Page 12

RADAR PASANGKAYU Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR

RABU 24 OKTOBER 2012

13

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Muncul Lagi Usulan "Indonesia Raya" Direvisi JAKARTA -- Ketua Lembaga Musik Indonesia yang juga Sekjen Dewan Musik Indonesia, Didied Maheswara mengatakan, lirik lagu Indonesia Raya perlu direvisi. Khususnya terhadap lirik "di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku". "Perlu direvisi karena kalimat itu multitafsir dan menjadikan lagu Indonesia Raya kurang bermakna. Konotasinya memandu itu seperti memandu orang yang sudah meninggal, walaupun dimaksudkan untuk ibu pertiwi. Jadi, konotasinya kurang tepat dengan kondisi Indonesia hari ini," kata Didied Maheswara dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa 23 Oktober. Dikatakan Didied, usul revisi tersebut sebelumnya pernah disampaikan kepada Soeharto dan BJ Habibie keduanya menduduki jabatan Presiden RI. Tapi ketika itu tidak ada respon dari pemerintah. Padahal lirik atau syair lagu memiliki kekuatan dan efek pengaruh bagi yang mendengarkan. "Lirik lagu Indonesia Raya sangat hebat. Lirik di sanalah aku berdiri, mesti disesuaikan liriknya jadi "dengan tegak aku berdiri menjadi pandu bangsaku"," saran Didied. Menurut maestro gitar klasik itu, merevisi lagu kebangsaan bukan perkara sulit. Paling tidak begitu pandangan pakar hukum tatanegara Margarito Kamis. Menurut Margarito, revisi sangat mungkin dilakukan dan tidak perlu secara legalistik menyampaikannya ke MPR. "Revisi itu akan menjadi konvensi kalau ada kesepakatan antara Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR dan presiden. Itu saja sudah cukup," kata Didied, mengutip Margarito Kamis. Sementara aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan penyair Adhie Massardi menambahkan, lagu Indonesia Raya diciptakan dalam situasi darurat, maka liriknya pun disesuaikan dengan situasi darurat. Karena itu kalau saat ini perlu direvisi, sah saja. "Konstitusi saja bisa diubah, yang penting semangatnya perubahan untuk Indonesia baru, dan ini harus menjadi gerakan kesadaran bernegara dan berkonstitusi," ujarnya. Karena lagu Indonesia Raya milik bangsa maka dalam waktu dekat akan ditetapkan panitia yang akan merevisi. Setelah itu, katanya, usulan ini akan disampaikan kepada beberapa lembaga tinggi negara. Peraturan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958, ditandatangani Presiden Soekarno. Tahun 2009 terbit UU Nomor 24 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. (jpnn)

POTRET PASANGKAYU

RADAR SULBAR/SYAMSUDDIN HB

BAHAS ALKES. Komisi I DPRD Matra membahas perkembangan kasus hilangnya alkes RSUD Matra, Selasa 23 Oktober 2012.

Kasus Hilangnya Alkes RSUD

Pengusutan Belum Kelar REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MUHAMMAD ILHAM PASANGKAYU -- Upaya pengusutan terhadap hilangnya sejumlah alat kesehatan (alkes) milik RSUD Matra, belum kelar. Sebagai bentuk monitoring terhadap upaya penyelidikan kasus tersebut, Selasa, 23

Oktober, Komisi I DPRD Matra menggelar rapat guna mendengarkan perkembangan kasus terseb dari Polres Matra. Ketua Komisi I DPRD Matra Baharuddin Pulindi menegaskan, hilangnya alkes

di RSUD Matra bukan kali ini. Sebelumnya juga kerap terjadi kasus hilangnya obat-obatan, alat USG, dan terakhir alat deteksi denyut jantung. "Kita melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian untuk mengetahui perkembangan dari kasus hilangnya alkes yang sudah sering terjadi, bahkan dari

proses yang berjalan hingga kini belum diketahui pelaku dari peristiwa ini. Kami juga meminta kepada polisi agar kasus ini dipercepat," pintanya kepada polisi. Sementara itu, Kaur Reskrim Polres Matra Iptu Ing Ngaba menjelaskan, kasus ini masih terus dikembangkan. Ing Ngaba mengatakan, saat

ini kepolisian masih terus memanggil saksi-saksi. "Dari hasil pemeriksaan saksi, kami menduga rentetan kasus yang terjadi memiliki keterkaitan, bahkan tidak menutup kemungkinan pihak kontraktor yang mengadakan alat tersebut akan kami panggil untuk dimintai keterangan," ungkanya. (**)

Usulan Kebutuhan CPNS 2013 Ditenggat Desember JAKARTA -- Seluruh instansi baik pusat maupun daerah yang akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 diminta memasukkan usulan kebutuhan pegawai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) paling

lambat Desember mendatang. Bila lewat dari tenggat waktu yang diberikan, dianggap tidak membutuhkan tambahan pegawai. "Bagi yang membutuhkan tambahan pegawai sudah harus memasukkan usulannya paling lambat Desember 2012. Sistemnya tidak sama

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

IKUTI. Wakil Bupati Matra HM Saal mengikuti seminar pencegahan korupsi di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 23 Oktober 2012.

RADAR SULBAR/ANDI SAFRIN

HADIR. Para staf kecamatan yang memiliki program PNPM MPD tahun 2012 hadir dalam seminar dan lokakarya DPRD tahun 2012 di ruang sidang DPRD Matra, Selasa 23 Oktober 2012.

seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana daerah bisa minta toleransi waktu kepada KemenPAN&RB. Sekarang ini yang menentukan wakil presiden," terang Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN&RB Ramli Naibaho usai konpres di kantornya, Selasa 23 Oktober. Disebutkannya, hingga

Selasa 23 Oktober ada 290 instansi daerah dan 42 instansi pusat yang sudah memasukkan analisa jabatan (Anjab). Sedangkan yang memasukkan analisa beban kerja ada 38 dari instansi pusat dan 263 instansi daerah. "Berarti masih 310 instansi yang belum mengaju-

LEGISLATIF MATRA

kan. Jadi kita masih beri kesempatan dua bulan lagi," ucapnya. Ditambahkannya, untuk menambah kebutuhan pegawai, setiap instansi wajib memasukkan usulan disertai analisis beban kerja, analisis jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, dan belanja pegawai di bawah 50 persen. (jpnn)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

SEMINAR. Anggota DPRD Matra mengikuti acara seminar dan lokakarya DPRD tahun 2012 di ruang sidang DPRD Matra, Selasa 23 Oktober 2012.

RADAR SULBAR/ANDI SAFRIN

HADIR. Anggota DPRD Matra menghadiri pembahasan dengan kepolisian Matra soal perkembangan kasus Alkes, Selasa 23 Oktober 2012.

Radar Sulbar  

24 Oktober 2012

Radar Sulbar  

24 Oktober 2012

Advertisement