Page 1

Pendiri: Laspen Sianturi Bernike Miranda Pardede Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

On Line http://issuu.com/ rakyatbicaranews

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Mafia Pajak Gayus Tambunan Terindikasi

“Mafia Peradilan” di Kejari Jaksel

Pelesiran Gaya Gayus Jilid Dua

Borok Warisan Hadi Poernomo Terhadap Darmin Nasution Jakarta, Kantor Berita RBN Mafia perpajakan Gayus Tambunan yang dapat mengguncang perpajakan di Bumi Pertiwi Indonesia, terindikasi borok warisan Hadi Poernomo terhadap Darmin Nasution saat menjabat selaku Dirjen Pajak. Keberadaan Gayus saat masih bertugas di perpajakan adalah PNS golongan III A dan masih tergolong belia (31 Th). Dari jumlah indikasi korupsi Gayus hanya 395 juta yang disita oleh negara, sisanya 24,6 mi lyar ent ah gimana. Bergelimangnya harta Gayus ini begitu transparan dengan statusnya sebagai tahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua masih mengeluarkan uang 50 juta lebih perbulan untuk membayar orang orang yang berwenang di Rutan tersebut sehingga dia bisa seenaknya keluar masuk rutan bahkan sempat enjoy pelesiran dengan istrinya Milana Anggraeni berpergian nonton pertandingan Tenis International di Nusa Dua Bali. Bila dikaji secara mendalam terkait dengan mafia pajak tersebut, seharusnya mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution turut serta bertanggung jawab atas ulah mafia pajak Gayus Tambunan dan gayus gayus lainnya.. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan tindak tegas mantan Dirjen Pajak terindikasi terlibat korupsi dan diduga melindungi koruptor pajak dan mafia pajak, demi terwujudnya penagihan pajak yang sesuai dengan Bersambung ke hal 11...

Jakarta, Kantor Berita RBN Setelah heboh dengan keberadaan Gayus Tambunan yang dapat berpelesiran dan bebas berkeliaran walaupun statusnya adalah tahanan, rupanya hal demikian rupa juga disinyalir terjadi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel).

Kepala BPN RI “Takut” Probosutedjo

Joyo Winoto, PhD Diduga Dalang Tipu Muslihat dan “Pejabat Katrok”

Terkait Dengan Putusan Van De Meent Gerrit

PT Espi Swintad Pacific Layak Ditutup Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan putusan Van De Meent Gerrit yang sudah dihukum satu tahun penjara serta sudah memiliki kekutan hukum tetap, bila eksekusi terhadap Gerrit tidak dapat dilaksanakan karena keberadaan Gerrit disinyalir sudah berada di luar wilayah hukum Indonesia, perusahan PT Espi Swintad Pacific layak diperiksa kembali periji nan dan perpajakannya, dan bila ditemukan lagi pelanggaran hukum sebaiknya PT Espi Swintad ditutup. Gerrit belum melaksanakan putusan dan barang yang menjadi perkara juga masih diperjualbelikan. Putusan satu tahun penjara kepada Direktur PT Espi Swintad Pasific, Gerrit Van de Meent (55) warga negara Belanda seharu snya sudah dilaksanakan eksekusinya. “Masa sudah hamper setahun putusan yang sudah memiliki kekuatan hokum tetap belum juga dilaksanakan. Bisa diketawain nantinya hukum kita, tandas sumber yang tidak berkenan namanya ditulis dalam berita Minggu lalu di Jakarta. Direktur PT Espi Swintad Pasific, De Meent Van Gerrit, yang digugat oleh Hod Hed Internasional, SA dan perkara tersebut berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan di perjalanan persidangan Hakim meminta agar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencekal Gerrit Van de Meent karena yang bersangkutan berkewarganegaraan Belanda untu k tidak Bersambung ke hal 6...

tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta Minggu lalu. Kisah tersebut berawal dari perkara pelanggaran merek oleh Direktur PT Espi Swintad Pasific, Gerrit Van de Meent , yang digugat ol eh Hod Hed Internasional, SA dan perkara tersebu t berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam perj alanan persidangan Hakim meminta agar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencekal Gerrit Van de Meent karena yang bersangkut an berkewarganegaraan Belanda untuk tidak meninggalkan Indonesia sampai perkara tersebut selesai. Berdasarkan perint ah pengadilan, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia Bersambung ke hal 6...

Kisah Awal Tanah Hambalang Kabupaten Bogor

Terkait Vonis Bebas Van De Ment Gerrit

Ketua PN Jakpus Bantah Keras Terima Suap Jakarta, Kantor Berita RBN Terkait vonis bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Van De Ment Gerrit (55 ), dalam perkara pidana tentang pemal suan merek tanggal 19 September 2008 silam, Majelis Hakim dengan Hakim Ketua, H. Syahrial Sidik SH,MH yang saat ini sudah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membantah

Kantor Berita Rakyat Bicara News Online: http//issuu.com/rakyatbcaranews

1

Namun pelesiran tersebut memiliki beti (beda tipis) dari aspek persoal an dan kewarganegaraan, karena Gayus Tambunan orang Indonesia asli, sedang yang satu ini adal ah warga negara Belanda yang dapat berpelesiran gaya Gayus ji lid dua. Yang satu sudah kembali ke tahanan, dan yang satu lagi belum pernah ditahan sama sekali. Pasalnya, Direktur PT Espi Swintad Pasific, Gerrit Van de Meent (55) warga negara Belanda yang sudah divonis satu tahun penjara karena melakukan pelanggaran merek, dan putusan tersebut juga sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun Gerrit belum dapat tersentuh hukum Indonesia alias masih berkeliaran. Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang

Bogor, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI “takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazim seorang pejabat negara takut t erhadap sal ah seorang masyarakat. Selain “takut” terhadap Probosutedjo, Joyo Winoto juga diduga menjadi dalang tipu muslihat terhadap masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan terjadinya kisah dibalik kisah yang penuh dengan politisir dan perkara dibalik perkara. Apa Joyo Winoto takut terhadap pribadi Probsutedjo atau takut terhadap indikasi gratifikasi yang diterima Joyo Winoto terbongkar, Presiden SBY diharapkan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Jakarta, Kantor Berita RBN Terkait dengan perkara tanah Winoto selaku Kepala BPN RI. Bersambung ke hal 11... antara PT Buana Estate dengan PT Gent a Prana yang obj ek perkaranya di Desa Hambalang Kabupaten Bogor, rupa rupanya di duga terjadi kisah misteri dibalik kisah yang sangat unik jalan ceritanya. keras menerima suap ket ika juga menjabat selaku wakil Ketua Karena dasar penggarapan menangani perkara No. 1606/ PN Jaksel. Menu rutnya, tanah o leh PT Buana Est ate Pid.B/2008/PN.JKT. Sel. “Jangankan menerima uang, berdasarkan surat dari Kepala Ketua PN Jakpus H. Syahrial meneri ma t amu pun selain Kantor Agraria dan Pengawasan Sidik SH,MH didampingi Kepala anggot a saya t idak pernah”, Agraria Daerah Bogo r (pada Humas P N Jakpus M. tegas Syahrial. waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nai nggo lan, diruang ruang Mengenai masalah vo nis Nomor: 1364/Kapad/P/1967, kerjanya di PN Jakpus pada bebas atau tidak, setiap hakim bisa dimana surat aslinya tidak dapat selasa (16/11) lalu mengatakan, beda pendapat. Kalau pun di PN diperlihatkan termasuk pada saat saat menangani perkara terdakwa Jaksel bebas, tidak menjadi acuan membuat akta Notaris pelepasan Van De Ment Gerrit di PN Jaksel di tingkat Pengadilan Tinggi hak menggarap dari Gusyaaf pada tahun 2008 saat itu, saya Bersambung ke hal 4... Hendrik Mantik, Mayor Jenderal

Akses Baca Tabloid

Kantor Berita 6.pmd

HARGA RP. 15.000,-

Tentara Nasional Indo nesi a, Panglima Kodam V Jaya kepada PT Buana Estate. Seperti penuturan sumber Kantor Berita RBN di Jakarta belum lama ini, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soero jo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.” Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam Bersambung ke hal 7...

Akses Baca berita aktual kami Kantor Berita Rakyat Bicara News - www.rakyatbicaranews.co.co - www.rakyatbicaranews.com

11/30/2010, 2:03 PM


DKI Jakarta

2

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Kejari Diminta Untuk Tindak Lanjuti

Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ir. Soehermanto. PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: PEMIMPIN PERUSAHAAN: Laspen Sianturi Bernike M Pardede, S.Pd WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: WAKIL PEMIMPIN Witman Hutagalung PERUSAHAAN: REDAKTUR PELAKSANA : Anggiat Sitorus, SE SEKRETARIS REDAKSI : Bernhard Silaban, Romario Barus, Miranda Sahat Tumanggor KOORDINATOR LITBANG : REDAKTUR KHUSUS : Kaliardy Sidabutar, SH Drs. Dolok F. Sirait MANAGER UMUM DAN KOORDINATOR LIPUTAN : SIRKULASI : Rapolo Eldona T Heri Ekaputra REDAKTUR : MANAGER IKLAN : Albert Siregar, Jeffry Sinurat, Sahat Tumanggor Umar Syekh, Joko Sutrisno ASISTEN MANAGER IKLAN : STAF REDAKSI : Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Dwi Hastuti Handayani, Nurhayati, Ayu Lestari, SE. Bernhard Silaban, S.Pd, Kaliardi LAYOUT/DESIGN : Sidabutar, SH, Romario B, Mario Barus Monang S, Kokoy Komaruddin MARKETING IKLAN : (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Ayu Supinah, Sri Wulandari, Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, Condro Pranoto. Eko Budiono, Sudrajat, Sudarto, Sahat Sinaga, Andrew Richad. P, Fanny Januar, Dwi Hastuti Handayani, Rudin Hamzah Hasugian. PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN: Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: Joko BIRO BOGOR: Masturi BIRO DEPOK: Jajang BIRO KARAWANG: M. Nur BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/ TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI.

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1

Halaman Full Colour

: Rp 20.000.000,-

1/2 Halaman Full Colour

: Rp 10.000.000,-

1/4 Halaman Full Colour

: Rp 5.000.000,-

1/8 Halaman Full Colour

: Rp 2.500.000,-

1/16 Halaman Full Colour

: Rp 1.250.000,-

1

Halaman hitam putih

: Rp 16.000.000,-

1/2 Halaman hitam putih

: Rp 8.000.000,-

1/4 Halaman hitam putih

: Rp 4.000.000,-

1/8 Halaman hitam putih

: Rp 2.000.000,-

1/16 Halaman hitam putih

: Rp 1.000.000,Daftar harga diatas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 98856922, 7365703, 94705665

Kantor Berita 6.pmd

2

Proyek Sudin Peternakan dan Perikanan Jaksel Sarat Korupsi Jakarta, Kantor Berita RBN Kejaksan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan diminta untuk tindak lanjuti terhadap Suku Dinas (Sudin) Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan sarat korupsi. Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan (Jaksel), drh Chaidir Taufik, M.Si diduga masih permainan lama alias “doyan setoran” Hal terlihat mulai dari proses tender yang kurang jelas sampai pengawasan. P embangunan Proyek Pengurugan Tanah dan Pembuatan Turap Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Pagu Anggaran: 3.450.000.000/ OE: 3.329.318.000, sejak dari proses tender diduga sarat KKN. Dari pendaftaran proses lel ang, sampai pengumu man penetapan pemenang masih terdapat kecurangan. Sebagaimana panitia membuat keputusan berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan pertanyaan publik. Panitia kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya serta terkesan berpihak pada salah satu rekanan binaan panitia yang mengubah Pemenang II menjadi Pemenang I, ini jelas sudah diatur oleh Panitia,’ tegas salah satu rekanan perserta lelang yang kalah (T, tidak bersedia disebut namanya ). Informasi yang dihimpun Kantor Berita RBN, kelalaian panitia sudah jelas terlihat pada saat penilaian administrasi atas nama PT. Patra Gasindo Perkasa, dengan harga penawaran Rp. 3.1 50.8 39.1 47, persyaratan lengkap secara admini strasi. Namun berbeda dengan P T. Gompar Palluga Jaya, dengan harga penawaran Rp.3.110.360.000 administrasi tidak lengkap atau (tidak ada Surat Kuasa) sebagaimana yang di mint a panit ia sebagai persyaratan dalam proses lelang

Peguru gan dan Pembuat an Turap Pembangunan Ruamah Potong Ayam. Anehnya, menurut Albert Siregar Ketua LSM PARI sesuai pengumuman pemenang No: 82/ P2BJ/NAKKAN-JS/V/2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan No 35/ 2010 tanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengurukan Tanah dan Pembuatan Turap Pembangunan Ruamah Potong Ayam di Jakarta Selatan, maka berdasarkan surat tersebu t PT. Patra Gasi ndo Perkasa sebagai PEMENANG I (1) dengan harga penawaran Rp. 3.150.839.147 dari sembilan (9) PT/ Perusahaan yang ikut memasu kkan SP H. Dan sementara sebagai PEMENANG II (2) PT. Gompar Palluga Jaya dengan harga penawaran Rp. 3.110.360.000 ditanda tanganin Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, selaku Ketua Lelang Ali Su rahman, Sekretaris Syaiful Hidayat UPT Balai Budidaya Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta. Albert juga menambahkan, kejanggalan ini sudah sering terjadi dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sejumlah Elemen Masyarakat/ LSM, Media bersama warga akan melaporkan ke pihak yang berwenang, atas

pelanggaran administrasi PT/ Perusahaan yang berubah menjadi pemenang lelang tersebut. Menurut info “sumir” bukan domisili kantor. Sebenarnya dua bulan terakhir ini, sudah mencuat ke publik bahwa ada ketidak berkesan kinerja panitia, namun pej abat yang berwenang Walikota Administrasi Jakarta Selatan Syahrul Effendi kurang tanggap serta t idak banyak berbuat. Permasalahan ini ramai disoroti berbagai Media, LSM, El emen Masyarakat, namun terkesan pejabat yang berwenang “menutup mata” dan hanya bisa memindahkan Ketua Lelang Ali Surahman. Menurut ketua panitia lelang Ali Surahman saat pembukaan SP H (kamis 1/7 /10) di TC Ragunan Jl n. Harsono RM Ragunan RPA di Jakarta Selatan. Kemenangan PT. Gompar Palluga Jaya bukan karena sanggahan at au keberatan, t etapi at as laporan warga, tegas Ali menjawab pertanyaan wartawan. Ali menambahkan, mengenai Surat P erintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. Gompar Palluga Jaya, nanti akan kita evaluasi kembali. Sement ara itu, hasil su rvai / invest igasi lapangan di lokasi masi h terdapat pelanggaran tidak sesuai yang terterai di BQ cont ohnya, Bongkaran pagar eksisti ng 277.00 m’,Galian tanah untuk pondasi kedalaman 1 meter 527.35 m3, Bor tanah untuk pondasi StrauspallQ 30cm kedalaman 2 meter 46.00 ttk, urugan tanah kembali kepondasi 131.84 m3, urugan pasir bawah pondasi batu kali t =5cm 34.16 m3, urug tanah dengan truk 3/4, Jak-tim, Jak-sel, Jak-ut, Jak-bar 11.748.60 m3, pondasi batu belah/ Turap ad 1 pc: 5 psr (type 1, 2, 3) 1.727.19

m3, Cerucuk bambu/ dolken Q 8cm L=2 m jarak 30 cm 2.991.00 m3, Sulingan pipa PVC Q 2" lengkap iju k setara waving 5.425.04 m’, P erataan tanah dengan Buldozer 9.790.50 m2, Pemadatan tanah dengan mesin gilas 6-8 ton (2 x per 70 cm) 9.7 90.5 0 m2 . Di tambah persyaratan syarat lain berikut kepemilikan Surat Izin Galian C lai nnya dipertanyakan atau diragukan. Ket ika hal ini dikonfirmasikan kepada Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, drh. Chaidir Taufik, M.Si, pada Rabu (10/ 11/1 0) mengatakan, pelaksanaan sudah sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan. Lebih lanj ut Chaidir menambahkan penguru kan tanah didatangkan dari lokasi yang sama i tu sudah benar, namun di SPECK (BQ) tidak demikian aturan dalam Keppres No .80 tahu n20 03. Masih menurut Chi dir, ti dak ada masalah yang penting tanah dan menurut pengawas juga tidak ada masalah, ujar Chaidir sambil berlalu. Kasudin Pet ernakan dan Perikanan Jakarta Selatan drh. Chaidi r Taufik, M.Si dapat mempertanggung jawapkan pascakuali fikasi yang tel ah dit entu kan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sesuai Keppres 80 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan perubahan ke tujuh Keppres RI No. 95 tahun 2007. Sesuai dengan butir huruf (b). Keppres No. 95 tahun 2007, UU No. 28 tahun 1999 tentang Peyelengaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolu si dan Nepotisme (KKN). (c ). UU No. 31 tahun 1999 jo, UU No. 2 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. (d). UU No. 17 tahu n 20 03 t entang Keuangan Negara APBN/ APBD. Tata Terti p Admini strasi sebagaimana butir huruf (e). Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 tahun 2009 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2009. (f). peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 200 0 tentang Tata Cara Pelaksanaan P eran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada indikasi bahwa azas yang dipakai penitia lelang dan ku asa pengguna anggaran adalah bukan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya, tetapi azas indikasi unsur KKN untuk kepentingan pribadi yang telah dilarang dan tidak diizinkan oleh Undang-Undang, sesuai dengan RKS pasal 14, ayat 4, butir 2 yang melarang penitia pengadaan untuk berkolusi yang berdampak pada kerugi an Negara. Pasal 15, ayat 4 dinyatakan bahwa calon pemenang lelang sudah harus di tetapkan ol eh penit ia pengadaan selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pembukaan dokumen penawaran dan pengumu man lelang t erbu ka melalui media cetak/ elektronik dan tidak dibol ehkan ol eh Keppres No 80 tahun 2003. Sampai berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasikan kepada Kasudin Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Chaidir, menurut stafnya ketika dikonfirmasikan pada senin (2/8/10) Kasudin dhr.Chaidir Taufik, M.Si lagi sibuk rapat, sementara ketua panitia lelang Ali Rahman telah pi ndah tugas/ dimu tasi .’ tegasnya pada RBN. (Nur@t)

Kinerja Kepala SDN Pondok Bahar 3 Amburadul

H. Wahidin Halim Dinilai Gagal Lakukan Pembinaan Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk dapat mengabdi sebagai gu ru seharusnya memahami bagaimana harusnya sikap guru yaitu untuk digugu dan ditiru. Namun yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Bahar 3 sangat jauh dari harapan dan sejarah, bahwa guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pasalnya, Kepala Sekolah ini diduga menj alankan fungsi ganda, selain kepala sekolah rupanya menjalankan peran “provo kato r” t erkait dengan tindakanya mengeluarkan satu muridnya tanpa prosedur yang benar. Meskipun sudah dilaporkan, Walikota Pemerintah Ko ta (PEMKOT) Tangerang dinilai gagal dalam melakukan pembinaan t erhadap Rust ini serta pengkajian apakah Rustini masih layak untuk dipertahankan menjadi kepala sekolah. Demi terwujudnya cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidu pan bangsa, Komi si Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan untuk segera turun tangan memanggil Kepala Sekolah Hj. Rustini, dan semua unsur yang terlibat, sehingga

nantinya tidak terulang kejadian berupa pembunuhan karakter terhadap anak-anak yang merupakan aset masa depan bangsa ini. Seperti penuturan sumber yang enggan namanya diekspos, mengatakan, “Pi hak seko lah mengeluarkan putri kami tanpa surat peringatan terlebih dahulu. Adapun surat yang kami terima, tidak jelas maksud dan tujuanya. Su rat tersebut ku rang layak dikirim oleh Kepala sekolah, sebab t idak tahu di tuju kan kepada siapa, dan yang dipecat si apa? Bagaimana seorang Kepala sekolah tidak mengerti selayaknya membuat surat yang benar, padahal pakai kop surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang” cetusnya. Apakah tupoksi guru sebagai pendidi k dan pengajar sudah berubah? Sehingga dalam proses pemecatan putri kami Kepala sekolah tidak lagi menggunakan nurani? Dia masih kelas satu Seko lah Dasar, masa di rame ramein layaknya penjahat kejam. Surat pernyataan bersama oleh pihak-pihak terkait dari unsur Sekolah Dasar Negeri Pondok Bahar 3 , mu lai dari Kepala

Ruang Kepsek SDN P. Bahar 3 kosong

sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah serta seratus duapuluh delapan orang tua muri d, merupakan bukti nyata perseko ngko lan mereka. Kej adian ini sangat perlu di pert anyakan dasar dan kebenaranya. Mereka sudah membunuh masa depan putri kami dengan bertindak menghakimi dengan mengambil satu kesepakatan, bahwa putri kami tidak layak menjalani pendidikan di sekolah tersebut, haru s dikel uarkan

dengan cara kurang manusiawi tanpa berfikir dampak psikologis terhadap putri kami kedepannya. Saya menduga semua ini merupakan ulah Kepala sekolah untu k menu tupi kesalahanya ket ika mengeluarkan surat pemecatan pertama yang tidak jelas. Kemudi an menggalang dukungan lalu Kepala Sekolah mengeluarkan surat keterangan yang baru No.421.2/34/SDPB3/ 2010 dengan melampirkan surat keberatan orang tua murid kelas satu, yang berbunyi: Keberatan

11/30/2010, 2:03 PM

bil a nama P V masih berada dikelas. Tidak mungkinlah semua orang tua murid, khususnya orang tua murid kelas satu tampil bagai pahlawan, lalu menawarkan diri sebagai penggagas surat pernyatan tersebut. Saya sangat mengharapkan Wal ikot a, Kepal a Di nas Pendidi kan pemerint ah Tangerang Kot a dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perduli terhadap persoalan ini, serta menindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara ini supaya tidak lagi terjadi hal serupa, yakni, pembunuhan masa depan anak dibawah umur. Perlakuan mereka sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pendidikan serta Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak Indonesia tahun 2002. Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pondok Bahar 3, Rustini, bersembunyi di luar kantor dan surat konfirmasi dari redaksi tidak seorangpun mau menerima. Seperti sekolahan sekolahan aja. (RapTurnip)


Kesehatan

3

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

RS Aminah Menanti Korban Berikutnya

Dr. M.P.P Simorangkir, Sp.B Terindikasi Lindungi Dokter “Pembunuh” Tangerang, Kantor Berita RBN RS Aminah terindikasi Rumah Sakit “pembunuh” saat menjalankan tugas dan fungsinya selaku sebuah institusi perawatan kesehatan profesional. Dokter yang praktek di RS Aminah diduga lakukan malpraktik. Keberadaan RS Aminah yang berdo misili di Jl. HOS Cokroaminoto (Cileduk Raya) Kreo Selatan Larangan Tangerang sangat dipertanyakan t erkait perijinannya. Direktur Operasional RS Aminah, Dr. M.P.P Simo rangkir, Sp.B terindikasi li ndu ngi dokt er “pembu nuh” yang membu ka praktek di rumah sakit tersebut. Indikasi tersebut semakin kuat ketika dua orang mantan pasien rumah saki t tersebut menemui ajal akibat dugaan malpraktik dan salah diagnosa, saat keduanya menjalani tindakan pengobatan serta perawatan di RS Aminah. Meskipun sudah dilaporkan ke instansi terkait, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Ko ta (Pemkot) Tangerang, maupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pimpinan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH seakan-akan tutup mata dan tidak perduli akan nasib rakyat kecil yang telah menjadi korban keganasan RS. Aminah. Mereka tidak tahu harus kemana mengadukan nasib malang yang menimpa mereka disebabkan merasa naas, sudah jatuh ditimpa tungga pula. Korban pertama: Pasien Balita Satu Bulan Kepalanya Ditancapi Infus Seorang balit a yang menjalani rawat inap menjadi korban yang meninggal pertama, terindi kasi aki bat dokt er menancapkan infus dikepala sang balita malang tersebut pada saat perawatannyua. Dugaan “pembunuhan” oleh Ru mah Saki t Aminah yang menimpa seorang balita sakit berusia satu bulan, masih belum terjawab. Musibah berawal dari kondisi tubuh balita ketika itu agak hangat (demam), kemudian orang tuanya segera membawanya ke Rumah Sakit Aminah. Setelah di periksa, at as pet unju k do kter, sang bayi disarankan menjalani rawat inap. Mulai dari hari pertama sampai hari ke enam, dokter tidak pernah memberitahukan jenis penyakit yang diderita oleh bayi. Tapi proses pengobatan terus berjalan, termasuk penancapan jarum infu s di kepala bali ta malang tersebut pada hari kedua perawat an. Karena melihat kondisi kesehatan buah hatinya makin memburuk, serta timbulnya penyaki t baru, yaitu, berupa benjolan dikepala, orang tuanya bertindak dan membawa buah hatinya berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fatmawati Jakarta Selatan. Namun, tidak berselang lama, balita malang itupun meninggalkan dunia yang kejam ini. Disebutkan kejam

Kantor Berita 6.pmd

karena sebelum meninggal, dia harus sangat menderita akibat penyakit baru berupa benjolan dikepalanya, setelah menjalani pengobatan dan perwatan di RS Aminah, yang t erindikasi melakukan malpraktik terhadap sang balita. Kuat dugaan, bahwa timbulnya benjolan dikepala bayi merupakan akibat ti ndakan dokter Rumah Sakit Aminah memasang i nfuse di kepala pasien balita, tetapi cairan infuse tidak masuk ke urat nadi, sehingga menimbulkan benjolan yang beruj ung kepada meninggalnya balita tersebut. Ket ika diko nfirmasi kepada Dokter utama yang menangani pasien dugaan malpraktik, dr. Wilaksana N sp.A selalu tidak berada ditempat. Korban Kedua: Pasien Anak Gadis Salah Diagnosa Disebabkan respon yang lamban dari Dinas Kesehatan (DINKE S) P emerintah Ko ta (PEMKOT) Tangerang serta tidak jelasnya kinerja Kementerian Kesehatan (KEMENKES) dan jajaranya, korban dugaan mal praktek Rumah Sakit Ami nahpun bertambah lagi. Seperti penuturan nara sumber yang tidak bersedia namanya diekspose kepada RBN, “Sangat terpukul perasaan ini melihat keadaan putri saya sebelum ajal menjemput dia, sungguh menyedihkan, bahkan saya katakan, sungguh mengerikan mel ihat Kondisi put ri saya setelah menjalani perawatan dan pengobatan selama Sembilan hari di Rumah Sakit Aminah. Putriku bukanya sembuh, malahan fisik serta raut wajah terlihat menyedi hkan, sekali gus menyeramkan. disebabkan pembekangan disekitar leher dan wajah, setelah pulang dari RS. Aminah, beberapa hari dia tidak bisa makan dan minum, kayaknya sangat terpukul dengan kenyataan pahit yang harus di tanggungnya. Ji wa dan raganya sangat tersiksa sekali.” Adapun kisah menyedihkan ini berawal ketika kondisi putri saya tidak enak badan, langsung saya bawa ke Rumah Sakit Aminah Kreo Ci ledu k Raya Tanggerang. Setelah tes darah dan urin, dokter menyarankan ti ndakan rawat inap, karena dokter mendi agnosa demam berdarah. Namun hari kedua perawatan, dokter mendiagnosa penyakit baru lagi, yaitu types. Sebagai rakyat kecil dan awam masalah kedokteran, saya manut saj a apa kata dokter, hal terpenting buat saya, bagaimana putriku cepat sembuh, tuturnya. Selama Sembilan hari masa perawatan, duapuluh tujuh kali lengan disuntik oleh dokter, tiga kali sehari. Dokter mengatakan, “Obat-obat tersebut disuntikkan

3

Kuburan korban

untuk menurunkan demam, lalu untuk obat infeksi lambung serta ant i bi otik.” Tindakan ini menyebabkan “lebam kebirubiruan” sepanjang lengan bekas jarum suntik. Ketika dalam masa perawatan itulah, timbul bercakbercak merah lalu berubah kehitaman disertai pembengkakan pada wajah, terutama pada bagian bi bir terlihat sangat jelas sekali. Dokter menjelaskan, bercakbercak sert a pembengkakan tersebut hanya panas dalam, efek dari infeksi lambung. Dalam kesesakan dan kesedihan, saya selalu berdoa mengharapkan dia cepat sembuh sehat dan segera pul ang keru mah. “Ji ka trombolshitnya sudah diatas lima puluh boleh aja dia dibawa untuk pulang.” Tutur dokter kepada saya kala it u. Hatiku sangat bersyukur, karena trombolshit putri saya sudah diatas lima pul uh, tapi sebenarnya ada ganjal an dihati melihat pembengkan pada sekujur wajah dan terlihat sudah merembet kelehernya. Karena situasi dan kondisi, serta penjelasan dokter mengenai ganjalan tadi, hanya efek dari infeksi lambung, dengan perasaan bersyukur, dia saya bawa pulang kerumah. Namun, entah pengobatan model apa yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Aminah kepada buah hati ini, bukanya semakin sehat, tetapi sebaliknya. Berselang dua hari setelah pulang dari Rumah Sakit, saya membawa dia kembali ke Rumah Sakit Aminah untuk kontrol. Masa Allah.., setelah tes sample darah, dokter mengatakan putri saya terdiagnosa Anemia Plastik, padahal dokter yang menangani dari mulai masuk rumah sakit ini, sampai saat kembali kontrol ke Rumah Sakit yang sama, adalah dokter yang sama juga. Luar biasa, benar-benar luar biasa, dalam waktu sebelas hari, dokter Rumah Sakit Aminah berhasi menemukan tiga penyakit yang berbeda pada tubuh putriku. Dan lebih aneh, dokter yang sama juga memberikan obat yang sama meski pun dokt er menemu kan penyaki t yang berbeda, keluhnya. Saat dalam perawat an saya dirumah, dia tidak bisa makan dan minum, bibir serta lehernya semakin membesar aneh, juga susah tidur. saya ajak

ngomong malahan air mata yang menetes dipipinya, sambil menatap kosong kepada keluarga dan kerabat tet angga yang berusaha mengajak dia berbicara. Saat itu kondisi putriku benarbenar kacau bal au, tatapan matanya ko song, Jiwanya hampa, wajah sendu menyeramkan, tidak terlukiskan dengan kata-kat a bagaimana perihnya hati i ni melihat dia dalam penderitaan yang sangat amat. Semua ini terjadi akibat tindakan perawatan dan pengobatan dokter Rumah Sakit Aminah. Karena semakin parahnya kondisi putriku, maka saya bawa dia untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fatmawati. Namun setelah beberapa hari menjalani perawatan, akhirnya buah hatiku meninggalkanku dalam kesedihan yang amat sangat. Dalam hati ini timbul penyesalan yang tidak tersesalkan, mengapa saya membawa putriku berobat ke RS Aminah jahanam itu. Saya baru sadar bahwa RS Aminah tidak professional, setelah dokter yang menangani pengobatan putri saya di RS Fatmawati mengatakan, bahwa putri saya terdiagnosa penyakit lupus atau otoimun atau berkurangnya kekebalan tubuh. Saya menduga, selama menjalani perawatan dan pengobatan di RS Aminah, putriku hanya dijadikan sebagai “kelinci percobaan” atau mungkin saja dokter RS Aminah yang menyuntikan “virus” ketubuh putriku, sehingga saya harus kehilangan buah hatiku yang sangat kusayangi selamanya. Demikianlah penuturan seorang rakyat kecil, orang tua korban kepada RBN. Ketika dikonfirmasi kepada dokter utama yang menangani pasien korban dugaan salah diagnosa, dr. Sri Rahayu, Sp.PD selal u ti dak berada ditempat prakteknya, RS. Aminah. Kinerja Ke menterian Kesehatan Sangat Lamban Kementerian Kesehat an (KEMENKES) yang selayaknya segera bert indak untuk menjalankan tupoksinya untuk memeriksa kelayakan serta perijinan RS. Aminah, ternyata, responya sangat lamban dan kinerjanya sama sekali tidak jelas. Meskipun kasus pertama dugaan

malpraktik oleh RS. Aminah yang telah merenggut korban jiwa, seorang baliat a sakit sudah dilaporkan empat bulan yang lalu kepada Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH. Dalam temu media di Kemenkes beberapa waktu yang lalu, Menteri kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH, sudah mendisposisikan kasus dugaan malpraktik RS. Aminah kepada Direktur jendral (DIRJEN) Yan Medik, Supriyantoro. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang nyata dari Supriyantoro.

mendapatkan berita seru pa melalui fax dari Depkes dan telah kami tindaklanjuti berita tersebut dengan: 1. Memanggil manejemen RS Aminah yang di hadi ri o leh: Di rekt ur Operasional, Manejer Pelayanan, dan Hu mas RS. Aminah. 2. Manejer RS. Aminah sudah melakukan klarifikasi dengan membawa bukti bukti berupa: Kronol ogis Kasus, Resu me Medis bayi Jesslyn, Surat Penolakan tindakan Kedokteran, Surat Pulang atas permintaan sendiri, Surat Kuasa a.n. Tn. Rapolo Turnip, dan berkasberkas lainya yang terkait. 3. RS. Ami nah sudah melaku kan DINKES PEMKOT Tangerang klarifikasi ke Derektorat Jendral Terindikasi Menerima “Suap” Bi na P elayanan Medik RS Aminah Kementerian Kesehatan RI. 4. Pada sisi lain, Kepala Dinas Dinas Kesehatan sudah visit ke Kesehatan (KADINAS) Rumah Sakit tersebut.” Seorang Pemerintah Kota (PEMKOT) masyarakat yang enggan Tangerang terindikasi menerima namanya diekspos, dan sangat “su ap” dari manejemen RS. geram dengan perlakuan RS. Aminah, indikasi suap tersebut Aminah, mengatakan, “Kinerja terkai t dengan tanggapan Depart emen Kesehat an dan DINKES pada website PEMKOT jaj aranya sangat ti dak Tangerang pada hari sabtu, 14 pro fesi onal , apalagi Di nas Agu stus 201 0 lalu dan Kesehatan (DINKES) Pemrintah menjelaskan, “Dinas Kesehatan Kot a Tangerang. Tanggapan Ko ta Tangerang sudah tersebut jauh pangganmg dari

api. Lalu ket ika mereka melakukan visit ke RS. Aminah, kapan mereka kesana? Apa yang mereka peri ksa? Apa hasil pemeriksaan mereka? Siapa yang diundang untuk menyaksikan kunjungan serta hasil pemeri ksaan mereka? Ku at du gaan saya, bahwa Dinas Kesehat an P emerintah Ko ta Tangerang kong-kal i-ko ng dengan manejemen RS. Aminah, ali as sudah menerima su ap” ujarnya kepada RBN. RS Aminah Meng hambat Kinerja Pers Manejemen RS. Aminah sangat terkesan menghambat kinerja pers ketika menjalankan fu ngsi nya untu k mencari, mengumpulkan dan mengu ji informasi untuk keakuratan serta unt uk pemberitaan yang berimbang. Ketika dikonfirmasi terkait dugaan malprakt ik terhadap pasien balita, pihak RS Ami nah melalui Nasu ha mengatakan, adalah hak manejemen untuk menjawab atau tidak. Ketika dikonfirmasi ulang, penanggung jawab RS Aminah, Dr. M.P.P Simorangkir, Sp.B mengatakan, jawaban saya sudah ada dimeja menteri tiga bulan yang lalu, dan hal tersebut sudah ada hak jawabnya, nanti kita ketemu lagi. Ketika dikonfirmasi terkait korban kedua, seorang gadis dugaan salah diagnosa, Dr. M.P.P Simorangkir, Sp.B mengatakan, siapa nama korbanya? Saya sudah chek selama tiga bulan kebelakang, tidak ada korban seperti yang anda beritakan. Indikasi i ni selayaknya menjadi perhatian serius Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH serta jaj arannya untu k memeri ksa semua perijinan dan kelayakan Ru mah Saki t Aminah. Ku at dugaan, bahwa Rumah Sakit ini menjalankan malpraktik, disamping tidak sterill serta manegemennya “amburadul.” (Team)

Sudin PU Air Jakbar Bongkar Bangunan di Bantaran Kali Jakarta, Kantor Berita RBN Dal am u paya mel akukan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Jakarta Barat, Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Tat a Ai r Ko ta Administrasi Jakart a Barat melakukan penertiban terhadap 25 bangunan yang berdiri di atas saluran air. Diantaranya 17 kios non permanen, dan 8 hunian semi permanent di Jl Anggrek Rosliana, dan Jl Anggrek Garuda Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kamis belum lama ini. Operasi penertiban yang dipimpin Kasudin PU Tata Air Jakart a Barat, Ir. Heryant o, menelusuri saluran air sepanjang 1600 meter. Seluruh bangunan di atas saluran tersebut ditindak tegas. Pada penertiban pagi itu, Heryanto dan Camat Palmerah, Hatoya, S.Sos serta Kepala Seksi (Kasi) PU Tata Air Kecamatan Pal merah, Samanhudi , terus berkoodinasi agar pelaksanaan penertiban berjalan sukses. Kepada RBN, Heryanto

mengatakan, ali aran air di wilayah itu bermuara ke kali Sekretaris Grogol. Diharapkan air bisa mengali r lancar setelah sal uran air terbebas dari bangunan-bangunan yang didirikan sembarangan. Ditambahkannya, penertibangan bangunan di saluran tersebut dilakukan lebih awal guna menghindari intensitas hujan yang tinggi. “Pada bulan Desember, intensitas hujan tinggi, jadi kita percepat penertiban ini,” kata Heryanto di lokasi penertiban. Menurut Camat Palmerah, untuk mencegah berdirinya bangunan liar di atas saluran pasca penertiban, pihak akan menugaskan beberapa Satpol PP untuk menjaga kawasan yang sudah dibersi hkan. “Supaya ti dak berdiri lagi bangunan di tempat yang sama, kita akan mengadakan pengawasan dengan menempatkan beberapa orang petugas di sana,” ujar Hatoya. Selain di Kecamat an

11/30/2010, 2:03 PM

Palmerah, Sudin PU Tata Air juga tel ah melakukan penerti ban bangunan liar diatas saluran kali Jodoh. Sebanyak 35 bangunan yang terdapat di bantaran kali Jodoh, yakni di Jl Jembatan II RT 07 /10, Angke, Kecamat an Tambora. Adapu n bangunan yang t erkena penertiban, diantaranya berbentuk rumah tinggal, kontrakan, rumah kos dan tempat usaha. Dal am penerbitan yang mengerahkan sedi kitnya 100 personil itu berlangsung lancar tanpa adanya perlawanan dari pemilik bangunan. Para pemiliki bangunan t ampaknya tel ah menyadari dan menerima pasrah tindakan penertiban tersebut. “Habis gimana lagi, tempat ini memang daerah bantaran kali yang ti dak bisa digunakan. Namun, kami minta seluruh bangunan yang berada di daerah bantaran kali ditertibkan, jangan ada yang tersisa, jadi adil,” kata Rahmat , seorang pemil ik bangunan. (AS)


Pendidikan

4

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Lelang di Dinas Pendidikan Sarat Kepentingan Jakarta, Kantor Berita RBN Pelaksanaan lelang proyek Dikdas Provinsi DKI Jakarta ‘diduga’ telah menyimpang dari Keppres No. 80 tahun 2003. Dimana mulai masa proses lelang sampai pengerjaan di lapangan menjadi sorotan perhatian publik. Sel ain ada tanda-tanda indikasi akan terjadinya MarkUp, dimulai dari cara pengerj aannya banyak yang menyimpang karena tidak sesuai dengan RAB sebagaimana yang diatur Keppres No.80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aksi seperti ini identik masih menggunakan pola permainan lama, dimana proses lel ang Dikdas melibatkan banyak pihak, juga ko nsul tan sebagai mengawasi dilapangan. Namun berbeda dengan hasil survai dilapangan, dimana pengerjaan proyek tersebut tidak mepakai bajaringan, selain kuda-kuda/ kap pakai kayu. Pelanggaran lainnya, masih ditemukan tidak memakai papan proyek, juga tidak pakai syarat-syarat yang diminta RKS, tidak pakai security/ pengamanan. Pasalnya, ditengah kel impahan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 201 0, seharusnya agar benar-benar dapat digunaan dengan baik dan tidak ada penyi mpangan sebagaimana harapan

masyarakat Indo nesi a anti korupsi. Menuru t informasi sal ah seorang pengusaha JB (tidak bersedia dimuat identitasnya), ketika diminta tanggapan oleh KB RBN mengungkapkan apa yang dialami pada saat mengikuti proses lelang Dikdas di lima wi layah DKI Jakart a, menegaskan bahwa dirinya sangat kecewa karena tidak lulus oleh kerena kesalahan yang dicari-cari oleh panitia untuk mempersulit menjadi pemenang. Sementara para rekanan binaan panitia lelang dikdas tidak mengalami hambatan apapun yang dapat mempengaruhi untuk menjadi pemenang l elang. “Diduga” pani tia lelang bersekongkol dengan rekanan tertentu. Di sisi lai n, menurut narasumber yang terpercaya (D,tidak bersedia dimu at namanya) menjelaskan kepada RBN ket ika dimi nta tanggapannya, dirinya merasa perhatin dengan anggaran yang dilelangkan kepada pihak ketiga di Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta dan Suku Dinas Dikdas

Fauzi Bowo

lima wilayah hampir 1 triliun dari 5,95 triliun yang dialokasikan dari APBD. Bahkan pada AP BD perubahan tahun 2010 Dinas Pendidikan Provinsi DKI mengajukan tambahan anggaran 1,19 triliun sehingga anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI menjadi 7,09 triliun atau 27 persen dari total APBD Prov DKI Jakarta. Hal ini jauh lebih besar dari yang disyaratkan Undang-undang yaitu 20 persen dari APBD. Menanggapi hal tersebut, Ket ua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Merpati Prans Gultom mengatakan kepada KB RBN ket ika dimi nta tanggapannya di Gedung DPRD Pro vinsi DKI Jakart a, mengatakan, hal ini sudah terlihat dalam pelaksanaan lelang proyek Dikdas di lima wilayah DKI Jakarta.

Mendiknas Mohammad Nuh :

Tingkatkan Profesionalitas Guru

Jakarta, Kantor Berita RBN Guru memiliki posisi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, profesionalitas guru juga harus terus Selain itu , khusus unt uk pungutan pajak dari warga ditingkatkan. Profesionalitas itu pro yek pelaksana kegiat an masyarakat Propinsi DKI Jakarta. pengadaan diduga dimonopoli Prans menegaskan, khususnya sangat dipengaruhi ol eh kemampuan gu ru mengu asai kelompok tertentu serta diatur untuk pekerjaan fisik “kecuali” bahan-bahan pengajaran. ol eh o knum petugas yang Jakarta Pusat, ia sangat pesimis Hal tersebut disampaikan berwenang yang punya dan tidak yakin akan pencapaian Menteri Pendidikan Nasional kepentingan untuk meloloskan bobot 100 persen dengan waktu (Mendiknas) Mohammad Nuh perusahaan binaannya. Hal ini 75 hari kalender. Hal ini bisa jadi usai menjadi pembina upacara sangat bert entangan dengan berdampak serius kepada mutu Peringatan Hari Guru Nasional Undang-undnag No. 5 t ahun dan kualitas bangunan yang (HGN) Ke-16 di Kantor Kemen1999 tentang Larangan Praktek direhab, terangnya. terian Pendidikan Nasio nal Monopoli dan Persaingan Usaha Sel ain itu, Prans Tidak Sehat serta Percepatan mengharapkan agar kiranya (Kemdiknas), Jakarta, Kamis (25/ 11/2010). Pemberantasan Tindak Pidana Dinas maupun Sudin Perumahan Tema HGN adalah Memacu Korupsi Undang-Undang No. 31 dan Gedung Pemda, selaku Peran Strategis Guru dalam metahun 1999. pengawas l apangan supaya wuju dkan Guru yang Pro feDimana dalam kurun waktu bertindak tegas kepada beberapa t ahu n terakhir kontraktor apa bila nantinya tidak sional, Bermartabat, dan Sejahtera. Adapun subtemanya adalah pelaksanaan proyek kegi atan bisa melaksanakan pekerjaan Meningkatkan Profesionalisme, pengadaan di Dinas Pendidikan lapangan tepat waktu sesuai Kesejahteraan, dan Perlindudan Sudin lima wilayah Provinsi jadwal yang telah ditentukan ngan Guru melalui Organisasi DKI Jakart a “diduga” dalam kontrak (15 Desember 2010) dimonopoli hampir 90 persen oleh yaitu memberikan sanksi berupa Pro fesi Guru yang kuat dan bermartabat. seorang pengusaha berinisial blacklist dan pemotongan pada Mendiknas menjelaskan, ada “AD” . Yang juga adik seorang saat proses penagihan. Prans empat ranah profesionalisme mantan pejabat kepala kantor menyarankan, agar para pejabat guru yang harus ditingkatkan propinsi salah satu unit teknis di dil ingkup Dinas Pendidi kan Jatibaru Jakarta Pusat. Provinsi DKI Jakarta untuk tetap yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi. Prans Gultom menambahkan, ikut mengontrol dan memantau “Empat ranah itu yang harus menurut informasi terpercaya or- pelaksanaan dan kinerja dinaikkan t erus menerus,” ang dalam bahwa,”AD” aktif di kontraktor dilapangan. katanya. salah satu partai besar dan Ketika hal ini dikonfirmasikan Mendiknas menyampaikan, bahkan kuat “diduga kuat” juga kepada Kepala Dinas Pendidikan guru dalam menjalankan profesebagai penyandang dana untuk Prov DKI Jakarta Dr.H.Taufik sinya juga harus mendapatkan partai tersebu t. Sehingga di Yu di Mulyanto,Mpd sedang dewan yang terhormat para diluar kantor. Sementara itu, perlindungan kerja dan dedikasi guru, kata Mendiknas. Juga haanggota dewan yang duduk dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta rus dihargai dengan meningpartai tersebut, yaitu dikomisi DR. Ing. H. Fauzi Bowo, ketika katkan kesejahteraannya. “Proyang membidangi pendidikan dikonfirmasikan pada minggu fesi, mart abat , dan kesejahberjuang habis-habisan untuk lalu, stafnya mengatakan, bapak meloloskan praktek yang didanai sedang sibuk dan sedang ada teraannya terjaga. Dengan tiga hal itu, ke depan, guru dihadari APBD dan juga hasil rapat. (Nur@t) rapkan bisa memerankan tugas

utamanya.” Dal am sambu tannya, Mendiknas menyampaikan, ada tiga tugas utama bagi seorang guru yaitu mengajarkan ilmu, membent uk kepri badi an dan karakt er yang muli a, dan menanamkan rasa optimisme, cita-cita, dan pikiran positif. “Kalau itu bisa dilakukan Insya All ah sekol ah akan menj adi kebun ilmu dan rumah pembentuk kemuliaan kepribadian.” Peringatan HGN, kata Mendiknas, meruapkan saat yang tepat untuk melakukan kontempelasi, perenungan, atau refleksi diri terhadap langkah panjang yang telah dil alui khususnya terkait dengan cita-cita awal yang mendorong lahirnya HGN. Sebuah cita-cita yang saat itu dikobarkan dengan semangat kesediaan diri setiap insan guru Indonesia memberikan lebih dari kewajibannya dan meneri ma kurang dari hak-haknya. “Dengan keyakinan bahwa pemberian yang lebih dan penerimaan yang kurang itu di jadi kan sebagai investasi kemasyarakatan yang Insya Allah pada saatnya akan diperoleh kemanfaatan yang jauh lebih besar,” kat anya. (Be rnha rd Silaban)

Datangi Sudin Perumahan Jakut

Ketua PN Jakpus Bantah ....Sambungan Hal. 1

Kasubagbin Kejari Bantah Terkait Perkara

mau pun Mahkamah Agu ng (MA). Jangan karena di PN tingkat pertama terdakwa divonis bebas, kemudian di tingkat kasasi terdakwa dihukum, lantas saya dituduh terima suap, jelas Ketua PN Jakpus kepada KB RBN. Adapun pada t ingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam perkara terdakwa Van De Ment Gerrit selaku Direktur Utama PT ESP, dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer melanggar Pasal 90 Undang-Undang No.51 tahun 2001 tentang merek. Sesuai dengan tuntutan jaksa menyatakan terdakwa Van De Ment Gerrit bersalah melakukan tindah pidana merek sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 90 UU No.15 tahun 2001 tentang merek. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Van De Ment Gerrit dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, agar terdakwa ditahan dan didenda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan 1 (satu) alat yang dapat digelembungkan di lingkungan yang sulit, dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsider. Menimbang, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan lebih subsider, juga dinyatakan bebas dari semua dakwaan (vrijspraak) maka haruslah dipulihkan haknya dalam kedudukan dan kemampuannya, harkat serta martabat-

Jakarta, Kantor Berita RBN Kepala Seksi Urusan Bahagian Pembinaan (Kasubagbin) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut) Rijal S. Nyaman, SH membantah kedatangannya bersama tiga orang bawahannya ke Suku Dinas (Sudi n) Perumahan di Kantor Walikota Jakut (16/11) ada keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani pihak kejaksaan. “Kedatangan kita berempat ke Sudin Perumahan Jakut tidak ada ket erkaitannya dengan perkara, kita hanya minta tolong kepada Kepala Seksi (Kasi) perencanaan untuk membuatkan disain pembuatan pagar kejaksaan, sekaligus membuatkan perincian biaya yang lebih irit,” kata Rizal “Mereka, dibahagi an perumahan punya orang yang pintar-pintar membuat disain. Apa salahnya kita minta tolong dibuatkan disai n pembuatan pagar pejabat kejaksaan, jadi kita berempat ke sana hanya untuk itu,” ucap Kasubagbin. Kasi Perencanaan Su din Perumahan Jakut , Ir. Sabam Marpau ng, terkait dengan kedatangan pihak Kejari Jakut, di ruang kerjanya lantai 12 Kantor Waliko ta Jaku t, (19/11) membenarkan kedatangan empat orang tamu dari Kantor Kejari Jakut, sal ah satunya pejabat Kasubagbin, dan tiga orang bawahannya, ungkap Sabam “Mereka datang ke ruangan saya diantar H Rastim, mereka

Kantor Berita 6.pmd

Petugas Kejari Jakut usai mendatangi Sudin Perumahan di areal parkir Walikota Jakut.

membicarakan disain pembuatan pagar kejaksaan, dan sekaligus minta tolong dibuatkan perincian biaya. Setelah dikalkul asi perhitu ngan biayanya, pembuatan pagar di maksud biayanya sekitar seratus juta. Hal itulah yang dibicarakan karena bidang saya di perencanaan,” tegas Sabam Marpaung H Rast im selaku pejabat sekretaris panitia lelang proyek perumahan pada anggaran tahun 2009, pad ( 16/11 ) sekitar pukul 14.00.wib di lantai IV kantor Walikota Jakut didatangi empat orang berseragam Kejaksaan. Set elah beberapa saat berbincang, H Rastim mengajak tamunya menuju unit perumahan dan memasuki ru angan kasi perencanaan

4

Seusai pertemuannya dengan pihak yang berseragam dinas kejaksaan tersebut, kepada wartawan H Rastim mengungkapkan kalau tamunya adalah temannya yang bertugas di Kejari Jakut. “Salah satunya pejabat Kasubagbin bernama Rizal S. Nyaman, SH dan yang satunya Sunardi, SH pejabat Kaur perlengkapan, sedang yang dua orang lagi lupa namanya. Mereka ingin bertemu dengan pejabat bidang perencanaan,” kata Rastim Sementera sebelumnya Kasi Intel Kejari Jakut Badruttaman, SH kepada wartawan mengungkapkan, Kepala Kejaksaan (Kajari) Jakut, Adil Wahyu Wijaya, SH,MH sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera

melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan di Su din Perumahan Jakut telah terjadi tindak pidana korupsi. Menurut sal ah seorang sumber dari Lembaga Swadaya Masarakyat (LSM) yang namanya tidak bersedia disebut mengungkapkan, diduga keras di Sudin Perumahan Jakut telah terjadi tindak pidana korupsi, dan sedang dalam penyelidikan pihak Kejari Jakut, serta sudah ada beberapa saksi yang diperiksa pihak kejaksaan. Hal itu juga telah diberitakan di salah satu media ibu kota, ungkap sumber Su mber menambahkan, kedatangan Kasubagbin Kejari Jakut, Rizal S. Nyaman bersama bawahannya ke Sudin Perumahan Jakut, untu k apa kalau tidak terkait perkara. Sudah jelas kasus sudin perumahan sedang dit angani. Besar kemungkinan kedatangan pihak kejaksaan ke sudin perumahan untuk membicarakan kerja sama saling menguntungkan, antara lain diduga penyelidikan akan dihentikan, asal pihak Sudin Perumahan Jaku t bersedia mengel uarkan dana unt uk pembuat an pagar dimaksu d. Kalau benar hal it u yang dibicarakan, sangat disayangkan atas kedatangan Kasubagbin Kejari Jakut. Selain itu aparat penegak hukum yang berani mendatangi pihak yang sedang bermasalah harus dilaporkan, kata sumber. (W. Hutagalung)

nya sebagaimana semula. Menimbang, bahwa Mejelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena itu Eksepsi dari Penasehat Huku m terdakwa menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum kabur (obscuur libel) eror in persona. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 90, 91, dan Pasal 9 4, Undang-Undang No.15 tahun 2001, Pasal 191 dan Pasal 199 KUHAP serta peraturan hukum lainnya. Van De Ment Gerrit dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, agar terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan barang bukti berupa, su rat-surat berharga Sertifikat Asli Merek HABITAT dikembalikan kepada PT.HOT HED INTERNASIONAL SA. Namun demikian Van De Ment Gerrit tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melaku kan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; dan membebaskan terdakwa. Namun Putusan Mahkamah Agung RI No.554 K/PID.Sus/ 2009 tanggal 20 Oktober 2009, DEMI KEADILAN BE RDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus bahwa terdakwa Van De Ment Gerrit telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan t indak pi dana dengan sengaja atau tanpa hak meng-

11/30/2010, 2:03 PM

gunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain. Namun sesuai akta pemberit ahuan putu san Mahkamah Agung RI (Pasal 257 KUHAP) Nomor.554 K/ PID.Sus/2009 Selasa 8 Desember 2009 yang ditanda tangani Andry Kurniawan, SH Jurusit a Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Jaksa Penunt ut Umum (JPU) Agung Ardyanto, SH telah memberita-hukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2009 No. 544 K/Pid.Sus/2009, amar putusan MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemo-hon Kasasi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Mem-batalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1606/Pid.B/2008/PN.JKT.Sel tanggal 17 Desember 2008. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada mantan Hakim Ketua Majelis perkara tersebut, H. Syahrial Sidik SH,MH membantah kalau itu tidak pernah terima suap dan juga tidak pernah bertemu dengan terdakwa selain di ruang sidang. Dia juga tidak memungkiri kalau diluar sidang ada yang jual atau pakai nama yang sama oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Menurut informasi yang diterima KB RBN dan hasil investigasi dengan beberapa sumber, put usan bebas Pengadil an Negeri Jakarta Selatan terindikasi suap menyuap miliaran rupiah. (Heri/Fanni/Nur@t)


DKI Jakarta

5

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Izinkan Bangunan Diatas Kali

Walikota Jaksel Diam Aja Jakarta, Kantor Berita RBN Penggunaan sarana prasarana marak seiring pesatnya pembangunan gedung baru, semula rumah tinggal kini disulap menjadi kantor/ hunian bahkan gedung bertingkat. Selain tata ruang bisa berubah-ubah juga kali juga dapat disulap menjadi lahan parkiran ilegal, semertara petugas yang berwenang tidak dapat menjalankan peraturan sesuai dengan aturan yang ada, masih terdapat beberapa oknum justru ikut bermain. Salah satu contoh, proyek bangunan kantor (4 lapis) No. IMB: 99/IMB/ 2010 Jln. Prof. DR.Soepomo. Kel. Menteng, Kec. Tebet. Dimana bangunan tersebut mengundang pertanyaan warga setempat elemen masyarakat/ LSM lainnya, penutupan kali untuk kepentingan bangunan tersebut, dapat berakibat fatal banjir Jakarta. Menanggapi hal ini Albert Ketua LSM PARI, akibat bangunan tersebut kal i tidak dapat berfungsi 100% menjadi dangkal, seharusnya dapat ditata rapi kalau pejabat Pemkot Jaksel serius dan peduli lingkungan untuk mengatasi banjir bandang DKI Jakarta, khususnya Jaksel. Selain mengkaji ulang tentang pemberi Izin Prasarana (IP) oleh Sudin PU Jalan sebagai syarat untuk penggunaan sarana umum milik Pemda DKI Jakarta. Selain bangunan tersebut, sepanjang Jln. Prof. DR. Soepomo, puluhan bangunan digu naan unt uk sarana parkiran di atas kal i. Namun para pengusaha tidak mendapat tindakan dari pejabat Pemkot Jakarta Selatan Walikota

Syahrul Effendi dan ju ga Kasudi n PU Jalan Yayat/ Kasudin PU Air (Plh) merangkap dua jabatan. Sebagaimana yang diat ur dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL serta KepMen LH RI No. KEP-11/MENLH/3/94 tanggal 19 Maret 1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sebagai tugas Bappeda DKI Jakarta. (1). Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (2). Undang-undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (3). Undang-undang No.29 tahun 200 7 Tentang Pemeri ntahan Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4). Peraturan Daerah-daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1988 Tentang Kebersihan Li ngku ngan dal am Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (5). Peraturan Daerah-daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 7 tahun 1991 Tentang Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (6). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jkarta No. 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Ket ika diko nfirmasi kan Ranyak Bicara News-RBN dikantornya, pada Jumat (12/11/ 2010) menurut stafnya bahwa,

Kasi Perlengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Sudin PU Jalan Jakarta Selatan Gusti Made Sasmita ST tidak berada ditempat. Sebelumnya Sasmita, sudah pernah dikonfirmasikan Tim RBN, pada senin (19/07/2010) dikantornya mengatakan, bahwa pihak Sudin Pekerjaan Umum Jalan berhak mengeluarkan Izin Prasarana (IP) dengan alasan tertentu. Menurutnya tidak ada yang salah lagi pemberian Izin Prasarana (IP). Namun sisi lain Koordinasi Lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FKPPPKN Tigor P mengatakan, beberapa persyaratan untuk

memiliki Izinan Prasarana (IP), masih diragukan kelengkapan sesuai dengan aturan peraturan Pemerintah/ Pemda DKI Jakarta. Contoh persyaratan, Amdal, UUG namun pet ugas tet ap keluarkan Izin Prasarana (IP) dan mengaku tidak ada pelanggaran dalam pemberian Izin Prasarana (IP). Namun fakta dilapangan berkat a lain, tel ah t erjadi pelanggaran pemanfaat an prasarana umum unt uk kepentingan bisnis pembuatan atau penutupan kali aktif yang mengakibatkan banjir Jakarta. “Diduga” adanya pihak proyek telah bekerja dengan petugas yang berwenang pemberi Izin

Warga Setempat Menghimbau Gubernur DKI Jakarta DR. Ing. H. Fauzi Bowo

Kadis P2B DKI Agar Segera Panggil Kasudin P2B Jaktim Jakarta, Kantor Berita RBN Permasalahan bangunan bermasalah tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, masih saja mengancam banjir Jakarta yang saat ini telah di ambang masal ah seriu s. Penyebabnya, tent u saja masalah Tata Ruang tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah Ibu Kota Khusus Pro vinsi DKI Jakart a. Penggunaan lahan Peruntuhan Hij au Umum (PHU) untuk pembangunan bangunan tanpa dilengkapi IMB masih sering terjadi di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur, Kec. Cipayung. Faktor permasalahan banyak hal, conto h karena tidak di duku ng dengan kinerja petugas P2B dilapangan tidak tegas dan menuruti keinginan

1991 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1069 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Mendirikan Bangunan. Menurut (BJ) warga setempat, ketika diminta tanggapannya dan hasil investigasi dilapangan mengatakan bahwa, pemilik bangunan adalah orang kuat punya banyak uang. BJ, lebih jauh menambahkan bahkan, menurutnya tidak akan dapat menghenti kan pembangunan tersebut. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu sudah pernah didatangi petugas P2B Kec. Cipayung kelokasi, namun pergerjaan tetap berjalan tanpa ada hambat an apapu n at au tindakan dari aparat petugas P2B. Ketika dikonfirmasikan kepada Kasi P2B Kec. Cipayung Efendi Tapubolon melalui ponsel/ HP, menjawap: “anda siapa ya, kalau mau kenal silakan ketemu saya, dan saya juga mau konfirmasi darimana anda tahu no hp saya dan siapa yang memberitahu anda no hp saya?” jawapan sms pak Kasi P2B Pengawasan Kec. Cipayung. Menurut penyu lusu ran RBN, data yang diterima dari DPRD DKI Jakarta Komisi D bahwa, anggaran untuk penertiban bermasalah pembongkaran terhadap bangunan bermasalah dari APBD DKI Jakarta pada Tahun 2009 sebesar Rp. 581.000.000 dan anggaran tahun 2010 lebih besar dari tahun lalu, namun tetap saja petugas P2B tidak Bangunan Footsal tidak sesuai ijin di Jl Bambu Apus Raya Kecamatan dapat bekerja secara profesional. Selain itu lokasi lain wilayah Cipayung Jakarta Timur

Kantor Berita 6.pmd

pemilik bangunan bermasalah. Tak heran, juga karena ada peluang oknum petugas nakal ikut serta bekersama dengan pemili k bangu nan dengan meneri ma i mbalan sesu ai kesepakatan pelanggaran bangunan. Menuru t hasil survai dan pantauan RBN di lokasi (1). Bangunan PJTKI (tanpa IMB) Jln. Kupu-kupu No. 13 Kel. Pondok.Rangon, Rt.0012/03. (2). Bangunan Gudang (tanpa IMB) Jln. Perintis No…Rt.005/05, Kel. Ceger. (3). Bangunan Gudang (tanpa IMB) Jln. Raya Setu Cil angkap (samping TPU Cipayung). (4). Bangunan Putsal (izin rumah tinggal) Jln. Bambu Apu s Raya, Kec. Cipayung, Jaktim. Ti dak sesu ai dan melanggar Perda No. 7 Tahun

5

Jaktim, di Kec. Pasar Rebo juga masih t erdapat ada sepu luh bangunan satu i zin di Jln. Kamboja Dalam No…Rt.007/ 02, Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bangunan (2 lapis) No. IMB: 1715/PIMB/T/2010, atas nama: Amirudin (satu izin 10 unit dan plang izin asal jadi tidak lengkap kurang jelas diragukan) “diduga” tidak sesuai dengan Peruntukan/ Jenis Bangunan.., Penggunaan.., Rencana Jalan/ Garis Sempadan Bangunan.., Ko efisien Dasar Bangunan (KDB).., Ko efisien Lant ai Bangunan (KLB).., Ketinggian Bangunan Maksimum 2 lantai/ (2 lapis). Dan harus sesuai Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 197 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembuatan Lubang Resapan Biopori. Surat Gubernur No.1220/ 1.823.12 Tahun 1998 Tentang Keharusan Menanam Pohon Pelindung dan membuat Su mur Resapan Air Hujan. Diwajibkan membuat su mur resapan air hujan ( Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 68 tahun 2005 tanggal 8 juni 2005). Pematokan Garis Sepadan Jalan/ Garis Sepadan Bangunan akan dilakukan setelah Pemohon menghubungi Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan. Namun fakta temuan dilapangan berbeda Ko efisien Dasar Bangunan (KDB) dibangun hampir 90% dari lu as t anah. Selai n di bangun tanpa ada resapa ai r ti dak menggunakan aturan melanggar

Perda No. 7 tahun 1991 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1069 tahun 1997. Pelanggaran sering terjadi tak lepas lemahnya kinerja pet ugas Pengawasan P2B Kecamatan Pasar Rebo, Kasi Pengawasan P2B Iwan. Ketika di konfirmasikan Kasi Pengawasan P2B Kec. P. Rebo Iwan, tidak berada dikantornya kosong/ dan tidak bersedia menjawap t elp/ hp keti ka dihubungi. Menurut Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta, Ir. H. Hari Sasongko ketika memberikan penjelasan beberapa waktu yang lalu di DPRD DKI Jakarta, akan meninjau langsung kelapangan, “kalau ada terdapat bangunan yang melanggar ti dak sesuai peruntu kan dan ada lapo ran masyarakat” pasti akan ditindak, tegasnya Kadis P2B Hari beberapa waktu lalu. Dan berjanji akan panggil Kasudin unt uk pertanggung jawapan kinerja selama bertugas diwilayahnya. Sangsi yang akan diberikan tidak mainmain terhadap bangunan bermasalah dan telah merugikan restribusi negara. Apa lagi menyalahi perunt ukan penggunaan RTH, PHU, Jalur Hijau mengingat banyak pelanggaran tidak sesuai peraturan Perda Provinsi DKI Jakarta. Sampai berita ini diturunkan Kasudin P2B Jakarta Timur belum dapat dikonfirmasikan tidak berada ditempat/ sibuk keluar kantor, terang salah satu stafnya. (Nur@t)

Prasarana (IP) karena ada kepentingan. Selain itu juga dengan waktu bersamaan, salah seorang tamu yang ingin bertamu ke Sudin PU Jalan Jaksel, warga jln. Soepomo, Tebet (sebut saja BL, tidak bersedia dimuat namanya) mengeluhkan, ketika diminta tanggapannya dan menegaskan bahwa, para petugas yang tidak dapat bekerja dengan baik atau terbukti bersalah menyalahi aturan, sebaiknya dimutasi atau ganti saja. Sebagai pelayan pu blik/ masyarakat, petugas harus dapat melayani dengan bai k. Ketika di konfirmasi, petugas tersebut kurang berkenan kehadiran Wartawan/ LSM untuk konfirmasi, hanya melayani tamu yang mengurus Izin Prasarana (IP) atau urusan rezeki. Namun tidak demiki an tegasnya mengenai kinerjanya di lapangan, masih banyak terdapat t idak beres dengan mu dahnya pemberian Izin Prasarana (IP ) pembangunan SP BU dan j uga penggunaan sarana prasarana untuk

kepertingan bisnis, walaupun tidak mendapat persetujuan dari warga dan diduga persetujuan warga. Selain tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, “diduga” ada oknum petugas yang bermain. Menanggapi hal ini, Budi warga Jln. Soepomo, Tebet Jaksel masih meragukan dan mempertanyakan kepemilikan AMDAL, UUG unt uk persyaratan mendapatkan Izin, diduga petugas yang menyetujui pemberian AMDAL, UUG kurang tepat dan harus dikaji kembali kel ayakannya. Seharusnya kalau tidak sesuai izin yang dimiliki, bangunan yang mel anggar harus dibongkar. Dihimbau kepada pihak Inspektorat Daerah Provinsi DKI Jakart a dan Inspektorat Pembantu Kota Pemkot Jaksel (Irbanko), sebaiknya agar lebih meningkatkan pengawasan dan segera memanggi l ju ga memeriksa semua pihak terkait khususnya Kasi Prasarana Pekerko taan Sudin P U Jalan Jaksel dan yang menguarkan Izin Prasarana (IP) untu k dapat menjelaskan duduk permasalahan dimaksud agar tidak menjadi bias dan agar dapat bertindak tegas. Sampai berita ini diturunkan Kasudin Pekerjaan Umum Jalan Ir. H.E.Yayat Hidayat tidak dapat dikonfirmasi, ketika di minta tanggapan pihaknya tidak berada ditempat/ sibuk karena merangkap dua jabatan Kasudin PU Air (Plh). (Nu@rat)

Tempat Hiburan Disegel Jakarta, RBN Del apan tempat hibu ran malam di wilayah Jakarta Selatan akhirnya disegel, karena melanggar perizinan jam tutup yang di tetapkan Pemda DKI Jakarta dan meresahkan masyarakat sekitar. Pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan itu pada saat bulan Ramadhan, ternyata baru sekarang diberikan tindakan penyegelan. Padahal, kedelapan tempat hiburan yang disegel tu berada di sepanjang Jl Tanjungbarat, Pasarminggu, antara lain Lissio Café dengan hiburan jenis musik hidup, Mustika jenis kegiatan griya pijat, M & O jenis kegiatan diskotik dangdut, Sari Furtuna jenis kegiatan griya pijat, Daengdaeng kafe jenis usaha diskotik dangdut. Berlian Biru jenis usaha diskotik dangdut, Amoria jenis usaha diskotik dangdut dan Bina Yana jenis usaha griya pijat. Tempat hiburan yang berada di Kecamat an P asarminggu i tu sering meresahkan warga sekitar karena membawa dampak buruh bagi lingkungan. Kepala Seksi Pengawasan Tempat Usaha dan Hiburan Satpol PP DKI Jakarta, Nanto Dwi Subekti, yang mengarahkan sedikitnya 75 personil gabungan dari Satpol PP DKI Jakarta, Dinas Pariwisata, unsur Polres Jakarta Selatan, dan Koramil dilibatkan, mengatakan penyegel an di dasarkan at as keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pihak kelu rahan. Masyarakat merasa terganggu

11/30/2010, 2:03 PM

karena keberadaan dan j am tayang tempat hiburan tersebut. “Karena tempat hibu ran ini beroperasi pada malam hingga pagi hari. Bahkan hingga subuh,” kata Nanto , di sel a-sela penertiban. Dit ambahkan Nanto yang pernah menjabat Kasie Operasi, Sudin Satpol PP Jakarta Selatan, tindakan penyegelan yang dilakukan menghindari terjadinya tindakan anarkis dari masyarakat yang merasa terganggu. “Laporannya sudah dilayangkan sejak Ramadhan kemaren. Kemudian kita tindak lanjuti dengan pendataan dan sekarang penyegelan,” tambahanya. Setelah penyegelan lanjut Nanto, perizinan yang dimiliki oleh pemilik usaha akan gugur dengan sendirinya. Jika pemilik usaha t etap membandel membuka usahanya setel ah penyegelan dilakukan, pihaknya akan kembali menyegel. “Tempat usaha yang disegel mamang memiliki izin, tetapi tetap kita segel karena meresahkan masyarakat. Nantinya izin yang dimiliki akan gugur,” ujarnya. Di kawasan Pasar Minggu menurut Eko warga sekitar, sudah sej ak l ama dipenuhi dengan usaha hiburan malam. Setidaknya di sepanjang j alan tersebut terdapat 1 2 tempat hi buran, namun hanya delapan yang disegel. “Karena empat tempat hiburan lainnya telah menutup sendiri usahanya. Hanya delapan yang paling meresahkan warga,” tandasnya. (AS)


DKI Jakarta

6

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Bangunan Anggota Dewan Tak Berizin “Diduga” Intervensi Petugas P2B

Anggota Dewan “Kangkangi Perda” Jakarta, Kantor Berita RBN Pengawasan bangunan melanggar masih mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, dimana Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ing.H.Fauzi Bowo secara tegas akan menindak bangunan bermasalah juga para anak buahnya dilapangan yang terbukti ikut bermain. Namun tidak demikian dengan bangunan wakil rakyat anggota DPRD wakil komisi D, Contoh bangunan rumah tinggal tanpa izin( IMB) milik (Ibu Ella) keluarga salah seorang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta wakil Ketua dari fraksi (GK) komisi D (membidangi pembangunan). Bangunan tanpa IMB terdapat di Jln. Gunuk II No.. (sebelah No.34), Rt.001, Rw 03, Kel. Pejaten Timur, Kopos 12510. Dimana Perda No. 7 tahun 1991 tentang tata cara membangun yang harus dipatuhi dan bukan sengaja untuk dilanggar.

Bangunan tanpa IMB di Jl. Gunuk II No. 33 – 34 Rt. 001/03 Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu

Penindakan terhadap bangunan bermasal ah dilapangan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, terkesan bo ngkar cantik (asal-asalan, fo rmal itas) dan beruju ng kesepakatan dengan para oknum petugas P2B nakal. Tidak jarang para oknum P2B tersebut malah sebaliknya ikut serta membekingi bangunan yang melanggar. Menurut sumber informasi dari mandor bangunan tak ber IMB, baik pemilik bangunan mengaku tel ah menyetor sejumlah uang kepada oknum pet ugas P2B (tanpa berani menyebutkan namanya, takut dibongkar bangunannya. Menurut informasi yang dihimpun Rakyat Bicara News dilapangan dari kuli bangunan (tidak bersedia dimuat namanya) mengatakan bahwa, pemiliknya ibu Ella, juga keluarga anggota Dewan yang terhormat wakil Ketua dari salah satu partai besar yang lolos Pemilu, Fraksi (GK) duduk di DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga wakil Ketua komisi D (membidangi pembangunan). Namun keti ka dikonfirmasikan kepada Ibu Ella, mengakui belum memiliki IMB, dengan alasan sertifikat tanah masih dalam proses pengurusan. Lebih anehnya lagi, kok bisa membangun dua unit sekaligus tanpa ada IMB, dan sampai saat ini pengerjaan berjalan terus tahap selesai (finising) tanpa tersentuh oleh P2B. Menurut warga setempat sebut saja (C, tidak bersedia dimuat namanya)

Kantor Berita 6.pmd

pada selasa (19/10/10) ketika diminta tanggapannya ol eh Rakyat Bicara News mengatakan, seharusnya sebagai anggota Dewan harus dapat memberi co ntoh yang baik kepada masyarakat , dan digaj i ol eh rakyat juga. Warga (C) menambahkan, berharap kepada para wakil rakyat terhormat, harus merakyat, dapat memperjuangkan nasib rakyat dan bukan membangun rumah tanpa izin…ha..ha..ha…, ‘tawanya dengan sedikit kesal. Mungkin takut kali pak, si petugas P2B nya ama anggota Dewan yang bisanya janji-janji doang, ‘tegasnya. Menggapi hal ini, Tigor P Ko orlap LSM F KPPP KN mengharapkan para petugas P2B agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Perda No.7 tahun 1991. sebagai daerah resapan air kurang mendapat perhatian yang serius dari pejabat P2B Jakarta Sel atan terkesan ti dak mengindahkan Perda No 7 tahun 19 91 dan P erat uran Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provensi DKI Jakarta sesuai Peraturan Gu bernur Nomor 85 Tahun 2007 terhitung mulai 1 Juli 2007. Sehingga tumpang tindih dan kesemerawut an pembangunan di wilayah khu susnya Jakarta Selat an khususnya kawasan Kecamatan Jagakarsa sebagai daerah resapan perlu mendapat perhatian dari Kepala Dinas P2B DKI Jakarta H. Hari Sasongko.

6

Dilokasi lain, selama ini ada indikasi karena para Kasi P2B Tebet, Jagakarsa, Pasanggrahan ti dak mengedepankan pembenahan cenderu ng mengejar setoran demi kepentingan pribadi. Selain itu, para oknum petugas nakal ikut serta membekingi bangunan bermasalah. Menurut pengakuan salah satu pemilik bangunan di Jagakarsa telah menyet or puluhan juta langsung kekantor Kasi P2B Jagakarsa dan diterima oknum petugas P2B Jagakarsa (tidak bersedia disebut namanya, karena diancam bangunannya akan di bongkar kalau bo cor informasi, diduga oknum P2B Jagkarsa telah teri ma u ang sepuluh juta, kesepakatan dua puluh juta untuk pengamanan bangunan tanpa izin).. Ti gor P menambahkan,

pejabat P2B yang berwenang, agar segera dapat mengawasi dan segera dilakukan pembenahan jika terjadi penyimpangan peruntukan. Hampir sebagian besar hunian atau rumah di kawasan tersebut beralih menjadi tempat usaha, perkantoran dan restoran. Terutama khusus Jagakarsa daerah resapan air, harus terbebas dari bangunan tanpa izin. Sejumlah ruas jalan utama dan lingkungan yang strategis su dah dipadati banguanan beru bah peruntukan. Banyak diantara pemilik diduga belum memili ki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) “Sangat di sayangkan memang jika penataan lingkungan yang “Asri dan Tenang” sejak 10 tahun belakangan beralih fungsi tanpa bisa dikendalikan,” tegas Tigor P. Kapala Dinas P2B Ir. H.Hari Sasongko dan Kasudin P 2B Jakarta Selatan Ir. Widiyo agar penempatkan petugas bawahan untuk jabatan para Kasi P2B Kecamatan Pasanggrahan, agar segera dipi ndahkan kepu lau seribu karena tidak dapat bekerja dengan baik, di duga tel ah menerima suap dari pemilik untuk pengamanan bangunan yang melanggar diwi layah Kec. Pasangrahan Jakarta Selat an daerah rawan bangunan bermasalah. Permasalahan hal seperti ini, penting mendapat penanganan yang serius dari Di nas P2B Provinsi DKI Jakarta H. Hari Sansongko dan Kasudin P2B Jaksel Ir. Widiyo Dwiyono serta Walikota Jaksel Syahrul Effendi agar tidak menjadi berdampak buruk bagi Ibu Kota Khusus Jakarta yang saat ini terancam banjir bandang. Ketika hal dikonfirmasikan kepada Walikota Jaksel Syahrul Effendi, sedang sibuk juga tidak dapat berbuat banyak karena “diduga” selai n jarang turun kelapangan atau sibuk ngurusin program sepeda Ontai. Masyarakat DKI Jakarta mengharapkan Kepala Di nas Ir.H.Hari Sasongko, agar menjadikan sebagai bahan pert imbangan terkait penempatkan Kasi P2B yang baru, khususnya Kasi Jagakarsa dan Tebet segera di gant i. Banyak l aporan masyarakat mengeluhkan kelakuan oknum petugas P2B nakal kejar setoran dan untuk kepentingan pribadi. (Jef)

Pelesiran Gaya Gayus ....Sambungan Hal. 1 mengeluarkan surat Nomor:R461 /D.2/ Dsp.3 /04/ 2009 dan Nomor:115/D/Dsp.3/04/2009 tanggal 20 April 2009 tentang PENCEGAHAN DALAM PERKARA PIDANA atas nama Gerrit Van de Meent agar tidak meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal 20 April 2009 sampai dengan 20 April 2010. Ironisnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Gerrit Van de Meent ti dak terbukti mel anggar ketentuan pidana 91 UU Merek No.15 Tahun 2001, yang artinya Gerrit Van de Meent bebas dan dinyatakan tidak bersalah oleh Hakim PN Jaksel. Adapun tunt utan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan pada tanggal 4 Desember 2 008, yang pada po koknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadi li perkara i ni memutuskan: 1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer melanggar Pasal 90 Undangundang No.15 Tahu n 20 01 tentang merek; 2.Menyatakan Terdakwa Van de Meent Gerrit bersalah melaku kan tindak pidana merek sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 91 Undang-undang No.15 Tahun 2 001 tent ang Merek; 3.Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Van de Meent Gerrit dengan pidana penjara sel ama 3(ti ga) tahu n, agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsider (ti ga) bulan ku rangnya; 4. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) alat yang dapat digelembungkan dilingkungan yang sulit dikembalikan kepada Terdakwa, dan sertifikat asli merek HABITAT dikembalikan kepada PT. Hot Hed Internasional SA; dan menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Set elah mendengar pembel aan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penu ntut Umum ti dak dapat membuktikan dakwaannya baik dakwaan primer, subsider, maupun dakwaan lebih subsider karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan. Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa t ersebut Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutannya semula dan terhadap replik Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Penasehat Hukum terdakwa melalui duplik lisannya menyatakan pula tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ol eh Jaksa Penuntu t Umum dengan surat dakwaan tertanggal 10 Sept ember 20 08 No.Reg.Perk.PDM-1428/JKTSL/ 08/20068. Terdakwa Van de Meent Gerrit selaku Direktur Utama PT. ESPI SWINTAD PACIFIC pada tanggal 24 Januari 2008 atau setidak-ti daknya pada suatu waktu dalam tahun 2 008 bertempat di Jalan Dr. Suharjo No. 46 Manggarai Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang t ermasuk dalam daerah Hukum Pengadil an Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa Van de Meent Gerrit dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang di produksi dan / atau diperdagangkan. Perbuatan di lakukan oleh Terdakwa dengan cara, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 saksi Irfan Ahmad dan saksi Rita Sri Trimurti Ardly ditugaskan oleh Pimpinan Hot Hed Int ernasional SA untuk dat ang ke t empat PT. ESPI SWINTAD PACIFIC yang terletak di Komplek Pergudangan Wahana Bakti Utama Jal an Saharjo No. 45 Jakarta Selatan. Adapun putu san Majelis Haki m dengan Hakim Ketua Majelis H. Syahrial Sidik, SH, MH dan Haswandi,SH,M.Hum serta Ahmad Shal ihin,SH,MH menyatakan bahwa terdakwa Van De Meent Gerrit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagamana dakwaan primer, dakwaan subsider maupun dakwaan lebih subsider;Membebaskan Terdakwa Van De Meent Gerrit tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan (vrijspraak); Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat yang dapat digelembungkan dilingkungan yang sulit dikembalikan kepada PT. ESPI SWINTAD PACIFIC dan membebankan biaya perkara kepada Negara. Sel anju tnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut yang menyatakan Gerrit Van de Meent tidak terbukti mel anggar ketentuan pidana pasal 91 UU Merek No.15 Tahun 2001. Mahkamah Agung Republik

Indonesia tanggal 20 Oktober 2009 mengabulkan permohonan kasasi Jaksa dan menghukum Gerrit Van de Meent dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, sesuai dengan putusan Kasasi No.554K/Pid.Sus/2009. Adapun putu san kasasi Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak dapat dihambat at au dihalangi ataupun ditunda pelaksanaan eksekusinya walaupun masih ada satu lagi upaya hukum yang dapat digunakan Gerrit Van de Meent, yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Tapi putu san Kasasi tidak jelas keberadaannya, apa dieksekusi atau tidak dan Gerrit tidak ditahan. Aneh tapi nyata, Gerrit Van de Meent dapat dengan mudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui PN Jaksel pada tanggal 29 Desember 2009 melalui kuasa hukumnya, Daniar Trisasongko,SH,M.Hum yang beralamat di Jalan Kerta Petasikan IX/1-2, Denpasar, Bali. Padahal yang bersangkutan bel um melaksanakan putusan Kasasi No.554K/Pid.sus/2009. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pelaksana putusan pengadilan telah menerima surat pemberitahuan isi Putusan Kasasi No. 554K/Pid.Sus/2009 tanggal 8 Desember 2009 dan Peninjauan Kembali No.42 PK/Pid.Sus/2010 yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 2010. Namun demikian, sampai saat ini keberadaan Gerrit Van de Meent dipertanyakan, apa masih berada di Indonesia atau tidak. Dan info baru baru ini, Gerrit Van de Meent berada di Serawak Malaysia, tanpa dapat tersentuh hu kum Indo nesi a walaupun sudah divonis satu tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut terindikasi suap menyuap. Jaksa Penuntut Umum Agung Ardyant o saat dikonfirmasi mengatakan bahwa indikasi suap menyuap tersebut tidak benar adanya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan minggu lalu, Yusup, SH, MH mengatakan, “Kami sudah perpanj ang pencekalan Gerrit Van de Meent, dan Gerrit sudah dipanggil untuk ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010. Bila Gerri t tidak hadir juga, akan dijemput paksa”, tegasnya. Saat dikonfirmasi kepada PT Espi Swintad Pasific, Pamungkas sel aku Manager Operasio nal tidak bersedia memberikan komentar dan keberadaan Gerrit Van de Meent sangat dipertanyakan, apa masih berada di Indonesia atau tidak. (Tim)

PT Espi Swintad Pacifik ....Sambungan Hal. 1 meninggalkan Indonesia sampai perkara tersebut selesai. Kej aksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor:R-461/ D.2/ Dsp.3/ 04/200 9 dan Nomor:115/D/Dsp.3/04/2009 tanggal 20 April 2009 tentang PENCEGAHAN DALAM PERKARA PIDANA atas nama Gerrit Van de Meent agar tidak me-ninggalkan Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal 20 April 2009 sampai dengan 20 April 2010. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2009 mengabulkan permohonan

kasasi Jaksa dan menghukum Van De Meent Gerrit dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, sesuai dengan putusan Kasasi No.554K/Pid.Sus/2009. Tetapi nasib baik berpihak kepada Gerrit, karena Van de Meent Gerri t dapat dengan mudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui PN Jaksel pada tanggal 29 Desember 2009 melalui kuasa hukumnya, Daniar Trisasongko,SH,M.Hum yang beralamat di Jalan Kerta Petasikan IX/1-2, Denpasar, Bali. Padahal yang bersangkut an belum melaksanakan putusan Kasasi No.554K/Pid.sus/2009.

11/30/2010, 2:03 PM

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pelaksana putusan pengadilan telah menerima surat pemberitahuan isi Putusan Kasasi No. 554K/Pid.Sus/2009 tanggal 8 Desember 2009 dan Peninjauan Kembali No.42 PK/ Pid.Sus/2010 yang diputus oleh Maj elis Hakim Mahkamah Agung Repu blik Indonesia tanggal 1 November 2010. Sewakt u hal tersebut dikonfirmasi kepada PT Espi Swintad Pasific, Van De Meent Gerrit tidak dapat ditemui dan sel aku Operatio n Manager, Pamungkas juga tidak berkenan memnerikan komentar. (Polo)


Sambungan

7

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Kaderisasi Untuk Kepala BPN RI ....Sambungan Hal. 12 sedang menj abat , khususnya Jo yo Winot o karena kunci kesuksesan pertanahan adalah ditangannya selaku orang nomor satu. Pembenahan internal di tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI sudah dinanti kan masyarakat dan selayaknya untuk secepatnya dil akukan, disertai dengan pengkajian terhadap hasil kinerja Kepala BPN RI, Jo yo Winoto,PhD selaku orang nomor satu di instansi pert anahan tersebut, seiring dengan masa jabatannya pada periode kedua dalam pemerintahan SBY yang kurang menjaga nama besar SBY dengan kurang menghormati hu kum disebabkan kurang bersedia menjalankan putusan hukum. Sel ama Joyo Winoto menjabat kepala badan, permasalahan tanah terindikasi bertambah banyak dan penyel esai annya terkesan lamban serta pengurusan sertifikat tanah yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap seperti dipersulit, akibatnya delik pertanahan susah untuk dituntaskan. Dibarengi dengan indikasi mafia pertanahan yang sebaiknya diberantas dari instansi yang mengurusi bidang pertanahan tersebut. Bila ada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, BPN RI diharapkan segera menindaklanjut i. Janganlah seperti dipersulit atau “dipimpong pimpong”. Kasihan masyarakatnya, karena sudah begitu lama berperkara namun legalitas tanahnya bisa menjadi mengambang kembali, karena sepucuk surat yang nasibnya berada di tangan Joyo Winoto. Membat alkan SK at au menerbi tkan SK. Del ik pertanahannya menjadi kusut. Apalagi kalau diperkusut lagi oleh pejabatnya. Kepala badan memiliki staf yang banyak untuk membantu dari berbagai aspek. Apa SK sebelum diterbitkan sudah dikaji secara bersama sama atau hanya diputuskan sendiri oleh kepala badan. Apal agi berhubungan langsung dengan menjalankan pu tusan hu kum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Joyo Winoto selaku pejabat publik diharapkan untuk “sadar diri” dan dapat segera melaku kan pembenahan terhadap j ajarannya terlebih dengan pembenahan diri sendiri. Biar bagaimanapun, Bumi Pertiwi Indonesia diwariskan kepada anak, cucu dan cicit secara bersama sama. Kalau dapat diperbaiki sekarang, kenapa harus menunggu lebih lama lagi, imbuhnya. Sebagai bahan masu kan kepada SBY, apa tidak lebih baik

kal au pejabat terti nggi BPN sel aku pengambi l keputu san tertinggi dalam hal kebijakan pertanahan, pejabatnya berasal dari pejabat karir BPN. Bila karir awalnya dari kepala kanto r, kakanwil, sestama atau deputi, dal am hal pengambil an keputusan, pastinya sudah lebih berpengalaman dan hasil pemiki rannya juga lebih cemerlang, dan dampak positipnya adalah SK yang terbit merupakan SK profesional dan tidak digugat lagi karena tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, Jaksa Agung berasal dari jaksa karir, Kapolri berawal dari Kapolsek, Kapolres dan Kapolda. Bagaimana dapat memimpin institusi secara nasional bila belum pernah memimpin dalam skop daerah. Mari kita benahi bangsa ini secara bersama sama. Namun hal ini hanya sebagai masukan kepada Presiden pilihan rakyat, yaitu SBY yang kami cintai, ujarnya. Sekretaris Utama (Sestama), Managam Manurung yang sebelu mnya juga menjabat Kepala Kant or Wilayah Pertanahan DKI Jakarta, juga salah satu figur yang bagus, bila ditinjau dari pengalaman dalam hal il mu pertanahan. Pengalamannya juga lumayan dit ambah dengan kesetiaan maupun loyalitasnya terhadap sistim dan atasannya. Selaku institusi pelayanan pertanahan, pengalamannya sebagai Kakanwi DKI Jakarta di Ibu kot a yang secara lo gis memiliki permasalahan pertanahan yang rumit, namun demikian Managam Manurung memiliki prestasi yang layak diberi ancungan jempol. Dari Kakanwil P ert anahan DKI menjadi Sestama. Saat ini, selaku Sestama, Managam adal ah pejabat teknis pertanahan yang berkarir dari bawah. Pengalamannya sudah cukup mat ang dengan pertanahan, imbuhnya. Di lain sisi, Drs. Aryanto Sut adi, Msc yang saat i ni menjabat Deput i V di Kedepu tihan BPN RI yang menangani bidang Sengketa Konflik dan Perkara (SKP) juga merupakan figur yang lumayan. Setelah pensiun dari institusi kepoli sian dan kemudi an dipercaya menjabat Deputi V, Aryanto juga layak mendapat cap jempol dalam penyelesaian permasalahan tanah. Apakah itu dengan mediasi at aupu n si kap dal am menjalankan putusan hukum yang tetap, Aryanto adalah figur yang peduli terhadap bangsa. Walaupun sudah pensiun dari kepoli sian, namun masih bersedia memberikan kontribusi pemiki ran dal am hal

penyelesaian perkara pertanahan. Masuk kerja dari jam 06.00 sampai malam merupakan kegiatannya sehari hari bila tidak ada urusan ke luar kantor. Ramah dalam menerima tamu tanpa memandang unsur golongan atau jabatan. Pemimpin yang baik dan tegas. Selamat bertugas dan berjuang kami ucapkan kepada Bapak Aryanto, katanya. Aryanto termasuk figur yang peduli terhadap rakyat. Walaupun sibuk dan capek akibat semaraknya perkara tanah ataupun delik pertanahan yang dit angani, namu n di tengah kesibukannya, Aryanto selalu ramah dan bersifat pintu terbuka dalam hal menampung aspirasi masyarakat yang ingin mengurus tanahnya ataupun dengan pihak yang berhubungan dengan delik pertanahan, yaitu pengacara dan advokat hukum. Termasuk dalam menerima wartawan yang konfirmasi. Lugas dan bersahabat dalam menerima konfirmasi insan pers. Kondisi lai n, Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta, DR. H.S. Mu hammad Ikhsan, SH, MH termasuk figur muda yang brilian dan pintar mengajar. Ti dak percuma S3 dan master hukum. Dengan segala kemampu an bidang hukumnya, bukan hal yang sulit unt uk membu at jawaban baginya, sebagai solusi dari delik pertanahan. Dari aspek hukum maupun ilmu reforma agraria, Ikhsan sangat memenuhi unsur menjadi orang penting di BPN RI. Masih muda, energik dan bi jak dalam pengambil an keputusan. Pert anahan Bumi Pertiwi Indonesia sangat membutuhkan figur yang seperti ini. Sukses selalu menemanimu saudaraku. Doa kami menyertaimu Kakanwil P ert anahan DKI Jakarta. Masyarakat dan jajaran BPN sangat membutuhkan buah pemikiran anda, serunya. Dan masih banyak lagi manusia energik yang sedang berkariri di jajaran pertanahan seluru h Indonesia yang si ap untuk membangun sistim dan pembenahan jajaran pertanahan agar semakin profesional dalam melayani masyarakat, imbuhnya. MA Diminta P eng kajian Terhadap Putusannya Mahkamah Agung (MA) RI diminta lakukan pengkaj ian terhadap putusannya, terkait SK Nomor 9, apa putusan tersebut perlu dilaksanakan atau tidak. Hal itu disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, Ph.D tidak bersedia menjalankan put usan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang ditandatanganinya sendiri. Jo yo Winot o di duga tidak

menghormati hukum dan “kangkangi ” putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Wal aupu n demiki an, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyo no (SBY) masih mempertahankan Joyo Winoto menjabat kepala badan. Apakah karena Joyo Winoto merupakan tim sukses SBY atau mantan do sennya, sehi ngga tet ap dipertahankan menjabat kepala badan, padahal kinerjanya disinyalir bobrok, disebabkan semaraknya permasalahan tanah yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Malah ditambah dengan SK kepala badan yang bermasalah dan menambahi delik pertanahan yang sudah ada, baik itu yang terjadi di masa lalu, karena ada tiga masa, yaitu masa sekarang, masa lalu dan masa depan. Pembenahan masa sekarang untuk ke masa depan sangat diharapkan. Hal tersebu t di katakan sumber Kantor Berita RBN yang enggan identit asnya ditul is dalam pemberitaan di Jakarta Minggu lalu. Sesuai dengan UndangUndang Repu blik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116 tersurat dengan jelas, yaitu, “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadi lan yang tel ah memperoleh kekuatan hukum tet ap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat unt uk menjalankan fungsi pengawasan.” Walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah mengajukan su rat ke Presiden Republik Indonesia dan kepada DPR RI, namun putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Wi noto . Hal tersebut berdampak pelaksanaan pu tusan hu kum yang tel ah memperoleh kekuatan hukum tetap terkesan seperti mandul, tandasnya. Aki batnya, Joyo Winoto disinyalir “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI disebabkan Joyo Winoto belum bersedia untuk menantangani SK pembatalan SK Nomor 9 yaitu perpanjangan HGU Nomor 1 kepada PT Buana E stat e. Adapun SK ditandatangani oleh Joyo Wi noto sel aku kepala Badan P ertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)

yakni badan yang setingkat dengan kementerian. Karena Joyo Winoto tidak bersedia merealisasikan pembatalan SK, PTUN Jakarta mengumumkan hal tersebut di media, namun Joyo Winoto tetap enggan melaksanakan putusan. Selaku pusat administrasi pertanahan, seharusnya orang no mor wahi d di badan pertanahan mengetahui dan memahami bahwa putu san hukum harus dijalankan. Kalau bukan untuk dijalankan, buat apa putusan hukum tersebut ada. Apa cukup hanya dilihat tanpa dijalankan. Bisa semakin banyak del ik pertanahan nantinya. Pu tusan yang satu bel um dijalankan tetapi bisa jadi sudah datang put usan lainnya. Akhirnya dapat semakin kusut permasalahan tanahnya, serunya. Bi la Joyo Wino to mau evaluasi t erhadap Surat Keputusan yang sudah terlanjur diterbitkannya, serta memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang P eradilan Tata Usaha Negara, permasalahan pertanahan Ambalang dapat terselesaikan dengan baik, dan tidak perlu terus berperkara. Sebagai seorang “pakar” yang ahli dalam menyelesaikan perkara tanah yang sangat rumit, seyogianya masalah tanah yang terjadi saat i ni t idak dapat dipisahkan dari hubungan tiga masa, yaitu masa lal u, masa sekarang dan masa depan. Tapi juga harus bisa menyelesaikan permasalahan tanah yang timbul dengan tidak memandang apa permasalahan tanah terjadi pada masa lalu. Bagu snya adalah menyelesaikannya pada masa sekarang dengan tujuan ke masa depan. Seharusnya seorang “pakar” bi la t idak dapat mengurangi masalah pertanahan, janganlah menambah persoalan tanah yang sudah ada, ujarnya. Bahan masukan kepada SBY selaku Presiden pilihan rakyat, yaitu: satu, indikasi Kepala BPN RI tidak bersedia melaksanakan put usan Mahkamah Agung (MA) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor: 482/K/TUN/ 2007 tanggal 20 Pebruari 2008, jo Putusan Nomor 72PK/TUN/2009 yang isi putusannya menyatakan bahwa SK No. 9/HGU/BPN/2006 batal demi hukum, dan terkait dengan hal tersebut, Kepala BPN RI dan Kepala Kant or Pertanahan Kabupaten Bogor telah dihu kum unt uk melaksanakan putusan tersebut. Kedua, dugaan Kepala BPN RI, Joyo Winoto, Ph.D tidak bersedia mencabut SK No. 9/ HGU/BPN/200 6 yang

ditandatanganinya sendiri selaku Kepala BPN RI pada tahun 2006, dimana SK tersebut terindikasi gratifikasi miliaran rupiah. Joyo Winoto selaku orang nomor satu di badan pertanahan yang seharu snya meningkatkan pelayanan dalam menjalankan fungsi BPN selaku administrasi pertanahan serta menciptakan pemeri ntahan yang bersih seharusnya pro terhadap rakyat, tet api Joyo Wi noto terkesan tidak bersedia mencabut SK yang ditandatanganinya sendiri, di sebabkan Kepala BPN RI disinyalir “takut” kepada Probosutedjo. Apakah “takut” kepada individunya atau takut kepada indikasi korupsinya, perlu penyelidikan oleh penyidik berwenang. Merupakan hal yang kurang lazim bagi seorang Kepala BPN RI bila “takut” kepada salah seorang masyarakat. Ketiga, penerbitan Surat Keputusan (SK) No. 9/HGU/ BPN/2006 oleh Kepala BPN RI untuk perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 kepada PT Buana Estate, sesuai permohonan Probosutedjo, dimana masa berlaku HGB sudah habis tahun 2002, tetapi diperpanjang tahun 2006 silam tanpa menjalani prosedur-prosedur pengurusan perpanjangan HGU sebagaimana mestinya, dan terkait dengan hal tersebut, Kepala BPN RI, Joyo Winoto diduga salahgunakan jabatan. Dan pengumu man Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/2006/ PTUNJKT tanggal 23 Februari 201 0. Dalam pengumu man tersebut, bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah dihukum unt uk mencabut keputusannya. Dan satu kalimat yang paling penti ng adalah, “Demikian agar diketahui oleh masyara kat luas.” Namu n demiki an, sampai beri ta i ni dit urunkan, pengumu man tersebut belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI secara tersurat maupun tersirat, Joyo Wi noto tidak bersedia memberikan komentar. Apakah jawaban secara tersurat maupun secara lisan, masih dal am penanti an. Joyo Winoto “enggan” memberikan kesempatan untuk konfirmasi ataupun klarifikasi. Terindikasi “cu ek-bebek” tanpa memperduli kan keberadaan wartawan bila konfirmasi. Apa ku rang mengerti t entang keterbukaan informasi publik, masih dipertanyakan keabsahannya terhadap Joyo Winoto.

Depan Pertanahan Disebabkan PTUN Jakarta sudah mengirimkan surat kepada DP R RI dengan tuju an menjalankan fungsi pengawasan terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, DPR RI dharapkan untuk menjalankan tupoksinya. “Kalau putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, pejabatnya tidak bersedia menjalankan putusan tersebut, apakah hal tersebut cukup didiamkan saja atau putusan tersebut t idak perlu direalisasikan?” ujar sumber yang kurang berkenan namanya dibawa dalam berita.

yang akan diuraikan dibawah ini berdasarkan su rat kepu tusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan PIHAK PERTAMA telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah Rakyat. Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada Rakyat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh PIHAK PERTAMA. Bahwa di dalam lingkungan tanah-tanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik Rakyat yang tetap menjadi hak milik

Rakyat yang letak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dal am gambar yang akan diuraikan di bawah ini. Bahwa dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh PIHAK P ERTAMA masingmasing akan mendapat 2 Ha. Bahwa permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahtanah tersebut kepada instansi Agraria belum diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengoperkan hak garapan

itu kepada PIHAK KEDUA. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk mengambil alih hak garapan PIHAK PERTAMA atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan PIHAK PERTAMA juga memberikan bantuannya agar PIHAK KEDUA memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut. Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetuju an

mengenal hal itu. Maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa PIHAK P ERTAMA (KODAM) dan PIHAK KEDUA (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memlih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Nngeri di Jakarta Pusat. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Wi noto enggan memberikan komentar. (Rapolo/Bernhard)

Ketua Dewan Pers Diharapkan untuk turun tangan Unt uk t erci ptanya keterbukaan informasi publik (KIP) dan t erwu judnya supremasi hukum di wilayah hukum Indonesia, khususnya permasalahan tanah, Ket ua Dewan Pers, Bagir Manan diharapkan untuk turun tangan dalam memberikan solusi dan buah pemikiran, terkait dengan, “Bila ada putusan Mahkamah Agu ng yang sudah memili ki put usan hukum yang tetap, namun pejabat bersangku tan tidak bersedia menj alankan pu tusan. Bagaimana yang terbaik untuk kondisi seperti ini.Ketika dikonfirmasi secara tertulis beberapa kali, pejabat bersangkutan juga tidak bersedia memberikan jawaban ataupun komentar, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terindikasi kurang menjalankan pelaksanaan KIP. Bila wartawan saja tidak dapat melakukan ko nfirmasi bagaimana masyarakat untuk mendapatkan at au membaca informasi tentang pertanahan. BPN RI juga belum memiliki kelompok kerja wartawan, at aupu n tempat berteduh sementara bagi wartawan yang sedang melakukan peliputan. Kalau hal seperti itu yang terjadi, apakah konfirmasi perlu dijawab atau tidak, dan apakah putusan yang sudah diumumkan PTUN Jakarta perlu dilaksanakan at au t idak ol eh pejabat bersangkutan. Di si si lain, “Saya yakin, Ketua Dewan Pers yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI mempunyai buah pemikiran yang terbaik demi terciptanya penyel esai an pertanahan di tanah air Indonesia tercinta dalam hal legalitas tanah, put usan hukum dan perihal konfirmasi pers, apa perlu dij awab atau ti dak” imbuh Koordinato r Lipu tan Kantor Berita RBN, Rapolo Eldona T memberikan komentar terkait Pengkajian Terhadap Kinerja dengan surat konfirmasi yang Jo yo Winoto o leh DP R RI dikirimkan kepada Kepala BPN RI, Sangat Mene ntukan Masa Joyo Winoto PhD. (TIM)

Kisah Awal Tanah Hambalang ....Sambungan Hal. 1 jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Mili ter (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama. Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agu s Salim Nomor 1 21 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6 -197 6 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian atas nama Ibu Hatmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakart a, yang dal am hal i ni

Kantor Berita 6.pmd

diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua. Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan lebih dahul u, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kant or Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/ P/1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris. Pihak Pertama, Kodam V Jaya tel ah mendapat ijin unt uk menggarap lima bidang tanah terletak didalam Provinsi Jawa Barat, Kabu paten Bo gor

7

Kecamatan Citeureu p Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/ Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian meluas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA kepada rakyat penggarapnya. Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang let ak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak menurut gambar

11/30/2010, 2:03 PM


Pertanahan

8

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Kepala BPN RI “Kangkangi” Putusan MA

Joyo Winoto, PhD Terindikasi Pura Pura “Oneng” Jakarta, Kantor Berita RBN Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI diduga “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI terkait dengan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tentang permasalahan tanah di Desa Hambalang Kabupaten Bogor, dan Joyo Winoto terindikasi pura pura “oneng” alias tidak bersedia menjalankan putusan, agar mencabut keputusannya selaku Kepala BPN RI dan menerbitkan keputusan baru perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate. Terkait dengan putusan Mahkamah Agu ng (MA) terhadap tanah Hambalang Bogor, Joyo Winoto juga terindikasi “membangkang” untuk menjalankan put usan, akibat nya putusan MA tersebut hanya sekedar putusan yang tidak perlu dijalankan oleh Joyo Winoto selaku terhukum. Sel ain “membangkang” Jo yo Winoto diduga “membandal” alias tidak mau tahu putusan tersebut perlu di jalankan atau ti dak, dan mal ah terkesan “dicuek bebek”. Dalam hal ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dewan Perwakilan Rakyat (DP R) RI dan Mahkamah Agung (MA) RI diharapkan untuk lakukan pengkajian sinergis terkait dengan Surat Keputusan yang digugat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, apa perlu dilaksanankan atau tidak. Setelah terjolimi bertahun tahun terkait permasalahan tanah di Hambalang Bogor, masyarakat Bogor menanti ulu ran tangan P resi den Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar permasalahan tanah dapat tersel esai kan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada tempat mengadu bagi rakyat kecil seperti kami ini, kecuali kepada Presiden tercinta kami, Presiden pilihan rakyat SBY. Joyo Winoto adalah orang dekat SBY yang di percaya mengurusi bidang pertanahan Bumi Indonesia, namun Joyo selaku kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI terkesan kurang profesional dalam menangani dan menyelesaikan delik pertanahan yang terjadi. Malah kurang menjaga nama baik dan nama besar SBY. Kebijakan SBY untuk hal ini sangat kami nantikan dalam bentuk realisasi nyata. Satu -sat unya tempat mengadukan nasib adalah SBY, karena Joyo Winoto, PhD “tidak mungkin” melawan kalau diperintah Presiden. Joyo Winoto diangkat menjadi kepala badan u ntuk membant u Presiden dengan menjaga nama naik dan nama besar SBY. Hal itu diutarakan narasumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia identi tasnya ditul iskan di dal am pemberitaan. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang ingin supremasi hukum ditegakkan di Bumi Pertiwi Indonesia, dan terciptanya pemerintahan yang bersih pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saya sangat mengharapkan kebijakan SBY untuk mengkaji keberadaan Joyo Winoto, Ph.D sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, apa masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Sumber juga memaparkan, Joyo Wi noto sel aku Kepala BPN RI seharusnya menghormati putu san hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, tetapi ironisnya

Kantor Berita 6.pmd

Jo yo Winot o belum bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bila Joyo Winoto mau evaluasi terhadap Surat Keputusan (SK) yang sudah terlanjur diterbitkannya, dan memahami Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedu a at as Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permasalahan pertanahan Hambalang dapat selesai dengan baik, dan tidak terus berperkara secara perdata di Pengadi lan Negeri Cibinong dan sampai saat ini masih dalam proses berperkara tingkat banding. “Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116 tersurat dengan jelas, yai tu, “Dalam hal tergugat ti dak bersedi a melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerint ah tertinggi u ntuk memerintahkan pej abat tersebu t melaksanakan put usan pengadi lan, dan kepada lembaga perwakil an rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.” serunya. “Kepemi mpinan Joyo Wino to sangat mengecewakan hat i, Masa….Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD “takut” kepada Komisaris PT Buana Estate, Probosutedjo, sehingga Joyo tidak bersedia membatalkan Surat Keputusan (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 yang ditanda t anganinya sendiri, seperti perkataannya saat diklarifikasi, ya….. takutlah, beliau masih besar pengaruhnya” “Dalam kiasan saja sudah dikatakan, berani karena benar, takut karena salah. Apa ada yang salah? Karena perkataan takut, sangatlah kurang lazim disampaikan seorang pejabat BPN yang seharusnya sangat dihormati oleh Warga Negara Indonesia, karena tugasnya menegakkan kebenaran sesuai dengan fungsinya sebagai adminitrasi pertanahan. Dalam hal ini perlu pengkajian yang dalam dari SBY” imbuhnya. Tapi, kalau orang nomor satu di BPN RI diduga takut melaksanakan pu tusan hu kum yang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA), apa maksud dan tujuannya itu? Bisa berdampak kurang baik t erhadap jajarannya. Bagaimana nantinya negeri ini bil a pejabat takut kepada masyarakat padahal dalam penegakan hukum. Apa tidak bosan berperkara atau memang hobbinya berperkara, sehingga putusan hukum sepertinya tidak perlu dijalankan ol eh Joyo Winoto, orang nomor wahid di badan

8

setingkat kementerian tersebu t. Marilah kita berbenah untuk bangsa ini, ujarnya. Dengan lugas sumber ju ga mengatakan, “Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate menjadi sumber malapetaka terhadap warga Desa Hambalang, karena sej ak penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tahun 1977, warga belum pernah mendapatkan ganti rugi atas tanah garapannya. Adapun, HGU No.1 masa berlakunya sampai tahun 2002, tetapi diperpanjang dengan menerbitkan SK No.9/HGU/2006 tahun 2006 lalu. Berdasarkan SK No. 9, Kant or Pertanahan Bogor menerbitkan enam sertifikat cacat hukum dalam masa kerja 11 hari yaitu: SHGU No . 14 9/ Hambalang, SHGU No. 150/Tangkil, SHGU No. 151/Tangkil, SHGU No. 146/ Sukahati, SHGU No. 147/Sukahati, SHGU No. 1 48/Sukahati, tanpa mel akukan pengu kuran fi sik di lapangan, dan t anpa permoho nan baru. Menurut sumber, pada awalnya penggarapan tanah diberikan kepada Kodam V Jaya. Tetapi, Kodam V Jaya hanya sebatas mendapat ij in menggarap, tetapi dalam keyataannya, eks perkebunan tersebut digarap oleh masyarakat dan bukan oleh Kodam V Jaya. Sikap Kodam V Jaya yang tidak menggarap atau tidak memanfaatkan lahan adalah bertentangan dengan ketent uan Pasal 6 UUPA yang menegaskan, “Hak atas tanah adalah berfungsi sosial” Oleh karena itu, adalah wajar apabila para penggarap mendapat ganti rugi, karena mereka yang selama ini yang menguasai dan mengelola lahan. Pembayaran ganti rugi oleh PT Genta Prana terhadap para penggarap dilakukan atas dasar itikad baik yang diketahui o leh Kepala Desa Hambalang serta Camat Citeureup. PT Buana Estate diduga memanipulasi data, karena waktu itu nuasa konspirasi antara Pro bo Soetedj o (berkedudu kan sebagai Direktur Utama PT Buana Estate) adalah kerabat penguasa orde baru (Soeharto) sehingga mudah sekali untuk konspirasi dengan pejabat terkait. Dimaksudkan manipulasi di sini ant ara lain, bahwa t anah garapan masyarakat belum pernah dibayar ganti rugi, tetapi SK Mendagri No.1/ HGU/DA/77 tanggal 25 Januari 1977 telah diterbit kan tanpa meneli ti kebenaran dokumen. Sesuai dengan Risalah Pemeriksa Tanah “B” No. 540-07-KWBPN-PAN “B” tanggal 24-12-2004, “Tanah yang dimanfaatkan PT Buana Estate sesuai peruntukannya hanya seluas kurang lebi h 203 Ha. Sedangkan sisanya seluas kurang lebih 502 Ha, tidak pernah dijamah t api berupa tanah kosong, tegalan, semak belukar dan rumput” Sedangkan dalam Risalah Panitia B pada bagian C tentang kepentingan orang lain dan kepentingan umum dalam butir (6) dijelaskan, “Lahan yang digarap masyarakat seluas 262,61 Ha dengan rincian Desa Hambalang seluas 211,75 Ha, Desa Tangkil Bupati Bogor seluas 250 Ha. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan, bahwa fakta antara PT Buana Estate dan para penggarap tidak pernah ada kerja sama, dan lahan tersebut sudah digarap sejak jauh sebelum terbitnya HGU No.1/Hambalang Tahun 1977. Dimana masyarakat setempat (para

penggarap) tidak mengetahui apabila PT Buana Estate adalah pemegang HGU atas lahan tersebut, karena jauh sebelu mnya sudah digarap masyarakat. Pemasangan plang atas nama PT Buana Estate tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim tanah tersebut adalah hak milik PT Buana Estate. Pemasang pl ang dilakukan pada tanggal 5 Pebruauri 2006 dan waktu malam hari. Itupun dibantu oleh oknum TNI Bataliyon 315 Gunung Batu. Kemudian, plang tersebut dicabut oleh masyarakat set empat dan para penggarap pada tanggal 7 Pebruauri 2006, karena plang dipancang di kebun garapan mereka. Besok harinya plang nama tersebut sudah ada di Polres Bogor. Hal tersebut dibuat menjadi dasar penangkapan warga masyarakat, antara lain menangkap H. Sukandi pada tanggal 1 Maret 20 06. Dengan ditahannya Komisaris PT Genta Prana, H. Sukandi memiliki dampak, yaitu, H. Sukandi tidak dapat menghadiri sidang lapangan at au pemeriksaan pada tanggal 2 Maret 2006 oleh Majelis Hukum PTUN Jakarta. Penangkapan tersebut menimbu lkan trauma psikologis/ ketakutan terhadap para penggarap, akibat nya para penggarap bersembunyi. Para penggarap tidak menghadiri dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Majelis Hakim ketika dilaksanakannya sidang lapangan. Masyarakat sekitar tidak mendukung pemberian HGU kepada PT Buana Estate. Terbukti dari adanya tuntutan warga masyarakat Desa Hambalang yang ditanda tangani 31 orang perwakilan, sesuai surat tertanggal 17 Pebruari 2006, yang intinya memohon agar tanah eks HGU No. 1 dikembalikan kepada negara dan didistribusikan kepada masyarakat. “HGU su dah habi s masa berlakunya tahun 2002, permohonan perpanjangannya sudah ditolak BPN pada t ahun 200 2 kemudi an diperpanjang lagi oleh BPN pada tahun 2006, tanpa permohonan hak baru dan ijin lokasi baru” “Dalam hal ini, Undang-undang sangat jelas melarang perpanjangan HGU tersebut antara lain: Undangundang No 5 Tahun 1960, Undangundang No 28 tahun 2004, Peraturan

Pemerintahan No 40 tahun 1996, Peraturan Pemerintah No 24 tahun 199 7, P erat uran Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 3 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka BPN No 9 tahun 1999” “Pada tanggal 5 Pebruauri 2007 segerombolan orang bersama oknum TNI datang ke kebun para penggarap di Desa Hambalang, dan malam harinya menanam pohon mahoni setinggi 1,5 m sebanyak 33 batang, pohon coklat setinggi 40 cm sebanyak 270 batang, dan plang nama 18 plang. Keesokan harinya, para penggarap kaget kebunnya dirusak dengan tanamantanaman baru, spont an t anaman tersebut dicabut masyarakat. Tidak sampai 24 jam, tanaman tersebut sudah berada di Polres Cibi nong. At as permintaan PT Buana E stat e, masyarakat ditangkap 6 orang dan diproses sampai masuk penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan, sesuai dengan putusan Pidana Pengadilan Negri Cibinong No. 207 dan 208/Pid/ 2007/ Pn Cbn masing-masing tanggal 12 Juni 2007. Satu orang dari 6 orang tersebut bernama Emar bin Caub, tulang rusuknya patah 2 buah dan telah meninggal dunia karena infeksi serta tidak diobati sampai sembuh. Mereka mencabut banding perkaranya karena dipaksa mencabut oleh oknum” katanya. Adapun mengenai ko mpensasi

yang pernah ditawarkan pada waktu itu kepada Probosoetedjo sebesar Tiga puluh tiga milyar rupiah, adalah dalam rangka perdamaian sehu bungan dengan adanya permintaan dari staf bagian hukum PT Buana Estate, yaitu H. Anim dan I Wayan meminta uang damai sebesar Rp. 20.000 per m2 atau totalnya sebesar Rp. 44 Miliar. PT Genta P rana tidak menyetujuinya karena ada pesan aneh, yaitu “Jangan ngomong kepada siapa siapa. Akhirnya PT Genta Prana tidak setuju karena tidak boleh ngomong kepada siapa siapa. Seperti ada yang dirahasiakan dan cara-caranya juga seperti cara maling” “ Memang........PT Genta Prana berjanji akan memberikan kerohiman kepada masyarakat sebesar Dua puluh dua miliar rupiah kepada masyarakat penggarap, walaupun masyarakat sudah pernah diberi ganti rugi oleh H. Sukandi, tetapi masyarakat akan tetap diberikan ganti rugi lagi, karena tanah tersebut sampai sekarang, dengan sepengetahuan dan izin H . Penggarap masih terus menggarap lahan tersebut dan merawat t anah t ersebut. Jadi wajarlah harus diberi lagi semacam bagi rejeki. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” tandasnya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan komentar. (Zul STR/Rapolo)

Bobol Pajak Restitusi Ratusan Miliar

Direktur PT Sinar Terang Sentosa Jaya Jadi Terdakwa Jakarta, Kantor Berita RBN Tergiur seperti Gayus punya uang ratusan miliar, Direktur PT Sinar Terang Sentosa Jaya (PT STSJ) mencoba untuk mengelabui petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan Jakarta Utara (Jakut). Direktur pabrik tekstil ini mengajukan permohonan agar pemerintah membayarkan pengembalian pajak restitusi sebesar Rp 132 miliar kepada dirinya. Tapi karena bu kti-bukt i yang diajukan sebagai persysratan untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak restitusi, hanya berupa dokumen fiktif, Direktur yang bernama Subiandi Budiman ini harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakart a Utara (P N Jakut) sebagai terdakwa. Tredakwa Su biandi Budiman berkompl ot dengan anak buahnya

Tjayangsin Tjau mengajukan tagihan pengembalian uang pajak restitusi kepada Kantor Pelayanan Pratama Pademangan Jakut sebesar Rp 132 miliar. Namun baru dicairkan sebesar Rp. 130 juta, langsung ditangkap Polisi karena dokumen yang diajukan palsu. Pada persidangan di hadapan Majelis Hakim Pimpinan Hendri Tarigan, SH dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU), Marta, SH menyebutkan, terdakwa Subiandi Budiman membuat bukti transaksi fiktif terhadap 20 perusahaan agar mendapatkan faktur pembelian dan faktur pajak. Faktur tersebutlah yang dijadikan terdakwa Subiandi Budiman modal untuk menagih pengembalian pajak dari pemerintah. Dari bukti transaksi fiktif tersebut seolah-ol ah bahwa barang yang dibeli dari 20 perusahaan tersebut telah diekspor.

11/30/2010, 2:03 PM

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan sempat terpedaya, dan sudah membayar selitar Rp. 130 juta kepada terdakwa Subandi Budiman, namu n karena Petugas Pelayanan Pajak Prat ama Pedemangan ada kecurigaan terhadap dokumen yang diajukan, pihak Pratama Pedemangan mel aporkan kepada kepol isian, terdakwa langsung ditangkap sebelum mencairkan tagihan Rp. 132 miliyar. Sesuai Undang-Undang perpajakan, setiap barang produk Indonesia yang diekspor pemerintah wajib mengembalikan pajak restribusi. Dengan adanya Undang-Undang perpajakan tersebut, terdakwa Subandi Budiman berharap bisa menarik uang negara Rp. 132 miliyar, namun baru dicairkan Rp. 130 juta, terdakwa keburu ditangkap polisi dan diadili di PN Jakut. (W. Hutagalung)


Ibu kota

9

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

PT Inti Insan Sentosa Disinyalir Merugikan Negara Rp. 500 M

Joyo Winoto Disinyalir Terima Upeti Jakarta, Kantor Berita RBN Walaupun Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD mengetahui indikasi kerugian Negara sekitar Rp. 500 Miliar yang merupakan ulah PT Inti Insan Sentosa, namun kebijakan terbaik Joyo Winoto adalah membuat status tanah menjadi “status quo” dan dalam membuat kondisi tersebut, Joyo Winoto,PhD disinyalir terima upeti agar status tanah sedemikian rupa dan akibatnya keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa sekitar Rp 500 Miliar juga menjadi status quo . Sertifikat PT Indah Bumi Bosowa selaku pembeli yang sah dari ahli waris Hasan bin Taudji terindikasi gantung dan aki batnya kerugian negara miliaran rupiah juga menjadi posisi gantung. Bila legalitas tanah Kuningan Barat menjadi milik PT Indah Bumi Bosowa, maka secara otomatis PT Inti Insan Sentosa seharusnya mengembalikan uang pinjamannya kepada negara, supaya negara tidak dirugikan. Namun karena diduga Joyo Wino to tidak peduli terhadap kerugian negara tersebut, keberadaan stat us quo membaut celah yang menguntungkan terhadap PT Inti Insan Sentosa. Dalam hal ini diduga Joyo Winoto terima upeti untuk memperkaya diri sendiri. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Mafia Hukum diminta untuk turun tangan. Joyo Winoto selaku pejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, dan seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang negara, tapi malah terindikasi memelihara mafia pertanahan demi memperkaya diri sendiri . Su dah merupakan kewajiban setiap pejabat negara untu k menjaga kekayaan negara dan berperan aktif dal am mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat negara tersebut untuk berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya, contohnya Mabes Polri dan Kejaksaan Agu ng RI demi t erwu judnya penyelamatan uang negara. Namun hal tersebut terindikasi bertolak-belakang dengan apa yang di laku kan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasi onal , Jo yo Winoto,PhD. Wal aupun di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mat a terhadap kerugian negara tersebut. Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sento sa yang teri ndikasi “Ko rupsi Perbankan” dan sudah pernah disampai kan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapi sampai beri ta i ni diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp.500 M, sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke Negara, masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab karena Joyo Winoto terindikasi pengecut untuk mengatakan yang benar. Joyo Winoto disinyalir menutupnutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sento sa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. Bagaimana untu k membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi

Kantor Berita 6.pmd

khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk membuat tegaknya kebenaran. Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak Jo yo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, kalau kurang mampu dalam menegakkan kebenaran dan terkesan takut untuk mengatakan kebenaran. Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasi onal (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupi ah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan nomo r su rat W7Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hutang PT BMI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/LD-BPPN/0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel. Kemudian penanganan utang di lanj utkan ol eh Peru sahaan Pengelo laan Aset (P PA) dan seterusnya hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebu t. Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah. Akibatnya, jaminan utang sekitar Rp. 500 M hanya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abuabu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Mabes Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemi likan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas. Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akta Notaris Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C86-HT-03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Ut ama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur

9

Foto: Ist

Pembaharuan Utang PT Inti Insan Sentosa kepada PT Bali Marina Internasional diduga merugikan negara Rp 500 Miliar

Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam. Perjanjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 menjadi ut ang debi tur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang.

Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari P T Graha Hexi ndo berkedudukan di Jakarta Di lain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor surat 032/23-550.1-0902PTL-2002 tgl 12 Juni 2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim t gl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971. Ket ika hal tersebut pernah

dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto Phd, memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas BPN RI tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa

11/30/2010, 2:03 PM

masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa, dan Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membatalkan SHGB No. 170. Sewaktu indikasi keterlibatan Joyo Wi noto dal am menu tup-nutu pi kerugian negara terkait dengan PT Inti Insan Sento sa yang disi nyal ir merugikan negara tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan t idak bersedia memberikan komentar. (Ican/Heri/ Rapolo)


Hukum & Kriminal EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

10

Joyo Winoto Terindikasi Kebal Hukum

Kepedulian SBY Sangat Dinantikan Jakarta, Kantor Berita RBN Karena Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD terindikasi kebal hukum serta diduga “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI, dan tidak bersedia menjalankan putusan MA yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan menurunkan timnya untuk turun ke lapangan dalam melakukan cek dan recek terhadap keakuratannya dan kepedulian SBY sangat dinantikan supaya institusi pertanahan semakin profesional dalam menjalankan fungsinya selaku administrasi pertanahan. Pasalnya, kemampu an dan loyalitas Joyo Winoto selaku kepala badan sangat di pert anyakan kesetiaannya terhadap Presiden SBY. Apakah kepercayaan SBY dijalankan dengan benar atau Joyo Winoto sudah benar menjalankan fungsinya sel aku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI atau hanya memberikan laporan terindikasi palsu al ias lapo ran asal bapak senang, padahal selama Joyo menjabat kepala badan, perkara tanah semakin banyak dan menumpuk t anpa dapat terselesaikan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan Joyo Winoto, PhD terindi kasi menipu Presiden RI, Susi lo Bambang Yudhoyo no (SBY) saat membuat laporannya selaku Kepala BPN RI dalam rangka menyambut HUT Agraria belum lama ini. Joyo Wi noto seharusnya ditangkap bila terbukti melanggar hukum setelah dilakukan penelitian, pengkajian, penyelidikan sampai ke penyidikan oleh instansi t erkait sehubu ngan dengan semaraknya permasalahan tanah di Tanah Air In-

donesia yang diduga sengaja dibuat st atus quo sedemi kian rupa, disebabkan keberadaan status quo legalit as t anah disinyalir menguntungkan Joyo Winoto secara pribadi serta terindikasi gratifikasi miliaran rupiah. Hal tersebut disampaikan salah seorang rakyat, narasumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, SBY diminta untuk reformasi pejabat BPN RI khususnya terhadap Joyo Winoto sel aku kepala badan. Bi la i jin penyelidikan diperlukan disebabkan Joyo Winoto adalah pejabat negara setingkat menteri, SBY diharapkan memberikan ijin penyelidikannya, supaya masa depan institusi BPN dapat terselamatkan serta semakin pro fesi onal dal am menerbitkan sertifikasi legalitas pertanahan, dan sebagai bahan masukan terhadap SBY, alangkah lebih baik bila Kepala BPN RI berasal dari pejabat karir BPN, disebabkan tugas po kok dan

fungsinya kepal a badan selaku pengambilan keput usan tertinggi dalam menerbitkan surat keputusan tentang legalitas tanah membutuhkan pengal aman yang l uas selain pendidikan akademiknya yang bagus. Dal am hal i ni Kementeri an Pemberdayaan Aparatur Negara diminta untuk lakukan pengkajian terhadap syarat syarat kepala BPN RI agar syaratnya berasal dari pejabat karir BPN, ujarnya. Sebagai contoh, Kapolri berasal dari pejabat karir kepolisian dari tingkat bawah. Dimulai dengan memimpin dari tingkat Kapolsek, Kapolres, Kapolda dan seterusnya menjadi Kapolri. Sama juga dengan institusi kejaksaan. Jaksa Agung berawal dari jaksa karir yang diawali dengan pejabat sebagi Kajari, Kajati dan Jaksa Agung. Sebagai pengambilan keput usan tertinggi dalam suatu institusi, pengalaman sangat menentukan keberhasi lan pemimpinnya. Tidak lucu kalau kebijakan atau su rat kepu tusan seorang pejabat negara digugat “melul u” dan walaupun putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi dalam menjalankan putusan hukum tersebut, pejabatnya tidak bersedia menjalankan isi putusan serta terindikasi dibuat status quo (digantung) sedemikian rupa tanpa memandang dan menyadari dampak dari status quo tersebut. “SBY adalah Presiden pilihan rakyat. Kami cinta Presiden SBY, selamatlah kiranya Bapak Presiden RI yang bijaksana memimpin negara kami tercinta. Namun demikian, betapa sedih dan geram hati dan pikiran kami terhadap pola pikir maupun kebijakan Joyo Winoto PhD selaku kepala badan setelah kami mendengar penjelasan dari salah seorang staf Joyo Winoto

yang mengharapkan Joyo Winoto, PhD di gant i dengan orang yang tepat memimpin BPN RI.” imbuhnya. Menurut stafnya, Joyo Winoto, PhD tega menipu Presiden RI, SBY yaitu membuat laporan terindikasi palsu dengan mengorbankan Rakyat Indonesia serta masa depan institusi pertanahan. Dalam kepemimpinannya Joyo Winoto terkesan arogan dan memimpin sepert i si stim kerajaan. Seri ng melakukan mutasi terhadap pejabat jajarannya bila menurutnya kurang loyal. Pada hal bawahannya bukan karena kurang loyal tetapi Joyo Winoto yang kurang memahami sistem dan di duga sering menerbi tkan surat keputusan (SK) sembarangan serta terindikasi memperkaya diri sendiri dari penerbitan SK. Akibatnya SK yang diterbitkan merugikan pihak lain dan digugat di Pengadilan Tat a Usaha Negara (PTUN), karena Joyo Winoto selaku kepala badan sangat jarang meninjau kembali SK yang sudah diterbitkan, Bila SK sudah terlanjur terbit, jalan satu satunya adalah menggugat ke PTUN. Di sinyalir Joyo memili ki kebobrokan lainnya, yaitu: memelihara perkara/sengket a tanah supaya jangan sampai ada penyelesaiannya demi keunt ungan pribadi at au kepentingan pihak lain, menjadikan pejabat BP N ku rang berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak berkarya maksimal, membiarkan staf tidak disiplin kerja dan banyak lagi yang ti dak dapat disebutkan satu persatu. Untuk data dan fakta yang lebih akurat, ada baiknya Presiden SBY diharapkan untuk memanggil staf ahli dan atau deputi deputi Jajaran BPN RI demi terciptanya pembenahan jajaran

BPN, tandasnya. Khu sus mengenai pengalaman kami terhadap Joyo Winoto,PhD saat pengurusan tanah kami sangat menyedihkan dan hampir menyerah karena kepemimpinan Joyo sangat unik dan dapat dikatakan aneh. Joyo tidak bersedia menerima tamu masyarakat biasa sepert i kami menghadap, padahal beliau adalah pejabat public dan diduga kebal hukum karena merasa dekat dengan Presiden SBY. Bila dilihat dari style dan gaya kepemimpinannya, BPN RI seperti milik Joyo sendiri dan terindikasi arogan dalam pengambilan keputusan, baik terkait SK kepada eksternal dan terlebi h di dalam internal. Segala sesuat u urusan di BPN harus beruirusan langsung dengan Joyo Winoto selaku kepala badan. Joyo Wi noto PhD tel ah menerbitkan sertifikat tanah PT Genta Prana menjadi HGU No. 149 atas nama. PT Buana Estate, tanpa sepengetahuan PT Genta Prana dan tanpa ganti rugi. Joyo adalah orang yang tidak sportif, t idak bersedia memperbaiki kesalahan yang dibuat sendiri, walaupun sudah terbukti salah. Disebabkan Joyowinoto, PhD tidak taat hukum maka Ketua PTUN Jakarta telah membuat surat perintah eksekusi kepada Kepala BPN-RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Adapun Kepala Kantor Pertanahan Bogor maupun Kepala Kanwil BPN Jabar sudah melaksanakan putusan MA tersebut. Tetapi Joyo Winoto, PhD ku rang berniat menyelesaikan walaupun Deput i V BPN sudah mengaj ukan ko nsep unt uk ditandatangani. Juga Panitera PTUN Jakarta telah mengumumkan di Koran, supaya diketahui masyarakat luas, namun

Joyo Winoto t erkesan sepele dan menganggap putusan PTUN tersebut seperti putusan “anak anak” dan tidak perlu dilaksanakan. Ketua PTUN Jakarta juga sudah membuat surat ke Ketua DPR-RI, dan surat yang sama kepada Presiden RI dengan nomor W2.TUN1.57/HK06/III/ 2010 tanggal 24-03-2010 perihal pengawasan pelaksanaan putu san yang telah memperol eh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi semuanya hal tersebut tidak dipedulikan dan Joyo Winoto diduga “cuek-bebek” . Adapun surat perlindungan hukum yang dikirimkan ke Presiden RI, saat dikonfirmasi setelah dikirimkan tanggal 4 Oktober 2010 lalu masih berada di meja Donny, Biro Hukum Sekretariat Negara (Setneg). Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat selesai diproses sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Presiden SBY melalui Setneg diminta untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, imbuhnya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Wi noto belum bersedi a memberikan komentar. (Benhard/Rapolo/Heri)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL.A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 4805256 Fax. (021) 4803856 Website : www.ptun-jakarta.go.id Email : admin@ptun-jakarta.go.id

PE NG U M UMAN Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 23 Februari 2010, dengan ini mengumumkan bahwa: 1.

2.

3.

4.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I (TERGUGAT I) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, (TERGUGAT II) telah dihukum untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate/Tergugat IIIntervensi /Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, (TERGUGAT I) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR (TERGUGAT II) telah dihukum untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana (para Penggugat/ para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------------------------------------------------------------------------Berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PT.TUN.JKT, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 482 K/TUN/2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 72 PK/TUN/2009) dalam perkara PT. GENTA PRANA dan H.M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Tergugat I, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Tergugat II, 3. PT. BUANA ESTATE sebagai Tergugat II Intervensi; --------------------------------------------------------------------Amar keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI No : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang menyatakan : M E NG AD IL I: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT.BUANA ESTATE tersebut; ---------Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagai berikut: - Mengabulkan Permohonan Banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputasan Tergugat I/Terbanding No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. BUANA ESTATE, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi ); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas, dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. BUANA ESTATE /Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 m2 ( dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ; ---------------------- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 ( dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan yang selebihnya ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan lewat batas tenggang waktu sebagaiman dimaksud oleh Pasal 116 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 belum dilaksanakan oleh KEPALA PERTANAHAN NASIONAL R.I, (TERGUGAT I) dan KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, (TERGUGAT II) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas. Jakarta, 1 Maret 2010 PANITERA T.T.D WAHIDIN, SH, MM NIP. 040044946

Kantor Berita 6.pmd

10

11/30/2010, 2:03 PM


Sambungan

11

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Borok Warisan Hadi Poernomo ....Sambungan Hal. 1 aturan perpajakan. Upaya pembenahan eksklusif oleh Presiden RI, SBY baru-baru ini pada sektor pajak, sehi ngga pengemplang pajak dan penunggak pajak ditindak tegas sesuai dengan Undangundang pajak yang berlaku, merupakan kebi jakan yang sangat bijak dan merupakan prestasi luar biasa. Hal it u terbu kti dengan terbongkarnya mafia perpajakan, Gayus Tambunan beserta kronikroninya dan sebagian pelaku sudah divo nis di Pengadilan Jakarta Selatan belum lama ini. Rupa-rupanya, SBY akhirnya menyadari, bahwa sekt or perpajakan Bumi Pertiwi Indonesia harus segera dibenahi, demi terwujudnya masyarakyat adil dan makmur, karena sektor pajak adalah sumber pendapat an negara yang pal ing besar, sehingga sumber keuangan ini perlu diawasi dan dijaga dengan benar, agar lumbung keuangan negara tersebut aman terkendali dari “t ikus pengerat uang negara” Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang enggan namanya diekpos di Jakarta Minggu lalu.

Namun demi kian, apa “perselingkuhan pajak” yang terjadi di negeri kita ini hanya itu saja. Dalam hal ini, penyidikan pajak perl u pengembangan secara meluas. Apa pejabat dirjen pajak yang menjabat saat “perselingkungan pajak” terjadi, pejabat Dirjen Pajak saat kejadian tidak ikut bertanggung jawab. Atau mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution terindikasi meninggalkan “borok warisan”, yang perlu penelitian, penyelidikan sampai penyidikan, apa ada harta kekayaan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasutio n yang terindikasi berasal dari perselingkungan pajak dengan negara. Dalam hal ini penyelidikan bersinergis ant ara Komi si Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kej aksaan Agung (Kejagung) RI beserta Mabes Polri, sangat menentukan demi terciptanya pembasmian mafia pajak dan kroni kroninya. Tetapi dalam hal pembasmian mafia pajak untuk kelas kecil ke bawah sebagian sudah diadili dan divonis. Untuk kelas besar dan kroni kroninya masih

membutuhkan kerja keras dan berpikir keras yang tentunya juga membutuhkan tenaga dan energi yang besar terhadap penyelidikannya. Apalagi bila akan melakukan penyelidikan indikasi korupsi atau gartifikasi terkait dengan indikasi borok warisan mantan Dirjen Pajak, yaitu Hadi Poernomo yang sekarang menjabat Ketua BPK RI dan Darmin Nasution yang saat ini menjabat orang nomor satu di Bank Indonesia (BI). Bila diulas kembali tahun 2006 silam, ketika Ketua BPK RI saat itu, Anwar Nasution dan sewaktu Dirjen pajak/Ditjen Pajak diaudit oleh BPK RI, Anwar Nasution menemu kan kebu ntuan pada saat audit dengan Pasal 16 Tahun 2000. “Memang.... hal yang sangat sulit bila dilakukan penyelidikan oleh penyidik terkait, apakah kedua Dirjen Pajak terindikasi terlibat juga dengan mafia pajak. Tapi, demi terci ptanya pembenahan bangsa terkait perpajakan, hal ini merupakan tantangan nasional yang seharusnya dapat dituntaskan oleh penyidikan bersinergis antara KPK, BPK, Kejagung RI dan Mabes

Polri. Namun bila dilaksanakan secara bersinergis dan secara bersama sama, sektor perpajakan yang menjadi lumbung negara dapat terselamatkan, apalagi bila didukung dengan ket egasan Presiden RI” lirihnya. Dengan lugas sumber juga memaparkan, “Kalau perpajakan negeri ini dikelola dengan sebenar-benarnya oleh ditjen pajak, serta dipimpin seorang dirjen pajak yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi, dan memiliki rasa cinta tanah air, karena negeri ini juga diwariskan kepada anak cucu maupun ci citnya, saya yakin, krisis ekonomi tidak akan pernah terjadi lagi seperti masa lalu” “Hi dup pahl awan paj ak Presiden SBY........., Basmi pengemplang pajak, Tagih Penu nggak Pajak, Bersi hkan petugas pajak yang ko rupsi. Masa depan bangsa ini berada di tangan Anda........P ak Presiden. Hidup Presiden pilihan rakyat. Lanjutkan perjuangan dan pembenahan bangsa. Sukses selalu bersamamu, Presiden kami, Presiden pilihan rakyat” tandasnya mengakhi ri pembicaraan. Di lain sisi, sumber Kantor

Berita RBN lainnya tapi juga tidak bersedi a identitasnya dibawa dalam pemberitaan, mengatakan, “Marilah ki ta kaji dengan pemikiran yang dalam, kemudian evaluasi 10 s/d 20 tahun terakhir, “in put” dan “out put” pajak secara global. Titik posisi nyata, efisiensi penagihan pajak yang terealisasi saat ini pada angka berapa persen? Pada tahun berapa sampai tahun berapa Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak? Pajak yang diduga bermasalah saat ini, tahun pajaknya tahun berapa? Apa kendala yang di hadapi penagih/penyidik pajak dalam menagi h tu nggakan pajak, sehingga pajak yang masuk ke kas negara belum maksimal? Apakah peran pengadilan pajak belum maksimal dalam menyelesaikan perkara pajak? Ataukah Undang-undang perpajakan masih kurang sempurna? Hasil dari pengkajian tersebut mungkin dapat menjadi j awaban atau sebagai masukan yang baik untuk pembelajaran ke masa datang dan masa depan” ujarnya. Lebih j auh sumber j uga mengatakan, “Dalam hal menyelesaikan delik perpajakan, apakah ada terjadi atau tidak,

indikasi tindak pidana korupsi, Mabes P olri diminta unt uk penyelidikan terhadap indikasi ko rupsi, sewaktu Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak. Apakah “Penagihan Paksa” dan “Pelelangan” su dah dil aksanakan sesuai dengan aturannya dan sudah maksimal saat Darmin menjabat Dirjen Paj ak. Hal tersebut perlu penyelidikan sampai penyidikan” tandasnya. Sewakt u hal tersebut ditelusuri insan pers, dengan mengirimkan surat konfirmasi ke Kepala KPP Kebayoran Baru Satu dengan tembusan surat ke Dirjen Pajak, Tahun 2007 silam, di sebabkan adanya temu an “data” penunggak pajak yang perlu dikonfirmasi, Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat it u, menol ak memberikan konfirmasi tentang penunggak pajak, demi menjalankan Undang-undang Pajak Pasal 16 Tahun 2000. Dalam isi suratnya No. S1894/PJ.02/2007, Darmin Nasution ketika itu, mengatakan, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang No 16 tahun 2000, diatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”. Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait tunggakan pajak Tahun Pajak 2002 s/ d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang belum jelas apa sudah ditagih atau belum, disebabkan kurang tranpansinya Ditjen pajak kepada masyarakat saat itu. Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor. Surat konfirmasi ditujukan ke Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru, dengan tembusan Dirjen Pajak, tetapi yang menjawab surat , langsu ng Darmin Nasution yang menjabat Dirjen Pajak saat itu. (Tim 05)

HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006 masing-masing an. PT. Buana Estate. Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga kebal hukum. Tidak bersedia melaksanakan perintah Ketua PTUN tersebut. Bahkan Kepala Kantor Pertanahan Bogor dengan suratnya No. 600-3448 tanggal 14-12-2009 dan Kakanwil BPN Jabar dengan suratnya No. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-220 10 t elah memoho n agar dilaksanakan putusan MA RI No. 482K/TUN/2007 tgl. 20-2-2008 yang su dah memperol eh kekuatan hukum tetap, yaitu tentang pembatalan SK No. 9/ HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dengan sertifikat HGU No. 149 tanggal 15-6-2006. Tet api Joyo Winoto,PhD tetap tidak bersedia memperdulikan putusan MRI tersebu t. Bahkan Deputi nya sendiri yang sudah mengajukan konsep pembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan sertifikat HGU No. 149 tersebut juga tidak diperdu likan. Adapu n su rat pembat alan SK No 9 sudah berada di meja Kepala BPN RI, namun Joyo Wi noto tidak bersedia untuk tanda tangan. Menurut pengaku an Joyo Wi noto ,PhD kepada Ruhut Si tompul, SH, bahwa Jo yo Wi noto PhD takut kepada Pro boso etedjo, sehi ngga Sk tidak ditanda tangan. Seorang pejabat pertanahan seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan undang undang serta menjalankan roda pemerintahan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku, tetapi Joyo Winoto bukan menjalankan putusan hukum yang su dah memi liki kekuatan hukum tetap, namun terkesan membuat legalitas tanah status quo yang berakibat put usan pengadi lan “dikangkangi”oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dan malah mengaku takut kepada Probosutedjo sehingga SK pembatalan untuk SK No 9 tidak di tandatangani oleh Jo yo Winoto. Padahal, SK nomor 9 diterbitkan dan ditandatangani

oleh Joyo Winoto, namun untuk pembat alan SK No 9 dal am menjal ankan putusan pengadilan, Joyo Winoto tidak bersedia. Tanda tangan untuk terbit SK bersedia, tapi untuk membatalkan SK tidak bersedia. Ada ada saj a ki nerj a Jo yo Winoto yang aneh bi n aneh, tandasnya. Dalam hal ini, Presiden SBY perlu kaji dan telaah, apa masih layak pejabat “katrok” seperti Joyo Wi noto dipertahankan menjabat Kepala BPN RI. Diduga karena Joyo Wi noto bukan berkarir dari tingkat bawah mengakibat kan kurang memahami tupoksinya selaku kepala badan dan sering sering “salah-gunakan” jabatan. Bila SK

sudah terbit sangat jarang untuk dit injau kembal i dan harus digugat di pengadilan. Tugas institusi BPN selaku pelayanan legalit as t anah adalah menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas tanah, tanpa menunggu putusan yang lain. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto,PhD tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. Apa sibuk menguru si t ugasnya selaku kepala badan atau sibuk untuk memiki rkan SK konduksif berikut nya, sangat dipertanyakan keberadaannya. (Her/Fanny/Rapolo)

Joyo Winoto, PhD Diduga Dalang ....Sambungan Hal. 1 Bila kurang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan pada bidang pertanahan, Joyo Winoto, PhD sebaiknya dicopot dari jabatannya dan selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, karena Joyo Winoto terindikasi salahgunakan jabatan selaku kepala badan dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Joyo Winoto disinyalir sarat dengan setoran untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Hal itu disampaikan sumber Kantor Beri ta RBN yang namanya tidak bersedia dibawa dalam pemberitaan di Jakarta pekan silam. Menurut sumber, jika kisah awal kepemilikan PT Buana Estate ditelusuri, istri Probosutedjo selaku Direktur PT Buana Estate, Hatmani yang memberikan kuasa kepada Probosut edjo secara dibawah tangan juga layak untuk dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan terindikasi turut serta melakukan penggelapan sejarah tanah dan penipuan t erhadap masyarakat Bogor, tandasnya. Patut diduga Joyo Winoto dengan maksud unt uk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu gerakan sehingga merugikan orang lain yaitu masyarakat Bogor, karena sebab akibat dari SK yang di terbitkan Jo yo Winot o, beberapa orang masyarakat Bogor masuk penjara dan satu orang meninggal dunia karena didu ga disi ksa dan diani aya, dengan didalangi ol eh Probsutedjo dan Joyo Winoto secara konspirasi. Sudah sejak semula patut diduga bahwa Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI merencanakan penipuan dengan cara tipu muslihat terhadap tanah masyarakat seluas 211,75 Ha di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Sesuai dengan surat penelitian Tim “B” No. 570-7KWBPN-PAN-”B” tgl. 24-122004, bahwa di atas tanah eks

Kantor Berita 6.pmd

HGU No.1 an. PT. Buana Estate yang su dah berakhir sej ak tanggal 31-12-2002 sesuai surat Kantor Pertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan 611 orang masyarakat seluas 261,61 Ha, dengan rincian di Desa Hambalang 211,75 Ha (objek sengketa) di Desa Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil 38,45 Ha. Tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru, langsung saja Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI menerbitkan SK No. 9/ HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 tentang perpanjangan sebagian atau 657.8315 m2 eks HGU No.1 tersebut. Di dalam isi diktum ketiga SK No .9 t ersebut diuraikan, “Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengu a saan/pengg arapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.” Istilah penyelesaian terhadap penggarap masyarakat at as perkebu nan yang bol eh diperpanjang sebenarnya tidak pernah ada. Karena perkebunan yang diperpanj ang adal ah perkebunan yang diusahakan dengan baik sesuai perunt ukannya. Namun kenyataannya, eks HGU No.1 tersebut telah digarap oleh: PT Kerami kata, SMP Yaskit a, rencana relokasi, Pemancar TPI, SD Inpers, Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan 611 orang masyarakat Bogor. Seluru h garapan para penggarap tersebut diatas telah dikeluarkan dari perpanjangan HGU kecuali garapan masyarakat seluas 262,61 Ha. Tanah garapan masyarakyat tersebut sesu ai Diktum Keti ga SK No . 9 dikatakan, supaya diselesaikan pengu a saan/pengg arapan masyarakat sesuai ketent uan perundangan yang berlaku. Ti dak menj elaskan harus memberi ganti rugi atau tidak sebagaimana lazimnya pembebasan tanah. Terindikasi sengaja dibuat kurang terperinci alias mengambang sedemikian rupa. Pada u mumnya segala

11

keputusan yang berhubungan dengan penyel esai an penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalam isi SK secara terperinci tentang penyelesaian dimaksu d, apa dengan cara pemberian ganti rugi atas tanamtanaman milik para penggarap yang ada di atas tanah dimaksud. Tetapi pada SK No. 9 hanya di sebu tkan menyelesaikan penguasaan penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Disinyalir Joyo Winoto sekongkol dengan Probosutedjo untuk pembohongan kepada masyarakat penggarap. Penyelesaian yang dilakukan terhadap masyarakat penggarap sesuai ketentuan Diktum Ketiga SK No. 9 t ersebut tel ah dilaksanakan dengan perbuatan curang, yaitu SK BPN No. 9/ HGU/BP N/20 06 t erbi t pada tanggal 1-6 -200 6. Joyo Wi noto ,PhD kemudi an memerintahkan jajarannya agar penguru san sert ifikat dilaksanakan kilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT. Buana E stat e tanpa mengukur ke lokasi, dan cukup dengan menggu nakan peta bidang tanah tanggal 13 September 2005 No. 21/2005 yang sudah diminta agar direvisi kembali karena peta tersebu t salah (sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat Kepala BPN No. 540.1-181DI. Selain itu , ju ga memerintahkan agar disisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas 657.8315 m2 dijadikan HGU PT. Buana Estate seluas 6284.389 m2 dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT. Buana Estate). Salah satu dari 6 sertifikat tersebut adalah sertifikat No. 149/ HGU tgl . 15-6-2006, seluas 448.6975 m2 dimana di dalamnya terdapat objek sengketa tanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tet api pada mal am hari tanggal 5-2-2007, HGU No. 149 tersebut yang luasnya 448.8975 m2 telah ditanami bibit pohon coklat 270 batang, pohon mahoni 33 batang dan plang PT. Buana Estate 18 plang di atas kebun masyarakat. Sertifikat diterbitkan

dul u, baru fisiknya dikuasai secara paksa. Seterusnya, tanggal 1-32007, Haji Sukandi ditangkap/ ditodong dengan senjata api di jalan raya, sepulang dari POM ABRI Bogor dalam membuat laporan, dan langsung ditahan di kantor Polres Cibinong. Pada saat i tu Kapol resnya adal ah AKBP IRLAN. Kemudi an masyarakyat penggarap ditangkap sebanyak 6 o rang yang semuanya langsu ng ditahan poli si dan masuk penjara di Bogor sesuai Putusan Pidana Majelis Hakim PN Cibinong No. 207 dan 208/ Pid.B/PN Cbn dengan alasan, mayarakyat (terpi dana) t elah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Kerugian PT. Bu ana Estate sesuai putusan Majelis Hakim PN Cibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6 orang tersebut dipenjarakan antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan. Siapa yang menj adi dalangnya semula tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi kemudian menjadi jelas dan salah sat u dalangnya patut diduga Jo yo Winot o,P hD menjadi sut radara kisah pertanahan tersebut. Hal itu disebabkan karena putusan pidana No. 207 dan 208/ Pid.B/PN Cbn tersebut telah dij adikan Novum oleh Jo yo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI unt uk P K di Mahkamah Agung RI dan PK sudah telah ditolak oleh Hakim MA sesuai Putusan MA No. 72PK/TUN/ 2009 tgl. 16 September 2009. Jadi jel aslah su dah bahwa Jo yo Winoto,PhD patut diduga bahwa sejak awal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu mu slihat dengan rangkaian kebohongan sesuai pasal 378 KUHP. Walaupun Joyo Wino to sudah diperintahkan Ket ua PTUN Jakarta dengan suratnya No. W2.TUN1.146/HK/06/VII/ 2009 tanggal 9-7-2009 yaitu untuk membatalkan SK BPN No. 9/

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja). (2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif. (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. (7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

11/30/2010, 2:03 PM


Ragam

12

EDISI 6 | TAHUN I | 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2010

Kekayaan Joyo Winoto Layak “Diaudit”

Kaderisasi Untuk Kepala BPN RI Perlu Dilakukan Jakarta, Kantor Berita RBN “Kalau guru kencing berdiri murid kencing berlari, kalau anak buah dibina dengan baik, semoga terdidik nantinya menjadi menjadi pemimpin yang baik juga” Kata demi kat a yang di gabu ng menjadi kalimat tersebut perlu diingat bila ingin menjadi pemimpin yang baik, baik dari visi misinya maupun dari segi teknis/non teknisnya maupun mejadi guru yang baik untuk kaderisasi. Unt uk menghasilkan pemimpin pemimpin yang arif, bijaksana dan professional perlu dilakukan kaderisasi, khususnya kaderisasi menjadi pejabat BPN RI, agar pelayanan pertanahan semakin profesional dan dipimpin seorang pemimpin yang juga profesional. Untuk kaderisasi pemimpin pertanahan yang handal dan pro fesi onal serta demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Jaj aran Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan membasmi mafia pertanahan yang diduga merupakan kroni Joyo Winot o PhD, kekayaan Joyo Wi noto , PhD layak “di audi t” setel ah menjabat Kepala BPN RI apa ada hartanya atau tidak yang berasal dari hasil korupsi atau hasil upeti dari penerbi tan Surat Keputu san yang diterbitkan.

Pasalnya, Kepala BPN RI Joyo Winoto terindikasi “suka main terbit” SK untuk penerbitan serti fikat pert anahan, karena sertifikat yang luasnya hektar hektar merupakan wewenang Joyo Winoto dalam penerbitan surat keputusan untuk dasar terbitnya sertifikat pertanahan, baik sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak penggunaan lahan dan surat pertanahan lainnya. Judulnya, sertifikat terbit berdasarkan SK kepala badan. Joyo Winoto juga diduga memeli hara perkara tanah disebabkan intervensi pihak luar jaj aran pertanahan dengan maksud dan tujuan keberadaan status quo legalitas tanah menguntungkan Joyo Winoto secara pribadi dan terindikasi suap-menyuap. Dengan status quo pertanahan tersebut dapat mengunt ung satu pihak dari pihak yang berperkara. Pasalnya, status tanah menjadi “gantung” dan po sisi gantung tersebut dapat mengu ntungkan sal ah satu pihak karena legalitas tanah menjadi “abu-abu” padahal

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusi a 7-15 t ahun waj ib mengikuti pendidikan dasar. Inti dari amanat undang-undang tersebu t adalah pemerintah daerah waj ib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat SD dan SMP. Salah satu indikat or penunt asan pro gram waj ib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2009 AKP SMP tel ah mencapai 98 ,11% , dengan demiki an dikatakan bahwa program wajib belajar 9 tahu n telah tunt as sesuai dengan wakt u yang sudah ditargetkan. Hal tersebu t berkai tan dengan diturunkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai beberapa tahun silam. Program BOS merupakan salah satu batu loncatan unt uk meningkatkan kapasi tas pengelolaan sekolah agar lebih profesional dan bertanggungjawab. Penggunaan BOS berperan penting dalam

Kantor Berita 6.pmd

suatu sekolah, tidak hanya untuk mempertahankan APK tetapi ju ga berko ntri busi unt uk peningkatan pendidikan dasar. Program BOS merupakan pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis serta membantu bagi pengadaan sarana dan prasarana sekolah, sekaligus meringankan biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Dana BOS merupakan dana yang diturunkan oleh pemerintah untuk membantu siswa yang kurang mampu melalui prosedur yang telah ditetapkan o leh pemerintah. Dana BOS dapat diturunkan oleh pemerintah setelah suatu wil ayah menentu kan juml ah siswa pada wilayah tersebut. Kemudian data t ersebut dijadikan acuan untuk besarnya dana BOS yang akan turun ke wilayah tersebut. Setelah dana BOS tersebut turun ke suatu wilayah, kemudian turu n ke suatu wilayah, kemudian dana BOS tersebu t di salu rkan ke sekolah masing-masing. Akan t etapi dana BOS tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk operasional sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOS harus dil akukan secara transparan agar tidak terjadi penyel ewengan dana. Pengelo laan dana BOS yang transparan dalam suatu sekolah harus melaporkan penggunaan dana BOS dalam jangka waktu

12

Jakarta, Kantor Berita RBN Ketika menangani perkara di pengadilan, akhir-akhir ini tidak sedikit hakim yang ditangkap karena tersandu ng masal ah suap-menyuap. Tapi hakim satu ini ditangkap pihak kepolisian bu kan karena tersandu ng dengan masalah suapmenyuap. Dan yang memalukan, serta sangat menyakitkan hakim sat u ini pu n di tangkap disaksikan anak dan istrinya. Karena perilakunya tidak seperti namanya, pria yang berpredikat sebagai aparat penegak hukum, kelahiran Gunung Sugih Lampu ng Tengah, bernama Iskandar Agung (39) pada (23/11) sekitar pukul 01.30 WIB ditangkap pihak kepolisian Polres Lampung di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan karena tersandu ng masal ah narkoba jenis shabu-shabu. Kapolres Lampung Selatan AKBP Bahagia Dachi kepada wartawan mengatakan tersangka seo rang hakim bertugas di Pengadilan Negeri Takengo n Nangro e Aceh Darussalam. Saat ditangkap

Iskandar Agung yang mengendarai mo bil Avanza Nopol B 1499 TKL bersama anak dan istrinya hendak menyeberang ke pel aburan Merak. Kapolres yang didampingi Kasubdi t Hu mas Polres Lampung Selatan, AKP Suryadi menambahkan, Iskandar Agung membawa narkoba jenis shabushabu diketahu i saat anggotanya satgas seaport interdiction Bakauheni memeriksa mobil di pintu masuk pelabuhan. Saat diperiksa dal am bungkus rokok yang disimpan dalam tas kecil warna coklat ditemukan dua paket shabushabu. Setelah dilakukan tes urine, tersangka Iskandar Agung positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu -shabu. Sedang istrinya tidak terbukti, tersangka Iskandar Agung terancam pidana sebagaimana diat ur dalam pasal 112 atau pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahu n 20 09 t entang Narko tika, ungkap Kapolres di dampingi Hu mas. (W. Hutagalung)

Kinerja Kasudin PU Jalan Jaksel Sarat “Kong kali kong”

legalitas tanah sudah memiliki put usan hukum berkekuat an hukum tetap. Hal tersebut di sampai kan sumber Kantor Berita RBN yang ku rang berkenan namanya dibawa dalam berita di Jakarta

Minggu lalu. Dalam pembenahan bangsa dan tanah air yang kita cintai bersama serta demi terciptanya harapan para pahlawan kita yang telah merebut kemerdekaan dan mendirikan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Presiden Republi k Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta reformasi t erhadap jajaran pertanahan, termasuk dengan pejabat yang saat ini Bersambung ke hal 7...

Pengelolaan Dana BOS Risa Okviyani Mahasiswa Pendidikan Biologi 2007 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Tersandung Narkoba Hakim Ditangkap

tiga bulan sekali (triwulan). Laporan tersebut dilaporkan kepada tim manajemen BOS wilayah (kabupaten/kota), yang kemudi an akan diteruskan kepada tim manajemen BOS provinsi. Dal am penggunaan dana BOS tersebu t ada laranganlarangan yang harus diperhatikan, diantaranya adalah dana tersebut disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibu ngakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membiayai kegiatan yang tidak menjadi pri orit as sekol ah, membayar bo nus dan transportasi rutin untuk guru, membeli seragam guru dan siswa yang bukan inventaris sekolah, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya Bantu an Operasi onal Sekolah (BOS) tersebut diharapkan agar sekolah yang menerima bantuan dana tersebut tidak lagi memungut biaya apapu n kepada siswa. Apabil a ada sekolah yang menyel ewengkan dana BOS tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja, penerapan proses hukum, pemblokiran dana, dan penghentian sementara seluruh bantuan pendi dikan yang bersumber APBN pada tahun berikutnya. Dengan demiki an pengelolaan dana BOS di tiaptiap sekolah harus dilakukan secara mandiri dan akuntabel.

Yoyo, S.Ip Sekkel Kunciran

Yayat, S.Ip Sekkel Pakojan

Sekkel Pakojan, Yayat. S.Ip Tangerang, Kantor Berita RBN Banyak pandangan masyarakat bahwa j abat an seorang Sekretaris Kelurahan (Sekkel) dipenuhi dengan kemewahan dan keindahan, tapi kenyataannya tidak demikian. Hal itu disampaikan oleh Sekkel Pakojan, Yayat, SIP dan Sekkel Kunciran, Yoyo, S.Ip yang sangat berpenampi lan sederhana. Mereka lebih mementingkan kepenti ngan masyarakat melalui berbagai programnya di bandingkan kepentingan pribadi maupun keluarganya. Adapun yang menjadi permasalahan di dal am masyarakat adalah mengenai masalah banjir yang pernah dialami oleh beberapa RT & RW. Yayat, SIP selaku Sekkel Pakojan dan Sekkel Kunciran, Yoyo, S.Ip serta Camat Pinang,

Drs. H. Sachrudin mempunyai pro gram unt uk selanjutnya adalah: melanjutkan pembangunan yang ada di sekitar beberapa kelurahan dan kecamat an pinang, baik mensejahterakan masyarakat aman dan t ent ram serta memberikan pelayanan yang terbaik. Sekarang ini masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kel urahan P akoj an dan Kelurahan Kunciran dari berbagai RT dan RW di Kecamat an P inang harus menanggapi dengan posit if dengan apa yang sel alu dilakukan oleh beberapa staffstaff selama ini. Jadi intinya, manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang kekal, melainkan hanya Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna dan abadi selamalamanya. (Sahat Sinaga)

Program Pembangunan Jalan Guntur “Bobrok” Jakarta, Kantor Berita RBN Sebab akibat kinerja Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pekerjaan Umum (PU) Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Ir. Yayat Hidayat sarat “kong kali kong” terhadap kontraktor binaan yang dipertahankan sebagai mitra kerja walaupun kualitasnya terindikasi bobrok mengakibatkan pengawasan di lapangan juga disinyalir lemah. Salah satu contoh adalah pekerjaan untuk program pembangunan jalan dan jembatan serta kegiatan peningkatan trotoar di jalan Guntur Manggarai Set iabu di Jakarta Selat an dikerjakan tidak sesuai dengan spek (Bill of Quantity). Sesuai dengan pantauan kantor Berita RBN di lapangan atas kegiatan pekerjaan dengan penawaran Rp 203.370.000,00 tersebut terindikasi kuat permainan persekongkolan antara pengawas di lapangan dengan seksi terkait. Kepala Suku Dinas PU Jalan Kota Administrasi Jaksel Ir. Yayat MT diminta agar memberi kan perhatian yang serius, bila tidak ingin dicap ikut bersekongkol dalam pemborosan anggaran di sudin yang dipimpinnya. Matrial yang dipakai rekanan di lokasi kegiatan adalah seharusnya, batu kali (1pc : 5 pasir), Interblock abu-abu, Interblock merah, Bingkai Beton Uk.15/17.5 x20-60 K.400. Sesuai dengan BQ, pengerasan memakai sertu 9 cm padat, Pasir 5 cm padat, Interblock 4.6 merah hitam K.400. Namun pelaksanaan di lapangan lokasi proyek ternyata lain, bahkan untuk pemadatan rekanan memakai puing-puing dan tanah hitam yang berada di lokasi kegiatan. Rekanan yang tidak bekerja dengan profesional ini, juga kuat “dugaan”, hanya mementingkan untung dan sepertinya tidak perduli

11/30/2010, 2:04 PM

dengan kualitas pekerjaan. Masih hasil pengamatan KB RBN di lapangan, bahwa pengawas dengan rekanan sudah terindi kasi “su ap-menyu ap” sehingga pengawas en gg an untuk menegur ataupun meminta kepada rekanan agar kualitas pekerjaan diperhatikan dan dikaji ulang. Bila tidak sesuai dengan BQ sebaiknya dibongkar dan dikerjakan sesuai BQ, agar kualitas pekerjaan sesuai dengan penawaranya dan BQ. Seperti perusahaan (CV. RJ) perlu dimintai keterangan atas kinerjanya di lapangan yang boleh dikatakan amburadul. Hal ini diperlukan agar perusahaan mendapat efek jera sehingga antara perusahaan dengan uni t terkai t terjal in sinkronisasi. Dalam hal ini Koordinator Lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat FKPPPKN Tigor P, mengatakan, Selasa, pekan lalu, bahwa lemahnya pengawasan dari instasi/unit terkait menjadi faktor utama rendahnya kualitas pekerjaan dilapangan. “Pengawasan di Sudin PU Jalan Jaksel, lemah,”kata Tigor. “Bila memang inspektorat pembantu kota tidak mampu, anda laporkan saja ke inspektorat pengawas daerah. Agar permasalahan clear dan tidak ada saling mencurigai atau saling menyalahkan,”ujar Tigor menutup pembicaraan. Ketika dikonfirmasi ke pimpinan unit terkait, Ir. Yayat Hidayat sangat jarang berada dikantornya. Salah satu Kepala Seksi Perawatan Jalan di unit terkait yang sekaligus pejabat (plh) Kepala Seksi Pengawasan, Sintong Sianipar melalui sms singkat mengatakan, “Mohon maaf pak. Saya terima hari Rabu (10/11) pukul 08. Wib.” Namun sampai berita ini diturunkan, pihak Sudin PU Jalan Jaksel tidak bersedia dikonfi rmasi, baik Sint ong maupun Yayat Hidayat. (Nur@t)


TABLOID RBN EDISI 006  

BERITA INVESTIGASI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you