NASIONAL
JUMAT, 23 MEI 2014
2
RADAR PEKALONGAN
LINT AS LINTAS Jokowi Siap Diperiksa JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden 2014 Joko Widodo alias Jokowi siap untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan tahun anggaran 2013, yang kini tengah bergulir di Kejaksaan Agung. “Tentu Pak Jokowi siap diperika. Karena kita menyerahkan kepada proses hukum tentu Pak Jokowi siap untuk diperiksa,” kata salah satu Tim Penasehat Hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis dalam jumpa pers di Posko Pemenangan Jokowi di Jakarta, Kamis (22/5). Kendati demikian, Todung mengingatkan pemilihan presiden merupakan kalender lima tahunan yang penting. “Kita ingin pemilihan presiden berjalan tanpa diganggu upaya yang bisa menghambat proses pilpres berjalan dengan baik,” ujar Todung. Menurut Todung, Jokowi tidak terlibat dalam kasus ini. Ia mengatakan, Jokowi sebagai seorang gubernur tentu tahu adanya pengadaan. Tapi, tegasnya, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam dalam panitia lelang barang dan jasa. “Kami ingin mengklarifikasi bahwa mengetahui itu dengan sendirinya sebagai gubernur. Tapi, ini hendak dipelintir-pelintir seolah-olah (Jokowi) mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana korupsi (dalam pengadaan),” katanya. Karenanya, dia melihat ini bukan semata-mata bermotif hukum saja. “Tapi, punya motif politik yang hendak melakukan kampanye hitam agar masyarakat terpengaruh untuk tidak memilih Jokowi. Ini hendak kita cegah,” kata Todung. (boy/jpnn)
Anas Disebut Ambisi Nyapres Disebut Dalam Surat Dakwaan JAKARTA - Kubu Anas Urbaningrum telah menerima surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan yang akan dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tebal surat dakwaan atas Anas dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu setinggi satu meter. Salah satu inti dalam surat dakwaan atas Anas itu menyebut ambisi mantan Ketua Partai Demokrat itu untuk menjadi presiden. “Intinya dakwaan terhadap Mas Anas Urbaningrum, Mas Anas dituduh menjadi calon Presiden Indonesia dengan cara mengumpulkan danadana di dalam persiapan-persiapannya,” kata pengacara Anas, Firman Wijaya di KPK, Jakarta, Kamis (22/5). Karena itu, Firman menyebut dakwaan atas Anas sebagai sesuatu yang bersejarah dalam
sejarah penegakan hukum Indonesia. Sebab, dakwaan itu bersifat imajinatif. Firman menambahkan, Anas didakwa dengan dakwaan kumulatif subsideritas. “Pasal 11, 12, dan Pasal 5 (UU Pemberantasan Korupsi), ya itu kumulatif. Menurut saya ini dakwaan imajinatif,” ucap Firman. Seperti diketahui, Anas merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah penerimaan hadiah dalam proses perencanaan Hambalang atau proyekproyek lainnya. Sejak 10 Januari lalu, Anas ditahan di Rumah Tahanan KPK. Setelah itu, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Anas dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2002 tentang
TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ANAS PELAJARI Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum akan mempelajari dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas memang punya waktu untuk mempelajatinya karena berkas dakwaan sudah diserahkan ke kubu Anas Kamis (22/ 5). “Mas Anas minta dia dulu yang baca, jadi kami pelajari setelah dibaca Mas Anas. Nanti penasihat hukum setelah hari Jumat lah,” kata pengacara Anas, Sadli Hasibuan di KPK, Jakarta, Kamis (22/5). Menurut Sadli, dalam dakwaan Anas disebut menghimpuna dana karena berambisi menjadi presiden. Begitu disinggung mengapa hal itu bisa masuk dakwaan, Sadli meminta ditanyakan langsung kepada jaksa. “Itu kan dakwaan dari jaksa, tapi ya tanya jaksa. Kro-
RICARDO/JPNN.COM
JENGUK - Athiyah Laila mendatangi gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/5). Athiyah menjengguk suaminya Anas Urbaningrum di Rutan KPK.
nologisnya di awal dakwaan, dia berambisi jadi presiden makanya melakukan hal-hal yang dtuduhkan di dakwaan untuk menghimpun dana,” ujar Sadli. Setelah menerima berkas dakwaan, Sadli mengatakan, persidangan Anas bisa dilakukan bulan depan. “Jadi kira-kira awal
bulanlah disidangkan,” ucapnya. Anas, kata Sadli, menyatakan dakwaan jaksa sangat imajiner. “Mas Anas bilang ini sangat imajiner, kita lihat aja pembuktian dari jaksa, karena itu tugas jaksa untuk membuktikan yang sangat imajiner ini,” tandasnya. (gil/jpnn)
Polri akan Ada Mutasi Besar-besaran JAKARTA - Indonesia Police Watch merilis dalam waktu dekat diperkirakan Mabes Polri akan melakukan mutasi besar-besaran. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, dalam tujuh bulan ke depan atau dari Juni hingga Desember 2014, ada 56 polisi berpangkat Kombes dan perwira tinggi yang akan pensiun. “Sebab itu dalam waktu dekat Polri diperkirakan bakal melakukan mutasi besar, mulai dari kapolres, kapolda maupun pejabat di lingkungan Mabes Polri,” katanya, Kamis (22/ 5). Dijelaskan Neta, pejabat utama yang akan pensiun di antaranya Assisten Perencanaan Polri Irjen Sulistio Iskak, Assisten SDM Irjen Mustafa Hari Kuncoro, Irwasum Komjen Anton Bahrul Alam, dan Kabaintelkam Komjen Suparno Parto. Dari pendataan IPW, perwira yang akan pensiun itu dari adalah angkatan Akademi Kepolisian tahun 1978 hingga 1983. Yakni Akpol 78 ada lima perwira yang pensiun, Akpol 80 ada 16 perwira, Akpol 81 ada 27 perwira, Akpol 82 ada dua perwira, dan Akpol 83 ada enam perwira. “Sebagian besar dari mereka memegang jabatan strategis,” ungkapnya. Ia menambahkan, pensiunnya 56 perwira ini otomatis membawa gelombang mutasi di tubuh Polri. Informasi yang diperoleh IPW menyebutkan, Wakabaharkam Irjen Ngadino (Akpol 82) akan dimutasi menjadi Assisten SDM Polri. Kadiv Humas Irjen Ronny Sompie menjadi Kapolda Sumut, Kapolda Riau Brigjen Condro Kirono menjadi Kadiv Humas Polri, Kapolda Banten Brigjen M Zulkarnaen ke Polda Jabar, dan Wakapolda Jambi Kombes Selamat akan menjadi Kapolda Jambi. (boy/jpnn)
Hardiono Bungkam Soal Pelicin DPR JAKARTA - Tenaga ahli di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Hardiono menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi, terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tersangka Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Usai menjalani pemeriksaan sekitar 4,5 jam, Hardiono enggan berkomentar mengenai pemeriksaannya. Termasuk ketika disinggung soal aliran dana dari SKK Migas ke Komisi VII DPR. “Enggak ada, enggak ada,” kata Hardiono di KPK, Jakarta, Kamis (22/5). Sebelumnya, mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Didi Dwi Sutrisno mengaku pernah diminta oleh Waryono agar menyiapkan dana untuk Komisi VII DPR. (gil/jpnn)
RICARDO/JPNN.COM
JALANI PEMERIKSAAN - Mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/5). Waryono menjadi saksi Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penetapan APBN-P 2013 KESDM oleh Komisi VII DPR RI.
Korupsi Sutan Bhatoegana, KPK Panggil 12 Saksi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan anggaran APBN Perubahan tahun 2013 di Kementerian ESDM, Kamis (22/ 5). Salah satu saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. “Diperiksa sebagai saksi untuk SB (Sutan Bhatoegana),” kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha. Selain Waryono, terdapat setidaknya ada 11 saksi lainnya yang akan diminta keterangannya oleh penyidik. Diantaranya adalah Atena (Kabag Kerjasama
Biro Perencanaan Sekjen KESDM), Elisabet Erika (Pegawai SKK Migas), Gerhard Marten Rumeser (mantan Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas), Abu Rohim (Staf Asiparis SKK Migas), Said Abu Bakar Ali (Sekuriti SKK Migas), Hardiono (Tenaga Ahli SKK Migas), Asep Permana (Kasubbag TU Sekjen KESDM), Hermawan (Sekretaris VPMR/Mantan Bagian Sekretaris Kepala SKK Migas), Ego Syahrial (Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama KESDM), Tri Kusuma Lydia (Sekretaris Divisi SDM SKK Migas), serta Didi Dwi Sutrisnohadi (Mantan Kabiro Keuangan Sekjen KESDM). BUNGKAM Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Waryono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tersangka Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Waryono tiba di KPK sekitar pukul 13.17 WIB. Namun demikian, ia tidak memberikan komentar apapun. Ia memilih langsung masuk ke lobi tunggu. Waryono tampak mengenakan batik dan menenteng tas serta didampingi seorang aju-
dan. Begitu dikonfirmasi soal pemeriksaannya, Waryono tidak mengucapkan apa-apa. Sebelumnya, mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Didi Dwi Sutrisno mengaku pernah diminta oleh Waryono agar menyiapkan dana untuk Komisi VII DPR. Hal itu diungkapkannya saat bersaksi dalam persidangan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Didi mengatakan dana untuk Komisi VII DPR itu diserahkan oleh staff SKK Migas Hardiono. Jumlah uang yang disiapkan berjumlah USD 140.000. Uang itu, kata Didi, akan dibagikan kepada empat pimpinan Komisi VII, 43 anggota Komisi VII, Sekretariat Komisi VII, dan sisanya
untuk perjalanan dinas Komisi VII. Didi menyiapkan amplop tersebut dengan sejumlah kode. Anggota komisi dan sekretariat masing-masing mendapat USD 2.500. Sedangkan untuk pimpinan Komisi VII sebesar USD 7.500?. Sutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apabila dilihat dari pasal yang disangka, Sutan diduga menerima hadiah atau janji terkait fungsinya sebagai Ketua Komisi VII DPR atau sebagai anggota DPR. (viva/jpnn)
Soal APBN, MK Pangkas Kewenangan DPR JAKARTA - Mahkamah Konstitusi memangkas kewenangan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kewenangan yang dipangkas antara lain, memberikan praktik pemblokiran atau tanda bintang pada anggaran kementerian atau lembaga, sehingga pembahasan APBN itu tidak sampai pada satuan tiga DPR. Sebab, pasal 71 huruf D tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat (MD3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, pemblokiran itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemblokiran anggaran ini biasanya dilakukan setelah DPR menggelar rapat paripurna sehingga mengubah Rancangan APBN menjadi Undang-Undang APBN. “Bahwa sesuai dengan pembagian kewenangan DPR dan pemerintah, menurut
RADAR PEKALONGAN
Mahkamah, kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran hanya sebatas persetujuan dan pengawasan anggaran,” kata Hakim MK Fadil Sumadi dalam membacakan keputusannya. Agar jelas kewenangan DPR dalam pembahasan APBN, maka DPR harus tegas menyetujui atau tidak menyetujui mata anggaran tertentu tanpa persyaratan seperti penundaan pencairan. “Sehingga tidak dapat melakukan penyalahgunaan kewenangan,”
ujar dia. DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pembicaraan APBN dengan pemerintah akan menyalahi UUD 1945 jika pembahasan itu dilakukan setelah RAPBN berubah menjadi UU APBN. AKAR KORUPSI Sementara itu, kuasa hukum penggugat Erwin N Oemar mengaku puas dalam putusan MK itu. Menurut dia, putusan MK itu memutus akar korupsi di badan anggaran DPR. “Hari ini MK memotong
akar dari korupsi politik itu, karena selama ini mereka paham di mana anggaran, mereka menawan lembaga dengan membintangi,” ujar dia. Sebelumnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Budget Center (IBC), dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menggugat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (MD3) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945. Sejumlah LSM tersebut, mempersoalkan empat hal dalam UU MD3 dan UU Keuangan Negara. Pertama, keberadaan dan kewenangan Badan Anggaran DPR yang bersifat tetap. Kedua, kewenangan DPR untuk membahas Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) secara terperinci, ketiga, perbintangan atau pemokiran anggaran dan keempat, proses dan ruang lingkup pembahasan perubahan APBN. Mereka menilai, keberadaan Banggar sesuai yang termaktub dalam Pasal 71 huruf g, Pasal 157 ayat 1, dan Pasal 156 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang MD3 serta Pasal 15 ayat 5 UU Keuangan Negara dinilai dapat menimbulkan peluang korupsi yang sangat besar di parlemen. (viva)
Penasehat: M Alwi Hamu, Dwi Nurmawan, Komisaris: Suparno Wonokromo, Direktur Utama: Yanto S Utomo, Direktur: Muhammad Sukron
General Manager: Ade Asep Syarifuddin, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Doni Widyo, Koordinator Liputan: Widodo Lukito, Redaktur Pelaksana Grafis: Roni Istanto, Liputan Kota: Abdurrahman (Redaktur), Wahyu Hidayat, Kajen: Widodo Lukito (Redaktur), Triyono, Ahmad Junaedi, M Hadian, Batang: Doni Widyo (Redaktur), Nurul Fatah, Kendal: Nur Kholid MS, Bisnis: Dalal Muslimin, Lutfi Hanafi, M. Arif Prayoga, Pracetak: Damar Purbono, Saiful Ampri, Kurniawan, Keuangan: Rukayatun, Siti Aminah, Pemasaran: Eko Budiyanto (Manager), Mansyur, Iklan: Rosikin (Manager), Mudlofar, M Rifki Risyadi, Administrasi: Ida Fithriyah. Alamat redaksi/iklan/pemasaran: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Kota Pekalongan, Telp. 0285-432234, Fax. 0285-4410262 Semarang: Anang Bastomi, Jakarta: Eko Suprihatmoko, Arif Badi K, Samsurijal, Alamat: Komp Widuri Indah Blok A.3 Jl Palmerah Barat No 353 Jakarta 12210 Telp (021) 5330976, 5333321, Faks (021) 5322629. Eceran Rp 3.000, Percetakan PT Cirebon Press Intermedia. Tarif Iklan: Umum/Display: Rp 20.000/mm kolom, sosial/keluarga Rp 10.000/mm kolom, iklan baris batik Rp 7.000 per baris, Iklan full colour Rp 30.000/mm kolom. Iklan halaman depan: tarif + 200%, Bank: Bank Mandiri Cabang Pekalongan an PT Wahana Semesta Pekalongan acc: 139-000-542-0595, Bank Jateng Cabang Pekalongan an PT Wahana Semesta Pekalongan acc: 1007015915.
Semua wartawan Radar Pekalongan dilengkapi tanda pengenal/surat tugas dan tidak dibenarkan meminta/menerima imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber.