Issuu on Google+

RAKYAT BICARA

News

Bersatu KitaTeguh Dengan Momentum Pers Redaksi/Tata Usaha: Jl. Ciledug No. 17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp.: (021) 94705665, 7365703 Fax: (021) 7365703 E-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Online http://issuu.com/rakyatbicaranews

Indek Berita

Bandar Judi Terancam 10 Tahun Divonis 7 Bulan

Baca Hal 4

Balita Meninggal Diduga Akibat Infus di Kepala

RS Aminah Kembali “Makan” Korban Baca Hal 4 Pengurusan IP di Sudin PU Jalan Jaksel Sarat “Kong kali kong”

Baca Hal 9 Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, D. Br. Siregar, SE. PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung REDAKTUR PELAKSANA : Bernhard Silaban, S.Pd KOORDINATOR LIPUTAN : Rapolo Eldona T REDAKTUR : Albert Siregar, Jeffry Sinurat, Umar Syekh, Joko Sutrisno STAF REDAKSI : Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Bernhard Silaban, S.Pd, Kaliardi Sidabutar, SH, Romario B, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, S.Pd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: ---------- SEKRETARIS REDAKSI : Miranda KOORDINATOR LITBANG : Kaliardy Sidabutar, SH MANAGER UMUM DAN SIRKULASI : Heri Ekaputra MANAGER IKLAN : Sahat Tumanggor ASISTEN MANAGER IKLAN : Nurhayati, Ayu Lestari, SE Layout/Design : Mario Barus MARKETING IKLAN : Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto. PERWAKILAN ACEH: ----. PERWAKILAN MEDAN: ---- BIRO MEDAN KOTA: ---- BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: ---- PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: ---- BIRO PEMKAB TANGERANG:---- BIRO TANGERANG SELATAN: Sahat Tumanggor (Ka. Biro)., Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: ---- BIRO BOGOR: --- BIRO DEPOK: ---- BIRO KARAWANG: ---- BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI.

Edisi: 001

Senin, 18 Oktober 2010


MA Diminta Pengkajian Terhadap Putusannya

Joyo Winoto “Kangkangi” Jakarta, RBN Mahkamah Agung (MA) RI diminta lakukan pengkajian terhadap putusannya, apa putusan tersebut perlu dilaksanakan atau tidak. Hal itu disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, Ph.D tidak bersedia menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang ditandatanganinya sendiri. Joyo Winoto diduga tidak menghormati hukum dan “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Walaupun demikian, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih mempertahankan Joyo Wino­ to menjabat kepala badan. Apakah karena Joyo Winoto merupakan tim sukses SBY atau mantan dosennya, seh­ ingga tetap dipertahankan menjabat kepala badan, pada­ hal kinerjanya disinyalir bo­ brok, disebabkan semaraknya permasalah tanah yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Malah ditambah dengan SK kepala badan yang ber­ masalah. Hal tersebut dikatakan sumber RBN yang enggan identitasnya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta Ming­ gu lalu. Sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116 tersurat dengan jelas, yaitu, “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pejabat yang bersangku­ tan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketua penga­ dilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemer­ intah tertinggi untuk memer­ intahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan peng­

adilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk men­ jalankan fungsi pengawasan.” Walaupun Pengadilan Ta­ ta Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah mengajukan su­ rat ke Presiden Republik In­ donesia dan kepada DPR RI, namun putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto. Hal tersebut berdam­ pak pelaksanaan putusan hu­ kum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terke­ san seperti mandul, tandasnya. Akibatnya, Joyo Winoto disinyalir “kangkangi” putu­ san Mahkamah Agung (MA) RI disebabkan Joyo Winoto belum bersedia untuk menan­ tangani SK pembatalan SK Nomor 9 yaitu perpanjangan HGU Nomor 1 kepada PT Buana Estate. Adapun SK ditandatangani oleh Joyo Wi­ noto selaku kepala Badan Per­ tanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yakni badan yang setingkat dengan kementerian. Karena Joyo Winoto tidak bersedia merealisasikan pembatalan SK, PTUN Jakar­ ta mengumumkan hal tersebut di media, namun Joyo Winoto tetap enggan melaksanakan putusan. Selaku pusat administrasi pertanahan seharusnya orang

nomor wahid di badan per­ tanahan mengetahui dan me­ mahami bahwa putusan hu­ kum harus dijalankan. Kalau bukan untuk dijalankan, buat apa putusan hukum tersebut. Apa cukup hanya dilihat tanpa dijalankan. Bisa semakin ban­ yak delik pertanahan nantin­ ya. Putusan yang satu belum dijalankan tetapi bisa jadi sudah datang putusan lainnya. Akhirnya d a p a t s e m a k in kusut permasala­ han tanahnya, serunya. Bi la J o yo Wi noto m au evaluasi terhadap Surat Keputusan yang sudah terlanjur diter­ b it­ kan­ nya, ser­ t a

me­

mahami Undang-Undang Re­ publik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubah­ an Kedua atas UndangUndang No 5 Tahun 1986 ten­ tang Peradilan Tata Usaha Negara, permasalahan per­ tanahan Ambalang dapat terselesaikan dengan baik, dan tidak perlu terus berperkara. Sebagai seorang “pakar” yang ahli dalam menyelesaikan perkara tanah yang sangat ru­ mit, seyo­ gianya masalah tanah yang terjadi saat ini tidak dapat Bersam bung hal 11


Menkumham Diminta Pengkajian

Petugas Imigrasi Jemput Paksa Dua Orang WNI Jakarta, RBN Bersikap arogan meski tak didukung aturan hukum dan perundang-undangan, tiga oknum petugas imigrasi Bandara Soekarno Hatta melakukan penjemputan paksa terhadap dua orang warga Negara Indonesia (WNI) dari rumahnya tanpa alasan yang jelas, apa untuk tujuan pribadi petugas atau kepentingan instansi maupun kepentingan negara, dipertanyakan maksud dan tujuan penjemputan paksa tersebut. Penjemputan terjadi Kamis (7/10) sekitar pukul 13.00 WIB, tiga oknum petugas imigrasi Bandara Soekarno Hatta, yakni Didit Sulaiman, Mirza dan Wahyudi mendatangi rumah warga bernama Baing dan Bunli di Jl. Turi RT 005/003 Kampung Belakang Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Baing dan Bunli dipaksa naik ke mobil yang dibawa oleh ketiga petugas ke kantor dengan alasan untuk dimintai keterangan. Baing kebingungan dan ketakutan. Kepada petugas tersebut menanyakan kesalahannya, “Saya salah apa harus ikut ke kantor?� Si petugas dalam penangkapan itu, mirip anggota kepolisian yang takut penjahat buruannya kabur lagi. “Nanti saja di kantor. Ini sesuai surat perintah,� kata Baing menirukan ucapan petugas yang menjemput paksa. Menurut Baing, walau dirinya tak mengerti surat apa yang ditujukan, tapi salah satu dari mereka mengatakan sambil menunjukkan surat perintah penjemputan paksa agar dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan, ungkap Baing. Dalam keadaan ketakutan, kata Baing menambahkan, saya kira mereka petugas dari kepolisian, karena dibilang ada surat perintah penjemputan dan lebih dulu

menjemput Bunli saat mendatangi rumah saya. Mereka sudah menggiring Bunli, bahkan saya sempat bilang kepada Bunli, janganjangan ada saudara kita yang ditangkap polisi karena terlibat narkoba, dan kita dilibatkan makanya kita dijemput untuk dimintai keterangan, jelas Baing. Baing lebih lanjut menuturkan, setelah masuk ke dalam mobil Kijang yang diperintahkan, kami berdua dibawa mutar-mutar yang akhirnya sampai di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta. Saat itu saya tahu yang melakukan penjemputan paksa bukan petugas dari kepolisian, tapi petugas imigrasi. Tapi kenapa kami harus dijemput paksa, padahal tugas imigrasi adalah mengawasi Warga Negara Asing bukan warga Negara Indonesia, tuturnya. Rasa kebingungan dan ketakutan saya belum hilang, salah satu dari petugas tadi yang bernama Didit Sulaiman langsung menarik tangan saya dan Bunli ke ruang pemeriksaan terbuka. Secara bergantian kami berdua diperiksa, tapi yang ditanyakan masalah pencatatan sipil pernikahan orang lain. Setelah selesai diperiksa, meski tak mengerti apa isinya, berita acara pemeriksaan (BAP) disuruh kami tandatangani, kata Baing.

Anehnya lagi kata Baing, tindakan sewenang-wenang dari ketiga oknum petugas imigrasi tersebut tidak jelas tujuannya dan untuk apa serta disuruh siapa, kami tidak dapat mengerti. Bah-kan saya dan keluarga semakin ketakutan serta merasa tidak tentram dan tidak nyaman tinggal di rumah kami. Pasalnya, pada Selasa (12/10) sekitar pukul 22.00 WIB, ketiga oknum petugas imigrasi, yakni Didit Sulaiman, Mirza dan Wahyudi kembali mendatangi rumah kami, karena pintu tertutup mereka menggedor-gedor pintu, akibatnya mem-buat anak dan istri saya sangat ketakutan. Karena pintu tidak dibuka, akhirnya Didit Sulaiman, Mirza dan Wahyudi menggedor-gedor pintu dengan keras, membuat anak dan istri saya sangat ketakutan. Karena pintu tidak dibuka akhirnya Didit Sulaiman, Mirza dan Wahyudi pergi, dan kebetulan saya pada saat itu belum pulang, ungkap Baing. Tidak puas malam itu karena tidak bertemu dengan yang dicari, esok harinya Rabu (13/10) sekitar pukul 10.00 WIB, Mirza, Wahyudi dan Didit Sulaiman datang lagi. Karena ulah mereka sudah di luas batas kewajaran, dan dampaknya membuat kita sekeluarga tidak nyaman dan etakutan, akhirnya Baing melaporkan ulah ketiga

petugas imigrasi Bandara Soekarno Hatta tersebut ke Dirjen HAM dengan tembusan, Dirjen Imigrasi, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), ungkap Baing. Menurut informasi salah seorang petugas imigrasi yang tidak bersedia namanya disebutkan, dan sudah cukup lama bertugas di Bandara Soekarno Hatta, Didit Sulaiman tergolong pemberani, pintar, ulet dan paling mengerti seluk beluk keimigrasian, serta pintar bergaul sehingga rejekinya juga ikut berlimpah. Hartanya juga berlimpah dan rumahnya bagus-bagus. Rumahnya di Modern Land tergolong mewah dan harganya juga mencapai Rp 3 miliar. Sedangkan rumah yang di Andi Loka paling bagus serta memiliki kolam renang, lebih kurang harganya mencapai Rp 3,5 Miliar. Mahal dan cukup bergengsi rumahnya, kata petugas tersebut. Ketika dikonfirmasi dasar penangkapan dan penjemputan paksa Baing dan Bundi, Didit Sulaiman mengatakan tidak melakukan penangkapan hanya menjemput untuk dimintai keterangan. Selesai diminta keterangan, mereka kita antar pulang, ungkap Didit. (W Hutagalung)


Vonis Hakim Jauh Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

Bandar Judi Terancam 10 Tahun Divonis 7 Bulan Jakarta, RBN Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditulis oleh R Susilo dengan maksud dan tujuan agar buku ini diperuntukkan kepada para pejabat kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan pamong praja. Buku ini dilengkapi dengan pasal demi pasal sesuai sesuai kejahatan serta komentar. Tentu tujuannya agar aparat penegakan hukum tidak salah menerapkan hukum terhadap si Contohnya, pada Pasal 303 ten­ tang perjudian disebut dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda seban­ yak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi ke­ pada umum. Sepertinya, para hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa lebih mementingkan pertimbangan pribadinya daripada pertimbangan menurut KUHP. Hal itu terlibat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perten­ gahan Oktober lalu, dengan agen­ da persidangan pembacaan putu­ san. Majelis hakim pimpinan Pange­ ran Napitupulu dalam amar putu­ sannya menyatakan, terdakwa Tjun Siang alias Iwan, terdakwa Kim Sang, terdakwa Heri An­ gkasa, terdak Liem Kim Seng alias Fredy, terdakwa Aseng Liem Thiang Siang alias Aking masing-

masing dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan. Karena ter­ bukti bersalah secara sah dan meyakinkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 KUHP. Sementara kelima terdakwa Bandar judi internet yang berop­ erasi di lantai 23 kamar 2C apar­ temen Robinson Jakarta Utara ini menjadikan judi sebagai mata pencaharian yang per bulannya bisa beromset hingga miliaran rupiah dan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi. Para terdakwa Bandar judi in­ ternet ini, selain penghasilan per bulannya hingga miliaran rupiah, para terdakwa ini juga tergolong pintar dan licin bagaikan belut serta sukar ditangkap pihak ke­ polisian. Usaha perjudian yang dikelola para Bandar ini sudah dimulai sejak tahun 2008. baru pada bulan Februari 2010 mereka bisa tertangkap pihak kepolisian. (W Hutagalung)

Jakarta, RBN Pada pertengahan September lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) empat terdakwa yakni bandar dan pengedar narkoba berupa heroin, bernama Yalone Mehta, Baltha Tabita Nepala, Sheraz Rafiq Cudry dan Adel Sidiq mendapat bonus dari hakim. Pasalnya hakim dituding berhati dermawan, meski tuntutannya tanpa ada kepentingan pribadi selain kepentingan hukum. Keempat terdakwa oleh majelis hakim dengan hakim ketua Hertadi, SH dalam amar putusannya menyatakan terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 No 35 tahun 2009 tentang narkoba berupa heroin. Terdakwa Adul Sidiq, Sheraz Rafiq Choudry, Tabita Nepala dan terdakwa Mehta Balta masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun denda 3 miliar subsider 6 bulan kurungan. Vonis hakim itu lebih ringan 5 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Rini Hartati, SH. Sementara di luar persidangan rumor yang hangat beredar dalam perkara keempat terdakwa pemilik 62 buah kapsul yang berisikan narkoba beruapa heroin seberat 668,5 gram, disinyalir telah

terjadi peredaran uang dengan jumlah yang cukup besar untuk pengaturan agar keempat terdakwa dihukum tidak terlalu berat. Sedang menurut JPU, Rini Hartati, SH maupun Majelis Hakim pimpinan Hartati, SH dalam menangani perkara keempat terdakwa sudah melaksanakan sesuai dengan tugas tanpa intervensi dari pihak manapun dan sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, karena dalam penanganan perkara, hakim tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sedangkan mengenai peredaran uang, Jaksa Penuntut Umum maupun hakim hampir senada mengungkapkan tidak tahu menahu. Bahkan, JPU mengungkapkan banding atas vonis hakim karena hukumsn dianggap terlalu ringan. Keempat terdakwa diseret ke pengadilan berawal dari ketika pihak kepolisian curiga melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa di wilayah Jl Benjamin Sueb Pademangan. Saat digeledah, pihak kepolisian menemukan 62 butir kapsul berisi narkoba berupa heroin yang disimpan di dalam laptop dan laptop disimpan di jok mobil yang dikemudikan para terdakwa. (W Hutagalung)


Kementrian Kesehatan Lamban Menangani

Balita Meninggal Diduga Akibat Infus di Kepala

RS Aminah Kembali “Makan” Korban Jakarta, RBN Terkait pemberitaan sebelumnya, RS Aminah diduga berperan ”pemeras” dan “pembunuh,” Departemen Kesehatan dinilai lamban untuk melakukan penelitian serta pengkajian terhadap perijinan serta standarisasi Rumah Sakit Aminah yang terindikasi melakukan malpraktek tehadap seorang pasien balita, disebabkan pasien bukannya menjadi sembuh, malahan menimbulkan benjolan baru dikepala setelah menjalani rawat inap di rumah sakit ini yang akhirnya meniggal dunia. Kami sangat kecewa atas pelayanan RS Aminah dan pengalaman pahit yang kami alami pada dasarnya sebe­ narnya harus dapat dilupakan. Kalau tidak dapat terlupa dalam waktu yang singkat, semoga waktu yang panjang dapat menjawab. Tapi setiap kali melewati RS Aminah, pengalaman buruk tersebut selalu teringat kembali serta menoreh luka di dalam hati. Hal itu disampaikan sum­ ber RBN yang tidak bersedia namanya dibawa dalam pem­ beritaan di Jakarta baru-baru ini. Kalau bisa disesali, mu­ ngkin akan disesali, kenapa harus berobat ke RS Aminah. Tapi apa yang telah terjadi adalah sudah menjadi Kepu­ tusan Tuhan Yang Maha Esa dari surga. Tetapi RS Aminah seharusnya perlu sadar diri dan lakukan pembenahan, dengan tujuan supaya jangan ada lagi yang mengalami ke­ jadian seperti apa yang saya alami. Menteri Kesehatan (Dep­ kes) Republik Indonesia dim­ inta turun tangan untuk laku­ kan penelitian serta pengkajian terhadap perijinan dan standarisasi RS Aminah,

terkesan lamban kinerjanya. Apakah perijinanperijinannya sudah beres atau tidak? Dan bagaimana standa­ risasi rumah sakitnya, apa sudah memenuhi standar ru­ mah sakit sesuai aturan Kementerian Kesehatan RI. Dan apakah ada hubungan sinkron antara akademi ke­ bidanan dengan rumah sakit dalam hal praktek, akibatnya terkesan pasien dijadikan praktek pembelajaran atau kelinci percobaan? Sebagai rumah sakit yang profesional dalam menjalan­ kan pelayanan maupun bisnis kesehatan, seharusnya tran­ paransi perlu dilakukan agar masyarakat khususnya pasien dan mantan pasien yang per­ nah berobat di RS Aminah ataupun calon pasien yang akan berobat ke RS Aminah yakin dan percaya bahwa RS Aminah adalah rumah sakit pilihan hati yang tidak akan mengecewakan. Namun dokter yang prak­ tek di RS Aminah yang ber­ domisili di Jl. HOS Cokroam­ inoto (Cileduk Raya) Kreo Selatan Larangan ini ter­ indikasi melakukan “malprak­ tek” serta rumah sakitnya

kurang steril. Manajemen ru­ mah sakit juga disinyalir “am­ buradul” serta kurang ber­ perikemanusiaan, tandasnya. Adapun kronologis kejadi­ an adalah berawal dari kondisi tubuh si bayi ketika itu agak hangat (demam), lalu orang tuanya segera membawa ke RS Aminah. Setelah diperik­ sa, dan atas petunjuk dokter sang bayi disarankan men­ jalani rawat inap. Mulai dari hari pertama sampai hari ke enam, dokter tidak pernah memberitahukan apa jenis penyakit yang dider­ ita oleh bayi, tapi proses pen­ gobatan terus berjalan, terma­ suk dengan melakukan infus di kepala si bayi malang terse­ but, dan seperti tidak ada tem­ pat lain yang lebih cocok un­ tuk tempat jarum infus. Masa di kepala. Umur bayi saja masih satu bulan, ujarnya. Disebabkan kurang puas atas pelayanan RS Aminah dan melihat kondisi kesehatan anaknya yang semakin makin memburuk kondisinya, bah­ kan setelah dirawat di RS Am­ inah, malah jadi muncul pen­ yakit baru, yaitu munculnya berupa benjolan di kepala bayi yang Bersambung hal 10

diduga sebagai akibatnya menggumpalnya cairan infus di kepala si bayi. Merasa khawatir dengan kondisi si bayi yang makin memburuk, orang tua si bayi membawa buah hatinya pin­ dah rumah sakit lain dan akhirnya berobat ke RS Fat­ mawati. Namun, tidak berse­ lang lama akhirnya si bayi malang pun meninggalkan dunia fana ini di rumah sakit Fatmawati dengan sejuta kesedihan dan berjuta rupiah kerugian. Timbulnya pembengkakan berupa benjolan baru di kepa­ la si bayi diduga akibat dari tindakan sang dokter yang kurang profesional dalam pengambilan keputusan untuk menancapkan jarum infus dengan lokasi di kepala. Kenapa bukan di tangan saja atau di kaki si bayi, tandasnya. Selama enam hari perawa­ tan, ada sebanyak enam kali dokter mengambil sampel darah si bayi dan menurut ket­ erangan dokter, sampel darah untuk keperluan diagnose. Tetapi aneh bin aneh, walau­ pun sudah enam hari dirawat di RS Aminah dengan uji lab­ oratorium enam kali, pihak


Kadis P2B DKI Layak “Mencopot”

Kasi P2B Cipayung, Ir. Effendi Iskandar: Anda Siapa Ya? Jakarta, RBN Selaku pejabat Pemda DKI yang seharusnya menegakkan peraturan daerah (Perda) DKI Jakarta, tetapi bila kurang loyal, sudah sepantasnya oknum pejabat yang sering bermasalah sebagai Kasi P2B dari kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain, sebaiknya “dinon-jobkan” disebabkan kurang mampunya SDM dalam mangambil kebijakan selaku pejabat publik. Begitu juga dengan Kasi P2B Kecamatan Cipayung, Ir. Effendi Iskandar yang sebel­ umnya pindah dari Kecama­ tan Kebayoran Lama. Saat dikonfirmasi terkait semar­ aknya bangunan bermasalah di wilayah kerjanya, malah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan “ogap-ogap”. Sewaktu dikonfirmasi, malah mau konfirmasi baik terhadap wartawan. “Anda siapa ya, kalau mau kenal silakan ketemu saya, dan saya juga mau konfirmasi

darimana anda tahu no hp saya dan siapa yang member­ itahu anda no hp saya?” begitu isi sms dari HP Kasi P2B Ke­ camatan Cipayung, saat dikonfirmasi tentang Futsal di Jln. Bambu Apus Raya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, disebabkan ijinnya ru­ mah tinggal dan bagunan lain­ nya. Apa karena dikonfirmasi atau karena terindikasi suap menyuap, atau kurang paham tupoksinya selaku Kasi P2B, sangat dipertanyakan ke­

beradaannya. Dalam hal ini Kadis P2B DKI Jakarta dim­ inta untuk lakukan pengkajian terhadap SDM Effendi Iskan­ dar sebagai Kasi P2B Keca­ matan, apa masih layak atau tidak. Pasalnya, dari bertugas di Kebayoran Lama juga ter­ indikasi “penyakit kambuhan” disebabkan senang dengan de­ lapan enam . Bangunan lain yang diper­ tanyakan perijinannya, yaitu: bangunan PJTKI (tanpa IMB) Jln Kupu-kupu No. 13 Kelu­ rahan Pondok Rangon RT 012 RW 03. Bangunan Gudang (tanpa IMB) Jln. Perintis Ke­ lurahan Ceger. Bangunan Gudang (tanpa IMB) Jln Raya Setu Cilangkap (samping TPU Cipayung). Terindikasi melanggar Per­ da No. 7 Tahun 1991 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1069 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Mendirikan Bangunan. Menurut (BJ) warga setem­ pat, ketika diminta tanggapan­ nya, mengatakan, kalau pemi­

lik bangunan tersebut orang kuat dan punya banyak uang. Lebih lanjut lagi BJ mengata­ kan, bahwa bangunan tersebut sudah pernah didatangi petu­ gas P2B Kecamatan Cipa­ yung, namun pergerjaan tetap berjalan tanpa ada hambatan apapun, dan terkesan sudah enam delapan atau delapan enam. Selain bangunan tersebut, di lokasi lain di wilayah Jak­ tim, di Kecamatan Pasar Rebo juga terdapat sepuluh ban­ gunan dengan satu izin yaitu di Jln Kamboja Dalam Rt.007 RW 02 Kelurahan Baru. Ban­ gunan 2 lapis No. IMB: 1715/PIMB/T/2010, atas na­ ma: Amirudin (satu izin 10 unit dan plang izin asal jadi, dan diragukan) disebabkan tidak sesuai dengan Peruntu­ kan. Saat hal tersebut mau dikonfirmasi, Kasudin P2B Jaktim tidak bersedia mem­ berikan komentar. (Jeffry Sinurat)


Gubernur DKI Jakarta dan Kadis P2B Seharusnya Panggil Kasudin P2B Jaksel. Jakarta, RBN Semaraknya bangunan bermasalah disebabkan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta berdampak mengancam banjir Jakarta yang saat ini telah diambang masalah serius. Penyebabnya, tak lain dan tidak bukan karena masalah Tata Ruang tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya ditegakkan. Faktor permasalahan seder­ hana saja, karena tidak didukung dengan kinerja petu­ gas P2B di lapangan yang terkesan kurang tegas dalam

menegakkan Perda (peraturan daerah) dan menuruti keingi­ nan pemilik bangunan ber­ masalah. Tak heran juga kare­ na ada peluang oknum

petugas nakal ikut serta bek­ erjasama dengan pemilik ban­ gunan dengan menerima im­ balan sesuai kesepakatan pe lang gar an ba ngu nan. Hal tersebut disampaikan sumber yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pem­ beritaan. Salah satu contoh yaitu bangunan rumah tinggal di Jln. Deplu Raya No. 16 Rt. 05 Rw 03 Kel. Bintaro, ban­ gunannya tidak sesuai Renca­ na Tata Ruang. Diduga pem­

berian IMB terlalu dipaksa­ kan, alias kurang tepat dan harus dikaji ulang. Dalam hal ini, building inspektorat di­ harapkan turun tangan. Ter­ indikasi oknum petugas P2B Kecamatan Pesanggrahan ter­ ima suap untuk meloloskan Izin. Juga di jalan Deplu Raya Kel. Bintaro, Proyek Hunian/ Thon House (puluhan unit bangunan 3 lapis (No. IMB: 66/S/1/DPIMB/2010 Tgl: 0505-2010). Hanya satu izin


Sudin Peternakan dan Perikanan Jaksel Terindikasi Sarat Korupsi

KPK Diminta Turun Tangan Jakarta, RBN Disebabkan Suku Dinas (Sudin) Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan (Jaksel) terindikasi sarat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun tangan lakukan pene­ litian dan penyelidikan terkait Proyek Penguru­ gan Tanah dan Pembuatan Turap serta Pemban­ gunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan nilai Pagu Anggaran Rp. 3.450.000.000, karena sejak dari proses tender sampai dengan pelaksanaan di lapangan terkesan “aneh bin ajaib”. Diduga telah terjadi persekongkolan antara panitia, pengawas dan kontraktor binaan. Dimulai dari pendaftaran pros­ es lelang, sampai pengumuman penetapan pemenang, terindikasi terdapat kecurangan. Sebagaima­ na panitia membuat keputusan berubah-ubah sehingga menim­ bulkan pertanyaan terhadap kebi­ jakan panitia. Panitia kurang pro­ fesional dalam melaksanakan tugasnya serta terkesan berpihak pada salah satu rekanan binaan panitia yang mengubah Pe­ menang II menjadi Pemenang I. Ini jelas sudah diatur oleh Pani­ tia,’ tegas salah satu rekanan pe­ serta lelang yang kalah tender dan tidak bersedia disebut namanya dalam pemberitaan. Informasi yang dapat dihim­ pun RBN, disinyalir terjadi kela­ laian panitia pada saat penilaian administrasi atas nama PT. Patra Gasindo Perkasa, dengan harga penawaran Rp. 3.150.839.147, persyaratan lengkap secara ad­ ministrasi. Namun berbeda den­ gan PT. Gompar Palluga Jaya, dengan harga penawaran Rp.3.110.360.000 dimana admin­ istrasinya tidak lengkap (tidak ada Surat Kuasa) sebagaimana yang diminta Panitia sebagai per­ syaratan dalam proses lelang Pe­ gurugan dan Pembuatan Turap Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan. Anehnya lagi, menurut Albert Siregar, Ketua LSM PARI men­ gatakan, sesuai dengan pengumu­ man pemenang No: 82/P2BJ/NAKKAN-JS/V/2010

dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan No 35/2010 tanggal 1 Juni 2010, ten­ tang Penetapan Pemenang Penye­ dia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengurukan Tanah dan Pembua­ tan Turap Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan, maka berdasarkan surat tersebut PT. Patra Gasindo Perkasa se­ bagai PEMENANG I dengan har­ ga penawaran Rp. 3.150.839.147 dari sembilan perusahaan yang ikut memasukkan SPH. Sementara itu sebagai PE­ MENANG II, PT Gompar Pal­ luga Jaya dengan harga penawa­ ran Rp. 3.110.360.000 ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Pe­ ternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, dengan Ketua Lelang Ali Surahman, Sekretaris lelang Syaiful Hidayat dari UPT Balai Budidaya Perikanan, Dinas Peri­ kanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta. Albert juga menambahkan, kejanggalan ini sudah sering ter­ jadi dan tidak btoleh dibiarkan. Sejumlah Elemen Masyarakat/LSM bersama warga akan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang. Walaupun hal tersebut sudah mencuat ke publik bahwa terjadi kurang beres atas kinerja panitia, namun pejabat yang berwenang Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Syahrul Effendi kurang

tanggap serta tidak dapat berbuat apa apa. Di lain sisi, Ketua panitia le­ lang, Ali Surahman saat pembu­ kaan SPH (Kamis, 1/7/10) di TC Ragunan Jln. Harsono RM Ra­ gunan RPA di Jakarta Selatan, mengatakan, kemenangan PT. Gompar Palluga Jaya bukan karena sanggahan atau keberatan, tetapi atas laporan warga, tegas Ali menjawab pertanyaan war­ tawan. Ali juga menambahkan saat itu, mengenai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. Gompar Palluga Jaya, nanti akan kita evaluasi kembali. Sementara itu, hasil survai di lapangan terindikasi masih terdapat pelanggaran, yak­ ni tidak sesuai dikerjakan dengan BQ. Contohnya, Bongkaran pa­ gar eksisting 277.00 meter kubik, Galian tanah untuk pondasi ked­ alaman 1 meter 527.35 m3, Bor tanah untuk pondasi StrauspallQ 30cm kedalaman 2 meter 46.00 ttk, urugan tanah kembali ke pon­ dasi 131.84 m3, urugan pasir bawah pondasi batu kali t =5cm 34.16 m3, urug tanah dengan truk 3/4, Jak-tim, Jak-sel, Jakut, Jak-bar 11.748.60 m3, ponda­ si batu belah/ Turap ad 1 pc: 5 psr (type 1, 2, 3) 1.727.19 m3, Cerucuk bambu/ dolken Q 8cm L=2 m jarak 30 cm 2.991.00 m3, Sulingan pipa PVC Q 2” lengkap ijuk setara waving 5.425.04 m’, Perataan tanah dengan Buldozer 9.790.50 m2, Pemadatan tanah dengan mesin gilas 6-8 ton (2 x per 70 cm) 9.790.50 m2. Diduga dikerjakan asal asalan. Kepemi­ likan Surat Izin Galian C kon­ traktor pelaksana dipertanyakan atau diragukan keabsahannya. Sesuai Keppres 80 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Pen­ gadaan Barang Jasa Pemerintah dan perubahan ke tujuh Keppres RI No. 95 tahun 2007. Sesuai dengan butir huruf (b). Keppres No. 95 tahun 2007, UU No. 28 tahun 1999 tentang Peyelenga­ raan Negara Yang Bebas Korup­ si, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (c ). UU No. 31 tahun 1999 jo, UU No. 2 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. (d). UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara APBN/ APBD. Tata tertib administrasi se­ bagaimana butir huruf (e). Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 tahun 2009 tentang Kuasa Peng­ guna Anggaran pada Satuan Ker­ ja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2009. (f). peratu­ ran Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pi­ dana Korupsi. Ada indikasi bahwa azas yang dipakai penitia lelang dan kuasa pengguna anggaran bukan per­ aturan yang berlaku sebagaimana mestinya, tetapi azas indikasi unsur KKN untuk kepentingan pribadi yang telah dilarang dan tidak diizinkan oleh UndangUndang. Sesuai dengan RKS pasal 14, ayat 4, butir 2 yang melarang penitia pengadaan untuk berko­ lusi yang berdampak pada keru­ gian Negara. Pasal 15, ayat 4 dinyatakan, bahwa calon pe­ menang lelang sudah harus ditetapkan oleh penitia pengada­ an selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pembukaan dokumen penawaran dan pengumuman le­ lang dilakukan terbuka melalui media cetak/ elektronik. Hal tersebut diduga dilanggar panitia. Ketika hal itu dikonfir­ masikan kepada Kasudin Peter­ nakan dan Perikanan Jakarta Se­ latan, drh. Chaidir Taufik, M.Si tidak bersedia memberikan ko­ mentar, dan menurut stafnya, drh. Chaidir Taufik, M.Si lagi sibuk rapat, sementara ketua panitia lelang Ali Rahman telah pindah tugas alias dimutasi, imbuhnya. Dalam hal ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta DR. Ing. H. Fauzi Bowo dan jajarannya bersama Inspektorat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sukesti Martono, agar lebih mengutama­ kan pengawasan penggunaan anggaran, tandasnya.


Pengurusan IP di Sudin PU Jalan Jaksel Sarat “Kong kali kong” Jakarta,RBN Disebabkan kepadatan penduduk di Jakarta dan mahalnya harga tanah mengakibatkan segala tempat dihalalkan menjadi tempat bisnis, termasuk dengan penutupan saluran air tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu contoh, proyek bangunan kantor 4 lapis No. IMB: 99/IMB/2010 di Jln. Prof. DR.Soepomo Kelurah­ an Menteng Kecamatan Tebet. Dimana bangunan tersebut mengundang sejumlah pertan­ yaan warga setempat dan LSM. Pasalnya, penutupan kali untuk kepentingan ban­ gunan tersebut dapat berakibat fatal, yakni mengakibatkan banjir Jakarta. Menanggapi hal itu Ketua LSM PARI, Albert memberi­ kan komentar, “Akibat ban­ gunan tersebut, kali tidak da­ pat berfungsi 100 persen. Karena kali menjadi dangkal. Padahal, hal itu seharusnya dapat ditata rapi kalau pejabat Pemkot Jaksel serius dan peduli lingkungan untuk men­ gatasi banjir bandang DKI Jakarta, khususnya Jaksel. Selain mengkaji ulang ten­ tang pemberian Izin Prasarana (IP) oleh Sudin PU Jalan se­ bagai syarat untuk peng­ gunaan sarana umum milik Pemda DKI Jakarta, sepan­ jang Jln. Prof. DR. Soepomo juga terdapat puluhan ban­ gunan menggunakan sarana parkiran di atas kali. Namun para pengusaha tidak menda­ pat tindakan dari pejabat Pemkot Jakarta Selatan. Wa­ likota Syahrul Effendi dan juga Kasudin PU Jalan Yayat/ Kasudin PU Air (Plh) diharap­ kan turun tangan. Sebagaimana yang diatur dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL serta Keputusan Menteri LH RI No. KEP-11/MENLH/3/94 tanggal 19 Maret 1994 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Hal ini merupa­ kan tugas Bappeda DKI Jakarta. Sesuai dengan Undangundang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ru­ ang, Undang-undang No. 29 tahun 2007 Tentang Pemerin­ tahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Re­ publik Indonesia, Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakar­ ta No. 5 tahun 1988 Tentang Kebersihan Lingkungan da la m Wila ya h Daera h Khusus Ibukota Jakarta, Per­ aturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 7 tahun 1991 Ten­ tang Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakar­ ta, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jkarta No. 8 tahun 2007 Tentang Ke­ tertiban Umum. Aturan terse­ but dibuat untuk ditaati demi terciptanya lingkungan hidup yang aman, bersih dan teratur. Tapi semua aturan tersebut disinyalir dilanggar saja, ujarnya. Saat dikonfirmasi kepada Sudin PU Jalan Jakarta Sela­ tan, Kasi Perlengkapan Prasa­ rana Perkotaan, Gusti Made Sasmita ST tidak berada di­ kantornya karena sedang cuti ke Bali. Sebelumnya Sasmita men­ gatakan, bahwa pihak Sudin Pekerjaan Umum Jalan ber­ hak mengeluarkan Izin Prasa­ rana (IP) dengan alasan drain­ ase tata ruang, tanpa jelas dimengerti apa yang dimak­ sud. Beberapa persyaratan un­

tuk memiliki Izinan Prasarana (IP), masih diragukan ke­ lengkapan sesuai dengan atu­ ran dan peraturan Pemerintah/ Pemda DKI Jakarta. Walau­ pun persyaratan seperti Am­ dal dan UUG belum lengkap, namun petugas tetap keluar­ kan Izin Prasarana (IP) dan mengaku tidak ada pelangga­ ran dalam pemberian IP terse­ but. Tetapi fakta di lapangan berkata lain, diduga telah ter­ jadi pelanggaran pemanfaatan prasarana umum untuk ke­ pentingan bisnis SPBU dan ada indikasi terjadi “delapan enam” dengan petugas yang berwenang pemberi Izin Prasarana. Selain itu dengan waktu bersamaan salah seorang tamu yang ingin bertamu ke Sudin PU Jalan Jaksel, warga Jln Soepomo, Tebet (sebut saja BL, tidak bersedia dimuat namanya) mengeluh akan pe­ layanan PU Jalan. Ketika diminta tanggapan­ nya, mengatakan, bahwa para petugas yang tidak dapat bek­ erja dengan baik atau terbukti bersalah menyalahi aturan, sebaiknya dimutasi atau ganti saja. Selaku pelayan publik/ masyarakat, petugas seharus­ nya dapat melayani dengan baik. Ketika dikonfirmasi, petugas tersebut kurang berkenan kehadiran War­

tawan/ LSM untuk konfirma­ si, dan hanya rajin melayani tamu yang mengurus Izin Prasarana (IP) atau urusan rezeki. Menanggapi hal ini, Ketua LSM PARI Albert, masih meragukan dan mempertany­ akan kepemilikan AMDAL, UUG untuk persyaratan mendapatkan Izin. Diduga petugas yang menyetujui pemberian AMDAL, UUG kurang tepat dan harus dikaji ke mba li ke la yak an nya . Seharusnya kalau tidak se­ suai izin yang dimiliki, ban­ gunan yang melanggar harus dibongkar. Dihimbau kepada pihak Inspektorat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan In­ spektorat Pembantu Kota Pemkot Jaksel (Irbanko), se­ baiknya lebih meningkatkan pengawasan dan segera me­ manggil dan memeriksa se­ mua pihak terkait untuk men­ jelaskan duduk permasalahan dimaksud, agar tidak menjadi bias. Ketika hal tersebut dikon­ firmasi ke Kasudin PU Jalan, Yayat tidak dapat ditemui karena sibuk di luar kantor. Apa sibuk dengan urusan de­ lapan enam proyek proyek atau karena juga merangkap jabatan Plh Kasudin PU Tata Air Jaksel, hal tersebut men­ jadi pertanyaan dan pertan­ yaan.


RS Amninah Kembali rumah sakit ataupun dokter tidak pernah memberitahukan apa jenis penyakit si bayi dan malahan di­ suruh untuk dirujuk ke rumah sakit lain pada hari yang keenam. Salah seorang dokter menga­ njurkan pindah rumah sakit saja disebabkan RS Aminah kurang steril. Orang tua manapun pasti mengorbankan apa saja demi si buah hati. Walaupun termasuk orang yang kurang mampu, si bayi dibawa pindah rumah sakit tanpa memikirkan biaya yang semakin membengkak demi ke­ selamatan si bayi. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Hal itulah yang terjadi dan setiap manusia sudah memi­ liki suratan tangan masing mas­ ing. Hanya doa yang dapat men­ giringi kepergian si bayi, imbuhnya. Sewaktu hal tersebut beberapa kali dikonfirmasi, Direktris RS Aminah tidak bersedia memberi­ kan komentar. Adapun Pihak Manajemen Rumah Sakit Ami­ nah, melalui Nasuha, kepada RBN mengatakan, “Adalah hak manejemen Rumah Sakit Aminah untuk menjawab konfirmasi atau tidak, dan pihak RS Aminah sudah memutuskan untuk tidak memberikan konfirmasi kepada pers kala itu.” Entah apa tujuanya, akhirnya pihak RS Aminah mengundang pihak keluarga dengan RBN, dan sekaligus untuk konfirmasi dan klarifikasi. Dapat disebut terjadi mediasi antara pihak RS Aminah dengan keluarga bersa­ ma sama dengan pers. Adapun syarat dan ketentuan dari pihak rumah sakit, agar orang tua kor­ ban membuat surat permohonan, supaya dapat disampaikan kepada Perseroan Terbatas selaku owner RS Aminah. Setelah surat tersebut disam­ paikan ke RS Aminah, rupa ru­ panya mediasi gagal disebabkan tidak terciptanya win win solution dan karena pihak rumah sakit menyarankan agar RBN mem­ buat surat permohonan kepada Direktur RS Aminah. Atau den­ gan membubuhkan tanda tangan selaku mengetahui di surat dari orang tua korban ke RS Aminah, namun demi menjaga kode etik pers, RBN menolaknya poin kesepakatan tersebut. Sewaktu surat orang tua si bayi minta dikembalikan karena mediasi gagal, RS Aminah tidak bersedia memberikan surat asli, dan menu­ rut pihak rumah sakit hal tersebut bukan mediasi namanya, karena pihak keluarga yang datang ke

....Sambungan hal 5

RS Aminah. Pernyataan Simor­ angkir, mewakili managemen, seorang pebisnis dan orang poli­ tik, tetapi kurang sepantasnya hal seperti itu dilakukan dalam pel­ ayanan kesehatan. Ketika diminta komentar Sekjen LSM Suara Indonesia Ba­ ru, Laspen Sianturi, mengatakan, “Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengoba­ tan yang telah dilakukan maupun yang diterimanya dari tenaga kesehatan, seharusnya RS Ami­ nah diharapkan transparan kepa­ da pasiennya” Bila dipandang dari aspek Un­ dang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Indonesia bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelay­ anan kesehatan dan jaminan sos­ ial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, RS Aminah tidak layak memasang infus di kepala pasien yang masih bayi. Bila insiden seperti ini ban­ yak terjadi di dalam pelayanan rumah sakit, bagaimana nantinya anak anak bangsa ini?”. Terkesan RS Aminah berbisnis murni tanpa diimbangi dengan pelayanan yang manusiawi. Ke­ menterian Kesehatan diharapkan untuk segera turun tangan melakukan chek dan rechek sekaligus pengkajian terhadap keberadaan RS Aminah. Apa masih layak ijin operasionalnya dilanjutkan atau tidak. Agar jan­ gan terjadi korban berikutnya, bila RS Aminah tidak memenuhi standar rumah sakit, sebaiknya ditutup saja rumah sakit tersebut. Dalam hal ini, Komisi Perlindun­ gan Anak juga diharapkan untuk lakukan penelitian terhadap in­ siden tersebut. Masa..... biaya laboratoriumnya jelas, biaya obat­ nya jelas, pembayaran dari pasi­ ennya juga jelas, tetapi nama pen­ yakitnya “tidak jelas”. Seperti lagunya wak dukun saja. Sudah ada jatuh korban jiwa. Ada ada saja ulah rumah sakit ini. Seperti lagunya wak dukun saja. Maksud hatinya berobat adalah mengobati penyakit, eh........ malah makin parah penyakitnya dah.........., imbuhnya. Pada situasi lain, sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ulang ke­ pada pihak RS Aminah, Direktris tidak bersedia memberikan ko­ mentar dan melalui Wakil Direk­ tur, Nasuha mengembalikan surat pihak keluarga, tetapi hanya foto kopinya saja karena surat aslinya

sudah dikirim ke PT dan ke­ beradaan surat ada di kantor PT. Apa maksud dan tujuannya dan apa nama PT-nya masih dipertan­ yakan. Adapun Direktrisnya ber­ sedia tanda tangan pada tanda terima surat, tapi diduga tidak bertanggung jawab serta tidak bernyali mencantumkan namanya selaku penanda tangan, bahkan surat komfirmasi dari redaksi RBN (011/RED-KF/2010) tidak ditanggapi. Lagi Korban RS Aminah Lagi menjadi korban kegana­ san RS Aminah terhadap pasien­ nya. Diduga pasien yang berobat berakhir tambah parah dan uang­ nya juga habis parah untuk mem­ bayar biaya pengobatan. Tetapi RS Aminah disinyalir bukan menjalankan pengobatan, tetapi terindikasi bisnis malpraktek. Diduga hal itu terjadi karena Ki­ nerja Menteri Kesehatan lamban, walaupun hal tersebut sudah per­ nah diekpos pada edisi sebelum­ nya dan disampaikan kepada staf Menteri Kesehatan. “Saya sangat sedih dan kecewa dengan pelayanan serta kemampuan dokter Rumah Sakit Aminah. Adapun rasa kecewa tersebut berawal dari anak saya tidak enak badan, lalu saya bawa ke Rumah Sakit Aminah. Setelah chek darah dan urine, dokter menjelaskan anak saya terserang demam berdarah dan dianjurkan menjalani rawat inap”, ujar ibu mantan pasien yang berobat un­ tuk mau sembuh, tetapi malah sebaliknya, penyakitnya tambah parah. Namun pada hari kedua dokter mengatakan, bahwa anak saya juga terkena types. Dalam masa perawatan selama sembilan hari, tiap hari anak saya disuntik tiga kali untuk obat infeksi lambung, menurunkan demam dan untuk anti biotik. Setelah trombositnya di atas lima puluh, dokter mem­ perbolehkan anak saya pulang, walaupun ada yang aneh dengan

timbulnya bintik-bintik merah bengkak pada wajah anak saya, dokter menjelaskan hal tersebut akibat efek infeksi lambungnya. Betapa leganya hati ini, anak saya sudah boleh pulang. Namun setelah dua hari saya rawat dirumah, pembengkakan diwajah anak saya semakin mengerikan, ya Tuhan..., kenapa jadi begini...? Dalam kepanikan, saya membawa anak saya ke Ru­ mah Sakit Aminah untuk kontrol. Setelah dokter yang sama men­ gambil sample darah, kembali jantung saya berdegup keras set­ elah dokter menjelaskan, anak saya terkena Anemia plastik. Dalam kekalutan saya bertanya dalam hati, kok cepat banget pen­ yakit anak saya nambah setelah menjalani pengobatan dan pera­ watan di Rumah sakit ini..? Dan anehnya, dokter yang sama juga memberikan obat yang sama, padahal menurut dokter, anak saya terdiagnosa mengindap Anemia Plastik? Tapi saya per­ caya bahwa dokter adalah ahlin­ ya. Karena kondisinya terus memburuk, bahkan saya katakan mengerikan, karena anak saya tidak bisa makan dan minum ak­ ibat pembengkakan dibibir, sorot mata kosong seolah jiwanya juga kosong.demi anak, saya bawa berobat ketempat lain supaya anak saya boleh sehat. Tambah pening kepala saya ketika dokter mengatakan, pembekakan terse­ but akibat kercunan obat alias salah obat. Dalam hati bertanya, dokter mana yang benar....? dok­ ter mana yang salah...? (RAP)


Joyo Winoto dipisahkan dari hubungan tiga masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Ta­ pi juga harus bisa menyelesai­ kan permasalahan tanah yang timbul dengan tidak meman­ dang apa permasalahan tanah terjadi pada masa lalu. Bagusnya adalah menyelesaikannya pada masa sekarang dengan tujuan ke masa depan. Seharusnya seorang “pakar” bila tidak dapat mengurangi masalah pertanahan, janganlah menambah persoalan tanah yang sudah ada, ujarnya. Bahan masukan kepada SBY selaku Presiden pilihan rakyat, yaitu: satu, indikasi Kepala BPN RI tidak bersedia melaksanakan putusan Mah­ kamah Agung (MA) yang te­

....Sambungan hal 2 lah memperoleh kekuatan hu­ kum tetap, yaitu Putusan No­ mor: 482/K/TUN/2007 tang­ gal 20 Pebruari 2008, jo Putusan Nomor 72PK/TUN/2009 yang isi pu­ tusannya menyatakan bahwa SK No. 9/HGU/BPN/2006 batal demi hukum, dan terkait dengan hal tersebut, Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah dihukum untuk melak­ sanakan putusan tersebut. Kedua, dugaan Kepala BPN RI, Joyo Winoto, Ph.D tidak bersedia mencabut SK No. 9/HGU/BPN/2006 yang ditandatanganinya sendiri se­ laku Kepala BPN RI pada tahun 2006, dimana SK terse­ but terindikasi gratifikasi

miliaran rupiah. Joyo Winoto selaku orang nomor satu di badan pertanahan yang se­ harusnya meningkatkan pel­ ayanan dalam menjalankan fungsi BPN selaku adminis­ trasi pertanahan serta mencip­ takan pemerintahan yang ber­ sih seharusnya pro terhadap rakyat, tetapi Joyo Winoto terkesan tidak bersedia men­ cabut SK yang ditandatanga­ ninya sendiri, disebabkan Ke­ pala BPN RI disinyalir “takut” kepada Probosutedjo. Apakah “takut” kepada individunya atau takut kepada indikasi korupsinya, perlu penyelidi­ kan oleh penyidik berwenang. Merupakan hal yang kurang lazim bagi seorang Kepala BPN RI bila “takut” kepada

salah seorang masyarakat. Ketiga, penerbitan Surat Keputusa n (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 oleh Kepa­ la BPN RI untuk perpanjan­ gan Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 kepada PT Buana Es­ tate, sesuai permohonan Pro­ bosutedjo, dimana masa ber­ laku HGB sudah habis tahun 2002, tetapi diperpanjang tahun 2006 silam tanpa men­ jalani prosedur-prosedur pen­ gurusan perpanjangan HGU sebagaimana mestinya, dan terkait dengan hal tersebut, Kepala BPN RI, Joyo Winoto diduga salahgunakan jabatan. Ketika hal tersebut kepa­ da BPN RI minggu lalu, Joyo Winoto tidak bersedia mem­ berikan komentar. (TIM)

Gubernur DKI dan Kadi ....Sambungan hal 7 untuk puluhan unit bangunan. Dalam hal ini diduga penge­ lapan restribusi Pemda DKI Jakarta. Sedangkan bangunan ru­ mah tinggal 2 lapis (No. IMB: 6212/IMB/2010 Tgl: 26-05-2010) di Jln. Keseha­ tan VI Rt.009 Rw.011 Kelu­ rahan Bintaro, bangunan ru­ mah tinggal 2 lapis (No. IMB: 924/IMB/2010- Tgl: 25-01-2010) satu izin untuk dua unit bangunan. Dan ban­ gunan di Jln. Taman Bintaro Timur/ Jln. Kakatua I Kelu­ rahan Bintaro, bangunan Kantor/ Hunian 3 lapis ( No. IMB:13006/IMB/2008 –Tgl: 09-12-2008), dan 3 unit ruko di Jln. RC. Veteran RT 004 RW 012 Kelurahan Bintaro sangat dipertanyakan periji­ nannya. Tidak sesuai perun­ tukannya serta melanggar Perda No. 7 Tahun 1991 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1069 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Mendirikan Ban­ gunan. Menurut sumber, pemilik bangunan telah berkoordinasi dengan Kasi P2B Kecamatan Pasanggarahan. “Di sini sudah biasa pemilik bangunan berkoordinasi dengan petugas P2B kalau bangunannya me­ langgar. Bisa nego dengan petugasnya” ujar sumber tan­

pa menyebutkan nama petu­ gas yang dimaksud. Sesuai data dari DPRD DKI Jakarta Komisi D, bah­ wa anggaran untuk penert­ iban bangunan bermasalah dan pembongkaran terhadap bangunan bermasalah dari APBD DKI Jakarta pada Tahun 2009 sebesar Rp. 581.000.000. Sedangkan ang­ garan tahun 2010 lebih besar dari tahun lalu, namun tetap saja petugas P2B tidak dapat bekerja secara profesional. Menanggapi hal itu Koordinator Lapangan LSM FKPPKN, Tigor P mengata­ kan, penggandaan fungsi izin sering terjadi di lapangan dan telah merugikan restribusi pe­ merintah Pemda Provinsi DKI Jakarta. Hal ini harus ditangani dengan serius agar tidak berdampak buruk ter­ hadap Rencana Tata Ruang. Contohnya, sering dite­ mukan di lapangan, satu izin untuk 10 unit bangunan dan plang izin terkesan asal jadi karena tidak lengkap datanya. Bangunan tidak sesuai den­ gan peruntukan/jenis ban­ gunan, penggunaan, rencana jalan/Garis Sepadan Ban­ gunan, Koefisien Dasar Ban­ gunan (KDB), Koefisien Lan­ t a i Ba ng u n a n ( K L B) , Ketinggian Bangunan Maksi­

mum 2 lantai. Sesuai Intruksi Guber­ nur Provinsi DKI Jakarta No. 197 tahun 2008 Tentang Per­ cepatan Pembuatan Lubang Resapan Biopori dan Surat Gubernur No.1220/ 1.823.12 Tahun 1998 Tentang Keharu­ san Menanam Pohon Pelind­ ung dan membuat Sumur Re­ sapan Air Hujan. Diwajibkan membuat sumur resapan air hujan ( Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 68 tahun 2005 tanggal 8 juni 2005). Hal tersebut disinalir diabaikan. Pematokan Garis Sepa­ dan Jalan dan Garis Sepadan Bangunan akan dilakukan setelah pemohon meng­ hubungi Seksi Dinas Tata Ru­ ang Kecamatan. Namun fakta temuan di lapangan berbeda, yaitu Koefisien Dasar Ban­ gunan (KDB) bangunan dibangun hampir 90% dari luas tanah. Selain dibangun tanpa ada resapan air juga melanggar Perda No. 7 Tahun 1991 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1069 tahun 1997. Pelanggaran sering terjadi karena lemahnya kinerja petugas P2B Kecamatan Pasanggarahan, Ivancius. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kasi P2B Kecamatan Pasanggrah­

an, Ivancius tidak berada di kantornya dan saat dihubungi melalui telpon seluler, pon­ selnya tidak aktif atau telah ganti nomor. Sementara itu Kasudin P2B Pemkot Jaksel Ir.Widyo Dwiyono, juga tidak dapat dikonfirmasi karena ke­ luar kantor. Menurut Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta, Ir. H. Hari Sasongko ketika memberikan penjelasan be­ berapa waktu yang lalu di DPRD DKI Jakarta, akan meninjau langsung ke lapan­ gan. “Kalau ada terdapat ban­ gunan yang melanggar ijin atau tidak sesuai peruntukan dan ada laporan masyarakat, pasti akan ditindak”, tegas Kadis P2B Hari beberapa waktu lalu. Kadis berjanji akan panggil Kasudin untuk per­ tanggung jawapan kinerja se­ lama bertugas di wilayahnya. Sangsi yang akan diberikan tidak main-main terhadap bangunan bermasalah dan te­ lah merugikan restribusi daer­ ah. Apa lagi menyalahi perun­ tukan penggunaan RTH, PHU, Jalur Hijau. Ini akan ditindak tegas mengingat banyak pelanggaran Perda Provinsi DKI Jakarta, ujarn­ ya. (Jeffry Sinurat)


Lagi Korban Rumah Sakit Aminah Bertambah terindikasi Akibat Keracunan Obat

Depkes Terkesan Lamban Ambil Tindakan Jakarta, RBN Lagi-lagi Rumah Sakit Aminah terindikasi melakukan malpraktek terhadap seorang pasien sehingga mengakibatkan kerugian yang tak ter­ nilai, baik secara materil maupun inmateril yang harus ditanggung pasien dan keluarga. Dalam kasus sebelumnya Rumah Sakit inipun diduga kuat menghilangkan nyawa balita satu bulan karena dokter menancapkan infuse dikepala bayi. Sekalipun demikian Depertemen Kesehatan (DEPKES) terkesan lamban untuk mengambil tindakan terhadap citra negative Rumah Sakit yang sudah menuai korban dari masyarakat. Seperti yang dituturkan nara sumber RBN yang tidak bersedia namanya diekspose, “saya sangat terpukul melihat kondisi putri saya, kondisinys sangat menyedihkan bahkan mengerikan sekali, karena set­ elah menjalani rawat inap bu­ kanya sembuh malahan sekarang wajahnya menyer­ amkan dengan pembekangan disekitar leher dan wajah, sudah beberapa hari ini tidak bias makan dan minum, sep­ ertinya psikologisnya terpukul dengan kondisi wajahnya, ji­ wanya seakan tidak menyatu dengan raganya.” Adapun kisah menyedih­ kan yang saya alami berawal

ketika putri saya tidak enak badan, kemudian saya bawa ke Rumah Sakit Aminah Kreo Cileduk Raya, Tanggerang. Setelah tes darah dan urin, dokter menyarankan tindakan rawat inap sebab putri saya terdiagnasa demam berdarah. Namun pada hari kedua, dok­ ter mendiagnosa penyakit ba­ ru lagi yaitu, types, kita se­ bagai orang awam hanya manut aja apa kata dokter, tuturnya. Selama Sembilan hari masa perawatan, sudah dua­ puluh tujuh kali suntikan pada lengan anak saya, tiga kali sehari disuntikkan untuk menurunkan demam, lalu un­

tuk obat infeksi lambung serta anti biotik. Dalam masa pera­ watan itulah, timbul berkasberkas merah disertai pem­ bengkakan pada wajah putri saya, terutama bagian bibir sangat terlihat bengkanya. Dokter menjelaskan kepada saya, bahwa hal tersebut han­ ya panas dalam akibat efek dari infeksi lambung. Dise­ bakan keungan yang sulit, saya sudah cemas, saya selalu berdoa supaya putri saya cepat sembuh dan sehat. Dokter mengatakan, jika trombolshitnya sudah diatas lima puluh pasien boleh diba­ wa untuk pulang. Saya sangat bersyukur, trombolshit putri saya sudah diatas lima puluh, tapi ada yang menjadi gan­ jalan dihati saya melihat pem­ bengkan pada leher dan wajah putriku. Namun akhirnya, set­ elah membereskan seluruh bi­ aya, dengan perasaan ber­ syukur kamipun pulang kerumah. Entah model pengo­ batan apa yang dilakukan dokter kepada putri saya, dia gak bisa makan dan minum, memang bibirny membesar aneh. Entah cobaan apa yang

menimpa keluargaku..? hati saya diliputi kecemasan, putri saya makin parah kondisinya. Setelah dua hari dirumah, lalu saya bawa kembali ke Rumah Sakit Aminah untuk kontrol. Masa Allah.., setelah tes sam­ ple darah, dokter mengatakan, putri saya terdiagnosa Anemia Plastik, padahal dokter yang menangani dari mulai masuk rumah sakit, sampai saat kembali kontrol adalah dokter yang sama. Luar biasa, dalam waktu sebelas hari, dokter Ru­ mah Sakit Aminah berhasi menemukan penyakit yang berbeda pada tubuh putriku, dan yang lebih aneh, dokter yang sama juga memberikan obat yang sama, meskipun dokter menemukan penyakit yang lain, keluhnya. Sampai saat ini kondisi pu­ triku masih kacau, tatapan matanya kosong Jiwanya seperti hilang, wajahnya sendu menyeram­ kan, saya sangat terpukul dan sangat sedih sekali, tak tau lagi berbuat apa..? Demikian sumber menjelaskan kepada RBN baru-baru ini di Jakarta. (Rap)


TABLOID RBN EDISI 001