19
Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn
.........................Sambungan dari hal. 18
tate pada tgl 14-8-2006. Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan sertifikat No. 150 yang luasnya 178.570 m2 sudah dijual oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Bahwa sertifikat No. 149 yang luasnya 4.486.975 m2 termasuk didalamnya tanah garapan masyarakat yang belum dibayar ganti ruginya ditaksir sebesar Rp. 211.750.000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) denga rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2. Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT. Buana Estate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007 PT. Buana Estate bersama oknum menanam 270 batang bibit pohon coklat, 33 bibit pohon mahoni dan 18 buah plang nama an. PT. Buana Estate. Keesokan harinya plang nama dan tanaman tanaman tersebut yang ditanam di kebun
LAPORAN UTAMA
masyarakat spontan dicabut oleh masyarakat selaku pemilik kebun. Tanaman-tanaman tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang sesuai rencana akan di serahkan kepada Polisi besok harinya, karena hari sudah sore. Akan tetapi besoknya tgl 7-22007 pagi-pagi buta tanamantanaman yang dikumpulkan itu sudah tidak ada dan kemudian diketahui telah berada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT. Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Bogor bahwa masyarakat menguasai fisik tanah PT. Buana Estate, dimana tanah tersebut adalah HGU an PT. Buana Estate tertanggal 15-62006 yang masih berlaku hingga tahun 2027. Padahal fisik tanah sudah dikuasai masyarakyat sejak tahun 1960-an secara turuntemurun. Dan dilaporkan juga soal pencabutan tanam-tanaman dan plang nama yang di-
lakukan masyarakat pemilik kebun dengan istilah merusak harta milik PT. Buana Estate. Realisasi dari laporan polisi tanggal 7-2-2007 tersebut, akhirnya para penggarap H. Sukandi dan kawan-kawan dimasukkan penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana PN. Cibinong No 207 dan 208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007. Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapan telah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid/ cbn yang kemudian dijadikan Novum oleh kepala BPN RI dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, akan tetapi sudah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.
PT. Genta Prana Kalah di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung Karena Joyo Winoto, PhD Selaku Kepala BPN RI Tak Taat Hukum
D
i Pengadilan Negeri Cibi nong PT. Genta Prana kalah yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Kekalahan tersebut diduga disebabkan, Joyo Winoto, PhD belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2 dimana di dalamnya ada
tanah sengketa 2.117.500 m2 sehingga masih sah milik PT. Buana Estate, disebabkan sertifikat adalah produk BPN dan belum dibatalkan sesuai putusan PTUN. Karena sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan, walaupun sudah ada surat eksekusi dari Ketua PTUN JKT kepada
Kepala BPN RI supaya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu antara lain supaya mencabut/membatalkan sertifikat No. 149 dan memproses Bersambung Ke Hal..........20
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc
http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc