Page 9

CMYK

CMYK

SENIN, 14 JANUARI 2013

Incar Pengendara Mabuk

DALAM meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mendukung program ‘Brenti Jo Bagate’, dalam waktu dekat akan digelar operasi untuk menjaring pengendara mabuk, di Bitung. Hal ini dikatakan Kapolda Sulut Brigjen Pol Dicky Atotoy, saat berada di Bitung, Jumat (12/1) lalu. “Seluruh pengendara kendaraan bermotor akan diperiksa, Dicky Atotoy begitu juga dengan adanya penambahan operasi yang akan mendeteksi sampai ke lorong-lorong,” ujar Atotoy. Dilanjutnya, dalam operasi tersebut, nantinya akan melibatkan unsur TNI dan Dinas Kesehatan setempat. “Jika dalam razia ini ditemukan pelanggaran seperti mengkonsumsi miras secara berlebihan, akan langsung ditahan di Mapolsek terdekat,” tegasnya sembari menambahkan, selain miras, operasi senjata tajam juga akan dilakukan. (kys/bby)

BITUNG

Bangun Mall Berlantai Lima

INVESTASI besar-besaran akan hadir di Bitung tahun ini. Yakni pembangunan mall berlantai lima yang dinamai Bitung Town Square (Bintos). Informasi yang diperoleh, bangunan yang akan dibangun di depan GMIM Tasik Wangurer, juga akan dilengkapi dengan hotel dan sarana water boom. Dan kini, pembangunan di lahan seluas 6 hektare yang diperkirakan memakan waktu dua tahun, tinggal menunggu perijinannya. “Pembangunan Bintos tinggal menunggu ijin dari Wali Kota Bitung Hanny Sondakh. Nanti pihak pengembang yang akan mengurusnya,” ujar Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Pemkot Bitung Dra HJ Dahlia Kaeng MS. (kys/bby)

Jampersal Dikeluhkan

PROGRAM pengentasan kemiskinan yang sedang digenjot Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung nampaknya belum teresntuh langsung dari sisi pelayanan kesehatan. Buktinya, banyak keluhan warga Bitung saat menjalani persalinan baik di rumah sakit maupun puskesmas yang selalu berbuntut permasalahan. Dengan kondisi ini sangat jelas, program nasional Jaminan Persalinan (Jampersal) belum bisa dinikmati seutuhnya oleh masyarakat. “Di rumah sakit dan Puskesmas tetap ada biayanya,” sembur Sumiati warga Kelurahan Danuwudu. Dari informasi yang berhasil dirangkum, anggaran Jampersal untuk Kota Bitung di 2013 sebanyak Rp1,2 milliar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr Vonny Dumingan belum berhasil dikonfirmasi, ketika dihubungi lewat telepon, dalam keadaan tidak aktif. (kys)

SITARO

“Tingkatkan Pelayanan Masyarakat”

CMYK

BUPATI Sitaro Toni Supit mengingatkan kepada seluruh pejabat untuk selalu mengedepankan aturan dan mekanisme dalam melayani masyarakat. “Jangan salah gunakan kewenangan, jika kedapatan sudah pasti akan dicopot dari jabatannya,” tegasnya. Tujuannya, kata Supit, tak lain untuk meningkatkan peToni Supit layanan kepada masyarakat. Marilah kita bekerja sungguh-sungguh demi daerah ini. Hindari juga korupsi dan bersungguh-sungguh bekerja untuk negara dan masyarakat,” himbaunya. (rdy/bby)

Kader Inginkan Tamudia Dampingi Supit SIAU- Toni Supit berpeluang diusung kembali PDIP di pemilihan bupati (pilbup) Sitaro nanti. Lantas siapa pendampingnya?. Meski belum diputuskan secara resmi, sejumlah kader menilai Sekretaris PDIP Sitaro Djipton Tamudia yang paling layak. “Kami menginginkan Tamudia dicalonkan sebagai wakil bupati dari PDIP. Ini untuk keberlanjutan dan masa depan partai,” ujar kader PDIP

yang enggan dikorankan namanya. “Ya, Tamudia merupakan kader terbaik yang dimiliki PDIP Sitaro saat ini, jadi jangan disia-siakan, sehingga keberlanjutan kader PDIP kedepan akan semakin baik. Ini juga untuk memberikan motivasi kepada kami, sehingga merasa tidak salah berkarir politik di PDIP,” tambah kader lainnya. Keinginan para kader ini cukup beralasan. Sebab, saat ini tak nampak kader populer sekelas Supit di Sitaro.

Dengan demikian, jika nantinya karir Supit di dunia politik berakhir tak ada lagi pengganti serupa dengannya. “Ingat, pak Supit tinggal satu periode (jika terpilih kembali sebagai Bupati Sitaro, red), jadi sudah harus ada penerusnya. Untuk itu, kami berharap pak Supit tidak mencari pendamping dari partai lain,” lanjut mereka seraya mengatakan agar PDIP tida berkoalisi di pilbup nanti.

Sementara Tamudia yang di mintai tanggapan terkait keinginan kader ini mengatakan, dirinya sangat menghargai aspirasi arus bawah PDIP. “Kami sangat menghargai aspirasi setiap kader, dan terima kasih atas dukungannya. Tapi partai punya mekanisme yang tidak boleh didahului. Artinya, apapun keputusan partai harus dihargai dan harus dijalankan,” ungkap Tamudia tak menanggapi soal koalisi. (rdy/bby)

Soal Pencopotan Sekretaris KPUD Sangihe

Ketua KPUD: Saya Minta Bupati Bertanggungjawab 2013, Guru Sertifikasi Tak Lagi Terima TPP BITUNG - Tahun ini, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tak lagi berlaku bagi semua PNS di Bitung, khususnya guru bersertifikasi. Sebab, tunjangan yang mulai diberikan sejak tahun 2008, kini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bitung Franky Sondakh SE Ak MSi, keputusan ini diambil dalam temuan BPK, sudah terjadi duplikasi anggaran antara TPP dan tunjangan sertifikasi guru. Dengan kata lain, guru di Bitung sudah menerima tunjangan dobel. “Berdasarkan kajian, terjadi duplikasi anggaran antara TPP dan sertifikasi guru,” ujar Sondakh.

Memang, lanjutnya, memang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS. “Dalam Permendagri jelas mengatur, TTP bukan hak PNS dan juga bukan kewajiban pemerintah untuk memberikannya kepada semua PNS. Bisa iya bisa juga tidak, tergantung kebijakan daerah,” jelasnya. Meski demikian, sebagian guru belum bisa menerima penghapusan tunjangan sebesar Rp800 ribu per bulan itu. “Ini patut dipertanyakan, kenapa tunjangan untuk kami ini dihapus,” tanya salah satu guru sertifikasi yang meminta namanya tidak ditulis. (kys/bby)

Kota Tahuna Dikepung Sampah

TAHUNA - Upaya Pemerintah Kabupaten Sangihe untuk meraih penilaian kota terbersih di tahun 2013 bisa terganjal. Pasalnya, dari pantauan di sejumlah titik di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Timur

masih terlihat tumpukan sampah yang tak diangkat. Setelah diketahui, sampah ini ternyata sudah sejak Desember lalu hanya dibiarkan begitu saja.a ini dibiarkan saja. “Sudah sejak bulan desember sampah-sampah ini tidak

diangkat oleh petugas kebersihan. Ini sangat menggangu, selain sudah berhamburan d jalan, aroma tak sedap dari tumpukan sampah itu sangat menyengat,” ungkap sejumlah warga yang ditemui. (iwn/bby)

Sitaro Pilot Project Reformasi Birokrasi

SIAU - Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang merekomendasikan Kabupaten Sitaro menjadi salah satu daerah Pilot Project Reformasi Birokrasi. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Humas Protokoler dan Persandian James Marthin SPd. “Ya, Sitaro ditetapkan sebagai salah satu

daerah pilot project penerapan reformasi birokrasi,” ujarnya. Pedoman pengusulan, penetapan dan pembinaan antara lain, membentuk tim, menyediakan anggaran, memiliki anggaran belanja aparatur kurang dari 50 persen dari total APBD dan memiliki komit-

men dalam upaya memajukan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan perolehan prestasi di bidang pengelolaan birokrasi. “Nantinya kami akan mempersiapkan penyusunan pedoman reformasi birokrasi sebagai instrumen operasionalisasinya,” lanjut Marthin. (rdy/bby)

BKMT Bitung Gelar Sosialisasi BITUNG- Kemarin, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Bitung menggelar sosialisasi Narkoba, HIV/AIDS, Traffiking dan KDRT di BPU Kantor Walikota Bitung. Kegiatan yang dibuka Ketua BKMT Dra Dahlia

Kaeng diikuti oleh ratusan remaja Mesjid, pelajar SMP dan SMA serta ibu-ibu Taklim di Bitung. “Tujuan digelarnya sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan bagi remaja Mesjid dan ibu-ibu muslim

agar mengetahui dampak dari kondisi yang terjadi saat ini. Orang tua diharapkan memiliki peranan penting dalam membina moral anak-anaknya agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan,” ujar Kaeng. (kys/bby)

TAHUNA- Ketua KPUD Sangihe Jerusalem Mandelora menyesalkan pencopotan Sekretaris KPUD Sangihe Wandu Labesi oleh Bupati HR Makagansa lewat surat Nomor 800/79/26 tertanggal 8 Januari 2013. Sebab dengan penarikan ini, kata Mandelora, tahapan pemilu di Sangihe dipastikan akan terhambat. “Dengan adanya surat ini, saya saya pastikan tahapan pemilu di Sangihe akan terhambat. Dan bupati harus bertanggungjawab jika itu terjadi,” ujar Mandelora sembari menambahkan bulan ini ada agenda pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang harus rampung. Seharusnya, kata Mandelora, biarlah proses pergantian tetap berjalan, akan tetapi jabatan sekretaris jangan dicopot dulu. “Sementara proses pergantian berjalan, biarlah sekretaris saat ini menjalankan tugasnya hingga dilantik pejabat baru, bukan menariknya. Kalau seperti ini, seakan

ada intervensi dari pemerintah kepada KPU sebagai lembaga independen,” kesalnya. Perlu diketahui, dalam pemberitaan harian ini sebelumnya, Sekretaris KPUD Sangihe Ch Gagola mengatakan bahwa memang sudah harus ada penggantian Sekretaris KPUD Sangihe yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Sulut. “Memang sudah harus diganti. Sebab, pergantian personil di KPUD provinsi maupun kabupaten/kota dapat dilakukan jika yang bersangkutan sudah terkait dengan masalah hukum. Dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural,” ujar Gagola waktu itu. “Dan kami telah menyodorkan tiga nama calon pengganti Sekretaris KPUD ke bupati melalui surat Nomor 1308/5j/XII/2012 tertanggal 22 desember 2012,” terangnya. Sementara, Bupati Sangihe HR Makagansa yang hendak dikonfirmasi belum bisa dihubungi. (iwn/bby)

Perjuangkan Perubahan Nomenklatur Daerah TAHUNA - Nomenkalatur Kabupaten Sangihe masih mengacu pada perundangundangan yang lama, yakni nama Kabupaten Sangihe dan Talaud. Padahal, sudah dilebur lewat pemekaran Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sitaro dari Kabupaten Induk Sangihe. Untuk itu, saat ini Komisi A sedang memperjuangkan perubahan nomenklatur da-

erah ke Dirjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. “Saat ini nomenklatur daerah masih terikat dengan Kabupaten Sangihe dan Talaud, sehingga terkait dengan telah digunakannya nama Kabupaten Sangihe, tapi mekanismenya kini sedang diperjuangkan Komisi A di Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri,” ujar sumber di Dekab Sangihe. (Iwn)

UMP Belum Diterapkan di Pemkab Sitaro

SIAU – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut sudah ditetapkan Rp1,25 juta. Namun, ternyata hal ini belum bisa diterapkan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro. Sebab, kata Kepala Dinsosnakertrans Alexon Panauhe SH MBA, Pemkab masih menunggu surat edaran dari Pemprov untuk penjabarannya. “Kalau untuk Pemkab Sitaro, UMP belum dapat diterapkan karena masih menunggu surat edaran dari Pemprov, terutama terkait penjabarannya,” ujar Panauhe. Meski demikian, Panauhe berharap, perusahaan yang

Ini sudah kewajiban perusahaan untuk dapat menerapkannya membayar upah sesuai UMP baru,” Alexon Panauhe SH MBA

Kepala Dinsosnakertrans ada di Sitaro sudah dapat menjalankan kewajiban itu. “Ini sudah kewajiban perusahaan untuk dapat menerapkannya membayar upah sesuai UMP baru,” himbaunya. (rdy/bby)

CMYK

KRIMINAL

Radar Manado  

Radar Manado, 14 Januari 2013

Radar Manado  

Radar Manado, 14 Januari 2013

Advertisement