Page 7

KAMIS

Rakyat Aceh

6 SEPTEMBER 2012

Kunjungan Pansus XII DPRK Pidie

Penyelesaian Proyek Kurang Koordinasi Antar Instansi Panitia Khusus (Pansus), XII Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pidie menyatakan, penyelesaian proyek tahun 2011 kurang koordinasi antara intstansi, sehingga penyelesaiaannya amburadul. Misalnya Dinas Bina Marga Cipta Karya tanpa berkoordinasi dengan Camat setempat ketika menetapkan lokasi pembangunan proyek yang dimaksud, akibatnya nama dan proyek yang dikerjakan jelas tidak sesuai. DEMIKIAN dikatakan Ketua Pansus XII DPRK Pidie Mahfuddin Ismail.A.Ma kepada Rakyat Aceh, Rabu (5/9), di sela-sela kunungan Pansus ke Kecamatan Mutiara Timur. Didampingi Camat setempat Bahrul Walidin, tim Pansus XII sempat kaget ketika melihat data tak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, artinya kata Mahfuddin, nama proyek dibuku jalan Dayah Tanoh-Cot Kuthang, ternyata yang dibangun jalan Cot Kuthang-Jeurat Manyang Kecamatan Mutiara Timur Pidie. “Saya melihat disini tidak ada koordinasi antara dinas Tim Pansus XII DPRK Pidie meninjau pembangunan Jalan Lintas terkait dengan pihak kecamatan,” jelasnCot Khutang - Jeurat Manyang, Mutiara Timur, kemarin. ya. Sedangkan Tim Pansus XII beranggotakan 10 orang diantaranya Ketua Pansus Mahfuddin Ismail, dari Fraksi Partai Aceh, Wakil Ketua T.Yasman Saputra.SH, Fraksi Partai Demokrat, Muhammad. S.ThI sebagai sekretaris, Fraksi Partai Aceh, Tgk Zainal Abdidin Amin Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Isfandiari, Tgk Muhammad Ali, Tgk Abdul Manan.SH, Tgk Nurma, A.Hamid Adam, Hasbi Mahmud semua dari Fraksi Partai Aceh. Tgk Muhammad Ali kepada Rakyat Aceh kemarin mengatakan, Pansus tersebut bertujuan untuk mengevaluasi anggaran tahun 2011, pihaknya melihat sejauh mana pihak eksekutif menyelesaiakan proyek Tim Pansus XII DPRK Pidie bermusyawarah di gedung DPRK tersebut, sehingga tidak merugikan uang setempat pulang dari pansusu, kemarin. Negara. Pihaknya juga meminta agar eksekutif benar-benar menyelesaikan proyek sesuai volume yang telah ditentukan dan jangan menyalahai aturan main.“Kita tetap mengawasi kinerja eksekutif sesuai dengan petunjuk, artinya kita tidak membiyarkan kecurangan terjadi,” paparnya. Lain halnya yang dikatakan Tgk Nurma kepada Rakyat Aceh kemarin disela-sela kunjungan Pansus di Kemukiman Jeurat Manyang Kecamatan Mutiara Timur, dia meminta eksekutif lebih memaksimalkan pembangunan inprastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Artinya kata dia, dari hasil kunjungan Pansus yang dilakukan pihaknya, ternyata yang terjadi dilaTim Pansus XII DPRK Pidie meninjau pembangunan Dayah Tanoh pangan hanya kurang koordinasi saja anatara dinas terkait dengan kepala wilayah Cot Kuthang, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, kemarin (4/9).

tempat proyek itu dibangun.“Ini yang perlu ditingkatkan sehingga tidak masyarakat yang dirugikan,”paparnya. Sementara itu A.Hamid Adam anggota Pansus Daerah Pemilihan (DP), lima meliputi Kecamatan Mutiara Timur, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Tiro dan Kecamatan Kembang Tanjong kepada Rakyat Aceh mengatakan, banyak proyek jalan di Kecamatan Mutiara Timur belum selesai dan perlu dibangun kembali agar transportrasi masyarakat bisa lancer. Kemudian yang paling penting pada tahun depan ada beberapa ruas jalan yang perlu dibangun lagi. “Kita berharap eksekutif benar melaksanakan proyek sesuai aturan,”pintanya. Disisi lain Tgk Zainal Abidin Amin kepada Rakyat Aceh kemarin mengaku, Pansus XII sudah menyelesaikan kunjungannya sejak 3 hingga 7 September 2012. Bahkan dari kunjungan Pansus itu terlihat semua proyek dikerjakan sudah sesuai dengan aturan, hanya saja koordinasi dinas terkait sangat kurang, sehingga terjadi kesalahan penulisan nama proyek dan hal itu juga sangat fatal. “Kita berharap koordinasi harus dibangun dengan serius dimasa mendatang,”harapnya. Hasbi Mahmud anggota Pansus DP lima kepada Rakyat Aceh mengatakan, kunjungan Pansus kali ini dilakukan ke masingmasing daerah pemilihan, sebab mereka lebih tahu persoalan dan proyek mana yang mesti dibangun pada usulan tahun 2013. Bahkan pihaknya sangat mengharapkan partisifasi masyarakat dalam mendukung kinerja eksekutif dan membangun daerah.“Kita melihat proyek yang dikerjakan ini tidak ada yang bermasalah, kecuali yang sumberdana DPPID,”paparnya. Hal senada juga diakui Tgk Abdul Manan.SH, anggota Pnasus dari Kecamatan Tiro, dia mengaku masih banyak pembangunan jalan dan jembatan mesti dilakukan di kecamatannya. Sebab warga Tiro selalu mengeluh karena jalan lintas Beureunuen-Tiro banyak yang rusak dan perlu dibangun kembali. Dia meminta eksekutif jika menempatkan anggaran harus sesuai dengan permintaan rakyat, sehing-

ga rakyat tidak terzalimi. “Saya melihat proyek yang dikerjakan saat ini memang tidak ada masalah, tapi volume tidak cukup jadi perlu ditambah lagi pada masa mendatang,” tukasnya. Sementara itu Isfandiari kepada Rakyat Aceh mengatakan, persoalan proyek Dana Perbantuan Percepatan Inprastruktur Daerah (DPPID), sering bermasalah. Bahkan proyek tersebut tanpa laporan kepada dewan, sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak jika ada penyelewengan dan seharusnya Pemerintah Pusat member hak control penuh terhadap penggunaan dana tersebut.“Saya melihat persoalan daan DPPID ini tidak jelas dan kita selaku dewan sama sekali tidak tahu berapa dana itu dialokasikan,” jelasnya. Sedangkan Muhammad .S.ThI kepada Rakyat Aceh mengaku, Pansus yang dilakukan pihaknya ke lima kecamatan meliputi Kecamatan MutiaraTimur, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Kembang Tanjong dan Kecamatan Tiro/Truseb. Diantara lima kecamatan tersebut hanya saja di Kecamatan Mutiara Timur saja yang masih banyak proyek belum selesai dan putus ditengah jalan. Namun dia berharap tahun depan bisa dibangun kembali. Sedangkan Pansus XII akan mengusulkan kembali proyek-proyek yang belum selesai pada tahun mendatang diantaranya, di Kecamatan Mutiara Timur pembangunan Jalan Blang Malu-Juerat Manyang sbeelumnya sudah dibangun dengan menghabiskan anggran Rp 1.260.716.000, kemudian jalan Dayah Tanoh Cot Kuthang, jalan Cot Kuthang-Jeurat Manyang. Sedang di Kecamatan Glumpang Tiga jalan Kampung Jeumpa-Kampung Pisang yang sudah dibangun dengan dana Rp 925.000.000, sumber dana Otsus 2011. Kemudian jalan Tiro-Pintu Satu dengan dua kilo meter lagi yang harus dibangun kembali, jalan Kuta Bayi Glumpang Baro-Adan Mutiara Timur sumber dana DPID R p 2 , 8 m i l ya r, d i Kec a m at a n Kembang Tanjong Jalan Puuk Kanan dengan dana Rp 99.850.000, sedangkan di Kecamatan Glump-

Tim Pansus XII DPRK Pidie meninjau pembangunan Jalan Dayah Tanoh - Cot Khutang, kemarin.

Tim Pansusu XII DPRK Pidie tinjau pembangunan Jalan Kuta, Nyabi Glumpang Bato-Adan Mutiara Timur, kemarin.

Tim Pansus XII DPRK Pidie meninjau pembangunan Jalan Tiro Pintu Satu, Kecamatan Tiro/Truseb, kemarin.

ang Tiga jalan Teupin Raya-Nyong dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), RP 1.222.727.273,. Sedangkan yang harus dibangun kembali pada 2012-2013 diantaranya, jembatan Gantung Kumbang Kupula Glumpang Tiga, di Kemabang

Tanjong saluran irigasi Cot Beuringen-Blang Gapu, jalan Kuedee Ie Leubue-Pasi Ie luebue, kemudian yang perlu diabngun lagi jalan Paloh Tinggi-Jeurat Manyang Kec a m at a n M u t i a ra Ti m u r. (amiruddin)

KOMODITI UNGGULAN Cabe Merah besar

Rp 30 ribu/kilogram

Cabe Besar Hijau

Rp 22 ribu/kilogram

Cabe Rawet Rp 14.000-15.000/kg Bawang merah Rp 15 ribu/kilogram Biji Pinang Bulat Rp 8.000/kilogram Biji Pinang Belah Rp 8.300/kilogram Emping Melinjo‘ Rp 48.000/kilogram Coklat Rp 25.000/kilogram Kemiri(Kupas) Rp 35.000/kilogram Lada Putih

Rp 100.000/kilogram

Lada Hitam Rp 80.000/kilogram Kemiri (belum kupas) Rp 32.000/kilogram Kopra Rp 11.000/kilogram Biji Pala A

Rp 70.000/kilogram

Cengkeh Kering Rp 120.000/kilogram Sarang Burung Walet Putih Rp12.000.000/kilogram Sarang Burung Walet Hitam Rp 100.000/kilogram

Warga Marpunge Butuh Jembatan dan Jalan ke Kebun

POLRES Aceh Selatan LAKALANTAS/Gardu Lantas POLSEK TAPAKTUAN POLSEK SAMADUA POLSEK SAWANG POLSEK MEUKEK POLSEK LABUHANHAJI POLSEK KOTAFAJAR POLSEK BAKONGAN KODIM 0107/ACEH SELATAN RSUD-DR.YULIDDIN AWAY PEMADAM KEBAKARAN PT. PLN PT. TELKOM PDAM TIRTA NAGA PT.POS BANK BRI CAB. TAPAKTUAN BANK BPD ACEH TAPAKTUAN

: (0656) 21110 : (0656) 21027 : (0656) 21313 : (06560 21433 : (0656) 21197 : (0656) 322310 : (0659) 92110) : (0656) 441110 : (0657) 21140 : (0656) 21022 : (0656) 21818-21013 : (0656) 21037 : (0656) 21059 : (0656) 21108 :(0656) 21232 :(0656) 322695-21018 : (0656) 21613 : (0656) 21095

METRO HOTEL Chattering hotel

: (0656) 21797 : (0656) 21314

UPTD TAPAKTUAN UPTD LABUHANHAJI

: (0656) 21337 : (0659) 91285

PENGINAPAN

PELABUHAN PENYEBERANGAN

MEULABOH - Dinas Perhubungan dan Pariwisata ( Dishubpar ) Kabupaten Aceh Barat, mengaku hingga saat ini belum mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD. Hal ini disebabkan banyak objek wisata yang belum mampu dikelola secama maksimal. Kepala Dishupar Aceh Barat, Saiful, AB kepada koran ini, kemarin (4/9) mengatakan, pada Tahun 2011 lalu, PAD pada bidang wisata hanya mampu memperoleh PAD sebanyak 6 juta

GAYO LUES-Warga Desa Marpunge, Dusun Pekan kini membutuhkan jembatan rangka baja dan jalan sepanjang 2 kilometer menuju sentra perkebunan Desa Bur Bulet. Selama ini warga harus berjalan kaki selama 1 jam lebih. Selain itu untuk mengangkut berbagai hasil kebun, warga juga harus menjunjungnya. SELAIN jalan setapak, warga Dusun Pekan membutuhkan jembatan rangka baja. Amirmahmud, petani Desa Marpunge kepada koran ini, Rabu (5/9) mengatakan, kami sangat kesulitan untuk menuju kebun, khususnya mengangkut hasil bumi. Hanya bisa dijunjung di kepala dan ini jadi kendala dalam meningkatkan ekonomi. Kemampuan masyarakat secara swadaya hany bisa membangun 500 meter saja.

TELPON DAN ALAMAT PENTING ACEH SELATAN

Infrastruktur Rusak PAD Wisata Anjlok

Kita berharap pembangun jalan setapak bisa segera direalisasikan, karena jalan itu sangat dibutuhkan,” ujarnya. Amir menyebutkan selain jalan, warganya juga membutuhkan jembatan rangka baja. “Jembatan gantung yang ada sudah tidak layak lagi, karena usianya sudah tua. Dan tidak bisa dilintasi mobil untuk mengangkut hasil kebun,” akunya. (yud)

Bekukan BUMD Fajar Selatan RAKYAT

ACEH/BAMBANG

YUDI

MELINTAS: Warga Desa Marpunge Pekan sedang melintas di jembatan tua. Kini mereka butuh jembatan rangka baja dan jalan sepanjang 2 kilometer.

Bangun Asrama Mahasiswa Jangan Tunggu APBK BLANGPIDIEPembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) di Banda Aceh dengan dana hibah dari Pertamina Rp 6,3 milyar diharapkan jangan menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P), tetapi harus dijalankan serkarang

ini. Penegasan itu disampaikan Drs Nasruddin, M,Hum Ketua Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa di Desa Lamgapang, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, kepada Rakyat Aceh, kemarin (4/9), pasca terancam gagal dibangun karena proses yang terkesan lambat.

rupiah. Melihat kondisi PAD tahun lalu, tentu sangat tidak relevan, karena dengan banyaknya potensi obyek wisata alam yang ada di Aceh Barat. Jika melihat banyak obyek wisata di Aceh Barat, tentu PAD yang dihasilkan lebih dari jumlah 6 Juta. Kondisi minimnya PAD, tak lain, karena masih sulitnya akses menuju ke lokasi wisata. Sebagai contoh obyek wisata Danau Geunang Geudong, dan beberapa obyek wisata lainnya. (den)

Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang menangani pembangunan asrama tersebut segera melakukan tender proyek pembangunan asrama tanpa harus menunggu pengesahan anggaran.”Yang penting dana itu dimasukkan terlebih dahulu dalam RAPBK-P,” jelasnya.

Kepala Dinas PU Ir. Mochd Tavip yang dikonfirmasi Rakyat Aceh menyatakan, proses tender proyek pembangunan asrama bila dilakukan sebelum pengesahan APBK-Perubahan harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan termasuk pihak dewan. (ria)

TAPAKTUAN-Sejak didirikan, BUMD Fajar Selatan belum memberi konstribusi berarti bagi masyarakat, disinyalir tiap tahun pemerintah Aceh Selatan memploting dana penyertaan modal. Dari pada menjadi parasit dan membebani keuangan daerah, lebih baik dibekukan saja dan dibentuk pengurus baru yang lebih profesional. Hal itu ditegaskan Deni Irmansah, ST anggota DPRK Aceh Selatan kepada koran ini, Rabu (5/9). Katanya, kalangan Dewan menilai, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fajar Selatan kurang bermanfaat, pihaknya mendesak bupati Aceh Selatan, Husin Yusuf segera mencabut dan membekukan kepengurusan lama, kemudian membentuk pengurus baru yang lebih baik, memiliki perencanaan

dan program kerja yang bisa diharapkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Hal ini kami sampaikan, dengan maksud, pemerintah bisa mendidik generasi baru (penguasaha kecil) untuk lebih kreatif dan tidak selamanya berharap sebagai pengusaha jasa kontruksi. Sementara itu, Pj. Direktur BUMD Fajar Selatan, Erlita, SE.Ak, mengatakan, menyangkut tudingan penyertaan modal Pemkab kepada pihak kami (BUMDred), itu merupakan kesalahan besar dan pembohongan publik. “BUMD Fajar Selatan hampir empat tahun mampu menyumbang PAD ke daerah sebesar Rp 100 juta. Bahkan untuk tahun 2011 berhasil menyumbang sebesar Rp 150 juta,” terangnya. (dir)

EDISI RAkyat ACeh, Metro ACEh, 6 SEPTEMBER 2012  

RAkyat ACeh, Metro ACEh, bERIta Daerah , BAnda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Alas, Mallekusaleh, cakra donya, Leuser,

Advertisement