Page 4

PARLEMENTARIA

RADAR SULBAR

4

RABU 24 OKTOBER 2012

Pilwalkot Makassar Digelar September 2013

Partai Buruh Diminta Ajukan Pengganti

Andi Muhtaddin Diberhentikan

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, akhirnya memberikan kepastian jadwal pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar. Setelah sekian lama diam, lembaga ini akhirnya memastikan Pilwalkot Makassar akan digelar pada September 2013. Itu setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan Kemendagri dan KPU RI, di Jakarta, Senin, 22 Oktober. "Untuk mengakhiri semua polemik terhadap jadwal Pilwalkot Makassar yang berkembang di media selama ini, maka hari ini kami memberikan penegasan bahwa pelaksanaan Pilwali sesuai jadwal yaitu September 2013. Pelaksanaan tahapan awalnya berupa perekrutan panitia ad hoc akan kami gelar pada Maret 2013," kata anggota KPU Makassar, Ahmad Namsum, seperti diberitakan Fajar Online (Grup JPNN). Sebelumnya, empat anggota KPU Makassar, Ahmad Namsum, Nurmal Idrus, Izzdin Idrus, dan M Armin, yang didampingi anggota KPU Sulsel Ziaurahman Mustari, Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahman Pina dan perwakilan Pemkot Makassar menemui pihak Kemendagri. KPU Makassar ditemui Kasubdit Wilayah II Depdagri, Sri Nani, SE, M.si. Terkait dengan adanya himbauan Mendagri untuk menunda Pilkada, Sri Nani menyatakan itu masih wacana. "Itu bukan sebuah keputusan. Hanya wacana dengan pertimbangan supaya tak menganggu pelaksanaan Pilleg. Kalau KPU sanggup, tentu kami tak berwenang untuk menghentikannya," ujarnya. Di KPU, KPU Makassar diterima anggota KPU Ferry Kurnia Rezkiansyah. "Lakukan sesuai jadwal pada 2013. Kalau menundanya berarti kita berpotensi melanggar UU No 32/2004 tentang Pemda. Tak ada peluang untuk menundanya, karena regulasi menyatakan hari pemungutan harus dilakukan sebulan sebelum masa jabatan berakhir," katanya. Ferry meminta kepada KPU Makassar segera menyusun jadwal dan tahapan serta anggaran. "Cermati dengan baik jadwal dan tahapannya, agar tak terlalu bersinggungan dengan Pilleg," pintanya. Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahman Pina mengaku lega setelah pertemuan itu. "Kita tidak perlu lagi berpolemik. Semua sudah jelas, Kemendagri dan KPU RI meminta KPU Makassar untuk melaksanakannya sesuai jadwal di 2013," katanya. Meski demikian, Rahman tetap meminta KPU Makassar untuk segera memperkuat dengan beberapa item administrasi dari kedua lembaga itu, untuk memperkuat dasar pelaksanaan Pilwalkot itu. (jpnn)

POLEWALI — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Andi Muhtaddin, resmi diberhentikan sebagai anggota DPRD Polewali Mandar. Setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Nomor : 449 Tahun 2012, Tertanggal 22 Oktober 2012. Sehingga Partai Buruh segera diminta mengajukan nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) melalui KPU. Meski proses pemberhentian Andi Muhtaddin sudah berlangsung setahun yang lalu. Namun dalam perjalanannya menemui sejumlah persoalan, diantaranya, Andi Muhtaddin

sebagai anggota DPRD Polewali Mandar, mengajukan gugatan melalui upaya hukum perdata, akan tetapi tepat bulan Mei tahun 2012, Mahkamah Agung (MA) menolak semua gugatan hukum dan dalil yang disampaikan penggugat, MA tetap menyatakan sah pemberhentian keanggotaan yang bersangkutan. Akhirnya dasar amar putusan tersebut, menjadi ruang DPC Partai Buruh Polewali Mandar, mendesak DPRD Polewali Mandar untuk kembali mendorong proses PAW Andi Muhtaddin, Seh-

ingga, Senin, 22 Oktober 2012, Gubernur Sulawesi Barat resmi mengeluarkan surat pemberhentian Andi Muhtaddin. Keluarnya SK Gubernur Sulbar No.449 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian Tetap Andi Muhtaddin, segera direspon oleh DPC Partai Buruh Polewali Mandar, dengan meminta DPRD Polewali Mandar, segera mengajukan surat ke KPU Polewali Mandar, untuk mengajukan nama calon PAW. “Jadi keluarnya SK pemberhentian ini, kami segera

mendesak DPRD Polewali Mandar, mengajukan surat pengangkatan PAW yang diusung oleh partai kami” ungkap Amin Saeri, Ketua DPC Partai Buruh Polman, Selasa 23 Oktober. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Polewali Mandar, Andi Mappangara, menyampaikan bahwa dengan turunnya SK Gubernur No.449 Tahun 2012. Maka secara kelembagaan DPRD akan melanjutkan proses selanjutnya, dengan bersurat ke KPU Polman, untuk meminta Calon PAW yang akan menggan-

tikan Andi Muhtadin. “Jadi kami akan segera proses, karena SKnya telah kami terima. Secara resminya kami akan bersurat ke KPU untuk meminta calon nama PAW yang diusulkan oleh Partai Buruh,” singkat Andi Mappangara. Saat dikonfirmasi, terpisah ke Andi Muhtaddin. Ia masih enggang memberikan komentar, dan hingga kini masih meyakini jika dirinya tidak akan di PAW. Sebab hingga pekan lalu dirinya masih berkoordinasi dengan DPP Partai Buruh, dan hubungannya masih baik-baik saja. (*)

Sepi Pengunjung

Panjual Ikan Mengadu ke Dewan

NET

ANGKUT SAWIT. Salah satu truk mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan menuju pabrik olahan.

Prioritaskan Pemekaran di Daerah Tertinggal

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTAHAN KABUPATEN MAMUJU

Jalan Pattalunru No. 5 Telp./Fax (0426) 21176 Mamuju PENGUMUMAN (Tentang Sertfikat Hilang) Nomor : 453 / 300 - 76.02 / X /2012 Untuk Mendapatkan Sertipikat Baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa : No. Nama/Alamat

Hak atas Tanah Jenis dan Nomor

NIB

Terdaftar Atas Nama

Tanggal Pembukuan

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/kel c. Kec.

keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SUNARDI

1. HM. 1152 / Kalukku

1. SUPARDI

14-09-2001

Lingkungan Tasiu, Desa Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju

2. HM. 1387 / Kalukku

2. SUPARDI

14-09-2001

1. a. . Surat b. Kalukku Pernyataan c. Kalukku Dibawah Sumpah 2. a. . tanggal b. Kalukku 17-10-2012 c. Kalukku

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertifikat tersebut diatas, maka Sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut Hukum dan Sertifikat yang dinyatakan Hilang tidak berlaku lagi.

PARLEMENTARIA

REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA | EDITOR: AMRI MAKKARUBA

JAKARTA -- Empat calon Daerah Otonomi Baru (DOB) ditunda pengesahannya. Pembahasan RUU pembentukan empat calon daerah baru itu akan dimulai pada masa persidangan depan. Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menegaskan, masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh empat wilayah tersebut sehingga tidak disahkan. "Sisanya masih dalam pembahasan, mulai persidangan depan. Masih ada masalah-masalah mengenai syarat sebagaimana PP (Peraturan Pemerintah) nomor 78 tahun 2007," kata Arif Wibowo, kepada JPNN, Selasa 23 Oktober. Lantas bagaimana dengan sikap Fraksi PDI Perjuangan terhadap empat DOB itu? Arif menjelaskan, pada prinsipnya PDI Perjuangan memandang politik pemekaran diprioritaskan pada daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil atau tertinggal. "Sebab, sejak Republik berdiri, tidak diurus. Pemekaran di daerah-daerah tersebut adalah obat manjur meski beresiko efek samping," kata Arif menegaskan.

Seperti diketahui, dalam rapat antara Panitia Kerja DOB Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri serta menghadirkan Komite I DPD, Senin (22/10), menetapkan lima DOB, terdiri dari satu provinsi dan empat kabupaten. Selain Kalimantan Utara sebagai provinsi baru, empat DOB yang terbentuk adalah Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (keduanya Papua Barat), serta Kabupaten Pesisir Barat (Lampung). Empat kabupaten baru itu dibentuk dalam RUU terpisah dengan Kaltara. Selain lima daerah yang disahkan itu, empat calon DOB lain sejatinya diusulkan untuk ditetapkan. Mereka adalah Kabupaten Malaka (NTT), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat). Namun, dalam pembahasan internal antara DPR, pemerintah, dan DPD, empat wilayah tersebut dinilai belum memenuhi syarat. (jpnn)

POLEWALI — Penjual ikan di Pasar Tinambung, Polewali Mandar mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar. Karena dalam beberapa bulan terakhir pengujung makin sepi. Kehadiran sekira 10 orang perwakilan penjual ikan yang diterima langsung oleh Komisi I DPRD Polewali Mandar, melalui wakil Ketua Komisi I, Amiruddin, Selasa, 23 Oktober. Juru bicara penjual ikan, Nurdin, menyampaikan bahwa semua penjual ikan sepakat untuk meminta dikembalikan ketempat semula. Yakni di los penjualan ikan yang berada disekitar jembatan Tinambung atau pasar lama. “Sebab kalau kami tetap menjual di pasar baru saat ini, maka pembeli makin berkurang. Kami yang justru dirugikan karena modal tidak berputar,” ungkap Nurdin. Mendengar keluhan penjual ikan, Komisi I meminta kiranya keputusan untuk pindah ditunda dulu. Ada baiknya solusi bagaimana cara kita mendatangkan pembeli yang dipikirkan. Sebab untuk berpindah tempat kembali tidak semudah dengan yang dipikirkan oleh padagang. “Jadi ada baiknya kita cari solusinya apa yang menyebabkan sehingga pembeli lebih memilih ke Pasar Majene membeli ikan daripada masuk ke pasar ikan. Sebab kalau pasar ikan dipindahkan, sudah pasti pedagang lain juga meminta untuk pindah,” ujar Amiruddin. Untuk itu pertemuan berakhir dengan kesimpulan akan segera dibicarakan dengan komisi terkait dan SKPD terkait. Sehingga pedagang diminta untuk bersabar sejenak sembari menunggu hasil pertemuan lintas komisi dan SKPD. (k1/mkb)

Rubrik Khusus DPRD Sulawesi Barat

FOTO: JUNAEDI

RAPAT. Anggota DPRD Sulbar Andi Usman, Gaus Bastary, Hasan Bado, dan Gazali Baharuddin Lopa, mengikuti rapat pembahasan anggaran baru-baru ini.

Radar Sulbar  

24 Oktober 2012

Radar Sulbar  

24 Oktober 2012

Advertisement