Page 5

PEMILUKADA

RADAR SULBAR

5

RABU 24 OKTOBER 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1. 2. 3. 4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senantiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

Sipol dan Hardcopy FC KTA

Data Sejumlah Parpol Tidak Sesuai EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Sejumlah Partai Politik (Parpol) di Polewali Mandar yang menyerahkan hardcopy

Kartu Tanda Anggota (KTA) ke KPU. Ternyata banyak data yang tidak sesuai dengan aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol) KPU. Karena ditemukan sejumlah

Parpol ada ketidak seusaian antara data di Sipol dengan hardcopy KTA yang diserahkan di KPU Polman. Ketua KPU Polewali Mandar, Usman Suhuriah membenar-

Memaknai Konflik Pilkades

Hendaknya Kades tak Diskriminatif Laporan :

Jhamhur Anjasmara Hingga bilangan waktu dua tahun tiga bulan masyarakat Dusun Lombang, Desa Poda, pemekaran dari Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tubi Taramanu (Tutar) berada dalam ketidakjelasan pemerintahan. Kepala Desa pertama yang dipilih oleh rakyat dua tahun lalu, diharapkan bisa membangun tatanan sosial yang jauh dari diskriminasi justru tidak pernah terwujud. Sementara alasan pemekaran tiga tahun lalu dalam rangka mendekatkan masyarakat Dusun Lombang kepada pelayanan. Dusun yang dihuni sedikitnya 500 kepala keluarga, dengan estimasi jumlah jiwa berkisar 1200 orang. Dusun Lombang yang dulunya merupakan salah satu wilayah pusat pemerintahan dan peradaban tertua di Tutar. Kini pasca pemekaran dari tiga tahun lalu, dua tahun terakhir, berada dalam bayang bayang masa lalu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Konflik Pilkades dua tahun lalu hingga saat ini belum pernah tuntas hingga melebur dalam kebersamaan menatap masa depan desa yang lebih baik. Akibatnya warga Dusun Lombang, yang mestinya bisa menikmati hasil pemekaran berupa pelayanan maksimal dari seorang kepala desa, hingga kini masihlah sebuah harapan seperti mimpi. Sebab faktanya, puluhan masyarakat yang berhasil temui penulis, semua menyatakan keprihatinannya. Karena tidak mendapatkan pelayanan dari Kades mereka, sejumlah pelajar berasal dari kelu-

arga tidak mampu yang memiliki peluang mendapatkan kemudahan fasilitas di sekolah mereka, membutuhkan rekomendasi keterangan tidak mampu. Jika berasal dari Dusun Lombang, dipastikan Kades menolak mengeluarkan rekomendasi, sehingga mereka harus berjibaku mengurus ke kelurahan tetangga desa mereka. Harapan rekonsiliasi masyarakat Lombang dengan Kades Poda, disuarakan oleh tokoh masyarakat diwilayah itu bahkan sulit dilakukan. Sebab kondisi ini kemudian diperparah oleh tidak adanya niat baik camat sebagai pembina wilayah kecamatan mewakili Bupati untuk menyambungkan harapan masyarakat dengan Kadesnya. Faktanya dua bulan lalu pihak Komisi I DPRD Polewali Mandar, mencoba membangun rekonsiliasi, justru camat mangkir dari undangan Komisi I. Akhirnya hingga kini efek Pilkades belum juga usai, dan masyarakat banyak menjadi korban. Kondisi ini kemudian, patut menjadi pertanyaan, sebegitu haruskah seorang Kades, yang menjadi ujung tombak pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan maksimal. Hanya karena intrik Pilkades harus mengabaikan kepentingan lebih luas. Kantor Desa yang mestinya menjadi simbol eksistensi pelayanan Kades kepada masyarakat, dalam dua tahun terakhir juga hanya menjadi tempat tumpangan ternak masyarakat. Ibukota desa mestinya menjadi simbol jalannya sebuah pemerintahan desa, kini hanya jadi perkampungan biasa. Sebab egoisme politik Kades, pelayanan tidak di Ibukota

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

Desa dan Kantor Desa, tapi ada di rumah Kades dan didusun yang tidak ditetapkan dalam Perda sebagai Ibukota Desa. Ini harus menjadi keprihatinan oleh semua pihak. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Polewali Mandar dalam dua tahun terakhir telah lakukan dalam menangani persoalan ini. Jalankan program monitoring dan evaluasi faktual desa dalam dua tahun anggaran. Kenapa kondisi ini harus menjadi berlarut larut penyelesaiannya. Begitu iba melihat ratusan warga Lombang yang sempat ditemui, baik para ibu ibu maupun anak remaja, terlebih para tokoh masyarakat, terlihat kesedihan diwajah mereka atas perlakuan Kades mereka yang begitu diskriminatif. Apakah kemudian BPMPD sekian waktu ini hanya berada dibalik meja, meneliti laporan penggunaan ADD dari Kades Poda. Karena rapi dan tanpa cacat, dikatakan tidak ada persoalan dilapangan, sementara fakta rillnya masyarakat Dusun Lombang, lebih dari dua tahun tidak mendapatkan pelayanan dan perhatian dari kadesnya. Akhirnya, penulis hanya bisa berharap, seperti harapan masyarakat Dusun Lombang, semoga sisa badai Pilkades di Desa Poda tidak dijawab dengan harapan semu, berupa pemekaran. Meski kemudian aspirasi pemekaran desa menjadi harapan masyarakat saat ini, tapi tidak lebih karena sikap Kades yang memang jauh dari sikap keharusan seorang Kades kepada masyarakatnya. (*)

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

kan sejumlah data parpol tidak sesuai yang dipersyarat sebanyak 536 KTA di Sipol dengan KTA yang diserah- meski hardcopy berupa fotocopy KTA kan ke KPU. Menurut Usman, Sipol melebihi. "Perbedaan ini karena Parmerupakan instrumen pol menyerahkan data berbeda. Lain yang diKPU Pusat dalam tamasukkan ke Sipol lain hap verifikasi parpol dan sudah menjadi yang diserahkan pengurus Parpol ke KPU," terkesepakatan antara ang Usman. parpol dengan KPU. Fakta data-data yang Sehingga berdasarkan ditemukan KPU saat pencermatan yang diverifikasi administrasi lakukan KPU Polman telah dibuatkan berita di Sipol sejak Agustus acaranya dan telah lalu hingga 21 Oktober dikirim ke KPU Pusat. kemarin. Hasil pencerPenelitian akhir termatan yang dilakukan hadap data-data yang sejumlah Parpol yang ditemukan KPU Poldatanya tidak sesuai. Suhuriah man akan ditunggu Sejumlah Parpol me- Usman Ketua KPU Polman miliki KTA di Sipol hasilnya dari KPU Pujumlahnya lebih banyak daripada sat, Kamis 25 Oktober. "Sebelumnya hardcopy yang diserahkan ke KPU. ditetapkan tanggal 23 Oktober peneBahkan ada Parpol yang datanya ada tapan parpol lolos verifikasi admindi Sipol tetapi tidak menyerahkan istrasi. Tetapi kemudian diundur hardcopy ke KPU Polman. Selain itu hingga Kamis besok 25 Oktober. Jika juga ada Parpol data softcopynya be- Parpol lolos verifikasi administrasi lum mencapai angka minimal dari maka berhak di lanjutkan ke verifika-

si faktual," terang Usman. Data yang diperoleh dari KPU Polman, beberapa parpol yang tidak sesuai data di Sipol dengan hardcopy yang ditemukan seperti Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, Partai Buruh dan PKPI. Sementara Parpol yang ada datanya di Sipol tetapi tidak menyerahkan hardcopy KTA ke KPU Polman seperti Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Bhineka Indonesia dan Partai Kongres. Sementara itu ada empat Parpol yang tidak menyerahkan softcopy dalam portal Sipol KPU Polman dan hanya menyerahkan hardcopy KTA parpol. Keempat parpol tersebut yakni Partai Hanura, PPP, Partai Demokarat dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Sehingga total partai yang mendaftar di KPU Polman sebanyak 25 parpol. Tetapi yang menyerahkan berkas administrasinya berupa hardcopy daftar nama Parpol dan fotocopy KTA sebanyak 24 Parpol. (*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR PENGUMUMAN NOMOR : 17 /KPU-Kab-033.433413/X/2012 TENTANG PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 dan ketentuan pasal 233 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa Pemilu dapat dipantau oleh Pemantau Pemilu, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar membuka pendaftaran untuk Pemantau Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Badan hukum lainnya; 2. Perorangan yang tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. 3. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu; 4. Mempunyai sumber dana yang jelas. 5. Mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan administrasi dalam bentuk proposal meliputi : a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu; b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu; c. Alokasi anggota Pemantau Pemilu masing-masing daerah/wilayah yang akan dipantau; d. Nama, alamat dan pekerjaan anggota Pemantau Pemilu beserta 2 (dua) buah pas foto diri terbaru 4x6Cm berwarna; e. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu; f . Surat Pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu; g. Surat Pernyataan pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi Pemantau Pemilu yang bersangkutan. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2012. Pengambilan formulir dapat diunduh di www.kpupolewalimandarkab.go.id atau menghubungi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar jl. KH. Wahid Hasyim No. 02 Pekkabata 91311 pada setiap hari/jam kerja. Polewali, 23 Oktober 2012 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ketua,

Usman Suhuriah, S.Pd, M.Si

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Chalid Mawardi, Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Endra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar, Jalan H Andi Depu No. 39 Polewali. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

BINCANG. Wakil Ketua II DPRD Polman Jamar Jasin Badu, saat berbincang dengan sejumlah Anggota DPRD Polewali Mandar.

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

SERIUS. Anggota Komisi II DPRD Polewali Mandar serius mengikuti rapat rapat pembahasan aspirasi yang masuk ke Komisi II.

Radar Sulbar  

24 Oktober 2012

Radar Sulbar  

24 Oktober 2012

Advertisement