Issuu on Google+

RADAR SULBAR

www.radar-sulbar.com

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

KAMIS, 15 MARET 2012

Tercepat dalam Menyajikan Berita

Rp 3.000

Mendagri Panggil Ramlan Flashback Kisruh Mamasa

REPORTER: CHAERUL MARVAN EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengundang Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh terkait putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan Obednego Depparinding Cs. Selain Anwar, sejumlah pejabat Mamasa, termasuk Bupati Ramlan Badawi, juga telah dipanggil Kemendagri. Baca HAL 7

Infotainment Bantah Dikeluarkan DARI KAMPUS

17 Maret 2011, MA mengeluarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor MA No.2440 K/Pidsus/ 2010. Obed bersama 23 mantan anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009 dipidana penjara 1 tahun 8 bulan. 24 Juni 2011, Mendagri mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap Obednego sebagai Bupati Mamasa. Surat bernomor 131.76/846 tahun 2011 24 Juni 2011, Mendagri menunjuk Wakil Bupati H Ramlan, sebagai Pelaksana Tugas Bupati 12 Agustus 2011, Ramlan Badawi dilantik sebagai Bupati Mamasa 18 Januari 2012, MA mengeluarkan putusan PK nomor 186 PK/Pidsus/2012. Obed dkk dinyatakan bebas dari segala hukuman. Di saat bersamaan Obed bersama pendukung meminta dikembalikan jadi Bupati Mamasa. 10 Maret 2012, terjadi bentrok di HUT Mamasa ke-10.

Baca Hal 15

KOLOM SENATOR

Bedah Rumah RUMAH tempat berlindung dari terik panas matahari, hujan, dan dingin. Rumah sebagai wadah berkumpul keluarga melepas lelah setelah seharian berpeluh dengan aktivitas keseharian. Di rumah pulalah kita sekeluarga saling berbagi dalam suka dan duka. Ada pembinaan mental dan spritualitas di dalamnya selain fungsi kenyamanan bagi penghuninya. Asri Anas

Baca HAL 7

Anggota DPD/MPR RI

SUDAH SEHAT. Gubernur Sulbar didampingi Ketua TP PKK Sulbar Enny Anggaraeni Anwar meninggalkan ruang perawatan di RS Grha Kedoya Jakarta, Rabu 14 Maret 2012.

Kontribusi Perusahaan Sawit Minim

HUMOR

Rayuan Gombal Cowok Cewek Cowok Cewek

RADAR/CHAERUL MARVAN

: Neng kamu capek tidak? : Hah? (bingung) Kenapa? : Soalnya eneng berlari-lari terus di pikiran abang. : Ahh Bisa aja

Cowok : Cintaku ke kamu seperti peta di pelajaran geografi C e w e k : Maksudnya? Cowok : Aku cinta buta sama kamu Cowok : Cintaku buat kamu kayak energi C e w e k : Kok bisa bang? C e w e k : Kekal dan gak bisa musnah

a ke And .com lucugmail a t i er 1@ m c ar0 Kiriarsulb rad

Jayla Cooper (9 tahun) harus berjuang melawan maut selama dua tahun akibat leukemia yang dideritanya. Jadi tak ada waktu untuk menunggu lebih lama untuk menikah. Ia ingin menikah sebelum meninggal. Orangtuanya dengan penuh sedih dan haru pun meluluskan permintaan putri kesayangannya itu. Jayla menyukai temannya, Jose Griggs, 7 tahun. Jose adalah sesama pasien di Pusat Kedokteran Anak di Dallas. Akhirnya dua bocah ini pun dinikahkah pada Februari 2009.

Dibentuk Tim Independen untuk Mengatasi Konflik Agraria Matra JAKARTA -- Keberadaan perusahaan sawit di Sulbar sejauh ini belum memberikan kontribusi besar kepada daerah. Sumbangan pihak ketiga yang diberikan perusahaan tidak berpengaruh siginifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah. Demikian disampaikan Wakil Bupati Mamuju Utara (Matra) Muhammad Saal, saat mengikuti rapat mencari solusi konflik agraria Matra yang digelar Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rabu 14 Maret. "Data kami, sumbangan pihak ketiga hanya Rp 800 juta per tahun dengan luas lahan 35 ribu hektar. Ini Lahan betul-betul dikuasai perusahaan," ujar Saal. Hal ini diperkuat Ketua DPRD Matra Yaumil RM. Ia juga mempertanyakan kontribusi yang diberikan perusahaan sawit di Matra. "Kami memohon kebijakan arif perusahaan memberi solusi. PT Astra saya melihat gambaran di lapangan, ada oknum tidak bertanggung jawab, mengadaada," imbuhnya. Baca HAL 7

Zona Satu Waktu

Untungkan Indonesia Alwi Hamu:

Hemat, Efisien, dan Efektif

PEJABAT Pemkab Mamuju Utara dalam pertemuan di DPD RI terkait konflik lahan sawit di Matra

JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menyatukan zona waktu bakal menguntungkan Indonesia dalam berbagai hal, utamanya dalam hal perekonomian. Dengan zona satu waktu, banyak biaya yang bakal dihemat, mulai dari jam HM Alwi Hamu kerja, traffic, hingga ke aktivitas ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Wacana penyatuan zona waktu itu pada awalnya sering dilontarkan Penasihat Indonesia Marketing Association (IMA), HM Alwi Hamu pada berbagai kesempatan pertemuan nasional, tujuh tahun silam. Hal itu juga sudah disampaikannya kepada pemerintah, sampai akhirnya kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengungkapkan bahwa anggaran bakal hemat triliunan rupiah jika zona waktu dijadikan satu. Baca HAL 7

Zhang Qing Feng, Memori antara Indonesia dan Tiongkok

Selalu Gembira saat Bertemu Orang Indonesia Sentimen politik memaksa Zhang Qing Feng meninggalkan Indonesia pada 1960. Saat itu dia baru berusia delapan tahun. Setelah puluhan tahun tinggal di Tiongkok, Zhang masih menyimpan memori tentang Indonesia. Berikut laporan wartawan Jawa Pos yang baru pulang dari Guangzhou, Tiongkok. PRIA paro baya itu sedang menuntun sepeda ketika kemudian menghentikan langkahnya. Rupanya, dia tertarik dengan perbincangan saya bersama seorang rekan wartawan dari Indonesia. "Indonesia?" tanya pria tersebut. "Saya gembira sekali kalau bertemu orang Indonesia," sambungnya. Dialah Zhang Qing Feng alias Thio Ceng Hong. Bukan tanpa alasan kalau pria 60 tahun itu suka dengan Indonesia. Sebab, dia lahir di Indonesia. Tepatnya di Talang Padang, Lampung. Namun, saat berusia delapan tahun, Zhang dibawa keluarganya meninggalkan Indonesia menuju tanah leluhur w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

ANDA MARZUDINTA/JAWA POS

ZHANG Qing Feng kini menetap di sebuah flat di Jalan Xi Heng Lu, Distrik Tianhe, Guangzhou, Tiongkok.

mereka di Tiongkok. Ribuan warga keturunan Tionghoa melakukan eksodus besarbesaran pada 1960-an. Memang tidak semuanya meninggalkan Indonesia. "Saudara ayah dan ibu saya tetap tinggal di Indonesia sampai sekarang," kata Zhang. Ayah Zhang adalah pedagang. Ketika memutuskan hijrah, mereka terpaksa meninggalkan rumah dan usaha yang ada. Baca HAL 7 redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com


2

Ekonomi

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBAG

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

Lestarikan Batik Melalui Lomba

Bunga Pinjaman KUR 13 Persen MAMUJU -- Mendukung salah satu program pemerintah, PT Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Mamuju turut memfasilitasi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah ini dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). BTN mamuju memberikan kredit secara lebih luas kepada UKM dengan jumlah KUR yang diberikan minimal 20 juta. Agar tidak terlalu memberatkan peminjam, BTN hanya mengenakan bungan pinjaman sebesar 13 persen. Small Micro Business BTN cabang Mamuju, Aryanto, mengatakan, UKM yang bisa mendapatkan KUR tersebut adalah jenis usaha mikro seperti industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perdagangan. "KUR untuk UKM atas kerjasama dengan Kementrian Koperasi dan UKM. Jumlah bunga pinjaman yang diberikan sekira 13 persen dengan jumlah besaran dana yang diambil. Kami tidak tentukan jenis usahanya seperti apa. Namun kita berikan pada usaha yang dinilai layak," papar Aryanto, kepada Radar Sulbar, saat disambangi di ruang kerjanya. Syarat-syarat untuk mendapatkan KUR yakni surat permohonan, surat agunan, volume usaha, legalitas usaha, dan usaha tersebut sudah berjalan minimal satu tahun. Selama ini, lanjut Aryanto, penyebab para pelaku UKM yang ditolak dalam mendapatkan dana KUR adalah karena kredit macet, grafik usaha, dan tempat usaha tidak jelas. Ia menambahkan, BTN telah menyalurkan dana melalui KUR tersebut sekira enam jenis UKM dengan jumlah dana secara keseluruhan sekira Rp 600 juta. "Kami menargetkan dana KUR yang disalurkan pada sejumlah pengusaha sebesar Rp 700 juta. Kami optimis tahun ini bisa tercapai, sebab baru tiga kita jalani sudah hampir mencapai target tersebut," paparnya. (rp2/dir)

INFO SULBAR

RADAR/HASAN BASRI

SERVICE. Dua orang montir sedang memperbaiki motor.

REPORTER: KADIR TANNIEWA EDITOR: AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Lomba desain motif batik khas Mandar yang digelar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Polewali Mandar merupakan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya batik asli daerah ini. Kepala Seksi Industri Kecil Menengah (IKM) Disperindag Polman, Ju-

madil Tappawali mengatakan, Unesco menilai produksi batik Mandar merupakan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity). Sehingga untuk mendapatkan motif batik sebagai ciri khas Mandar maka Pemkab Polewali Mandar melalui Disperindag menggelar lomba ini. "Yang menjadi pemenang nanti, Pemkab Polewali Mandar men-

jadi salah satu baju atau pakaian batik yang digunakan instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan sekolah-sekolah di Kabupaten Polewali Mandar," jelas Jumadil. Ketentuan penggunaannya sambung Jumadil, akan diatur kemudian. Selain itu lomba tersebut diharpkan dapat menciptakan corak ragam batik baru bermotifkan kekhasan Mandar di Polewali Mandar.

Tujuan lomba ini selain menggali ide kreatifitas dan apresiasi masyarakat Polman dalam merancang motif batik juga diharapkan dapat meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian budaya batik dan juga menumbuhkan serta memajukan wirausaha industri batik serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun terpenting lomba ini diharapkan dapat meningkatkan promosi batik khas Mandar produksi Polewali Mandar. Terkait desain motif batik cap khas mandar tersebut sekiranya menggambarkan kearifan lokal Mandar yang bercirikan potensi Flora, Fauna, Kebudayaan, Obyek Wisata, dan Geografi Kabupaten Polewali Mandar. Desain tersebut dikerjakan diatas kertas ukuran A3 dengan desain utuh dan setiap peserta dapat mengirimkan maksimal dua desain. Desain diberi deskripsi singkat karya (makna filosofis karya), dinarasikan di atas kertas HVS (A4) diketik komputer menggunakan huruf Tahoma 11 pt spasi 1,5 maksimal 2 halaman. Jumadil menambahkan, judul karya, nama dan alamat peserta ditulis dibalik karya. Dan karya desain dan deskripsi dimasukkan didalam amplop besar tertutup dan dikirimkan atau diserahkan secara langsung ke sekretariat panitia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar. (*)

APKAI Keluhkan Kehadiran Investasi Sawit POLEWALI -- Kehadiran investasi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Polewali Mandar, dikeluhkan oleh Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Muh Sabri salah seorang pengurus APKAI Sulbar, Selasa 13 Maret 2014. Berdasarkan hasil kajian di APKAI Sulbar, kehadiran investasi perkebunan kelapa sawit di Polewali Mandar, justru tidak menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat petani Polewali Mandar dalam rangka meningkatkan kesejahter-

aan ekonominya. Sebab perkebunan sawit justru akan membawa dampak besar bagi keberlangsungan komoditas pertanian Polewali Mandar khususnya padi ke depan. "Jadi di tengah kita bersama-sama mewujudkan swasembada berar pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar justru menghadirkan program pembukaan perkebunan kelapa sawit yang akan mematikan petani sawah di Polman, sebab memang investasi sawit bukan jawabannya," jelas Sabri. Menurut Sabri, kelapa sawit adalah

salah satu tanaman yang membutuhkan ketersediaan air untuk resapannya, sementara wilayah Kecamatan Luyo, Tutar dan Matannga merupaka area tandung air bagi kepentingan irigasi sawah yang cukup luas di Polewali Mandar. "Ketika perkebunan sawit dipaksakan masuk di Polewali Mandar, maka ancaman kekeringan irigasi yang menjadi pemasok air bagi ratusan hektar persawahan di Polewali Mandar akan tidak terhindarkan, untuk itu secara tegas menyatakan penolakannya pada masuknya investasi sawit," tutur Sabri.

Ia menambahkan, selain ancaman kekeringan irigasi karena sumber pasokan air bagi irigasi di daerah ini areanya terganggu, juga akan berdampak buruk pada petani Kakao, dimana resapan air yang membuat tanah perkebunan kakao juga akan kekeringan dan mematikan komoditas kakao rakyat Polewali Mandar. "Makanya saya mengimbau kepada Pemprov Sulbar segera turun tangan menengahi ancaman bagi masa depan komoditas padi di Polewali Mandar," imbuh Sabri. (k1/mkb)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

HERWIN OKO/HUMAS PEMPROV SULBAR

HADIR. Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi (Plt Sekprov) Sulbar, Ismail Zainuddin, saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Kabupaten Mamasa, akhir pekan lalu.


Mamuju 3

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI II Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pemberdayaan perekonomian rakyat, pemerataan Pendapatan di Masyarakat, Pembangunan daya Tarik, daya tahan dan daya saing perekonomian daerah TUJUAN 1. Pembentukan Lembaga Ekonomi yang Berbasis Syariah SASARAN Terbentuknya Lembaga Ekonomi berbasis syariah yang referensentatif pada wilayah-wilayah pertumbuhan Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Tak Miliki IPAL, VIP RSUD Rawan Banjir REPORTER: M. SHOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Hingga kini, air hujan masih kerap membanjiri ruang perawatan VIP di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju. Kondisi tersebut terjadi karena salah satu intansi pelayanan umum di Kabupaten Mamuju ini tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Kondisi ini dibenarkan Direktur RSUD Mamuju, dr Titin Hayati. Ia mengatakan akibat kondisi ini banyak pasien yang resah jika sedang hujan. "Kadangkala jika banjir, airnya masuk ruangan perawatan pasien," ungkap Titin, Rabu 14 Maret di ruang kerjanya. IPAL seharusnya menjadi hal prioritas yang harus diperhatikan pemerintah. Sebab, jika hal ini tidak ada maka seluruh air limbah tidak dapat dibuang dengan baik. "Seharusnya sebelum dibangun RSUD terlebih dahulu jelas tentang sarana pembuangan limbah. Namun anehnya, hal yang sangat prioritas tersebut belum kami miliki," keluh dr Titin. dr Titin mengatakan, pengelola RSUD Mamuju telah mengajukan dana pembangunan IPAL pada Pemkab Mamuju. Namun dengan alasan keterbatasan anggaran, Pemkab Mamuju

RADAR/M SHOLIHIN

SALURAN DARURAT. RSUD Mamuju membuat saluran pembuangan limbah cair darurat karena tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

tidak mengakomodir permaintaan tersebut. Bahkan pihaknya telah mengusulkan pembangunan IPAL sebesar Rp 1 miliar dari APBD Mamuju tahun 2012. Sehingga Ia tetap berharap pada APBD Perubahan nantinya usulan tersebut dapat diakomodir. "Sarana kebersihan yang diakomodir dari usulan kami hanya pengada-

an Isenator dengan total anggaran mencapai Rp 450 juta. Alat tersebut hanya dapat digunakan untuk mengelola limbah kering, sehingga untuk limbah cair belum dapat dikelola dengan baik," kata dr Titin. Sedangkan untuk pengolahan limbah cair dan mengantisipasi banjir, RSUD Mamuju terpaksa membuat saluran darurat.

Namun pihak rumah sakit masih pesimis saluran darurat tersebut dapat memuat debit air saat hujan. Keluhan pasien tidak hanya disampaikan saat terjadi hujan beberapa hari lalu. Keluhan yang sama juga terjadi sebelumnya, bahkan pasien yang merasa tidak nyaman ankhirnya memilih untuk dirujuk ke rumah sakit di daerah lain untuk melanjutkan perawatan. (*)

Nelayan Desak Kejelasan Kompensasi MAMUJU -- Menurunya hasil tangkapan ikan nelayan perairan Mamuju membuat para nelayan merugi. Nelayan menduga kuat kondisi tersebut akibat adanya aktifitas beberapa kapal penjelajah GSF Explorer. Sehingga nelayan yang mengaku sejak empat bulan tidak melaut meminta kepada pihak perusahaan explorer migas yang melakukan aktifitas di wilayah perairan Mamuju agar memberikan kompensasi kepada nelayan. Permintaan tersebut diungkapkan nelayan Mamuju saat pihak Statoil melakukan sosialisasi kepada nelayan di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kasi-

wa Mamuju, Rabu 14 Maret. "Kami meminta kepada perusahaan migas memberikan kepastian kompensasi. Sebab sejak adanya aktifitas pengeboran minyak, hasil tangkapan ikan kami berkurang," sebut salah satu nelayan, Nurlina. Selain itu, salah satu pemerhati nelayan, Hasmia Novianti, menegaskan agar pihak Statoil memberikan kejelasan terhadap proses kompensasi kepada nelayan yang terkena imbas dari aktifitas pengeboran minyak tersebut. "Kami berharap ada kompensasi dari perusahaan yang melakukan pengeboran minyak di wilayah perairan Mamu-

ju. Sebab, hingga saat ini nelayan tidak melaut akibat kondisi ikan yang semakin berkurang," tandasnya. Menaggapi hal tersebut, Representative Statoil, Yunoko H, mengungkapkan pihaknya belum memberikan kepastian terhadap kompensasi yang akan diberikan kepada nelayan. Ia mengungkapkan permintaan kompensasi nelayan belum memiliki alasan yang kuat. "Kondisi langkanya ikan di perairan Mamuju belum ada kepastian disebabkan aktifitas yang kami lakukan. Jika memang nanti terbukti kami yang menjadi penyebab keresahan nelayan

selama ini, kami siap memberikan kompensasi," kata Yunoko. Kepastian pemberian kompensasi, lanjut Yunoko, akan dilakukan setelah kajian mengenai kebenaran penyebab berkurangnya tangkapan ikan nelayan Mamuju. Yunoko berharap kepada nelayan agar lebih bersabar. "Untuk kejelasan masalah ini, kami masih menunggu keputusan pemerintah setempat. Jika perlu dapat dilakukan pengecekan langsung di wilayah yang selama ini menjadi tempat kegiatan ekplorasi, sehingga nanti ada kejelasan," tutupnya. (mg6/dir)

Petani Bualemo Belajar Tanam Kakao di Mamuju MAMUJU -- Perkebunan kakao Kabupaten Mamuju menjadi percontohan petani dari Kabupaten Bualemo Gorontalo. Bahkan, petani kakao Bualemo meminta Pemkab Mamuju memberikan bimbingan mengenai tata cara budidaya kakao yang benar dan baik. Sebanyak 52 orang petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) kakao dan petugas perkebunan dari Bualemo melakukan studi banding mengenai pembudidayaan kakao di Mamuju, Rabu, 14 Maret 2012. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Mamuju, Abraham Lati, mengatakan kunjungan petani tersebut untuk melihat sejauh mana perkembangan budidaya kakao di Mamuju. Mereka juga sekaligus akan belajar tentang bagaimana budidaya kakao

yang baik sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal. "Dengan studi banding ini, petani kakao akan belajar dan mendapatkan pengalaman dan motivasi diri tentang bagaimana budidaya kakao yang baik," ujar Abraham. Selain itu, Pemkab Bualemo dan poktan akan mengundang Pemkab Mamuju dan para poktan kakao di Mamuju untuk menjadi instruktur dalam bimbingan langsung kepada poktan di Bualemo. Usai pertemuan di Sekretariat Kabupaten, rombongan melanjutkan perjalanan ke wilayah perkebunan di Kecamatan Tarailu Mamuju. Di lokasi tersebut, petani Bualemo melihat langsung kondisi perkebunan kakao dan bertemu dengan petani kakao di Kecamatan Tarailu. (mg1/dir)

EKSEKUTIF MAMUJU

RADAR/M SHOLIHIN

SEMRAWUT. Kendaraan angkutan umum melintasi jalan Urip Sumoharjo Mamuju.

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Tipikor Mamuju Sidang Lima Kasus Korupsi MAMUJU -- Hingga bulan ketiga tahun ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju sedang menyidangkan lima kasus korupsi. Tiga diantaranya adalah kasus yang telah ditangani sejak tahun 2011 namun belum berhasil diselesaikan. Kelima kasus yang dimaksud adalah dugaan korupsi pembangunan Stadion Sulbar yang melibatkan tiga terdakwa, Kasus PNPM Mandiri tahun 2010 di Kecamatan Tommo Mamuju, dugaan korupsi di KPU Polewali Mandar, kasus rehabilitasi SDN 35 Pumballar Majene, dan kasus pembobolan kas daerah di Mamuju. Dua kasus yang disebutkan terakhir adalah kasus baru tahun 2012. Sementara itu, Pengadilan Tipikor Mamuju telah berhasil menyelesaikan tiga kasus yakni dugaan korupsi bantuan sosial kepada SD 60 Inpres Lembang Majene, korupsi bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran di Kabupaten Majene; dan korupsi pada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Polewali Mandar. "Tiga kasus korupsi yang sudah diputus tersebut semuanya dihukum karena dinyatakan bersalah, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Kepala Seksi Humas PN Mamuju, Syafruddin, Rabu 14 Maret 2012. (mg1/dir)

Jalan Umum Kota Mamuju Semrawut MAMUJU -- Kondisi penggunaan jalan dalam kota Mamuju terlihat masih sangat semrawut. Hal ini terlihat dari banyaknya angkutan umum melintasi jalan yang seharusnya bukan jalur bagi mereka. Selain angkutan umum, juga kerap terlihat truk berbagai tonase melintasi jalan yang tidak seharusnya. Kondisi ini membuat sejumlah jalan menjadi cepat rusak, begitu pun dengan duicker (goronggorong) dalam Kota Mamuju. Melintasnya kendaraan besar dalam kota juga kerap menimbulkan kemacetan. Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Mamuju, Jumardi, membenarkan pengaturan jalur jalan dalam kota Mamuju masih belum maksimal. Ia menyebutkan kondisi ini dipengaruhi masih sangat terbatasnya sarana yang ada. "Hal ini masih dapat dimaklumi, sebab kami juga melihat kondisi sarana jalan yang seharusnya menjadi jalur khusus bagi angkutan umum masih sangat memprihatinkan. Selain itu ketersediaan sarana rambu lalu lintas juga masih sangat minim. Namun, kami tetap berharap kepada pengguna angkutan umum untuk sebisa mungkin mematuhi aturan yang ada," ungkapnya, Selasa 13 Maret. Berdasarkan aturan, lanjut Jumardi, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan disebutkan bagi pengguna angkutan umum yang melintasi jalur dengan tidak memperhatikan jalur yang dilarang instansi berwenang mengatur jalan maka ditetapkan sebagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi berupa pidana kurungan maksimal 6 bulan. Sementara itu, jalur jalan dalam kota Mamuju yang tidak dapat dilalui kendaraan angkutan umum antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan KS Tubun dan Jalan Urip Sumoharjo. Namun semua jalur jalan tersebut saat ini masih kerap dilalui kendaraan angkutan umum. "Untuk sementara kami hanya membenahi sarana infrastruktur jalan. Salah satunya adalah rambu-rambu lalu lintas. Sehingga jika hal itu berjalan dengan baik, kami dapat menegaskan ketertiban penggunaan jalan," kuncinya. (mg6/dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

RADAR/HASAN BASRI

DAMPINGI. Wakil Bupati Mamuju, H Biustamin Bausat, saat mendampingi rombongan peneliti dari Negara Kanada.


4

Parlementaria

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VISI

“Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mampu Memberdayakan Masyarakat, Maju, Mandiri, dan Amanah“.

MISI

5. Mendorong upaya pemberdayaan ekonomi 1. Menata dan membina penyelenggaran fungsi – fungsi keluarga pemerintah desa 6. Mendorong peningkatan kapasitas 2. Membina dan memfasilitasi upaya pengembangan keluarga miskin 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat sumber – sumber pendapatan desa. Guna dan SDA 3. Membina dan meningkatkan kapasitas aparat desa 8. Mengembangkan Pranata Sosial Budaya dan 4. Membantu upaya pengembangan dan pembinaan usaha Adat Istiadat Masyarakat ekonomi masyarakat desa H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: KEPALA BPMPD GUBERNUR PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

ARIFIN. A, S.Pd

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Saggaf Katta Dilantik Akhir Maret EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Jika tak ada aral melintang, politisi Partai Golkar Sulbar yang akan menjadi pengganti almarhum Tashan Burhanuddin di DPRD Sulbar, Saggaf Katta, bakal dilantik pada akhir bulan ini. Rencana itu ditetapkan sesuai

hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulbar yang digelar rapat di rumah jabatan Ke-tua DPRD Sulbar, Selasa 13 Maret. Ketua DPRD Sulbar yang juga Ketua Bamus, Hamzah Hapati Hasan, mengemukakan, Bamus sudah menetapkan tanggal pelantikan yakni 30 Maret. Keputusan untuk menetap-

kan Saggaf Katta sebagai pengganti almarhum Tashan berdasarkan hasil verifikasi KPU yang telah disampaikan kepada DPRD Sulbar. "Verifikasi KPU menunjukkan, Saggaf Katta yang merupakan caleg Partai Golkar memperoleh suara terbanyak ketiga di Dapil Majene pada pemilu legislatif tahun 2009 lalu.

Peraih suara terbanyak pertama adalah (alm) Tashan, lalu kedua adalah Muhammad Darwis yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulbar. "Jika sudah dilantik nanti, Saggaf Katta akan berada di Komisi II karena posisi almarhum Tashan juga sebelumnya di komisi II. Saya rasa Saggaf bisa berada di komisi

manapun karena beliau memiliki pengalaman sebagai birokrat selama puluhan tahun," kata Hamzah. Saggaf adalah mantan birokrat yang mengabdi di Pemprov Sulbar dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulbar. Saggaf akan menggantikan Tashan melalui pros-

Ketua DPRD Tunggu Ketegasan Mendagri MAMUJU -- Kisruh di Kabupaten Mamasa beberapa waktu terakhir mendapatkan satu perhatian serius dari Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan. Untuk menuntaskan kisruh ini, Hamzah mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi segera mengeluarkan keputusan tegas. "Kita butuh ketegasan. Mendagri harus secepatnya mengeluarkan putusan sehingga ada dasar bagi kami di DPRD dan Pemprov untuk mengambil sikap. Kami sangat ingin kondisi Mamasa kondusif dan tak ada korban yang jatuh," kata Hamzah, Selasa 13 Maret. Persoalan pengembalian jabatan bupati kepada Obednego Depparinding dan menetapkan Ramlan Badawi sebagai Wakil Bupati Mamuju, semua harus dipertegas karena masalah ini menjadi bibit konflik yang mengarah pada kerusuhan. "Kita tunggu keputusan mendagri. Apapun yang diputuskan harus kita patuhi. Saya minta semua pihak bisa menerima keputusan ini. Untuk saat ini, sebagai wakil rakyat Sulbar saya meminta semua pihak menahan diri dan menjaga kondusifnya suasana," jelas Hamzah. Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Ajbar Abdul Kadir, menyarankan agar DPRD Sulbar melakukan pendekatan kepada masyarakat dan turun langsung untuk berdialog agar dapat memberi pencerahan dan mengambil masukan untuk mengajukan pada Mendagri. Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, menurut Ajbar, merupakan suatu kewajiban untuk turut ambil bagian dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pemerintahan. "Kami memang berencana untuk datang ke Mamasa. Tapi, kami menunggu perintah dari pimpinan karena kami harus turun ke lapangan secara kelembagaan, makanya harus ada penugasan resmi dari pimpinan," ungkap Ajbar. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin, menyatakan, sebagai pimpinan dewan, dirinya mendukung saran dari legislator Ajbar Abdul Kadir dan segera membahas hal tersebut dengan pimpinan dewan lainnya. (dir)

PARLEMENTARIA

es PAW (pergantian antarwaktu) sisa masa jabatan 2009-2014. Tashan Burhanuddin meninggal dunia pada akhir Desember 2011 akibat sakit. Proses PAW dari Tashan ke Saggaf memakan waktu sekitar tiga bulan. Saggaf akan menjadi legislator di DPRD Sulbar selama kurang lebih dua tahun. (*) RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

DISKUSI. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin bersama Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Ajbar Abdul Kadir dan staf ahli DPRD Sulbar Ruslan Amrullah dan Abdul Samad berdiskusi di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sulbar.

Prolegda Ditetapkan Awal April

POLEWALI -- Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, rencananya akan menetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Polewali Mandar, awal bulan April 2012. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Baleg DPRD Polman, Abd Rahim, Rabu 14 Maret 2012. Katanya, Penetapan Prolegda Kabupaten Polewali Mandar, baru akan

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

Anggota Komisi II DPRD Sulbar Zainal Abidin menyampaikan saran kepada Statoil dalam sosialisasi Statoil bersama nelayan Mamuju, Rabu 14 Maret.

ditetapkan awal bulan April 2012. Setelah melalui proses kajian dan uji publik oleh sejumlah pakar yang telah membangun kerjasama dengan Baleg melalu Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan. "Jadi kami merencanakan awal April tahun 2012, telah menetapkan sejumlah Ranperda yang akan dimasukkan dalam Prolegda," kata Rahim. Menurut Rahim, penetaptan sejum-

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

lah Ranperda didalam Prolegda sudah barang tentu melalui kajian dan uji publik oleh pakar dan para stakeholder yang berkitan dengan Ranperda tersebut. "Dan proses penetapan sejumlah Ranperda untuk dimasukan dalam Prolegda, merupakan kali pertama di DPRD Polewali Mandar, dilakukan secara bertahap dan melibatkan pakar dan masyarakat proses kajiannya," kunci Rahim. (k1/mkb)

LEGISLATIF MAMUJU

Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Irwan Pababari sedang berdialog dengan PNS Sekretariat DPRD Mamuju.

RADAR/M SHOLIHIN

RADAR/M SHOLIHIN

Anggota Komisi II DPRD Sulbar Zainal Abidin dan Amran HB saat mengikuti sosialisasi Statoil bersama nelayan Mamuju, Rabu 14 Maret.

Anggota Komisi II DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal menghadiri sosialisasi Statoil dengan nelayan Mamuju di PPI Kasiwa Mamuju, Rabu 14 Maret.


Pemilukada 5

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

H.Abdul Wahid Kepala Dinas Pengelolaan Pengeluaran dan Asset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pengelolaan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Anwar Minta Waspadai NasDem JAKARTA -- Ketua DPD I Partai Golkar, Anwar Adnan Saleh cukup memperhitungkan kehadiran partai pendatang baru, Nasional Demokrat (NasDem). Kekhawatiran tersebut bukannya tanpa alasan. Menurutnya, hampir 80 persen pengurus ormas Nasdem merupakan anggota partai Golkar. Jika pen-

gurus ormas Nasdem ini berpaling ke partai NasDem, tidak tertutup kemungkinan sebahagian pemilih partai Golkar juga berpaling. "Waspadai partai NasDem. Paling tidak manuver NasDem itu banyak menarik kader-kader Golkar. Karena 80 persen anggota Nasdem merupakan anggota

Golkar," ujarnya saat ditemui Rabu kemarin di Jakarta. Menurut pengamatan Anwar, partai NasDem lebih fokus menggarap tingkat II (masyarakat kecil di tingkat kabupaten/kota,red), memasuki kanong-kantong suara. Apalagi didukung sekitar delapan gabungan TV dan 11 stasiun radio serta beberapa media cetak.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga sur menempatkan Partai berlamban pohon beringin ini menempatkannya di urutan pertama. tetapi tetap harus waspada karena pemilihan masih dua tahun lagi. "Posisi Golkar memang nomor satu, tapi Pemilu 2014 kan dua tahun lagi. Tidak tertutup kemu-

ngkinan manuver yang dilakukan NasDem mengikuti pola Golkar, mayoritas pengurus NasDem merupakan bekas kader Golkar," beber Anwar. Bahkan Dia memperkirakan partai baru ini bisa saja menembus angka lima besar perolehan suara. "Bisa masuk lima besar, asumsinya itu tadi selain memiliki kader ber-

pengalaman juga di back up (dukung) media," ungkapnya. Meskipun Anwar secara pribadi lebih mewaspadai Partai Nasdem daripada partai lainnya. Namun Dia meyakini jika NasDem belum bisa mengalahkan Golkar. "Kalau untuk menhalahkan saya kira belum. Bukannya takut tapi perlu diwasdai," tutupnya. (fat)

Pakai Pakaian yang Pantas di DPR JAKARTA -- Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan aturan mengenai tata cara berpakaian di Gedung DPR, adalah bagian dari upaya DPR dalam memperbaiki citra DPR. Tata cara yang dimaksudnya hanya dilihat dari aspek kepantasan, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena pengaturan seperti itu adalah hal yang biasa saja. “Aturan ini biasa saja, berpakian ada adabnya. DPR adalah lembaga terhormat maka sepantasnya kita juga menjaga kehormatan itu. Kalau ada yang mengatakan untuk apa mengurusi tata cara berpakian masih banyak hal lain yang lebih besar untuk dibenahi, saya tidak sanggah. Tapi bagaimana kita mau membenahi persoalan yang lebih besar, kalau sekedar aturan berpakaian saja diprotes? Kita tidak bisa membenahi yang besar dan meninggalkan urusan yang nampaknya sepele,” ujar Marzuki di DPR RI kemarin. Marzuki mengakui bahwa untuk tata cara berpakian seseorang memang tidak ada aturan perundangan yang mengaturnya. Namun hidup di Negara manapun ada norma-norma yang harus dijaga, baik norma agama maupun masyarakat. ”DPR sebagai lembaga terhormat, harusnya juga dihormati. Bagaimana kita mau menghormati DPR, kalau orang yang beraktivitas di DPR menggunakan busana diluar kepantasan, dan adat serta norma yang berlaku? Kita tidak membuat aturan pakaian harus yang mahal,yang kita minta hanya yang pantas,,” jelasnya. Marzuki menjelaskan tata cara dan norma berpakian tidak hanya diatur dalam lembaga terhormat sepreti DPR, namun juga lembaga-lembaga lainnya. Bahkan seperti beberapa restaurant saja mewajibkan tamunya menggunakan jas untuk bisa makan disana. Bahkan di dunia malam yang gemerlap pun ada "tata cara" dan "norma" berpakainnya. “Saya rasa di manapun ada norma termasuk berpakaian. Masak kita mau biarkan orang tidak berapakaian pantas masuk ke DPR? Tidak usah jauh-jauh, coba saja datang ke kelurahan dengan menggunakan celana pendek, pasti diminta berpakaian yang pantas kan?,” ujarnya bertanya. Memang DPR menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu bukanlah sebuah mesjid, ataupun rumah ibadah lainnya, yang memiliki aturan yang jauh lebih ketat daripada sekedar norma umum yang berlaku dalam masyarakat. “Kita kan tidak meminta agar orang menutup auratnya sesuai ajaran agama misalnya, karena kita sadar bahwa DPR bukan rumah ibadah. Kita hanya meminta yang pantas-pantas saja,” imbuhnya. Dirinya menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan dilarang menggunakan rok mini. “Saya tidak pernah mengatakan sekalipun dilarang pakai rok mini. Saya hanya mengatakan menggunakan pakaian yang pantas. Sekarang tanya saja, apa pantas menggunakan rok mini ke DPR? Jika ada yang mengatakan kalau melihat seronok akan mengundang pikiran yang macam-macam, yah memang seperti itu adanya. Daripada mengundang pikiran yang macam, kan lebih baik dicegah,” tegasnya. (fmc)

Hari Ini, Lima Figur Bertarung Jadi Kades MAMUJU -- Setelah jadwal pemilihan kepala desa (Pilkades) Papalang Kecamatan Papalang Mamuju tertunda sekira dua bulan dari jadwal semula, hari ini pelaksanaan Pilkades akan digelar. Lima figur dari desa tersebut maju sebagai calon pemimpin Desa Papalang. Diantaranya Masran, Amri, Muliadi, Aco Dhabid, Ridwan. Salah satu kandidat akan menggantikan Abdul Muin sebagai kades yang akan berakhir pada Maret ini.

Pilkades Papalang tahun ini akan melibatkan sekira 3.400 pemilih dari dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Nurdin, berharap pilkades berlangsung aman dan demokratis. Siapapun yang terpilih, tentunya harus bisa diterima masyarakat sehingga kepala desa yang terpilih bisa bekerja dengan maksimal. "Kita harus saling memberikan dukungan kepada kepala desa terpilih agar dia bisa melaksanakan

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

tugasnya dengan baik", ujarnya. Pelaksanaan Pilkades Papalang sebelumnya direncanakan pada Desember 2011. Namun, ditunda karena terjadi kesalahpahaman antara salah satu calon dimana saat dilakukan verifikasi berkas, dua kandidat yang memasukkan berkas memiliki nama yang sama masingmasing menuntut untuk diloloskan. Padahal hanya satu nama yang dinyatakan layak untuk lolos sebagai calon. (mg1/dir)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH & Parnert, Pemimpin Redaksi: Naskah M. Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi: Mahbub Amiruddin, Redaktur Pelaksana: Muhammad Ilham, Koordinator Liputan: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Mahbub Amiruddin, Muh. Ilham, Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Muhammad Ali Akbar, Rahmat, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000. Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

HUMAS DPRD POLMAN

KETUA DPRD Polewali Mandar, Abdullah Tato sedang berbincang dengan Sekwan Rahmadi.

HUMAS DPRD POLMAN

SEKRETARIS DPRD Polewali Mandar, Rahmadi bersama sejumlah staf sekwan sedang mengikuti rapat koordinasi di DPRD Polewali Mandar.


6

Opini

RADAR SULBAR Kamis 15 Maret 2012

Dampak Sosial Kenaikan Harga BBM Oleh:

Dalam perspektif apa pun, kenaikan harga BBM selalu mendatangkan cerita buruk. Karena, trend kenaikan BBM selalu memberi effect domino atau mulltiplier effect terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Dampak turunan yang paling besar adalah naiknya harga kebutuhan pokok, diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL), transportasi, dan harga-harga lainnya. Memilih menaikkan harga BBM, seperti memakan buah simalakama - tidak makan salah, dan makan pun salah. Jika harga BBM tak dinaikkan, beban negara akan semakin berat, aktivitas pembangunan pun akan terhambat. Rasionalisasi penyehatan atau penyelamatan APBN pun selalu menjadi tameng yang ampuh untuk menaikkan harga BBM. Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, APBN akan kuat, lewat pendapatan negara yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, hal ini tidak akan berarti apa pun, jika mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (terancam dibatasi subsidi). Selain pengangguran menggila, rakyat tidak mendapatkan pelayanan sosial (social service) yang baik, jaminan sosial (social Insurance) berkualitas, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta proteksi terhadap sandang-panganpapan yang memadai. Kompensasi

Pemerintah memang menyiapkan skema kompensasi berharga dalam RAPBN-P 2012 sebagai alat peredam jika harga BBM dinaikkan. Namun, dari keempat paket kompensasi tersebut hanya beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin saja yang dianggap sebagai program yang agak cerdas. Selain itu, form kompensasi seperti pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang berubah menjadi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), hanyalah program pengulangan yang banyak dikritik masyarakat. Program tersebut sejauh ini dinilai gagal, karena penyalurannya banyak yang tidak tepat pada sasaran masyarakat miskin. Program BLT hanya membuat orang miskin semakin miskin, akibat mentalnya juga dimiskinkan oleh program filantropi dadakan. Dana jangka pendek BLT yang berbentuk charity program hanyalah menjerat orang miskin dalam kemalasan pasif, hingga kemiskinan absolut (poverty of absolute) akan menjadi budaya terus menerus. Walaupun hasil survey LSI tentang BBM, BLT, dan efek elektoral, barubaru ini menunjukan bahwa sebanyak 69,64 persen atau 440 responden di seluruh Indonesia menyukai BLT, namun program ini tidak harus dikapitalisasikan sebagai pemadam kebakaran secara jangka panjang, karena berpotensi dipolitisasikan. Kompensasi berikutnya dalam

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

Arista Junaidi

Pengamat Sosial Ekonomi dan Politik bentuk subsidi untuk transportasi agar sektor ini tidak terlalu terpukul dengan kenaikan harga BBM, hanya menguntungkan para pengusaha angkutan itu sendiri. Pasalnya, subsidi angkutan yang dilakukan oleh pemerintah hanya tertuju pada suku cadang kendaraan dan pajak kendaraan, bukan subsidi bahan bakar minyak, yang selama ini menjadi alasan para sopir angkutan untuk meminta menaikan tarif angkutan. Bukankah yang menjadi instrumen utama penggerak mobil angkutan adalah BBM yang harganya sepenuhnya ditanggung oleh para sopir angkutan, dan bukan para pengusaha angkutan yang bermain pada suku cadang mobil? Jika harga BBM naik, maka otomatis pengeluaran sopir angkutan untuk memenuhi kebutuhan BBM (bensin dan solar) juga meningkat. Praktis pendapatan mereka harus berkurang, karena telah dipotong untuk mengisi tangki kendaraan, ditambah sharing income dengan bos pemilik mobil angkutan, yang besarannya sudah pasti lebih besar untuk si pemilik. Itulah sebabnya, subsidi suku cadang dan pajak kendaraan tidaklah menyentuh aspek substantif peningkatan beban transportasi dalam kenaikan BBM. Malah membebani para sopir angkutan, dengan beban setoran yang baru. Seharusnya pemerintah melakukan subsidi khusus untuk mobil angkutan, dengan cara mensubsidi silang

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

pendapatan pembelian BBM dari mobil pribadi ke harga BBM mobil angkutan, dengan kontrol yang ketat. Sehingga fair, dan tak ada lagi keluhan tentang pengguna BBM bersubsidi adalah 70% orang kaya pemilik mobil pribadi. Tentang subsidi untuk meningkatkan jumlah beras untuk orang miskin (raskin), adalah format bantuan yang terkesan akal-akalan. Pasalnya, penyebab kenaikan harga beras di pasaran disebabkan turunnya produksi beras dari para petani, lahan pertanian yang semakin sempit, dan infrastruktur pertanian yang tidak memadai, serta kurangnya keberpihakan pemerintah pada petani dalam bentuk kebijakan. Petani selalu merugi dengan kebijakan impor beras yang selama ini terus-menerus dilakukan oleh pemerintah sehingga mematikan produksi pertanian nasional. Nah, yang harus disubsidi bukanlah rakyat miskin untuk mendapatkan beras, namun petanilah yang harus disubsidi dalam bentuk kebijakan peningkatan produksi pertanian, pengurangan impor, pembangunan infrastruktur, dan proteksi harga gabah di pasaran. Sehingga, terjadi surplus produksi beras nasional dengan harga yang terjangkau, dan semua rakyat bisa merasakannya. Bukannya meningkatkan pasokan beras kepada rakyat miskin yang ujungujungnya berasal dari beras impor, dan menguntungkan pengusaha importer beras. (net) Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Tajuk Menyelamatkan Pesisir Pantai ADA yang menarik dari pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar Arifin Nurdin, Selasa 13 Maret 2012. Pernyataan yang dimuat di sejumlah media lokal di Sulbar dan Sulsel ini menyoroti kelangsungan hidup anak-anak yang tinggal di pesisir pantai. Dalam pernyataannya, Arifin Nurdin, meminta investor minyak dan gas (migas) untuk memberi perhatian kepada anak-anak yang tinggal di pesisir pantai. (Selengkapnya Baca di Harian Radar Sulbar, Edisi 14 Maret 2012, halaman 4) Kita mengapresiasi pernyataan Arifin yang menyatakan bahwa masyarakat Sulbar tidak perlu alergi dengan keberadaan perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam di Sulbar. Tapi perusahaan-perusahaan tersebut harus tetap diingatkan agar memberi perhatian khusus kepada anak-anak di pesisir pantai Sulbar. Pengembangan sektor pesisir pantai memang sangatlah penting. Berdasarkan data yang dipublikasi Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, panjang bibir pantai di Sulawesi Barat dari Paku di Polewali Mandar hingga Suremana di Mamuju Utara, mencapai 677 kilometer. Empat dari lima kabupaten di Sulbar memiliki pantai, yakni Polewali Mandar, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. Hanya satu kabupaten, yakni Mamasa yang tidak memiliki pantai. Hal ini membuat roda kehidupan di Sulbar sangat diwarnai kehidupan laut. Mulai dari mata pencaharian, makanan, hingga wisata, Sulbar sangat identik dengan pantai dan laut. Pemerintah dan investor harus ikut ambil bagian dalam penyelematan anak-anak pesisir pantai. Tidak hanya soal penyediaan hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tapi juga tempat tinggal mereka yang kini terancam oleh abrasi. Data yang dikeluarkan Gubernur Sulbar menyebutkan, dari 677 kilometer pesisir pantai yang dimiliki Sulbar, 280 kilometer di antaranya terancam abrasi pantai. Sebagian besar wilayah tersebut ada di Kabupaten Majene. Penanggulangan abrasi ini harus dilakukan secara cepat. Di musim-musim tertentu, saat Sulbar dilanda cuaca buruk, air laut masuk ke rumah warga dan biasanya disertai pengrusakan yang sangat merugikan masyarakat pesisir pantai. Penyelamatan kehidupan di pesisir pantai juga merupakan upaya pelestarian budaya masyarakat Sulbar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan pesisir pantai. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),

HUBUNGI

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

KESEMPATAN BERKARIR Multifinance yang telah Go Publik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan memiliki lebih dari 130 Cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi anda yang memiliki motivasi kerja tinggi, ulet, dan gigih untuk menempati posisi sebagai : SURVEYOR MOBIL (ME) SURVEYOR MOTOR (AE) FIELD COLLECTOR (FC) OPERASIONAL STAFF (ADM) Kualifikasi : - Pendidikan Minimal D3 (khusus AE minimal SMU) - Berpenampilan menarik (pria/wanita) - Leadership, Berjiwa marketing, Komunikatif, Ulet, Energik dan inisiatif - Memiliki SIM (C/A) Aktif ((ME,AE,FC) - Menyerahkan CV (Daftar Riwayat Hidup) FC KTP, FC Ijasah dan transkrip nilai terakhir, - Pas Photo 3x4 = 2 Lembar. Bersedia di tempatkan di daerah SULAWESI BARAT Lamaran beserta CV dikirim ke : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jl. Abd Wahab Azasi No. 44 Tlp. 0426-2323899 / Hp 085 255 606 232 Mamuju - Sulawesi Barat 91511 (To : Adi Zuhrah L - HRD)


Sambungan 7

RADAR SULBAR KAMIS, 15 Maret 2012

Kontribusi Perusahaan Sawit Minim LANJUTAN HALAMAN 1

Dari pihak Unggul Astra sendiri membantah hal tersebut. "Mohon maaf kalau kami membantah. Kami memiliki beberapa HGU (Hak Guna Usaha), luasnya kami bisa buktikan resmi dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)," sebut Cokro, Dirut PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Cokro menyebut pihaknya, telah mengantongi empat HGU. Terakhir mereka peroleh pada tahun 2006, seluas 200,33 hektar. "Tidak ada keinginan berkonflik di daerah. Kami minta Kapolda Sulsel melakukan pengawalan. Kami tidak minta seenaknya, tapi dilakukan berdasarkan prosedur," ulasnya lagi. Di tempat yang sama Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulbar, Akhsan Djalaluddin, mengatakan, permasalahan muncul karena tidak jelasnya batas HGU perusahaan pengembang dengan lahan masyarakat. Untuk mengtasasi hal ini diperlukan rekonstruksi luas. "Konflik HGU di Matra sudah dilapor, sampai saat ini belum ada penyelesaian. Memang kondisi masyarakat saat pertemuan lalu hampir berada di ujung tanduk. Mudah-mudahan tidak seperti yang terjadi di Mesuji," cetusnya. Hasil pertemuan kemarin disepakati untuk membentuk tim independen yang akan diketuai kepala daerah Matra. Tim ini terdiri eksekutif dan legislatif setempat DPRD, perusahaan perkebunan terkait dan BPN. Kerja-kerja tim ini akan dipantau Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Pansus Reformasi Agraria DPD RI. Pertemuan kemarin dibuka Wakil Ketua II DPD RI, G.K.R. Hemas. Hanya saja Ratu Hemas langsung meninggalkan ruang pertemuan karena agenda penting lain. "DPD akan bersurat ke Kapolda agar kepolisian tidak show force dalam membantu mengamankan konflik agraria," terang Anggota II DPD RI M Asri Anas saat membacakan kesimpulan pertemuan. Komite II DPD RI juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan dan perwakilan BPN. Perusahaan dan masyarakat yang beraktifitas di areal 300 hektar lahan bermasalah, agar dapat menahan diri. Wakil Menteri Pertanian mengimbau agar masalah ini cepat terselesaikan. Sengketa lahan, baik dalam jumlah dan kualitas terus meningkat. "Tugas pemerintah adalah memfasilitasi semua stakeholders terkait. Kita semua berharap bisa cepat berakhir," kata Wamen. Tim independen juga akan membicarakan pengukuran lahan koflik di Matra, termasuk mengintensifkan komunikasi dengan semua pihak. Fasilitasi ini sendiri diawali adanya aduan masyarakat melalui Pemkab Matra tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh beberapa perusahaan di Matra. Termasuk pula masalah bagi hasil dengan Pemkab Matra. (rul/fmc)

Bedah Rumah LANJUTAN HALAMAN 1

Maka dari itu rumah sangat berharga dan sudah menjadi bagian kebutuhan hidup pokok bagi umat manusia serta umumnya mahkluk hidup lainnya yang butuh tempat berlindung. Demikianlah begitu pentingnya fungsi rumah bagi kehidupan umat manusia. Pada posisi itu rumah muncul dalam persepsi dan pandangan berbeda. Ada rumah layak huni dan rumah tak layak huni. Rumah tak layak huni ini menjadi perhatian kami selaku Anggota DPD RI wakil Sulbar. Dalam beberapa kali kunjungan kerja di Sulbar kami menemukan ribuan rumah tak layak huni. Di Mamasa, misalnya dari kunjungan kami Januari 2012 lalu ada sekitar 8.000 rumah tidak layak huni. Belum lagi kabupaten lainnya. Ini menandakan tingkat kemiskinan di Sulbar masih tergolong tinggi sebab ketidakberdayaan menyediakan rumah layak huni bagian dari ketidakmampuan finansial dari penghuninya. Kami prihatin sebab ternyata pembangunan masih banyak yang belum menyentuh rakyat kecil. Memang untuk membuat rumah layak huni bukan persoalan gampang. Butuh biaya finansial besar untuk membangun rumah layak huni. Jangankan membangun rumah, untuk kebutuhan pokok pangan seharihari rakyat kita masih ada yang belum mencukupi. Untuk itulah kami berupaya membantu masyarakat Sulbar agar memperoleh hunian yang layak. Sebagai wakil DPD RI dari Sulbar, sudah menjadi tugas dan kewajiban kami menjalankan amanah rakyat. Dalam rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat (Kemenpera) Djan Faridz di Jakarta, Selasa 13 Maret 2012 lalu, mengemuka dalam rapat mengenai bantuan perumahan bagi rakyat kurang mampu di daerah. Kami memperjuangkan Sulbar mendapat alokasi bantuan dari pusat untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Hasilnya cukup menggembirakan, Menteri akan berupaya maksimal membantu masyarakat Sulbar memperbaiki rumahnya melalui program "Bedah Rumah". Dengan total rumah tidak layak huni yang akan dibedah menjadi rumah layak huni sekitar 8.000 rumah. "Bedah Rumah" ini merupakan program nasional yang dicanangkan Kemenpera. Dikhususkan membantu rakyat kurang mampu agar bisa memperbaiki rumahnya sehingga layak huni bagi anggota keluarga. Pemda provinsi maupun kabupaten diharapkan berperan aktif membantu program "Bedah Rumah" ini. Diantaranya Pemda bisa menyediakan data mengenai rumah layak huni yang ada di wilayahnya. Pemda juga membantu dalam mendata izin mendirikan bangunan (IMB) atau berupa insentif khusus bagi rumah yang akan dibedah. Peran serta masyarakat atau tetangga juga bisa dilibatkan misalnya kembali menggalakkan gotongroyong dengan menyediakan bahan bangunan atau membantu membangun rumah warga kurang mampu. Diharapkan pula perusahaan negara atau swasta yang memiliki program bantuan sosial melalui corporate social responsibility (CSR) bisa dilibatkan dalam mengalokasikan anggarannya membantu dalam program bedah rumah ini. Bantuan semacam ini sifatnya sukarela namun makna yang terkandung di dalamnya bernilai tinggi sebab ikut membantu mengentaskan kemiskinan di republik ini. Bedah rumah juga dimaksudkan agar tercipta kawasan lingkungan sekitar rumah yang asri, dan tertata rapi atau tidak terkesan kumuh. Dengan lingkungan sekitar yang bersih akan melindungi dari segala jenis penyakit yang bisa membahayakan penghuninya. Kesehatan masyarakat bisa lebih baik dan terutama generasi bangsa ini di masa akan datang hidup dalam lingkungan bermartabat dan mencintai lingkungannya. (Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : muhasrianas@yahoo.co.id atau Facebook : Muhammad Asri Anas II). (adv)

Mendagri Panggil Ramlan LANJUTAN HALAMAN 1

"Terkait Mamasa, saya akan menghadiri undangan Kemendagri bersama pejabat dari Mamasa," sebut Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Jakarta, Rabu 14 Maret. Sejumlah pejabat Mamasa dikabarkan telah berada di Jakarta. Namun kepastian jadwalnya masih menunggu kedatangan Mendagri dai Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Jadwalnya menunggu kedatangan Mendagri dari Aceh. Mungkin akan ada penjelasan dari pak menteri," ujarnya. Kemendagri sebenarnya sudah merespon permintaan Obed dengan mengkaji putusan PK tersebut bersama beberapa ahli. Tapi karena tidak ditemukan dasar hukum untuk mengembalikan jabatan Obed maka Mendagri meminta Fatwa MA terkait bunyi putusan PK Obednego. Sampai fatwa MA itu turun, Kemendagri belum juga mengambil sikap, apakah akan mengembalikan jabatan Obed atau tidak. Terkait polemik putusan

PK yang telah memunculkan pro kontra di masyarakat, Anwar menilai masalah tersebut, murni proses hukum, bukan masalah agama atau sara. Menurutnya, suasana kerukunan umat beragama di Mamasa sangat harmonis. "Di sana murni kasus hukum, saya keberatan kalau disebut kasus lain. Pasca turunnya PK MA, tetap kondusif," tegas Anwar. Meski demikian, Ketua Golkar Sulbar ini mengaku jika kejadian di daerah yang ia pimpin ini, menyita perhatiannya dalam sebulan terakhir. Terlebih setelah pecahnya bentrok massa Obed dengan aparat. Massa Obed terus menuntut pengembalian jabatan Obed selaku orang nomor satu di Mamasa. Seperti diketahui, pencopotan Obed dilakukan Kemendagri setelah MA menjatuhkan vonis setahun delapan bulan pada sidang tingkat kasasi. Baik gubernur maupun Pemda setempat, sepenuhnya bergantung kepada putusan Mendagri. Apakah

Obed akan diangkat kembali atau harus bersabar menunggu Pemilukada 2013 mendatang. Anwar hanya meyakini, Mendagri Gamawan Fauzi akan mengambil langkah terbaik untuk masyarakat Mamasa. "Kita hanya bisa mengembalikan kepada Kemendagri sesuai undangundang dan aturan yang berlaku," imbuhnya. Hal tersebut butuh kehati-hatian, sebab pengembalian jabatan bupati yang telah diberhentikan belum pernah terjadi di Indonesia. Olehnya, Anwar enggan berkomentar atau memprediksi bagaimana sikap Kemendagri selanjutnya. Ia hanya menambahkan jika, pemerintahan Mamasa tetap berjalan baik. "Mereka (masyarakat,red) tidak terusik dengan putusan PK itu. Walaupun 70 persen non muslim, mereka tetap harmonis. Malah ada pernyataan dari para tokoh masyarakat dan adat, agar pemerintah sekarang tetap dilanjutkan," pungkas Anwar. (**)

RADAR/CHAERUL MARVAN

SUDAH SEHAT. Gubernur Sulbar didampingi Ketua TP PKK Sulbar Enny Anggaraeni Anwar meninggalkan ruang perawatan di RS Grha Kedoya Jakarta, Rabu 14 Maret 2012.

Zona Satu Waktu Untungkan Indonesia LANJUTAN HALAMAN 1

Saat ini Indonesia terdiri dari tiga zona waktu; Waktu Indonesia Barat (WIB) meliputi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, Waktu Indonesia Tengah (WITA) dengan wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dan Waktu Indonesia Timur (WIT) yang didalamnya terdapat Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Rencananya, zona WITA akan menjadi acuan. Selisih antara zona waktu satu jam, tidak efektif, misalnya, dalam waktu dagang antara dunia usaha di zona WIB dengan WIT. Dengan satu zona waktu maka transaksi bisnis bisa berbarengan. Alwi Hamu yang juga Ketua Umum Institut Lembang Sembilan (L-9), di Jakarta, Rabu, 14 Maret, kemarin mengatakan, dalam waktu dekat L-9 akan menggelar diskusi dengan untuk membicarakan

penyatuan zona waktu tersebut. "Penyatuan zona waktu akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Selain itu kinerja birokrasi bakal efisien dan efektif. Ini akan sangat menguntungkan bangsa kita." Lebih jauh Alwi memberi contoh, apabila jam transaksi perdagangan umum di Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB, maka waktu efektif berdagang antara dunia usaha di zona WIT dan WIB hanya empat jam. "Penyatuan zona waktu akan memudahkan, dan mengutungkan dalam banyak hal." Contoh lainnya, para bursa di Papua tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertransaksi dengan pelaku bursa di daerah zona WIB di mana pusat transaksi keuangan berada di Jakarta

(WIB). Dengan demikian, pebisnis dari Papua harus "membuang" dua jam waktunya hanya untuk menunggu waktu transaksi. Dengan penyatuan zona waktu itu, maka perhitungan waktu bakal mengacu pada zona WITA yang sama dengan waktu internasional yakni Greenwich Mean Time (GMT) +8. Sama halnya dengan zona waktu sejumlah negara yang telah maju seperti China, Singapura, Malaysia. Setelah Indonesia menerapkan GMT +8, maka perdagangan yang terjadi bakal sama di seluruh Indonesia, dan juga di sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, China, dll. "Dengan demikian ruang untuk transaksi antardaerah, dan juga internasional semakin besar." Usai tampil pada seminar nasional "Pemanfaatan

Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat," di Jakarta, Minggu, 11 Maret lalu, Hatta Rajasa mengakui bahwa pemerintah memang berencana menyatukan tiga zona waktu, sehingga waktu Indonesia secara internasional adalah GMT+8. Hatta yakin, penerapan satu zona waktu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 20 persen. Sementara itu, Kadiv Humas dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Edib Muslim mengungkapkan, dengan penyatuan zona waktu itu maka akan terjadi peningkatan kinerja birokrasi dari Sabang sampai Merauke. Kalau selama ini 190 juta penduduk Indonesia biasanya melakukan aktivitas secara

bersamaan dalam zona WIB, maka dengan penyatuan zona waktu itu, akan meningkat menjadi 240 juta penduduk. Informasi yang diperoleh, penerapan satu zona satu waktu ini, dijadwalkan mulai berlaku bertepatan pada perayaan HUT Kemerdekaan, 17 Agustus 2012 mendatang. Saat ini, tinggal menunggu payung hukumnya yakni Peraturan Presiden (PP). Pihak Bank Indonesia (BI) sendiri menilai rencana itu bakal memudahkan dalam hal pembayaran antarbank domestik maupun internasional. Selama ini sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) dan kliring di BI tersentralisasi di Jakarta. Hal seperti itu menurut Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, menyebabkan pihaknya tidak bisa melakukan RTGS dan kliring secara bersamaan. (fis/fmc)

"Saya jadi teknisi untuk membetulkan kapal," ujarnya. Selain menangani kapal Tiongkok, dia memperbaiki kapal-kapal dari Rusia dan Indonesia. "Kalau ada kapal Indonesia, saya langsung naik dan berkenalan dengan krunya. Senang sekali rasanya bisa tahu cerita-cerita tentang tanah kelahiran saya," ungkap pria yang masih punya saudara di Tuban, Jawa Timur, itu. Saat bekerja itulah Zhang mendapatkan jodoh. Namanya Chen Hui Yun. "Saya dikenalkan teman," katanya. Chen Hui Yun senasib dengan Zhang. Chen meninggalkan Birma yang kala itu juga bergolak. Sekitar 1978 terjadi perubahan yang baik di Tiongkok. Orang-orang yang dulu berasal dari luar Tiongkok tak lagi dicurigai secara berlebihan. "Pokoknya lebih tenang dibanding awal tinggal di sini," cetusnya. Sayang, anak semata wayang Zhang, Lia Zhang, 27, enggan belajar bahasa Indonesia. Istrinya juga. "Ying Ying (demikian Lia Zhang disapa) termasuk pintar. Dia memilih bersekolah bahasa Inggris. Kini dia bekerja di perusahaan asing yang memproduksi pasta gigi," katanya. Menurut Zhang, anaknya kini berkedudukan cukup tinggi dengan gaji besar. Maklum, tak banyak

warga Guangzhou yang mau belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh hingga meraih gelar sarjana. Ying Ying juga pernah beberapa kali pindah kerja. Salah satunya di Shanghai dan sempat tinggal berjauhan dengan orang tuanya. Nasib Ying Ying berbeda dengan anak-anak perempuan kebanyakan di Guangzhou. Di kota terbesar ketiga di Tiongkok setelah Beijing dan Shanghai itu, masih banyak anak belasan tahun yang bekerja di toko atau rumah makan. Zhang hanya tersenyum ketika ditanya tentang kemungkinan kembali ke Indonesia. "Saya sudah tua. Di sini saya dan istri mendapat pensiun cukup. Kalau pemerintah Indonesia memberi sokongan, saya mau saja kembali ke Indonesia," katanya. Bila ditotal, Zhang dan istri mendapat pensiun sekitar RMB 4.700 (sekitar Rp 7 juta) setiap bulan. Sang istri, kata Zhang, mendapat pensiun lebih besar. Sebab, kedudukan istrinya ketika bekerja memang lebih baik. Saat ini dia berencana mengajukan diri menjadi relawan di sebuah rumah sakit swasta. Di rumah sakit yang khusus menangani kanker itu memang cukup banyak pasien dari Indonesia. "Nanti, suatu saat saya berkunjung ke Indonesia," ujarnya. (jpnn)

Selalu Gembira saat Bertemu Orang Indonesia LANJUTAN HALAMAN 1

"Kami selama seminggu berada di kapal. Dari Lampung menuju Tanjung Karang. Sampai di Jakarta menginap satu malam. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Tiongkok," kenang Zhang. Kapal akhirnya berlabuh di Zhang Jian, dekat Hainan. Mereka tinggal di penampungan selama enam bulan. Zhang menggambarkan, tempat penampungan itu berupa bangunan permanen yang dilengkapi beberapa fasilitas. Ada dapur umum dan toilet. Namun, sampai di sana mereka bukan lantas bersantai. Mereka harus bekerja. Para pemuda dan orang dewasa bekerja di perkebunan karet. Aturannya, setiap orang yang berumur 16 tahun harus bekerja. Sedangkan anak-anak tetap bersekolah. Selama di penampungan mereka mendapat jatah makan dan minum yang cukup. "Pemerintah ada sokong kami yang berumur kurang dari 16 tahun. Masing-masing dapat beras dan minyak," ujarnya. Setelah enam bulan di penampungan, mereka disebar ke seluruh daratan Tiongkok. "Pemerintah tetap memberikan sokongan berupa rumah tinggal, beras, dan minyak. Jadi, kami tetap tenang," katanya. Meski demikian, ayah Zhang, Thio Tek Po, rupanya tak tahan menghadapi keadaan di

tempat yang sama sekali baru. Begitu pula sang ibu, Go Len Nio. Apalagi, keduanya tak bisa berbahasa Mandarin. Kondisi tersebut mengganggu kesehatan Thio Tek Po. Dia pun sakit. "Saya ingat, waktu itu sekitar pukul 16.00 ayah demam. Dibawa ke klinik, pukul 19.00 ayah sudah tidak ada (meninggal)," kata Zhang di kediamannya, sebuah flat di Jalan Xi Heng Lu, Distrik Tianhe, Guangzhou, Tiongkok. Kediaman Zhang bersih dan nyaman. Dia mengganti seluruh lantai ruang tempat tinggalnya dengan keramik. Tak banyak barang di ruang yang terdiri atas dua kamar tidur dan sebuah kamar mandi itu. Zhang menyimpan sepedanya di lantai dasar yang juga digunakan penghuni flat lainnya. "Rumah ini saya peroleh dengan cara mengangsur. Kalau sekarang, rumah di daerah sini mahal sekali," katanya. Jika penghuni punya kendaraan roda empat, parkirnya di tepi jalan. Tentu, tidak gratis. Pihak pengelola flat mematok tarif sekitar RMB 300 (sekitar Rp 450 ribu) per bulan. Sepeninggal ayahnya, sang ibulah yang bekerja dibantu kakak tertua Zhang. Mereka adalah keluarga besar. Zhang memiliki tujuh saudara. "Meski sudah

tinggal di sini bertahuntahun, ibu tetap berbicara dengan kami di rumah menggunakan bahasa Indonesia. Adik saya yang terkecil, ketika pindah masih berumur enam bulan, sampai sekarang masih lancar berbahasa Indonesia," tutur Zhang. Ibu Zhang kini berusia 90 tahun dan tinggal bersama salah seorang adiknya. Zhang mengaku beruntung karena bisa terus bersekolah. Sekitar 1970-an, Zhang mulai bekerja di dapur penampungan. "Saya bekerja di situ lima tahun. Kemudian, saya mendapat kesempatan sekolah teknik dua tahun," katanya. Kala itu dia masih kurang fasih berbahasa Mandarin. Zhang pun sering menggunakan bahasa Indonesia saat bertemu rekannya yang juga dari Indonesia. Belakangan dia paham alasan ayahnya memboyong seluruh keluarga ke Tiongkok. Sentimen anti-Tiongkok membuat gelombang pemulangan perantau. "Kalau ada tentara lewat, kami ini sering dicurigai pro-Indonesia. Jadi, serbasalah. Padahal, saya tidak tertarik politik," kenang pria yang saudara kandungnya tersebar di Los Angeles, Hongkong, dan beberapa daerah di Tiongkok ini. Zhang kemudian bekerja di perusahaan kapal keruk.


RADAR POLEWALI

8

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012

Jadi TKI Harus Jalur Resmi Minimalisir Perdagangan Manusia

EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Polewali Mandar meminta kepada warga yang ingin bekerja di luar negeri agar melalui jalur resmi. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya persoalan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat bekerja di luar negeri. Apalagi beberapa kasus menimpah TKI di luar negeri rata-rata mereka tidak menggunakan jalur resmi atau TKI Ilegal

sehingga pemerintah agak kesulitan membantunya jika menghadapi masalah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Disosnakertrans Polewali Mandar, Syahrullah Amri, kemarin. Ia mengatakan pilihan menjadi TKI di luar negeri adalah untuk memperbaiki hidup keluarga menjadi lebih baik dan sejahtera. Jangan sampai justru sebaliknya, menjadi bencana. Fakta menunjukkan, banyak warga Indonesia terutama perempuan dan anak-anak

justru menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. "Ini harus menjadi pelajaran sehingga kami mengimbau kepada warga Polewali Mandar jika ingin bekerja keluar negeri melalui jalur resmi. Beberapa Perusahaan penggerak tenaga kerja resmi memiliki cabang di Polewali Mandar, sehingga jika ada masalah pihaknya langsung mengkoordinasikan dengan perwakilan PJTKI yang ada di daerah ini," tutur Syahrullah. Ia juga mengatakan beberapa perusahaan dari negeri Jiran telah

bekerjasama dengan Pemkab Polewali Mandar dalam perekrutan tenaga kerja ke Malaysia. Sebut saja, kata Syahrullah perusahaan Sing Yang dari Serawak pernah melakukan sosialisasi ke daerah ini untuk perekrutan tenaga kerja untuk dipekerjadakan di perusahaan play wood, elektronik dan somel. Selain itu beberapa gabungan pengusaha dari Kinabalu juga membutuhkan tenaga kerja mencapai 1000 orang untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit. "Jika warga melalui jalur resmi

maka pihak pemerintah dapat mengontrol jika ada masalah khususnya perlindungan TKI dan gaji dan tunjangannya. Termasuk asuransi jika TKI mengalami kecelakaan kerja," terang Syahrullah. Terkait beberapa TKI Polman yang bermasalah di luar negeri, pihaknya sudah berusaha memberikan bantuan dengan menghubungi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk membantunya. Termasuk kasus Husain bin Sunusi warga Katumbangan Lemo

Campalagian yang sementara menjalani proses persidangan di Sabah Malaysia. Pihaknya telah mengirim surat ke BNP2TKI dan Konsulat Sabah untuk membantu proses hukumnya. Sementara TKI yang meninggal di Arab Saudi, Becce bin Jalil warga Buttu Dakka Tapango pihaknya juga membantu kelengkapan adminsitrasi yang dibutuhkan keluarganya agar jenazah dapat dipulangkan dan hak-haknya selama menjadi TKI dapat diperoleh. (mkb)

Wonomulyo Sandingkan Piala MTQ dan STQ POLEWALI -- Kafilah Kecamatan Wonomulyo kembali berhasil meraih juara umum pada pelaksanaan MTQ ke-IV tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang ditutup, Selasa malam 13 Maret di Matakali. Ini merupakan untuk ketiga kalinya Kecamatan Wonomulyo keluar sebagai juara umum MTQ, masing-masing pada 2008, 2010, dan 2012. Prestasi ini yang diraih kafilah Wonomulyo ini menyamai prestasi yang diraih di Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Polewali Mandar yang juga sudah tiga kali tercatat juara secara berturut-turut mulai pelaksanaan STQ tahun 2007 di Polewali, STQ tahun 2009 di Tinambung dan STQ tahun 2011 di Limboro. Sehingga tropy piala bergilir Bupati Polewali Mandar untuk MTQ dan STQ selamanya milik Kecamatan Wonomulyo karena secara berturut-turut dapat menjadi juara umum di kedua kejua-

ran ini. Dalam pelaksanaan MTQ ke IV, Kecamatan Wonomulyo berhasil mengumupulkan 24 medali emas, 5 perak, dan 2 medali perunggu. Menyusul juara umum dua diraih Kecamatan Campalagian, dan juara ketiga diraih Kecamatan Matakali. Sekkab Polewali Mandar, Natsir Rahmat saat menutup pelaksanaan MTQ tersebut menyampaikan, kegiatan MTQ sebisa mungkin dijauhkan dari persepsi hanya sebatas kegiatan formalitas untuk menemukan bibit-bibit yang berpotensi untuk gelaran MTQ di tingkat yang lebih tinggi, melainkan diharapkan setelah kegiatan tersebut dapat memberi berkah tersendiri bagi masyarakat Polewali Mandar khususnya dan umat Islam di jajaran pemerintah daerah. "Kegiatan MTQ sarat dengan syiar Islam. Akan menjadi mubazir jika tidak memberi bekas dan

65 KK di Balai Kakao Segera Direlokasi POLEWALI -- 65 KK yang hingga saat ini masih tinggal di sekitar Balai Kakao, di Lingkungan Gernas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali segera akan dipindahkan. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Polman, Andi Ismail, Rabu kemarin menyampaikan, tanggal 22 Maret akan dilakukan pengundian yang sebelumnya didahului dengan pengkaplingan oleh BPN yang direncanakan 19 Maret mendatang. "Kami minta kepada masyarakat tidak lagi melakukan protes terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah karena itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat setempat apalagi tanah yang mereka tempati di sekitar balai itu adalah tanah pemerintah," kata Andi Ismail. Ia juga meminta,untuk menindaklanjuti pengkaplingan yang dilakukab oleh BPN bagi setiap KK, lurah dan camat diminta untuk mengumpulkan KTP warga yang direlokasi untuk pembuatan sertifikat. Sehingga kedepan saat sertifikat akan diterbitkan tidak ada lagi permasalahan. "Untuk menghindari KK tidak berselisih dalam penempatannya akan dilakukan pengundian," sebut Andi Ismail. (afr/mkb)

EKSEKUTIF

pengaruh terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat muslim. Untuk itu, kedepan sangat diperlukan perhatian dan keterlibatan sungguh-sungguh, serta tanggung jawab seluruh komponen umat Islam dan jajaran pemerintah, agar pasca penyelenggaraan MTQ dapat memberi manfaat dan pengaruh positif bagi pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat," tandas Natsir. Sementara itu Ketua Kafilah Wonomulyo yang juga Kepala KUA Wonomulyo, Khalid Rasyid mengatakan keberhasilan pihaknya merebut juara umum MTQ secara beruntun dalam tiga kali pelaksanaan karena kerjasama semua pihak sehingga dapat mempertahankan predikat juara umum. Khalid Rasyid juga mengatakan piala MTQ dan STQ selamanya milik kafilah Wonomulyo setelah enam tahun berturu turut juara umum mulai tahun 2007 sampai 2012. (afr/mkb)

R AD AR

R IA N /D IA N AF

TY

ah dan , Hj Sakin nomulyo yid menerima o W t a m TQ. Ca halid Ras li Mandar, M JUARA M A Wonomulyo, K a U ab Polew lyo ditetapk K k e la a S p ri Ke onomu MTQ da r W ili h rg la yang e fi b a k lah piala an 2012 hmat sete TQ Polm Natsir Ra ai juara umum M g ali. kan seba ecamatan Matak iK d t la e ih d

Warga Peburru Minta Puskesdes Difungsikan TUTAR -- Warga Desa Peburru Kecamatan Tubbi Taramanuq (Tutar) meminta kepada Dinas Kesehatan Polewali Mandar agar mengaktifkan Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) yang terdapat di Dusun Timolo. Warga meminta agar Puskesdes yang dibangun melalui APBD Sulbar 2010 tersebut segera digunakan sebab sarana kesehatan tersebut belum juga difungsikan sampai sekarang. Salah seorang warga Peburru, Muhlis mengaku sangat kecewa melihat kondisi tersebut. Fasilitas kesehatan itu dikuatirkan akan rusak sebelum digunakan karena hanya dibiarkan terbengkalai. Padahal sarana kesehatan tersebut dibangun atas usulan warga yang memang sangat dibutuhkan. Namun karena sudah dua tahun tidak digunakan sehingga memicu protes warga, apalagi petugas medis yang ditempatkan didesa itu belum pernah menggunakan Puskesdes untuk melayani warga. "Kami sangat

RADAR/KADIR TANNIEWA

BAGUNAN Puskesdes Peburru Kecamatan Tutar yang sudah berdiri sejak dua tahun lalu diminta segera difungsikan.

kecewa melihat bangunan dari bantuan uang rakyat itu tidak dimanfaatkan. Padahal penempatan lokasi sudah sangat strategis dan itu didasari hasil kesepakatan dalam musyawarah," kesal Muhlis. Ia mengungkapkan, selama ini warga sering mengeluh sebab bidan Desa Peburru justru tinggal ditempat yang jauh dari Puskesdes. Sedangkan tempat itu dinilai warga cukup jauh dan akses transportasi sering terhambat saat musim hujan. Khusunya bagi warga yang berasal dari dusun terpencil belum merasakan kehadiran bidan desa akibat jauh dari jangkauan. Sebelumnya keluhan yang sama juga diungkapkan salah seorang anggota BPD Peburru, Tanda S dan salah seorang tokoh masyarakat, Mahmud. Warga Peburru berharap sekiranya Pemkab Polman dan Dinas Kesehatan mediasi hal ini demi tercapainya pelayan kesehatan yang maksimal. (k2/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar melakukan pengguntingan pita saat meresmikan RKB baru SMPN 3 Polewali, Rabu 14 Maret 2012.

RADAR/HUMAS

SEKKAB Polewali Mandar, M Natsir Rahmat ketika memberikan piala kepada pemenang lomba MTQ ke IV di Kecamatan Matakali, Selasa 13 Maret 2012.


PRESI

RADAR SULBAR

KAMIS, 15 Maret 2012

9

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu

Jangan BERLEBIHAN

PakeMAKE UP REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN AKE UP bukan hanya untuk mempercantik diri, tetapi banyak manfaat yang lain. Pake make up membuat wanita lebih percaya diri dalam menjalankan aktifitas. Make up juga membuat wanita seakan terlihat muda, karena bisa menghilangkam keriput. Salah satunya dikatakan oleh sahabat ekspresi Hajri, gadis berusia 21 tahun yang tinggal di Lingkungan Tambi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju. “Tanpa make up, saya malu untuk keluar, apalagi kalau pergi kuliah,” kata gadis 21 tahun ini yang duduk di bangku kulia, D3 Kebidanan di Stikes Andini Persada Mamuju. Selain berdampak positif make up juga ada dampak negatifnya. Seperti menimbulkan jerawat. Namun hal itu bisa diatasi melalui pemakaian yang tidak terlalu berlebihan. “Kalau manfaat positifnya wajah semakin lembut dan tampak bersinar, yang penting jangan keseringan,” paparnya. Hajri memakai make up hanya pada pagi hari saat ingin melakukan aktifitasnya. “Kalau malam saya tidak pakai, cuma pagi saja,” sebutnya. Hal senada juga dikatakan Hamsia, mahasiswi Semester II Stikes Andini Persada. Awalnya ia tidak suka make up. Namun setelah menyadari make up itu penting, Hamsia sekarang berprinsip tanpa make up kepercayaan diri jadi hilang. “Kalau saya pergi kuliah saya harus pake make up begitu juga malam hari. Apalagi ada kosmetik yang bisa memutihkan wajah supaya lebih cantik. Kalau tidak pakai, saya tidak pede keluar,” terangya. Ia mengatakan, memakai make up harus dilakukan secara rutin. Sebab bisa saja make up tersebut membahayakan pemakainya. “Pagi dan malam saya pakai make up, tapi tidak boleh menggunakan secara berlebihan. Jenis make up yang dipakai seperti lipstik dan bedak,” ungkapnya. (**)

M

Kunjungi Kantor NSS Terdekat NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279 NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065 NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033 NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

Ekspresi Radar Sulbar

Email: xpresiradarsulbar@ymail.com

ADVERTORIAL

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

Wakil Gubernur Sulbar Ir. H. Aladin S Mengga, Wakil DPRD Sulbar Ir.H. A.M Natsir Nawawi M A P, Wakil Bupati Polman Najamuddin Ibrahim, Kadis Distanak Sulbar Ir. H. Muh. Abduh MM, Kadis Distanak Polman Ir.Basyir,Ketua DPRD Polman, H. Abd. Tato, Kepala BPTP Polman Ir. Hatta dalam acara Panen Perdana di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 13 Maret 2012.

Temu Lapang dan Panen Raya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) di Kabupaten Polewali Mandar.

Penyerahan bantuan oleh Wakil Gubernur Sulbar Ir. H. Aladin S Mengga kepada kelompok tani berupa 2 unit mesin pabrik padi dan 1 unit mesin dodol.

Peninjauan UPTD Balai benih Tanaman Pangan dan Holtikultural oleh Wakil Gubernur Ir. H. Aladin S Mengga didampingi Wakil Bupati Polman Najamuddin Ibrahim.

Pembinaan Peternakan Amiruddin Kabupaten

kepada kelompok tani penangkar benih oleh Kadis Pertanian & Sulbar Ir. H. Muh. Abduh MM didampingi Kepala UPTD BPSBP Ir. M.Si di kelompok penangkar benih padi di kecamatanTapango Polewali Mandar.


10

Kesehatan

RADAR SULBAR

Kamis, 15 Maret 2012

Antisipasi Diare, Dinkes Lakukan Penyuluhan REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Antisipasi maraknya penderita diare di Mamuju, Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju melakukan penyuluhan ke sejumlah desa melalui Puskesmas masing-masing. Hal itu dilakukan demi meminimalisir jumlah penderita diare yang sudah mencapai sekira 100 orang sejak awal tahun 2012. Kepala Dinkes Mamuju, dr Firmon, mengatakan penyebab maraknya penderita diare karena faktor lingkungan yang tidak bersih. "Penderita diare sudah mencapai 100 orang yang tersebar di seluruh kecamatan, tetapi kami sudah menangani semua. Namun untuk mencegah ini kita semakin meningkatkan penyuluhan," kata dr Firmon kepada Radar Sulbar. Menurut dr Firmon, penderita diare dapat ditangani secara cepat melalui pencegahan dan pengobatan. Untuk

pengobatan bisa mengunakan oralit ataupun menggunakan air garam yang dicampur dengan gula. Jika hal itu tidak bisa tertangani bisa langsung dirujuk di rumah sakit. Untuk pencegahan wabah diare, masyarakat harus berperan penting terhadap pola hidup bersih, seperti minum air yang sudah dimasak, membersikah lingkungan dan jangan buang air di sembarang tempat. "Perilaku masyarakat masih susah diubah seperti buang hajat di sembarang tempat. Jika itu terjadi ini akan sangat rawan penderita diare," ungkapnya dr Firmon menambahkan, ada sekira 24.239 Kepala Keluarga (KK) belum memiliki air bersih, dan 31.393 warga belum memiliki WC. "Masyarakat kita masih banyak yang belum memiliki sarana. Jadi ini yang menjadi kendala. Untuk itu kami berharap kepada investor dari Negara Kanada bisa membantu," tuturnya. (*)

KUMUH. Rumah di Jalan Sultan Hasanuddin berdiri di atas genangan air rawa. RADAR/HASAN BASRI

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Pentingnya Pemutakhiran Data Kesehatan MAMUJU -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar mengaku pemuktahiran data kesehatan sangat penting, sebab dapat meningkatkan kualitas data kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Sulbar dr. Achmad Azis, M.Kes, saat melakukan pertemuan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan di Hotel D'Maleo Mamuju. Seperti halnya data antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Menurutnya manfaat yang didapatkan dari adanya data terpilah tersebut akan semakin mempermudah pengambil langkah-langkah strategis berbasis jenis kelamin. Kepala Dinkes Sulbar, menyampaikan, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) tidak bisa berdiri sendiri melainkan merupakan suatu kesatuan fungsional dari Sistem Kesehatan. "SIK harus dikembangkan supaya saling menduku-

ng antara pengumpulan data rutin dan pengumpulan data sewaktu," paparnya. Menurut dr Azis, SIK dikembangkan secara bertahap dengan ditunjang oleh pengembangan infrastruktur SDM dan TI serta kerja sama dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten. Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar dr. Indahwati menyampaikan, selama ini sistem pelaporan kita perlu dimaksimalkan. "Data dan informasi yang

dilaporkan akan menggambarkan pelayanan kesehatan yang dicapai Dinkes selama 1 tahun kepada masyarakat," terangnya. Ia mengatakan, pertemuan tersebut, juga diadakan penandatangan rencana tindak lanjut dan kesepahaman antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi. "Profil kesehatan tahun 2012 akan dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten

Se Sulbar, sehingga akan menghasilkan data kesehatan terpilah antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu, dihadiri Kementerian Kesehatan RI Athi Susilowati Rois,SKM dan istiqomah,S.Si. Kegiatan ini juga di ikuti oleh 5 orang dari masingmasing Dinas Kesehatan Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat. (rp2/mba)


Pendidikan 11

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012

23 SD Ikut Lomba Olimpiade MIPA MAJENE -- Sebanyak 23 SD di Kecamatan Banggae Timur Majene mengikuti lomba Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Lomba ini diikuti 105 peserta terbagi dalam 56 siswa untuk lomba matematika dan 49 untuk lomba IPA. Lomba Olimpiade MIPA ini dipusatkan di lapangan Sekolah Luar Bisa (SLB) Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur. Koordinator lomba, Abd Rahman mengatakan kegiatan itu merupakan langka awal untuk memacu diri para siswa untuk terus berkarya guna mendapat prestasi baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten bahkan pada kanca nasional. Selain itu, kata Rahman kegiatan dimaksudkan untuk memaksimalkan anak didik supaya tetap termotivasi untuk terus belajar men-

ingkatkan pengetahuan."Kegiatan ini sengaja dilaksanakan supaya anak-anak mengetahui sejauh mana kemampuan mereka. Dengan begitu, mereka akan terus termotivasi untuk belajar agar bisa bersaing dengan sekolah lain. Bukan hanya itu guru juga akan mengetahui sejauh mana kemampuan anak didiknya menerima mata pelajaran yang telah diajarkannya," papar Rahman. Lomba MIPA lanjut, Rahman merupakan ajang seleksi untuk menuju lomba MIPA tingkat kabupaten. "Juara pertama, kedua dan ketiga serta harapan satu, dua dan tiga akan mendapat hadiah berupa tropi dan juara pertama akan meneri piala bergilir sekaligus mewakili kecamatan untuk menuju lomba olimpiade ditingkat kabupaten," ujar Rahman. (k3/mkb)

Mahasiswa Unsulbar Dialog Dengan Pemkab Majene RADAR/AMRI MAKKARUBA

RUANG Kelas Belajar (RKB) SMPN 3 Polewali yang selesai pembangunannya kini sudah difungsikan. RKB ini diharapkan menunjang status SMPN 3 Polewali sebagai RSBI di Polewali Mandar.

RKB Baru SMPN 3 Polewali Difungsikan Reporter : DIAN AFRIANTY Editor : AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Ruang kelas baru (RKB) SMPN 3 Polewali yang dibangun sejak November tahun 2011 difungsikan. Bangunan dua lantai dengan empat RKB ini menghabiskan anggaran Rp1 miliar lebih ini menambah fasilitas yang ada di SMPN 3 Polewali. Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar, Rabu, 14 Maret meresmikan penggunaan gedung baru ini dirangkaikan perayaan maulid di SMPN 3 Polewali. Dalam kesempatan ini, Ali Baal Masdar menyampaikan, sebagai salah satu sekolah yang berstatus RSBI, merupakan sebuah potensi dalam peningkatan pembinaan dan pembangunan SDM. Kehadiran RSBI di Polman saat ini merupa-

kan suatu langkah maju dalam upaya percepatan pencerahan dan pencerdasan masyarakat menghadapi perubahan dinamika di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat saat ini. Dilanjutkan, rampungnya pembangunan RKB merupakan sebuah hadiah sekaligus tanggung jawab bagi segenap jajaran pengelola SMPN 3 Polewali. "Besarnya perhatian pemerintah untuk menjamin terlaksananya proses penyelenggaraan pendidikan, membutuhkan dukungan dan seluruh stakeholder pendidikan, bukan hanya pemerintah melalui dinas pendidikan dan pengelola sekolah, melainkan juga dari orang tua siswa, swasta dan masyarakat se-

cara umum," kata Ali Baal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ali Baal juga menyampaikan bahwa pembentukan karakter anak yang bernafaskan wawasan kebangsaan dan kearifan budaya, yang selanjutnya membentuk kepribadian yang kuat dan kokoh, sudah seharusnya menjadi fokus utama para tenaga pendidik di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh arus globalisasi negatif yang mempengaruhi hampir seluruh dimensi masyarakat, membutuhkan kerja keras bersama antara pemerintah dan seluruh stakehloder pendidikan untuk berpikir dan berkarya dalam menjawab tantnagan tersebut. (*)

MAJENE -- Puluhan Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Jurusan Hubungan Internasional (HI) melakukan dialog dengan Pemkab Majene terkait masalah otonomi daerah (otoda) dan hubungan internasional. Kegiatan ini dilaksanakan, Rabu 14 Maret 2012 di ruang rapat Wakil Bupati Majene. Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Majene, Syamsiar Muchtar yang menjadi salah satu pembicara dalam dialog ini mengupas berbagai hal tentang otoda. Ia menjelaskan sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan otoda melalui peraturan Nomor 22 tahun 1999 sangat mengejutkan bagi seluruh pemda di tanah air termasuk Majene. Selain kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, sebagai konsekuensi beban APBD bertambah, khususnya belanja langsung yang mengakomodir gaji PNS. Meski demikian kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi cukup memberikan dampak positif. Pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping itu dengan diterapkannya sistem de-

sentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien. Terkait hubungan internasional sejauh ini Pemkab Majene, kata Syamsiar belum ada ruang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pasalnya dalam aturan tidak ada kewenangan daerah di berikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan kerja sama, semisal pertahanan, keamanan, moneter dan beberapa kewenangan lainnya masih tetap merupakan kewenagan pemerintah pusat . Meski demikian lanjut dia, ada satu pasal di UU 32 tahun 2004 yang memberikan akses pada investor asing untuk menanam modal didaerah yang tentunya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dosen pembimbing Unsulbar, Muh Nasir Badu, mengatakan dialog ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami cara pemerintah dalam menentukan keputusan atau kebijakan secara komprhensif. "Insya Allah kegiatan seperti ini akan kembali dilakukan, salah satunya kami tengah menggodok seminar internasinal akhir April nanti dan kami harapkan pihak pemerintah daerah juga mendukung kegiatan ini nantinya," tandasnya. (k3/mkb)

Segmen ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

bersambung...


12

Radar Majene

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012

Menyesatkan, Buku PAI Ditarik Hasil Rapat Kemenag dan Dari Peredaran Alim Ulama Reporter : SYAMSUDDIN Editor : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) diduga menyesatkan terbitan Swadaya Murni (SM) yang tak jelas alamat penerbitnya ditarik dari peredaran dan sekolah. Buku ini beredar dibeberapa SMP Negeri di Majene yang dipelajari siswa kelas VIII. Buku ini dibekukan dan ditarik dari peredaran untuk tidak diajarkan lagi kepada siswa. Kemenag Majene akan mengeluarkan surat secara resmi ditujukan seluruh sekolah sekolah dan ditembusi Dinas Pendidikan Majene. Penarikan dan pembekuan buku paket ini diputuskan dalam rapat antara jajaran Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majene dengan beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid Indonesia (DMI) Majene, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islama (MGMP-PAI) serta PC Mu-

hammadiyah. Bahkan dalam rapat diputuskan seluruh buku paket PAI terbitkan Swadaya Mandiri seluruhnya dibekukan dan tidak boleh lagi digunakan sebagai buku pelajaran untuk siswa. "Jangan cuma buku kelas VIII saja yang dibekukan, namun seluruh buku terbitan para penulis ini didalam buku ini dibekukan dan mengganti dengan buku lama yang kualitasnya lebih bagus," kata St Maryam, Kasi Mapenda Kemenag Majene. Kepala Kemenag Majene, M. Basri K mensinyalir buku PAI dari Swadaya Mandiri tidak terdaftar pada bagian kurikulum Kementerian Agama di Jakarta. Karena itu pihaknya akan melakukan komunikasi ke pusat untuk menulusuri siapa penerbit dan penulis buku tersebut. "Kita juga ada informasi bahwa nama penerbit buku ini tidak terdaftar pada bagian kurikulum di Kementerian Agama,"akunya. Ketua MPC Nadhlatul Ulama Kabupaten Majene, Syamsul MS menegaskan buku paket tersebut tidak layak untuk dipelajari siswa.

Kandunggan buka banyak menyimpang dari ajaran agama Islam selain itu alamat penerbit buku tidak jelas serta para penulisnya dinilai belum berkompeten untuk menyusun sebuah buku. "Kalau kita perhatikan nama penulisnya sepertinya bukan muslim dan pendidikan juga hanya S.Pd.I masak penulis seperti ini buku mereka akan dipedomani masih banyak penulis di Kementerian Agama yang doktor bahkan professor," ujar Syamsul. Ketua Kelompok Pengawas Kantor Kementerian Agama Sulbar, Hasbi Djabbar menduga beberapa muatan dalam buku paket terbitan Swadaya Murni sengaja dikaburkan begitu juga penyebutan ayat menggunakan huruf latin. Buku ini sudah banyak yang dikaburkan bisa saja ada unsur kesengajaan, tulisannya juga sudah menggunakan huruf latin dan ini sangat melemahkan tulisan arab didalamnya," ujarnya. Ketua Dewan Masjid Indonesia, Syamsir Abu mengharapkan ke depan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kemenag perlu membangun

kominkasi yang baik dalam hal penentuan buku mata pelajaran agama di sekolah. Kejadian ini, katanya harus menjadi pelajaran berharga dan tidak perlu terulang lagi. "Perlu ada pengawasan secara ketat khusunya mata pelajaran agama ke sekolah, para penjual buku jangan hanya mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, namun perlu juga ada rekomendasi di Kementerian Agama," tutur mantan Kepala Kemenag Majene ini. Terpisah Kadis Pendidikan Kabupaten Majene, Abdul Hamid ketika dihubungi mengaku, secepatnya akan menarik seluruh buku mata pelajaran PAI terbitan Swadaya Murni yang beredar di sekolah. Hal ini menyikapi putusan hasil rapat antara Kemenag Majene dengan beberapa ormas Islam. "Yang jelas kita di Disdik sangat mendukung keputusan Kementerian Agama. Termasuk itu yang kita tunggu, apalagi rapat itu melibatkan para tokoh agama. Secapatanya buku itu akan kita tarik," tandasnya. (*)

EKSEKUTIF

RADAR/SYAMSUDDIN

MAHASISWA Unsulbar jurusan Hubungan Internasional melakukan dialog seputar Otonomi Daerah (Otoda) dan Hubungan Internasional dengan Pemkab Majene di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene.

PNPM GSC di Majene MAJENE -- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC) akan segera masuk di Kabupaten Majene. Program yang diluncurkan oleh pemerintah sejak 2007, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kepala Badan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPMP-KB) Kabupaten Majene, Muhammad Ali Side, Rabu 14 Maret, mengungkapkan program tersebut berorientasi pada tiga tujuan pembangunan, yaitu pendidikan dasar univer-

sal, penurunan tingkat kematian anak, serta peningkatan kesehatan ibu. "Desa yang berpartisipasi dalam PNPM GSC harus memiliki komitmen untuk meningkatkan dua belas indikator kesehatan dan pendidikan melalui penggunaan hibah tahunan yang secara rata-rata telah ditentukan bagi setia desa," ungkap Ali. Dikatakan, terdapat beberap indikator untuk menentukan kriteria dari tiga tujuan pembangunan tersebut, pertama, untuk ibu hamil harus melakukan empat kali kunjungan perawatan sebelum melahirkan, serta penerimaan tablet zat besi semasa kehami-

MAJENE -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersiahan (Disperkimber) mengusulkan 222 rumah untuk mendapatkan bantuan renovasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Usulan ini telah dilayangkan ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu dan kini Pemkab Majene tinggal menunggu realisasinya. Kepala Disperkimber Majene, Effendy Gasong, Rabu 14 Maret, mengungkapkan telah melakukan usulan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan renovasi rumah bagi MBR, hal ini untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan rendah di Majene. "Pengusulan tersebut telah dilakukan beberapa lalu dan hingga saat ini kami masih menunggu realisasi dari pemerintah pusat, apakah seluruh rumah MBR yang diusulkan akan mendapatkan bantuan tersebut atau tidak," ungkapnya.

Dikatakan, selain melakukan usulan terhadap program MBR, Disperkimber juga telah melakukan pengusulan renovasi terhadap rumah nelayan yang, dengan jumlah usulan mencapai 400 KK. Menurutnya, kriteria warga yang dimasukkan dalam daftar MBR untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah mereka yang berpenghasilan dibawah Rp2 juta per bulan dinilai sebagai warga yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah. "Yang kami dapat lakukan adalah dengan melakukan pengusulan saja terhadap pemerintah pusat, sehingga hasil akhir dari proses bantuan tersebut ditentukan langsung oleh pemerinta pusat," lanjutnya. Effendy berharap bantuan serupa yang dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi warga yang berpenghasilan rendah, agar kualitas pemukiman warga Majene yang dinilai kurang layak dapt lebih baik dan berkualitas. (mg4/mkb)

Warga Majene Butuh 5000 Unit Rumah MAJENE -- Potensi pengembangan rumah di Kabupaten Majene mencapai 5000 unit, sehingga dalam waktu beberapa tahun ke depan masih dibutuhkan pembangunan rumah untuk memenuhi penyediaan tempat tinggal yang layak bagi warga Majene. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan (Disperkimber) Majene, Effendy Gasong, Rabu 14 Maret, mengungkapkan Kabupaten Majene memiliki potensi untuk pengembangan perumahan, sehingga dalam beberapa tahun kedepan perlu dilakukan pembangunan tersebut secara bertahap. "Sekitar 30 persen dari total PNS yang ada di Kabupaten Majene masih membutuhkan rumah. Olehnya dibutuhkan pengembangan perumahan dalam jumlah besar, namun hal tersebut baru dapat direalisasikan dalam waktu lama

BOK Tingkatkan Derajat Kesehatan MAJENE -- Dalam upaya peningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar melalui Dinas Kesehatan menggelar orientasi pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Bupati Majene, H Kalma Katta, ketika membuka kegiatan ini, Rabu 14 Maret, mengungkapkan masih terdapatnya berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu sendiri. "Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah dalam meningkatkan pelayananm kesehatan bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jamkesmas dan Jampersal," ungkapnya. Dikatakan, penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sebagai tolok ukur urusan kewenangan wajib bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. "Puskesmas sebagai salah satu pelaksana pelayanan bidang kesehatan juga harus ikut mengemban amanat untuk mencapai target tersebut sehingga masyarakat akan mendapat pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas dan berkeadilan," lanjutnya. Menurutnya, dengan adanya program tersebut, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulbar, khususnya mereka yang berdomisili di wilayah terpencil akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan. Sehingga persoalan kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh warga yang berada di pelosok pedesaan dapat berkurang. "Kami berharap upaya yang telah digagas oleh pemerintah pusat tersebut dapat benar-benar menyentu mereka yang berada di wilayah pelosok, agar standar kesehatan di Sulbar dapat mengikuti SPM yang telah ditetapkan oleh bidang kesehatan," tandasnya. (mg4/mkb)

Majene Usulkan 222 Rumah MBR Direnovasi

lan dan Kelahiran yang dibantu oleh seorang bidan. Tidak hanya itu mereka juga dianjurkan untuk melakukan dua kunjungan perawatan setelah melahirkan. "Sementara indikator untuk balita adalah dengan melakukan imunisasi pada anak secara lengkap, serta memastikan kenaikan berat bulanan bayi, penimbangan berat bulanan untuk anak berusia di bawah tiga tahun dan enam bulanan untuk yang berusia di bawah lima tahun, akan diberikan pemberian vitamin A dua kali setaun untuk balita," lanjutnya. Indikator untuk anak usia sekolah adalah pendaftaran sekolah dasar untuk semua anak berusia 7 sampai 12

serta dilakukan secara bertahap," ungkapnya. Dikatakan, Program pengembangan perumahan sangat murah juga telah digalangkan oleh pemerintah pusat dan program tersebut akan diprioritaskan bagi mereka yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, pengembangan tersebut merupakan pembangunan perumahan tipe 36, namun diharapkan anggaran yang akan digunakan untuk pengembangan perumahan tersebut dapat lebih rasional, sehingga kualitas dari bangunan perumahan yang akan dibangun nantinya dapat lebih layak dan tidak cepat rusak. "Kami berharap anggaran yang diberikan untuk pembangunan satu unit perumahan tipe 36 hingga Rp70 juta, sebab dana tersebut dinilai lebih rasional," tandasnya. (mg4/mkb)

tahun, namun dengan tingkat kehadiran minimum 85% untuk semua anak usia sekolah dasar, serta pendaftaran sekolah menengah pertama untuk semua anak berusia 13 sampai 15 tahun Tingkat kehadiran minimum 85% untuk semua anak usia sekolah menengah pertama. Menurutnya, program tersebut harus tepat pada sasaran, serta dapat menjadikan masyarakat Majene yang hingga saat ini berada dikawasan pedesaan, masih kesulitan dalam mengakses berbagai fasilitas kesehatan dapat tersentuh sehingga kondisi kesehatan mereka dapa lebih baik dan lebih layak. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

SEKKAB Majene Syamsiar Muchtar didampingi Asisten I Ketataprajaan Tada Abdul Kadir melakukan dialog dengan puluhan mahasiswa Unsulbar seputar otonomi daerah (otoda) dan hubungan internasional di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene kemarin.

RADAR/SYAMSUDDIN

KEPALA Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdik Majene Jamaluddin Lasinrang (kedua dari kiri) bersama Abd Rahman Koordinator lomba Olimpiade MIPA tingkat Kecamatan Banggae Timur serta kepala UPTD dan para pengawas SD di SLB kemarin.


Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance. 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi. 4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Tampa Padang-Sumarorong, Prioritas Kemenhub Di APBN-P sebutnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI. Dalam pertemuan, di Senayan Jakarta, kemarin, Kemenhub berharap Komisi V agar tidak lagi mengutak-atik kesepakatan dana maupun program-program prioritas yang memang berasal dari daerah-daerah. Mendukung domestic connectivity dan koridor ekonomi, Kemenhub mengusulkan anggaran sebesar Rp2 triliun lebih. Anggaran ini juga diperuntukkan bagi 10 bandara tersebar di daerahdaerah se-Indonesia. Termasuk untuk Bandara Halueleo Kendari Sultra dan Bandara Djalaluddin Gorontalo. Bandara pembangunan jalur

Benhard Buntutiboyong Sekkab

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA Alamat : Jln. Poros Mamasa - Polewali Km. 2 Buntu Kasisi Kode Pos : 91362, Kab. Mamasa PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 841/01.a/PAN-PBJ/DKPS/M/III/2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

Editor : CHAERUL MARFAN JAKARTA -- Dua bandara di Provinsi Sulawesi Barat, yakni Tampa Padang Kabupaten Mamuju dan Sumarorong Kabupaten Mamasa masuk dalam prioritas Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam usulan kegiatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja NasionalPerubahan (APBN-P) tahun 2012, Kemenhub juga memfasilitasi pengembangan kedua bandara tersebut. Menhub EE Mangindaan menjelaskan, usulan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap domestic connectivity dan koridor ekonomi. "Ini masukan dari daerah, berdasarkan prioritas mereka,"

Ramlan Badawi Bupati

1.

ganda kereta api lintas utara Jawa, dan pembangunan fasilitas pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran di Pelabuhan garongkong dan Marore juga dimasukkan dalam program ini. Sebelumnya, Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi Barat (BKPRS), telah mengadukan minimnya alokasi anggaran infrastruktur daerah-daerah di Sulawesi di DPR RI di APBN pokok 2012. Kepada Komisi V DPR, BKPRS meminta dukungan agar dalam APBN-P tahun ini, usulan-usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat terfasilitasi, sesuai janji dari pemerintah pusat sendiri. (rul/fmc)

Paket Pekerjaan Pengadaan A. Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan Nilai total HPS Sumber pendanaan

: : : :

Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Mesin Genset, 12 Unit Rp. 238.800.000.,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012

2.

Persyaratan Peserta Klasifikasi Perusahaan memiliki Sertifikat Kompetensi & Kualifikasi Perusahaan Sub Bidang Pengadaan ( 3.01.04 ) Alat/Peralatan/Suku Cadang Mekanikal dan Elektrikal/Listrik Kualifikasi Perusahaan Kecil, Memiliki NPWP Dan Nomor PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang berlaku.

3.

Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat

4.

: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa Jln. Poros Mamasa - Polewali Km. 2 Buntu Kasisi , Kab. Mamasa

Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No

Kegiatan

Hari/Tanggal

a.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

b.

Pemberian Penjelasan

c.

Pemasukan Dokumen Penawaran

d.

Pembukaan Dokumen Penawaran

e.

Evaluasi Penawaran

f.

Pengumuman Pemenang

g.

Masa Sanggah

h.

Penerbitan SPPBJ

Waktu

Jumat, 16/03/2012 s/d /Sabtu, 24/03/2012

8.00 s/d 14.00 Wita

Selasa, 27 Maret 2012

8.00 s/d selesai

Rabu, 28/03/2012s/d Senin, 02/04/2012

8.00 s/d 12.00 Wita

Senin, 02 April 2012

12.45 Wita s/d selesai

Selasa, 03/04/2012 s/d Sabtu, 06/04/2012 Selasa, 10 April 2012 Rabu, 11/04/2012/ s/d Senin, 16/04/2012 Kamis, 17 April 2012

5.

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.

6.

Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Mamasa, 15 Maret 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD TA. 2012 K e t u a, TRIWAN PUTRA, ST Nip. 19760407 200312 1 011

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

SEKKAB MAMASA, Benhard Buntutiboyong bersama Kapolres AKBP I Made Sunarta, dan Kajari Mamasa, Saleh Gunawan saat pelantikan pengurus Pemuda Pancasila Mamasa baru-baru ini.

RADAR/ANDI SUMARYADI

KABAG Humas dan Protokoler Mamasa, Agustina Toding ketika menghadiri peringatan HUT Mamasa ke 10 di Lapangan Sepak Bola Mamasa, Sabtu 10 Maret 2012.

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Dikontrakkan GRAHA MANDALA HOME STAY Jl. A. Makasau Mamuju-Sulbar (Belakang Kantor BRI Mamuju) menerima kontrakan perbulan/pertahun fasilitas : 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 garasi mobil, 1 pantri, WC, RM, PLN, PDAM, TV kabel. unit terbatas Kontak person: 081342225500-081524000037

Dijual Rumah DIJUAL RUMAH DIBUKIT ASRI LESTARI TIPE 90/117. NO. A2, NO 4 & 6 LENGKAP SUMUR BO, MESIN AIR, TANDON AIR, TERALIS BESI (PINTI & JENDELA), LISTRIK 1300 WATT, GUDANG BEBAS BANJIR BEBAS POLUSI, SHM SERTIFIKAT, DEKAT KANTOR BUPATI MAMUJU & PASAR BARU HARGA 395 JUTA (NEGO) TANPA PERANTARA HUB : HIDAYAT 085 255 902 634

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara. HUB: 085398239889

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Mobil DIJUAL : Mobil Honda Stream (2004) Kondisi Mulus Hubungi : 08124159627

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Rumah DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

Dijual Tanah

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M 2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Bursa Otomotif DIJUAL Cepat Kijang Innoa Biru 2007. Harga 180 Juta (bisa nego) masih berasuransi All Risk Hub : 081241457790 082191504944

Dijual Ruko

DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M2 di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego). Hub: 081355051455

DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 082191504944

Dijual Tanah

Dijual Tanah

DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ¹500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru MamujuSulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah KTanah Pekarangan Jl. Poros Cendrawasih Polewali Mandar Samping Selatan Pintu Masuk BTN Bumi Cendrawasih L 9,5 Meter X P 34 Meter Hubungi : 08124159627

JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas. Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

Bengkel Las

Dijual Tanah

Bengkel Las Masagena Steel Mengerjakan Steel Construction, Pagar Tempa, ralis, Stainless, Canopy, Aluminum Dll Hub : Muhammad Bahri, 085 299 299 559 Alamat : Jl. Pababari No. 77 Mamuju-Sulbar

DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Tanah

DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter. Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

Jual Pupuk DIJUAL Pupuk Organik Terlengkap: Bio-Exstrim, Organox dan Hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi/mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & Virus. Testimoni petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani atau www.bangkittan.com Dicari Agen yang serius hub: 081355559396

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris Tipe S Over Cicilan Berminat Hub : 081244820810

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub.MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Rumah

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris tipe S matic, merah/ mulus tahun 2006, velg inport Hub. 08124213782

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Mobil DIJUAL Feroza 1994 warna Silver, alamat Jl. Ranggong Mamuju, No.2. Harga bisa nego, berminat hub. 085299637019

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Dijual Tanah DIJUAL Tanah 13X17 M depan terminal simbuang. Lengkap Sporadik. Hub 0852 4204 5499, Harga 65 Juta.

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Mobil Timor DOHC Tahun 97 Warna Hitam Full variasi, velg import Harga Nego, Hub : 081342680058

Dijual Motor DIJUAL Motor Yamaha New vixion Variasi 2010 Warna Hitam masih mulus Harga : 17 Juta, Hp : 0811440435

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Luas 11 X 12 M Jl. P. Endeng (Samping SPBU Simboro) Harga : 65 Juta Nego Hp : 0811440435

Dijual Ruko DIJUAL Cepat Ruko ukuran 5 x 18 Meter Jln Ahmad Yani No 71 Polewali (Depan Hotel Ratih) Berminat Hub 085270777000 08124159627

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.


14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Kamis, 15 Maret 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

DPRD Terus Telusuri Cetak Sawah Baru REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN PASANGKAYU -- Rapat koordinasi antara Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Utara (Matra) dengan Dinas Pertanian dan Perternakan (Distanak) Matra berlangsung di ruang komisi III DPRD Matra, Rabu 14 Maret. Rapat koordinasi ini masih terkait percetakan sawah baru tahun 2011 yang menggunakan anggaran dari Dana Bantuan APBN tahun 2011 sebesar Rp 5.250.000.000 untuk pembukaan percetakan sawah di Matra. Rakor ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Matra Aksan Yambu, dihadiri anggota Komisi III lainnya, Saverius Sape, Ahdar Dg Pagiling, Andi Enong dan Jufri Ghalib. Dari Dinas Pertanian dan Perternakan (Distanak) Matra hanya dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) percetakan sawah tahun 2011 Misbahuddin, Kepala bidang tanaman pangan dan Holtikultura Andi Sukirah serta lima staf lainnya. Pada rapat tersebut, Aksan Yambu berpendapat bahwa rakor tersebut untuk mengetahui sejauh mana realisasi percetakan sawah. Menurut Aksan, percetakan sawah ini dinilai tidak berjalan maksimal dan terkesan terjadi penyelewengan berdasarkan informasi

dan fakta lapangan hasil reses DPRD lalu. Selain itu, kata Aksan, rakor ini juga sekadar ingin mengetahui kendala yang ditemukan di lapangan sehingga ke depan dapat terantisipasi karena tahun 2012, terdapat lagi sekitar 1.250 hektare pembukaan percetakan sawah. "Kami tidak mencari celah, melainkan ingin mengetahui sejauh mana yang sudah dilakukan Distanak Matra terhadap realisasi percetakan sawah dan apa kendala sehingga kegiatan ini tidak berjalan maksimal sementara anggarannya sudah dicairkan seratus persen," ungkap Aksan. Aksan berharap Distanak Matra memberi jumlah dan titik percetakan sawah tahun 2011 serta presentase realisasinya. Hal ini untuk mengetahui kejelasan realisasi percetakan sawah. Misbahuddin sebagai PPK pada percetakan sawah tahun 2011 tersebut tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Misbah hanya mengatakan, kendala yang dihadapi selain cuaca juga persoalan etos kerja oleh kelompok tani sehingga apa yang diharapkan, sebagian tidak tercapai. "Kami sudah bekerja semaksimal mungkin. Mengenai keinginan DPRD untuk turun meninjau langsung ke lapangan, itu akan kami koordinasikan dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Matra dulu," kuncinya. (**)

a Matr olres n penp a K a . k ATANdi, melaku . H a r o l d P YEM PEN Adri Irnia a d a A K a n u d d i n s AKBP t a n k e p A b d H a apolsek a K P m b K a han a j y a r i , Aara serti penguku Abd o l a K P c n K a a d aA dalam alamotu n Narkob es Matra. b Bam la Kesatua man Polr N AFRI Kepa an di Hala ADAR/ANDI S R Rahm

POTRET PASANGKAYU

RAPAT koordinasi Komisi III dengan Dinas Pertanian dan Peternakan mengenai percetakan sawah baru tahun anggaran 2011. RADAR/ANDI SAFRIN

Polsek Basis Deteksi Terdepan Polri PASANGKAYU -- Mutasi pejabat di lingkup Polisi Resor (Polres) Mamuju Utara (Matra) kembali bergulir. Kali ini dilakukan untuk Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Bambalamotu dari pejabat lama AKP Abdullah Hasanuddin ke pejabat baru AKP Harold Kaloari. Serah terima jabatan (sertijab) telah digelar di halaman Mapolres Matra, dirangkaikan dengan pengukuhan Kasat Narkoba di Mapolres Matra, Rabu 14 Maret. Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari mutasi jabatan yang dikeluarkan Polda Sulselbar melalui surat telegram Kapolda nomor ST/163/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012. Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dalam rangka dinamisasi organisasi

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

SEKRETARIS Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Matra Nahida belajar bersama anak sekolahan dalam acara gema dsmart di Desa Kulu Mamuju Utara.

RADAR/ANDI SAFRIN

GEMA D'SMART. Bupati Matra Agus Ambo Djiwa bersama Wakil Bupati Matra didampingi Pejabat Penhubung Dandim Mamuju Matra Mayor Agus Salim dalam acara Gema Dsmart di Desa Kulu Mamuju Utara.

dan pembinaan karir agar lebih meningkatkan kualitas serta profesionalisme pejabat. Kapolres Matra AKBP Adri Irniadi menyampaikan, fungsi dan peranan polsek sangat penting karena merupakan basis deteksi dan satuan organisasi Polri terdepan. Adri menegaskan, Kapolsek harus mampu melaksanakan fungsi manajemen di lingkungan polsek. "Kepada AKP Abdullah Hasanuddin, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi yang sudah saudara tunjukkan selama ini sebagai Kapolsek Bambalamotu. Bagi kapolsek yang baru saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru," ujar Adri di acara sertijab Kapolsek Bambalamotu di halaman Mapolres Matra.

LEGISLATIF MATRA

Dengan maraknya kasus narkoba di Matra, satuan reserse narkoba harus lebih maksimal melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. "Kepada kasat narkoba segera laksanakan tugas dengan baik dan segera beradaptasi pada lingkungan tugas saudara yang baru," pintanya. Di sela acara sertijab, Kapolres Matra AKBP Adri Irniadi melakukan penyematan pangkat dan jabatan kepada AKP Herald Kaloari dan AKP Abd Rahman pada jabatan barunya sekaligus dilakukan penandatanganan berita acara. (sym/mba)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

BINCANG. Para anggota DPRD Matra bincang-bincang sebelum pemilihan alat kelengkapan DPRD di ruang paripurna DPRD Matra baru ini.

RADAR/SYAMSUDDIN HB

SERIUS. I Putu Suardan tampak duduk serius menunggu di lakukannya pemilihan alat kelangkapan DPRD Matra baru in


RESEP KITA

Udang Pedas Saus Tiram BAHAN : 200 gr Udang Ukuran Sedang (bersihkan, sisakan ekornya) 1/4 siung Bawang Bombay (diiris memanjang) 1 genggam Kacang Kapri (potong - potong) 80 ml Air Minyak untuk menumis

- Bawang bombay ditumis hingga layu. - Tambahkan jahe, kemudian tumis sampai harum. - Masukkan kacang kapri dan 2 sdm air, masak sampai matang. - Tambahkan udang, masak sampai berubah warna. - Masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, merica, garam dan sisa air. - Masak sampai agak kental. - Angkat dan sajikan hangat.

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

KAMIS 15 Maret 2012

Laki-Laki Islam Jakarta, 27 Mei 1989

BUMBU : 1 sdm Saus Tomat 2 sdm Saus Sambal 1 ruas Jahe (diiris tipis) 3 sdm Saus Tiram Merica dan Garam secukupnya

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

Afgan Syah Reza

CARA MEMBUAT:

15

g

bio rafi

Ternyata Akon Ngefans Model Hot India eiring dengan tur musik yang dilakukannya beberapa waktu lalu, tentu tidak sulit bagi Akon untuk menemukan wanitawanita cantik. Namun rupanya, hati Akon telah kepincut dengan model asal India bernama Poonam Pandey. Seperti dilansir dari One India pada Rabu (14/3), baru-baru ini Akon dikabarkan telah memasukkan dirinya dalam daftar follower Poonam Pandey. Mengetahui hal ini, Poonam pun langsung terlonjak kegirangan dengan rasa tidak percaya. "OMG!!! Gak percaya kalau AKON juga follow aku di twitter... ini membuktikan kalau Poonam Pandey membuat India bangga WHATSAY!!!" tulisnya tak percaya. Poonam sendiri adalah model India yang langsung melejit karena aksi vulgarnya dalam ajang Cricket World Cup. Demi mendukung tim India, dia rela berpose topless dan mempublikasikan gambarnya tersebut. Walaupun sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, banyak juga yang menyatakan salut pada Poonam. Pasalnya, gadis tersebut telah menunjukkan totalitas dalam mendukung negaranya. Namanya bahkan sempat melanglang buana hingga kancah internasional. (net)

S

Langgar Hak Cipta, Yahoo Tuntut Facebook Diduga karena pelanggaran hak paten, kedua perusahaan yang telah cukup lama bekerja sama ini akhirnya berselisih. Yahoo akhirnya menuntut Facebook karena perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran hak paten. Dilansir dari Digital Spy, gugatan ke pengadilan ini adalah follow up dari peringatan yang telah disampaikan Yahoo bulan lalu. Yahoo terpaksa menempuh jalur hukum karena Facebook dinilai tidak mengindahkan peringatan yang mereka sampaikan. Dalam gugatannya, Yahoo menyebutkan bahwa Facebook telah melanggar setidaknya sepuluh hak cipta yang dimiliki Yahoo. Hal cipta itu meliputi sejumlah internet powerhouse yang selama ini dibangun Yahoo untuk bersaing dengan kompetitor lain termasuk Facebook. Terkait dengan hal ini, pihak Facebook mengaku kecewa dengan tindakan Yahoo yang dinilai membingungkan. Namun demikian, salah satu juru bicara dari Facebook mengungkapkan bahwa pihaknya siap menghadapi tuntutan tersebut. "Kami kecewa pada Yahoo, padahal mereka partner bisnis lama Facebook dan juga salah satu perusahaan yang telah mendapat banyak manfaat dari Facebook. Kini mereka malah

mengambil tindakan hukum. Kami akan habis-habisan membela diri kami dari 'tindakan membingungkan' ini," ungkap sumber tersebut. (net)

AFGAN

Bantah Dikeluarkan Dari Kampus abar tentang Afgan dikeluarkan dari kampusnya ternyata sama sekali tidak benar. Afgan menyangkalnya dan menjelaskan bahwa ia sedang menikmati libur kuliah. "Enggak. Orang lagi libur akhir tahun makanya lama, kalau ada kabar di DO enggak benar," bantah Afgan ketika dijumpai di studio RCTI, Jakarta Barat pada Rabu (14/3). Afgan malah mengungkapkan bahwa saat ini ia sedang sangat bersemangat untuk melanjutkan kuliahnya. Apalagi beberapa kawan Afgan sudah lebih dulu lulus dan wisuda. "Kuliah saya sudah satu tahun, sudah dua semester, ada semester ketiga, ada dua semester lagi, teman sudah lulus, sudah pada pakai toga, makanya semangat," jelasnya. Seperti yang telah diketahui bersama, Afgan sedang sibuk membagi konsentrasinya untuk kuliah dan karir. Afgan juga harus jeli membagi waktunya sebab ia sengaja mengambil kuliah di negeri jiran, University Monash Malaysia. "Sekarang kuliah Rabu hari kosong bisa balik ke Jakarta. Iya masih bolak-balik. Sempat liburan 3 bulan, aktif lagi dua minggu," pungkasnya. (net)

K


16

ADVERTORIAL

RADAR SULBAR KAMIS, 15 Maret 2012

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat

Rapat Koordinasi Teknis Pemantapan Pelaksanaan Program 2012 dan Penyusunan Program 2013 Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat


Radar Sulbar