Page 8

SENIN, 14 JANUARI 2013

PUTUSAN MK

Untungkan Sekolah Swasta Internasional PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus sekolah negeri bertaraf internasional atau rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI/RSBI) diduga menguntungkan sekolah swasta berlabel internasional. Sekarang mereka menjadi pemain tunggal penyedia lanyanan pendidikan berkualitas meskipun biayanya mahal. Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, ketika RSBI masih ada masyarakat memiliki dua alternatif untuk menerima layanan pendidikan unggul. Yakni melalui sekolah negeri berlabel RSBI atau ke sekolah swasta internasional itu. ’’Bagi golongan tertentu mungkin tidak masalah masuk sekolah swasta top yang biayanya juga top itu,’’ kata Nuh. Tetapi untuk kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi pas-pasan, tentu sulit untuk mengenyam pendidikan bertaraf internasional di sekolah swasta itu. Jalan satu-satunya adalah dengan masuk sekolah negeri yang juga bertaraf internasional (RSBI). Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto mengatakan, sebelum ada RSBI siswa-siswa yang mampu menembus olimpiade internasional didominasi sekolah-sekolah swasta internasional. Sayangnya Suyanto meminta nama-nama sekolah langganan olimpiade internasional itu tidak dikorankan. (jpnn)

Kompetisi Antar Sekolah Lebih Leluasa DIHAPUSNYA RSBI juga dinilai membuka peluang kompetisi antar sekolah secara sehat. Begitu dikatakan Wakil Kepala SMK Swadaya Temanggung, Humam Sabroni di Temanggung, Jumat (11/1). “Kebijakan tersebut berdampak positif dalam persaingan peningkatan mutu pendidikan, Peluang kompetitif bukan hanya pada sekolah negeri, tetapi juga pada sekolah swasta,” jelasnya. Ia mengatakan, dengan penutupan RSBI kompetisi antarsekolah lebih leluasa, terutama dalam penerimaan siswa baru. Selama ini, katanya, RSBI selalu mendapat kesempatan lebih dulu dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Kami menyambut baik dengan kebijakan MK menghapus RSBI, karena selama ini terjadi diskriminasi di dunia pendidikan,” kata Humam yang juga Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung. Ia mengatakan, RSBI mendapatkan alokasi anggaran cukup besar, selain itu RSBI seolah secara bebas memungut dana dari siswa atau masyarakat. “Dengan penghapusan RSBI kami berharap mutu pendidikan tetap baik dan yang menilai adalah masyarakat,” katanya. (rmol)

Stop Pungutan di Eks RSBI Nuh Belum Rela RSBI Dibubarkan JAKARTA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyesalkan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Nuh tetap yakin RSBI dan SBI justru akan memajukan dunia pendidikan di Indonesia. “Kalau ada sekolah yang top ya itu, sekolah yg bertaraf internasional, mungkin pada waktu itu pembuat UU nya tidak memahami sekolah yang top itu seperti apa. Tapi anehnya kok itu gak boleh untuk memajukan pendidikan bangsa. Padahal kita kepingin membuat sekolah yang top. Saya memang bukan ahli hukum. Tapi saya

rasa kita terbentur antara cita-cita dan realitas,” tegas Nuh dalam sambutan pertemuan Ikatan Kekeluargaan Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII), di Hotel Bidakara, Jakarta (Minggu, 13/1). Nuh terlihat masih tidak rela dengan memberi pernyataan bahwa beberapa alasan adanya RSBI dan SBI karena memakai dasar kurikulum berbahasa Inggris. Nuh pun mencontohkan Presiden pertama Indonesia yang baik berbahasa Inggris dalam menghadapi tekanan negara lain. “Masa bahasa Inggris gak boleh, kok itu dilarang, apa karena mengurangi rasa nasionalisme, jadi bahasa

Inggris itu untuk menghadapi dunia bung Karno kurang apa coba bahasa inggrisnya. Di SMA ada bahasa Inggris di SMP ada bahasa Inggris, bahkan di SD juga ada. Jadi kenapa ini mau dihapus,” lirih Nuh Kendati demikian, Nuh berharap dihapusnya RSBI dan SBI tidak akan menurunkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Nuh pun terus berharap ada titik terang mengenai persoalan RSBI dan SBI. “Kita harus butuh pencerahan dengan membedakan antara cita-cita dengan realitas. Jadi kalau cita-cita itu terus kita kejar maka insyaallah kita akan mendapatkan itu,” demikian Nuh. (rmol)

Data Honorer K1 Digodok JAKARTA - Selama proses penggodokan data honorer K1, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus kebanjiran pengaduan keberatan. Pantas saja jika penggodokan data honorer tersebut dianggap lambat. “Setelah uji publik, banyak sekali surat pengaduan yang masuk baik kepada MenPAN&RB maupun BKN,” ujar Kepala BKN Eko Sutrisno yang dihubungi, Jumat (11/1). Ditambahkannya, ada sekitar 32 ribu surat pengaduan. Intinya, mereka keberatan dengan nama-nama yang dicantumkan dalam data hasil

verifikasi dan validasi tahap pertama. Baik keberatan terhadap data yang Memenuhi Kriteria (MK) ataupun yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer itu, KemenPAN&RB mengambil sejumlah kebijakan. Pertama, memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Quality Assurance (QA). Kedua, melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT). Dan yang ketiga adalah melakukan verifikasi ulang ke lapangan khususnya untuk daerah-daerah yang bermasalah (musibah banjir ataupun kebakaran). “Sedangkan penyerahan

formasi yang dilakukan pada 19 Desember 2012 lalu merupakan tindak lanjut hasil dari pelaksanaan QA yang dilakukan BPKP,” terangnya. Ditambahkan Eko, QA bukanlah wewenang BKN dan sampai saat ini informasi tentang hasil QA belum diserahkan kepada BKN. Seperti diketahui, 52 ribu honorer K1 telah dinyatakan clear dan sedang diproses nomor induk pegawainya. Selain itu sebanyak 32 daerah saat ini tengah diperiksa oleh tim QA, pemeriksaan ATT, dan verifikasi validasi tahap dua. Ditargetkan pemeriksaan tersebut diselesaikan paling lambat Februari. (jpnn)

Kemendikbud Layangkan Surat Edaran JAKARTA - Di masa transisi pembubaran rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan berubah-ubah. Mereka kini memutuskan seluruh sekolah bekas RSBI dilarang memungut biaya pendidikan dalam bentuk apapun, termasuk sumbangan pendidikan (SPP). Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran Kemendikbud mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal RSBI. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto mengatakan, surat edaran ini disebar ke seluruh dinas pendidikan kabupaten dan kota. “Surat edaran itu mengatur banyak hal. Terutama seluruh sekolah bekas RSBI untuk menghentikan pungutan, termasuk SPP,” kata dia. Aturan ini berkalu juga untuk SD dan SMP bekas RSBI. Khusus untuk SMA dan SMK bekas RSBI masih diperbolehkan menarik SPP, karena

Perbolehkan Ganti Nama RSBI JAKARTA- Dirjen Dikdas Kemendikbud Suyanto mengatakan, yang menjadi persoalan krusial adalah penamanaan sekolah-sekolah bekas RSBI. Suyanto mengatakan secara administrasi ketatanegaraan Kemendikbud mempersilahkan setiap pemda memberikan nama untuk sekolah bekas RSBI itu. “Pendidikan untuk jenjang

Swasta Diminta Ikuti Putusan MK soal RSBI JAKARTA- Satuan Tugas Perlindungan Anak mendukung sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk semua. “Sekolah mahal untuk orang pintar merupakan diskriminasi terhadap anak, oleh siapapun, tidak hanya pemerintah, termasuk sekolah swasta,” ujar Ketua Satgas PA M. Ihsan

(Jumat, 11/1). Menurutnya, kapitalisme dalam pendidikan akan membuat semua sekolah berlombalomba menaikan bayaran, termasuk sekolah swasta yang berlabel agama dan berjuang untuk masyarakat miskin. Makanya, katanya lagi, putusan MK tentang RSBI seharusnya juga diikuti oleh sekolah swasta. Karena sekolah swasta juga banyak yang menerapkan biaya mahal. “Saya kaget ketika istri me-

nyampaikan bahwa ada sekolah berlatar belakang agama meminta uang pangkal 30 juta titik, tida ada koma atau lanjutannya,” jelas Ihsan. “Seharusnya ada penjelasan bahwa 30 juta untuk orang kaya, orang biasa 50 persen dan orang miskin gratis, betapa indahnya buat telinga orang miskin dan pejuang anak,” sambung Sekretaris KPAI ini. Karena itu, dia mengajak semua pihak bersama-sama

jenjang ini tidak masuk dalam program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun. Kebijakan penghentian pungutan ini diambil Kemendikbud untuk menghindari singgungan dengan MK. Sebab MK sudah memastikan jika putusan penghentian RSBI sudah termasuk dengan segala kebijakan yang berlaku di dalamnya. Seperti pemberian subsidi dari pemerintah pusat hingga diperbolehakannya SD dan SMP RSBI menarik SPP kepada siswa. Kemudian soal penggunaan dana yang sudah terkumpul, Suyanto mengingatkan agar pengelolaan sekolah harus bermusyawarah dengan dinas pendidikan setempat dan unsur komite sekolah dulu. “Jangan dibelanjakan dulu sebelum ada kesepakatan bersama. Kemendikbud tidak ikut-ikutan dalam musyarawah itu,” tandasnya menambahkan sudat saatnya sekolah bekas RSBI segera mencopot embel-embel RSBI, baik papan nama, maupun logo surat. (jpnn)

menolak sekolah swasta yang tidak mau menerima, meringankan atau menggratiskan anak miskin yang layak masuk sekolah tersebut. Minimal sekolah swasta mengumumkan berapa kursi yang disediakan untuk anak miskin agar ada tanggung jawab sosial, tidak hanya sebagai mesin pengumpul uang. “Mari rapatkan barisan dan perang melawan kapitalisme pendidikan,” seru aktivis Muhammadiyah ini. (rmol)

SD, SMP, dan SMA serta SMK itu adalah wewenang pemerintah daerah. Ini terkait otonomi daerah,” katanya. Untuk itu, dia mengatakan Kemendikbud mempersilahkan pemda untuk memberikan nama baru apapun sebagai pengganti istilah RSBI. Di sejumlah daerah sudah muncul istilah sekolah unggulan untuk menggantikan sebutan RSBI. Suyanto mengakui jika nama baru untuk sekolah bekas RSBI ini menjadi upaya pencitraan. Yakni untuk menjaga citra sekolah bersangkutan, supaya tetap terjaga kualitasnya. Dia berharap masyarakat tidak perlu mempersoalkan istilah baru itu. Sebab yang menjadi inti putusan MK adalah soal besarnya biaya pendidikan di sekolah bekas RSBI yang ditanggung masyarakat. Suyanto mewanti-wanti pemda dan pengelola sekolah tidak menjadikan istilah baru itu sebagai dasar untuk melegalkan pungutan biaya pendidikan. (jpnn)

Radar Manado  

Radar Manado, 14 Januari 2013

Radar Manado  

Radar Manado, 14 Januari 2013

Advertisement