Mamuju 3
RADAR SULBAR Kamis, 16 Februari 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI III Percepatan Pertumbuhan dengan memperkuat data tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi TUJUAN 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Koperasi dan UKM SASARAN Berfungsinya kembali lembaga ekonomi yang ada ditigkat Desa Terjalinnya Kemitraan swasta dengan UKM dalam bentuk bapak angkat Berperannya sektor swasta dalam pembangunan masyarakat melalui CSR/Program Pengembangan Masyarakat
Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju
Wakil Bupati Mamuju
Sekda Mamuju
Pengusutan Kasus ULP Belum Berkembang Pencurian di Kantor ULP Mamuju
REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN
RADAR/M SOLIHIN
Tak ada tanggul Rumah warga digenangi air pasang di lingkungan Babana Pantai.
Tanggul Desa Bambu tak Dianggarkan
MAMUJU -- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar belum memasukan usulan kegiatan pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) di Lingkungan Babana Pantai Desa Bambu Kecamatan Mamuju untuk tahun anggaran 2012. Padahal tanggul tersebut sangat dibutuhkan warga setempat karena air pasang sering mengenangi rumah mereka. Bahkan, sebanyak 75 rumah warga di area tersebut saat ini terancam hanyut
MAMUJU -- Pengusutan kasus pencurian sejumlah barang elektronik di Kantor Bupati Mamuju belum mengalami perkembangan berarti. Alasanya, penyidik Polres Mamuju masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk mengusut kasus tersebut. Kaur Reskrim Polres Mamuju, Jamaluddin, saat disambangi mengatakan belum dapat mengungkap kasus tersebut karena sejumlah saksi belum dapat memberikan jawaban yang relevan. "Kami harus mencari saksi untuk bisa mengungkap kasus ini, karena jawaban saksi masih sama seperti
oleh abrasi pantai. Alasanya, aparat desa atau kecamatan belum memberikan usulan pembangunan tanggul di wilayah itu saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), sehingga Dinas PU Sulbar belum memasukan dalam daftar. Kepala Seksi Bina Manfaat Dinas PU Sulbar, Saparang, mengatakan pembangunan tanggul dapat dilakukan Pemkab Mamuju, karena batas wilayah pembangunan tidak ditentukan.
dulu," kata Iptu Jamaluddin kepada Radar Sulbar, saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu 15 Februari. Menurutnya, kasus pencurian tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Jumlah saksi yang telah diperiksa sebanyak 14 orang baik dari aparat Satpol PP yang bertugas pada malam peristiwa, dan sejumlah pegawai Pemkab Mamuju yang dibobol ruanganya. "Kami tidak mau gembar-gembor dulu untuk menetapkan orang yang dicurigai. Yang jelas, kami berupaya mengungkap otak di balik kejadian ini serta yang terlibat. Jadi beri kami waktu dan ruang untuk bekrja dalam melaksanakan penyelidikan," paparnya. Kasus di Pemkab Mamuju terse-
"Bisa saja pembangunan itu masuk daftar usulan Pemkab Mamuju, sebab mereka juga bisa melakukan pembangunan jika ada anggarannya," kata Saparang kepada Radar Sulbar, saat dihubungi lewat telepon selulernya, Rabu 15 Februari. Saparang mengatakan, pembangunan tanggul masuk yang daftar Dinas PU Sulbar untuk tahun anggaran 2012 sebanyak 19 paket. Kegiatan ini tersebar pada empat kabupaten yaitu Mamuju,
Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju Utara. "Kami belum tahu berapa anggaran untuk pembangunan tanggul ini, karena belum lihat DPA (Daftar Perincian Anggaran,red)," ungkapnya. Kepala Lingkungan Babana Pantai, Muhammad Nur, mengatakan, pembangunan tanggul tersebut selalu diusulkan namun belum mereka dapatkan. "Kami sering usulkan sejak beberapa tahun lalu. Tapi belum ada juga
but, mengakibatkan sejumlah investaris Pemkab Mamuju seperti laptop yang berisi data penting raib dibawa kabur pencuri. Barang yang dibawa kabur diantaranya tiga unit laptop di ruang Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi, tiga unit laptop dan satu VCD di ruangan Kabag Umum dan Perlengkapan, satu unit laptop di Bagian Hukum, serta dua unit laptop, satu CCTV, dan satu CPU komputer di ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Mamuju. Iptu Jamaluddin tidak berani memberikan target kapan penyelesaian pemberkasan kasus tersebut. Menurutnya, Polres Mamuju akan terus mencari saksi baru yang dapat memberi jawaban tentang kejadian tersebut. (*) tanda-tanda pembangunan," ujarnya. Sementara itu, seorang warga setempat, M Rasyid mengatakan, air pasang membuat rumah warga rusak. "Banyak sekali yang rusak akibat air pasang ini. Kami hanya bisa mengantisipasi dengan menanam batang pohon kelapa, itupun hanya bisa bertahan satu hari sehingga setiap hari harus dipasang," ungkapnya. (rp2/dir)
Warga Desak Percepatan Perbaikan Jalan Diponegoro MAMUJU -- Jalan Diponegoro di Lingkungan Karema Utara Mamuju mengalami rusak parah sepanjang 500 meter. Akibatnya, sejumlah warga resah karena kesulitan melalui jalan yang merupakan salah satu akses ke Pasar Regional Mamuju. Warga berharap perbaikan jalan tersebut dipercepat agar dapat dengan mudah dilalui untuk berbagai keperluan. Kerusakan di sepanjang jalan tersebut yaitu banyaknya lubang yang dipenuhi genangan air. Jika hujan mengguyur, permukaan jalan akan licin karena banyaknya tumpahan material timbunan yang berubah menjadi lumpur. Dengan kondisi itu, pengendara sepeda motor enggan melewati jalan tersebut karena bisa saja terjatuh. Di samping itu, mereka tidak ingin lewat dengan alasan motornya bisa kotor karena air yang bercampur lumpur tingginya sekira 30 sentime-
ter. Salah seorang warga setempat, H. Sarifuddin, mengatakan kerusakan Jalan Diponegoro terjadi sekira satu tahun lebih. Namun, Pemkab Mamuju belum memberikan perhatian. Menurutnya, kerusakan jalan tersebut sering menimbulkan kecelakaan, sebab masyarakat tidak mengetahui jika jalannya berlubang karena jalan tersebut digenangi air. "Sejak kondisinya rusak, sudah banyak orang yang jatuh karena jalanya licin dan banyak lubang," paparnya. Tahun ini, Pemkab Mamuju akan melakukan pembangunan jalan sebanyak 80 ruas dengan volume 100 kilometer, termasuk jalan Diponegoro. Perbaikan tersebut dikhususkan untuk jalan dengan kondisi rusak berat, demi memaksimalkan jalur transportasi sehingga para pengendara tidak terhambat dalam perjala-
nannya. Kondisi jalan rusak mencapai 259,56 km, jalan rusak berat mencapai 240,42 km, jalan sedang mencapai 206,51 km dan untuk jalan dengan kondisi baik mencapai 639,51 km. Jadi volume jalan secara keseluruhan mencapai 1346,04 Km. Anggaran pembangunan jalan tersebut dibagi dalam tiga aspek yaitu, dana peningkatan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 12.899.914.600 miliar. Untuk pemeliharaan jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1.340.325.000 miliar, dan peningkatan jalan dari DAU sebesar Rp 16.617.990.000 miliar. (rp2/dir)
2013, Program Pemkab Ditentukan Desa MAMUJU -- Program pembangunan Pemkab Mamuju untuk tahun anggaran 2013 ditentukan aparat desa melalui diskusi kelompok. Hal tersebut dilakukan karena kondisi sebuah desa hanya akan diketahui secara rill aparat desa bersama warga setempat. Demikian disampaikan Kepala Badan Pemerintahan Daerah (Bappeda) Mamuju, Junda Maulana, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Kantor Kecamatan Mamuju.
"Dalam mencapai hasil untuk program tahun mendatang, sekira 80 persen ditentukan dari pihak desa. Mereka bisa mengusulkan yang lebih bermanfaat di daerahnya," kata Junda Maulana kepada Radar Sulbar, Rabu 15 Februari. Aparat desa atau lurah harus mengetahui kondisi daerah masing-masing sehingga rencana tersebut merupakan hasil perkembangan desa atau kelurahan. Jadi diskusi itu merupakan syarat penting untuk membangun desa atau kelurahan setempat.
EKSEKUTIF MAMUJU
Menurutnya, hasil musrembang tersebut akan diklarifikasi di kabupaten sehingga bisa dipilih untuk dipastikan masuk sebagai prioritas pembangunan pada tahun mendatang. Junda mengatakan, program pembangunan tersebut juga ditentukan anggaran daerah. Jika anggaran tidak mencukupi otomatis usulan program tersebut harus dipilih. "Pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas Pemkab," tutunya. (rp2/dir)
Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju
RADAR/ FIRDAUS PATURUSI
RADAR/ FIRDAUS PATURUSI
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Masagung Dewanto, menyampaikan ceramah tentang pencegahan korupsi, pada Rakerda Pemkab Mamuju, Selasa 14 Februari 2012, di Mamuju.
Bupati Mamuju H Suhardi Duka, menyimak pemaparan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Masagung Dewanto, pada Rakerda Pemkab Mamuju, Selasa 14 Februari 2012, di Mamuju.