Page 1

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

KAMIS, 8 MARET 2012

www.radar-sulbar.com Tercepat dalam Menyajikan Berita

Rp 3.000

Sultan Hassanal Bolkiah Trophy 2012

Garuda Muda

Melaju ke Final

BANDAR SERI BEGAWAN Langkah Tim Nasional (Timnas) U21 tak terbendung. Garuda Muda memastikan diri merebut tiket ke final Sultan Hassanal Bolkiah Trophy 2012 setelah mengalahkan Vietnam pada laga semi final di Hassanal Bolkiah National Stadium, Rabu (7/3). Tim anak asuhan Widodo C Putro ini menumbangkan Que Ngoc dkk, 2-0 tanpa balas. Gol kemenangan diciptakan oleh Miko Adriyanto menit ke-38 dan kapten Timnas U21, Andik Vermansyah menit ke-71. Kemenangan ini tentunya diharapkan Garuda Muda bisa mempersembahkan gelar juara di ajang antar tim muda se Asia Tenggara. Sekaligus menghapus dahaga puasa gelar prestasi sepakbola di ajang international, termasuk menjadi pengobat luka atas Timnas senior yang bantai 10-0 oleh Bahrain beberapa waktu lalu. Gol yang dicetak Andik menjadikan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sementara ini. Penyerang asal Persebaya itu kini membukukan lima gol sepanjang kompetisi Sultan Hasanah Bolkiah Trophy 2012.

Infotainment Ungu Gelar Konser

Baca Hal 15

KOLOM SENATOR

Guru Honorer Jangan Dipermainkan NASIB guru honorer kembali menjadi perbincangan akhirakhir ini. Menyusul rencana pemerintah mengangkat guru honorer yang bertugas sebelum 1 Januari 2005 menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Baca HAL 7

Asri Anas

Anggota DPD/MPR RI

Kaco & Puccecang

Bertemu Dokter

Baca HAL 7

Kasus Boka-boka Tertahan EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Kasus dugaan korupsi pembangunan irigasi Boka-boka di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju yang melibatkan pejabat penting masih tertahan di Polres Mamuju. Kapolres Mamuju AKBP Darwis Rincing, menyatakan, penyidik polres masih sementara memenuhi petunjuk jaksa. Pihaknya berjanji akan berupaya untuk menyelesaikan pemberkasan Sulkifli dan Burhanuddin dalam waktu singkat agar segera dilimpahkan kembali ke kejaksaan. "Kami selalu melakukan koordinasi

(2)

JAKARTA -- Persidangan atas Nunun Nurbaetie kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 7 Maret petang. Pada persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan saksi Arie Malangjudo. Arie adalah mantan Direktur Utama PT Wahana Esa Sejati (EWS) milik Nunun. Dalam kesaksiannya, Arie mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya pernah mendapat modal dari Bank Artha Graha. Pada

Kaco : "Rematik itu salah satu penyakit yang menyerang sendi, Pak. Penyakit itu dapat disebabkan, misalnya, karena usia Bapak sudah tua..."

unik

Condom Restaurant Cabbages and Condoms" adalah nama restaurant di Thailand. Ada banyak kondom di dinding-dinding dan lukisan kondom di karpet. Setelah makan, pengunjung akan diberi kondom di meja kasir . Keuntungan dari restaurant ini digunakan untuk mendukung yayasan Population and Community Development Association. (**) w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

Kapolres Mamuju AKBP

Baca HAL 7

Pernah Dimodali Artha Graha

Puccecang : "Penyakit rematik itu apa, dok ?"

e ak nd com u A ail. c lu gm ita 1@ cer r0 im sulba r i K ar rad

Darwis Rincing

Perusahaan Nunun

SUATU hari seorang kakek berusia 72 tahun bernama Puccecang mengeluhkan kakinya yang sering sakit. Dia pun datang ke seorang dokter ahli bernam Kaco. Setelah diperiksa beberapa lama, sang dokter menyimpulkan bahwa penyakit Puccecang adalah rematik. Kaco: "Pak, rasa sakit di kaki kanan anda itu tampaknya akibat penyakit rematik."

Puccecang : "Eh, dokter jangan coba2 bohongin saya ya !! Kaki sebelahnya, umurnya juga udah sama tuanya, tapi gak sakit apa2 tuh"

Kami selalu melakukan koordinasi dengan kejaksaan mengenai petunjuk yang diberikan. Hal ini agar saat kami serahkan berkas tidak lagi dikembalikan karena kurang lengkap. Soal target waktu, kami tidak bisa sebutkan karena jangan sampai sekedar selesai tetapi tidak maksimal."

dengan kejaksaan mengenai petunjuk yang diberikan. Hal ini agar saat kami serahkan berkas tidak lagi dikembalikan karena kurang lengkap. Soal target waktu, kami tidak bisa sebutkan karena jangan sampai sekedar selesai tetapi tidak maksimal," ujar AKBP Darwis yang mengaku sedang berada di Makassar. AKBP Darwis menyebutkan pihaknya tetap bekerja secara profesional dan prosedural berdasarkan aturan yang berlaku. Ia membantah adanya upaya tebang pilih kasus dan memilah-milah tersangka.

2004, bank milik pengusah Tommy Winata itu menggelontorkan uang Rp 11 miliar, sebagai modal kerja untuk mengarap lahan sawit di Riau. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Sujatmiko, Arie menuturkan bahwa pada masa-masa awal PT Wahana Eka Sejati, butuh dana untuk mengembangkan lahan sawit dan pabrik pengolahannya di Riau. Uang yang dimiliki PT EWS sebesar Rp 16 miliar.

Pos TNI AL Tunggu Koordinasi DKP Sulbar MAMUJU -- Keberadaan empat kapal yang berada sekira 30 mil dari Pantai Mamuju dianggap menjadi pemicu keresahan para nelayan selama empat bulan. Akibat keberadaan empat kapal tersebut para nelayan sering kali tidak mendapatkan ikan, sehingga mereka lebih memilih tidak melaut. Baca HAL 7

Rekalamasi Pantai Manakarra, Apa Perlu? (1) Oleh

“Dari kajian yang kami lakukan beberapa tahun lalu, penimbunan pantai sejauh 200 meter ke arah tengah laut tidak mengganggu ekosistem laut. Sebab dasar pantai yang ditimbun memiliki model landai (datar) dan tidak ditemukan terumbu karang dan sejumlah ekosistem yang terganggu,� demikian pendapat Muhammad Ikbal Syakur, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Mamuju di harian Radar Sulbar beberapa waktu lalu.

Muh. Ridwan Alimuddin pemerhati kelautan

PENIMBUNAN pantai sejauh 200 meter ke arah tengah laut tidak mengganggu ekosistem laut.

Sekilas, pendapat di atas bisa diterima. Kan landai, datar, ditimbun tidak apa-apa. Entah disengaja atau memang tidak tahu, karena landai dan datarnya itulah akan ada dampak bila kawasan tersebut ditimbun. Pada pantai landai, energi gelombang laut akan teredam oleh permukaan pasir, yang lama-kelamaan berkurang sebelum mencapai garis pantai (batas dengan daratan). Baca HAL 7

redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com


2

Ekonomi

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBAG

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

Persaingan Lembaga Kursus Makin Ketat MAMUJU -- Kehadiran lembaga pendidikan non formal atau lembaga kursus di Sulbar terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut penyelenggara kursus meningkatkan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lembaga masingmasing. Pada tahun 2011, jumlah lembaga kursus di Sulbar telah terdata atau mempunyai Nomor Induk Lembaga Kursus (Nilek) sebanyak 73 unit dan pada tahun 2012 naik menjadi 119 unit. Di tengah makin ketatnya persaingan antar lembaga kurusu, Pimpinan LKP Mudicom Mamuju, Supriadi, mengatakan lembaga pendidikan harus lebih mengedepankan mutu pendidikan dibandingkan hanya mengejar banyaknya jumlah peserta. Hal tersebut tidak lain dengan membenahi sarana dan prasarana demi kenyamanan peserta kursus dalam menimba ilmu keterampilan. Dengan begitu, lulusan lembaga pendidikan non formal tidak perlu khawatir kesulitan mendapatkan pekerjaan. "Era persaingan bebas bukan lagi masa depan, tetapi merupakan masa depan yang sedang dijalani. Oleh sebab itu, siap tidak siap hal itu telah merasuk di segala bidang kehidupan," ujarnya. Era persaingan bebas memiliki kecepatan perputaran yang tinggi dan kompetitif, sehingga akan menindas siapa saja yang berusaha menyangkal atau tidak siap menjalani perubahan. Dalam keadaan tersebut, kata Supriadi, yang patut dipertanyakan adalah apakah pencari kerja dapat memiliki dan menguasai keahlian dan keterampilan hidup (Life Skill) yang benar-benar handal untuk berkompetensi dalam era sekarang. Hal ini tentu dipengaruhi oleh tempat lembaga kursus yang benar-benar kompoten atau tidak. "Arus komunikasi dan informasi serta perkembangan teknologi sangat deras. Segala bidang kehidupan sudah tersentuh oleh tekhnologi komputerisasi. Hal ini menuntut kita terus belajar dan berjuang untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat berkompetisi di dunia kerja yang sangat sulit saat ini," pungkas Supriadi. (fir/dir)

Tarif Mamuju-Majene Bakal Naik Rp 20 Ribu REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan berlaku mulai 1 April mendatang, bakal disusul dengan kenaikan tarif angkutan umum. Target kenaikan tarif untuk angkutan umum rata-rata sebesar 30 persen. Sejumlah supir Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), menyatakan kenaikan itu untuk mengikuti biaya bahan bakar dan kenaikan harga onderdil kendaraan. Jika tarif tidak naik, supir akan merasa terbebani karena biaya operasional meningkat sementara pendapatan tetap sama. Supir trayek Mamuju-Majene, Yusriadi, mengatakan akan menaikkan tarif sekira 30 persen atau sebesar Rp 20 ribu dari tarif normal saat ini. Tarif trayek itu sebesar Rp 40 ribu saat ini, dan jika harga baru BBM mulai berlaku maka tarif akan menjadi sekira Rp 60 ribu.

TRAVEL EXECUTIF CLASS

ANTAR JEMPUT

Imam Stainless Steel MAMUJU PASANGKAYU PALU PP

8 KURSI PEMBERANGKATAN TIAP HARI PUKUL. 08.00 RADAR/FIRDAUS FATURUSI

KOMPUTER. Peserta kursus di LPK Mudicom Mamuju serius mempelajari komputer.

INFO SULBAR

Mamuju : Jl. Ir. H. Juanda No. 22 Hp. 0853 5803 0000 PALU : Jl. Trans Sulawesi No.596 Telp. 0451 - 457868 - 0811 454 260 Jl. Jambu No. 33 Hp. 0852 5648 8000

"Kami harus naikkan tarif kalau BBM naik, walaupun memang sangat memberatkan penumpang. Kami juga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup," jelasnya. Menurutnya, angka rata-rata kenaikan akan sama untuk trayek Mamuju-Wonomulyo sebab kebutuhannya memang sama. Hal senada disampaikan supir Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Asdar, yang kini merupakan supir Mamuju-Palu. Untuk trayek tersebut, kenaikan akan mencapai Rp 50 ribu dari tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp 150.000. "Kami masih menuggu kenaikan harga BBM, jika sudah naik tentu tarif akan mengalami kenaikan. Biaya operasional juga akan mengalami kenaikan, sehingga kenaikan tarif untuk Mamuju-Palu sekira Rp 50 ribu," kata Asdar kepada Radar Sulbar, saat disambangi, Rabu 7 Februari. Menurutnya, jika tarif tidak dinaikan maka mereka akan mengalami kerugian. Apalagi jumlah penumpang yang

RADAR/HASAN BASRI

SEPI PENUMPANG. Sejumlah mobil AKDP terparkir di terminal Pasar Regional Mamuju karena belum mendapatkan penumpang.

biasanya diangkut sedikit. "Penghasilan kami tidak menentu. Biasa kami dapat hanya Rp 2.500.000, itu pun di luar dari pembeli bensin, rokok dan yang lainnya. Jadi otomatis dengan kenaikan

BBM ini tarif pun harus dinaikan," ujanrya. Biaya bensin yang digunakan dari Mamuju ke Palu mencapai biaya sekira Rp 200 ribu, jadi kalau pergi-pulang maka biayanya sekira Rp 400 ribu. (*)

Telkomsel Tingkatkan Kualitas Jaringan JAKARTA -- Peningkatan konsumsi layanan data menunjukan perubahan gaya hidup masyarakat. Telkomsel dengan konsisten melakukan peningkatan kualitas jaringan, produk dan konten untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan layanan data dengan optimal. Head of Corporate Communications Division Telkomsel, Ricardo Indra, mengatakan, seiring tingginya ekspektasi masyarakat akan layanan data, kualitas jaringan menjadi faktor penentu signifikan. Telkomsel berupaya memastikan kemudahan dan kenyamanan akses komunikasi data sejalan dengan pertumbuhan pelanggan data. Pertumbuhan pelanggan pada tahun 2011 meningkat sebesar 14 persen disertai dengan pertumbuhan pengguna layanan data sebesar 55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan data, terdapat faktor penunjang yang cukup penting pada elemen jaringan telekomunikasi, diantaranya pita spektrum. Dengan tersedianya pita spektrum yang

memadai akan memberikan kecepatan akses terhadap beragam layanan komunikasi data. Sehingga pada akhirnya kebutuhan pelanggan di Indonesia dapat dilayani dengan optimal," papar Ricardo Indra.

Trafik Layanan Komunikasi

Tahun 2010

Tahun 2011

Suara

953 juta menit

936 juta menit

SMS

763 juta SMS

771,5 juta SMS

Data

63 Tera Bytes

107 tera bytes

MMS

630 ribu MMS

1 juta MMS Sumber: Telkomsel

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/CHAERUL MARFAN

BERDISKUSI. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Jakarta beberapa hari lalu.


Mamuju 3

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI III Percepatan Pertumbuhan dengan memperkuat data tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi TUJUAN 6. Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berwawasan lingkungan SASARAN Kelestarian sumberdaya alam Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam Pengelolaan lahan kritis

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Direlokasi, PKL Bayar Rp 20 Ribu

RADAR/HASAN BASRI

BENAHI LAPAK. PKL di Pantai Manakarra membenahi lapak sebelum menerima kunjungan pembeli.

REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Sudah terkena relokasi, juga diwajibkan membayar. Begitu nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang se-

hari-hari mencari nafkah dengan berjualan di sepanjang Pantai Manakarra Mamuju. Pemkab Mamuju menetapkan relokasi bagi PKL di Pantai Manakarra selama proses reklamasi berlangsung. Namun sayangnya, para PKL diwajib-

kan merogoh kocek Rp 20 ribu untuk mendapatkan tempat baru di area Anjungan Pantai Manakarra. Pembayaran itu dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana di tempat baru. "Setiap PKL akan membayar Rp 20 ribu, untuk pembelian tali rafia dan sarana lain, dan ini sudah disepakati sejumlah PKL," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Ruang (Disbertarung) Mamuju, Lutfi Muis, saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu 7 Maret. Sekira 80 PKL yang akan dipindahkan ke area berjualan yang baru. Masing-masing PKL bakal mendapat lokasi seluas 6x4 meter. Adapun sarana yang akan disedikan Pemkab Mamuju berupa aliran listrik untuk masing-masing PKL. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan PLN Mamuju untuk memasang fasilitas listrik tersebut," ujar Lutfi. Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan reklamasi diperkirakan dimulai pada 10 Maret. Disebrtarung Mamuju memberikan target kepada sejumlah PKL untuk pindah sebelum dimulainya reklamasi tersebut.

Sementara area berjualan setelah reklamasi tahap II Pantai Manakarra rampung, Lutfi belum bisa memberikan kepastian. "Kami belum tahu apakah disediakan atau tidak. Tapi kami selalu upayakan PKL ini bisa mendapatkan lokasi. Sebab, hanya itulah satu-satunya mata pencaharian mereka," ungkapnya. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Mamuju, Hamzah Sula, mengatakan PKL memberikan konstribusi yang cukup rill bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap warung yang berjualan di Pantai Manakarra dikenai biaya retribusi setiap malam sebesar Rp 3.000 sampai Rp 5.000. "Pembayaran ini tergantung dengan kondisi PKL. Jika penghasilan PKL banyak maka tinggi juga retribusinya. Total jumlah retribusi PKL bisa mencapai sekira Rp 12 juta per bulan.," jelasnya. Hamzah Sula mengatakan, tidak ada penunggakan pembayaran retribusi PKL. "Tingkat kesadaran PKL cukup bagus, jadi tidak ada yang menunggak. Sehingga kita akan tetap mempertahankan keberadaan PKL ini," jelasnya. (*)

BKPRS Minta Dilibatkan Dalam Konreg PU 2012 JAKARTA -- Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) berharap dilibatkan dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum. Ketua BKPRS Anwar Adnan Saleh meminta penyelenggara kegiatan memberi ruang bagi Gubernur se-Sulawesi menggambarkan kendala pembangunan infrastruktur di Sulawesi. "Paling tidak ada perwakilan BKPRS untuk menyampaikan masalah paling mendasar di regional Sulawesi. Intinya itu, masalah infrastruktur disana,"

jelas Anwar di Jakarta, Selasa lalu. Setiap tahun, agenda ini hanya mengundang para kepala Bappeda dan kepala Dinas PU. Konreg tahun 2012 bakal berlangsung di Nusa Tenggara Timur (NTT). BKPRS menganggap sejauh ini forum tersebut belum memberikan dampak positif pada daerah-daerah di Sulawesi. "Selama ini, kepala dinas datang hanya serahkan berkas tapi tidak ada kepastian bahwa apa yang akan diberikan ke Sulawesi," imbuh Anwar.

Konreg PU merupakan agenda awal penyusunan rencana kerja Kementerian PU sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013. Even yang dijadwalkan pertengahan bulan ini di Kupang, bertujuan membagun sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Harapan BKPRS untuk hadir di Konreg mendatang, terkait dengan minimnya anggaran pembangunan infrastruktur dari Silpa 2011 yang sebelumnya telah dijanjikan pemerintah

Daftar Tunggu Hingga 9 Tahun MAMUJU -- Keinginan warga Sulbar untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Dari data Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulbar, tercatat daftar tunggu Calon Jemaah Haji (CJH) Sulbar telah mencapai sebanyak 11.600 pendaftar. Dengan angka tersebut, Sulbar memiliki daftar tunggu CJH yang cukup panjang yakni mencapai sekira 9 tahun. Hal ini akibat kuota anngota jamaah Sulbar masih terbilang cukup kecil dan penambahan setiap tahun tidak signifikan. Namun demikian, kondisi ini tidak membuat Kanwil Kemenag Sulbar mendukung usulan moratorium (penghentian sementara) pendaftaran CJH. Alasannya, moratorium yang dinilai sebagai antisipasi penyelewengan dana tabungan haji malah akan merugikan CJH. "Ini akan merugikan CJH, sebab selama ini dana tabungan haji memiliki manfaat dalam hal ini bunga

tabungan. Bunga itu digunakan sebagai subsidi bagi jemaah haji, diantaranya untuk pemondokan dan servis umum," sebut Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Sulbar, Misbahuddin. Seharusnya, lanjut Misbahuddin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusul agar dilakukan moratorium, lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan tabungan haji dan bukan meminta moratorium. Tabungan tersebut diakui sarat terhadap penyelewengan karena nilainya cukup besar tapi di sisi lain memberikan untung karena dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi. "Jadi yang perlu kita dorong saat ini adalah pengesahan Undang-undang mengenai tata cara pengelolaan dana haji. Pemerintah pusat dan lembaga berwenang lainnya harus lebih fokus pada masalah ini," sebut Misbahuddin menambahkan. (dir)

EKSEKUTIF MAMUJU

pusat melalui APBN 2012. "Kita akan tindak lanjuti nanti di forum, makanya kita harapkan ada yang diundang," lanjut Anwar. Niat ini juga telah disampaikan kepada pihak Komisi V DPR RI di Senayan Jakarta. Dalam Konreg nanti pihak DPR akan datang memberikan dukungan politik. DPR akan diwakili pimpinan Komisi V. (rul/fmc)

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Jelang UN 2012

Calon Peserta Belajar Melalui Internet MAMUJU -- Ada cara lain yang dilakukan sejumlah calon peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional (UN) yang akan diselenggarakan 16 April mendatang. Sejumlah calon peserta UN menggunakan metode belajar melalui akses internet. Dengan online, siswa bisa mendapatkan pelajaran lain yang belum diterima selama proses belajar di sekolah. Dengan berselancar di internet, banyak informasi atau wawasan bahkan contoh soal yang dapat dipelajari dalam mendukung persiapan menghadapi UN. "Kami mencari materi-materi dan soal-soal UN yang kami tidak dapatkan di sekolah. Ini juga sebagai bahan tambahan bagi kami untuk menghadapi UN," kata Muhammad Risaldi A, siswa kelas XII IPA III SMA 2 Mamuju, kepada Radar Sulbar saat disambangi di sekolahnya, Rabu 7 Maret. Belajar melalui internet, juga dilakukan untuk mengerjakan tugas dari sekolah. "Kalau ada tugas seperti membuat makalah, kami biasa cari referensi lewat internet. Ini kami lakukan karena lebih mudah" ujarnya. Risaldi mengatakan, belajar melalui internet dilakukan untuk mengisi waktu kosong saat jam istirahat. "Daripada kita hanya bermain, lebih baik memanfaatkan waktu dengan belajar melalui internet. Mumpun sekolah kami menyediakan jaringan internet gratis," ujarnya. Hal serupa dikatakan siswa XII IPS IV, Triana Ardianti. Belajar melalui internet dapat menambah pengetahuan siswa. Sebab mereka bisa mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan. "Kami ingin menambah wawasan, seperti belajar soal-soal UN tahun lalu. Apalagi ujian sudah tidak lama lagi," ungkapnya. (rp2/dir)

Kuota Jemaah Haji Sulbar Tahun 2011 Kabupaten

Jumlah

Mamuju Mamuju Utara Majene Polewali Mandar Mamasa

416 154 250 500 107

Jumlah

1.427

Daftar Tunggu Jamaah Haji Sulbar Kabupaten

Jumlah

Mamuju Mamuju Utara Polewali Mandar Majene Mamasa

3461 1.129 4.477 2.091 442

Jumlah:

11.600 Sumber: Kanwil Kemenag Sulbar

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

SAMPAIKAN LAPORAN. Kepala Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disosnakertrans) Mamuju, menyampaikan laporan saat menerima kunjungan kerja Bupati Mamuju H Suhardi Duka.

HUMAS PEMKAB MAMUJU

DENGAR ARAHAN. Pegawai Dinsonakertrans Mamuju mendengarkan arahan dari Bupati Mamuju H Suhardi Duka saat kunjungan kerja ke kantor tersebut.


4

Parlementaria

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012

Warga Miskin Gratis Urus Akte Kelahiran REPORTER: M. SHOLIHIN EDITOR : SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Keluhan masyarakat terhadap pemberlakuan denda atas keterlambatan pembuatan akte kelahiran menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan forum komunikasi perangkat daerah Mamuju beberapa hari lalu. Ketua DPRD Mamuju, H Sugianto, mengungkapkan pemberian keringanan dengan membebaskan denda bagi anak dari keluarga kurang mampu adalah berdasarkan dari keluhan masyarakat selama ini. "Meskipun demikian, pemberian dispensasi dengan menghapuskan denda bagi keluarga kurang mampu harus berdasarkan data keluarga miskin pemerintah setempat. Selain itu,

keterangan dari pemerintah setempat nanti akan disinkronkan dengan data Badan Pusat Statistik Mamuju, sehingga masyarakat yang diberi kemudahan betul-betul miskin," ungkap H Sugianto di ruang kerjanya, Rabu 7 Maret. Bahkan, lanjut H Sugianto, Pemkab Mamuju melalui itikad melayani masayarakat juga berusaha mengurangi denda keterlambatan pembuatan akte kalahiran. Sehingga jumlah denda yang disebutkan maksimal mencapai Rp 1 juta, dapat dikurangi jumlah hingga Rp 100 ribu. "Memang aturan denda keterlambatan pembuatan akte kelahiran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), namun Pemkab dapat membuat kebijakan memberikan keringanan serta pembebasan denda bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini

DPRD Sesalkan Disdikpora POLEWALI -- Kecaman keras kembali dilontarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) atas aksi pemogokan yang dilakukan oleh Dewan Guru SMK Labuang hingga saat ini. Sebab pemogokan telah mengganggu stabilitas Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMK Labuang, Campalagian, Polewali Mandar.

Wakil Ketua DPRD Polman, Jamar Jasin Badu mengatakan berlarut larutnya kegiatan pemogokan yang dilakukan sejumlah guru di SMK Labuang, sudah dapat dianggap sebagai pembiaran yang dilakukan oleh Disdikpora. Sebab sampai saat ini tidak dapat memberikan solusi untuk menghentikan kegiatan mogok mengajar di SMK Labuang. "Sebab bagaimanapun kegiatan

tidak menyalahi aturan," imbuhnya. Selain itu, aspirasi masyarakat terhadap keluhan pelaksanaan sidang keterlambatan pembuatan akte kelahiran juga menjadi bahan pembahasan. Sehingga Pemkab menetapkan akan melakukan sidang langsung di setiap kecamatan kepada masyarakat yang terlambat membuat akte kelahiran. "Tahapan yang akan dilakukan adalah memanggil camat dan kepala desa untuk sosialisasi. Sehingga saat tim melakukan sidang, masyarakat terlebih dahulu menyiapkan berkas yang diperlukan," terangnya Rencananya, pembuatan akte kelahiran akan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Mamuju. Sehingga diharapkan kepada masayarakat untuk sadar terhadap pentingnya membuat akte kalahiran. (*)

Terkait Pemogokan Guru SMK mogok mengajar ini telah mengganggu stabilitas PBM di SMK Labuang, dan efek ini mestinya yang harus menjadi perhatian pihak Disdikpora secepat mungkin terlebih karena sebagian besar guru yang mogok adalah guru kelas tiga yang sebentar lagi ujian," kata Jamar. Menurutnya, aroma pembiaran dilakukan oleh pihak Disdikpora makin jelas, sebab aksi pemogokan

Pagu Blangko KK-KTP Terpangkas Rp 17,8 Juta MAMUJU -- Pagu blangko pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terpangkas hingga Rp 17.850.000. Sehingga dana yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik bidang kependudukan sebesar Rp 114.895.000 menjadi Rp 97.045.000. Akibatnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mamuju kekurangan blangko dan terancam tidak dapat memberikan pelayanan kepada warga. Dari jumlah yang ada saat ini yaitu sebanyak enam ribu lembar blangko, diperkirakan akan habis pada Mei mendatang. Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Syaiful Mukhlis, mengungkapkan dasar melakukan pemangkasan terhadap anggaran dari Disdukcapil Mamuju adalah dengan pertimbangan penggunaan dana pembuatan KTP yang nanti akan berkurang seiring berlakunya E-KTP. "Pertimbangannya jelas, jika E-KTP berlaku maka tidak perlu lagi blangko KTP. Sehingga

pagu untuk kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan harus kami potong," ungkap Syaiful, Rabu 7 Maret. Sisa dana dari pemotongan ini sebesar Rp 97.045.000 nantinya akan digunakan untuk proses pelayanan publik seperti pembuatan KK dan KTP. Berdasarkan rencana pelaksanaan EKTP mulai Maret diperkirakan dana yang dialokasikan tersebut sudah cukup. "Kalau dikalkulasi, anggaran tersebut cukup. Untuk pembuatan KTP jika Maret nanti dimulai pelaksanaan E-KTP, maka anggarannya tidak diperlukan," imbuhnya. Meski demikian, lanjut legislator PDI-P ini, jika nanti pagu anggaran tersebut tidak mencukupi untuk pelayanan pembuatan KK dan KTP maka dapat diusulkan anggaran penambahan melalui APBD Perubahan. "Saya pikir hal ini adalah masalah teknis, sehingga Disdukcapil tidak perlu kaku melihat pemangkasan anggaran," tandas Syaiful. (mg6/dir)

PARLEMENTARIA

RADAR/HASAN BASRI

MISKIN. Rumah salah seorang warga Desa Bambu Mamuju sangat memprihatinkan.

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin, AM Natsir Nawawi, dan Muhammad Jayadi, usai rapat.

para guru SMK Labuang, telah berlansung lebih dari tiga hari, semantara secara physikologi, siswa tidak mendapatkan pelajaran sehari saja dapat membuat siswa terlambat dalam menyerap pelajarannya. "Apalagi hingga saat ini pemogokan telah berlansung hingga empat hari. Ini sudah sangat merugikan siswa yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir nasional, jadi bukan soal pemogokannya se-

benarnya tapi soal efek dari pemogokan itu yang berimbas lansung kepada siswa," tutur Jamar. Untuk itu, Jamar meminta kepada Disdikpora segera mengambil sikap tegas, dengan menonaktifkan, Kasek SMK Labuang sampai proses pemeriksaan khusus oleh Inspektorat selesai dan penonaktifan ini segera ditindaklanjuti dengan menunjuk pelaksana tugas tapi mengambil dari kalangan pengawas. Dengan

demikian pemogokan itu sendiri dapat dihentikan. "Sebab memang tuntutan mereka adalah menolak lagi Kasek dengan alasan telah mencoreng citra pendidikan didaerah ini, olehnya untuk menyelamatkan wajah pendidikan kita mestinya yang bersangkutan dinonaktifkan dan Disdikpora mesti bertindak tegas," kunci Jamar. (k1/mkb)

Terpangkasnya Anggaran Dinsos

Komisi IV Segera Hearing Bappeda-Biro Keuangan MAMUJU -- Komisi IV DPRD Sulbar segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Keuangan, dan Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar. Ketua Komisi IV DPRD Sulbar H Hamzah Sunuba, mengatakan, rencana pemanggilan terhadap Kepala Bappeda Sulbar Prof Akbar Tahir dan Kabiro Keuangan M Ridwan, amat penting sifatnya. Karena hanya kedua pejabat ini yang bisa memberikan penjelasan mengenai penyebab terpangkasnya alokasi anggaran untuk Dinsos di APBD Sulbar 2012. Persoalan itu kian rumit, kata Hamzah, karena sampai saat ini belum

ada penjelasan dari Panggar Eksekutif. Sementara DPRD tetap ingin mencari tahu siapa yang memotori pemangkasan anggaran Dinsos Sulbar. Karena dalam APBD 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13 miliar lebih untuk Dinsos. "Anhnya, saat dilakukan penyelarasan anggaran, tiba-tiba alokasi anggaran Dinsos yang dilaporkan hanya sekira Rp8 miliar. Tentu kami bertanya-tanya, anggaran yang lain dialihkan kemana," kata Hamzah, kemarin. Demikian halnya disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, H Harun. Menurutnya, mempertemukan Kepala Bappeda, Kabiro Keuangan, dan Kadinsos Sulbar dalam RDP merupakan jalan paling tepat agar masalah ini menjadi terang.

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

Bappeda sebagai SKPD yang menyusun rancangan APBD, tentu tahu keamana sebagian anggaran Dinsos dialihkan. "Ini memang aneh. Karena pihak Dinsos tidak mengetahui kalau anggarannya dialihkan ke pos lain. Masalah berikutnya, kami juga belum diketahui siapa yang memerintahkan pengalihan anggaran itu dan digeser ke SKPD mana," sebut Harun. Ia menambahkan, meski belum ada indikasi korupsi, namun pengadilan anggaran dari satu SKPD ke SKPD lain tidak bisa dilakukan Panggar Eksekutif jika tidak mendapat persetujuan dari DPRD. "Makanya sejak awal saya selalu bilang kalau itu adalah pelanggaran perda," ujarnya lagi. (ham)

LEGISLATIF MAMUJU

Ketua DPRD Mamuju, H Sugianto duduk bersama anggota Komisi III DPRD Mamuju H damris, Rabu 7 Maret.

RADAR/M SHOLIHIN

Anggota Komisi III DPRD Sulbar, H Asnuddin Sokong, Sukardi M Noor, Marigun Rasyid, HM Thamrin Endeng, Tahir Madani, dan HM Gaus Bastary, menerima aspirasi dari warga Tampa Padang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, di Ruang Kerja Komisi III DPRD Sulbar, Selasa 6 Maret 2012.

Wakil Ketua DPRD Mamuju, Masram Jaya sedang berdialog dengan anggota Komisi III DPRD Mamuju, Pdt Markus Lossa dan Fathahuddin Al Gafiqhi, di ruang Wakil Ketua DPRD Mamuju, Rabu 7 Maret.


Pemilukada 5

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012

H.Agus Ambo Djiwa

Muhammad Saal

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

H.Abdul Wahid Kepala Dinas Pengelolaan Pengeluaran dan Asset Daerah Matra

DPC Partai Buruh Tuding BK Lakukan Pemborosan REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Rencana Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bidang Hukum dan Perundang-undangan, terkait rencana pemberhentian sementara terhadap Andi Muhtadin, dianggap sebuah pemborosan anggaran oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Buruh Polewali Mandar, M Amin Saeri. Menurut Amin Saeri kepada Radar Sulbar, Rabu 7 Maret, rencana untuk melakukan konsultasi terkait rencana pemberhentian sementara terhadap Andi Muhtadin dari anggota DPRD Polewali Mandar,

sebenarnya hanya upaya yang dilakukan untuk mengulur ulur proses pemberhentian Andi Muhtadin dari keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan kegiatan itu merupakan pemborosan anggaran. "Apa yang mereka akan konsultasikan, jelas pembacaan dan kalimatnya tidak mengandung terjemahan yang liar. Jadi apanya yang mau dikonsultasikan, ini sama saja pemborosa anggaran yang dilakukan oleh BK DPRD Polewali Mandar," tutur Amin. Ia menjelaskan, di dalam pasal 263 Pedoman Tatatertib DPRD, jelas diatur bahwa seorang anggota dewan yang terjerat hukum dan dikenai ancaman hukuman diatas lima tahun maka secara serta merta dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD bila telah ditetapkan menjadi ter-

dakwa. Dan segala keuntungan yang didapatkan sebagai anggota dewan, dicabut keistimewaannya oleh negara. "Nah jelas dalam perjalanan kasus yang menjerat Andi Muhtaddin ini, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terdakwa sejak bulan Juni 2011, artinya telah 10 bulan lebih, menikmati uang rakyat melalui fasilitas yang diberikan oleh negara, dan itu mesti dikembalikan oleh Andi Muhtadin sejak dirinya ditetapkan sebagai terdakwa dipesakitan," jelas Amin. Katanya, tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak melaksanakan segala putusan undang undang, sebab semua jelas dan dapat dipahami oleh siapapun. Hanya saja kemudian DPRD sebagai lembaga yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam berpolitik dan penega-

kan aturan cenderung bermain main dengan aturan. "Padahal hal tersebut sangatlah mengganggu bagi kita semua, sebab dalam surat yang kami telah sampaikan kepada DPRD beberapa waktu, berdasarkan AD-ART Partai Buruh, seseorang kader partai yang telah dicabut keanggotaannya akan mendapatkan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW), yang dperkuat dengan Tatatertib bahwa dapat diproses selambat lambatnya satu pekan sejak partai mengajukan permintaan PAW, tapi kenyataannya sampai saat ini pihak DPRD sendiri tidak melaksanakan kebijakan Undang undang yang mengatur soal PAW," kata Amin. Ia menambahkan alasan Partai Buruh mengajukan PAW kepada Andi Muhtadin, karena telah melakukan pelanggaran AD-

ART mulai dari soal setoran partai hingga soal ketidakpatuhan pada prinsip partai. Termasuk mangkirnya dari beberapa pertemuan penting yang dilaksanakan DPP. Alasan itulah kemudian DPP Partai Buruh melakukan pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Andi Muhtaddin yang secara serta merta juga menyatalan yang bersangkutan bukan lagi kader partai. "Makanya sepekan pasca pecabutan KTA yang bersangkutan, DPP Partai Buruh lansung memerintahkan saya, untuk mengajukan permintaan PAW ke DPRD Polewali Mandar, namun sampai saat ini pihak DPRD tidak pernah merespon apa yang menjadi keputusan kami dipartai, malah justru tiba ingin melakukan konsultasi, padahal yang mau dikonsultasikan atruannya jelas," kunci Amin. (*)

Demokrat Belum Tentukan Cagub DKI JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Soetan Bathoegana mengatakan bahwa partainya masih menunggu keputusan Majelis Tinggi partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menentukan siapa calon yang akan diusung pada pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2012. Saat ini, Partai Demokrat masih menimang-nimang dua figur yaitu Ketua DPD PD DKI Jakarta Nachrowi Ramli dan sang incumbent Fauzi Bowo. "Yang jelas figur yang sudah terkenal dan telah mempunyai elektebilitas yang baik dan merupakan kader Partai Demokrat," kata Sutan, kepada wartawan di Jakarta, Rabu 7 Maret. Ditanya siapakah yang dimaksud, Sutan tidak memberikan jawaban jelas. "Kalian sudah tahu lah," jelas Soetan. Politisi PD lainnya, Jafar Hafsah mengaku bahwa pada saat pelantikan DPAC-DPAC seDKI Jakarta yang dihadiri Ketua Umum dan

Sekjen PD ada keinginan dari DPC dan DPAC itu mengusung Nahcrowi sebagai cagub. "Ketua Umum mengemukakan bahwa kita dukung semua yang akan maju. Tetapi penentuannya itu adalah Majelis Tinggi. Dan, Majelis Tinggi akan memprosesnya," kata Jafar di DPR, Rabu 7 Maret. Ia menegaskan, PD akan patuh dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi. Ketua Fraksi PD di DPR itu mengatakan, semua masih dalam proses termasuk untuk koalisi dengan partai politik lain dalam pemilihan DKI I. Sebelumnya, Fauzi Bowo mengklaim bahwa dirinya mendapatkan dukungan resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan Foke ini seolah bertentangan dengan keinginan sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat yang sudah terlanjur memberikan dukungan kepada Nachrowi Ramli. (jpnn)

Pilkada DKI Jakarta

Jelaskan Tahapan Pilkada, KPU Undang Parpol KPU Provinsi DKI Jakarta, bakal mengundang partai politik di ibu kota. Hal itu terkait dengan semakin mepetnya jadwal pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. “Kami akan undang parpol terkait dengan pendaftaran cagub dan cawagub,” ujar anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno. Dalam kesempatan itu, pihaknya berharap agar tidak ada pencalonan lebih dari satu untuk parpol. Misalnya, ada

perbedaan antara DPD dan DPP menentukan jagonya. “Namun kami yakin kalau di DKI Jakarta tidak akan terjadi hal itu,” terangnya. Lebih lanjut Sumarno mengatakan, yang tidak kalah pentingnya adalah penjelasan mengenai pemuktahiran data pemilih. Pihaknya akan menjelaskan kepada parpol tentang daftar pemilih. “Daftar pemilih menjadi salah satu perhatian dari sejumlah parpol. Kami akan jelaskan kepada parpol terkait hal

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

itu,” pungkas Sumarno. Sementara itu, suasana pesta demokrasi mulai terasa di ibu kota. Khususnya di sekitar kantor lembaga penyelenggara pemilu. Mulai dari KPU Jakarta Pusat, KPU Jakarta Utara, hingga KPU Provinsi DKI Jakarta. Spanduk raksasa terkait pesta demokrasi di ibu kota terpampang jelas di depan kantor KPU. “Spanduk-spanduk sudah banyak yang dipasang,” pungkas Sumarno. (jpnn)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH & Parnert, Pemimpin Redaksi: Naskah M. Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi: Mahbub Amiruddin, Redaktur Pelaksana: Muhammad Ilham, Koordinator Liputan: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Mahbub Amiruddin, Muh. Ilham, Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Muhammad Ali Akbar, Rahmat, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000. Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

HEARING. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, saat menggelar hearing kepada Kepala Sekolah SMK Labuang, Dewan Guru SMK Labuang, Disdikpora, dihadiri oleh Inpektorat dan Ketua Komite. Hearing dipimpin lansung oleh Ketua Komisi IV Abd Latif Abbas, diikuti oleh anggota Komisi IV, Hasnawi Hamarong, Arsyad Sagaf dan Sahabuddin Sunusi.


6

Opini

RADAR SULBAR KAMIS 8 Maret 2012

Mengapa Daerah Dimekarkan (Bagian 1) Oleh: Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Hal tersebut di atas dikuatkan dalam studi evaluasi dampak pemekaran wilayah 2001-2007 yang dilakukan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan UNDP mengatakan bahwa, setelah diberlakukannya Undang Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2004, pemerintahan provinsi telah bertambah dari 26 menjadi 33 (26,9 %), sedangkan pemerintah kabupaten/kota meningkat 45,2 %, dari 303 menjadi 440. Angka-angka tersebut akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2007, usulan pembentukan 114 kabupaten/ kota serta 21 provinsi baru telah berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Fenomena tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan

Aco Musaddad.H.M.

(Peneliti The Mandar Institute Sulawesi Barat)

di antara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak. Fitrani, Hofman Bert dan Kai Kaser. (2005) dalam “Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, menyatakan, bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk menyuarakan ”aspirasinya” mendorong terjadinya pemekaran. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa alasan yang mendasari dilaksanakannya pemekaran daerah

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

diantaranya: a) Alasan keadilan , bahwa pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan pubik dan pemerataan pembangunan. b) Alasan kultural atau budaya (etnis), dimana pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. c) Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim. d) Alasan anggaran, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK). e) Alasan historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu. f) Alasan ekonomi, dimana pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah. Alasan tersebut di atas adalah alasan yang ideal dan rasional sehingga sebuah wilayah bermohon supaya dimekarkan. Dan sebaiknya keinginan untuk memekarkan suatu

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

wilayah harus berdasarkan alasan tersebut. Seandainya pemekaran wilayah semata-mata dengan alasan-alasan tersebut, akan berdampak positif bagi kepentingan masyarakat. Dalam praktek, muncul dugaan adanya alasanalasan lain mengapa “kencangnya” hasrat untuk memekarkan wilayah dibanyak daerah, bukan dikarenakan alasan ideal tadi. Bahkan dibeberapa tempat terjadi disharmonisasi antar berbagai komponen masyarakat akibat silang pendapat soal pemekaran wilayah. Ada kelompok yang sangat ingin terjadinya pemekaran wilayah. Namun di sisi lain ada pihak yang dianggap mempersulit rencana itu. Dalam praktek, ada beberapa alasan yang mungkin menjadi latar belakang pemekaran wilayah. Boleh jadi ada alasan ideal sebagaimana dikemukakan pada aspek teori soal pemekaran wilayah tadi. Namun juga berkembang kemungkinan alasan lain tentang mengapa ada pihak yang bernafsu mau memekarkan suatu wilayah. Dua kemungkinan alasan lain itu adalah: sebagai gerakan politik pihak yang kalah dalam pemilukada dan agar tercipta jabatan-jabatan baru di wilayah pemekaran. Atau kelompok tertentu terlalu berkuasa diberbagai lini di daerah yang bersangkutan sehingga didorong pemekaran untuk memberi kesempatan kepada warga negara lainnya untuk menduduki kursi gubernur/ bupati atau jabatan strategis lainnya. (bersambung) Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Tajuk PPID, Pintu Masuk KPK ke Sulbar SALAH satu kasus yang kini menjadi perhatian publik adalah dugaan suap penyaluran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang dikelola Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kemenakertrans). Kasus ini menjadi menarik karena diduga melibatkan orang-orang penting. Kasus PPID Kemenakertrans diduga melibatkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah menyampaikan kesaksiannya di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sejauh ini KPK telah menetapkan tiga tersangka atas kasus PPID. Ketiga tersangka itu adalah Dadong Irbarelawan, Dharnawati dan I Nyoman Suisnaya. Dua tersangka, yakni Nyoman dan Dadong disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b subsidair Pasal 13 atau Pasal 15 atau Pasal 12 a subsidair Pasal 5 ayat 2 subsidair Pasal 11 UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Dhanarwati disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b subsid air Pasal 13 undang-undang yang sama. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Ketiga tersangka dalam kasus tersebut telah menyebutkan sejumlah nama yang menjadi inisiator proyek PPID. Mereka adalah mantan anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Mudhori, staf khusus Muhaimin Iskandar yang bernama Fauzi, mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik, dan kawan dekat pimpinan Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung yang bernama Iskandar Pasojo (Acos). Namun keempat orang yang disebutkan oleh tersangka tersebut belum juga ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek PPID Transmigrasi di empat kabupaten dari 19 daerah penerima tersebut. Padahal, keempatnya sudah diperiksa beberapa kali. Yang mengejutkan adalah karena salah satu tersangka Dharnawati saat menjadi saksi untuk terdakwa Dadong Irbarelawan di Pengadilan Tipikor menyebut pernah melihat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Mamuju, Arifin, sempat memberi uang kepada Sindu Malik yang diduga merupakan otak kasus suap ini. Kesaksian Dharnawati ini diharapkan ditindaklanjuti KPK. Kasus ini bisa dijadikan pintu masuk kepada KPK mengungkap secara terang benderang dugaan korupsi yang ada di daerah, seperti Sulbar. Harus diakui daerah juga membutuhkan KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Aparat hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian dalam beberapa kasus sering mengecewakan masyarakat. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),

HUBUNGI

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

KESEMPATAN BERKARIR Multifinance yang telah Go Publik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan memiliki lebih dari 130 Cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi anda yang memiliki motivasi kerja tinggi, ulet, dan gigih untuk menempati posisi sebagai : SURVEYOR MOBIL (ME) SURVEYOR MOTOR (AE) FIELD COLLECTOR (FC) OPERASIONAL STAFF (ADM) Kualifikasi : - Pendidikan Minimal D3 (khusus AE minimal SMU) - Berpenampilan menarik (pria/wanita) - Leadership, Berjiwa marketing, Komunikatif, Ulet, Energik dan inisiatif - Memiliki SIM (C/A) Aktif ((ME,AE,FC) - Menyerahkan CV (Daftar Riwayat Hidup) FC KTP, FC Ijasah dan transkrip nilai terakhir, - Pas Photo 3x4 = 2 Lembar. Bersedia di tempatkan di daerah SULAWESI BARAT Lamaran beserta CV dikirim ke : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jl. Abd Wahab Azasi No. 44 Tlp. 0426-2323899 / Hp 085 255 606 232 Mamuju - Sulawesi Barat 91511 (To : Adi Zuhrah L - HRD)


Sambungan 7

RADAR SULBAR KAMIS, 8 Maret 2012

Guru Honorer Jangan Dipermainkan LANJUTAN HALAMAN 1

Ini langkah maju dari upaya DPR dan DPD RI agar pemerintah memperjuangkan guru honorer menjadi PNS.Jika kebijakan pemerintah ini direalisasikan maka Insya Allah nasib guru honorer akan jauh lebih baik. Guru adalah profesi mulia. Guru melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, berpendidikan, inovatif, dan berakhlak. Menjadikan seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi "orang penting". Tidak akan lahir seorang presiden, menteri, anggota DPR, gubernur, pengusaha, dan sebagainya tanpa jasa seorang guru. Maka muncul adagium menjadikan "guru pahlawan tanpa tanda jasa". Guru, termasuk guru honorer, adalah pahlawan yang mengabdi seutuhnya untuk bangsa kendati dengan balas jasa yang memprihatinkan. Faktanya nasib guru honorer masih sangat memprihatinkan, dipermainkan bahkan dipolitisasi. Jelas nampak terlihat ketika era desentralisasi otonomi daerah diberlakukan. Nasib guru diserahkan ke pemerintah daerah yang hanya diperhatikan oleh para elit ketika Pilkada tiba. Beban tanggungjawab yang ditanggung para guru sangat besar dengan balas jasa kecil. Ditugaskan di wilayah terpencil dengan gaji di bawah Rp 500.000 per bulan. Dengan gaji sekecil itu, dibandingkan harga kebutuhan hidup sangatlah tidak mencukupi. Bahkan beberapa diantara guru honorer berbagai daerah belum mendapatkan gaji selama beberapa bulan. Maka sangat manusiawi jika beberapa guru honorer mencari kerja sampingan untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Kehadiran guru honorer ibarat "dibuang sayang tetapi dirindukan". Pada satu sisi, mereka punya sumbangsih besar membantu kekurangan guru pada sekolah-sekolah di daerah. Mereka ujung tombak mencetak kader terbaik bangsa. Namun sisi lain pengangkatan guru honorer menyedot APBD dengan porsi yang cukup besar. Pemerintah pusat juga dipusingkan dengan membengkaknya para guru honorer. Pada tahun 2005 jumlah guru honorer seluruh Indonesia 371.685 guru. Menjadi 904.378 guru hingga awal tahun 2012. Pemerintah pusat dibuat pusing karena pegawai honorer membengkak di tengah rencana mengangkat mereka menjadi PNS. Masalah seperti itu harusnya bisa diatasi pemerintah dari dulu. Jika pemerintah pusat dan daerah tidak setengah hati dalam mengurus nasib guru honorer. Keluar dari persoalan itu tidak ada kata terlambat untuk berbenah. Di samping mengangkat guru honorer menjadi PNS, kami juga telah menyampaikan masukan kepada pemerintah agar pelaksanaannya dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan memenuhi rasa keadilan. Pengangkatan guru honorer menjadi PNS tidak boleh diskriminatif. Kami selaku Anggota DPD RI akan terus memantau proses ini. Kantor perwakilan DPD RI di Mamuju terbuka lebar menerima aspirasi para guru honorer yang merasa dirugikan dalam rekruitmen PNS. Sampaikan jika ada keluhan, hambatan, saran atau apapun itu terkait pengangkatan guru honorer. Jika tidak sempat langsung menyampaikan aspirasi ke kantor perwakilan DPD RI di Mamuju, kami juga memudahkan dalam penyampaian aspirasi melalui jaringan komunikasi online Email :asri.anas@yahoo.co.id atau Facebook : Muhammad Asri Anas II. Insya Allah masukan yang sampai kepada kami akan diteruskan kepada pihak berwenang baik Pemda maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya lain yang harus dilakukan dalam penataan guru honorer adalah pemerintah provinsi dan kabupaten harus memiliki agenda strategis kebutuhan guru untuk jangka panjang dengan mempertimbangkan jumlah sekolah dan siswa/murid. Kebutuhan guru di sekolah tidak hanya memperhitungkan kebutuhan jangka pendek asal merekrut guru honorer karena kekurangan tenaga pendidik. Rekruitmen guru harus memperhitungkan banyak aspek misalnya disesuaikan dengan belanja pegawai di APBD dan APBN atau sesuai dengan tingkat kebutuhan guru yang dirumuskan pemerintah pusat. Dengan logika sederhana perhitungan guru bisa disesuaikan dengan jumlah kelas secara yang ada di daerah ataupun secara nasional. Misalnya satu guru setidaknya bisa mengisi satu kelas di setiap sekolah. Sehingga pihak sekolah atau Dinas terkait tidak boleh lagi asal-asalan melakukan rekruitmen guru honorer apalagi rekruitmen dilakukan atas pertimbangan politis balas jasa setelah menang dalam Pilkada. Ini bisa melukai hati para calon guru yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tinggi. Jadi, rekruitmen guru honorer juga harus mempertimbangkan kebutuhan guru berbasis profesionalisme. Selain itu perlu juga dipertimbangkan redistribusi guru sebab beberapa daerah kelebihan guru sementara daerah lainnya kekurangan tenaga pengajar. Beberapa daerah kekurangan guru mata pelajaran tertentu sementara di daerah lainnya kelebihan guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sama. Untuk melaksanakan re-distribusi guru ini memang tidak mudah sebab menyangkut keluarga guru bersangkutan. Karena itu redistribusi untuk sementara difokuskan pada distribusi antarsekolah dalam sebuah daerah. Selain itu, untuk menunjang kinerja mereka maka diberikan tambahan insentif yang menjanjikan dari pemerintah. Setelah diangkat menjadi PNS, saya berharap nasib guru mendapat tempat teratas dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Maka sertifikasi para guru yang dicanangkan pemerintah memang diperlukan meningkatkan mutu tenaga pendidik. Sehingga ke depan kita sangat berharap lahir generasi penerus bangsa dari para guru pendidik yang memiliki kualitas tenaga pengajar mumpuni. (Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : muhasrianas@yahoo.co.id atau Facebook : Muhammad Asri Anas II). (adv)

Garuda Muda Melaju ke Final LANJUTAN HALAMAN 1

Di final, Indonesia sendiri belum dipastikan tim mana yang akan dilawan. Andik dkk harus menunggu

pemenang antara Myanmar atau Brunei Darusallam yang baru akan digelar malam ini.

Final akan berlangsung pada tanggal 9 Maret 2012 mendatang. (awa/jpnn)

Kasus Boka-boka Tertahan LANJUTAN HALAMAN 1

Beberapa kasus dugaan korupsi masih belum tertangani dengan baik oleh aparat penegak hukum di Mamuju. Kondisi ini terjadi karena lembaga penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan belum serius menangani kasus korupsi di daerah ini. Contohnya, kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan irigasi Bokaboka Kecamatan Tapalang Mamuju yang hingga kini belum dapat menyeret Pengguna Anggaran (PA) Sulkifli Rahman yang juga merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mamuju serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Burhanuddin ke jeruji besi. Dalam kasus ini, aparat hukum hanya mampu menetapkan sebagai ter-

sangka pengawas proyek Iwan Sakkai dan tim Provisional Hand Over (PHO) Herman Cs. Padahal para tersangka ini merupakan bawahan pada proyek tersebut. "Intinya adalah kesungguhan dan keseriusan dari aparat penegak hukum. Baik kepolisian maupun kejaksaan jangan memilah-milah kasus yang harus diselesaikan, dan jangan juga memilah tersangkanya. Harusnya aparat penegak hukum berani mengambil sikap, karena memang jelas ada dugaan keterlibatan keduanya," tegas anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulbar, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, kepada Radar Sulbar via ponsel kemarin.

Menurut putra pendekar hukum Indonesia itu, persoalan bersalah atau tidak tersangka akan menjadi urusan di pengadilan. "Proses penyidikan dan penyelidikan harus rampung dan siapa pun yang terlibat harus disikapi," imbuhnya. Terpisah, Hatta Kainang selaku kuasa hukum pengawas proyek Iwan Sakkai menyatakan kliennya telah memenuhi permintaan penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan dalam rangka pemberkasan Sulkifli Rahman dan Burhanuddin. "Klien saya (Iwan Sakkai,red) bersama tiga orang anggota PHO sudah memberikan keterangan di Polres Mamuju," ujar pengacara jebolan Fakultas Hukum Unhas ini. (dir)

Perusahaan Nunun Pernah Dimodali Artha Graha LANJUTAN HALAMAN 1

Karenanya, WES butuh modal tambahan. "Kita dapat kredit modal kerja dari Artha Graha sekitar Rp 11 sekian miliar,” beber Arie. Hanya saja Arie mengaku tak terlibat dalam proses pengajuan kredit ke Artha Graha. Pria kelahiran Jogjakarta itu hanya mengaku pernah mengajukan kredit investasi dari Bank Bukopin. Diberitakan sebelumnya, Nunun didakwa menyogok para anggota DPR RI periode 1999-2004 dengan travel cek BII. Sogokan itu terkait dengan pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) BI pada Juni 2004. Selama ini Nunun Nurbaetie dinyatakan oleh dokter menderita penyakit demensia akut sehingga mengalami kesulitan mengingat. Namun pada persidangan di Pengadilan Tipikor, kemarin istri

mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu masih mampu mengingat peristiwa belasan tahun silam demi menyanggah kesaksian Arie Malangjudo. Misalnya, saat Nunun menyinggung soal pertemuan antara dirinya dengan Arie Malangjudo dan Hamka Yandhu menjelang pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI pada Mei 2004. "Saya, Nunun Nurbaetie, tidak pernah ada pertemuan pada tanggal 7 Juni 2004 dengan Bapak Hamka Yandhu maupun Pak Arie Malangjudo," kata Nunun. Ia juga menyanggah tentang instruksi pemberian travel cek (TC) Bank International Indonesia (BII) terkait pemenangan Miranda pada pemilihan DGS BI. Bahkan Nunun masih ingat bahwa dirinya tak pernah meminta Arie agar bekerja di PT Wahana Eka Sejati pada ahun 2000.

"Saya ini bukan siapasiapa. Apalagi ketika itu (tahun 2000) saya sedang mendampingi suami saya sebagai Kapolda Jawa Barat. Saya adalah Ketua Daerah Bhayangkari Jawa Barat," sambungnya. Sepengetahuan Nunun, Arie sebagai Direktur Utama PT Wahana eka Sejati adalah sosok profesional dan pekerja keras. Namun menurut Nunun pula, Arie pada 2005 justru meninggalkan perusahaan di saat sedang dililit utang. "Bapak (Arie) tidak pernah mengundurkan diri dengan surat resmi. Tapi Bapak meninggalkan hutang banyak di Bukupoin dan hutan (sawit) yang terbengkalai. Perusahaannya bukan Wahana Eka Sejati tapi Nirmala Abdi Damai," imbuh Nunun untuk menangkis kesaksian Arie bahwa dirinya mengundurkan diri. (ara/jpnn)

Pos TNI AL Tunggu Koordinasi DKP Sulbar LANJUTAN HALAMAN 1

Komandan Pos TNI AL Sulbar, Serdadu Jaz Yandirsa Eka, saat dikonfirmasi, mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui keberadaan serta aktifitas empat kapal tersebut. Sehingga untuk menindak lanjuti laporan nelayan terhadap keberadaan kapal tersebut, Pos TNI AL masih menunggu koordinasi dari DKP Sulbar. "Kami tidak dapat melakukan patroli sebelum ada laporan dari pihak DKP Sulbar. Sehingga pihak DKP Sulbar seharusnya segera melaporkan kepada kami jika ada hal seperti ini," ungkapnya. Dari laporan tersebut, lanjut Eka, nantinya pihak Pos TNI AL dapat dengan mudah melakukan perencanaan patroli. Selain itu, hal ini juga akan mempermudah jika akan dilakukan patroli gabungan. "Patroli gabungan maksdunya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab saat patroli, jika ada pihak yang terkait seperti DKP Sulbar serta Dinas Pertambangan dan Energi, permasalahan yang ada dapat segera diselasaikan," lanjutnya. Selain itu, Pos TNI AL saat ini masih terkendala tidak tersedianya sarana kapal untuk melakukan patroli. Sehingga untuk rencana melakukan patroli terhadap laporan keberadaan kapal yang menjadi penyebab keresahan nelayan belum ada kepastian. "Memang seharusnya kami melakukan patroli jika ada laporan seperti ini. Namun akibat sarana kami yang tidak tersedia, rencana patroli ini harus bekerja sama dengan intansi atau lembaga yang memiliki sarana," cetus Eka. Jika nantinya dari hasil patroli kapal tersebut benar melakukan uji seismic pencarian sumber minyak bumi dan tidak memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi. Maka aktifitasnya selama empat bulan diperairan Sulbar

ilegal dan dapat dikenakan sanksi berupa denda berdasarkan kerugian daerah yang ditumbulkan akibat kegiatan tersebut. Kepala Bidang Pengawasan DKP Sulbar, Farid, mengungkapkan, untuk kapal nelayan yang biasa digunakan melaut maksimal memiliki ukuran 30 gros ton (GT). Berdasarkan laporan nelayan, kapal tersebut bukan kapal penangkap ikan. "Besar dugaan, kapal tersebut adalah kapal yang melakukan uji seismic pencarian sumber minyak bumi," ungkap Farid saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 6 Maret. Meskipun demikian, lanjut Farid, sebelum menetapkan jenis kapal dan apa aktifitas yang mereka lakukan, DKP Sulbar akan melakukan pengecekan. "Yang terpenting kami harus melakukan pengecekan terhadap informasi kapal tersebut. Namun saat ini kami masih terkendala tidak adanya kapal khusus untuk melakukan pantauan di laut," keluhnya. Farid membenarkan jika laut yang berjarak sekitar 30 mil dari Pantai Mamuju masih wilayah perairan Provinsi Sulbar. Sehingga jika ada pihak yang akan melakukan aktifitas di sekitar perairan tersebut seharusnya melapor ke DKP Sulbar. "Sebelum mereka melakukan aktifitas seharusnya koordinasi dengan kami," imbuhnya. Kapal tersebut tidak memiliki izin dari DKP Sulbar, kemudian aktifitasnya sangat meresahkan nelayan. Hal ini diduga merupakan aktifitas ilegal dan perlu ditindak. DKP Sulbar meminta nelayan melapor ke DKP jika mendapat masalah. Hal ini sesuai dengan isi UU tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pasal 67 disebutkan, masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. "Kata masyarakat dalam pasal tersebut dapat pula diartikan sebagai para nelayan," kunci Farid. (mg6/mba)

signifikan. Kota Mamuju hampir sama luasnya dengan Tinambung, yang hanya sebuah kecamatan. Jika Mamuju dipaksakan menjadi kota besar, sebab dia ibukota provinsi, maka akan ada masalah lingkungan dan kependudukan. Bagai balon kecil yang ditiup kuat-kuat, melewati batasnya. Hasilnya bisa ditebak. Pembangunan ‘pusat ekonomi modern’ di pusat kota akan mengakibatkan pertumbuhan populasi juga akan terjadi di sekitar itu. Di sisi lain, daya dukung lingkungan atau daya lenting Mamuju tidak sampai di situ. Sederhananya, jika memang ada visi ke depan, pembangunan mall dan lain-lain dilakukan di luar kota Mamuju, di pusat pertumbuhan baru. Kan ada banyak lahan kosong di Kabupaten Mamuju. Kedua, reklamasi sinonim dengan ‘penggusuran’ secara halus ekonomi kerakyatan, yang menghidupi ratusan jiwa di Mamuju. Apa itu? Yaitu pedagang kaki lima. Tidak mungkin pedagang kaki lima mendapat area gratis di depan mall, di sekitar kantor DPRD Mamuju, dan kawasan pedestrian. Bila tak disewakan dengan harga tinggi, mereka dipindah ke tempat lain. Kalau pedagang kaki lima, mungkin masih bisa ditoleransi, tapi bagaimana dengan nelayan? Penimbunan 200 meter ke arah laut jelas mengganggu

transportasi ke pelabuhan. Dan tak menutup kemungkinan, pelabuhan dan TPI akan ditutup. Lalu ke mana nelayan dan pedagang pindah? Mereka akan bergeser ke arah timur/utara, ke kawasan mangrove. Sebab pohon-pohon bakaku ‘mengganggu’, maka akan ditebang. Artinya? Pelindung alami dan tempat pemijahan ikan dirusak. Jika rusak, cepat atau lambat akan terjadi abrasi dan berkurangnya sumberdaya perikanan. Ketiga, hasil buangan limbah mall, hotel, pusat perkantoran yang tidak diolah sesuai standar jelas akan mencemari laut. Bisa sampah padat, seperti plastik, kertas, botol bisa juga sampah cair, yakni deterjen, kotoran, dan air panas. Siapa yang jadi korban? Korbannya adalah terumbu karang yang ada di sekitar Pulau Karampuang. Sampah bisa menutup karang, air panas dan polutan kimia akan membuhnya, demikian juga ikanikan yang ada di situ. Dampaknya? Terumbu karang indah di sekitar pulau, yang dulunya digadang-gadang sebagai destinasi wisata (dengan mendatangkan Nadine Chandrawinata), akan rusak. Karang rusak, ikan tak ada. Bila memang ikan bisa bertahan di situ, akan tercemar sebab mengkonsumsi polutan. Efeknya ke manusia juga, sebagai puncak rantai makanan. (bersambung)

Rekalamasi Pantai Manakarra, Apa Perlu? (1) LANJUTAN HALAMAN 1

Nah, ketika kawasan landai tersebut ditimbun sampai 200 meter ke arah laut, maka peredam alami itu akan hilang, digantikan oleh pondasi ‘kokoh’. Ada perlawanan frontal terhadap energi alam. Dalam ilmu fisika, amat dikenal Hukum Kekekalan Energi: energi tak dapat dimusnahkan. Bahwa, energi gelombang laut akan tersalurkan. Setidaknya ada dua dampak atas penyaluran energi: bila penahan tersebut tak kuat, maka akan hancur. Bila kuat menahan gempuran gelombang laut, maka energi akan tersalurkan ke tempat lain. Dengan kata lain, ada pemantulan. Inilah yang bahaya. Kadang, dampaknya tak langsung terlihat. Bila melakukan simulasi di atas peta Teluk Mamuju, pantulan energi gelombang atau arus laut akan mengarah ke barat. Yaitu muara Sungai Karema hingga Pelabuhan Feri Simboro. Apa efeknya, ada kemungkinan butiran pasir akan mengarah ke sana yang bisa membuat pendangkalan. Bila pelabuhan dangkal, pasti tak bisa dimasuki lagi kapal besar. Bila muara sungai dangkal, maka saluran pembuangan dari Kota Mamuju akan terhalang. Artinya apa? Bisa menyebabkan banjr walau hujan berlangsung beberapa saat saja. Dan itu yang telah terjadi saat ini. Hujan 1-2 jam saja, Mamuju langsung banjir. Sebab memang Kota Mamuju paling jelek tata

ruangnya diantara ibukotaibukota provinsi di Pulau Sulawesi. Jalan tak karuan dan tak ada transportasi pro publik. Kelucuan lain dari rencana reklamasi Pantai Manakarra, yang baru ada Amdal-nya adalah penimbunan. Untuk bangunan di atasnya belum. Sudah menjadi pengetahuan umum, sebagaimana yang diberitakan Radar Sulbar sebelumnya, bahwa di kawasan reklamasi akan dibangun mall, pusat perkantoran, dan lain-lain. Bagi saya, antara reklamasi dan pembangunan bangunan diatasnya adalah satu paket. Tidak mungkin ada investor mau menanam modal di usaha penimbunan saja. Keuntungan apa yang bisa diperoleh bila hanya tanah lapang? Untuk sewa, misalnya ada konser, itu belum seberapa untuk kelas Mamuju. Jadi, tak perlu mengatakan, “Kami belum bisa melakukan kajian amdal untuk pembangunan pada area reklamasi pantai. Sebab pembangunan gedung dalam area masih berstatus pra-rencana.” Saya anggap, pembangunan mall atau pusat perbelanjaan, perkantoran dan perluasan kantor DPRD pasti akan terjadi. Lalu apa efek dari pembangunan tersebut? Sebelum lanjut, saya akan kutip tulisan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono di harian Kompas Sabtu lalu (“Bupati-bupati Inlander” 3/Maret), “Globalisasi

dengan seleara hidup konsumtif "affluency-nya mendapat tempat di Indonesia. Kesan kuat terasakan, banyak penguasa daerah mereduksi makna pembangunan makna pembangunan menjadi sekedar hadirnya mal, supermarket, dan semacamnya. Ibaratnya, pembangunan ada jika muncul restoran hamburger, piza, dan semacamnya, serba absurd dengan papanpapan nam serba berbahasa asing. Akibatnya nyata: demi mal, supermarket--dan tentu demi hotel mewah dan permukiman supermewah -pembangunan telah menggusur orang miskin. Bukan menggusur kemiskinan. Transfer kepemilikan -terutama tanah-- dari si lemah ke si kuat makin intensif dan masif, sekaligus merupakan proses minderisasi (inferiorization) rakyat.” Saya sependapat dengan tulisan ahli ekonomi kerakyatan di atas. Di sisi lain, saya tidak menolak pembangunan mal dan lainlain di atas di Kota Mamuju. Tapi kalau dibangun di pantai (baca: area reklamasi), itu kurang pas. Pengambil kebijakan sepertinya tidak kreatif, tidak ada misi ke depan, dan tidak berwawasan lingkungan. Mengapa? Jawabannya sangat simpel. Pertama, kota Mamuju saat ini adalah kota kecil. Sempit sebab dibatasi perbukitan dan laut. Jarak bukit dengan laut sekitar 2 km saja. Penambahan 200 meter ke arah laut, tak


RADAR POLEWALI

8

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012

SLDB Sabah Rencana Rekrut Ribuan Tenaga Kerja Tawarkan Kerjasama dengan Polman EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI - Lahan perkebunan sawit di Negeri Sabah, Malaysia yang dikelola sejumlah pengusaha setempat, masih membutuhkan ribuan tenaga kerja dari Indonesia. Untuk itulah, mereka melakukan kunjungan muhibah ke Indonesia, termasuk Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk menjajaki kerja sama perekrutan tenaga kerja di negeri jiran tersebut. Belasan pengusaha Negeri Sabah yang tergabung dalam Sabah Land Development Board (SLDB) semacam badan usaha milik negara (BUMN) berada di Polewali,

Rabu 7 Maret dan melakukan pertemuan silaturahmi dengan Bupati Polman Ali Baal Masdar. Kunjungan tersebut, difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu. Pada pertemuan yang dihadiri beberapa pejabat pemkab, camat, dan kepala desa/lurah, para pimpinan perusahaan perladangan Sabah menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan sektor perkebunan, khususnya sawit dan peluang kerja yang tersedia di negeri serumpun itu dengan jaminan kesejahteraan yang memadai. Wakil Konsul RI di Kota Kinabalu, R Senjaya, mengemukakan bahwa pihak Konsulat sebagai wakil pemerintah RI selalu memberi per-

hatian terhadap para TKI, terkait pemenuhan hak-haknya dan kesejahteraan mereka. Dikatakan, bahwa konsulat selama ini tidak hanya menjadi fasilitator untuk perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, tapi juga berusaha menjembatani kepentingan pihak pemerintah Negara Bagian Sabah dengan Pemerintah RI. Pimpinan SLDB, Masri mengatakan pemerintah Malaysia selalu berharap dapat memberi layanan yang baik untuk kebutuhan para TKI, karena menyadari bahwa TKI mempunyai peranan yang tidak kecil terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. "Malaysia, khususnya Negeri Sabah sangat membu-

tuhkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, terkait bidang ketenagakerjaan untuk sektor perladangan. Kami sengaja datang ke Indonesia, ke Sulawesi, ke Polewali Mandar untuk memberi penjelasan mengenai apa yang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah setempat," jelas pimpinan 'BUMN' Negeri Sabah tersebut. Untuk melihat langsung dan lebih meyakinkan, Masri mengundang pihak pemkab berkunjung ke negara bagian Malaysia tersebut. "Untuk melihat langsung dan lebih meyakinkan niat kami menjalin hubungan (kerjasama), kami sangat bersyukur kalau pemerintah Polman bisa berkunjung ke Kinabalu mem-

bawa pihak-pihak yang dibutuhkan," ujarnya. Bupati Ali Baal menyambut baik tawaran tersebut, dan menjelaskan bahwa pemkab membuka peluang juga kepada pihak pengusaha Sabah kalau berminat menanam investasi di daerah ini. Mengenai perekrutan tenaga kerja, Ali Baal mengemukakan cukup banyak warga daerah ini telah bekerja di Malaysia, begitupun negara lain yang selama ini menjadi tujuan TKI. Yang perlu disepakati dengan jelas terlebih dahulu, adalah jaminan hak-hak TKI, keselamatan dan keamanan, serta kesejahteraan mereka. Bupati, mengemukakan bahwa para kepala desa diminta selalu menyosialisasikan prosedur

Polman Siapkan Dana Rp30 M

Distribusi LPG Mulai Stabil

Pembayaran Kenaikan Gaji PNS POLEWALI -- Anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar makin terbebani setalah pemerintah berencana menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Untuk kenaikan gaji PNS Pemkab Polewali Mandar menyediakan anggaran Rp30 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekira 10 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp20 miliar. Peningkatan penganggaran kenaikan gaji sesuai dengan jumlah kenaikan gaji PNS pada tahun ini. Untuk Pemkab Polewali Mandar, gaji PNS yang akan dibayarkan berkisar 7000 lebih. Kabag Keuangan Pemkab Polewali Mandar, Mukim, Selasa, 6

maret menyampaikan, untuk pembayaran kenaikan gaji PNS masih menunggu SK dari Menkeu yang hingga saat ini belum turun. "Kemungkinan bulan ini sudah turun. Pembayarannya pun nanti akan dilakukan rapelan," kata Mukim. Mukim menyampaikan, dalam setiap bulan, pemkab membayarkan gaji sebesar berkiasar Rp23 miliar, dan dalam setahun kurang lebih Rp300 miliar. Kenaikan gaji pegawai negeri merupakan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan Nota Keuangan APBN 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Agustus tahun lalu. (afr/mkb)

Inspektorat akan Tuntaskan Kasus SMK Labuang Dugaan Penyalagunaan Anggaran SSM POLEWALI--Inspektorat dan Tipikor Polres Polewali Mandar, sepakat akan menuntaskan kasus dugaan penyalagunaan anggaran Subsidi Sekolah Menengah (SSM) dengan modus laporan fiktiv yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (Kasek) SMK Labuang, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Inpektorat Polman, Masdar Djamali, Rabu, 7 Maret 2012.Saat ditemui, Masdar Djamali, mengungkapkan jika saat ini telah terbangun komitmen bersama antara tim Pemeriksaan Khusus (Pensus) Inspektorat Polewali Mandar dengan pihak penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Polewali Mandar. Komitmen itu dalam rangka menuntaskan dugaan penyalagunaan anggaran SSM dengan modus laporan fiktif. "Jadi meskipun saat ini kegiatan Proses

Belajar Mengajar (PBM) di SMK Labuang, sudah berajalan normal, namun untuk proses hukum yang sedang dihadapi oleh Kasek SMK Labuang, tetap dilanjutkan. Kami dari Inspektorat dengan pihak Tipikor berjanji akan menyelesaikan kasus ini," ungkap Masdar. Namun meskipun tim Pensus Inspektorat dan Tipikor sedang bekerja, Masdar, masih enggang menyebutkan perkiraan dugaan penggelapan anggaran dengan modus laporan fiktif. Sehingga dirinya hanya mengakatan tunggu sampai usai pemeriksaan, pihaknya akan membeberkan besaran kerugian. "Jadi tunggu sampai proses usai, sebab bukan kewenangan saya untuk menyampaikan atau mengungkapkan besaran kerugian negara yang timbul dalam dugaan penyalagunaan anggaran ini, yang pasti kasus ini akan kami tuntaskan," kunci Masdar. (k1/mkb)

EKSEKUTIF

pemberangkatan TKI ke luar negeri agar tidak menjadi korban karena perilaku tidak bertanggung jawab pihak yang merekrut mereka dan membawa ke luar negeri. petumbuhan ekonomi, perdagangan. Pada pertemuan tersebut, hadir Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim, diisi dialog langsung para kepala desa dengan pihak pengusaha Kinabalu mengenai prosedur perekrutan TKI, dan jaminan kesejahtraan mereka. ‘Para kepala desa, bahkan diberikan peluang sebagai mitra untuk merekrut calon TKI ke Sabah, sehingga pihak penerima TKI tidak akan merasa ragu lagi dengan prosedur yang ditempuh. (*)

RADAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar menerima cenderamata dari Wakil Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota KinabaluKonsul RI di Kota Kinabalu, R Senjaya saat pertemuan dengan Pengusaha Sabah Malaysia di Rujab Bupati Polewali Mandar, Rabu 7 Maret 2012.

Jalan Poros Luyo Makin Parah LUYO -- Setelah sepekan diguyur hujan, jalan poros Kecamatan Luyo-Tutar semakin parah. Akses jalan poros provinsi tersebut saat ini dalam kondisi rusak parah dan berlumpur. Sepanjang jalan terdapat genangan air tak ubahnya kubangan kerbau sehingga pengguna jalan tidak lagi harus memilih jalan yang baik. Salah seorang siswa SMP 2 Campalagian, Rizal mengatakan, akibat rusaknya jalan tersebut sangat mempengaruhi kelancaran aktifitas ke sekolah setiap hari. Sebab untuk melintas dijalan poros tersebut sangat memakan waktu dan bahkan kadang mengotori seragam siswa akibat percikan lumpur. Senada dengan itu seorang warga, Jamal mengeluhkan kondisi jalan tersebut karena sudah se-

makin parah. Menurutnya selain berlumpur sepanjang jalan juga belubang. Sehingga bagi guru, siswa dan pegawai lainnya harus merubah jadwal lebih awal jika in-

gin tepat waktu tiba ditempat tujuan. Ia berharap perhatian dari pemerintah agar akses jalan ini kondisinya baik untuk memudahkan mobilitas masyarakat. (k2/mkb)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

JALAN POROS Luyo Tutar kondisinya makin memprihatinkan selain becek juga banyak berlubang.

WONOMULYO -- Kelangkaan LPG 3 kilogram dan 12 kilogram di Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Wonomulyo dua pekan terakhir ini kembali normal. LPG 3 kilogram yang sempat langka membuat masyarakat kesulitan mendapatkannya selain itu harganya melambung tinggi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Harga eceran gas LPG 3 kilogram dan 12 kilogram di Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo mulai stabil. Saat ini Harga eceran gas LPG 3 kilogram hingga Rp18 ribu sementara sebelumnya mencapai hingga Rp25 ribu. Salah seorang pemilik warung makan di Wonomulyo Tarno mengatakan, kebutuhan gas saat ini merupakan kebutuhan pokok setiap rumah tangga terlebih bagi wirausaha yang bergerak dibidang warung makan. Sehingga jika terjadi kenaikan harga gas seperti beberapa pekan sebelumnya, akan menjadi beban berat bagi warga dan beban itu sangat dirasakan. Salah satu pemilik pangkalan gas LPG di Wonomulyo, H Mustafa mengatakan, kelangkaan gas LPG khusunya di Wonomulyo mulai teratasi sejak pekan kemarin. "Stok gas yang diberikan agen sudah terpenuhi sesuai permintaan, dan harga juga menurun sehingga kami dapat melayani pengecer Rp17 ribu," jelas Mustapa. Meski demikian masih juga ditemukan sejumlah pangkalan yang bertahan dengan harga Rp18 ribu. Pantauan Radar Rabu kemarin menemukan beberapa pangkalan di Wonomulyo yang masih memasarkan gas LPG 3 kilogram seharga Rp18 ribu. Hal ini menyebabkan terjadinya harga eceran yang bervariasi. (k2/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

FOTO/HUMAS PEMKAB POLMAN

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar memberikan kalungan sarung sutra Mandar kepada perwakilan pengusaha asal Sabah Malaysia saat kunjungnya ke Polewali Mandar, Rabu 7 Maret 2012.

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar menyerahkan piala bergiliri kepada pemain Makassar Tribudi FC saat menjuarai Polman Cup 2012 di Stadion HS Mengga Polewali.


SPORT

RADAR SULBAR KAMIS 8 Maret 2012

9

Polewali Mandar Cup 2012

Sandeq Kalah Adu Pinalti

Kapten tim Makassar Tribudi, Anreas mengangkat piala pemain terbaik didamping Manajernya, Kapten Inf Hasan.

TRIBUDI JUARA Polman Cup EDITOR: AMRI MAKKARUBA

Manajer Makassar Tribudi FC, Kapten Inf Hasan mengangkat piala bergilir bersama sejumlah pemain Tribudi ketika tampil sebagai juara Polman Cup 2012 setelah menundukkan Sandeq Polman melalui drama adu pinalti dengan skor akhir 4-2.

KESEBELASAN Makassar Tribudi FC akhirnya keluar sebagai juara Polewali Mandar Cup 2012 setelah mengalahkan PS Sandeq Polman melalui drama adu pinalti dengan skor akhir 4-2. Setelah dalam waktu norman 2 x 45 menit skor imbang 1-1 sehingga wasit yang memimpin partai ini, Muslim dari PSSI Sulbar memutuskan adu pinalti untuk menentukan juara. Tiga pemain Sandeq yakni Ramadan Aras, Arman S dan Maha gagal mengeksekusi tembakan pinalti. Hanya satu penembak Sandeq yang berhasil yakni Taslim. Sementara Makassar Tribudi tiga penembaknya berhasil menciptakan gol melalui kaki, Andreas, Trisno dan Ikhwan dan hanya satu penembaknya yang gagal yakni A Adam. Keberhasilan Makassar Tribudi FC menjuarai turnamen ini maka berhak membawa pulang piala tetap dan piala bergilir Polman Cup serta uang pembinaan sebesar Rp15 juta. Sementara PS Sandeq Polman harus puas dengan posisi runner up memperoleh piala tetap dan uang pembinaan sebesar Rp10 juta serta dua kesebelasan yakni F2C Majene dan Gaswa Wajo keluar sebagai juara tiga bersama masing-masing memperoleh hadiah sebesar Rp5 juta serta piala tetap. Dalam turnamen ini juga ditetapkan sebagai pemain terbaik yang diperoleh Kapten Tim Makassar Tribudi FC, Andreas menerima piala tetap dan uang pembinaan sebesar Rp2 juta. Sementara top score dalam turnamen ini diraih penyerang PS Sandeq Polman, M Saing Salas juga memperoleh uang pembinaan Rp2 juta dan piala. Keberhasilan Makassar Tribudi FC ini disambut gembira pendukungnya karena membalikkan prediksi berbagai pihak sebelumnya dengan lebih menggulkan PS Sandeq Polman. Tetapi kecerdikan pelatih Makassar Tribudi FC, Amrullah merupakan kunci sukses Tribudi menjuara turnamen ini. Manajer tim Tribudi FC, Kapten Inf Hasan mengaku sangat gembira atas suksesnya anak buahnya menjuarai turnamen ini. Sebenarnya kata Hasan, permainan Sandeq lebih bagus tetapi keberuntungan berpihak kepada timnya sehingga dapat memenangkan turnamen ini. Jalannya Pertandingan

Kunjungi Kantor NSS Terdekat NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279 NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065 NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033 NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

Setelah wasit Muslim dari PSSI Sulbar meniup kick off tanda dimulainya partai final ini, kesebelasan Sandeq Polman langsung menekan pertahanan Makassar Tribudi FC. Beberapa kali duet Sandeq, Saing Salas dan Taufiq merepotkan pertahanan Makassar Tribudi. Tetapi ketangguhan bagian pertahanan Tribudi yang dikawal, A Adam dan Hasanuddin serta permainan cemerlang kiper Tribudi, Ilham mampu mematahkan setiap tekanan dari PS Sandeq Polman. Tercatat ada dua peluang Sandeq Polman dimenit awal babak pertama yang seharusnya menjadi gol tetapi karena kurang tenangnya, Jahran dan Saing Salas sehingga tidak mampu membobol gawang Ilham. Praktis permainan dikuasai pemain Sandeq Polman tetapi setiap serangannya

Kemelut didepan gawang Makassar Tribudi FC tidak mampu dimanfaatkan pemain Sandeq Polman.

Penyarang Sandeq Polman, M Saing Salas mengejar bola dibayangi pemain bertahan Makassar Tribudi FC, Akbar 16 saat partai final Polman Cup 2012, Rabu 7 Maret 2012.

mampu dipatahkahkan oleh pemain Tribudi. Kesebelasan yang beranggotakan prajurit TNI dari Brigif Linud Kostrad Makassar ini hanya mengandalkan serangan balik. Strategi pelatih Makassar Tribudi yang menumpuk pemainnya dibagian tengah sehingga serangan Sandeq mudah dipatahkan. Asik menyerang Sandeq Polman justru kebobolan pada menit ke 35 babak pertama. Setelah sebuah serangan balik dari Makassar Tribudi bermula dari kaki Kapten Timnya, Andreas langsung memberikan umpan true pass kepada penyerang Tribudi, Sulkarnaen. Ia kemudian memanfaatkan peluang ini dengan mengecoh penjaga gawang Sandeq Polman, Abd Gafur. Pemian bertahan Sandeq, Ramadan Aras dan Risman mengira penyerang Tribudi, Sulkarnaen offsite sehingga tidak melakukan penjagaan tetapi hakim garis menyatakan posisi Sulkarnaen tidak dalam keadaan offsite sehingga skor berubah 1-0 untuk Makassar Tribudi. Tertinggal 1-0, PS Sandeq kemudian mencoba bangkit dari ketertinggalan dan terus menekan pertahanan Makassar Tribudi. Tetapi dewi fortuna tidak memihak kepada kesebelasan tuan rumah karena serangannya selalu gagal membuahkan hasil. Hingga akhir babak pertama skor tidak berubah 1-0 untuk Tribudi FC. Memasuki babak kedua Sandeq Polman kembali melakukan serangan demi serangan ke jantung pertahanan Makassar Tribudi tetapi selalu digagalkan oleh penjaga gawang dan pemain bertahan Tribudi. Beberapa kali gawang Tribudi terancam tetapi

tidak tercipta gol. Setidaknya penyerang Sandeq, Jahran, Salas dan Taufiq menciptakan peluang tetapi selalu dipatahkan pertahanan Tribudi. Pemainan cemerlang juga ditunjukkan kiper Tribudi, Ilham yang berhasil menggalkan beberapa peluang Sandeq. Tribudi Makassar harus bermain 10 orang setelah seorang pemainnya, Akbar (16) dikeluarkan wasit setelah menerima dua kali kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain Sandeq. Keunggulan pemain membuat Sandeq Polman mengurung pertahanan Tribudi yang praktis bertahan. Untuk menambah daya gedor peyerangnya, pelatih Sandeq, Enzo Tenggara menarik keluar Taufiq digantikan Anwar sementara gelandangnya, Erik Maulana juga ditarik keluar digantikan, Maha. Strategi ini membuahkan hasil, setelah lima menit sebelum berakhirnya babak kedua, pemain pengganti Sandeq, Anwar berhasil menjebol gawang Tribudi setelah terjadi kemelut didepan gawang, skor kemudian berubah 1-1. Hingga wasit Muslim meniup pluit tanda berakhirnya pertandingan skor tetap 1-1 sehingga dilanjutkan adu pinalti yang dimenangkan Tribudi Makassar dengan skor akhir 4-2. Manajer Sandeq Polman, Nursaid Mustafa mengatakan secara keseluruhan permainan Sandeq lebih diatas dari Makassar Tribudi tetapi karena faktor keberuntungan sehingga gagal dalam adu pinalti. "Kekalahan ini bukan akhir dari segalanya karena timnya akan berlaga di Habibie Cup 2012 di Polopo, April mendatang," tandas Nursaid.


10

Kesehatan

RADAR SULBAR

Kamis, 8 Maret 2012

Pemicu Wanita Depresi di Usia 40-an MESKIPUN tidak ada bukti pasti, tetapi para psikiater sebagian besar setuju bahwa wanita dan depresi memiliki keterkaitan satu sama lain saat mereka di usia lanjut. Hal ini dimungkinkan adanya hubungan fakta bahwa aktivitas hormonal mereka jauh lebih bergejolak daripada pria. Depresi atau stres adalah salah satu sumber pemicu penyakit, sehingga masalah ini baik pada pria ataupun wanita harus ditangani dengan serius. Khusus untuk wanita setelah 40 tahun ini adalah tren menjadi sindrom mental yang mengamuk. Berikut analisis para psikiater yang dipaparkan Boldsky mengenai penyebabpenyebab depresi yang dialami wanita di usia 40-an.

Menopause Saat usia 20 hingga 30 tahunan, mood wanita dipengaruhi oleh naik turunnya hormon. Sedangkan pelaku utama penyebab depresi wanita di usia 40 tahunan adalah menopause. Kebanyakan wanita mengalami menopause (penghentian siklus menstruasi) di antara usia 40 dan 50. Implikasi emosional Menopause pun memiliki implikasi emosional pada seorang wanita. Ketika seorang wanita mencapai titik ini dalam hidupnya, dia tidak pernah bisa mengandung bayi lagi. Meskipun itu mungkin tidak menjadi tujuan dia lagi, tapi memiliki efek

psikologis yang mendalam pada pikiran bawah sadarnya. Krisis percaya diri Ketika depresi melanda, secara psikologis seorang wanita di usia 40 tahunan akan berpikir telah menghabiskan separuh hidupnya. Tapi ini umum dirasakan baik pada wanita maupun pria dan kondisi ini dinamakan “krisis hidup pertengahan”. Jika pria menghadapinya dengan menenggelamkan diri, wanita cenderung lebih membiarkan dirinya untuk “menikmati” waktu depresi tersebut berkali-kali. Ketika anak mulai beranjak dewasa Bagi ibu yang bekerja ataupun ibu

rumah tangga, akan merasakan sebuah kekhawatiran di saat anak mulai tumbuh beranjak dewasa. Saat masa kecil, anakanak telah banyak menyita waktu masa para ibunda untuk mengurus dan membesarkannya. Mulai dari saat lahir hingga duduk di bangku kuliah. Anak-anak terus membutuhkan perhatian ibu hingga suatu saat nanti mereka mampu mengarahkan dirinya sendiri. Hal ini terjadi ketika seorang ibu berusia di antara 40 hingga 50 tahunan. Dan fakta tersebut pun akan mulai kembali terjadi ketika buah hati telah menemukan “wanita lain” yang menjadi tambatan hatinya. Mimpi buruk yang nyata bagi penik-

mat karier Bagi wanita yang saat masa usia produktifnya selalu mendewakan karier. Saat usia 40 dan 50-an akan menjadi masa-masa yang amat disesalkan. Terlebih setiap melihat teman-teman seumuran menikmati masa perkembangan buah hatinya. Karenanya bagi Anda yang masih jauh dari masa ini, perhatikan hal ini sebelum Anda melewatinya. Kaca tidak akan berbohong Seiring bertambahnya usia, mungkin cermin tak lagi menjadi sahabat bagi Anda di usia 40 hingga 50-an. Penuaan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Menjangkau yang Tak Terjangkau Aksesibiltas adalah salah satu syarat pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik keterjangkauan dari segi pembiayaan maupun keterjangkauan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, tak terkecuali pada daerah terpencil dan perbatasan. Untuk memberikan pelayanan kesehatan pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan, Kementrian Kesehatan melaui instansi teknik Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar akan mengadakan pelayanan kesehatan bergerak atau Flying Health Care. Kegiatan ini dilaksanakan menigingat kita masih banyak memiliki daerahdaerah terpencil dan sangat terpencil, yang terletak di daerah-daerah pedalaman, kepulauan dan pulau-pulau terluar. Jumlah penduduk yang bermukim di daerah-daerah tersebut pada

umumnya sedikit, tersebar (scattered) dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga penduduk mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang ada. Demikian pula sebaliknya bagi petugas kesehatan dari puskesmas terdekat sulit untuk memberikan layanan kesehatan secara teratur, berkala dan berkelanjutan, sekalipun melalui pelayanan bergerak dari Puskesmas terdekat. Kondisi geografis yang sulit, transportasi dan atau infra struktur yang tidak tersedia, tidak memadainya jumlah dan jenis tenaga kesehatan esensial yang tersedia dan menetap di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, serta latar belakang sosial budaya, khususnya pada Komunitas Adat Terpencil (KAT), menjadi penyebab utama kesenjangan akses

masyarakat pada pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Inpres 3 yang “Prorakyat dan Berkeadilan” serta Komitmen Gubernur Anwar Adnan Saleh untuk memberikan pemerataan pelayanan kesehatan pada daerahdaerah yang sulit, serta implementasi mewujudkan tujuan pembangunan millennium (MDGs). Langkah awal yang telah dilaksanakan adalah melakukan pertemuan dengan Stakeholder terkait yakni BKKBN, Dinas Sosial Prov. dan Dinkes Kab. Mamuju, Mamuju Utara, Majene dan Kab. Mamasa. Dalam kesempatan ini dr. H. Achmad Azis menyatakan bahwa tujuan pelayanan kesehatan bergerak ini adalah menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai

daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif, salah satunya adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK, yang dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) atau Flying Doctor, dari tingkat kabupaten dan provinsi. Kepala BKKBN Prov. Sulbar yang turut hadir pada kesempatan ini menyampaikan akan memberikan dukungan sepenuhnya dengan melaksanakan kegiatan Pergerakan KB Kepulauan dengan melaksanakan MOW, MOV, kegiatan KB degan menggunakan mobi operasi dan penyuluhan KB dengan menggukan mobil penyuluhan. Sementara itu Dinas Sosial akan memberikan dukungan dalam mem-

Oleh:

Kasman/Armawati Dinas Kesehatan Sulawesi Barat

berikan bantauan bagi kasus-kasus gizi buruk yang ditemuan di DTPK. Selain itu akan diadakan mobilisasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan spesialis, serta diadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat ungkap Kasi Kesehatan Komunitas dan Promosi Kesehatan Kasman Makkasau, M.Kes. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan bergerak ini akan dilaksanakan di beberapa kabupaten yakni di Kab.Mamuju di daerah Bala’balakang, Kalumpang dan Karataun, Kab. Majene di derah Ulumanda, Kab. Mamuju Utara di Desa Ulai Suku Binggi dalam dan Kab. Mamasa di Taban dan Aralle.


Pendidikan 11

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012

Tunjangan Fungsional

Dipertanyakan Ke Provinsi MAJENE -- Dinas Pendidikan (Disdik) Majene melalui Kasubag Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan (PMPTK) mengaku akan segera ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulbar guna meperjelas berapa kuota penerima tunjangan fungsional Guru Tidak Tetap (GTT) tahun 2011 di Majene. Kasubag PMPTK Disdik Majene, Syamsu Rais, ditemui di ruang kerjanya kemarin mengaku belum mengetahui secara persis berapa penerima tunjangan fungsional GTT di Majene. Rencana dirinya dan Kepala Disdik Majene (Abd Hamid) akan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk memperjelas tunjangan tersebut. "Kita akan mempertanyakan langsung ke provinsi supaya kita tau berapa sebenarnya jumlah penerima tunjangan fungsional. Kami mau berangkat tadi bersama kepada dinas, tapi karena ada kegiatan lain, tidak jadi,"ujar Syamsu, Senin 6 Maret

Dikatakan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah penerima tunjangan sebab katanya, tidak dilakukan penyerahan data dari pejabat lama kepada dirinya sebagai pejabat baru. "Bagus sekali seandainya waktu rapat di Ruangan pak Bupati pak Rasyid hadir, tapi dia tidak hadir, makanya masih seperti ini, yang lebih paham ini adalah pak Rasyid, kalau saya ini masih baru, tapi di DPRD kita tidak bisa menjelaskan seperti ini," akunya. Menyangkut tunjangan kualifikasi atau beasiswa bagi guru yang belum berijazah S1 seperti yang ada di Universitas Terbuka (UT) Syamsu Rais juga belum mengetahui berapa guru penerima beasiswa."Tunjangan kualifikasi saya dengar dianggarkan melalui APBD, tapi kata guru guru yang datang melapor mereka belum menerima beasiswa itu, padahal kata mereka masuk dalam daftar penerima,"akunya. (k3/mkb)

Tegel SDN 017 Sidorejo Berjatuhan WONOMULYO -- Guru dan orangtua murid SDN 017 Sidorejo Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo merasa kecewa melihat hasil realisasi pengerjaan DAK di sekolah tersebut. Pasalnya pasangan tegel yang terdapat di depan gedung sekolah ini sudah berjatuhan kelantai. Sehingga pemandangan dinding depan sekolah tersebut tampak kotor dan menggelitik bagi yang memandangnya. Sebab warna dinding sekolah nampak beragam corak antara bekas pasangan tegel, bekas betel dan tegel yang masih tersisa. Di dinding sekolah tersebut sangat jelas terlihat tegel

hanya ditempelkan pada plesteran bekas dinding yang lama bersama catnya. Sehingga pasangan tegel tidak mampu bertahan lama dan diduga akan habis lepas. Seorang guru, Ningsih saat dikonfirmasi Rabu, 17 Maret mengatakan, pasangan tegel tersebut merupakan hasil pengerjaan DAK rehabilitasi tahun 2011. Ia besyukur sebab tak ada muridnya yang dicederai bila tegel itu jatuh kelantai. Menurutnya bila pasangan tegel setinggi dua meter itu menimpa murid tentu akan cedera, sehingga setiap murid dilarang bermain didepan kelas tersebut. (k2/mkb)

Empat Kritik Mahasiswa tentang RUU PT JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) yang masih dalam proses penggodokkan di DPR mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Untuk itu, Fraksi PKS mengundang pakar pendidikan, yakni Dharmaningtyas dan mahasiswa dari sejumlah kampus yang nantinya akan merasakan dampak langsung dari pengesahan RUU PT. Diskusi yang berlangsung di lantai tiga Nusantara 1 DPR, Senayan tersebut turut dihadiri anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar. Alfian Rizanurrasa, salah satu perwakilan Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung mengungkapkan, terdapat empat hal yang menjadi perhatiannya dalam RUU PT tersebut. Pertama, terkait program studi (prodi) yang sepi peminat di sejumlah PT padahal merupakan prodi

yang mencerminkan jati diri bangsa. "Mempertahankan prodi yang mencerminkan jati diri bangsa memang baik, namun harus dilihat bagaimana kesempatan kerja prodi tersebut. Jangan hanya mendorong pelajar untuk menekuni prodi tersebut tanpa ada jaminan lapangan kerja setelah lulus," kata Alfian di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (7/3/2012). Kedua, lanjutnya, melihat aplikasi pasal 83 dalam RUU PT terkait peran mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat (MWA) di masing-masing PT. Dia menyebutkan, di UPI mahasiswa tidak dilibatkan dalam MWA. "Di UPI, mahasiswa tidak dilibatkan dalam MWA padahal saya lihat di berbagai perguruan tinggi mahasiswa dilibatkan sebagai anggota. Sementara di UPI mahasiswa hanya tergabung sebagai anggota Komisi Disiplin," ujarnya. (net)

NET

Majene Tidak Ingin Terpuruk di UN REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Wakil Ketua Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene, Basri Ibrahim, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Majene harus berupaya untuk tidak mengulangi keterpurukan dalam perolehan hasil akhir Ujian Nasional (UN) yang mencoreng citra Majene sebagai Kota Pendidikan dalam dua tahun terakhir. "Kami berharap pada UN kali ini, prestasi yang ditorehkan oleh para siswa yang mengikutinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena akan sangat memalukan jika sebuah kabupaten yang diproyeksi sebagai kota pendidikan justru mencerminkan keterpurukan pada UN," ungkapnya. Dikatakan, untuk memperolah hasil maksimal

pada UN nanti, hendaknya Disdik Majene melakukan intervensi terhadap seluruh kepala sekolah agar dapat menciptakan inovasi yang berujung pada peningkatan kesiapan setiap siswa yang berada di sekolahnya masing-masing. Sehingga saat menghadapi UN, tingkat ketidak lulusan dikalangan peserta ujian menjadi minim. Selama ini, ditengarai kegagalan dalam memperoleh prestasi cemerlang saat dilaksanakannya UN, karena kurangnya persiapan dari pihak terkait, sehingga berimbas pada rendahnya kualitas siswa itu sendiri. Menurutnya, sebelum UN dilaksanakan pada April mendatang, Disdik perlu melakukan persiapan yang matang, seperti pelaksanaan try out di setiap sekolah, intensitas pembahasan materi yang masuk

dalam UN lebih ditingkatkan, peningkatan kedisiplinan siswa, serta berbagai inovasi pihak sekolah yang dapat diadopsi sehingga melahirkan sebuah sistem pembelajaran yang lebih efektif. "Sebab yang jadi persoalkan selama ini adalah status Majene sebagai kota pendidikan di Sulbar, sehingga perhatian terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan, mutlak harus difokuskan pada program edukasi yang memadai," terangnya. Basri mengaku jika prestasi yang ditorehkan pada UN tahun ini tidak usah harus lebih baik dari seluruh kabupaten yang ada di Sulbar, walaupun itu menjadi keinginan semua warga Majene, namun minimal posisi yang dapat ditorehkan nantinya dapat lebih baik dari dua atau tiga kabupaten di Sulbar. (*)

Segmen ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

bersambung...


12

Radar Majene

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012

Tiga Opsi Penentuan Hari Jadi Majene REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hari Jadi Kabupaten Majene antara tim prolegda dan Panitia Khusus (Pansus) C DPRD Majene menuai titik terang. Pansus C dalam menentukan hari jadi Kabupaten Majene bakal menetapkan tiga opsi yaitu tahun 1544, 1598 dan tahun 1880. Ketua Pansus C DPRD Majene, Rusbi Hamid mengatakan, penentuan tanggal, bulan dan tahun hari jadi Kabupaten Majene berdasarkan sejumlah literatur yang dituangkan kedalam naskah akademik Ranperda Hari Jadi Kabupaten Majene. Selain itu, diambil dari peristiwa sejarah, baik secara nasional maupun peristiwa yang terjadi di Tanah Mandar khususnya di Majene. "Sudah ada tiga al-

ternatif penentuan hari jadi Kabupaten Majene bakal kita sepakati, yang pertama tahun 1544 kemudian tahun 1598 dan tahun 1880, kalau tanggal dan bulannya kemungkinan besar 2 September," kata Rusbi. Rusbi menambahkan meskipun telah ada alternatif pilihan dalam menentukan hari jadi Kabupaten Majene, namun Pansus tetap membutuhkan pembuktian secara formal, karenanya Pansus membutuhkan dokumen sejarah untuk melihatkan kebenaran dari beberapa alternatif pilihan penentuan hari jadi Majene. "Tentu kita tidak ingin hanya mendengar cerita, pasti kita butuh data otentik untuk menentukan hari jadi kabupaten Majene. Yang kita dengar ada beberapa daerah saat membahas Ranperda hari jadi Kabupaten, mereka berangkat ke Belanda," tuturnya. Ia mengatakan, arti jadi dengan lahir

SDM Inspektorat

Minim MAJENE -- Kepala Inspektorat Daerah Majene, M. Ramli, Selasa 6 Maret, mengatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Inspektorat Majene masih sangat minim. Padahal SDM yang baik sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan. "SDM pegawai inspektorat khususnya pengawasan harus memiliki kemampuan lebih baik secara teknis maupun operasional. Namun hal tersebut tampaknya masih kurang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja bersama kami," ungkap Ramli. Padahal tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, dibutuhkan pengetahuan yang lebih spesifik agar seluruh pegawas yang ada di kantor tersebut dapat mengerti tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pengawasan. "Standar kompetensi bagi SDM, khususnya pengawasan mestinya ditentukan, guna menghasilkan SDM yang berkualitas. Sehingga produktivitas kerjanya juga dapat lebih baik," ujarnya. Menurutnya, hal itu perlu dirumuskan semenjak dari sistem perekrutan, sampai kepada pembinaan dan penempatannya seorang pegawai yang seharusnya bekrja berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga efektivitas kerja juga dapat berjalan secara optimal. Ramli menjelaskan, program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan bidang teknis lainnya harus disusun secara terpadu dan berkesinambungan, yang selama ini masih parsial, sehingga ilmu dan keterampilan yang dimilikinya selalu seiring dengan perkembangan waktu. "Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pelatihan dan mendatangkan beberapa orang yang dianggap memiliki kapasitas dan mampu meningkatkan SDM pegawai kami, supaya target yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan peranan inspektorat itu sendiri," tandasnya. (mg4/mkb)

EKSEKUTIF

ada perbedaan. Menurut Rusbi jika hanya ingin menentukan hari lahir Kabupaten Majene tidak akan memakan banyak waktu sebab sudah ada fakta sejarah yang bisa dijadikan dasar dalam menentukan hari lahir Kabupaten Majene. "Jadi dengan lahir, itu tidak sama. Kita jadi dulu baru lahir, seandainya yang dibahas hari lahir kabupaten Majene, tanggal, bulan dan tahun pelantikan Baharuddin Lopa sebagai bupati pertama di Majene bisa dijadikan sebagai hari lahir Kabupaten Majene," tukas Rusbi. Selain menangani Ranperda Hari Jadi Kabupaten Majene Pansus C juga membahas Ranperda RTRW, Ranperda Pendaftaran dan Penertiban Akta Kelahiran, Ranperda Pengelolaan Zakat, Ranperda Ketertiban Umum, Ranperda Sistim Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Bangunan dan Gedung, serta Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan. (*)

SKPD Diminta Benahi Pelaporan MAJENE -- Bupati Majene, H Kalma Katta, mengatakan bahwa selama ini masih terdapat kekurangan terkait kelengkapan LKPJ Bupati yang diserahkan ke DPRD. Hal tersebut akan berpengaruh, karena laporan yang akan diserahkan berkaitan seluruh penggunaan anggaran hingga kepada struktur paling terkecil. "Ada beberapa SKPD yang perlu memberikan penjelasan tertentu atas realisasi anggaran, program, serta pengelolaan sumber daya alam masing-masing sektor agar LKPJ Bupati tidak hanya menjadi rutinitas namun mampu menunjukkan indikator kemajuan dari tahun sebelumnya," ujar Kalma. Bupati juga meminta kepada seluruh SKPD untuk melengkapi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang selama ini digunakan seluruh pegawai maupun pejabat sehingga bisa saling berhubungan dengan laporan secara umum. Ia men-

gaku tidak menginginkan ada beberapa pertanyaan ataupun sanggahan dari DPRD Majene yang tidak mampu dijelaskan oleh tim perumus LKPJ Bupati. "Saya berharap, seluruh proses pembahasan dan urusan pengelolaan keuangan diselesaikan sebelum LKPJ diserahkan, sehingga DPRD tidak lagi menemukan adanya kesalahan teknis akibat kekeliruan SKPD dalam menyerahkan laporan," tuturnya. Senada dengan itu, Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, mengimbau kepada seluruh SKPD agar meminimalisir jumlah temuan dengan membenahi sistem pelaporan serta pengelolaan keuangan, sebab beberapa hari terakhir ini seluruh pengguna anggaran di tingkat SKPD dan di instansi lain sementara diperiksa oleh BPK. "Kami harapkan agar melengkapi seluruh laporan sekaligus menjadi dasar atas LKPJ Bupati," tandasnya. (mg4/mkb)

Stok BBM di SPBU Cepat Habis Diduga Ditimbun

MAJENE -- Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada April mendatang, diduga mulai dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menimbun BBM. Hal ini mempengaruhi stok BBM di Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) Kota Majene, habis dalam waktu singkat. Salah seorang operator SPBU di Kota Majene, Aswar, Rabu 7 Maret, mengungkapkan intensitas kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU tersebut cenderung mengalami peningkatan. Karena SPBU terdekat yang berada di Kabupaten Polman mengalami kehabisan stok lebih awal. "Stok BBM yang ada di SPBU kami selalu diisi pada setiap malamnya,

kecuali pada minngu malam, namun dalam tiga hari terakhir stok BBM yang kami miliki habis sejak sore hari," ungkapnya. Dikatakan, biasanya bila SPBU tempatnya bekerja mendapatkan suplai BBM, yang biasanya dilakukan pada pukul 22.00 Wita, tangki penyimpanan BBM milik SPBU di isi kembali sebelum stok BBM yang ada didalamnya habis. Namun dalan tiga hari terakhir, stok BBM di SPBU tersebuh sudah habis sejak pukul 17.00 Wita. "Menurut keterangan beberapa supir angkot dari Kabupaten Polman yang melakukan pengisian BBM di SPBU ini, mereka terpaksa mengisi BBM di SPBU tersebut karena stok BBM yang ada di Polman juga telah habis," tandasnya. (mg4/mkb)

RADAR/JUNIARDI

SALAH SATU tambak ikan di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Kepala DKP Majene, Fadlil Rasyid menilai masih hasil produksi ikan tambak sangat minim, hal tersebut sesuai dengan hasil produksi para petani ikan tambak yang hanya mampu memproduksi empat ratus kilo gram per tahun. Diharapkan produksi tersebut dapat ditingkatkan.

Produksi Ikan Tambak Minim MAJENE -- Budidaya ikan tambak di Kabupaten Majene dinilai masih sangat minim. Hal ini karena produksi ikan tambak hanya 400 kilogram per tahun. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Majene, Fadlil Rasyid, mengungkapkan sektor budidaya ikan tambak hingga saat ini masih pelu ditingkatkan, sebab potensi pengembangan bubidaya ikan tambak cukup besar hal tersebut dapat dilihat dari total lahan yang digarap saat ini baru sekitar 50 persen dari total lahan budidaya tambak. "Kami berharap petani ikan tambak mampu terus memeningkatkan produksinya dalam beberapa tahun kedepan, salah-satunya dengan menambah luas lahan garapan untuk budidaya ikan tambak," ungkapnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minimnya hasil produksi ikan tambak dari tahun ketahun, diantaranya masih banyaknya saluran tambak yang perlu diperbaiki, serta kualitas air dan lingkungan yang dinilai kurang menunjang untuk budidaya ikan tambak. Menurutnya, anggaran sebesar Rp138 juta yang bersumber dari dana

APBD Majene untuk sektor tersebut, harus dioptimalkan oleh para petani ikan tambak yang masih dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cara menambah luas lahan budidaya mereka, sebab lahan yang digunakan saat ini baru sekitar separuh dari total potensi luas lahan yang ada. "Potensi lahan tambak sekitar 800 hektar, sementara luas lahan yang baru digarap hingga saat ini cuma 400 hektar, jadi potensi untuk mengembangkan hasil produksi ikan tambak masih cukup terbuka," lanjutnya. Potensi lahan tambak di Majene terdapat di empat kecamatan, yauti Kecmatan Malunda, Banggae Timur, Pamboang, serta Sendana. Namun Fadlil mengaku bila orientasi DKP Majene lebih diprioritaskan pada pengembangan sektor perikanan laut, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi DKP untuk meningkatkan hasil produksi petani ikan tambak, sebab memang semua sektor yang ada harus didorong untuk meningkatkan produksinya. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

BUPATI MAJENE Kalma Katta secara resmi menyerahkan bantuan mobil dapur kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene Mansyur, T penyerahan ini dilakukan dihalaman Kantor Bupati Majene usai upacara bendera.

RADAR/SYAMSUDDIN

BUPATI MAJENE Kalma Katta memberikan sambutan saat upacara hari ulang tahun (Hut) Satpol PP ke 63 di Halaman Kantor Bupati Majene senin lalu.


Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance. 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi. 4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Jl. Tritura No. 10 Polewali Telp/Fax ; 0428-21757

PENGUMUMAN (TENTANG SERTIPIKAT HILANG) Nomor : 04/Peng-76.04/III/2012 Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai penganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

1 1

Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak

2

3

HAJJA DINANG

Hak Milik No. 1933/Madatte Jl. Kemakmuran No. Gambar Situasi 46, Polewali. Tgl. 29-12-1997 Kel. Polewali, No. 5851, Luas = Kec. Polewali 150 M2

Terdaftar Atas Nama

NIB 4

5

-------

HAJI DINANG

Tanggal Pembukaan

6

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/Kel c. Kec.

Ket

7

14 April 1998

Benhard Buntutiboyong Sekkab

Gubernur Buka MTQ Mamasa

BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar

a.Nama No pemohon. b.Alamat.

Ramlan Badawi Bupati

8

a. Gatot Subroto b. Madatte c. Polewali

Sebidang Tanah Pekarangan

Dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti kuat. Jika setelah 30 (Tiga Puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi. Polewali, 6 Maret 2012

SAAT Anwar Adnan Saleh menyampaikan sambutannya

REPORTER : ANDI SUMARYADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAMASA -- Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh membuka pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Mamasa,

Senin 5 Maret lalu. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle dirangkaikan dengan maulid Nabi Besar Muhammad SAW juga dihadiri Bupati Mamasa, Ramlan Badawi serta sejumlah kepala SKPD Provinsi Sulbar dan Mamasa. Dalam kegiatan ini sebagai pembawa hikmah Maulid dibawakan Ustad, H Najamuddin Patong dan pembacaan ayat suci Alquran oleh Ustad Ramli. Kegiatan MTQ ini rencananya akan berlangsung hingga, Jumat 9 Maret dengan memperlombakan berbagai kegiatan. Ketua Panitia MTQ, Yahyadin menyatakan kegiatan ini diikuti perwakilan kafilah dari berbagai kecamatan di Mamasa. Qari dan qariah yang juara di MTQ ini akan mewakili Mamasa dalam MTQ tingkat Sulbar yang akan digelar di Mamuju Utara. Sekalipun saat pembukaan hujan mengguyur wilayah Aralle namun tak mengurangi semangat para kafila mengikuti kegiatan ini. Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dalam kesempatan ini menyatakan bahwa melalui pembukaan MTQ, Ia menyampaikan teri-

makasih kepada panitia dan seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ia meminta masyarakat Mamasa untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Selain itu Anwar juga minta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. "Jangan kita terpecah karena sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok atau golongan saja, sebab sejak nenek moyang kita mereka hidup rukun berdampingan satu sama lainnya. Saya juga minta kepada Bupati Mamasa agar tetap melanjutkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat," terang Anwar. Dalam kesempatan ini, Ramlan menyampaikan terima kasihnya kepada segenap masyarakat yang telah mendukung acara ini termasuk panitia. Ia juga meminta pada dewan hakim agar komitmen pada sumpah dan janjinya saat dilantik untuk menilai siapa yang harus menjadi juara. "Karena siapapun yang juara, akan mewakili Mamasa dalam MTQ Sulbar," terangnya. (*)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

BUPATI ramlan Badawi saat menyerahkan hadiah pemenang doorprise pada peserta dari Bank BRI dan Bank Sulselbar mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

GUBERNUR Anwar Adnan Saleh didampingi Bupati mamasa Ramlan badawi saat MTQ dan Maulid tingkat kabupaten mamasa di Aralle

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Dikontrakkan GRAHA MANDALA HOME STAY Jl. A. Makasau Mamuju-Sulbar (Belakang Kantor BRI Mamuju) menerima kontrakan perbulan/pertahun fasilitas : 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 garasi mobil, 1 pantri, WC, RM, PLN, PDAM, TV kabel. unit terbatas Kontak person: 081342225500-081524000037

Dijual Rumah DIJUAL RUMAH DIBUKIT ASRI LESTARI TIPE 90/117. NO. A2, NO 4 & 6 LENGKAP SUMUR BO, MESIN AIR, TANDON AIR, TERALIS BESI (PINTI & JENDELA), LISTRIK 1300 WATT, GUDANG BEBAS BANJIR BEBAS POLUSI, SHM SERTIFIKAT, DEKAT KANTOR BUPATI MAMUJU & PASAR BARU HARGA 395 JUTA (NEGO) TANPA PERANTARA HUB : HIDAYAT 085 255 902 634

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara. HUB: 085398239889

Serbaneka TELAH HADIR di Kota Mamuju TOKO ABADI JAYA Grosir Sepatu/Sandal Menjual berbagai macam jenis Merk Sandal, Sepatu, AP Bots DLL Alamat Jl. H. Abd. Syakur (depan pasar baru) HP : 081 241 684 957

Dijual Mobil DIJUAL : Mobil Honda Stream (2004) Kondisi Mulus Hubungi : 08124159627

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Rumah DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M2 di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego). Hub: 081355051455

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ¹500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru MamujuSulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah KTanah Pekarangan Jl. Poros Cendrawasih Polewali Mandar Samping Selatan Pintu Masuk BTN Bumi Cendrawasih L 9,5 Meter X P 34 Meter Hubungi : 08124159627

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M 2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Bursa Otomotif DIJUAL Cepat Kijang Innoa Biru 2007. Harga 180 Juta (bisa nego) masih berasuransi All Risk Hub : 081241457790 082191504944

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 082191504944

Lowongan LEO PRIMA MANDIRI (LPM) Kantor Cabang baru di Polman, Sulbar. Membutuhkan SDM yang Handal dan Berpotensi, serta Bisa Bekerjasama dalam 1 Tim. Untuk posisi bagian : - Wakil Kepala Cabang, - Sekretaris, - Receptionist, - Administrasi, - Gudang, - Supervisor. Pengalaman Tidak diutamakan Penerimaan/seleksi berkas, 2 hari setelah iklan ini terbit. Hub Bag. Personalia : 085399575282 - 081998622951

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Bengkel Las Bengkel Las Masagena Steel Mengerjakan Steel Construction, Pagar Tempa, ralis, Stainless, Canopy, Aluminum Dll Hub : Muhammad Bahri, 085 299 299 559 Alamat : Jl. Pababari No. 77 Mamuju-Sulbar

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas. Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

Dijual Tanah DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

Lowongan DIBUTUHKAN : Sekretaris Administrasi, Driver Lamaran diantar Langsung ke UKM CENTRE Jl. Teuku Umar No1 Mamuju

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Lowongan DIBUTUHKAN Karyawan-Karyawati bagian Advisor, Staf, ADM/ Keuangan dan Kasir. Lamaran diantar langsung ke Bagian Personalia JL. Pengayoman No.2 Mamuju.

Lowongan SUMBER BARU MOTOR Membutuhkan segera. A. Kepala Toko dan Tim Promosi. B.Sales Counter. Persyaratan, Pria, Max 35 tahun (A), Minimal lulusan D3 (A),Berpengalaman dibidang otomotif, Dapat berkomunikasi dengan baik, Berkelakuan baik, Sehat jasmani dan rohani, Tidak kerjasama dengan perusahaan lain, Bertanggung jawab, terampil, jujur, disiplin, Bisa bekerja sama dalam tim, Wanita, Max 30 tahun (B). Lamaran lengkap, foto copy KTP, foto terbaru berwarna 3x4 dikirim ke : SUMBER BARU II Jl. Teuku Umar No. 08 Sarampu Polman. No, Tlp: (0428) 2410434

Jual Pupuk DIJUAL Pupuk Organik Terlengkap: Bio-Exstrim, Organox dan Hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi/mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & Virus. Testimoni petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani atau www.bangkittan.com Dicari Agen yang serius hub: 081355559396

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub.MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Lowongan MEMBTUHKAN Sgra Roomboy. Persyrtan Smu/Sedrjt. lmaran lngsung diantr ke HOTEL LILIANTO

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter. Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris tipe S matic, merah/ mulus tahun 2006, velg inport Hub. 08124213782

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Mobil DIJUAL Feroza 1994 warna Silver, alamat Jl. Ranggong Mamuju, No.2. Harga bisa nego, berminat hub. 085299637019

Dijual Mobil DIBUTUHKAN Karyawan-Karyawati bagian Advisor, Staf, ADM/Keuangan dan Kasir. Lamaran diantar langsung ke Bagian Personalia JL. Pengayoman No.2 Mamuju.

Lowongan LILY SALON Membutuhkan satu orang karyawan yang bisa potong rambut dan creambacht Berminat Silahkan ke Lily Salon, Jl. Andi Depu, Polewali Mandar HP. 085 215 957 392

Dijual Tanah DIJUAL Tanah 13X17 M depan terminal simbuang. Lengkap Sporadik. Hub 0852 4204 5499, Harga 65 Juta.

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Mobil Timor DOHC Tahun 97 Warna Hitam Full variasi, velg import Harga Nego, Hub : 081342680058


14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Kamis, 8 Maret 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

Kajari Tangani 15 Perkara REPORTER: SYAMSUDDIN HABE EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN PASANGKAYU -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju Utara (Matra) sejak berdiri akhir tahun 2011 sudah menangani 15 perkara. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Matra. 15 perkara tersebut yakni kasus pembunuhan, narkotika, pencurian,

penghinaan, penipuan dan pemalsuan. Dua diantaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Matra. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Matra, Munif mengatakan, dari 15 perkara yang sudah ditangani kejaksaan, dua di antaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Semuanya merupakan perkara pencurian. "Kejaksaan tinggal menunggu

penetapan dari pengadilan untuk pelaksanaan sidang terhadap perkara tersebut," terang Munif di ruang kerjanya, Rabu 7 Maret. Munif juga menyampaikan, agar asas penahanan dapat dilakaukan terhadap terpidana yang sudah ada putusan hukum tetapnya dari Pengadilan, hendaknya Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Matra segera difungsikan. "Terhadap perkara yang yang

sudah ada putusan perkaranya dari pengadilan, kejaksaan masih harus membawanya ke Mamuju," keluhnya. Selain menangani 15 perkara, Kejari Matra juga sedang menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan (Lidik) kepolisian terhadap kasus Alat Kesehatan (Alkes) Matra senilai Rp 1,4 miliar yang hilang di RSUD Matra. Kasus ini sempat menjadi konsumsi publik di Matra. (**)

Pemkab Mamuju-Matra Koordinasi Asrama Mahasiswa

RADAR/ANDI SAFRIN

KOORDINASI. Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Pengeluaran dan Aset Matra Rosmiati, saat menerima Kepala Seksi Penhapusan Aset Badan Pengelola Keuangan Daearah Mamuju Andi Irwan Sumantri di ruangannya, Rabu 7 Maret 2012.

PASANGKAYU -- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mamuju melakukan korodinasi dengan Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Daerah Mamuju Utara (Matra). Koordinasi tersebut membahas kepemilikan aset, yakni Asrama Mahasiswa di Jalan Labu Sulawesi Tengah (Sulteng) yang

POTRET PASANGKAYU

sudah lama menjadi aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju. Kepala Seksi Penghapusan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan Daearah Mamuju, Andi Irwan

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

BUPATI Matra H Agus Ambo Djiwa, menyampaikan sambutan pada kegiatan penanaman 5.000 pohon bambu di Kecamatan Baras, yang digelar PT Unggul, Kamis 1 Maret 2012.

RADAR/ANDI SAFRIN

SEKKAB Matra HM Natsir, menanam bambu pada acara penanaman 5.000 pohon bambu yang digelar PT Unggul di Kecamatan Baras, Matra, Kamis 1 Maret 2012.

Sumantri, mengatakan, kordinasi ini dilakukan karena adanya laporan salah satu mahasiswa yang berdomisili Mamuju tidak diterima tinggal di Asrama Mahasiswa Mamuju. Alasannya, asrama sudah penuh ditempati mahasiswa dari Matra. "Baru-baru ini mahasiswa kami tidak diterima tinggal di asrama mahasiswa Mamuju di Palu karena sudah penuh. Sebagian mahasiswa dari Matra. Intinya kami tidak ingin ada kesalapahaman," jelas Andi Irwan di ruang Sekretaris Kabupaten Matra, Rabu 7 Maret. Ia juga meminta Pemkab Matra turun tangan memberi pemahaman kalau asrama mahasiswa di Jalan Labu Palu adalah milik Pemkab Mamuju," terangnya. Sementara itu, Sekkab Matra, HM Natsir mengungkapkan, dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan mahasiswa yang tinggal di Asrama Mamuju. "Kami juga tidak mengetahui masih adanya mahasiswa Matra di Asrama Mahasiswa Mamuju di Jalan Labu Palu. Setahu saya, Matra juga sudah menyiapkan dua gedung asrama mahasiswa Matra di Palu," ungkapnya. Bupati Matra Agus Ambo Djiwa membenarkan, asrama mahasiswa di Jalan Labu Palu adalah milik Pemda Mamuju. (ndi/mba)

LEGISLATIF MATRA

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Komisi Harus Perkuat Koordinasi PASANGKAYU -- Usai penetapan komposisi alat kelengkapan DPRD Mamuju Utara (Matra) yang baru ini, kerja dan fungsi DPRD diharapkan mampu bersinergi lebih baik dengan pemerintah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matra dan DPRD Matra harus lebih menyatukan visi dan misi untuk mewujudkan pembangunan yang optimal. Saverius Sape menegaskan, DPRD Matra diharapkan banyak melakukan koordinasi dengan SKPD, sehingga ke depan tidak kerap terjadi pembahasan alot antara DPRD dengan SKPD. Terjadinya miskomunikasi antara legislatif dan eksekutif disebabkan minimnya koordinasi. "Bagaimana tidak terjadi perdebatan alot kalau pertemuan baru dilakukan jika ada pembahasan dengan SKPD," terang Save di kediamannya, Rabu 7 Maret. Save menyarankan agar koordinasi rutin dilakukan sebulan sekali bersama dengan SKPD. Sehingga pencapaian program pembangunan jelas muaranya. Kendati posisi komisi yang lalu sudah terbilang bagusm namun Save optimis, pimpinan komisi baru dapat bekerja lebih maksimal lagi. "Kita berharap banyak lahir perubahan yang lebih positif lagi," harapnya. (sym/mba)

Hemas: Rok Mini Hanya Upaya Pengalihan Isu JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menilai mencuatnya isu rok mini di lingkungan parlemen merupakan salah satu upaya untuk mengalihkan isu. "Soal rok mini? Itu kan pengalihan isu," kata GKR Hemas, menjawab pertanyaan wartawan, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (7/3). Soal bagaimana seseorang berpakaian, kata Hemas, itu tergantung dari orangnya dan tidak perlu diaturatur. Mestinya yang dilakukan itu anjuran untuk berpakaian yang baik kepada seluruh anggota parlemen dan masyarakat yang datang ke komplek Parlemen. Selain menilai isu rok mini sebagai pengalihan isu, Hemas justru mempertanyakan pihak-pihak yang mencuatkan isu rok mini itu. "Sekarang saya balik bertanya, kondisi politik semakin memanas seiring dengan usulan pemerintah yang akan menaikan bahan bakar minyak (BBM). Kok, sempatnya-sempatnya menatap rok mini," tanya Hemas. Padahal pihak-pihak yang yang meniupkan isu rok mini itu berasal dari partai yang kini sedang goncang akibat sejumlah kadernya diduga terlibat dengan masalah korupsi dan suap. "Dari sisi berita, mana yang lebih seksi, partai yang kadernya tengah bermasalah hukum atau perempuan berpakaian rok mini," tanya Gusti Kanjeng Ratu Hemas. (jpnn)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

BINCANG Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) H Abdul Wahid saat berbincang dengan Humas PT Unggul Widya Teknologi Lestari Guntur baru ini.

RADAR/SYAMSUDDIN HB

BERPOSE. Kepala Bagian Humas Sekretariar Daerah Matra Henoch Samma bersama salah satu wartawan baru ini.


RESEP KITA

Cara Membuat: 1. Panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus, jahe, daun salam, serai, dan lengkuas sampai harum dan matang. 2. Masukkan ayam, aduk dan masak sampai dag ingnya berubah warna. Tambahkan air, masak hingga matang dan kuah mengental. 3. Tambahkan nasi, masak sambil diaduk hingga matang, angkat dari api. 4. Taburi kemangi, aduk kembali sampai rata. 5. Ambil 2 lembar daun pisang, taruh 3 sdm nasi ayam, bungkus dan semat kedua ujungnya dengan lidi. 6. Bakar di bara api sampai harum. Angkat.

Sambal Udang Petai BAHAN: 1 sdm minyak goreng untuk menumis 1 cm jahe, memarkan 2 lbr daun salam 3 btg serai, potong tipis 2 cm 3 cm lengkuas, memarkan 150 gr daging ayam tanpa lemak, potong kotak 2 cm 100 ml air 500 gr nasi pulen 2 tkg kemangi, petik daunnya 100 ml kaldu ayam 1 sdt penyedap

RADAR SULBAR KAMIS 8 Maret 2012

BUMBU HALUS: 1 sdt ketumbar, sangrai 6 bh bawang merah 3 siung bawang putih 2 cm kunyit bakar 1/2 sdt gula merah 1 sdt garam 1/4 lada 1 btg serai ambil bagian putihnya, memarkan 2 lbr daun salam daun pisang lidi untuk semat

INFOTAINMENT gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

15

Ungu Gelar Konser Seandainya

estari t Puji L Hauw, Dinda u t : n i a ,C Pem aurent Chris L a, Rendy ank Meyris tt, R Suwand e n r Kjae ata.

upu Oleh: P

Cinta (Dinda Hauw) hidup bersama Papa (R Suwandanata), ayahnya yang bisu dan tuli. Percakapan mereka adalah bahasa isyarat. Mereka amat dekat. Semuanya berjalan normal, Cinta mencintai Papa, seperti Papa mencintai Cinta. Hingga muncul seseorang dalam hidup Cinta, Arkana. Kehidupan pun berubah. 'Pertemuan pertama' Cinta dengan Arkana (Chris Laurent), kakak kelasnya jauh dari kesan romantis. Cinta memergoki Arkana tertidur di bis saat berangkat sekolah. Cinta sebenarnya ilfil, karena Arkana seakan tak peduli pada ibu-ibu yang tidak kebagian tempat duduk. Pertemuan berikutnya, saat Cinta terkunci di perpustakaan bersama dengan Arkana yang sedang tidur di pojokan perpustakaan. Saat terjebak di perpustakaan itu Hujan turun amat deras. Dalam ruangan perpustakaan yang penuh dengan jendela-jendela kaca lebar, kilat membias dan gemuruh guntur memekakkan telinga. Cinta tampak ketakutan, dan dalam ketakutannya ia memeluk Arkana dengan mata terpejam. Arkana yang tengah tiduran duduk bersandar pada kursi, sambil memakai earphone jelas terkejut. Tapi ia dengan cepat mengatasi keterkejutannya. Arkana melepaskan earphone dan memakaikannya ke telinga Cinta, lalu memeluknya. Setelah hujan reda dan mereka berhasil keluar dari perpustakaan, Arkana melemparkan tanya pada Cinta, apa Cinta takut pada hujan? Cinta tidak

mau menjawabnya. Arkana lalu malah menantang Cinta untuk bertemu dengannya di kafe nanti malam. Cinta yang diolok-olok penakut, lalu menerima tantangan itu. Dan malam itu, Cinta pertama kali melanggar aturan Papa, keluar rumah malam hari tanpa ijin darinya. Papa merasa Cinta berubah setelah ada Arkana, apalagi tanpa sengaja Papa memergoki Arkana mencium pipi Cinta. Arkana membawa Cinta ke rumahnya. Arkana mengenalkan Cinta pada Ibunya. Arkana selama ini tak pernah cerita tentang keluarganya. Ternyata Ibu dan Ayah Arkana telah berpisah. Hubungan Arkana dan Pak Sanjaya kurang harmonis. Sejalan dengan kedekatan mereka, Cinta mulai terbuka akan ketakutannya terhadap hujan. Karena saat masih bayi, ia ditemukan Papa di teras rumahnya, setelah hujan deras semalaman. Saat mereka semakin dekat, Papa Cinta benar-benar marah dan meminta Cinta meninggalkan Arkana. Rupanya cinta tidak bisa dipisahkan hanya dengan kata jangan. Cinta terkena leukemia, di saat-saat terakhir mereka bertemu kembali. Drama ini mengalir lancar dengan alur maju. Tidak terlalu banyak gambar yang bertele-tele karena sebagian besar gambar diambil close up di wajah. Ini bisa jadi titik yang membosankan jika Anda ingin menikmati gambarnya juga. Kesedihan yang diwakili dengan air mata saja kurang terbangun suasananya, ditambah pemotongan adegan yang kurang tepat. (net)

Ungu adalah grup musik Indonesia yang didirikan pada tahun 1996. Saat ini, grup band asal Jakarta ini yang beranggotakan Pasha (Sigit Purnomo S.S./penyanyi), Makki (Makki O. Parikesit/bass), Enda (Franco Medjaya Kusuma/gitar), Onci (Arlonsy Miraldi/gitar), dan Rowman (M. Nur Rohman/drum). Makki adalah satusatunya personil awal yang masih aktif sampai sekarang, sedangkan Oncy adalah gitaris Funky Kopral yang bergabung dengan Ungu sekitar tahun 2003. Sampai tahun 2007, Ungu telah menghasilkan empat album dan dua album mini. Album pertama Ungu yang dirilis pada tanggal 6 Juli 2002 bertajuk LAGUKU. Sebelumnya, Ungu juga sempat mengisi dua lagu yang berjudul Hasrat dan Bunga dalam album kompilasi KLIK. Album perdana yang juga berisi lagu-lagu Lakuna, Borneo, Piknik, dan Energy ini mendapat Platinum Award setelah hampir 2 tahun album ini dirilis.

Ungu Grup 1996

g

bio rafi

Gigi

Banyaknya musisi luar yang menggelar konser di Indonesia tak membuat para musisi lokal ciut nyali. Mereka menggeliat untuk mempersiapkan diri menggelar konser tunggal yang menarik dan menghibur. Seperti halnya Ungu yang mempunyai rencana untuk menggelar konser tunggal lagi. Pasha menuturkan bahwa saat ini dia tengah mempelajari konsep agar nantinya berjalan matang dan terencana. "Konser tunggal dalam tahap dipelajari tempat dan lain-lain mudahan bisa terealisasi. Itu kan tidak mudah, kerjasama yang baik, pemikiran yang matang, tidak seperti konser yang pernah kita buat," ujarnya. Lebih lanjut Pasha mengatakan bahwa dalam konsernya nanti dia juga akan mengusung artis lain untuk berkolaborasi. Namun dia tak menyebutkan siapa saja yang akan diajaknya untuk tampil di panggung. "Pastinya akan ada. Akan lebih asyik kolaborasi dengan teman yang lain," paparnya saat dijumpai di Dashyat, RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (7/3). Ketika ditanyai apa saja nanti yang ditampilkan di konsernya, Pasha enggan untuk menjelaskan lebih detil. Dia ingin merahasiakan untuk memberi kejutan fansnya. Dia juga berharap konser ini bisa semeriah saat dia menggelar di luar negeri. "Makanya kita juga penasaran. Kenapa di luar negeri bisa, di sini gak bisa. Kami juga butuh dukungan sama Cliquers," tukasnya. (net)

Vicky Shu

Berubah di Single Keempat

Senang Main Di Kabupaten Daripada Amerika, Gigi justru memilih panggung-panggung di kabupaten. "Konser di luar negeri kurang menarik," kata Dewa Budjana, "Banyak band yang punya cita-cita ke sana. Kalau cita-cita Gigi, main di kabupaten." "Dulu manggung di salah satu daerah, kita ditanya penonton, kalian band dari Jakarta ya?" Dewa Budjana bercerita, "Kita kaget. Berarti belum semua tempat tahu band Gigi." Para personel Gigi menegaskan, tidak ada ketakutan mereka melihat menjamurnya band-band baru belakangan ini, "Ini bagian dari perjalanan band," tukas gitaris handal Indonesia Dewa Budjana, bijak, "Kita cuma kalah cantik dengan boyband. Tapi di belakang panggung, mereka yang minta foto bareng kita." Menjadi salah satu band panutan, Dewa Budjana menyatakan harapannya untuk band pencetak hit Janji ini, "Semangat bikin karya, itu susah. Menjaga tetap on fire. Penggemar kami mulai dari yang sudah punya anak sampai yang baru masuk SMP, semua ada. Kami selalu ingin membuat yang baru." tutupnya. (kpl/dis/rea)

Ada yang beda dalam single terbaru yang dibawakan oleh Vicky Shu pagi tadi di Dahsyat RCTI. Biasa tampil dengan irama ngebeat dan rancak kali ini dia memilih untuk tenang dan sedikit mellow. Vicky menuturkan bahwa dia saat ini ingin tampil beda dari biasanya. Saat ini dia tengah gencar mempromokan single keempatnya untuk diapresiasi oleh pecinta musik tanah air. "Promo single keempat judulnya, Kutunggu Kau Selalu agak mellow ballad, sebelumnya kan agak ngebeat. Lagu itu memang baru dijadikan sebagai single keempat," paparnya. Selain lagunya yang berubah,untuk penampilan Vicky juga ikut berubah. Jika biasanya dia mengusung dancer namun untuk single ini dia memilih untuk tampil sendiri. "Perubahannya menyanyinya nggak pakai dancer lagi. Lebih nyaman sih dan pas. Apalagi lagunya mellow-mellow gitu," tukasnya saat dijumpai di RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (7/3). (net)


KSPRESI

16

RADAR SULBAR KAMIS, 8 Maret 2012

Cafe Hula-Hula Mamuju

Beri Pelayanan Prima

DENGAN SENYUM REPORTER: HASAN BASRI

EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN

erkadang, menebar senyum dianggap hal sepele. Mmungkin karena sulit dilakukan ataupun tidak ada kemauan untuk melakukan itu. Namun ternyata dibalik semua itu, senyum memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya mamfaat yang bisa diambil adalah orang yang berprofesi sebagai resepsionis, dengan menebar senyum ternyata mampu memberikan pelayanan prima pada konsumen dan pelanggan. "Kalau kita memberikan senyum pada tamu, maka orang tidak akan bosan datang untuk makan, karena dengan senyuman kita bisa memperlihatkan keramahan," tutur Nirwana, salah seorang resepsionis Cafe Hula-Hula Mamuju. Menurut gadis yang masih berumur 19 tahun ini, senyum bukan hanya memperlihatkan gigi tetapi harus tulus dari hati. "Kalau kita tulus otomatis orang akan membalasnya senyuman dengan baik. Apalagi senyum itu adalah ibadah," ujarnya, Rabu 7 Maret.

T

Ia menuturkan, senyum juga menjadikan orang bisa awet muda. Dengan senyum bisa membantu untuk melunakan garis dan kerutan di dahi. "Saya menebar senyum disesuaikan dengan kondisi, karena jangan sampai dikira orang gila. Bukan hanya di sini di luarpun jika ketemu sama orang, kita harus nampakan itu," paparnya. Ungkapan serupa juga dikatakan Nuraida, karyawan cafe HulaHula. Ia menyebutkan, menebar senyuman bukan hanya dilakukan di tempat kerja, tetapi dimanapun harus dilakukan. Sebab senyuman bisa memperlihatkan rasa senang sama orang lain. "Kalau kita cemberut, orang nanti merasa kita sombong begitu. Apalagi kita setiap hari menerima tamu untuk makan, jadi kita harus murah senyum," ujarnya. Ia mengaku, senyum itu tidak sulit, tetapi tergantung dari kemauan orang untuk menebarkannya. Sebab senyum adalah faktor kebiasaan. "Kalau kita menebarkan senyum harus disesuaikan dengan kondisi. Untuk menebarkan senyum kita tidak boleh membedakan orang," ungkapnya. Senyum juga menurutnya sebagai bahasa tubuh. Sebab dengan orang tersenyum menandakan bahwa orang itu ramah, dan baik. (**)

FOTO: HASAN BASRI

busana Feminin-Maskulin Wanita adalah perpaduan kelembutan dan kekuatan. Melalui gaya busana Androgyny yang memadukan sisi feminin dan maskulin, wanita pun menunjukkan bahwa dirinya memiliki power! Gaya equestrian yang cantik! Outfit by Lisa Reza, Bracelet by Melrose & 3rd Street Androgyny nan etnik! Outfit by D.R. Andryan Bracelet by Melrose & 3rd Street Bergaya militer dengan blazer velvet! Blazer by D.R. Andryan Pants by Lisa Reza Necklace by Melrose & 3rd Street Celana harem detail ikat yang unik! Outfit by D.R. Andryan Shoes by Syushu Necklace by Melrose & 3rd Street

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Mengucapkan Selamat Atas Pernikahan Apriany Thahir, S.STP

Dengan

H. Arwan M. Aras T, S.Kom

Selamat Menempuh Hidup Baru, Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

Mencampurkan dress dan celana? Why not?! Outfit by Lisa Reza Shoes by Syushu Glasses by Melrose & 3rd Street Mulailah melirik celana berpotongan lebar! Outfit by Lisa Reza Glasses & Bracelet by Melrose & 3rd Street Shoes by Syushu

Naskah M. Nabhan Direktur

Radar Sulbar  

8 Maret 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you