Issuu on Google+

Diantara Managam, Aryanto, dan M. Ikhsan

SBY DIMINTA “REFORMASI” BPN RI DAN JAJARAN Indek Berita

PEMBENAHAN SBY PADA SEKTOR PAJAK LAYAK DIBERI “CAP JEMPOL” Baca Hal 5

Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ir. Soehermanto. PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung REDAKTUR PELAKSANA : Bernhard Silaban, S.Pd KOORDINATOR LIPUTAN : Rapolo Eldona T REDAKTUR : Albert Siregar, Jeffry Sinurat, Umar Syekh, Joko Sutrisno STAF REDAKSI : Anggiat Sitorus, SE, Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Bernhard Silaban, S.Pd, Kaliardi Sidabutar, SH, Romario B, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, S.Pd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus, SE SEKRETARIS REDAKSI : Miranda KOORDINATOR LITBANG : Kaliardy Sidabutar, SH MANAGER UMUM DAN SIRKULASI : Heri Ekaputra MANAGER IKLAN : Sahat Tumanggor ASISTEN MANAGER IKLAN : Nurhayati, Ayu Lestari, SE Layout/Design : Mario Barus MARKETING IKLAN : Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto. PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN: Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: Joko BIRO BOGOR: Masturi BIRO DEPOK: Jajang BIRO KARAWANG: M. Nur BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021)7365703, 94705665 FAX: (021)7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI.

Edisi: 002

Senin, 25 Oktober 2010


2

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Diantara Managam, Aryanto, dan M. Ikhsan

SBY DIMINTA “REFORMASI” BPN RI DAN JAJARAN Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk pembenahan bangsa dan tanah air yang kita cintai bersama serta demi terciptanya harapan para pahlawan kita yang telah merebut kemerdekaan dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta reformasi terhadap jajaran pertanahan, termasuk dengan pejabat yang saat ini sedang menjabat.

Pembenahan internal di tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI sudah dinantikan masyarakat dan selayaknya untuk secepatnya dilakukan, disertai dengan pengkajian terhadap hasil kinerja Kepala BPN RI, Joyo Winoto,PhD selaku orang nomor satu di instansi pertanahan tersebut, seiring dengan masa jabatannya pada periode kedua dalam pemerintahan SBY. Pasalnya, selama Joyo Winoto menjabat kepala badan, permasalahan tanah terindikasi bertambah banyak dan penyelesaiannya terkesan lamban serta pengurusan sertifikat tanah yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap seperti dipersulit, akibatnya delik pertanahan susah untuk dituntaskan. Dibarengi dengan indikasi mafia pertanahan yang sebaiknya diberantas dari instansi yang mengurusi bidang pertanahan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen LSM Suara Indonesia Baru, Laspen Sianturi di Jakarta Minggu lalu. Kalau Joyo Winoto memang merupakan putra bangsa Indonesia terbaik serta mampu memimpin BPN RI ke arah yang lebih baik dan mampu untuk

menyelesaikan delik pertanahan, terlebih dalam menyambut HUT Agraria 2010, kalau boleh, janganlah menambah delik pertanahan yang sudah ada. Seharusnya beliau sebelum menerbitkan surat keputusan (SK) terkait legalitas tanah, alangkah lebih baik jika digelar perkara dulu secara internal. Untuk terciptanya “risk managemen” sebaiknya SK terlebih dahulu dikaji secara dalam dari berbagai aspek sebelum diterbitkan, supaya jangan menimbulkan delik nantinya, alias akan digugat ke (PTUN), karena ada pelapor dan terlapor. Bila ada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum, BPN RI diharapkan segera ditindaklanjuti. Janganlah seperti dipersulit atau “dipimpong pimpong”. Kasihan masyarakatnya, karena sudah begitu lama berperkara namun legalitas tanahnya bisa menjadi mengambang kembali. Delik pertanahannya menjadi kusut. Kepala badan memiliki staf yang banyak untuk membantu dari berbagai aspek. Apa SK sebelum diterbitkan sudah dikaji secara bersama sama atau hanya diputuskan sendiri oleh kepala badan. Apalagi berhubungan langsung dengan menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Joyo Winoto selaku pejabat publik diharapkan untuk “sadar diri” dan dapat segera melakukan pembenahan terhadap jajarannya. Biar bagaimanapun, Bumi Pertiwi Indonesia diwariskan kepada anak, cucu dan cicit secara bersama sama. Kalau dapat diperbaiki sekarang, kenapa harus menunggu lebih lama lagi, imbuhnya. Sebagai bahan masukan kepada SBY, apa tidak lebih baik kalau pejabat tertinggi BPN selaku pengambil keputusan tertinggi dalam hal kebijakan pertanahan, pejabatnya berasal dari pejabat karir BPN. Bila karir awalnya dari kepala kantor, kakanwil, sestama atau deputi, dalam hal pengambilan keputusan, pastinya sudah lebih berpengalaman dan hasil

pemikirannya juga lebih cemerlang, dan dampak positipnya adalah SK yang terbit merupakan SK profesional dan tidak digugat lagi karena tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, Jaksa Agung berasal dari jaksa karir, Kapolri berawal dari Kapolsek, Kapolres dan Kapolda. Bagaimana dapat memimpin institusi secara nasional bila belum pernah memimpin dalam skop daerah. Mari kita benahi bangsa ini secara bersama sama. Namun hal ini hanya sebagai masukan kepada Presiden pilihan rakyat, yaitu SBY yang kami cintai, ujarnya. Sekretaris Utama (Sestama), Managam Manurung yang sebelumnya juga menjabat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta, juga salah satu figur yang bagus, bila ditinjau dari pengalaman dalam hal ilmu pertanahan. Pengalamannya juga lumayan ditambah dengan kesetiaan maupun loyalitasnya terhadap sisitim dan atasannya. Selaku institusi pelayanan pertanahan, pengalamannya sebagai Kakanwi DKI Jakarta di Ibu kota yang secara logis memiliki permasalahan pertanahan yang rumit, namun demikian Managam Manurung memiliki prestasi yang layak diberi cap jempol. Dari Kakanwil Pertanahan DKI menjadi Sestama. Saat ini, selaku Sestama, Managam adalah pejabat teknis pertanahan yang berkarir dari bawah. Pengalamannya sudah cukup matang dengan pertanahan, imbuhnya. Di lain sisi, Drs. Aryanto Sutadi, Msc yang saat ini menjabat Deputi V BPN RI yang menangani bidang Sengketa Konflik dan Perkara (SKP) juga merupakan figur yang lumayan. Setelah pensiun dari institusi kepolisian dan kemudian dipercaya menjabat Deputi V, Aryanto juga layak mendapat cap jempol dalam penyelesaian permasalahan tanah. Apakah itu dengan mediasi ataupun sikap dalam menjalankan putusan hukum yang tetap, Aryanto adalah figur yang Bersambung Ke Hal 3


3 Sambungan Hal 2 peduli terhadap bangsa. Walaupun sudah pensiun dari kepolisian, namun masih bersedia memberikan kontribusi pemikiran dalam hal penyelesaian perkara pertanahan. Masuk kerja dari jam 06.00 sampai malam merupakan kegiatanya sehari hari bila tidak ada urusan ke luar kantor. Ramah dalam menerima tamu tanpa memandang unsur golongan atau jabatan. Pemimpin yang baik dan tegas. Selamat bertugas dan berjuang kami ucapkan kepada Bapak Aryanto, katanya. Aryanto termasuk figur yang peduli terhadap rakyat. Walaupun sibuk dan capek akibat semaraknya perkara tanah ataupun delik pertanahan yang ditangani, namun ditengah kesibukannya, Aryanto selalu ramah dan bersifat pintu terbuka dalam hal menampung aspirasi masyarakat yang ingin mengurus tanahnya ataupun dengan pihak yang berhubungan dengan delik pertanahan. Termasuk dalam menerima wartawan yang konfirmasi. Sedangkan Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta, DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, MH termasuk figur muda yang brilian dan pintar mengajar. Tidak percuma S3 dan master hukum. Dengan segala kemampuan bidang hukumnya, bukan hal yang sulit untuk membuat jawaban baginya, sebagai solusi dari delik pertanahan. Dari aspek hukum maupun ilmu reforma agraria, Ikhsan sangat memenuhi unsur menjadi orang penting di BPN RI. Masih muda, energik dan bijak dalam pengambilan keputusan. Pertanahan Bumi Pertiwi Indonesia sangat membutuhkan figur yang seperti ini. Sukses selalu menemanimu saudaraku. Doa kami menyertaimu Bapak Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta. Masyarakat dan jajaran BPN sangat membutuhkan buah pemikiran anda, serunya. MA Diminta Pengkajian Terhadap Putusannya Mahkamah Agung (MA) RI diminta lakukan pengkajian terhadap putusannya, terkait SK Nomor 9, apa putusan tersebut perlu dilaksanakan atau tidak. Hal itu disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, Ph.D tidak bersedia menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang ditandatanganinya sendiri. Joyo Winoto diduga tidak menghormati hukum dan

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010 “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Walaupun demikian, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih mempertahankan Joyo Winoto menjabat kepala badan. Apakah karena Joyo Winoto merupakan tim sukses SBY atau mantan dosennya, sehingga tetap dipertahankan menjabat kepala badan, padahal kinerjanya disinyalir bobrok, disebabkan semaraknya permasalahan tanah yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Malah ditambah dengan SK kepala badan yang bermasalah dan menambahi delik pertanahan yang sudah ada, baik itu yang terjadi di masa lalu, karena ada tiga masa, yaitu masa sekarang, masa lalu dan masa depan. Pembenahan masa sekarang untuk ke masa depan sangat diharapkan. Hal tersebut dikatakan sumber Kantor Berita RBN yang enggan identitasnya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta Minggu lalu. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116 tersurat dengan jelas, yaitu, “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.” Walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah mengajukan surat ke Presiden Republik Indonesia dan kepada DPR RI, namun putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto. Hal tersebut berdampak pelaksanaan putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terkesan seperti mandul, tandasnya. Akibatnya, Joyo Winoto disinyalir “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI disebabkan Joyo Winoto belum bersedia untuk menantangani SK pembatalan SK Nomor 9 yaitu perpanjangan HGU Nomor 1 kepada PT Buana Estate. Adapun SK ditandatangani oleh Joyo Winoto selaku kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yakni badan yang setingkat

dengan kementerian. Karena Joyo Winoto tidak bersedia merealisasikan pembatalan SK, PTUN Jakarta mengumumkan hal tersebut di media, namun Joyo Winoto tetap enggan melaksanakan putusan. Selaku pusat administrasi pertanahan, seharusnya orang nomor wahid di badan pertanahan mengetahui dan memahami bahwa putusan hukum harus dijalankan. Kalau bukan untuk dijalankan, buat apa putusan hukum tersebut ada. Apa cukup hanya dilihat tanpa dijalankan. Bisa semakin banyak delik pertanahan nantinya. Putusan yang satu belum dijalankan tetapi bisa jadi sudah datang putusan lainnya. Akhirnya dapat semakin kusut permasalahan tanahnya, serunya. Bila Joyo Winoto mau evaluasi terhadap Surat Keputusan yang sudah terlanjur diterbitkannya, serta memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permasalahan pertanahan Ambalang dapat terselesaikan dengan baik, dan tidak perlu terus berperkara. Sebagai seorang “pakar” yang ahli dalam menyelesaikan perkara tanah yang sangat rumit, seyogianya masalah tanah yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan tiga masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Tapi juga harus bisa menyelesaikan permasalahan tanah yang timbul dengan tidak memandang apa permasalahan tanah terjadi pada masa lalu. Bagusnya adalah menyelesaikannya pada masa sekarang dengan tujuan ke masa depan. Seharusnya seorang “pakar” bila tidak dapat mengurangi masalah pertanahan, janganlah menambah persoalan tanah yang sudah ada, ujarnya. Bahan masukan kepada SBY selaku Presiden pilihan rakyat, yaitu: satu, indikasi Kepala BPN RI tidak bersedia melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor: 482/ K/TUN/2007 tanggal 20 Pebruari 2008, jo Putusan Nomor 72PK/TUN/2009 yang isi putusannya menyatakan bahwa SK No. 9/HGU/BPN/2006 batal demi hukum, dan terkait dengan hal tersebut, Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah dihukum untuk melaksanakan putusan tersebut. Bersambung Ke Hal 4


4 Sambungan Hal 3 Kedua, dugaan Kepala BPN RI, Joyo Winoto, Ph.D tidak bersedia mencabut SK No. 9/HGU/BPN/2006 yang ditandatanganinya sendiri selaku Kepala BPN RI pada tahun 2006, dimana SK tersebut terindikasi gratifikasi miliaran rupiah. Joyo Winoto selaku orang nomor satu di badan pertanahan yang seharusnya meningkatkan pelayanan dalam menjalankan fungsi BPN selaku administrasi pertanahan serta menciptakan pemerintahan yang bersih seharusnya pro terhadap rakyat, tetapi Joyo Winoto terkesan tidak bersedia mencabut SK yang ditandatanganinya sendiri, disebabkan Kepala BPN RI disinyalir “takut” kepada Probosutedjo. Apakah “takut” kepada individunya atau takut kepada indikasi korupsinya, perlu penyelidikan oleh penyidik berwenang. Merupakan hal yang kurang lazim bagi seorang Kepala BPN RI bila “takut” kepada salah seorang masyarakat. Ketiga, penerbitan Surat Keputusan (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 oleh Kepala BPN RI untuk perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 kepada PT Buana Estate, sesuai permohonan Probosutedjo, dimana masa berlaku HGB sudah habis tahun 2002, tetapi diperpanjang tahun 2006 silam tanpa menjalani prosedur-prosedur pengurusan perpanjangan HGU sebagaimana mestinya, dan terkait dengan hal tersebut, Kepala BPN RI, Joyo Winoto diduga salahgunakan jabatan. Dan pengumuman Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/2006/ PTUNJKT tanggal 23 Februari 2010. Dalam pengumuman tersebut, bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah dihukum untuk mencabut keputusannya.

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010 Dan satu kalimat yang paling penting adalah, “Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas.” Namun demikian, sampai berita ini diturunkan, pengumuman tersebut belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI secara tersurat maupun tersirat, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan komentar. Apakah jawaban secara tersurat maupun secara lisan, masih dalam penantian. Joyo Winoto “enggan” memberikan kesempatan untuk konfirmasi ataupun klarifikasi. Terindikasi “cuek-bebek” tanpa memperdulikan keberadaan wartawan bila konfirmasi. Apa kurang mengerti tentang keterbukaan informasi publik, masih dipertanyakan keabsahannya. Pengkajian Terhadap Kinerja Joyo Winoto oleh DPR RI Sangat Menentukan Masa Depan Pertanahan Disebabkan PTUN Jakarta sudah mengirimkan surat kepada DPR RI dengan tujuan menjalankan fungsi pengawasan terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, DPR RI dharapkan untuk menjalankan tupoksinya. “Kalau putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, pejabatnya tidak bersedia menjalankan putusan tersebut, apakah hal tersebut cukup didiamkan saja atau putusan tersebut tidak perlu direalisasikan?” ujar sumber yang kurang berkenan namanya dibawa dalam berita. Ketua Dewan Pers Diharapkan untuk turun tangan Untuk terciptanya keterbukaan informasi publik (KIP) dan terwujudnya

supremasi hukum di wilayah hukum Indonesia, khususnya permasalahan tanah, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan diharapkan untuk turun tangan dalam memberikan solusi dan buah pemikiran, terkait dengan, “Bila ada putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki putusan hukum yang tetap, namun pejabat bersangkutan tidak bersedia menjalankan putusan. Bagaimana yang terbaik untuk kondisi seperti ini.Ketika dikonfirmasi secara tertulis beberapa kali, pejabat bersangkutan juga tidak bersedia memberikan jawaban ataupun komentar, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terindikasi kurang menjalankan pelaksanaan KIP. Bila wartawan saja tidak dapat melakukan konfirmasi bagaimana masyarakat untuk mendapatkan atau membaca informasi tentang pertanahan. BPN RI juga belum memiliki kelompok kerja wartawan, ataupun tempat berteduh sementara bagi wartawan yang sedang melakukan peliputan. Kalau hal seperti itu yang terjadi, apakah konfirmasi perlu dijawab atau tidak, dan apakah putusan yang sudah diumumkan PTUN Jakarta perlu dilaksanakan atau tidak. “Saya yakin, Ketua Dewan Pers yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung mempunyai buah pemikiran yang terbaik demi terciptanya penyelesaian pertanahan di tanah air Indonesia tercinta dalam hal legalitas tanah, putusan hukum dan perihal konfirmasi pers, apa perlu dijawab atau tidak” imbuh Koordinator Liputan Kantor Berita RBN, Rapolo Eldona T memberikan komentar terkait dengan surat konfirmasi yang dikirimkan kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto PhD. (TIM)

Apakah Anda Membutuhkan Bantuan? Untuk: · Peliputan Acara Khusus · Penulisan Biografi/Otobiografi · Penulisan Buku Hubungi Kami Kantor Berita Rakyat Bicara News 021 94705665 - 081288817424


5

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

PT Pasaraya Tosersajaya di Blok M Jakarta diduga pengemplang pajak sekitar 21,969 miliar rupiah

“Borok Warisan” Darmin Nasution atau Hadi Poernomo?

PEMBENAHAN SBY PADA SEKTOR PAJAK LAYAK DIBERI “CAP JE MPOL”

Jakarta, Kantor Berita RBN Upaya pembenahan eksklusif leh Presiden RI, SBY barubaru ini pada sektor pajak, sehingga pengemplang pajak dan penunggak pajak ditindak tegas sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku, merupakan kebijakan yang sangat bijak serta layak diberi “Cap Jempol” dan merupakan prestasi luar biasa.

Hal itu terbukti dengan terbongkarnya mafia perpajakan, Gayus Tambunan beserta kroni-kroninya dan sebagian pelaku sudah divonis di Pengadilan Jakarta Selatan belum lama ini. Rupa-rupanya, SBY akhirnya menyadari, bahwa sektor perpajakan Bumi Pertiwi Indonesia harus segera dibenahi, demi terwujudnya masyarakyat adil dan makmur, karena sektor pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar, sehingga sumber keuangan ini perlu diawasi dan dijaga dengan benar, agar lumbung keuangan negara tersebut aman terkendali dari “tikus pengerat uang negara” Hal tersebut disampaikan sumber Kantor

Berita RBN yang enggan namanya diekpos di Jakarta Minggu lalu. Namun demikian, apa “perselingkuhan pajak” yang terjadi di negeri kita ini hanya itu saja. Dalam hal ini, penyidikan pajak perlu pengembangan secara meluas. Apa pejabat dirjen pajak yang menjabat saat “perselingkungan pajak” terjadi, pejabat Dirjen Pajak saat kejadian tidak ikut bertanggung jawab. Atau mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution terindikasi meninggalkan “borok warisan”, yang perlu penelitian, penyelidikan sampai penyidikan, apa ada harta kekayaan mantan Bersambung Ke Hal 6


6 Sambungan Hal 5 Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution yang terindikasi berasal dari perselingkungan pajak dengan negara. Dalam hal ini penyelidikan bersinergis antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI beserta Mabes Polri, sangat menentukan demi terciptanya pembasmian mafia pajak dan kroni kroninya. Tetapi dalam hal pembasmian mafia pajak untuk kelas kecil ke bawah sebagian sudah diadili dan divonis. Untuk kelas besar dan kroni kroninya masih membutuhkan kerja keras dan berpikir keras yang tentunya juga membutuhkan tenaga dan energi yang besar terhadap penyelidikannya. Apalagi bila akan melakukan penyelidikan indikasi korupsi atau gartifikasi terkait dengan indikasi borok warisan mantan Dirjen Pajak, yaitu Hadi Poernomo yang sekarang menjabat Ketua BPK RI dan Darmin Nasution yang saat ini menjabat orang nomor satu di Bank Indonesia (BI). Bila diulas kembali tahun 2006 silam, ketika Ketua BPK RI saat itu, Anwar Nasution dan sewaktu Dirjen pajak/Ditjen Pajak diaudit oleh BPK RI, Anwar Nasution menemukan kebuntuan pada saat audit dengan Pasal 16 Tahun 2000. “Memang.... hal yang sangat sulit bila dilakukan penyelidikan oleh penyidik terkait, apakah kedua Dirjen Pajak terindikasi terlibat juga dengan mafia pajak. Tapi, demi terciptanya pembenahan bangsa terkait perpajakan, hal ini merupakan tantangan nasional yang seharusnya dapat dituntaskan oleh penyidikan bersinergis antara KPK, BPK, Kejagung RI dan Mabes Polri. Namun bila dilaksanakan secara bersinergis dan secara bersama sama, sektor perpajakan yang menjadi lumbung negara dapat terselamatkan, apalagi bila didukung dengan ketegasan Presiden RI” lirihnya. Dengan lugas sumber juga memaparkan, “Kalau perpajakan negeri ini dikelola dengan sebenar-benarnya oleh ditjen pajak, serta dipimpin seorang dirjen pajak yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi, dan memiliki rasa cinta tanah air, karena negeri ini juga diwariskan kepada anak cucu maupun cicitnya, saya yakin, krisis ekonomi tidak akan pernah terjadi lagi seperti masa lalu”

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010 “Hidup pahlawan pajak Presiden SBY........., Basmi pengemplang pajak, Tagih Penunggak Pajak, Bersihkan petugas pajak yang korupsi. Masa depan bangsa ini berada di tangan Anda........Pak Presiden. Hidup Presiden pilihan rakyat. Lanjutkan perjuangan dan pembenahan bangsa. Sukses selalu bersamamu, Presiden kami, Presiden pilihan rakyat” tandasnya mengakhiri pembicaraan. Di lain sisi, sumber Kantor Berita RBN lainnya tapi juga tidak bersedia identitasnya dibawa dalam pemberitaan, mengatakan, “Marilah kita kaji dengan pemikiran yang dalam, kemudian evaluasi 10 s/d 20 tahun terakhir, “in put” dan “out put” pajak secara global. Titik posisi nyata, efisiensi penagihan pajak yang terealisasi saat ini pada angka berapa persen? Pada tahun berapa sampai tahun berapa Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak? Pajak yang diduga bermasalah saat ini, tahun pajaknya tahun berapa? Apa kendala yang dihadapi penagih/penyidik pajak dalam menagih tunggakan pajak, sehingga pajak yang masuk ke kas negara belum maksimal? Apakah peran pengadilan pajak belum maksimal dalam menyelesaikan perkara pajak? Ataukah Undang-undang perpajakan masih kurang sempurna? Hasil dari pengkajian tersebut mungkin dapat menjadi jawaban atau sebagai masukan yang baik untuk pembelajaran ke masa datang dan masa depan” ujarnya. Lebih jauh sumber juga mengatakan, “Dalam hal menyelesaikan delik perpajakan, apakah ada terjadi atau tidak, indikasi tindak pidana korupsi, Mabes Polri diminta untuk penyelidikan terhadap indikasi korupsi, sewaktu Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak. Apakah “Penagihan Paksa” dan “Pelelangan” sudah dilaksanakan sesuai dengan aturannya dan sudah maksimal saat Darmin menjabat Dirjen Pajak. Hal tersebut perlu penyelidikan sampai penyidikan” tandasnya. Sewaktu hal tersebut ditelusuri insan pers, dengan mengirimkan surat konfirmasi ke Kepala KPP Kebayoran Baru Satu dengan tembusan surat ke Dirjen Pajak, Tahun 2007 silam, disebabkan adanya temuan “data” penunggak pajak yang perlu dikonfirmasi, Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menolak memberikan konfirmasi tentang penunggak pajak, demi menjalankan Undang-undang Pajak Pasal 16 Tahun

2000. Dalam isi suratnya No. S-1894/PJ.02/ 2007, Darmin Nasution ketika itu, mengatakan, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 16 tahun 2000, diatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait tunggakan pajak Tahun Pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang belum jelas apa sudah ditagih atau belum, disebabkan kurang tranpansinya Ditjen pajak kepada masyarakat saat itu. Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor. Surat konfirmasi ditujukan ke Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru, dengan tembusan Dirjen Pajak, tetapi yang menjawab surat, langsung Darmin Nasution yang menjabat Dirjen Pajak saat itu. Dalam konferensi pers dua tahun lalu di gedung ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution menjawab konfirmasi, terkait tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya, yang notabene milik mantan menteri, Abdul Latif, dengan lugas mengatakan, “Saya akan jawab hal tersebut bulan depan. Jadi… Dirjen Pajak fair dalam memberikan informasi.” Tapi ironisnya, sampai Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dikatakan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers, rupanya menjadi sekedar “penantian” alias tak terjawab Ketika indikasi “borok warisan” Darmin Nasution, terkait tunggakan pajak tahun pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah, dikonfirmasi secara tertulis ke Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Nopember 2009 lalu, sampai berita ini diturunkan, Hadi Poernomo belum bersedia memberikan Bersambung Ke Hal 7


7

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Sambungan Hal 6 komentar. Sedangkan surat konfirmasi kepada Dirjen Pajak, yang dikirimkan pada tanggal yang sama, juga memiliki nasib yang sama, yakni, M. Tjiptarjo juga belum bersedia memberikan tanggapan. Ironisnya, setiap keberadaan surat konfirmasi tersebut dipertanyakan ke Ditjen Pajak, M. Tjiptarjo, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dan Gubernur BI, Darmin Nasution, ketiga pejabatnya tidak bersedia memberikan komentar terkait perpajakan tersebut. Pengalaman Melakukan Konfirmasi ke Pasaraya Tosersajaya Saat indikasi tunggakan pajak

Pasaraya Tosersajaya yang berdomisili di Jl. Iskandarsyah II No. 2, yaitu tunggakan pajak sekitar 21,969 miliar rupiah dikonfirmasi secara tertulis, tanggal 10 Desember 2007 lalu, pihak Pasaraya Tosersajaya tidak bersedia dikonfirmasi. Dan sewaktu dikonfirmasi ulang lagi pada tahun 2010 baru-baru ini, Pasaraya Tosersajaya juga tetap belum mau memberikan komentar. Menurutnya stafnya, kalau mau melakukan pemotretan di dalam Gedung Pasaraya, harus terlebih dahulu membuat permohonan ijin secara tertulis kepada pihak Pasaraya Tosersajaya. Untuk terciptanya pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI

PD PASAR JAYA Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL Rabu, 27 Oktober 2010 Ir. Jangga Lubis Direktur Utama

diharapkan untuk penyelidikan terhadap PT Pasaraya Tosersajaya beserta petugas perpajakan yang menangani pajak Pasaraya Tosersajaya. Di lain situasi, agar tidak menimbulkan “delik hukum” dengan “delik pers” Ketua Dewan Pers, Bagir Manan diharapkan untuk memberikan “solusi”, apakah bila ada contoh data dimana diduga terjadi indikasi korupsi (Baca halaman 4) dan keberadaan indikasi pengemplang pajak dikonfirmasi secara tertulis demi terciptanya pemberitaan yang berimbang, namun konfirmasi tidak dapat berhasil sejak dari tahun 2007 silam. Apa hal konfirmasi perlu dijawab atau tidak demi kebutuhan informasi public, dewan Pers diminta lakukan pengkajian. (Tim 05)

Segenap Jajaran Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Bersama Warga Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL Rabu, 27 Oktober 2010 Drs. Syamsudin Tonde Camat

Drs. Jahruddin, MSi. Wakil Camat

Enny Rohaeni, SH Sekretaris Camat

SMA NEGERI 90 PESANGGRAHAN

SMA NEGERI 63 PESANGGRAHAN

Mengucapkan:

Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL

HARI LISTRIK NASIONAL

Rabu, 27 Oktober 2010

Rabu, 27 Oktober 2010

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd Kepala Sekoah

Drs. Tri Sugiareno Kepala Sekolah


8

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Kinerja Kepala SDN Pondok Bahar 3, Rustini Terindikasi Amburadul

WALIKOTA TANGERANG DIMINTA UNTUK TINDAK TEGAS Tangerang, Kantor Berita RBN Selaku seorang guru yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa disebabkan berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya selaku seorang guru sudah sepantasnya memahami bagaimana sikap guru terhadap muridnya yakni untuk digugu dan ditiru. Namun yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Bahar 3 sangat jauh dari harapan, karena oknum guru tersebut mengecewakan karena tidak menunjukkan bagaimana sikap seorang pendidik yang dibanggakan oleh masyarakat Pemkot Tangerang. Pasalnya, Kepala SDN Pondok Bahar 3, Rustini diduga menjalankan fungsi ganda, yaitu selain kepala

sekolah rupanya juga menjalankan peran “provokator” terkait dengan tindakannya mengeluarkan satu muridnya tanpa prosedur yang benar. Meskipun sudah dilaporkan kepada Walikota Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, namun Rustini merasa tidak ada terjadi apa apa dan terkesan merasa tidak akan ditindak oleh Walikota. Apa Walikota Pemkot Tangerang yang

terkesan lamban atau Rustini yang merasa “pede” terhadap diri, sangat dipertanyakan keberadaannya. Demi terwujudnya cita cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan untuk segera turun tangan memanggil Kepala Sekolah Hj. Rustini, dan semua unsur yang terlibat, sehingga nantinya tidak terulang kembali hal sama yaitu dugaan pembunuhan karakter terhadap anakanak yang kewajibannya adalah belajar dengan dibimbing guru di sekolahan. Seperti penuturan sumber yang enggan namanya diekspos, orangtua korban, mengatakan, “Pihak sekolah mengeluarkan putri kami tanpa surat Bersambung Ke Hal 7


9

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Sambungan Hal 8 peringatan terlebih dahulu, dan adapun surat yang kami terima, tidak jelas maksud dan tujuannya. Surat tersebut kurang layak dikirim oleh seorang kepala sekolah, karena tidak tahu ditujukan kepada siapa, dan yang dipecat siapa? Bagaimana seseorang menjadi seorang kepala sekolah bila tidak mengerti membuat surat yang benar, padahal surat tersebut menggunakan kop surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang” cetusnya. Apakah tupoksi guru sebagai pendidik dan pengajar sudah berubah? Sehingga dalam proses pemecatan putri kami kepala sekolah tidak lagi menggunakan nurani? Dia masih duduk di kelas satu Sekolah Dasar, “masa……. dirame ramein kayak seorang penjahat kejam”, tandasnya. Saya katakan seperti itu disebabkan adanya surat pernyataan bersama oleh pihak pihak terkait dari unsur Sekolah

Dasar Negeri Pondok Bahar 3, mulai dari Kepala sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah serta seratus duapuluh delapan orang tua murid. Mereka diduga termasuk pembunuhan karakter terhadap masa depan putri kami dengan bertindak menghakimi dan mengambil satu kesepakatan, bahwa putri kami tidak layak menjalani pendidikan di sekolah tersebut. Harus dikeluarkan tanpa berfikir dampak psikologis terhadap putri kami. Saya menduga semua ini merupakan ulah Kepala sekolah untuk menutupi kesalahannya ketika mengeluarkan surat pemecatan pertama yang tidak jelas, kemudian, dia mengeluarkan surat keterangan yang baru No.421.2/34/SDPB3/ 2010 dengan melampirkan surat keberatan orang tua murid kelas satu, yang berbunyi: Keberatan bila nama PV masih berada dikelas. Tidak mungkinlah semua orang tua murid khususnya orang tua murid kelas satu, tampil seperti pahlawan

kesiangan, lalu menawarkan diri sebagai penggagas surat pernyataan tersebut, imbuhnya. Saya sangat mengharapkan kebijakan Walikota Pemkot Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Tangerang dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Marilah kita benahi pendidikan anak bangsa ini dengan sikap perduli. Dalam hal ini Walikota diminta untuk turun tangan dan menindak tegas Kepala Sekolah Rustini karena kompetensinya selaku kepala sekolah dipertanyakan. Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pondok Bahar 3, Rustini, bersembunyi di luar kantor. Padahal kedatangan wartawan adalah mengantar surat konfirmasi dari redaksi demi terciptanya pemberitaan yang berimbang. Namun pihak sekolah, baik guru dan tata usaha tidak bersedia mau menerima. Kondisi SD Pondok Bahar 3 seperti sekolahan sekolahan saja. (rapturnip)

GUBERNUR DKI JAKARTA DAN JAJARAN Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL Rabu, 27 Oktober 2010

Fauzi Bowo Gubernur

Prijanto Wakil Gubernur


10

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

OBROLAN SI BEGU (BEKAS GURU)

DENGAN SI OMPUNG Si Begu : Bagaimana kabar Ompung, sehat-sehat? Kok...... agak kurusan? Ada apa yang terjadi Ompung? Si Ompung : Itulah kau Begu....... Seharusnya, tanpa ku kasi tau, kau harusnya tau bahwa Ompungmu ini sudah tua dan “marsahit hepeng”. Kalau kau punya hepeng banyak......, kau bagilah Ompungmu! Jangan sok bertanya dan sok tidak tahu situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan yang terjadi saat ini......! Si Begu : Oh......., kalau Ompung mau minta duit, bilang aja. Tidak usah malu-malu. Jangan pakai istilah situasi dan kondisi dong Ompung...!!! Si Ompung : Kalau kau Begu, sudah pernah melihat uang sebanyak 3 miliar rupiah atau belum? Si Begu : Belum Ompung. Kalau Ompung sudah pernah lihat belum? Bila uang 1 Miliar dengan uang pecahan 100 ribu, muat tidak dimasukkan ke dalam satu koper? Saya mau diberikan orang

uang secara hibah 7 miliar rupiah. Uang cas, katanya. Sumbangan tidak terikat bilangnya. Masih katanya sih Ompung.......! Entar kalau sudah cair uangnya, Ompung mau saya bagi sebesar 30%. Mau ngak Ompung? Si Ompung : Siapa itu? Orang baik atau orang gila itu. Masa mau hibah uang sebesar 7 M? Eh..... Begu, jangan mimpi punya duit 7 M lo... Maksud “M” nya bukan miliar kali, tapi “Maup”. Jangan sampai “Maup” kau cucuku!!! Si Begu : Ia Ompung. Eh....Ompung tau tidak, tentang tanah yang di Kuningan Barat. Pernah sertifikatnya pada tahun 1990 terbit dan dibuat jamianan uang pinjaman dari bank oleh perseroan terbatas. Seterusnya pembaharuan utang ke perseroan lain. Entah sudah dibayar atau tidak, belum tau bangaimana sebenarnya. Pinjamannya dulu sebesar 400 miliar rupiah. Terindikasi palsu SHMnya. Bunga dan dendanya saja 100 miliar.

Berarti diduga kredit macet, totalnya 500 M. Ompung pernah dengar itu atau tidak? Si Ompung : Belum pernah dengar Begu. Darimana kabar itu kau tahu, jangan buat fitnah Begu, nanti dimasukkan ke penjara kamu. Tapi kalau hal itu bisa terjadi, kenapa tidak kau coba untuk pinjam 1000 miliar ke BI, kan..... sebagai warga negara yang baik, dan belum pernah jadi terpidana, mungkin saja kamu dikasih, mana tau rejeki mu jatuh dari langit. Tetapi apa angunan yang akan kamu berikan? Si Begu : SHM tidak punya, Ompung....SHGB juga tidak punya, HGU dan rumah yang mau dijaminkan jelas tidak ada. Kalau jaminan kepala atau harga diri, dikasi pinjaman tidak Ompung? Si Ompung : Dikasi...., tapi kau buat dulu surat permohonan pinjamannya. Itupun tujuan suratnya, kepada Yth. Dewa Bumi dan Dewa Uang. Tolong jatuhkan DUIT dari Langit, karena si Begu butuh DUIT. Begitu Begu..... Si Begu : Emang Ompung tau apa artinya DUIT? Si Ompung : DUIT itu maksudnya Uang, dan Uang itu maksudnya DUIT. Gimana sih Begu? Si Begu : Bukan begitu Ompung. Kalau uang........ ada terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sedangkan DUIT maksudnya, Doa, Usaha, Iman dan Tagwa. Makanya, kalau mau sukses, berdoa dulu sebelum melakukan usaha. Baru taat terhadap aturan, dan jangan gampang tergoda hawa nafsu, itu baru orang beriman namanya, dan seterusnya bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu orang tua..... Si Ompung : Ah....... Dasar si Begu kau, suka-suka kau saja. Sudahlah kalau begitu, saya mau ke lapo. Mendingan minum tuak daripada dengar “cengkunek” mu. Udah ya Begu, kalau kau mau bergabung...., datang saja ke Lapo.


11

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Ketua LSM Merpati, Prans Gultom:

LELANG DINAS PENDIDIKAN DKI SARAT PENGATURAN Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan pelaksanaan lelang di Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2010 terindikasi langgar Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang penyedia barang dan jasa karena berbagai elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama dengan rekanan kontraktor, Kejaksaan Tinggi DKI diharapkan untuk turun tangan lakukan penelitian dan penyelidikan, terkait dengan saratnya indikasi KKN di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan Ketua LSM Merpati, Prans Gultom kepada Kantor Beriata RBN di Jakarta Minggu lalu memberikan komentar terkait lelang Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurutnya, hal ini sudah terlihat dalam pelaksanaan lelang proyek Dikdas di lima wilayah DKI Jakarta, indikasi permainannya beda beda tipis di lima wilayah. Khusus untuk proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan diduga telah dimonopoli kelompok tertentu, yaitu kontraktor binaan dan sudah ada pengaturan dengan oknum petugas yang berwenang dalam menentukan pemenang lelang. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang

DR. Taufik Yudi Mulyanto, MPd (kanan)

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Dimana dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir pelaksanaan proyek kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan dan Sudin lima wilayah Provinsi DKI Jakarta “diduga” dimonopoli hampir 90 persen oleh seorang pengusaha berinisial “AD”. Oknum AD disinyalir adik seorang mantan pejabat kepala kantor propinsi salah satu unit teknis di Jatibaru Jakarta Pusat. Prans Gultom menambahkan, menurut informasi yang layak dipercaya bahwa,”AD” aktif di salah satu partai besar dan bahkan kuat “diduga kuat” juga sebagai penyandang dana untuk partai tersebut. Urusannya juga di tingkat dewan yang terhormat. Anggota dewan terindikasi terima setoran ataupun fee dari kontraktor binaan, bila tender pekerjaan dapat dimenangkan oleh kontraktor binaan tersebut. Prans menegaskan, khususnya untuk pekerjaan fisik “kecuali” Jakarta Pusat, ia

sangat pesimis dan tidak yakin akan pencapaian bobot 100 persen dengan waktu 75 hari kalender. Hal ini bisa jadi berdampak serius kepada mutu dan kualitas bangunan yang direhab, ujarnya. Selain itu, Prans juga mengharapkan supaya Dinas maupun Sudin Perumahan dan Gedung Pemda, selaku pengawas lapangan, dapat melakukan tugas pengawasannya sebagaimana mestinya, dan menindak tegas kontraktor pelaksana bila supaya bertindak tegas kepada kontraktor apa bila nantinya tidak bisa melaksanakan pekerjaan lapangan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu tgl 15 Desember 2010. Ada dua alternative, yakni memberikan sanksi berupa blacklist atau pemotongan pada saat proses penagihan. Di lain sisi, sumber Kantor Berita RBN pengusaha berinisial JB, ketika diminta tanggapan mengungkapkan apa yang dialaminya saat mengikuti proses lelang Dikdas di lima wilayah DKI Jakarta, “Merasa kecewa terhadap kinerja panitia. Saya merasa panitia seperti mencari cari kesalahan ataupun kekurangan Bersambung Ke Hal 12


12

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Sambungan Hal 11 perusahaan saya. Diindikasi saya kalah tender karena dipersulit menjadi pemenang. Sementara para rekanan binaan panitia lelang dikdas tidak mengalami hambatan apapun, disebabkan sudah diatur pemenangnya sebelum tender berlangsung. Diduga panitia lelang bersekongkol dengan rekanan tertentu. Di sisi lain, anggaran yang dilelang kepada pihak ketiga di Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta dan Suku Dinas Dikdas lima wilayah hampir 1 triliun dari 5,95 triliun yang dialokasikan dari APBD. Bahkan pada APBD perubahan tahun 2010 Dinas Pendidikan Provinsi DKI mengajukan tambahan anggaran 1,19 triliun sehingga anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI menjadi 7,09 triliun atau 27 persen dari total APBD Prov DKI Jakarta. Hal ini jauh lebih besar dari persyaratan yaitu 20 persen dari APBD. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, DR. Taufik Yudi Mulyanto, MPd sedang diluar kantor. Dalam hal ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta DR. Ing. H. Fauzi Bowo agar lebih proaktif mengawasi para anak buahnya dan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja petugas yang terbukti bersalah melanggar aturan main atau langgar Keppres 80/2003 tentang penyelia barang dan jasa demi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan tranparan. (Nurat)

PT TSG 1 dan PT TSG 2 Disinyalir “Kangkangi” Perda DKI

GUBERNUR DKI JAKARTA SEHARUSNYA TINDAK TEGAS Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya penegakan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta diharapkan untuk pembenahan air limbah yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan kesehatan masyarakat Jakarta. Dalam hal penegakan Perda DKI, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo seharusnya tindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi Perda. Pasalnya masih ditemukan perusahaan yang belum mengindahkan Perda DKI dan disinyalir “kangkangi” perda DKI. Disebabkan Jakarta rawan pencemaran lingkungan hidup akibat semaraknya perusahaan yang tidak memiliki Instalasi Penanggulangan Air Limbah (IPAL), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Undang Undang Gangguan ( UUG ), sebagai persyaratan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemda DKI Jakarta sesuai UU RI No.23 tahun 1997 tentang Pencemaran Lingkungan Hidup termasuk kategori limbah berbahaya berbahaya (B3) yang dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu kesehatan penduduk warga Jakarta, bila limbah sembarangan dibuang. Keberadaan perusahaan tersebut sangat dipertanyakan. Merek, logo papan nama perusahaan tidak terpampang jelas di depan perusahaan. Dalam hal ini “diduga” bahwa perusahaan tersebut menghindar dari tagihan pajak retribusi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) No. 3 tahun 1999 tentang retribusi daerah dan pasal 116, dan UU No 7 tahun 1983 yang diubah dengan UU No 17

tahun 2000 wajib menyampaikan SPT tahunan PPH Pasal 21 (Folmulir 1721) maka perusahaan ini “diduga” tidak sesuai perizinan yang dimilikinya. Salah satu contoh, Perusahaan Tan Sri Gani (TSG 1 dan TSG 2) yang beralamat di Jln. Raya Kelapa Dua Wetan No. 4 Kel.Ciracas,Kec.Ciracas Jak-tim, Perusahaan tersebut memproduksi kemasan kaleng Cat Plastik & Polyrethan (Kimia) yang memiliki karyawan lebih kurang 250 orang. Namun sangat disayangkan nasib dari 250 karyawan tidak jelas statusnya bagaimana tentang jamsostek karyawannya. Karyawan tidak pernah menandatangani kontrak kerja sebagaimana layaknya karyawan, sesuai standar aturan pemerintah daerah maupun pusat tentang ketenagakerjaan. Keberadaan perusahaan terkesan dirahasiakan karena kurang terbuka dan tidak terlihat jelas oleh masyarakat umum terkait merek/ logo perusahaan, sehingga mengundang pertanyaan serta menimbulkan keBersambung Ke Hal 12


13

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

PT. TSG 2 Kelapa Dua Wetan No. 4 Kel.Ciracas Kec.Ciracas

Sambungan Hal 11 curigaan dari berbagai pihak maupun elemen masyarakat bersama warga setempat atas keberadaan perusahaan. Untuk terciptanya penegakan supremasi hukum, perusahaan tersebut selayaknya untuk diperiksa perijinan dan perpajakannya. Baik dari segi UU Perlindungan Konsumen yang dapat dihukum 5 tahun penjara serta denda Rp. 2 miliyar, junto KUHP pasal 378 tentang penipuan.

Namun sebelumnya Dinas Trantib DKI Jakarta diminta untuk turun tangan terkait dengan UUG perusahaan terkait. Menurut narasumber yang layak kami percaya, namun tidak bersedia namanya dibawa dalam pemberitaan, mengatakan, kalau selama ini perusahaan TSG yang berlokasi di Jln. Kelapa Dua Wetan No. 4 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas semacam “cuek bebek”, seperti tidak ada persoalan dengan perijinannya yang kurang beres. Apakah karena disinyalir

ada oknum yang terlibat untuk “beking” masih dipertanyakan. Pengelolahan limbah kimia yang masuk kategori berbahaya (B3) tidak dikelola dengan baik, sehingga jika diamati dan dikaji, hal ini dapat menimbulkan pencemaran udara/ pencemaran lingkungan hidup, sesuai dengan UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Barang siapa yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan masuk katagori limbah berbahaya ( B3) dapat di Pidana Penjara 1 tahun 5 lima bulan, denda 10 juta, subsider 3 bulan, melanggar pasal 43 ayat 1. Dalam hal ini, Pemerintah Pemda Provinsi DKI Jakarta, agar segera menertibkan dan memberi sanksi terhadap perusahaan yang diduga “membangkang” disebabkan tidak memasang papan merek/logo terpampang jelas. Menanggapi hal tersebut, Tigor P, Koordinator Lapangan LSM FKP3KN mengatakan, selain papan nama perusahaan TSG 1 dan TSG 2 tidak terpampang dengan baik, juga diduga untuk menghindari Pajak Retribusi Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan TSG juga tidak memperhatikan nasib karyawan yang memperkerjakan kurang lebih 250 orang. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ke PT TSG yang berlokasi di Jln. Kelapa Dua Wetan No. 4 Kelurahan Ciracas, Pihak perusahaan tidak bersedia memberikan komentar. (Nurat)

DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL Rabu, 27 Oktober 2010 Ir. Agus Subandono, MT Kepala Dinas

Ir. Agustino Darmawan, MM Sekretaris Dinas


14

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

MARKUS

OKNUM “MENGATAS-NAMAKAN� JOYO WINOTO

SEHARUSNYA DIBASMI Jakarta, RBN Oknum markus yang mengatas-namakan Joyo Winoto dan Managam Manurung harus dibasmi dan secepatnya dibersihkan dari intansi pertanahan, disebabkan ulah oknum markus tersebut disinyalir merusak aturan dan sisitim pertanahan di tanah air Indonesia. Demi terciptanya pelayanan pertanahan yang semakin profesional dalam merealisasikan reforma agraria pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (RI) dan jajarannya, Kepala BPN RI, Joyo Winoto dan Sekretaris Utama (Sestama), Managam Manurung diminta untuk pembenahan internal secara global di jajaran pertanahan dengan membasmi oknum markus (makelar kasus) yang berlindung dibalik profesi wartawan atau LSM. Hal tersebut menjadi pembukaan pembicaraan oleh sumber Kantor Berita RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam berita di Jakarta baru baru ini. Baik dalam pengurusan sertifikat ataupun menindaklanjuti pengurusan tanah berperkara yang sudah memiliki putusan hukum, karena disinyalir oknum markus melakukan intervensi terhadap sistim yang sudah baku dan dapat merusak tatanan administrasi pertanahan. Baik secara kekuatan uang dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat BPN ataupun disebabkan hubungan saudara dengan pejabat BPN. Akibatnya, jajaran BPN di tingkat bawah yaitu jajaran kanwil pertanahan tingkat provinsi dan jajaran kantor pertanahan tingkat kota/kabupaten di wilayah kelabakan untuk menghadapi oknum markus karena menjadi serba serbi, bila diladeni salah dan tidak diladeni dapat menjadi permasalahan.

Dikatakan oknum markus berlindung dibalik wartawan karena oknum tersebut memiliki kartu pers yang kurang jelas keberadaannya sebagai seorang pers dan oknum tidak mengerti tentang kode etik jurnalis, UU Pers No. 40/1999, standar kompetensi wartawan, serta tidak dapat menulis berita sesuai dengan aturan kode etik jurnalis, padahal seorang wartawan dikenal karena tulisannya dalam pemberitaan. Bagaimana bisa mengaku sebagai seorang wartawan, tapi tidak pernah menulis berita atau tidak menjalankan profesi jurnalistik yang sebenarnya. Hal seperti ini yang merusak nilai luhur profesi jurnalistik dan tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus dibasmi secara bersama, baik itu oleh perusahaan pers, organisasi pers, kelompok kerja pers bersama sama dengan instansi pemerintah, khususnya Dewan Pers selaku wadah yang mengawasi kinerja pers. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjalankan fungsi monitoring, pengawasan ataupun selaku pemantau sebagai realisasi peran serta masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Bumi Pertiwi Indonesia, ternoda dengan ulah oknum markus yang berlindung dibalik LSM. Oknum tersebut memiliki kartu LSM tanpa memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) selaku aktivis LSM yang perlu menjaga nilai nilai

luhur perjuangan masyarakat dalam meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun modus operandi oknum markus menutupi kedoknya dibalik LSM dengan mengatas-namakan pesan pejabat BPN RI, padahal oknum menjalankan operasi makelar kasus atau percaloan tanah dengan melakukan penekanan kepada jajaran pertanahan di wilayah. Dengan lugas sumber juga mengatakan, kedua pejabat teras BPN tersebut seharusnya menjaga nama baiknya selaku pejabat pengambil keputusan tertinggi di jajaran BPN. Walaupun jajaran tingkat kanwil dan tingkat kota/ kabupaten menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi kepada atasannya, tetapi sikap loyalitas yang seharusnya merupakan nilai positip, bisa jadi memiliki dampak kurang baik, bila kepala badan dan sestama membiarkan oknum yang mengatasnamakan nama mereka karena oknum diduga adalah saudaranya atau temannya. Kalau dilaksanakan sesuai dengan pesan diluar sistim dari Joyo Winoto dan Managam Manurung, hal tersebut dapat menimbulkan delik pertanahan, tetapi bila arahannya tidak diindahkan bisa jadi jabatannya jadi taruhannya alias bisa dicopot. Siapa pun pejabatnya pasti takut kehilangan jabatannya. Jabatan memang bersifat sementara dan tidak dibawa mati, tetapi jabatan juga merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, imbuhnya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto selalu diluar kantor, sedangkan Sestama, Managam Manurung tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. (Rap/Her)


15 Pembaharuan Utang PT Inti Insan Sentosa Terindikasi “Korupsi Perbankan”

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

JOYO WINOTO DIDUGA MENUTUP MATA TERHADAP KERUGIAN NEGARA SEKITAR 500 M KPK, Mabes Polri dan Gubernur BI Diharapkan Turun Tangan Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pejabat Negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, yang seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang Negara, sudah merupakan kewajiban setiap pejabat Negara untuk menjaga kekayaan Negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian Negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat Negara untuk berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya demi terwujudnya penyelamatan uang negara. Namun hal tersebut terindikasi bertolak-belakang dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, PhD. Walaupun di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian Negara tersebut. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Gubernur BI, Darmin Nasution diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan dapat mengembalikan uang negara tersebut kembali ke negara, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa terindikasi “Korupsi Perbankan” dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di

Hotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp.500 M, sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke negara masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab. Joyo Winoto disinyalir menutupnutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sentosa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. Bagaimana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk menegakkan kebenaran. Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak

Joyo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, kalau kurang mampu dalam menegakkan kebenaran dan terkesan takut untuk mengatakan kebenaran. Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan nomor surat W7-Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hutang PT BMI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S70/LD-BPPN/0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel. Kemudian penanganan utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan seterusnya hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebut. Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, Bersambung Ke Hal 16


16 Sambungan Hal 15 walaupun negara dirugikan miliaran rupiah. Akibatnya, jaminan utang sekitar Rp. 500 M hanya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abu-abu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Mabes Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas. Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akta Notaris Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C-86-HT03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam. Per ja njia n

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010 debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang. Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Graha Hexindo berkedudukan di Jakarta. Dilain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor surat 032/23-550.1-0902PTL-2002 tgl 12 Juni

2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971. Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto Phd, memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas BPN RI tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa, dan Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membatalkan SHGB No. 170 untuk kedua kalinya, yang berarti SHGB No. 170 sudah tidak berlaku lagi. Sewaktu indikasi keterlibatan Joyo Winoto dalam menutupnutupi kerugian negara oleh PT Inti Insan Sentosa dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia dikonfirmasi. (Tim RED 08)


17

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Dua Rumah Tinggal Tanpa Izin ANGGOTA DEWAN TERINDIKASI “KANGKANGI�

PERDA DKI Jakarta, RBN Pengawasan bangunan melanggar masih mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, dimana Gubernur Provinsi DKI Jakarta DR. Ing.H.Fauzi Bowo secara tegas akan menindak bangunan bermasalah serta para anak buahnya di lapangan yang terbukti ikut bermain. Contoh bangunan rumah tinggal tanpa izin( IMB) milik (Ibu Ella) keluarga salah seorang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta wakil Ketua dari fraksi (GK) komisi D (membidangi pembangunan). Bangunan tanpa IMB terdapat di Jln. Gunuk II No.. (sebelah No.34), Rt.001, Rw 03, Kel. Pejaten Timur, Kopos 12510. Dimana Perda No. 7 tahun 1991 tentang tata cara membangun yang harus dipatuhi dan bukan sengaja untuk dilanggar.

Jl. Gunuk II No. 33 – 34 Rt. 001/03 Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu

Penindakan terhadap bangunan bermasalah di lapangan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, terkesan bongkar cantik (asal-asalan, formalitas) dan berujung kesepakatan dengan para oknum petugas P2B nakal. Tidak jarang para oknum tersebut malah sebaliknya ikut serta membekingi bangunan yang melanggar. Menurut sumber informasi dari mandor bangunan, baik pemilik bangunan mengaku telah menyetor sejumlah uang kepada oknum petugas P2B (tanpa berani menyebutkan namanya, takut dibongkar bangunannya. Sedangkan informasi yang dihimpun

Kantor Berita Rakyat Bicara News di lapangan dari kuli bangunan (tidak bersedia dimuat namanya) mengatakan bahwa, pemiliknya ibu Ella, juga keluarga anggota Dewan yang terhormat, yaitu wakil Ketua dari salah satu partai besar yang lolos Pemilu, Fraksi (GK) duduk di DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan juga Wakil Ketua Komisi D (membidangi pembangunan). Namun ketika ditindak lanjuti dikonfirmasikan, Ibu Ella mengakui belum memiliki IMB, dengan alasan sertifikat tanah masih dalam proses pengurusan. Anehnya, kok bisa membangun dua unit sekaligus tanpa ada IMB, dan Bersambung Ke Hal 18


19 Sambungan Hal 18 sampai saat ini pengerjaan berjalan terus tahap selesai (finising) tanpa tersentuh oleh P2B. Menurut warga setempat sebut saja C (tidak bersedia dimuat namanya) pada selasa (19/10/10) ketika diminta tanggapannya oleh Kantor Berita RBN mengatakan, seharusnya sebagai anggota Dewan harus dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Warga (C) menambahkan, selaku masyarakat Jakarta ikut berharap kepada para wakil rakyat terhormat agar merakyat dan memperjuangkan nasib Rakyat. Bukan membangun rumah tanpa izin…ha..ha..ha…, dengan tawanya yang sedikit kesal. “Mungkin takut kali pak, si petugas P2B nya ama anggota Dewan yang bisanya janji-janji doing” tandasnya. Menggapi hal tersebut, Tigor P Koordinator Lapangan LSM FKPPPKN mengharapkan para petugas P2B agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Perda No.7 tahun 1991. Sebagai daerah resapan air, perlu perhatian yang serius dari pejabat P2B Jakarta Selatan, disebabkan P2B Jaksel terkesan tidak mengindahkan Perda No 7 tahun 1991, Peraturan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Nomor 85

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010 Tahun 2007 terhitung mulai 1 Juli 2007. Sehingga tumpang tindih dan kesemerawutan pembangunan di wilayah DKI khususnya Jakarta Selatan kawasan Kecamatan Jagakarsa sebagai daerah resapan air perlu mendapat perhatian dari Kepala Dinas P2B DKI Jakarta H. Hari Sasongko. Dilokasi lain, selama ini ada indikasi karena para Kasi P2B Tebet dan Jagakarsa tidak mengedepankan pembenahan, namun cenderung mengejar setoran demi kepentingan pribadi. Selain itu, para oknum petugas nakal ikut serta membekingi bangunan bermasalah. Menurut pengakuan salah satu pemilik bangunan di Jagakarsa, bahwa pemilik bangunan telah menyetor puluhan juta langsung ke kantor Kasi P2B Jagakarsa dan diterima oknum petugas P2B Jagakarsa (tidak bersedia disebut namanya, karena diancam bangunannya akan dibongkar kalau bocor informasi, diduga oknum P2B Jagkarsa telah terima uang sepuluh juta, kesepakatan dua puluh juta untuk pengamanan bangunan tanpa izin), imbuhnya. Hampir sebagian besar hunian atau rumah di kawasan tersebut beralih menjadi tempat usaha, perkantoran dan restoran. Terutama khusus Jagakarsa daerah resapan air, harus terbebas dari bangunan tanpa izin. Sejumlah ruas jalan utama dan lingkungan yang strategis

RAKYAT BERSATU OUTSOURCHING Hubungi: RAKYAT BERSATU OUTSOURCHING Jl. Ciledug Raya No. 17 Jakarta Selatan Telp. 021 94705665 021 7365703

sudah dipadati banguanan berubah peruntukan. Banyak diantara pemilik diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) “Sangat disayangkan memang jika penataan lingkungan yang “Asri dan Tenang” sejak 10 tahun belakangan beralih fungsi tanpa bisa dikendalikan,” tegas Tigor P. Permasalahan hal seperti ini, penting mendapat penanganan yang serius dari Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta H. Hari Sasongko dan Kasudin P2B Jaksel Ir. Widiyo Dwiyono serta Walikota Jaksel Syahrul Effendi agar tidak menjadi berdampak buruk bagi Ibu Kota yang saat ini sering terancam banjir bandang. Ketika hal dikonfirmasikan kepada Walikota Jaksel Syahrul Effendi, sedang sibuk diluar kantor, dan diduga selain jarang turun ke lapangan disebabkan sibuk mengurus program sepeda Ontel. Masyarakat DKI Jakarta mengharapkan Kepala Dinas Ir. H. Hari Sasongko, agar lakukan pengkajian dan pertimbangan terkait penempatkan Kasi P2B yang baru, khususnya Kasi Jagakarsa dan Tebet dikaji kembali, pasalnya banyak laporan masyarakat mengeluhkan kelakuan oknum petugas P2B terindikasi nakal karena kejar setoran untuk kepentingan pribadi. (Nurat)

Menyalurkan Tenaga Kerja di Wilayah Nusantara Indonesia 1. Guru Privat Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dan Bahasa Jerman 2. Teknisi Mesin dan Listrik 3. Lulusan STM Semua Jurusan Usia Maksimal 30 Tahun (Pengalaman/Nonpengalaman) 4. Mandor Kerja Sipil 5. Baby Sister 6. Supir 7. Pembantu Rumah Tangga

Lulusan STM semua jurusan langsung bekerja secepatnya


19

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Masyarakat Bogor Menanti Uluran Tangan SBY

JOYO WINOTO “TIDAK MUNGKIN” MELAWAN KALAU DIPERINTAH PRESIDEN Jakarta, Kantor Berita RBN Setelah terjolimi bertahun tahun terkait permasalahan tanah di Hambalang Bogor, masyarakat Bogor menanti uluran tangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar permasalahan tanah dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada tempat mengadu bagi rakyat kecil seperti kami ini, kecuali kepada Presiden tercinta, Presiden pilihan rakyat SBY. Joyo Winoto adalah orang dekat SBY yang dipercaya mengurusi bidang pertanahan Bumi Indonesia, namun Joyo selaku kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI terkesan kurang profesional dalam menangani dan menyelesaikan delik pertanahan yang terjadi. Kebijakan SBY untuk hal ini sangat kami nantikan dalam bentuk realisasi nyata. Satu-satunya tempat mengadukan nasib adalah SBY, karena Joyo Winoto, PhD “tidak mungkin” melawan kalau diperintah Presiden. Joyo Winoto diangkat menjadi kepala badan untuk membantu Presiden dengan menjaga nama naik dan nama besar SBY. Hal itu diutarakan narasumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia identitasnya dituliskan di dalam pemberitaan. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang ingin supremasi hukum ditegakkan di Bumi Pertiwi Indonesia, dan terciptanya pemerintahan yang bersih pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saya sangat mengharapkan kebijakan SBY untuk mengkaji keberadaan Joyo Winoto, Ph.D sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, apa masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Sumber juga memaparkan, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI seharusnya menghormati putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, tetapi ironisnya Joyo Winoto belum bersedia melaksanakan

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bila Joyo Winoto mau evaluasi terhadap Surat Keputusan (SK) yang sudah terlanjur diterbitkannya, dan memahami Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permasalahan pertanahan Hambalang dapat selesai dengan baik, dan tidak terus berperkara secara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dan sampai saat ini masih dalam proses berperkara. “Di dalam Un d a n g- un da n g Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116 tersurat dengan jelas, yaitu, “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.” serunya. “Kepemimpinan Joyo Winoto sangat mengecewakan hati, Masa….Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD “takut” kepada Komisaris PT Buana Estate, Probosutedjo, sehingga Joyo tidak bersedia membatalkan Surat Keputusan (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 yang ditanda tanganinya sendiri, seperti perkataannya Bersambung Ke Hal 20

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja). (2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif. (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. (7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.


20

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Sambungan Hal 19 saat diklarifikasi, ya….. takutlah, beliau masih besar pengaruhnya” “Dalam kiasan saja sudah dikatakan, berani karena benar, takut karena salah. Apa ada yang salah? Karena perkataan takut, sangatlah kurang lazim disampaikan seorang pejabat BPN yang seharusnya sangat dihormati oleh Warga Negara Indonesia, karena tugasnya menegakkan kebenaran sesuai dengan fungsinya sebagai adminitrasi pertanahan. Dalam hal ini perlu pengkajian yang dalam dari SBY” imbuhnya. Tapi, kalau orang nomor satu di BPN RI diduga takut melaksanakan putusan hukum yang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA), apa maksud dan tujuannya itu? Bisa berdampak kurang baik terhadap jajarannya. Bagaimana nantinya negeri ini bila pejabat takut kepada masyarakat padahal dalam penegakan hukum. Apa tidak bosan berperkara atau memang hobbinya berperkara, sehingga putusan hukum sepertinya tidak perlu dijalankan oleh Joyo Winoto, orang nomor wahid di badan setingkat kementerian tersebut. Marilah kita berbenah untuk bangsa ini, ujarnya. Dengan lugas Sumber juga mengatakan, “Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate menjadi sumber malapetaka terhadap warga Desa Hambalang, karena sejak penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tahun 1977, warga belum pernah mendapatkan ganti rugi atas tanah garapannya. Adapun, HGU No.1 masa berlakunya sampai tahun 2002, tetapi diperpanjang dengan menerbitkan SK No.9/HGU/2006

tahun 2006 lalu. Berdasarkan SK No. 9, Kantor Pertanahan Bogor menerbitkan enam sertifikat cacat hukum dalam masa kerja 11 hari yaitu: SHGU No. 149/ Hambalang, SHGU No. 150/Tangkil, SHGU No. 151/Tangkil, SHGU No. 146/ Sukahati, SHGU No. 147/Sukahati, SHGU No. 148/Sukahati, tanpa melakukan pengukuran fisik di lapangan, dan tanpa permohonan baru. Menurut Sumber, pada awalnya penggarapan tanah diberikan kepada Kodam V Jaya. Tetapi, Kodam V Jaya hanya sebatas mendapat ijin menggarap, tetapi dalam keyataannya, eks perkebunan tersebut digarap oleh masyarakat dan bukan oleh Kodam V Jaya. Sikap Kodam V Jaya yang tidak menggarap atau tidak memanfaatkan lahan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 UUPA yang menegaskan, “Hak atas tanah adalah berfungsi sosial” Oleh karena itu, adalah wajar apabila para penggarap mendapat ganti rugi, karena mereka yang selama ini yang menguasai dan mengelola lahan. Pembayaran ganti rugi oleh PT Genta Prana terhadap para penggarap dilakukan atas dasar itikad baik yang diketahui oleh Kepala Desa Hambalang serta Camat Citeureup. PT Buana Estate diduga memanipulasi data, karena waktu itu nuasa konspirasi antara Probo Soetedjo (berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Buana Estate) adalah kerabat penguasa orde baru (Soeharto) sehingga mudah sekali untuk konspirasi dengan pejabat terkait. Dimaksudkan manipulasi di sini antara lain, bahwa tanah garapan masyarakat belum pernah dibayar ganti rugi, tetapi SK Mendagri No.1/HGU/DA/

77 tanggal 25 Januari 1977 telah diterbitkan tanpa meneliti kebenaran dokumen. Sesuai dengan Risalah Pemeriksa Tanah “B” No. 540-07-KWBPN-PAN “B” tanggal 24-12-2004, “Tanah yang dimanfaatkan PT Buana Estate sesuai peruntukannya hanya seluas kurang lebih 203 Ha. Sedangkan sisanya seluas kurang lebih 502 Ha, tidak pernah dijamah tapi berupa tanah kosong, tegalan, semak belukar dan rumput” Sedangkan dalam Risalah Panitia B pada bagian C tentang kepentingan orang lain dan kepentingan umum dalam butir (6) dijelaskan, “Lahan yang digarap masyarakat seluas 262,61 Ha dengan rincian Desa Hambalang seluas 211,75 Ha, Desa Tangkil Bupati Bogor seluas 250 Ha. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan, bahwa fakta antara PT Buana Estate dan para penggarap tidak pernah ada kerja sama, dan lahan tersebut sudah digarap sejak jauh sebelum terbitnya HGU No.1/Hambalang Tahun 1977. Dimana masyarakat setempat (para penggarap) tidak mengetahui apabila PT Buana Estate adalah pemegang HGU atas lahan tersebut, karena jauh sebelumnya sudah digarap masyarakat. Pemasangan plang atas nama PT Buana Estate tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim tanah tersebut adalah hak milik PT Buana Estate. Pemasang plang dilakukan pada tanggal 5 Pebruauri 2006 dan waktu malam hari. Itupun dibantu oleh oknum TNI Bataliyon 315 Gunung Batu. Kemudian, plang tersebut dicabut oleh masyarakat setempat dan para penggarap pada tanggal 7 Pebruauri Bersambung Ke Hal 21

SMAP NEGERI 177 PESANGGRAHAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL

HARI LISTRIK NASIONAL

Rabu, 27 Oktober 2010

Rabu, 27 Oktober 2010

Drs. Tajudin, MM Kepala Sekoah

Dr. Ni Putu Suradi Kepala Puskesmas


21

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Sambungan Hal 20 2006, karena plang dipancang di kebun garapan mereka. Besok harinya plang nama tersebut sudah ada di Polres Bogor. Hal tersebut dibuat menjadi dasar penangkapan warga masyarakat, antara lain menangkap H. Sukandi pada tanggal 1 Maret 2006. Dengan ditahannya Komisaris PT Genta Prana, H. Sukandi memiliki dampak, yaitu, H. Sukandi tidak dapat menghadiri sidang lapangan atau pemeriksaan pada tanggal 2 Maret 2006 oleh Majelis Hukum PTUN Jakarta. Penangkapan tersebut menimbulkan trauma psikologis/ketakutan terhadap para penggarap, akibatnya para penggarap bersembunyi. Para penggarap tidak menghadiri dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Majelis Hakim ketika dilaksanakannya sidang lapangan. Masyarakat sekitar tidak mendukung pemberian HGU kepada PT Buana Estate. Terbukti dari adanya tuntutan warga masyarakat Desa Hambalang yang ditanda tangani 31 orang perwakilan, sesuai surat tertanggal 17 Pebruari 2006, yang intinya memohon agar tanah eks HGU No. 1 dikembalikan kepada negara dan didistribusikan kepada masyarakat. “HGU sudah habis masa berlakunya tahun 2002, permohonan perpanjangannya sudah ditolak BPN pada tahun 2002 kemudian diperpanjang lagi oleh BPN pada tahun 2006, tanpa permohonan hak baru dan ijin lokasi baru”

“Dalam hal ini, Undang-undang sangat jelas melarang perpanjangan HGU tersebut antara lain: Undang-undang No 5 Tahun 1960, Undang-undang No 28 tahun 2004, Peraturan Pemerintahan No 40 tahun 1996, Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 3 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka BPN No 9 tahun 1999” “Pada tanggal 5 Pebruauri 2007 segerombolan orang bersama oknum TNI datang ke kebun para penggarap di Desa Hambalang, dan malam harinya menanam pohon mahoni setinggi 1,5 m sebanyak 33 batang, pohon coklat setinggi 40 cm sebanyak 270 batang, dan plang nama 18 plang. Keesokan harinya, para penggarap kaget kebunnya dirusak dengan tanaman-tanaman baru, spontan tanaman tersebut dicabut masyarakat. Tidak sampai 24 jam, tanaman tersebut sudah berada di Polres Cibinong. Atas permintaan PT Buana Estate, masyarakat ditangkap 6 orang dan diproses sampai masuk penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan, sesuai dengan putusan Pidana Pengadilan Negri Cibinong No. 207 dan 208/ Pid/ 2007/ Pn Cbn masing-masing tanggal 12 Juni 2007. Satu orang dari 6 orang tersebut bernama Emar bin Caub, tulang rusuknya patah 2 buah dan telah meninggal dunia karena infeksi serta tidak diobati sampai sembuh. Mereka mencabut banding perkaranya karena dipaksa mencabut oleh oknum” katanya. Adapun mengenai kompensasi yang

pernah ditawarkan pada waktu itu kepada Probosoetedjo sebesar Tiga puluh tiga milyar rupiah, adalah dalam rangka perdamaian sehubungan dengan adanya permintaan dari staf bagian hukum PT Buana Estate, yaitu H. Anim dan I Wayan meminta uang damai sebesar Rp. 20.000 per m2 atau totalnya sebesar Rp. 44 Miliar. PT Genta Prana tidak menyetujuinya karena ada pesan aneh, yaitu “Jangan ngomong kepada siapa siapa. Akhirnya PT Genta Prana tidak setuju karena tidak boleh ngomong kepada siapa siapa. Seperti ada yang dirahasiakan dan caracaranya juga seperti cara maling” “ Memang........PT Genta Prana berjanji akan memberikan kerohiman kepada masyarakat sebesar Dua puluh dua miliar rupiah kepada masyarakat penggarap, walaupun masyarakat sudah pernah diberi ganti rugi oleh H. Sukandi, tetapi masyarakat akan tetap diberikan ganti rugi lagi, karena tanah tersebut sampai sekarang, dengan sepengetahuan dan izin H . Penggarap masih terus menggarap lahan tersebut dan merawat tanah tersebut. Jadi wajarlah harus diberi lagi semacam bagi rejeki. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” tandasnya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan komentar, dan surat konfirmasi yang dikirimkan dipertanyakan keberadaanya, apa masih di meja Kepala BPN RI atau sudah di “tong sampah” .(Tim RED 08)

SUKU DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL Rabu, 27 Oktober 2010

Ir. Edy Marlan Simajuntak, MT Kepala Suku Dinas


22

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

RS Aminah Jl. HOS Cokroaminoto (Cileduk Raya) Kreo Selatan, Tangerang

Disebabkan Menteri Kesehatan Terkesan Lamban Menangani

DUGAAN MALPRAKTEK RS AMINAH MAKAN KORBAN LAGI Jakarta, Kantor Berita RBN Lagi lagi Rumah Sakit (RS) Aminah kembali terindikasi melakukan malpraktek terhadap seorang pasiennya, akibatnya kerugian tak ternilai harus ditanggung mantan pasiennya, baik dari segi dampak sebab akibat setelah berobat, yaitu penyakitnya menjadi tambah parah, termasuk kerugian keuangan korban dan keluarganya.

Hal ini terjadi disebabkan pelayanan RS Aminah yang disinyalir bobrok serta kurang manusiawi terhadap pasiennya. Seperti penuturan narasumber Kantor Berita RBN, salah seorang rakyat kecil warga Pesanggrahan yang tidak bersedia namanya diekspose di Jakarta Minggu lalu, “Sangat terpukul perasaan ini melihat keadaan putri saya, sungguh menyedihkan, bahkan saya katakan, sungguh mengerikan melihat jiwa dan raganya. Kondisi tersebut terjadi setelah menjalani perawatan dan pengobatan selama sembilan hari di Rumah Sakit Aminah. Putriku bukannya menjadi sembuh, malahan menjadi tambah parah dan muncul penyakit baru setelah berobat di RS Aminah. Sekarang ini fisik serta

raut wajah anak saya terlihat menyedihkan, sekaligus menyeramkan. Disebabkan terjadi pembekakan di sekitar leher dan wajah. Sudah beberapa hari ini dia tidak bisa makan dan minum, dan pandangannya hampa bagai setengah mati setengah hidup. Kami sekeluarga sangat terpukul dengan kenyataan pahit yang harus dia alami. Raganya seolah mau berangkat dunia lain dan seperti tidak memiliki jiwa lagi. Hal tersebut disinyalir akibat setelah berobat ke RS Aminah. Kisah menyedihkan ini berawal ketika kondisi putri saya tidak enak badan, langsung saya bawa ke RS Aminah di Kreo Cileduk Raya TangeBersambung Ke Hal 23


23

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010

Sambungan Hal 22 rang. Setelah tes darah dan urin, dokter menyarankan tindakan rawat inap. Selanjutnya hasil diagnosa dokter demam berdarah. Namun hari kedua perawatan, dokter setelah melakukan diagnosa menyatakan penyakit pasienya menjadi penyakit baru lagi, yaitu types. Selaku rakyat kecil yang awam masalah medis dan kedokteran, saya manut saja apa kata dokter. Namun hal terpenting buat saya adalah bagaimana putrid saya cepat sembuh, tuturnya. Selama sembilan hari masa perawatan, dua puluh tujuh kali lengan anak saya disuntik oleh dokter, dengan perincian

tiga kali disuntik dalam sehari. Dokter mengatakan, “Obat-obat tersebut disuntikkan untuk menurunkan demam, lalu untuk obat infeksi lambung serta anti biotik.” Tindakan ini menyebabkan “lebam” kebiru-biruan sepanjang lengan bekas jarum suntik. Dalam masa perawatan di RS Aminah, timbul bercak-bercak merah disertai pembengkakan pada wajah terutama pada bagian bibir, sangat terlihat pembekakan dengan jelas. Sewaktu ditanyakan, Dokter menjelaskan, bercakbercak serta pembengkakan tersebut diakibatkan “panas dalam” dan merupakan efek dari infeksi lambung. Dalam kondisi sedih dan sesak, saya selalu berdoa kepada Allah agar anak

saya ce-pat sembuh, sehat dan segera pulang kerumah. Karena menurut Dokter, jika trombo-sitnya sudah diatas lima puluh, anak saya boleh saja dibawa pulang dan dirawat di rumah, tutur dokter kepada saya kala itu. Saya merasa bersyukur karena trombosit putri saya sudah diatas lima puluh, namun ada ganjalan dihati melihat pembengkan pada sekujur wajah dan sudah merembet ke leher anak saya. Karena situasi dan kondisi, serta penjelasan dokter mengenai ganjalan tadi, yaitu hanya efek dari infeksi lambung, dengan perasaan bersyukur kami mengambil keputusan untuk pulang ke rumah sesuai dengan penjelasan dokter. Bersambung Ke Hal 24

Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL Rabu, 27 Oktober 2010 Drs. Bambang Ernanto, MM Kepala Suku Dinas

SUKU DINAS PU TATA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Mengucapkan:

HARI LISTRIK NASIONAL Rabu, 27 Oktober 2010 Ir. Heriyanto, SH Kepala Suku Dinas


24 Sambungan Hal 23 Namun, entah pengobatan model apa yang dilakukan dokter RS Aminah kepada anak saya, bukannya semakin sehat tetapi sebaliknya. Berselang dua hari setelah pulang dari rumah sakit, saya membawa dia kembali ke RS Aminah untuk kontrol. “Masa Allah…, setelah tes sample darah, dokter mengatakan putri saya terdiagnosa Anemia Plastik, padahal dokter yang menangani dari mulai masuk rumah sakit ini, sampai saat kembali kontrol ke rumah sakit adalah dokter yang sama juga. Luar biasa dan benar-benar luar biasa karena dalam waktu sebelas hari, dokter RS Aminah berhasi menemukan tiga penyakit yang berbeda pada tubuh putriku. Dan lebih aneh lagi, dokter yang sama juga memberikan obat yang sama meskipun dokter menemukan penyakit yang berbeda, keluhnya. Saat dalam perawatan saya di rumah, anak saya tidak bisa makan dan minum, bibir serta lehernya semakin membesar aneh, dan sangat susah tidur. Bila diajak ngomong, eh….. malah air mata yang menetes di pipinya, sambil menatap kosong kepada keluarga atau kerabat teta-

Edisi: 002 Senin, 25 Oktober 2010 ngga yang berusaha mengajaknya untuk berbicara. Sampai saat ini kondisi putriku masih kacau balau, dan tatapan matanya kosong Pandangannya hampa dan wajahnya sendu menyeramkan, serta tidak dapat terlukiskan seberapa perihnya hati saya melihat dia dalam penderitaan yang sangat berat, setelah menjalani tindakan perawatan dan pengobatan oleh dokter Rumah Sakit Aminah. Semoga Allah menyembuhkan jiwa dan raganya. Hanya itu pengharapan kami sekeluarga. Amin..…a…min..ya Allah. Demikian penuturan orang tua korban kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Ahad kemarin. Pada situasi dan kondisi yang lain, dalam pemberitaan edisi sebelumnya, RS Aminah diduga kuat melakukan tindakan malpraktek terhadap seorang pasien balita sakit berusia satu bulan. Setelah berobat di RS Aminah, bukannya makin sembuh, malahan menimbulkan benjolan pada kepala bayi, yang akhirnya berakhir dengan kematian bayi. Benjolan terjadi disinyalir akibat cairan infus yang tidak dapat masuk ke dalam urat pembuluh nadi, dan akibatnya terjadi pengumpalan cairan di satu titik di sekitar kepala bayi. Pengambilan keputusan untuk

melakukan infus di kepala terindikasi keputusan yang kurang layak, mengingat umur pasien masih bayi satu bulan. Disebabkan krisis kepercayaan terhadap RS Aminah, bayi dibawa berobat ke rumah sakit lain yaitu RSUD Fatmawati. Tapi tidak berselang lama, balita itupun meninggalkan dunia fana ini. Meskipun hal tersebut su-dah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan, Menteri Ke-sehatan terkesan lamban untuk segera menurunkan tim Kemkes ke lapangan dalam rangka melakukan survei ke RS Aminah. Apa RS Aminah masih layak beroperasional dan apa perijinannya sudah sesuai dengan aturan standar, dipertanyakan keberadaanya. Kalau perlu dan terbukti tidak layak lagi untuk beroperasional sebaiknya RS Aminah ditutup saja. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Menteri Kesehatan, Siti Fadillah mendisposisikan penanganannya ke Dirjen Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, Supriyantoro. Me-nurut Supriyantoro, bila RS Aminah ditemukan melanggar kode etik rumah sakit dan dokternya terbukti melakukan malpraktek, kami akan tindak tegas, tetapi setelah ada laporan resmi dari instansi terkait dan berwenang, tandasnya. (Rap Eldona)

TARIF IKLAN CATATAN HARIAN RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman Full Colour 1/2 Halaman Full Colour 1/4 Halaman Full Colour

: Rp 5.000.000,: Rp 2.500.000,: Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih 1/2 Halaman hitam putih 1/4 Halaman hitam putih

: Rp 4.000.000,: Rp 2.000.000,: Rp 1.000.000,-

Daftar harga diatas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.


TABLOID RBN 002