka tata cara pelaksanaannya harus melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI. Tidak dibenarkan melalui Notaris. Ketika ditanyakan hal ini kepada Ketua Majelis Hakim PT Bandung, jawabnya, silahkan laporkan ke Polisi. Ketika ditanya bagaimana hati nurani Bapak selaku Ketua PT Bandung, jawab beliau, hati nurani itu mahal. Majelis Hakim PN Cibinong menjelaskan bahwa di atas tanah HGU No. 149 luas 4.486.975m2, dengan rincian 2.369.475 milik PT. Buana Estate dan 2.117.500 m2 milik rakyat/PT. Genta Prana (yang disengketakan tentunya) terdapat villa, tanam-tanaman coklat, jati dan lain-lain adalah bohong. Pada saat sidang di PN Cibinong, bahwa pihak PT Genta Prana memohon agar dilakukan sidang di lokasi (PL), dengan tegas ditolak oleh Majelis Hakim PN Cibinong dengan alasan sudah mengetahui dengan jelas keadaan lapangan/lokasi. Majelis Hakim PN Cibinong adalah berbohong, karena diatas tanah 2.117.500 m2 tersebut tidak ada villa, tanaman coklat maupun jati.

Yang ada hanya tanam-tanaman singkong milik masyarakat. Villa dan tanaman tersebut berada di atas tanah 2.369.475m2 milik PT. Buana Estate. Para saksi dari PT Buana Estate bersaksi di PN Cibinong, bahwa pada tahun 1970 para saksi sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik PT. Buana Estate karena di atas tanah tersebut telah berdiri plang nama PT. Buana Estate semenjak tahun 1970. Ketika pihak PT. Genta Prana menginformasikan kepada Majelis Hakim PN Cibinong bahwa kesaksian tersebut adalah palsu, dengan penjelasan bahwa PT. Buana Estate berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973 No. 119, bagaimana bisa ada Plang tahun 1970. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempedulikannya, bahkan dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate. Sesuai barang bukti yang diajukan oleh PT. Buana Estate dalam perkara PN Cibinong berupa sertifikat HGU No. 1 yang terbit atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 251-1977 yang berbunyi antara lain: Bahwa PT. Buana Estate diwajibkan memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie dan kepada masyarakat penggarap. Ganti rugi tersebut tidak pernah diterima masyarakat penggarap tanah 2.117.500 Ha. Bahkan masyarakat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terbit HGU No. 1 tahun 1977. Tanah tersebut tidak pernah dijadikan perkebunan oleh PT. Buana Estate dan masyarakat tetap menguasainya sejak tahun 1960 dan secara turun temurun hingga sekarang. Para Kepala Desa juga sudah membuat surat keterangan bahwa tanah 2.117.500 m2 tersebut dikuasai rakyat/H. Sukandi dan juga dinyatakan tidak dalam perkara. Karena memang sebelumnya tidak pernah perkara. Uraian tersebut telah dijelaskan kepada Majelis Hakim PN Cibinong, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat tanah tersebut diperoleh dari Kodam V Jaya. Dijelaskan pada SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/ 77 supaya memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, tentu adalah karena tanah tersebut bukan tanah Kodam V Jaya. Atau tanah tersebut bukan tanah yang sudah dibebaskan oleh Kodam V Jaya. Itu terbukti dari SK Menteri yang sama sekali tidak ada menyinggung Kodam V Jaya. Skep No. 1 tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud adalah tanah HGU milik NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang sebahagian digarap oleh masyarakat.


Sambungan 11 EDISI 13| TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

tuskan Perkara Perdata antara PT Buana Estate dan dikuatkan oleh PT Bandung. Dalam arti, PT. Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak taat hukum dan majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak menghargai putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011 telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT. Buana Estate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB

atas nama PT. Genta Prana seluas 2.117.500 m2, sesuai putusan MA No. 482K/TUN/ 2007 tgl 20-2-2008. Juga Presiden RI telah memberi arahan Kepada Kepala BPNRI sesuai surat Mensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/ PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei 2011, supaya seharusnya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-22008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi Kepala BPN RI belum juga memproses sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2.

PT. Genta Prana Tempuh K asasi ke Mahkamah Agung Pada saat ini, PT. Genta Prana sedang tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan harapan mudah-mudahan PT. Genta Prana bisa menang perkara melawan PT Buana Estate karena; Sertifikat HGU No. 149 an PT. Buana Estate sudah dibatalkan oleh Kepala BPN RI dengan SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011 tgl 15-4-2011; dan Presiden sudah memberi arahan kepada Kepala BPN RI, sesuai surat Mensesneg No. R92/M.Sesneg/D-4/ 10.01/05/2011 tgl 2-5-2011 yaitu, supaya Kepala BPN-RI

seharusnya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Antara lain yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah membatalkan sertifikat HGU No. 149 tgl 15-6-2006 an PT. Buana Estate. Putusan Mahkamah Agung 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang diterbitkan oleh Hakim Mahkamah Agung, sudah tentu tidak akan dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung sendiri. Apalagi telah ada SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011 tgl 15-4-2011 sebagai

diuraikan di atas dan arahan Presiden RI. Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untuk memberi Roh Hikmat dan bijaksana kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang sedang menangani Kasasi Perkara PT. Genta Prana melawan PT. Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah ikut campur memberi keadilan melalui yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, imbuh Dolok Sirait. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto, PhD tak bersedia memberikan komentar. (Tim RBN)

Pelihara Pohon ..... Bumi Pertiwi Indonesia, khu-

kasi korupsi belum dapat tersentuh oleh hukum, walaupun indikasi korupsi tersebut diduga sudah berlangsung sekitar tiga tahunan, tanpa dapat tercium oleh penyidik maupun pers/lsm, dan pejabat terindikasi KKN diduga “pura pura oneng” seperti munafik. Di lain sisi, Ir. Tunggal M.Sc dan Syamsudin Mukhtar, SE diduga bersekongkol merugikan Negara disebabkan terindikasi terima suap ratusan juta rupiah untuk perkaya diri dan mengakibatkan kerugian negara, karena negara membayar tagihan proyek “fiktif” kepada kontraktor pelaksana PT. Delapan Pancuran Emas. Permintaan Pengadaan Barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 0 11 / P P B / UF RT / 2 0 1 0 sebesar Rp.424.487.877,dengan nilai kontrak Rp 419.100.000,- terindikasi “fiktif” alias tidak dikerjakan. Menurut sumber, terkait dengan pengumuman Nomor:

01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya dibiayai dari DIPA TA 2010 lalu dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Diduga  dari  35  paket tersebut sarat korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi dan berbagai kepentingan antara P2K, Panitia, dan Kontraktor Pelaksana. Pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/ 2010 tersebut terindikasi tidak diumumkan di media saat itu supaya tidak diketahui publik. Pembuatan Garansi Bank juga terindikasi “aspal” yang umumnya digunakan oleh kontraktor binaan, dimana hal tersebut diduga persekongkolan antara P2K, Pa-

nitia dan Kontraktor Pelaksana. P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas juga terindikasi “doyan setoran” dari Kontraktor Binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan pemilihan langsung untuk perkaya diri. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah): a. Pegawai  Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal di-

ketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini Kejaksaan dan atau Intelijen Kejaksaan perlu turun tangan untuk menuntaskan indikasi kerugian Negara tersebut” imbuhnya. Ketika dikonfirmasi secara tertulis kepada Lemigas Cipulir, Kapus Lemigas maupun, Ir. Tunggal M.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE dan Ir. Rudi Suhartono W tidak bersedia memberikan komentar. (ttr/ str/and/mls/minggus)

hidup yang semakin tinggi, anak sudah dua, minimnya penghasilan setiap bulan maka Elis mengusulkan kenaikan upahnya. Karena dia pikir suatu hal yang wajar jika dia mengusulkan kenaikan upah mengingat masa kerja sudah lebih dari 10 tahun. Bukan untung yang didapat melainkan buntung malang tak ter-elak, ancaman pemecatan yang malah datang. Sudah jatuh ditimpa pula!!! Demikianlah kira-kira sakitnya yang dirasakan Elis. Terakhir dia dituduh bosnya menggelapkan uang perusahaan sebanyak Rp. 25 juta trus Rp. 75 juta. Kemudian tuduhannya berkembang menjadi Rp.150 juta, dan selanjutnya bertambah menjadi Rp. 300 juta dan terkhir dituduh mengelapkan uang perusahaan Rp. 600 juta. Meningkatnya nilai uang yang digelapkan itu pada setiap kali Elis menuntut haknya. Akhirnya Elis Prihatin wanita lugu lulusan SMA ini di Putus Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Nasip rupanya belum berpihak kepada simiskin ini. Dunia terasa gelap gulita ! Ibu

kota lebih kejam dari ibu tiri, dengan penghasilan Rp. 400 ribu/bulan, perusahaan tega “memerasnya” Rp. 75 juta. Uang dari mana??? Dibawah tekanan dan ancaman akan dipenjara; demi istri tercinta Lukman Hakim suami Elis harus merelakan Rp. 75 juta buat sang bos. Meskipun itu uang diutang entah dari manamana. “Saya ngga tau lagi pak harus bagaimana. Untung suami saya masih sayang, klo ngga saya bisa dicerai pak. Tapi suami saya tahu semua tuduhan itu fitnah. Malah suami sering menasehati dan menguatkan saya ketika saya termenung dan sedih. Yaah, semua saya serahkan sama yang diatas aja (Tuhan-red),” ucap Elis mengungkapkan perasaannya. Elis berharap ada yang mengulurkan tangan untuk menangani perkaranya ini.

Dia khawatir dan takut atas tuduhan-tuduhan yang dibuat mantan bosnya. Ibu dari dua anak ini juga menceritakan rasa traumanya jika melihat polisi. Pada saat pembayaran Rp. 75 juta itu terhadap Djemi karena adanya ancaman dari seorang oknum polisi. CV. Multi Graha dituding perbudak anak dibawah umur. Perusahaan ini mempekerjakan karyawan dibawah umur dan penggajiannya dianggap tidak manusiawi. Karyawannya diupah jauh dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI, yakni Rp.125 ribuRp.300 ribu/bulan. Karyawan dibawah umur; Surya (15) sudah bekerja 3 tahun bekerja, Zaeni (15) sudah 4 tahun, Yadi (14) sudah 3 tahun, Suhendra (16) sudah 4 tahun, Yosep (16) sudah 2 tahun bekerja dan masih banyak yang belum disebutkan. (Tom/vas/lin)

Sambungan dari hal. 10 .....

PT. Buana Estate menuntut Perdata PT. Genta Prana di PN Cibinong, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 202-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Joyo Winoto, PhD antara lain belum membatalkan Sertifikat No. 149 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dilain sisi, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Ketua Majelis Perkara tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/ TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo

72PK/TUN/2009 tgl 16-092009. Majelis Hakim menyatakan sertifikat No. 149 masih sah milik PT. Buana Estate karena belum dibatalkan oleh Kepala BPN RI. Atas ketidak patuhan Kepala BPN-RI terhadap Keputusan hukum yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim PN Cibinong yang sangat menghargai ketidakpatuhan Kepala BPN-RI yang tak bersedia melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka majelis Hakim PN Cibinong memu-

Sambungan dari hal. 1 Terindikasi

seakan akan perbuatan perkaya diri dari indikasi korupsi tersebut sudah dihalalkan. Pada tahun anggaran 2009 lalu, Ir. Rudi Suhartono W diduga perkaya diri karena menerima setoran setoran dari kontraktor binaannya. Mulai dari proses lelang yang terindikasi melanggar Keppres 80 Tahun 2003 tentang penyedia barang dan jasa sampai dengan pengawasan kualitas pekerjaan yang “tak beres”. Juga pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 lalu disinyalir barang yang digunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. Rudi Suhartono W terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan terima gratifikasi. Sebelum tender dimulai diduga pemenang tender sudah ditentukan karena sudah diplot terlebih dahulu. Walaupun kontraktor menggunakan barang bekas, serta dokumen yang “amburaSambungan dari hal. 1 Dua

dul” karena Bank Garansi yang digunakan juga terindikasi palsu, tetapi praktek tersebut dapat berlangsung dengan baik tanpa dapat tercium oleh penyidik maupun oleh pers dan lsm, karena permainan yang merugikan negara tersebut sudah diatur rapi sedemikian rupa. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, pejabat Lemigas diduga kurang menghormati keterbukaan informasi publik, karena sudah beberapa kali indikasi korupsi yang terjadi di Lingkungan Lemigas dikonfirmasi secara tertulis, pejabat yang bersang-kutan belum pernah menja-wab konfirmasi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Demi terciptanya supremasi hukum terhadap pelaku indikasi korupsi yang merugikan negara dan “biang koruptor” dapat terbasmi dari

Proyek ...

Selain itu, PT. Dasma Pertiwi Sakti memperpanjang ijin domisili pada tanggal 27 Juli 2011, sementara pengumuman pemenang lelang pada tanggal 15 Juli 2011. Dari rangkaian penelusuran kronologi kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa panitia lelang telah keliru memenangkan perusahaan bermasalah. Atau dalam bahasa hukumnya; panitia lelang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Panitia lelang, Ketua Lelang maupun Sekretaris Lelang tak bersedia memberikan komentar. Menurut keterangan satpam, panitia lelang dari Direktorat Jenderal di Jl Merdeka Barat. Tapi menurut orang yang mengaku bernama Widi di lantai 16 Gedung Kementerian Perhubungan, panitia lelang yang menangani proyek tersebut ada di wilayah. “Anggaran itu ada di unit masing-masing UPT (unit pelayanan teknis), jadi mereka juga yang melakukan lelang,” terang Widi. (Vas/Lin)

Proyek Sudin Pu Tata Air Jakpus Tidak Sesuai Bestek Jakarta, Kantor Berita RBN Proyek Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air (Sudin PU Tata Air) Kota ADM Jakarta Pusat (Jakpus) tak sesuai bestek. Pasalnya proyek tersebut di dalam RAB brikes disesuaikan untuk pabrikan, namun kenyataan dilapangan banyak sekali titik-titik prikes yang dicor di tempat ala tradisonal (diaduk dengan cangkul-red). Menurut narasumber RBN yang tidak bersedia namanya disebutkan dalam pemberitaan, hal itu dilakukan pemborong red semata-mata agar pemborong tersebut bisa memperoleh keuntungan yang besar dengan dalih/maksud mengurangi kualitas pekerjaan. Atau dalam bahasa hukum ekonomi; mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketika dikonfirmasi RBN kepada pejabat di Kantor Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat salah seorang staf nya mengatakan semua pejabat sedang tugas ke luar. (Toms/Vas/lin)

susnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas, KPK maupun Kejaksaan Agung RI diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Lemigas Cipulir dengan penyilidikan “bersinergis”. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsinya) adalah memberantas para koruptor yang merugikan Negara, apalagi koruptor yang memperkaya diri dengan menggunakan uang negara, kepiawaian para penyidik KPK diharapkan dapat terbukti kinerjanya terhadap indikasi korupsi yang terjadi di Lingkungan Lemigas Cipulir Jakarta Selatan, yang sampai saat ini masih dalam bentuk “misteri” alias belum dapat terjawab, karena pelaku indi-

Sambungan dari hal. 1 CV.

Multi Graha ...

Undangan No. 1383/1.835.3 ditanda tangani oleh Kasudin Nakertrans Kota ADM Jakpus Drs. Mada Adiwarman, MM., tertanggal 10 Nopember 2011. CV. Multi Graha yang berkantor di Komplek RUKAN 29/I, 35, Galur, Jl. Lenjen. Suprato, Jakarta Pusat ini di kelola suami istri Djemi Sutejo dan Yanti mempekerjakan hampir 100 orang karyawan yang ditempatkan di tiga RUKAN berlantai empat. Hampir separuh dari karyawannya usia dibawah umur. Perusahaan ini Bergerak dibidang industry produk jok mobil yang bahan-bahan dasarnya impor. Yanty (Istri Djemi Sutejo-red) membantah klo p e r u s a h a a n n y a mempekerjakan karyawan usia dibawah umur. Demikian juga dengan upah karyawan yang dibawah standar UMP. Menurutnya setiap pekerja yang bekerja padanya sudah dewasa. “Menurut anda usia dewasa umur berapa? Setiap karyawan yang diterima disini adalah usia diatas 17 tahun. Dan gaji karyawan disini semua bagus-bagus sesuai dengan UMP”, ujarnya

bertanya kepada wartawan sembari membenarkan diri, Rabu (16/11) di kantornya. Kemudian Yanty menyangkal kalau Elis menerima gaji Rp. 400 ribu/ bulan. “Manamungkin si Elis bisa bertahan selama ini kalau hanya digaji 400 ribu. Pembantu dirumah saya saja terima gaji Rp. 800 ribu/ bulan,” ungkapnya. Namun demikian dia tidak menyebutkan berapa besar gaji yang diterima Elis setiap bulan. Elis Prihatin yang sudah bekerja selama 12 tahun (sejak 1999-red) menerima gaji terakhir/Agustus 2011 Rp. 400 ribu/bulan, dari gaji awal Rp. 180/bulan -plus Rp. 10 ribu uang makan dan transportasi/hari. Ada pun peningkatan upah hanya Rp.25 ribu /tahun serta peningkatan uang transportasi sebesar Rp. 2 ribu/tahun, amat-sangat ekonomis. Dengan masa waktu kerjata 12 tahun itulah makanya Elis dapat menerima Rp. 400 ribu/ bulan plus uang transportasi Rp. 20 ribu/bulan pada tahun 2011, ini. Sementara saat ini UMP DKI Jakarta sudah mencapai Rp.1,4 juta/bulan. Dengan dorongan kebutuhan ekonomi, biaya


EDISI 13| TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

12



Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS EDISI 13