Page 1

EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

Pendiri: Laspen Sianturi Bernike Miranda Pardede Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

EDISI 10 | TAHUN I | 07 - 21 MARET 2011

***

Topik Utama

KPK dan BPK RI Diminta Lakukan Penyelidikan

Warga Bogor Tunggu Kebijaksanaan SBY

Walikota Jaksel Syahrul Effendi “Doyan Setoran” Untuk Perkaya Diri

Joyo Winoto, PhD Diduga “Sepelekan” Putusan MA RI Catatan Harian KB RBN BOGOR - Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)RI “takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, uluran kebijaksanaan Presiden RI Susil o Bambang Yu dhoyono (SBY) ditunggu masyarakat Bogor dan Joyo Winoto diduga “sepele” terhadap pu tusan Mahkamah Agung (MA) RI. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, SBY diminta untuk segera copot Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazim seorang pejabat negara takut terhadap salah seorang masyarakat. Selain “takut” terhadap Pro-

foto:is t

Disebabkan Walikota Jakarta Selatan (Jaksel), Syahrul Effendi “doyan setoran” untuk perkaya diri sendiri, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diminta turun tangan lakukan penyelidikan bersinergis terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Walikota Jaksel selama Syahrul Effendi menjabat Walikota, demi terciptanya pemerintahan bersih dan pelayanan masyarakat yang profesional di Wilayah Kota Administrasi Jaksel.

Joyo Winoto

bosutedjo, Joyo Winoto juga diduga menjadi dalang tipu muslihat terhadap masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan terjadinya kisah dibalik kisah yang penuh deBersambung ke hal 11...

Terkait Indikasi Korupsi di Lemigas

Catatan Harian KB RBN JAKARTA-Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, tetapi bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan bila diperlukan, dengan maksud dan tujuan agar terwujudnya pembenahan diri selaku Walikota di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta Minggu lalu.

P2K dan Panitia Lelang Diminta Untuk TindaklanjuIndikasi Konspirasi Walikota Jaksel dengan Sotar Harahap Direktur PT Genta Prana ti Surat Konfirmasi Media Drs. Dolok F. Sirait: Pers Nasional berhak mencaWalikota Jaksel, Syahrul Effendi bersama istri dalam perayaan Abang None Cilik Jakarta 2010 (foto:ist)

Laspen Sinaturi (foto:dok)

Catatan Harian KB RBN JAKARTA - Terkait indikasi korupsi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Panitia Lelang diminta untuk tindaklanjuti surat konfirmasi media agar terwujudnya keterbukaan informasi publik.

ri, mengumpulkan, menyebarluaskan gagasan dan informasi untuk kebutuhan publik. Supaya pemberitaan berimbang, sebelum diekpos wartawan harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi Kantor Berita, Laspen Sianturi memberikan komentar terkait surat konfirmasi yang sudah dikirimkan, tetapi sampai berita ini diturunkan surat konfirmasi sangat dipertanyakan keberadaannya. Ketua Kelompok Kerja Wartawan Indonesia ini juga mengatakan, “Sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan (SKW), wartawan sangat berhubungan dengan kepentingan publik, karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan Bersambung ke hal 11...

KPK Diminta “Tangkap” Pelaku Catatan Harian KB RBN JAKARTA-Untuk membasmi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta “tangkap” pelaku indikasi konspirasi di Kantor Walikota Jaksel yang diduga pelakunya Walikota dan mantan Kabag Umum Sotar Harahap yang sekarang menjabat Asisten Walikota. Terjadinya indikasi konspirasi di lingkungan Walikota Jaksel perlu dituntaskan supaya jangan menjadi “duri dalam onak” dalam mencapai peningkatan kinerja

pegawai Pemkot Jaksel, karena selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, diduga terjadi multi pelanggaran, yaitu negara dirugikan oleh “tikus pengerat uang negara” dimana Syahrul Effendi terkesan membiarkan hal tersebut karena dapat menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Seperti penuturan sumber Kantor Berita Rakyat Bicara News yang ogah nama disebut dalam berita tapi bersedia untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan hukum baru baru ini di Jakarta, mengatakan, “Syahrul Effendi disinyalir me-

Akses Baca Tabloid Kantor Berita Rakyat Bicara News Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc

koran kb rbn 10.pmd

1

lakukan konspirasi dengan beberapa stafnya untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya, anggaran perawatan mobil dinas diduga terjadi mark up dan fiktif karena mobil dinas tersebut masih kondisi baik, tetapi sudah dibuat kondisi rusak sedemikian rupa dan anggaran perawatan dikeluarkan untuk memperkaya diri sendiri. Ada juga perawatan mobilnya ditanggung oleh pemakai mobil itu sendiri, padahal anggaran perawatan sudah di siapkan ol eh negara. Memang sudah ada bengkel khusu s yang sudah ditunjuk untuk memperbai ki Bersambung ke hal 10...

Bersambung ke hal 10...

Selaku Pejabat Negara Joyo Winoto Diharapkan Sadar Diri

Dolok F Sirait (foto:ist)

Catatan Harian KB RBN JAKARTA-Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ta-

Joyo Winoto (foto:ist)

nah Bumi Pertiwi Indonesia dipergunakan rakyat untuk kemakmuran rakyat Indonesia demi terwujudnya masyarakat adil dan Bersambung ke hal 11...

Akses Baca berita aktual kami Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com 3/7/2011, 11:42 PM


Nasional 2 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

Tanah Kuningan Barat “Status Quo” Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, S.Pd Wkl PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus, SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: MANAGER IKLAN: ASISTEN MANAGER IKLAN: Dwi Hastuti Handayani, Nurhayati, Ayu Lestari, SE. LAYOUT/DESIGN: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com DALAM M ENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR CATATAN HARIAN RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1

Halaman Full Colour

: Rp 20.000.000,-

1/2 Halaman Full Colour

: Rp 10.000.000,-

1/4 Halaman Full Colour

: Rp 5.000.000,-

1/8 Halaman Full Colour

: Rp 2.500.000,-

1/16 Halaman Full Colour

: Rp 1.250.000,-

1

Halaman hitam putih

: Rp 16.000.000,-

1/2 Halaman hitam putih

: Rp 8.000.000,-

1/4 Halaman hitam putih

: Rp 4.000.000,-

1/8 Halaman hitam putih

: Rp 2.000.000,-

1/16 Halaman hitam putih

: Rp 1.000.000,Daftar harga diatas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 98856922, 7365703, 94705665

koran kb rbn 10.pmd

2

Catatan Harian KB RBN epala badan selaku pejabat pemerintah yang seharus nya menjaga kekayaan negara dan dapat mengantisipasi kerugian negara agar terciptanya pemerintahan yang bersih merupakan sikap positip dan perlu dipertahankan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia. Namun demikian, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD masih memiliki nasib baik dan beruntung karena masih tetap dipertahankan Presiden SBY menjabat kepala badan walaupun kinerjanya disinyalir “bobrok”. Hal itu dikatakan sumber Kantor Berita Rakyat Bicara News yang tidak bersedia dituliskan namanya dalam berita di Jakarta Minggu lalu. Walaupun Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD mengetahui indikasi kerugian negara sekitar Rp. 500 Miliar yang merupakan ulah PT Inti Insan Sentosa, namun kebijakan terbaik Joyo Winoto adalah membuat status tanah menjadi “status quo” dan dalam membuat kondisi tersebut, Joyo Winoto,PhD disinyalir terima upeti agar status tanah sedemikian rupa dan akibatnya keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa sekitar Rp 500 Miliar juga menjadi status quo. Dan lebih aneh lagi Joyo Winoto perintahkan Deputi V BPN RI, Drs Aryanto Sutadi, MSi untuk membatalkan surat pembatalan HGB 170 kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta yaitu DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, MH, MSi dimana maksud dan tujuan pembatalan tersebut sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya. Sertifikat PT Indah Bumi Bosowa selaku pembeli yang sah dari ahli waris Hasan bin Taudji terindikasi gantung dan akibatnya kerugian negara miliaran rupiah juga menjadi posisi gantung. Kalau sertifikat PT Indah Bumi Bosowa diterbitkan, otomatis keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa yang jatuh tempo pada tahun 2012 mendatang menjadi “teka teki”. Pasalnya, jaminan utang hanya kertas putihan yang kurang lebih satu kilogram. Bila kertas berharga tersebut ditimbang dan dijual hanya laku sekitar Rp. 1.000,- padahal utang pokok Rp. 400 M serta bunga sekitar Rp. 100 M. Bila legalitas tanah Kuningan Barat menjadi milik PT Indah Bumi Bosowa, maka secara otomatis

K

PT Inti Insan Sentosa seharusnya mengembalikan uang pinjamannya kepada negara, supaya negara tidak dirugikan. Namun karena diduga Joyo Winoto tidak peduli terhadap kerugian negara tersebut, keberadaan status quo membuat celah yang menguntungkan terhadap PT Inti Insan Sentosa. Dalam hal ini diduga Joyo Winoto terima upeti untuk memperkaya diri sendiri. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Mafia Hukum diminta untuk turun tangan. Joyo Winoto selaku pejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, dan seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang negara, tapi malah terindikasi memelihara mafia pertanahan demi memperkaya diri sendiri. Sudah merupakan kewajiban setiap pejabat negara untuk menjaga kekayaan negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat negara tersebut untuk berkoordinasi dengan instansi at au pejabat negara lainnya, contohnya Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI demi terwujudnya penyelamatan uang negara. Namun hal tersebut terindikasi bertolak-belakang dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Badan P ertanahan Nasional, Joyo Winoto, PhD. Walaupun di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian negara tersebut. Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa yang terindikasi “Korupsi Perbankan” dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp.500 M, sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke negara, masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab karena Joyo Winoto terindikasi pengecut untuk mengatakan yang benar. Joyo Winoto disinyalir menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan

Sentosa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. Bagaimana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk membuat tegaknya kebenaran. Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak Joyo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, kalau kurang mampu dalam menegakkan kebenaran dan terkesan takut untuk mengatakan kebenaran. Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan nomor surat W7Dd.Ht.04.10.0432829. VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hutang PT BMI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/LD-BPPN/0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel. Kemu dian penanganan utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan seterusnya hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebut. Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung penguru san sert ifikatnya. Hal i ni dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah. Akibatnya, j aminan utang sekitar Rp. 500 M hanya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abu -abu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Ma-

Joyo Winoto

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: - BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN:- BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joya Winoto, PhD disinyalir jerumuskan bawahannya dengan memberikan perintah kepada Deputi V BPN RI untuk membatalkan surat pembatalan HGB 170, disebabkan perintah pembatalan terindikasi perbuatan melanggar hukum yang masuk ranah “pidana”

foto:is t

PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, Spd REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait KOORDINATOR LIPUTAN: Rapolo Eldona T REDAKTUR: Umar Syekh, Joko Sutrisno STAF REDAKSI: Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Bernhard Silaban, S.Pd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Andrew Richad. P, Fanny Januar, Dwi Hastuti Handayani, Rusdin Hamzah Hasugian, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

Kepala BPN RI Disinyalir Jerumuskan Bawahan

bes Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas. Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akt a No tari s Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C-86-HT-0302 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitu r lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/ Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam. Perjanjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang. Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debit ur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Graha Hexindo berkedudukan di Jakarta

3/7/2011, 11:42 PM

Di lain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor surat 032/23-550.1-0902-PTL2002 tgl 12 Juni 2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971. Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto Phd, memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsu ng memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas BPN RI dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa, dan Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membatalkan SHGB No. 170. Sewaktu indikasi keterlibatan Joyo Winoto dalam menutupnutupi kerugian negara terkait dengan PT Inti Insan Sentosa yang disinyalir merugikan negara tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Wi noto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia memberikan komentar. (Ican/Rapolo/STR)


DKI Jakarta 3 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

DKI Tak Akan Keluarkan Aturan Pelarangan Ahmadiyah Fauzi Bowo (foto:dok)

Catatan Harian KB RBN JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sepertinya tidak akan meniru langkah Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Jawa Barat yang mengeluarkan aturan pelarangan aktivitas Ahmadiyah. Pemprov DKI Jakarta dengan tegas memutuskan akan mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan jaksa agung serta imbauan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Mekopolhukam), Djoko Suyanto yang menyatakan, wacana pembubaran Ahmadiyah harus dikaji secara mendalam dan dibahas secara komprehensif, holistik dan substantif. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, imbauan yang disampaikan Menkopolhukam harus dituruti oleh seluruh pemerintah daerah. “Jadi, jelas tidak boleh ada peraturan daerah maupun peraturan gubernur atau

peraturan apapun di negeri ini yang melanggar konstitusi,” ujar Fauzi Bowo di Balaikota, Senin (7/3). Terkait masalah itu, dikatakan Fauzi Bowo, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurutnya, segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, kerukunan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Jakarta telah tercantum dalam SKB tiga menteri. “Hanya, barangkali pemahaman SKB ini yang perlu dipahami secara lebih rinci dan jelas oleh berbagai stakeholder termasuk aparat di lapangan. Jadi, kami akan instruksikan kembali untuk menyosialisasikannya,” kata Fauzi Bowo. Ditegaskan Bang Fauzi, sapaan akrabnya, segala permasalahan yang berkaitan dengan keamanan, kerukunan dan keharmonisan kehidupan

“Jadi, jelas tidak boleh ada peraturan daerah maupun peraturan gubernur atau peraturan apapun di negeri ini yang melanggar konstitusi,” ujar Fauzi Bowo di Balaikota, Senin (7/3). bermasyarakat merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Namun, yang berkaitan dengan agama, bukanlah kewenangan pemerintah provinsi, melainkan induk yang mendelegasikannya kepada pemerintah daerah, yakni pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. “Sehingga kewenangan saya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah lebih proaktif menyampaikan hal-hal terkait elemen keagamaan dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama,” paparnya. Karena itu pula, sambungnya, berangkat dari pernyataan yang disampaikan Menkopolhukam dan adanya SKB tiga menteri dan jaksa agung, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan peraturan apapun untuk melarang Ahmadiyah di Jakarta.bj.c/kb-rbn

Budi Bantah Walikota Jaksel, Syahrul Effendi “Minta Setoran” Dari Bawahan Catatan Harian KB RBN JAKARTA – Dugaan adanya praktek tak terpuji dilakukan oleh Walikota Jakarta Selatan (Jaksel), Syahrul Effendi, terkait anggaran rehab gedung kecamatan Kebayoran Lama, dibantah keras oleh Budi. Bantahan disampaikan saat Wartawan Catatan Harian KB RBN hendak klarifikasi sekaligus meminta jawaban terkait surat konfirmasi yang pernah dilayangkan beberapa waktu lalu ke kantor walikota Jaksel dengan tembusan kepada Camat Kebayoran Lama sendiri. Menurt Budi, Camat Kebayoran Lama, isi surat konfirmasi yang pernah dilayangkan itu tidak benar dan jauh melenceng dari kenyataan. “Demi Allah, isi surat tersebut sangat melenceng jauh, karena saya sudah berteman lama dengan beliau (Syahrul Effendi) sekaligus menjadi anakbuahnya sejak tahun 2005 hingga kini,” ujar Budi yang ditemui di kantor walikota, belum lama ini. Budi menjelaskan, soal anggaran rehab gedung kantor Kecamatan Kebayoran Lama, dirinya tidak tahu-menahu karena saat ini posisinya hanyalah sebagai pelaksana. Seharusnya, Camat Kebayoran Lama mengetahui berapa jumlah anggaran yang

diterima. “Saya tidak tahu-menahu soal itu,” ujarnya. Sementera menyangkut anggaran perawatan mobil dinas, lanjut Budi, walikota juga sudah menyediakan bengkel khusus. “Misalnya, setiap mobil saya rusak ringan maupun berat, saya langsung membawanya ke bengkel yang telah disediakan oleh pihak kantor walikota,” ujarnya. Bahkan, Budi sendiri meyakini, setiap mobil dinas rusak, para lurah membiayai masing-masing adalah karena mungkin mereka takut. “Kenapa lurah-lurah membiayai sendiri setiap mobil dinasnya rusak? Itu mungkin karena mereka takut,” sebutnya. Dugaaan terima setoran terkait pelantikan pejabat Eselon IV oleh Walikota Syahrusl Effendi, juga dibantah Budi. “itu juga tidak benar, karena staf saya sendiri ada 2 orang yang ikut dilantik, namun mereka tidak ada dimintai setoran,” tandasanya.(Fanni Manurung)

Syahrul Effendi (foto:dok)

Setidaknya 2.095 Minimarket Langgar Izin

foto:is t

Catatan Harian KB RBN JAKARTA - Hasil verifikasi sementara Pemprov DKI terhadap minimarket ternyata sangat fantastis jumlahnya. Dari 2.162 minimarket yang tersebar di DKI Jakarta, hanya 67 minimarket

koran kb rbn 10.pmd

yang memiliki izin lengkap dan sesuai Perda No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta dan Ingub No 115 tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Usaha minimarket. Sementara sebanyak 2.095 minimarket diketahui

3

melanggar perizinan. 67 minimarket yang mempunyai izin lengkap itu, 2 minimarket berada di Jakarta Timur, 4 minimarket di Jakarta Selatan dan 61 minimarket ada di Jakarta Utara. Sedangkan

Miini Market

sebanyak 1.383 minimarket tidak memenuhi kelengkapan persyaratan pendirian minimarket. Serta total jumlah minimarket yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memiliki izin sama sekali

ada sebanyak 712 minimarket. Dari total 712 minimarket, di antaranya sebanyak 131 minimarket yang ditemukan melanggar Perda No 2 tahun 2002 sehingga dipastikan akan ditutup. Minimarket ini ditemukan mempunyai jarak kurang dari 500 meter dari pasar tradisional.. ”Ini merupakan hasil verifikasi data sementara. Data diverifikasi berdasarkan klasifikasi persyaratan perizinan yang lengkap, tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki izin sama sekali,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, Senin (7/3). Namun, karena hasil verifikasi data sementara dan belum lengkap, Pemprov DKI belum bisa menentukan langkah untuk menindak ribuan minimarket yang melanggar perizinan dan persyaratan tersebut. Sebab, dalam verifikasi data jumlah minimarket bisa saja berkembang. Tidak hanya itu, jumlah minimarket yang tidak lengkap persyaratan dan perizinannya, perlu diteliti lebih lanjut kelengkapan administrasi yang tidak lengkap dan persyaratan yang dilanggar. ”Karena tidak lengkap izinnya, perlu kita teliti dulu. Karena kita tidak tahu apa yang tidak lengkap dan apa yang dia langgar. Misalnya, kalau dia melanggar perda, kemungkinan

besar konsekuensinya harus ditutup. Begitu juga yang tidak mempunyai izin, sudah jelas harus ditutup,” tegasnya. Selain itu, verifikasi ini akan ditindaklanjuti dengan inventarisasi data yang lebih lengkap, khususnya terhadap 712 minimarket yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak ada izin sama sekali. Sebab, di lapangan ditemukan minimarket yang memiliki izin lengkap, tetapi izin tersebut tidak terdaftar pada instansi yang memberikan izin. Yaitu kelurahan dan kecamatan untuk izin domisili, Satpol PP untuk izin Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) untuk Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP). ”Ada minimarket yang memiliki izin lengkap, tetapi tidak terdaftar di instansi tersebut, atau yang dikenal sebagai izin aspal (asli tapi palsu). Tentu ini pun akan diberlakukan secara tersendiri, kita akan telusuri lebih lanjut. Misalnya, yang teken itu siapa? Minimarket yang memiliki izin aspal sedang dilakukan inventarisir,” ungkapnya. Dia memastikan, minimarket yang melanggar persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan umumnya terlihat dari surat domisili, UUG dan SIUP. Untuk jenis tindakan atau

3/7/2011, 11:42 PM

sanksi yang akan diberlakukan, Fauzi menegaskan tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Jika melanggar Perda No 2 tahun 2002 harus segera ditutup. “Yang jelas yang melanggar peraturan daerah dan perundang-undangan akan kita tindak. Saya tahu investasinya banyak dan tinggi. Tapi negara ini negara hukum, dan hukum itu berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali,” tegasnya. . Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, mengatakan pihaknya berupaya secepatnya merampungkan verifikasi data. “Kita belum bisa menentukan tenggat waktu kapan finalisasi verifikasi ini,” katanya. Sebab, surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan lurah harus dilihat di kantor kelurahan setempat dan dibandingkan dengan jumlah minimarket yang ada di kelurahannya dalam kurun waktu 2006-2011. Padahal, dalam kurun waktu enam tahun tersebut, lurah sudah berganti dua hingga tiga kali. ”Nah, itu membutuhkan waktu untuk membuka file-file yang ada. Begitu juga dengan UUG dan SIUP yang dikeluarkan. Paling tidak kita sudah punya angka minimarket di Jakarta secara keseluruhan atau sudah berdiri sebelum ingub tersebut,” tandasnya.bj.c/kb-rbn


Nasional 4 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

74 Ruas Jalan Bakal Pemerintah Bingung Diperbaiki Naikkan Premium atau Patok Pertamax Rp 8.000 Pemerintah belum ambil sikap terhadap opsi rencana pembatasan BBM bersubsidi. Hari ini tim pengkaji pembatasan BBM bersubsidi telah memaparkan kajiannya dengan memberikan beberapa opsi.

foto:is t

U

ntuk memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya bagi pengguna jalan, tahun ini, Sudin Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Pusat berencana memperbaiki 74 ruas jalan yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Rencananya, pengerjaan proyek itu akan dikerjakan mulai September tahun ini dan ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. "Perbaikan jalan juga dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan, karena intensitas curah hujan yang tinggi," ujar Indrastuty Okita, Kepala Sudin PU Jalan Jakarta Pusat, Senin (7/3). Perbaikan yang dilakukan,

lanjutnya, termasuk pada jalan arteri primer, sekunder dan kolektor dengan menggunakan layer hotmix yang dilakukan berdasarkan skala prioritas terutama yang usianya sudah lebih dari 5 tahun. Untuk melakukan perbaikan itu, diperkirakan pihaknya memerlukan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Ia menjelaskan, perbaikan jalan itu dilakukan masingmasing di Kecamatan Gambir 14 ruas jalan, Kecamatan Sawahbesar 13 ruas jalan, Kecamatan Menteng 10 ruas jalan, Kecamatan Joharbaru 2 ruas jalan, Kecamatan Cempakaputih 13 ruas jalan,

Perbaikan Jalan

Kecamatan Tanahabang 8 ruas jalan, Kecamatan Kemayoran 11 ruas jalan, Kecamatan Senen 1 ruas jalan serta 2 ruas jalan lain yakni, jalan di silang monas sisi tenggara dan barat daya. Selain itu, betonisasi juga akan dilakukan di 2 lokasi, yaitu di Jalan Percetakan Negara II (Cempaka Putih) sepanjang 1.100 meter dengan anggaran sebesar 850 juta rupiah. Sementara satu lagi terletak di Jalan Pangeran Jayakarta Dalam (Sawahbesar) sepanjang 900 meter dengan anggaran sebesar 700 juta rupiah. "Kalau tak ada perubahan, untuk kedua proyek itu lelangnya akan dibuka pada bulan Mei," tandasnya.bj.c/kb-rbn

Catatan Harian KB RBN JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah telah mendengarkan paparan dari tim pengkaji pembatasan BBM bersubsidi terkait aspek ekonomi apabila program tersebut diterapkan. "Dari itu semua memang apa yang menjadi paparan pemerintah pada waktu itu tentang pentingnya pembatasan, itu diakui sebagai pilihan terbaik

untuk mengurangi beban-beban subsidi yang tidak berhak, ya? Yang harusnya diberikan subsidi itu yang pas dan memang harus diberikan," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (7/3/2011). Sebelumnya, Ketua Tim Pengkaji Pembatasan BBM bersubsidi Anggito Abimanyu mengungkapkan, terdapat tiga opsi yang diusulkan pihaknya yaitu opsi pertama, kenaikan harga premium sebesar Rp 500 serta pemberian cashback

untuk angkutan umum. Cashback ini diberikan karena angkutan umum memberikan pelayanan untuk masyarakat. Opsi kedua, lanjutnya, menjaga harga pertamax pada level Rp 8.000 per liter, sehubungan dengan adanya migrasi pengguna premium ke pertamax dan opsi ketiga adalah penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali yang bukan hanya berlaku pada angkutan umum tapi juga motor. Dari usulan tersebut, Hatta menyatakan belum memilih opsi mana yang menjadi opsi pemerintah. "Melihat asumsi-asumsi sudah berubah, maka perlu ada satu kajian yang lebih komprehensif dari suatu asumsi harga yang tinggi dan sebagainya itu. Saya berhenti sampai di situ, karena kalau saya tambah lagi, DPR saja

belum mendengarkan paparannya masa saya sudah bicara," jelasnya. Hal senada juga disampaikan Menteri ESDM Darwin Z Saleh yang enggan memberi bocoran pilihan opsi dari pemerintah. Dia hanya menyerahkan pada tanggapan dari DPR RI. "Kalau soal keputusan, saya kira akan bergantung pemerintah dalam hal ini yaitu menteri terkait yaitu saya dan Pak Hatta untuk melapor ke Pak Presiden tentang kondisi kesiapan dan sebagainya. Karena ada pertimbangan lain kita juga cermati betul timing yang paling baik. Dan itu nggak bisa disampaikan sekarang karena soal itu adalah pemerintah setelah mendengar pandangan dari DPR," pungkasnya. d.c/kb-rbn

Peminat Uji Emisi di Jaksel Rendah foto:is t

Uji Emisi

foto:is t

Pom Bensin

Memanjakan Mata dan Lidah di Pasar Rawa Belong

Catatan Harian KB RBN JAKARTA - Kesadaran pemilik kendaraan melakukan uji emisi gas buang kendaraan di Jakarta Selatan ternyata masih rendah. Terbukti, meskipun kini telah tersebar 80 bengkel resmi pelaksana uji emisi di Jakarta Selatan, namun jumlah kendaraan yang rutin melakukan uji emisi masih rendah atau hanya sekitar 10 persen saja. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemkot Administrasi Jakarta Selatan, berencana melakukan uji emisi gratis bagi warga dua kali dalam

koran kb rbn 10.pmd

setahun. "Ini juga salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas udara. Jadi diharapkan kesadaran masyarakat meningkat," ujar Yusiono Anwar Supalal, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Senin (7/3). Ditambahkannya, dasar pelaksanaan uji emisi kendaraan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 tahun 2009 tentang Ambang Batas Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Serta Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2007 tentang Emisi Gas Buang dan

4

Catatan Harian KB RBN JAKARTA - Selain terkenal sebagai daerahnya si ‘Pitung’ yang merupakan Pahlawan Betawi tempo doeloe, Rawa Belong juga tersohor dengan sebutan Pasar Kembang terbesar di Jakarta bahkan sampai ke luar negeri. Objek wisata sekaligus pusat penjualan tanaman hias dan bunga potong, tepat sekali untuk anda para penyuka bunga atau buat anda yang hanya sekedar tertarik untuk Perawatan Kendaraan melihat-lihat aneka macam Bermotor. bunga. Untuk pelaksanaan uji emisi Pasar Rawa Belong berada gratis, pihaknya di kawasan di pemukiman yang mengagendakan pada April dan padat penduduk di jalan Oktober mendatang. Sulaiman kebon jeruk jakarta "Pelaksanaannya masingBarat. Selain kembang dan masing dilakukan selama dua tanaman hias, daya tarik lain hari. Ini sudah tahun yang tempat ini adalah banyaknya ketiga kita laksanakan,� katanya. penjual makanan khas Betawi Ia menargetkan dalam yang menyebar di sekitar pasar pelaksanaan uji emisi gratis ini seperti nasi uduk, sayur asem, diikuti 200 kendaraan baik ketupat laksa dan menu khas kendaraan dinas, kendaraan lainnya. pribadi PNS, maupun Jadi buat anda yang tertarik pengunjung kantor Walikota untuk memanjakan mata serta Administrasi Jakarta Selatan. lidah anda, silahkan datang ke bj.c/kb-rbn Pasar Rawa Belong.kb-rbn

foto:is t

Pasar Bunga Rawa Belong

3/7/2011, 11:42 PM


Estetika 5 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan dan Jajarannya

SMPN 177 Pesanggrahan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI)

Segenap Guru dan Karyawan

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI)

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Kompol Iryanto Suandi Kapolsek

Drs. Tadjudin, MM. Kepala Sekolah

Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat Bersama Jajarannya

Segenap Pengurus

Mengucapkan:

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA)

Selamat dan Sukses

Mengucapkan:

Atas Berdirinya

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI)

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Ir. Edy Marlan Simanjuntak, MT. Kasudin

Irjen Pol. (Pur.) Hadiman Ketua Umum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jajarannya

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” H. Syahrial Sidik, SH, MH. Ketua Pengadilan

koran kb rbn 10.pmd

5

(KKWI)

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Yusup, SH, MH. Kajari

3/7/2011, 11:42 PM

Khairul, SH, MH. Kasi Pidum


Estetika 6 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

Suku Dinas P2B Jakarta Barat dan Jajarannya

Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Marbin Hutajulu, MM. Kasudin

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Ir. Heryanto, SH. Kasudin

Segenap Guru dan Karyawan

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 90 Pesanggrahan

SMAN 63 Pesanggrahan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses

Selamat dan Sukses

Atas Berdirinya

Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI)

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI)

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd. Kepala Sekolah

Drs. Tri Sugiareno Kepala Sekolah

Segenap Guru dan Karyawan

SDN 06 Pesanggrahan

DPC KUKMI Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses

Selamat dan Sukses

Atas Berdirinya

Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Drs. Agus Kepala Sekolah

koran kb rbn 10.pmd

6

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Apoan Saragih, SE. Ketua

3/7/2011, 11:42 PM

Laspen Sianturi Sekretaris


Estetika 7 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

koran kb rbn 10.pmd

7

3/7/2011, 11:42 PM


Estetika 8 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Mengundang Wartawan/ti di Seluruh Wilayah Nusantara Untuk Bergabung Menjadi Anggota KKWI dan Melakukan Pembentukan Kepengurusan Harian di Wilayah MasingMasing Syarat menjadi Anggota: 1. Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 2. Memiliki Surat Tugas dari Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 3. Memiliki NPWP Pribadi Bagi yang tertarik bergabung hubungi: Sekretariat KKWI Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. (021) 94705665 081288817424

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Laspen Sianturi

Timbul Gultom

Kelompok Kerja Wartawan Indonesia (KKWI) Visi & Misi Ketua Umum KKWI, Laspen Sianturi

Penulis: Laspen Sianturi

T

ujuan pendirian KKWI adalah mencapai terwujudnya keamanan dalam pemberitaan dan keselamatan diri sendiri selaku wartawan yang penuh dengan liku liku kehidupan, resiko, teror dan ancaman dalam melakukan tugas pers selaku pengawal kebenaran, serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan yang melakukan peliputan di wilayah hukum Indonesia, perlu membentuk suatu kelompok kerja Wartawan sebagai tempat maupun wadah berdiskusi bagi wartawan yang melakukan peliputan di wilayah hukum Indonesia demi tercapainya Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Adapun terbentuknya wadah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dalam rangka mencapai visi misi “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” dengan melakukan sosialisasi, diskusi secara internal dan eksternal,

pembinaan individu wartawan dengan cara bekerja sama dengan Dewan Pers dan Organisasi Wartawan. Sebagai wadah wartawan untuk melakukan pengabdian masyarakat (bhakti sosial) dan program lain yang tidak bertentangan dengan koridor pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara teratur dan periodik. Adapun syarat untuk dapat menjadi anggota KKWI yaitu: 1.Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Media Online dan Media lainnya. 2.Memiliki surat tugas dari Perusahaan Pers masing masing. 3.Memiliki Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Wartawan. 4.Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi. 5.Mempunyai visi misi sama dengan visi misi KKWI. (****)

Bersatu Kita Teguh

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pers

Akses Baca Berita Aktual Kami Media Online Rakyat Bicara News

www.rakyatbicaranews.com koran kb rbn 10.pmd

8

3/7/2011, 11:42 PM


Estetika 9 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

Akses Baca Tabloid Kantor Berita Rakyat Bicara News

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews Bersatu Kita Teguh Indek Berita

Terkait Surat Konfirmasi Media

Joyo Winoto “Bungkam Pembodohan” Indek Berita

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kuningan, Ir. Iwan Nuzirwan A: Saya Akan Tuntut Balik Bila Orang Memfitnah Saya

PT Inti Insan Sentosa Jaminkan Sertifikat Aspal Rp 400 M

Indek Berita Joyo Winoto Direktur PT Genta Halaman..2 Prana, Drs. Dolok F. Perintahkan Sirait: Selaku Pejabat Selama SBY Masih Presiden Untuk Terindikasi Bebal Negara Joyo dan “Kangkangi” Winoto Diharapkan Membatalkan Putusan MA Sadar Diri Surat Joyo Winoto Halaman..6 Akan Dituntut Uluran Pembatalan Kebijaksanaan SBY Hukum HGB 170 Ditunggu Halaman..4

Kepemimpinan Joyo Winoto, PhD Winoto, “Semau Gue” Joyo Kajari Jaksel PhD Diduga

Masyarakat Bogor

“Sepelekan” Yusup, SH, Baca berita Akses Putusan MA RI MH: Red Notice aktual kami Halaman..10 Terhadap Catatan Harian Rakyat Bicara News Terpidana Media Online Rakyat Bicara NewsIndikasi Terkait www.rakyatbicaranews.com Online: http://issuu.com/rakyatbicaranewsVan De Korupsi di Meent Gerrit

Akses Baca Surat Kabar

Edisi: 008

TABLOID

Gratis

Halaman..32

Lemigas P2K dan Panitia

Senin, 07 Februari 2011 Lelang Diminta

Akses Baca Surat Kabar

Jangan Gentar Bicara Benar

Untuk Tindaklanjuti Akses Baca berita Surat Konfirmasi Media aktual kami

Catatan Harian Rakyat Bicara News

Halaman..20

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 009

koran kb rbn 10.pmd

9

TABLOID

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Akses Baca berita kami

Akses Baca

Gratis aktual SuratSenin, Kabar 21 Februari 2011

Catatan Harian Rakyat Bicara News

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 011

TABLOID

Gratis

3/7/2011, 11:42 PM

07 - 13 Maret 2011


Estetika 10 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

Segenap Redaksi dan Perusahaan Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KPK Diminta Tangkap.............dari hal. 1 mobil dinas bila mobilnya rusak” tandas sumber. Lain lagi dengan indikasi korupsi perawatan Genset pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu. Dalam proses tender pekerjaannya sebagian besar diduga terjadi penunjukan langsung dan tender tenderan yang melanggar Keppres 80 Tahun 2003. Di lain sisi proyek perawatan rumah dinas Walikota, kalau tidak salah pada tahun 2007 lalu, kontraktor pelaksananya adalah saudara Walikota sendiri. Walaupun dalam seleksi administrasi sudah ditemukan “pemalsuan dokumen” yang merupakan akta autentik dan sudah masuk ranah pidana, namun Walikota terkesan tidak mau tahu dan tidak ada tindakan untuk menuntut kontraktor pelaksana sebagai konsekwensi supremasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa karena masih ada ikatan saudara sehingga

tidak dilaporkan ke penyidik, sangat dipertanyakan keberadaannya. Terkait dengan setoran setoran, Walikota Jaksel juga terindikasi munafik karena menggunakan tangan orang lain untuk menerima setoran. Tetapi terminal terakhir setelah setoran terkumpul terindikasi disetor kepada Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi. Dalam hal ini, KPK diharapkan untuk jeli dan bijaksana supaya delik setoran setoran tersebut dapat dituntaskan sampai ke penyidikan, imbuh sumber. Sedangkan indikasi mark up dan fiktif terhadap anggaran perawatan Lift dan AC Kantor Walikota Jakarta Selatan juga dipertanyakan. Apa Walikotanya atau Kabag Umumnya yang bermain spekulasi, atau dilakukan secara bersama sama, penyelidikan terkait hal tersebut perlu dilakukan indikasi korupsi dapat terbasmi dari bumi pertiwi, khusus-

nya Pemkot Administrasi Jakarta Selatan, ujarnya. Pelantikan pejabat eselon 4 di lingkungan Walikota Jakarta Selatan baru baru ini juga diduga sarat berbagai kepentingan Walikota Syahrul Effendi serta terindikasi nepotisme. Untuk dapat dilantik menjadi pejabat eselon 4 terindikasi memberikan setoran setoran juga. Sesuai pernyataan sumber, “Ada pejabat yang sudah puluhan tahun menunjukkan loyalitas yang baik dan setia kepada atasannya tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berkarir dan menduduki eselon 4. Tetapi ada pegawai yang baru pindah dari daerah namun karena ada hubungan saudara langsung diangkat untuk memegang jabatan. Seperti sistim kerajaan saja sistim kepemimpi nannya” tegas sumber. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi secara tertulis ke Pemkot Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar. (Heri/Fanni/STR)

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Pemimpin Redaksi

Pemimpin Perusahaan

Laspen Sianturi

Bernike Miranda Pardede, Spd.

Walikota Jaksel .......................dari hal. 1 Dal am kepemimpi nannya Syahrul Effendi terindikasi “bobrok” serta lakukan berbagai pelanggaran yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Mulai dari indikasi permasalahan “sepeda ontel”, setoran setoran dari pelaksana proyek, setoran setoran pemeliharaan gedung kantor wa-

likota, setoran setoran pengadaan ATK, serta setoran setoran pengangkatan camat dan lurah. “Memang…. setoran setoran tersebut tidak diterima langsung oleh Syahrul Efendi, tetapi diterima orang lain yang diduga selaku orang kepercayaan walikota, dan sudah diciptakan Syahrul

Effendi sedemikian rupa, dan disinyalir salah satunya Sotar Harahap ketika menjabat Kabag Umum yang sekarang menjadi Asisten Walikota. Jadi kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, dal am pembu ktiannya harus melalui proses yang panjang dan rumit, serta bila dipandang perlu Waliko ta t inggal membuang badan dan mengorbankan orang

lain. Dalam hal ini kepiawaian KPK dan BPK RI sangat dibutuhkan untuk lakukan penyelidikan bersinergis” imbuh sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar. (Heri Ekaputra/ Fanni Manurung)

Mantan Kabag Umum Sotar Harahap dan Istri bers ama Walikota Jaks el Syahrul Effendi dan istri dalam perayaan Abang None Cilik Jakarta 2010 (foto:ist)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL.A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 4805256 Fax. (021) 4803856 Website : www.ptun-jakarta.go.id Email : admin@ptun-jakarta.go.id

PE NG U M UMAN Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 23 Februari 2010, dengan ini mengumumkan bahwa: 1.

2.

3.

4.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I (TERGUGAT I) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, (TERGUGAT II) telah dihukum untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate/Tergugat IIIntervensi /Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, (TERGUGAT I) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR (TERGUGAT II) telah dihukum untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana (para Penggugat/ para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------------------------------------------------------------------------Berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PT.TUN.JKT, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 482 K/TUN/2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 72 PK/TUN/2009) dalam perkara PT. GENTA PRANA dan H.M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Tergugat I, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Tergugat II, 3. PT. BUANA ESTATE sebagai Tergugat II Intervensi; --------------------------------------------------------------------Amar keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI No : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang menyatakan : M E NG AD IL I: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT.BUANA ESTATE tersebut; ---------Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagai berikut: - Mengabulkan Permohonan Banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputasan Tergugat I/Terbanding No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. BUANA ESTATE, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi ); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas, dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. BUANA ESTATE /Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 m2 ( dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ; ---------------------- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 ( dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan yang selebihnya ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan lewat batas tenggang waktu sebagaiman dimaksud oleh Pasal 116 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 belum dilaksanakan oleh KEPALA PERTANAHAN NASIONAL R.I, (TERGUGAT I) dan KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, (TERGUGAT II) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas. Jakarta, 1 Maret 2010 PANITERA T.T.D WAHIDIN, SH, MM NIP. 040044946

koran kb rbn 10.pmd

10

3/7/2011, 11:42 PM


Sambungan 11 EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

Selaku Pejabat.........................dari hal. 1 makmur bangsa Indonesia, khususnya masyarakat kabupaten Bogor yang saat ini menantikan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk tercapai hal tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD diharapkan sadar diri untuk melakukan kebenaran dan bersedia menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Genta Prana, Drs Dolok F Sirait kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta Minggu lalu memberikan komentar terkait delik pertanahan di Desa Hambalang Bogor, yang sampai berita ini diturunkan, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI belum bersedia menanda tangani Surat Keputusan (SK) pembatalan terhadap SK Nomor 9 yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dalam memperpanjang sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate milik pengusaha kondang Probosutedjo. Adapun kisah dibalik kisah yang terjadi terkait dengan Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar yang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA) RI dengan putusan, supaya Joyo Wi-

noto selaku Kepala BPN RI membatalkan SK Nomor 9 dan memperbaharui SK tersebut serta memproses sertifikat Hak Guna Bangunan PT Genta Prana. Namun demikian, sampai berita ini diturunkan, putusan MA RI tersebut belum dijalankan Joyo Winoto selaku pejabat Negara dan pejabat publik. Dalam hal ini Presiden SBY selaku kepala pemerintahan dan lembaga eksekutif serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku lembaga legislatif diminta untuk melakukan pengkaj ian dan pengawasan, apakah putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus dijalankan atau tidak untuk keadilan hukum dan kepastian hukum. Masyarkay Bogor menantikan keadilan hukum dan kepastian hukum terkait legalitas tanah mereka, imbuhnya. Adapun kronologis kisah dibalik kisah Tanah Hambalang adalah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d 1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107, 108, 220, 213 milik NV Handel en Cultuur Matsc Tjideratie seluas 813 Ha yang masih berlaku sampai dengan 1980 di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan selanjutnya disingkat Perkebunan Ciderati. Tahun 1961 Tanah perkebunan Ciderati yang tadinya disewa rakyat dari NV Handel en Cultuur

Joyo Winoto Diduga................dari hal. 1 ngan politisir dan perkara dibalik perkara. Apa Joyo Winoto takut terhadap pribadi Probsutedjo atau takut terhadap indikasi gratifikasi yang diterima Joyo Winoto terbongkar, Presiden SBY diharapkan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Bila kurang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan pada bidang pertanahan, Joyo Winoto, PhD sebaiknya dicopot dari jabatannya dan selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, karena Joyo Winoto terindikasi salahgunakan jabatan selaku kepala badan dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Joyo Winoto disinyalir sarat dengan setoran untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang namanya tidak bersedia dibawa dalam pemberitaan di Jakarta pekan silam. Menurut sumber, jika kisah awal kepemilikan PT Buana Estate ditelusuri, istri Probosutedjo selaku Direktur PT Buana Estate, Hatmani yang memberikan kuasa kepada Probosutedjo secara dibawah tangan juga layak untuk dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan terindikasi turut serta melakukan penggelapan sejarah tanah dan penipuan terhadap masyarakat Bogor, tandasnya. Patut diduga Joyo Winoto dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu gerakan sehingga merugikan orang lain yaitu masyarakat Bogor, karena sebab akibat dari SK yang diterbitkan Joyo Winoto, beberapa orang masyarakat Bogor masuk penjara dan satu orang meninggal dunia karena diduga disiksa dan dianiaya, dengan didalangi oleh Probsutedjo dan Joyo Winoto secara konspirasi. Sudah sejak semula patut diduga bahwa Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI merencanakan penipuan dengan cara tipu muslihat terhadap tanah masya-

koran kb rbn 10.pmd

rakat seluas 211,75 Ha di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Sesuai dengan surat penelitian Tim “B” No. 570-7-KWBPNPAN-”B” tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanah eks HGU No.1 an. PT. Buana Estate yang sudah berakhir sejak tanggal 31-12-2002 sesuai surat Kantor Pertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan 611 orang masyarakat seluas 261,61 Ha, dengan rincian di Desa Hambalang 211,75 Ha (objek sengketa) di Desa Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil 38,45 Ha. Tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru, langsung saja Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI menerbitkan SK No. 9/HGU/ BPN/2006 tgl. 1-6-2006 tentang perpanjangan sebagian atau 657.8315 m2 eks HGU No.1 tersebut. Di dalam isi diktum ketiga SK No.9 tersebut diuraikan, “Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengu asaan/ penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.” Istilah penyelesaian terhadap penggarap masyarakat atas perkebunan yang boleh diperpanjang sebenarnya tidak pernah ada. Karena perkebunan yang diperpanjang adalah perkebunan yang diusahakan dengan baik sesuai peruntukannya. Namun kenyataannya, eks HGU No.1 tersebut telah digarap oleh: PT Keramikata, SMP Yaskita, rencana relokasi, Pemancar TPI, SD Inpers, Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan 611 orang masyarakat Bogor. Seluruh garapan para penggarap tersebut diatas telah dikeluarkan dari perpanjangan HGU kecuali garapan masyarakat seluas 262,61 Ha. Tanah garapan masyarakyat tersebut sesuai Diktum Ketiga SK No. 9 dikatakan, supaya diselesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak menjelaskan harus memberi ganti rugi atau tidak sebagaimana lazimnya pembebasan tanah. Terindikasi sengaja dibuat kurang terperinci alias

11

Matsc Tjideratie seluas 350 Ha tidak lagi membayar sewa dan tahun 1961 masyarakyat mulai membayar pajak bumi. Kemudian pada tahun 1967 Tanggal 25 Nopember No. 1364/ Kepad/P/1967, Surat Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria yang memberi ijin kepada KODAM V JAYA untuk menggarap perkebunan Ciderati, dengan ketentuan diwajibkan membayar ganti rugi garapan kepada rakyat bukan kepada NV Handel en Cultuur Matschppij Tjideratie selaku pemilik sah HGU atas tanah dimaksud. Selanjutnya, 15 Juni 1976, Ratmani (istri Probosutedjo selaku Direktur Utama PT Buana Estate) memberi surat kuasa kepada Probosoetedjo untuk memanfaatkan surat yang patut diduga palsu No.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas. Tgl 18 juni 1976, Probosoetedjo dan Gustaf Hendrik Mantik (Almarhum) menghadap Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, membuat akta pesetujuan a.l. KODAM V Jaya menjual/melepas tanah kepada PT. buana Estate perkebunan Ciderati seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 dan sekaligus melepas/menyerahkan ke Negara RI tanah perkebunan Ciderati tersebut.Akta tersebut patut diduga palsu karena isinya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Pada tgl 13 Agustus 1976, No.63/1976 surat keterangan pen-

daftaran tanah dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tertulis an. De te Duitenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie yang berarti tidak ada penyerahan tanah Perkebunan Ciderati ke Negara RI sesuai akta No. 39 tgl.18-6-1976. Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25 Januari 1977, Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/77, memberi HGU atas Tanah Perkebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate dengan kewajiban: Memberi ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan kepada rakyat penggarap diatas tanah tersebut. Akan tetapi baik kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan kepada masyarakyat penggarap diatas tanah tersebut.Akan tetapi baik kepada NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie maupun kepada rakyat penggarap tidak ada menerima ganti rugi dari PT. Buana Estate. Setelah itu pada tgl 21-3-1977, tanah perkebunan Ciderati dijadikan HGU No.1 an. PT. Buana Estate oleh BPN-RI tanpa sepengetahuan rakyat dan Kepala Desa Hambalang dan tanpa membayar ganti rugi garapan rakyat maupun kepada NV Handel en Cultuur Matschappij. Baru diketahui tahun 1996 yaitu setelah ± 19 tahun sudah terbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Ciderati sebenarnya baru akan berakhir dan kembali menjadi tanah Negara Tgl.

23 September1980. Tgl. 23 Desember 2002, Surat Keterangan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menyatakan HGU No. 1 an PT. Buana Estate berakhir mulai tanggal 31-12-2002 dan kembali menjadi tanah negara, tidak diperpanjang karena tidak memenuhi syarat perpanjangan HGU Tgl 1 juni 2006, terbit Skep BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tentang perpanjangan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru. Skep tersebut mewajibkan PT. Buana Estate supaya terlebih dahulu menyelesaikan penggarapan rakyat yang ada di atas lahan tersebut. Tgl 15 Juni 2006, atas dasar Skep No. 9 tersebut terbit HGU No. 149 tanpa sepengetahuan rakyat dan kepala desa dan tampa membayar ganti rugi garapan rakyat. Setelah itu, 20 juli 2007, No. 207 dan 208/Pid.B/2007 Putusan Pidana PN Cibinong untuk memasukkan penjara 6 orang penggarap tanah perkebunan Ciderati/ sengketa ke Rutan Plendang Bogor, dengan alasan merusak tanaman di atas tanah perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuai sertifikat HGU No. 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate. Padahal rakyat tel ah menggarap tanah tersebut secara turun temurun s/d saat ini. Pada 20 Februari 2008, Putusan Mahkamah Agung No. 482

K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Skep No. 9/ HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat HGU No.149 tgl.15 juni 2006 2009 a.Tgl. 16 September, Putusan MA-RI No. 72 PK/TUN/ 2009 yaitu yang menolak PK yang diajukan Kepala BPN-RI dkk. Tgl. 14 Desember, No. 600 surat Kepala Kantor Pertanahan Bogor kepada Kanwil BPN Jabar yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tgl. 9 Juli No. W2.TUN.146/ AK.06/Vll/2009 surat Ketua PUN jakarta kepada kepala BPN-RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihal Pengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan huku m tetap. Tgl 17 Pebruari 2010 No. 663/19-32/ll/ 2010 surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat kepada Kepala BPNRI yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian Tgl. 1 Maret 2010, pengumuman Ketua PTUN jakarta al. Amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 16-22008 agar diketahui oleh masyarakat. Dan, Tgl. 24 Maret 2010, No.W2/TUN I.57/HK.06/lll/2010, Surat Ketua PTUN Jakarta kepada: 1) Presiden RI, 2) Ketua DPR-RI perihal pengawasan Pelaksanaan

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu tgl 22 Juli 2010, Majelis Hakim Perdata PN Cibinong mengucapkan putusan perkara perdata No.146 /Pid.G/2009/PN Cbn yang intinya menyebut bahwa tanah sengketa 211,75 Ha adalah sah milik PT. Buana Estate memiliki HGU No.149 tgl 15-6-2006 dan akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo SH No. 39 tgl. 18 Juni 1976 yang diduga asli tetapi palsu. Sampai dengan saat ini tahun 2011 tanah sengketa/garapan rakyat 211,75 Ha, pisik tanah masih dikuasai dan diusahakan oleh PT.Genta Prana cq masyarakat. Namun demikian, pada tgl 19 Januari 2011 kembali PT. Buana Estate memasangplang PT.Buana Estate diatas sengketa 211,75 ha dengan cara kekerasan/tidak mau dilarang kepala desa dan rakyat. Masyarakyat Desa Hambalang Bogor tidak berani bertindak lebih keras karena trauma pada peristiwa yang sama pada tahun 2007 lalu, dimana rakyat masuk penjara mencabut plang yang dipasang PT. Buana Estate. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan komentar walaupun surat konfirmasi sudah dilakukan berkali kali. Diduga Joyo Winoto tidak menghormati Undang Undang Keterbukaan Infomasi Publik No 14 tahun 2008. (Fanni Manurung/Geri Manurung)

mengambang sedemikian rupa. Pada umumnya segala keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian penguasaan/ penggarapan selalu dijelaskan dalam isi SK secara terperinci tentang penyelesaian dimaksud, apa dengan cara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yang ada di atas tanah dimaksud. Tetapi pada SK No. 9 hanya disebutkan menyelesaikan penguasaan penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Disinyalir Joyo Winoto sekongkol dengan Probosutedjo untuk pembohongan kepada masyarakat penggarap. Penyelesaian yang dilakukan terhadap masyarakat penggarap sesuai ketentuan Diktum Ketiga SK No. 9 tersebut telah dilaksanakan dengan perbuatan curang, yaitu SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 terbit pada tanggal 1-6-2006. Joyo Winoto,PhD kemudian memerintahkan jajarannya agar pengurusan sertifikat dilaksanakan kilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT. Buana Estate tanpa mengukur ke lokasi, dan cukup dengan menggunakan peta bidang tanah tanggal 13 September 2005 No. 21/2005 yang sudah diminta agar direvisi kembali karena peta tersebut salah (sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat Kepala BPN No. 540.1-181-DI. Selain itu, juga memerintahkan agar disisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas 657.8315 m2 dijadikan HGU PT. Buana Estate seluas 6284.389 m2 dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT. Buana Estate). Salah satu dari 6 sertifikat tersebut adalah sertifikat No. 149/ HGU tgl . 15-6-2006, seluas 448.6975 m2 dimana di dalamnya terdapat objek sengketa tanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tetapi pada malam hari tanggal 5-2-2007, HGU No. 149 tersebut yang luasnya 448.8975 m2 telah ditanami bibit pohon coklat 270 batang, pohon mahoni 33 batang dan plang PT. Buana Estate 18 plang di atas kebun masyarakat. Sertifikat diterbitkan dulu, baru fisiknya dikuasai secara paksa. Seterusnya, tanggal 1-32007, Haji Sukandi ditangkap/ di-

todong dengan senjata api di jalan raya, sepulang dari POM ABRI Bogor dalam membuat laporan, dan langsung ditahan di kantor Polres Cibinong. Pada saat i tu Kapol resnya adal ah AKBP IRLAN. Kemudi an masyarakyat penggarap ditangkap sebanyak 6 orang yang semuanya langsung ditahan polisi dan masuk penjara di Bogor sesuai Putusan Pidana Majelis Hakim PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn dengan alasan, mayarakyat (terpidana) telah merusak tanamtanaman milik PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 tgl. 156-2006. Padahal, masyarakyat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Kerugian PT. Buana Estate sesuai putusan Majelis Hakim PN Cibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6 orang tersebut dipenjarakan antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan. Siapa yang menjadi dalangnya semula tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi kemudian menjadi jelas dan salah satu dalangnya patut diduga Joyo Winoto,PhD menjadi sutradara kisah pertanahan tersebut. Hal itu disebabkan karena putusan pidana No. 207 dan 208/ Pid.B/PN Cbn tersebut telah dijadikan Novum oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI untuk PK di Mahkamah Agung RI dan PK sudah telah ditolak oleh Hakim MA sesuai Putusan MA No. 72PK/TUN/2009 tgl. 16 September 2009. Jadi jelaslah sudah bahwa Joyo Winoto,PhD patut diduga bahwa sejak awal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan sesuai pasal 378 KUHP. Walaupun Joyo Winoto sudah diperintahkan Ketua PTUN Jakarta dengan surat nya No. W2.TUN1.146/HK/06/VII/2009

tanggal 9-7-2009 yaitu untuk membatalkan SK BPN No. 9/HGU/ BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006 masing-masing an. PT. Buana Estate. Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga kebal hukum. Tidak bersedia melaksanakan perintah Ketua PTUN tersebut. Bahkan Kepala Kantor Pertanahan Bogor dengan suratnya No. 600-3448 tanggal 14-12-2009 dan Kakanwil BPN Jabar dengan suratnya No. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-22010 telah memohon agar dilaksanakan putusan MA RI No. 482K/TUN/2007 tgl. 20-2-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tentang pembatalan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1-6-2006 dengan sertifikat HGU No. 149 tanggal 15-6-2006. Tetapi Joyo Winoto,PhD tetap tidak bersedia memperdulikan putusan MRI tersebut. Bahkan Deputinya sendiri yang sudah mengajukan konsep pembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 dan sertifikat HGU No. 149 tersebut juga tidak diperdulikan. Adapun surat pembatalan SK No 9 sudah berada di meja Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto tidak bersedia untuk tanda tangan. Menurut pengakuan Joyo Winoto,PhD kepada Ruhut Sitompul, SH, bahwa Joyo Winoto PhD takut kepada Probosoetedjo, sehingga Sk tidak ditanda tangan. Seorang pejabat pertanahan seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan u ndang undang serta menjalankan roda pemerintahan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku, tetapi Joyo Winoto bukan menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun terkesan membuat legalitas tanah status quo yang berakibat putusan pengadilan “dikangkangi”oleh Joyo

Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dan malah mengaku takut kepada Probosutedjo sehingga SK pembatalan untuk SK No 9 tidak ditandatangani oleh Joyo Winoto. Padahal, SK nomor 9 diterbitkan dan ditandatangani oleh Joyo Winoto, namun untuk pembatalan SK No 9 dalam menjalankan putusan pengadilan, Joyo Winoto tidak bersedia. Tanda tangan untuk terbit SK bersedia, tapi untuk membatalkan SK tidak bersedia. Ada ada saja kinerja Joyo Winoto yang aneh bin aneh, tandasnya. Dalam hal ini, Presiden SBY perlu kaji dan telaah, apa masih layak pejabat “katrok” seperti Joyo Winoto dipertahankan menjabat Kepala BPN RI. Diduga karena Joyo Winoto bukan berkarir dari tingkat bawah mengakibat-

kan kurang memahami tupoksinya selaku kepala badan dan sering sering “salah-gunakan” jabatan. Bila SK sudah terbit sangat jarang untuk ditinjau kembali dan harus digugat di pengadilan. Tugas institusi BPN selaku pelayanan legalitas tanah adalah menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas tanah, tanpa menunggu putusan yang lain. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto,PhD tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. Apa sibuk mengurusi tugasnya selaku kepala badan atau sibuk untuk memikirkan SK kondusif berikutnya, sangat dipertanyakan keberadaannya. (Heri/Fanny/Rapolo)

P2K dan Panitia.......................dari hal. 1 keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan dan politisi busuk” imbuhnya. Merupakan hak subjek yang dikonfirmasi untuk tidak bersedia menjawab, tetapi hak wartawan untuk menulis berita tentang

penemuannya di lapangan. Bila merasa dirugikan setelah pemberitaan, ada tiga cara yang dapat ditempuh oleh subjek, yaitu: melakukan surat hak jawab, melakukan somasi dan melaporkan kepada instansi penyidik, tandasnya. (Andre/Fanni)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja). (2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif. (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. (7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

3/7/2011, 11:42 PM


agam

EDISI 10 | TAHUN I | 07- 21 MARET 2011

12

Diduga Terjadi Konspirasi, KPK Diminta Bertindak

PT Sumatera Sylvia Lestari “Serobot” Tanah Masyarakat Ulayat Kabupaten Padang Lawas RI Diharapkan >> BPN Lakukan Penelitian.

Diduga terjadi konspirasi antara Bupati, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam menjual tanah ulayat masyarakat kepada PT Sumatera Sylvia Lestari, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta bertindak untuk membasmi “penjahat” berdasi demi terciptanya keadilan hukum dan kepastian hukum terkait tanah masyarakat ulayat Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI diharapakan untuk lakukan penelitian terhadap kinerja jajarannya.

koran kb rbn 10.pmd

12

Catatan Harian KB RBN Jakarta - Hal itu disampaikan penasehat hukum masyarakat Padang lawas, Dicky R. Z. Siahaan, SH di Jakarta Minggu lalu. Seperti penuturannya, “Bahwa KOPERASI MARDO MU BULUNG (KMB) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 518/27/BH-PL/XI/2008 tanggal 3 November 2008 yang keanggotaannya berasal dari Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan serta usaha-usaha lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar KOPERASI MARDO MU BULUNG sehingga perlu dibela haknya selaku masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Indonesia” Sebelum didirikannya KOPERASI MARDOMU BULUNG, Anggota Koperasi yang dalam hal ini Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sudah memiliki, menguasai dan mengelola serta mengambil hasil dari tanah untuk Perkebunan karet dan Jalangan Ternak Kerbau yang terletak di PULO GODANG dan PULO ALIM dengan cara Pengolahan Manual sejak Tahun 1975/1976 dengan batas-batas tanah sebagai berikut, Dari Timur : berbatasan dengan harangan Gapuk; Dari Barat : berbatasan dengan Parsorminan; Dari Utara : berbatasan dengan Kebun Karet Tulangan; Dari Selatan: berbatasan dengan Ulu Galingging, imbuhnya. Adapun kepemilikan tanah tersebut telah terdaftar di Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/ IX/KD/1977 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jae dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Atas telah terdaftarnya Hak atas Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/ IX/KD/1977, maka hak-hak atas tanah tersebut beserta masyarakat yang mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Masyarakat Ulayat harus dilindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tandasnya. Sejak Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengusahakan dan mengambil manfaat dari tanah ulayat mereka, kehidupan Masyarakat berjalan dengan baik dan berkecukupan dimana anak-anak bisa sekolah, remaja melanjutkan pendidikan ke kota dan orang tua maupun dewasa bisa bekerja hidup sejahtera serta mampu menyisihkan sebahagian dari pernghasilan mereka untuk ditabung. Tetapi semua kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakan oleh Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dirasakan mulai terusik dengan kehadiran PT Sumatera Sylvia Lestari; sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman kayu pertukangan (HPH Pertukangan) atas Areal Hutan Seluas + 42.350,- (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 02/ KPTS-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. SUMATERA SYLVIA LESTARI Atas Areal Hutan Seluas + 42.350 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau. Terlebih lagi sejak tahun 2007 hingga sekarang yang menurut keterangan klien kami beserta fakta-fakta di Lapangan, PT. Sumatera Sylvia Lestari telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik klien kami yang dengan caracara arogan telah melakukan intimidasi dan secara melawan hukum telah melakukan pengerusakan tanaman karet, kelapa sawit dan lain-lain, yang merupakan mata pencaharian penduduk Desa Pasir Jae dengan menggunakan kekuatan aparat bersenjata

lengkap, bahkan didukung oleh segelintir oknum oknum pemerintah setempat untuk mendapatkan Keuntungan. Hal mana seharusnya tidak boleh dilakukan oknum oknum pemerintah mengingat oknum oknum tersebut seharusnya adalah adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,ujarnya. Lebih ironisnya lagi, atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Sumatera Sylvia Lestari, telah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan kepada masyarakat ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu hilangnya mata pencaharian utama masyarakat, anak anak putus sekolah, angka pengangguran bertambah sehingga meningkatnya angka kriminalisme dan bertambahnya jumlah orang yang stress dan gila, dan lebih disayangkan lagi keadaan ini justru tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat karena hingga kini yang terjadi adalah penindasan dan pembiaran. Permintaan agar dikembalikannya tanah milik klien kami yang telah diserobot PT. Sumatera Sylvia Lestari, telah dilakukan berulang-kali bahkan sampai pada tingkatan Muspida Kab. Padang Lawas. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat DPRD Kabupaten Padang Lawas kepada Bupati tertanggal 19 mei 2009 yang pada intinya meminta agar Bupati menghentikan segala kegiatan PT SSL dan PT SRL, serta menyerahkan kembali areal tersebut kepada masyarakat. Bahwa sesuai zin HPH Kayu Pertukangan Tahun 2001 yang diberikan kepada

PT Sumatera Sylvia Lestari, dalam point keempat ayat (1) disebutkan bahwa “Apabila di dalam areal HPH terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan harus dikeluarkan dari areal kerja HPH Tanaman Pertukangan” serunya. Dengan demikian izin HPH yang diberikan kepada PT SSL secara tegas menyebutkan dan mengakui hak milik klien kami sebagai pemilik tanah yang hidup di tengahtengah masyarakat ulayat. Bahwa atas terbitnya Surat keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/ 110/2008 Tertanggal 16 Juli 2008 menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi koordinat peninjauan lapangan: Titik Koordinat : 01o 07’ 23,8" LU dan 99o 50’ 50,6" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 17,8" LU dan 99o 51’ 49,4" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 07,2" LU dan 99o 52’ 18,2" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 11,2" LU dan 99o 52’ 38,7" BT, Titik Koordinat : 01o 06’ 03,0" LU dan 99o 52’ 47,4" BT. Kemudian diplotkan ke Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 201/ Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 dijelaskan bahwa seluas 112,6 Ha berada di luar Kawasan Hutan/ Areal Penggunaan Lain (APL). Dengan demikian telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa tanah milik klien kami adalah berada diluar kawasan hutan/areal

3/7/2011, 11:42 PM

penggunaan lain dan bukan milik PT SSL. Adapun permintaan agar PT SSL agar segera menyerahkan tanah milik klien kami telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 525/362.a/VII/2008 Tertanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sumatera Sylvia Lestari, perihal: Areal Penggunaan Lain (APL) di dalam Areal Kerja PT. SSL, yang meminta kepada pihak PT. Sumatera Sylvia Lestari agar dengan segera menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 112,6 Ha tersebut kepada KOPERASI MARDOMU BULUNG. Menurut keterangan klien kami hingga saat ini pihak PT SSL belum menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Klien kami beserta pengosongan lahan tersebut padahal sesuai dengan surat kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten padang lawas nomor : 525/ 362.a/vii/2008 tertanggal 31 juli 2009 yang ditujukan kepada PT SSL poin ke-4 (keempat) menyebutkan agar PT SSL menyerahkan lahan apl tersebut seluas 112,6 ha kepada Koperasi Mardomu Bulung Desa Pasir Jae dan diharapkan dapat memperkecil konflik antara masyarakat dan PT SSL. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasikepada Bupati, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas, pada tidak bersedia memberikan komentar. (Tim)


EDISI 010  

BERITA INVESTIGASI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you