Page 14

KESEHATAN

RADAR SULBAR

RABU 24 OKTOBER 2012

15

Waspada AIDS Juga Ada di Sulbar EDITOR: CHAERUL MARFAN JAKARTA -- Indonesia merupakan negara di ASEAN dengan peningkatan prevalensi HIV-AIDS secara cepat. Hal tersebut dapat terlihat dari penularan yang terjadi sejak pertama kali kasus AIDS ditemukan tahun 1987 sampai Juni 2012. Dalam rentang waktu ini, kasus AIDS tersebar di 378 (76 persen) dari 498 kabupaten/ kota di seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah pertama kali ditemukan adanya kasus AIDS ada Provinsi Bali, sedangkan yang terakhir melaporkan adanya kasus AIDS adalah Sulawesi Barat (2011). "Terjadi pergeseran cara penularan, lima sampai enam tahun lalu didominasi pengguna Jarum Suntik (penasun), kini hubungan seks menempati urutan pertama penularan HIV/AIDS," kata Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi di

Jakarta, Selasa 23 Oktober. Berdasarkan laporan Triwulan 2012, penularan tertinggi kasus AIDS adalah melalui perilaku seks (heteroseksual) yang meningkat sebanyak 71 persen. Sedangkan pengguna napza suntik 18,7 persen, kemudian perilaku seks sesama jenis atau LSL (Lelaki Seks Lelaki) sebesar 3,9 persen. Untuk kasus HIV, sarana penularan tertinggi adalah karena hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (50 persen), sedangkan penggunaan jarum suntik tidak steril penasun (14 persen), dan LSL (Lelaki Seks Lelaki) sebesar 7 persen. Kasus tertinggi masih didominasi oleh kota-kota besar, utamanya, DKI Jakarta (20.775 kasus), diikuti Jawa Timur (11.282), dan Papua (8.611).

"Sekarang diantara pekerja seks yang melakukan seks bebas ini, tidak mau menggunakan kondom. Setiap tempat pasti sudah ada yang berisiko. Ini yang membuat penyebaran HIV/ AIDS di Indonesia sangat cepat," ungkap Menkes. Hal tersebut diperparah dengan data, sekira 6-8 juta laki-laki di seluruh Indonesia, membeli seks dan menolak menggunakan kondom. Olehnya, upaya pencegahan terus dilakukan, baik melalui promotif, preventif, kuratif maupun secara rehabilitatif. "Peran tokoh agama perlu juga untuk mengatasi penanggulangan HIV/ AIDS di Indonesia dan di dunia. Salah satunya dengan memberikan pelayanan-pelayanan mengenai pendidikan kesehatan reproduksi," kata Menkes. Dalam kesempatan yang sama, Executive Director UNAIDS, Michel Sidibe mengatakan, pengendalian HIV/ AIDS

Target DPRD Tidak Terpenuhi

merupakan program yang cukup kompleks dan melibatkan berbagai bidang dan sektor, terkait dengan latar belakang penularan, upaya, pencegahan dan pengobatan. "Dalam upaya pencegahan kami melihat sudah ada progres kemajuan yang sangat besar dalam 10 tahun belakangan ini. Sehingga saat ini sudah ada 8 juta orang yang positif, telah mendapatkan akses pengobatan," kata Sidibe. UNAIDS menggunakan tiga metode dalam melakukan pencegahan HIV/ AIDS. Yakni, dengan merangkul orangorang rentan terhadap inveksi ini, memberikan tes dengan gratis. "Kemudian memberikan obat yang murah diproduksi di dalam negeri. Tentunya perlu dukungan peraturan perundangan yang mempermudah akses pengobatan," paparnya. (*)

Pengelola RSU Regional Perlu Benahi Manajemen LANJUTAN HALAMAN 9

LANJUTAN HALAMAN 9

kini beberapa unsur pimpinan DPRD Mamuju masih berada di Jakarta menghadiri Konsinyering. Kita tunggu Ketua DPRD Mamuju pulang dari Jakarta baru melakukan asistensi," ujar Sekretaris DPRD Mamuju Muhammad, Akhyar Arifin yang mengaku sedang berada di Makassar saat dikonfirmasi via telepon, Selasa 23 Oktober. Saat ini, rapat penyelarasan hasil-hasil pembahasan komisi telah tuntas. Sehingga DPRD Mamuju telah siap untuk melakukan asistensi. "Tentunya dengan melihat kesiapan Pemprov Sulbar," jelas Akhyar. Beberapa waktu lalu, Bupati Mamuju Suhardi Duka saat melakukan rapat koordinasi bersama pejabat Pemkab Mamuju sebelum cuti untuk menunaikan ibadah haji, mengatakan pembahasan APBD-P Mamuju merupakan yang paling lama di Indonesia. "Ini merupakan rekor sebagai pembahasan terlama, makanya saya minta Habis Wahid selaku pelaksana tugas Bupati untuk mengawal itu agar bisa lebih cepat," ujar SDK. (mg3/dir)

Sulbar. Sebab, kondisi rumah sakit yang masih dalam kegiatan pembangunan berbagai ruangan perawatan itu tak lebih baik dari rumah sakit kabupaten. "Bukannya menjadi rumah sakit rujukan, malah menjadi rumah sakit merujuk. Masa masih lebih banyak orang yang dirujuk ke Polewali lalu ke Parepare dan Makassar. Padahal harusnya pelayanan kita disini sudah bisa lebih baik lagi," sambung Arifin.

LANJUTAN HALAMAN 9

Menanggapi hal ini, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan KB Mamuju, Made Sucita, mengakui masih ada desa yang melakukan aktivitas pelayanan publik di rumah lantaran kebanyakan perangkat desa merupakan petani. "Namun untuk mengatakan pelayan yang dilakukan tidak maksimal, itu tidak benar lantaran tidak adanya laporan dari warga desa setempat yang mengeluhkan kondisi tersebut," katanya. Menurut Made, pihaknya tetap menekankan sesuai aturan minimal jam 12 masih berkantor namun pada aplikasinya tetap tidak dilakukan. "Kami tak bisa memaksa mereka sebab kalau dilihat dari sisi penghasilannya masih terbilang jauh dari batas kelayakan,misalnya gaji untuk kepala desa hanya Rp.750.000 per bulan sedangkan honor untuk perangkat desa hanya Rp 125.000 ," katanya saat ditemui di ruang kerjanya. Ia mencontohkan, seperti di Bali semua desa dan perangkatnya berkantor sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan memang dari sisi penghasilan lebih dari cukup sehingga mereka terdorong untuk bekerja maksimal. "Olehnya, kami akan upayakan agar honor mereka bisa lebih dari cukup," imbuhnya. (mg1/dir)

di Sulbar. Bahkan, kalau bisa harus menyentuh pada angka 10 persen dari total APBD Pokok Sulbar tahun 2013 mendatang. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga. "Telah banyak kasus kita dapati orang miskin terlunta-lunta mencari pengobatan di Sulbar. Kita hanya bisa membantu seadanya dan tak lebih dari itu. Padahal, kita bisa upayakan jaminan kesehatan yang ditang-

gung APBD jika anggaran kesehatan kita tinggi," kuncinya. Sementara itu, dalam beberapa kesempatan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menekankan pelayanan RSU Regional Sulbar tak dapat dibandingkan dengan daerah lain yang telah lebih dulu otonom. Sulbar baru terbentuk dan mulai membangun serta membenahi fasilitas dalam sekira enam tahun terakhir. Olehnya, masih terlihat kekurangan disana-sini meski harus juga diakui sudah

banyak infrastruktur yang dibangun lebih baik dari sebelumnya. "Tidak mungkin semua bisa langsung jadi dan maksimal. Tentu semua butuh proses, apalagi dana yang kita gunakan berasal dari pusat dan turun secara bertahap. Kita jangan dibandingkan dengan daerah yang puluhan tahun lalu sudah berdiri. Tapi coba lihat, apa yang kita bangun sekarang itu jauh lebih baik jika dibandingkan usia kita yang baru beberapa tahun," papar Anwar. (*)

Aktivitas Aliran LC Perlu Pengawasan LANJUTAN HALAMAN 9

Sejumlah Kantor Desa tak Termanfaatkan

Terlebih, rumah sakit itu telah mendapatkan gelontoran anggaran yang cukup besar baik dari APBD Sulbar maupun APBN. RSU Regional Sulbar juga telah dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas maupun alat kesehatan modern. "Pembenahan ini harusnya dimulai dari pengendali kebijakan, sebab apa yang berjalan di dalamnya adalah buah dari kebiajakan yang ditelorkan," ujarnya. Sementara itu, Arifin juga menyatakan perlunya peningkatan anggaran kesehatan

Selain KUA Kecamatan Topoyo, MUI Sulbar juga bakal mengirim surat ke semua KUA di tiap-tiap kecamatan dalam lingkup Kabupaten Mamuju. Sebab, bisa jadi kelompok tersebut telah memiliki cabang

di kecamatan lain. Olehnya, MUI tak boleh lengah untuk memantau perkembangan setiap kelompok-kelompok pengajian maupun organisasi yang berlatar agama. "Tidak menutup kemungkinan kelompok LC ini telah memiliki cabang di keca-

matan lain. Buktinya baru sekira sebulan beraktvitas di Mamuju, sudah memiliki pengikut di Kecamatan Tobadak dan Budong-budong. Bukan tidak mungkin mereka juga sudah memiliki jaringan di kecamatan lain," beber Anwar.

Senin 22 Oktober, kelompok pengajian LC telah dipanggil Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Mamuju guna dimintai keterangan terkait kelompok pengajiannya. Tetapi semua yang dituduhkan warga terhadap kelompok LC dipungkiri.

Selain itu, Anwar meminta warga berpartisipasi dalam menanggulangi penyebaran kelompok-kelompok keagamaan yang bisa merusak moral dan aqidah. "Jika dilihat ada yang mencurigakan, langsung laporkan," tegasnya. (mg3/dir)

Dinsos Tunggu Juknis Kemensos LANJUTAN HALAMAN 9

Ia menambahkan, juknis ini adalah dasar untuk menurunkan sejumlah bantuan. Meski demikian, ada pula bantuan

yang harus dapat diturunkan yang sifatnya insidentil seperti kebakaran. "Itu memang harus diturunkan karena memang koordinasinya sama Pemkab Ma-

muju," katanya Syarifuddin melanjutkan, jumlah bantuan yang telah disiapakan untuk nelayan sekira 5,6 kilogram beras per orang selama dua minggu. Sement-

ara untuk petani bantuan 0,4 kilogram per orang sebanyak tiga kali sehari selama tiga hari. "Mengenai prosedur pengambilan bantuan tersebut,

haruslah ada rekomendasi dari kepala desa atau lurah setempat serta diakui oleh dinas masing-masing yang terkait kemudian disampaikan ke bupati," katanya. (mg1/dir)

Disdikpora Harus Jelaskan Polemik Tunjangan Guru LANJUTAN HALAMAN 9

Persoalan tunjangan guru, lanjut Sudirman, erat kaitannya dengan Disdik Sulbar.

Sebab meski pengusulan dilakukan Disdikpora Mamuju, tetapi finalisasi pengusulan menjadi kewenangan Disdik Sulbar.

"Yang saya baca melalui media, Disdikpora Mamuju dan Disdik Sulbar saling tuding. Yang satu bilang tidak sesuai usulan kami,dan yang

lain bilang kami hanya mengatur berdasarkan usulan yang masuk," sorotnya. Olehnya, agar persoalan tunjangan khusus tersebut

tidak berlarut-larut maka kedua SKPD yang paling bertangungjawab terhadap itu mesti segera dipertemukan. (mg3/dir)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Bikin Berat Badan Naik Saat Wanita Menstruasi SELAIN senewen dengan suasana hati yang buruk serta kram perut, wanita juga sering dibuat pusing dengan berat badan yang naik saat menstruasi. Apa sih penyebabnya? Berat badan selama menstruasi mungkin tidak terjadi pada setiap wanita usia subur. Tampaknya ada alasan berbeda mengapa berat badan yang terjadi selama menstruasi. Para ahli ginekologi telah menunjukkan beberapa alasan yang bertanggung jawab untuk kenaikan berat badan selama menstruasi, seperi dilansir onlymyhealth, Selasa 23 Oktober: 1. Nafsu makan meningkat

Setiap orang memiliki nafsu makan masing-masing. Keinginan makan akan semakin meningkat saat terjadi perubahan hormonal, misalnya saat perempuan sedang menstruasi. Menurut ginekolog, wanita cenderung mengalami penurunan tingkat gula darah, yang membuat tubuhnya merespons secara otomatis dengan menciptakan rasa lapar atau mengidam untuk makanan tertentu yang dapat mengkompensasi rendahnya tingkat gula darah dalam tubuh. 2. Edema atau retensi air Beberapa wanita memperhatikan bahwa pada akhir

minggu menstruasinya, angka di timbangan naik beberapa kilo. Banyak dari berat badan yang naik bukanlah lemak, melainkan air. Seringkali, ketika hormon yang tidak menentu dan tidak normal, pembengkakan terjadi. Akibatnya, tubuh wanita menyimpan air lebih banyak di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya seperti kaki, lengan dan perut. Beberapa wanita juga mengalami pembengkakan di payudara, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Namun pada dasarnya kenaikan berat badan selama minggu akhir menstruasi adalah normal dan biasanya hilang dalam beberapa hari.

Radar Sulbar  

24 Oktober 2012

Radar Sulbar  

24 Oktober 2012

Advertisement