SAMB KOTA
Rakyat Bengkulu Jumat, 30 Agustus 2013
SAMBUNGAN METROPOLIS
Jalan Menuju Dispenda Harus... Sambungan dari Hal 13
“Kalau kantor pelayanan seperti ini, kita harus berikan “karpet merah”. Harus banyak kemudahan-kemudahan diberikan pada masyarakat yang ingin membayar pajak. Saya melihat pelayanan di sini (UPP Kota, red) sudah memenuhi standar. Dengan memberikan berbagai kemudahan itu. Pembayaran pajak jadi cepat, mudah dan tertib. Kalau masalah jalan, memang harus kita segera perbaiki. Askes jalan sangat penting,” tutur Sultan B Najamudin disela-sela inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Pelayanan Pajak (UPP) Kota dan Dispenda Provinsi Bengkulu, Kamis (29/8).
Saat meninjau UPP Kota, Sultan diterima Kepala UPP Kota, Hj. Oslita Muslimin, SH, MH. Ia menjelaskan sistem atau mekanisme pembayaran pajak kendaraan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dan membayar pajak kendaraan yang tidak perlu menggunakan waktu yang lama. Hadir pula Kadispenda Provinsi Bengkulu, Yahiri, S.Pd. Bahkan Sultan bertanya pada Yahiri apakah sudah mengusulkan anggaran perbaikan jalan dalam APBD Provinsi. “Gimana Pak Kadis, sudah belum diusulkan?,” tanya Sultan, spontan dijawab Yahiri, sudah. Sultan bersyukur dalam sidaknya kemarin, tidak ada masyarakat yang membayar
pajak mengeluh atas pelayanan yang diberikan UPP Kota. Dia berharap pelayanan terus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. “Masyarakat yang membayar pajak terlihat nyaman. Alhamdulillah,” tambah Sultan. S u l t a n j u g a m i n t a Ya hiri beserta jajarannya meningkatkan pelayanan. Sedangkan pendapatan dari pajak kendaraan, akan disinkronisasikan dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Bukan hanya Bengkulu, hampir semua daerah di Indonesia banyak yang belum maksimal mengembangkan potensi yang ada sebagai pendapatan daerah,” demikian Sultan.(ble)
Masyarakat Dua Kecamatan... Sambungan dari Hal 13
Sasaran penerima manfaat program Samisake ini, sebelum sudah diverifikasi fasilitator PNPM perkotaan Bengkulu. “Kita ingin amanah rakyat melalui Walikota tersalurkan secara transparan dan langsung diterima masyarakat yang benarbenar membutuhkan,”papar Dediyanto. Seperti di Kelurahan Padang Harapan yang mene r i ma ma n f aat p ro g ra m Samisake untuk bedah rumah, Supardi (50) adalah seorang buruh bangunan yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah kurang layak. “Kita mengucapkan banyak
terima kasih atas bantuan ini. Kami sangat merasakan program samisake ini,” tutur Supardi. Senada disampaikan warga lain Erlani (40) penerima dana Samisake Rp 2,5 juta berupa gerobak es untuk meningkat sarana usaha jualan es miliknya. Selain itu, juga ada Arniwati (45) yang menerima dana serupa berupa etalase untuk usaha menjahitnya. “Etalase ini untuk memaja n g m o d e l pakaian yang sudah dijahit,” kata Arniwati sumringah. Hal serupa pun terjadi di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar. Sejumlah masyarakat menerima dengan gembira program
s a m i s a k e k a re n a m e r a sakan manfaatnya. Ada masyarakat yang menerima bantuan berupa gerobak es, etalase untuk usaha jualan pecel dan gorengan. “Dana y a n g d i ku c u rk a n d a l a m program Samisake tersebut kurang lebih ada sekitar Rp 6,7 miliar. Bentuknya nyata dar i pemer intah ber upa program,” tutup Walikota Helmi Hasan. Dalam acara itu didampingi Kepala Bappeda Kota Bengkulu Dr. Fitriani Badar, Ketua PNPM Kota Bengkulu, Dediyanto dan sejumlah ketua RT/RW, lurah dan camat dan pejabat SKPD Kota Bengkulu.(new/Adv/ rls)
Buang Sampah Sembarangan... Sambungan dari Hal 14
Tempat sampah disarankan dalam bentuk wadah tertutup dan ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat dan dijangkau petugas. Walikota mengaku sudah menyebarkan dan mensosialisasikan perda mengenai larangan membuang sampah sembarangan itu. Terutama di sepanjang jalur hijau yang ada di dalam Kota. Sekarang pihaknya sudah minta agar masyarakat
membuat kotak sampah dari semen di setiap lingkungan masyarakat. Penerapan sanksi itu juga akan diberlakukan sesuai dengan dimulainya program tersebut. “Kapan l ag i k i t a m e mb e r s i h k a n lingkungan sekitar,” imbuh Helmi. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang aman, nyaman dan sehat. Pemerintah kota sudah membagikan truk sampah. Namun tugas menciptakan lingkungan bersih ini jangan
hanya dibebankan pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota. Melainkan peran serta seluruh lapisan masyarakat di Kota Bengkulu. Ke depan pihaknya minta masyarakat melaporkan, jika ada warga lain membuang sampah sembarangan. Apalagi menumpuk sampah tanpa dibersihkan kembali. Banyaknya sampah di lingkungan akan membuat bibit penyakit timbul. Selain itu, kesehatan masyarakat tidak akan terjamin.(che)
Pendaftaran Ditutup, TM... Sambungan dari Hal 14
Dijelaskan Seno, saat technical meeting panitia akan memberikan pengarahan terkait konsep acara. Termasuk point-point penilaian dari juri, serta pengambilan nomor peserta. “Peserta wajib datang. Kami harapkan tepat waktu,” ingat Seno. Sekedar gambaran, saat seleksi peserta harus membawakan dua lagu. Satu lagu wajib dan satu lagu pilihan. Lagu wajib berjudul Demi Indonesia, sedangkan lagu pilihan bisa ciptaan sendiri atau aransemen ulang. Lagu
harus bertema patriotisme. S ebagai contohnya lagu Bendera yang dipopulerkan grup band Cokelat, Garuda di Dadaku yang dipopulerkan grup band Netral, serta lagu-lagu bertema patriotisme lain. “Lagu wajib Demi Indonesia bisa diperoleh di Graha Pena Rakyat Bengkulu (RB). Atau download melalui link http://tiny.cc/diband,” jelasnya. Festival Band Demi Indonesia sendiri bakal digeber 1 September berbarengan dengan Gebyar 12 Tahun Rakyat Bengkulu di Sport Centre Pantai Panjang. Festi-
val band ini juga akan dimeriahkan kehadiran guest star DI Band (baca Di Ai Band). Band yang dimotori Rakyat B e n g ku l u M e d i a G ro u p sekaligus menggelar konser perdana, memperkenalkan hits single Demi Indonesia. Hadiah jutaan rupiah juga disiapkan panitia. Bahkan lagu karya peserta juga akan didengar Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. Juara 1 festival ini akan mendapatkan uang tunai Rp 2 juta, juara 2 Rp 1,5 juta dan juara 3 Rp 1 juta. “Tunggu apa lagi, ayo berpartisipasi dalam ajang ini,” ajak Seno.(rei)
19
CV Raja Persada Diduga Fiktif...
Sambungan dari Hal 13
Tidak jelasnya identitas dan keberadan perusahaan itu diakui Plt Direktur PDAM Hamidi Syarif kepada RB kemarin.(29/8). Menurut Hamidi pihaknya tahu ada perusahaan atau rekanan yang meminjam uang setelah ada temuan audit. Bahkan pascatemuan itu pihaknya berusaha meneulusuri kepemilikan perusahaan tersebut dan melayangkan surat permintaan pengembalian pinjaman itu ke perusahaan melalui orang yang ada di manajemen PDAM. Sayangnya sampai saat ini belum ada balasan.
‘’Sekarang bagaimana saya tahu alasannya meminjam uang kas, identisanya saja tidak jelas. Tapi saya yakin pasti ada yang tahu. Makanya saya akan telusuri dulu. Jika identitas rekanan tidak diketahui, otomatis uang yang dipakainya tidak bisa kembali. Soal ada indikasi fiktif atau tidak belum diketahui,’’ tutur Hamidi. Hamidi tengah berupaya mendapatkan kembali s ejumlah pinjaman yang belum dikembali sekitar 21 peminjam. Jika sampai akhir Oktober tidak ju ga d i l u na s i , p i ha k nya menyerahkan masalah ini ke aparat penegak hukum
yang sekarang sudah mulai melakukan pengusutan. Terkait pinjaman karyawan, rupanya itu adalah pembayaran gaji karyawan yang sudah dimutasi, tapi masih dibayar utuh. Sebab dirinya selaku Plt tidak bisa melakukan mutasi atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak karyawan. ‘’Sampai kini baru Rp 750 juta dari total temuan Rp 4,2 miliar uang kas yang dipinjam sudah kembali. Kami juga belum membicarakan langka s elanjutnya, jika mereka tidak melunasi tepat waktu. Apakah asetnya ditarik atau tidak. Untuk menarik aset juga harus ditelusuri
dulu. Pastinya kami akan serahkan ke aparat penegak hukum,’’ jelasnya. Sementara Kabag Keuangan PDAM Brigita, SE juga mengakui tidak tahu alamat perusahaan atau CV Raja Persada. Tetapi dari komunikasi yang pernah dilakukannya, saat ini direkturnya sedang berada di Palembang. Ia juga tidak tahu kalau perusahaan yang m e m i n ja m u a ng k a s i t u ada kaitan keluarga dengan petinggi di PDAM. Selain itu, hasil audit akuntan publik untuk keuangan PDAM tahun 2012 diperkirakan dua bulan lagi baru tuntas.(che)
Sumardi Masih Unggul Sambungan dari Hal 13
Lalu siapa calon kuat penggantinya? Dar i berbagai sumber yang diperoleh RB, berdasarkan hasil penilaian di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Asisten I Setdaprov Bengkulu, Drs. H. Sumardi, MM masih unggul dari 2 kandidat lainnya Septemilian, SE, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker trans) Provinsi dan Rudi Perdana, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi. Ada berbagai pertimbangan bagi tim penilai
Kemendagri mengunggulkan Sumardi. Pertama, pengalaman Sumardi yang pernah menjadi Caretaker Walikota Bengkulu. Kedua, saat ini menjabat sebagai Asisten I Setdaprov yang mengkoordinior sejumlah S a t u a n Ke r ja P e r a n g k a t Daerah (SKPD). Meski dari segi kepangkatan VI C dan jabatan eselon II. “Sementara hasil penilaian tim dari Kemendagri Sumardi masih unggul. Ditinjau dari pengalaman dan jabatan,” kata salah seorang pejabat Pemda Provinsi yang berkoordinasi langsung den-
gan Kemendagri, kemarin. Namun Sumardi, belum 100 persen dipastikan lolos jadi Sekdaprov Bengkulu. Berbagai tahapan masih harus dilalui. Saat ini hasil penilaian Kemendagri sudah disampaikan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg). Selanjutnya d i s a m p a i k a n k e Wa p re s Budiono. “SK tetap dar i P re s i d e n S B Y. Si ap apu n yang lolos, di tangan SBY. Bi s a s aja ha s i l nya t e t ap sama dengan penilaian tim Kemendagri atau berubah. Mi s a l S e p t e m i l i a n a t a u Rudi Perdana yang terpilih,”
sebut sumber RB itu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Tarmizi, B.Sc, S.Sos tidak menampik saat ini proses seleksi Sekdaprov Bengkulu sudah di Mens ekneg. Namun dia mengaku belum tahu hasil penilaian sementara. “Sepertinya dalam waktu dekat akan disampaikan oleh Mensekneg ke Wapres,” terang Tarmizi ramah, seraya tersenyum lebar. Hampir dipastikan Senin (2/9) pemprov belum memiliki Sekda Provinsi yang definitif.(ble)
DPRD Bentuk Tim Pencari Fakta Sambungan dari Hal 14
Jika sesuai aturan hukum benar-benar lahan itu milik ahli waris, maka pemerintah kota harus menganggarkan dana untuk membayar ganti rugi. Begitu juga sebaliknya, jika hasil penelusuran tim pencari fakta dan aturan hukum disertai bukti dari BPN bahwa lahan itu bukan milik ahli waris, maka harus dipertahankan. Artinya warga yang mengklaim lahan itu miliknya juga harus mengakui dan merelakannya. Kendati lahan itu masih berstatus sengketa, warga
yang mengklaim lahan itu sebagai miliknya diminta tidak menyegel sekolah. Jangan sampai mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. ‘’Kami dalam beberapa hari ke depan akan panggil Dinas Diknas dan bagian pemerintahan Kota Bengkulu, termasuk BPN. Supaya semuanya cepat selesai dan tidak mengganggu kegiatan b e l a ja r m e n g a ja r a n a kanak di sekolah. Kami juga akan menelusuri kenapa persoalan ini baru muncul sekarang, padahal sekolah sudah dibangun sejak 20 tahun silam,’’ tegas Suimi
Fales kepada RB kemarin. (29/8). Sementara Guru Besar FKIP Univ Prof Dr Sudar wan Danim, MPd mengharapkan warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah dapat menghibahkan lahan itu untuk negara dan pendidikan anak bangsa. Ia juga mengharapkan sesekali masyarakat memberikan contoh yang baik pada pemerintah dan negara di tengah-tengah perilaku pejabat negara yang memakan uang rakyat dan menguras kekayaan negara. Tetapi jika tidak bisa diiklaskan atau dihibahkan,
walikota harus mencarikan solusi. Diantaranya melalui dialog yang akan memunculkan kesepakatan. Lalu membuarkan sekolah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan solusi itu, tentu Pemkot akan memiliki cara efektif agar pesoalan tidak berlarut-larut. ‘’Persoalan pendidikan ini harus cepat diatasi, jangan sampai berlarut-larut. Pemkot harus menemukan titik penyelesaiannya. Masyarakat juga harus bisa memberikan contoh terbaik demi membangun pendidikan anak bangsa,’’ saran Sudarwan Danim.(che)
Atasi Harga Kedelai, Pemkot Surati... Sambungan dari Hal 14
Minimnya stok disebabkan karena minimnya permintaan dari konsumen. ‘’Kini stok kami sebulan ini tinggal 3,5 ton lagi. Biasanya sebulan kebutuhannya sekitar 40 - 60 ton, itu habis semua. Biasanya stok banyak kalau permintaan banyak. Sejak harga kedelai naik, permintaan impor sedikit,’’ tutur
Indra kepada RB kemarin (29/8). Sementara Kabid Perdagangan Disperindag Kota Bengkulu Rahmansyah, SH mengatakan untuk mengatasi tingginya harga kedelai di Kota Bengkulu dan sekitarnya Pemda Kota telah melayangkan surat permintaan ke Bulog untuk menyediakan stok kedelai sebanyak 150 ton per bulan. Diharapkan
stok kedelai dari Bulog bisa membantu pengusahan tahu dan tempe. Paling tidak meringankan beban mereka membeli dengan harga Rp 7.700 per kgnya. Permintaan itu sesuai Perpres No 32 tahun 2013 dan Peraturan Perdagangan No 23 tahun 2013. Pihaknya berharp Bulog secepatnya memiliki stok kedelai. Terutama untuk antisipasi kebu-
tuhan pengusaha pengguna kedelai di Kota Bengkulu, Benteng dan Seluma. ‘’Selain berusaha minta Bulog menyiapkan stok, p e m e r i nt a h ju ga m e n g harapkan masyarakat bisa memanfaatkan lahan seperti di Kampung Melayu dan Selebar untuk dimanfaatkan menjadi lahan penanaman kedelai,’’ pungkas Rahmansyah.(che)
Launching, Fasilitas RS Kota Diambil... Sambungan dari Hal 14
Sedangkan dokter spesialis juga sudah ada, bahkan beberapa dokter spesialis masih tahap proses. Nah soal peningkatan fisik bangunan a k a n d i l a ku k a n s e t e l a h ditempati,’’ terang Edriwan. Sementara di bagian lain, Ketua Komisi I DPRD Kota Nurman Sohardi, SE men-
gatakan DPRD akan siap membahas usulan rancangan peraturan daerah (raperda) pengelolaan rumah sakit Kota Bengkulu. Akan tetapi pihaknya minta proses pembahasan raperda tersebut melibatkan sejumlah tokoh masyarakat (tomas) dan pakar terkait. Seperti pakar ekonomi, kesehatan serta dampak lingkungan
termasuk pakar tata kota. Tujuannya agar raperda yang akan disahkan jadi perda itu tidak jadi persoalan atau sesuai harapan masyarakat. DPRD mendukung pembangunan rumah sakit khusus Kota Bengkulu. Tetapi dalam pengelolaannnya nanti harus ditempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan
di bidang pengelolaan manajemen rumah sakit. Jika tidak, maka harapan masyarakat dan pemerintah kota akan sulit terwujud. ‘’Kami mendukung dan siap membahasnya. Pembahasannya harus melibatkan semua unsur. Supaya menampung aspirasi mereka sebelum perda disahkan,’’ tutur Nurman.(che)
Dibolehkan Jika Tak Bertentangan... Sambungan dari Hal 14
Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan se-
cara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Lalu bagaimana dengan arisan qurban yang marak
belakangan ini di Bengkulu? Ja n g a n m e m b a y a n g k a n arisan pola ini sama seperti arisan pada umumnya. Arisan dalam hal ini hanya penyebutan saja. Tentu tak ada sistem undian untuk menentukan pemenang. Artinya untuk beribadah qurban, seseorang tak harus menang undian. “Ini yang perlu diluruskan. Sebetulnya bukan arisan, tapi tabungan qurban. Namun di masyarakat, tabungan qurban ini sering diistilahkan arisan,” kata Ustad H. M. Ihsan Nasution, SH. Diakui Ihsan, fenomena ini belakangan cukup banyak dilakukan masyarakat Bengkulu. Biasanya dilakukan sekelompok masyarakat baik di lingkungan tempat tinggal, maupun perkumpulan keluarga. Mereka memben-
tuk panitia, serta ditunjuk seseorang yang bertugas sebagai bendahara. “Arisan ini bukan dengan cara dikocok (diundi). Tapi panitia mengelola uang yang ditabung selama periode tertentu dan digunakan untuk qurban,” terangnya. Arisan qurban dibolehkan. A r t i nya, t ak ad a hu ku m yang melarang berqurban dari hasil uang yang dikumpulkan dengan cara dicicil berupa tabungan. “Boleh, tidak ada masalah. Supaya tidak terlalu berat makanya dicicil. Ini tabungan, bukan undian,” katanya. Apalagi dengan pola ini minat masyarakat berqurban semakin baik. Makin banyak m a s y a r a k a t b e rq u r b a n , makin banyak pula manfaat yang bisa dirasakan orang kurang mampu.(**)