Page 11

JENAYAH

Metro Aceh KAMIS, 6 SEPTEMBER 2012

TIM Pengawas Kasus Bank Century DPR RI sepakat untuk memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar guna memberikan keterangan terkait bantuan dana talangan ke Century.

“Timwas kasus Bank Cantury DPR RI sepakat akan menghadirkan Pak JK (Jusuf Kalla) dan Pak Antasari untuk memberikan penjesan, pekan depan,” kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo usai memimpin rapat internal Tim Penga-

was Kasus Bank Century DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakatra, Rabu (5/9). Menurut Pramono, Timwas Century beranggapan dua tokoh tersebut mengetahui beberapa hal yang terkait dengan pemberian bantuan dana talangan dari pemerintah kepada Bank Century. Penjelasan dari Jusuf Kalla dan Antasari Azhar, menurut dia, akan dikonfirmasi kepada tiga institusi penegak hukum yang turut menangani kasus Bank Century, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan. “Setelah mendengar penjelasan dari Pak JK dan Pak Antasari, selanjutnya Timwas

ANTASARI AZHAR

JUSUF KALLA

Timwas Century Sepakat Panggil Kalla dan Antasari

3

akan mengundang pimpinan dari tiga institusi hukum tersebut secara bergantian,” katanya. Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pertimbangan Timwas mengundang Antasari Azhar karena memberikan keterangan baru mengenai proses pemberian dana talangan ketika diwawancara oleh salah satu stasiun televisi swasta di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Jusuf Kalla, kata dia, menyampaikan penemuan data baru. Pemerintah memberikan dana telangan kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 miliar. (int)

GEDUNG DPR JADI TARGET SERANGAN TERORIS KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, mengatakan jaringan teroris berencana menjadikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta sebagai sasaran aksi mereka. Mereka bahkan diketahui telah melakukan survei lokasi.

(INT/METROACEH)

TARGET : Gedung DPR RI ternyata masuk radar teroris, yang telah melakukan survei ke lokasi.

“SURVEI dilakukan oleh salah satu anggota jaringan mereka yang bernama Mujib,” kata Ansyaad. Menurut Ansyaad, Mujib berasal dari kelompok Poso. Jaringan ini terkait erat dengan kelompok Solo yang baru saja berhasil dibongkar oleh Densus 88 Mabes Polri. “Mujib ditangkap di Poso pada 12 Juli 2012,” tutur Ansyaad. BNPT, kata dia, telah mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI setelah berhasil menangkap Mujib. DPR, diminta waspada dengan temuan ini. Hingga kini, lanjut Ansyaad, BNPT dan Densus 88 masih mempelajari

rencana jaringan teroris ini. Dia enggan menyebut target-target jaringan teroris lainnya. “Kami selalu waspada,” katanya. Sebagaimana diketahui, Densus 88 Mabes Polri berhasil membongkar jaringan teroris di Solo. Dua terduga teroris—Farhan dan Muchsin—tewas dalam penyergapan di Jalan Veteran, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat 31 Agustus 2012 malam. Selain dua terduga teroris, satu anggota Densus 88, Bripda Suherman juga tewas tertembak. Pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi Briptu Anumerta. (int)

Pemerintah Tak Bisa Fatwa Sesat tidak pada posisi bilang itu sesat atau tidak, sama seperti makan itu halal atau haram, soal tahlilan dan ziarah kubur,” kata Suryadharma Ali. “Butuh penyelesaian menyeluruh. Harus ada komitmen sangat fundamental. Saya tidak mau menyebut hanya satu aliran saja, karena kemungkinan munculnya aliran-aliran baru di dalam agama yang kemudian bertentangan dengan

prinsip-prinsip ajaran agama,” kata dia. Adanya perbedaan pandangan warga di Sampang, kata Suryadharma, tengah didalami oleh pemerintah. “Bagian itu sekarang sedang didalami,” kata dia, Rabu 5 September 2012. Mengenai konflik Sampang yang berlatar belakang perbedaan aliran itu, kata Suryadharma, hanya dapat diselesaikan

dengan dialog. “Kalau sudah dialog, duduk bareng-bareng, segala macam bisa dilakukan, kita akan kembangkan dialog dengan tokoh-tokoh di sana. Cari solusi yang terbaik,” kata dia. Saat ini,MajelisUlamaIndonesia (MUI)Pusatsaatinimasihmengkaji rekomendasi fatwa menyesatkan pemahamanIslamSyiahyang dikeluarkanMUISampangdan MUI Jawa Timur. (int)

SURYADHARMA ALI

MENTERI Agama Suryadharma Ali mengatakan pihaknya tak memiliki wewenang mengeluarkan fatwa haram atau tidak haram terhadap suatu aliran tertentu. Atas hal ini, Suryadharma enggan mengomentari terkait sejumlah pandangan yang menilai bahwa Syiah adalah ajaran sesat. “Pemerintah tak bisa (keluarkan fatwa) karena pemerintah

Kerap Dikorupsi

NU Bakal Bahas Kewajiban Bayar Pajak tor PBNU, Jakarta, Selasa (4/9) malam. Menurut Said Aqil, jika pengelolaan dana dari pajak dapat dikelola dengan baik dan amanah, tentu kewajiban membayar pajak harus didukung. “Tapi kalau hasil dari pajak ternyata dikorupsi, bagaimana? Nanti para ulama akan merumuskan hukumnya,” kata Said Aqil. Munas Alim Ulama dan Konbes NU akan digelar 14-18 September 2012 di Pesantren

Anggaran Kunker DPR ke Denmark dan Turki Rp 1,3 M BADAN Legislasi (Baleg) DPR mengunjungi Denmark dan Turki dalam rangka pembahasan RUU Palang Merah Indonesia (PMI). Anggaran yang dikeluarkan diprediksi mencapai Rp 1,3 miliar. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data mengenai jumlah anggaran yang digunakan untuk kunjungan ke dua negara Eropa itu. “Alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta, dan alokasi anggaran ke Turki sebesar Rp 636 juta atau total sebesar Rp 1,3 miliar,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (5/9). Fitra menyebut anggaran itu digunakan untuk membiayai perjalanan 10 anggota DPR. Biaya itu digunakan untuk perjalanan menggunakan pesawat kelas eksekutif. “Untuk ke negara Denmark menghabiskan Rp 666.270.000 untuk 10 anggota DPR tanpa staf ataupun keikutsertaan keluarga. Jadi setiap anggota menghabiskan Rp 62 juta untuk ongkos pesawat di kelas eksekutif,” ujarnya. Biaya itu ditambah biaya harian sebesar Rp 4,2 juta per hari. Sedangkan untuk penerbangan ke Turki, ongkos yang digunakan untuk seorang anggota dewan sebesar Rp 59 juta. “Untuk satuan biaya harian menghabiskan Rp 3,2 juta per hari,” papar Uchok. Saat dikonfirmasi, Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, mengatakan, anggaran itu merupakan urusan Setjen DPR. “Kami tidak tahu, itu urusan Setjen,” tutur Ignatius. (int)

Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Menurut Said Aqil, ada tiga hal utama yang dibahas dalam forum tersebut yakni mauduiyah yang berkenaan dengan rujukan dasar seperti konsep negara, hukum bentuk negara, kekayaan negara, pengalihan kekayaan negara, dan warga negara. Berikutnya, qanuniyah yang berkaitan dengan perundang-undangan. Beberapa UU yang akan dibahas dari segi Islam adalah

korelasi UU Bank Indonesia, UU Penanaman Modal Asing, UU Air, UU Migas, dan UUD 1945. Selanjutnya waqi’iyah atau isu-isu kekinian seperti hukum pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) secara langsung, hukuman mati bagi koruptor, hukum pajak, hukum anak di luar nikah, hukum ekonomi rakyat, dan hukum pematokan keuntungan saham BUMN. (int)

Kasus Korupsi Proyek Solar Home System

Keterlibatan Sutan Bhatoegana Bakal Diungkap di Pengadilan MANTAN Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Jacob Purwono berjanji akan membeberkan dugaan keterlibatan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS) Kementerian ESDM tahun 2007 dan 2008, di pengadilan. “Kalau substansi nanti saja di pengadilan,” ucap Jacob Purwono saat ditanya tentang keterlibatan Sutan Bhatoegana dalam proyek tersebut, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9). Hari ini, selain Jacob, penyidik KPK juga memeriksan Kosasih yang kala itu menjabat pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut. Namun Kosasih enggan komentar soal dugaan keterlibatan Sutan Bhatoegana, Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Wisnu Subroto, dan Komjen (Pol) Gories Meri pada kasus yang membuat kerugian negara sebesar Rp131,2 miliar. “Dari pak Purwono saja kan sudah cukup,” ucap Kosasih saat keluar dari gedung KPK. Terkait pengembangan kasus ini, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sutan Bhatoegana. Sedianya dia akan diperiksa sebagai saksi. Namun, yang bersangkutan mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sedang menghadiri acara

politik di Sumatera Utara. Sementara, untuk Wisnu Subroto, dan Komjen (Pol) Gories Mere yang disebut-sebut ikut terlibat, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan. Sebagaimana dibeberkan Sofyan Kasim, penasihat terdakwa Ridwan Sanjaya, ketiga nama itu juga telah tertulis dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Ridwan, namun jaksa KPK tidak menyampaikannya secara tegas dalam berkas dakwaan pada persidangan beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, Mejelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sendiri telah menjatuhkan vonis selama enam tahun penjara kepada pegawai di Direktorat Jendral (Ditjen) Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM, Rid-

Tanpa Perpu

Anggota Komnas HAM Transisi Bisa Digugat PAKAR Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra berpendapat sebaiknya Kepres Perpanjangan Komisioner Komnas HAM dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Meski tanpa Perpu itu, komisoner Komnas HAM tetap dianggap sah. “Saya berpendapat sebaiknya dibuat Perpunya untuk menguatkan konstitusional Komisioner Komnas HAM,” kata Yusril usai menghadiri sidang Uji Materi UU No 8/1981 tentang KUHAP, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (9/5). Yusril menambahkan, tanpa adanya Perpu tersebut, maka kedudukan komisoner Komnas HAM bisa dengan mudah digoyang. “Kalau ada yang ingin mempersoalkan, mereka bisa menggugat keputusan presiden ini,” sambung Yusril Ia beranggapan tanpa adanya Perpu tersebut maka keputusan komisoner Komnas HAM di masa perpanjang ini bisa dinyatakan tidak ada. Tetapi keputusan itu juga bisa dianggap ada tergantung dari masalah pokoknya “Tergantung masalah pokoknya Kalau dianggap tidak sah, ya tidak sah. Tapi kalau tindakannya sah, ya sah,” ujarnya. Hal tersebut senada dengan apa yang dinyatakan oleh pakar hukum tata negara lainnya, Dr Irmanputra Sidin. Menurutnya, sebaiknya Presiden membuat Perpu terkait masa perpanjangan Komisioner Komnas HAM. Jika tidak, nantinya Presiden bisa disalahkan melanggar undang-undang. “Konsekuensinya jika tidak ada Perpu, nantinya keputusan Komnas HAM bisa dianggap tidak pernah ada,” ucap Irmanputra kepada wartawan, (4/9) kemarin. Sebelumnya, Presiden SBY resmi memperpanjang masa tugas komisioner Komnas HAM. Keppres perpanjangan itu sudah ditandatangani pada Rabu (29/8) malam. “Atas permintaan DPR agar diperpanjang, makanya kita perpanjang. Karena itu Presiden memperpanjang,” terang Mensesneg Sudi Silalahi di sela-sela puncak Hari Teknologi Nasional di Jl Asia Afrika, Bandung. (int)

Seputar Muncul Iklan di Internet

SUTAN BHATOEGANA

MUSYAWARAH Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) akan membahas berbagai persoalan aktual dari sudut hukum agama, di antaranya tentang kewajiban membayar pajak. “Hukum kewajiban membayar pajak ini kami angkat terkait fakta terjadinya korupsi besar-besaran di sektor pajak. Apakah kita tetap wajib membayar atau tidak,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kan-

(INT/METROACEH)

TUAI GUGATAN : Tanpa perpu, membuat komisioner Komnas HAM yang sekarang rawan gugatan.

wan Sanjaya. Anak buah Jacobus Purwono ini dinyatakan terbukti bersalah terkait korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya senilai Rp 526 miliar lantaran menetapkan harga perkiraan sementara tanpa melalui harga pasar. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Jacob Purwono telah resmi dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi pengadaan Solar Home System pada 2009. Jacob diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Yacob diduga melakukan kerja sama melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen, Ridwan Sandjaya. (int)

Menko Polhukam: Pulau Kok Dijual? SAMA sekali tidak ada kebijakan pemerintah untuk menjual pulau-pulau di wilayah NKRI. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengaku heran dengan munculnya kabar bahwa ada pulau yang diiklankan untuk dijual. “Setahu saya tidak ada kebijakan menjual pulau. Siapa itu yang jualan? Pulau kok dijual?” ujar Djoko menanggapi pertanyaan wartawan di VVIP Room Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (5/9). Menurutnya kebijakan yang ada adalah menawarkan pulau kepada penanam modal untuk tempat usaha sehingga menggerakan ekonomi daerah. Tentu saja kebijakan tersebut tidak berarti menjual pulau bersangkutan kepada investor. “Kalau ada orang yang investasi, ya itu mungkin. Orang mendirikan hotel di situ kan boleh,” sambungnya. Situs www.privatesislandonline.com menjual Pulau Gambar di Laut Jawa dan Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Harga yang ditawarkan untuk Pulau Gambar tergolong murah yakni US$ 725 ribu atau setara dengan Rp 6,8 miliar (kurs 1 US$ = Rp 9.500). Dalam informasi penjualannya, pulau itu disebutkan berada di kawasan Laut Jawa dengan luas 2,2 hektar. Sementara Pulau Gili Nanggu di Lombok yang memiliki luas 4,99 hektar itu ditawarkan dengan harga Rp 9,9 miliar. Lokasinya yang berada di laut Bali jadi daya jual tersendiri. Menurut situs tersebut, pemilik pulau menawarkan Gili Nanggu dengan sejumlah fasilitas. Di antaranya 10 unit cottage, 7 unit bungalow, 1 unit restoran, mini bar, kamar, dan area pengembangbiakan kura-kura. Indonesia sudah lama melarang jual-beli pulau di Indonesia karena menyangkut kedaulatan negara. Pemerintah hanya memberi izin untuk menyewa demi kepentingan pariwisata. (int)

EDISI RAkyat ACeh, Metro ACEh, 6 SEPTEMBER 2012  

RAkyat ACeh, Metro ACEh, bERIta Daerah , BAnda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Alas, Mallekusaleh, cakra donya, Leuser,

Advertisement