Page 10

CMYK

CMYK

SENIN, 14 JANUARI 2013

Tomohon Miliki 3 Sekolah RSBI

Penghapusan Tunggu Surat Edaran

ITM

Temu Alumni Angkatan 1987-2008

TEMU Alumni Institut Teknologi Minaesa (ITM) Tomohon angkatan 1987-2008, dilaksanakan di Aula ITM Tomohon, Kelurahan Matani, Sabtu (12/1) lalu. Acara tersebut, dihadiri salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tomohon, Ir Frets Keles dan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Ir Miky Wenur dimana keduanya meMiky Wenur rupakan alumni ITM Tomohon. Pendiri ITM Tomohon Prof Yan Turang juga hadir juga di hajatan ini. Menurut Turang, dengan adanya temu alumni ini, akan menambah wawasan dan lebih akrab antar sesama alumni. “Kenangan manis maupun pahit saling diceritakan dan saling bertukar pendapat soal perkembangan. Ini merupakan hal yang baik dan perlu dipertahankan,” kata Turang, yang mengakui didirikannya ITM Tomohon pertama kali di Pinawetengan dan pada saat itu, susah mencari lulusan insinyur sehingga dirinya tergugah untuk mengembangkan perguruan tinggi yang bisa meluluskan insinyur asli putra daerah. Sedangkan Ketua Panitia Pelaksana, Ir Frets Keles mengatakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk saling mengenal antara alumni ITM yang sejak tahun 1987 sampai saat ini sudah ribuan lulusan. “Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan, dan ini merupakan pertemuan yang keempat kalinya. Selain itu dalam pertemuan ini, pengurus tetap akan segera dibuat, agar bisa terkoordinir,” ungkap Keles. Dalam pertemuan tersebut baru ditetapkan pengurus prosedium yang beranggotakan 15 orang. Dimana ke 15 orang ini akan menentukan kepengurusan persatuan Alumni ITM Tomohon kedepan. “Rencananya setiap angkatan ada keterwakilannya agar lebih mudah menghubungi rekanrekan alumni lainnya. Agar pada pertemuan selanjutnya, seluruh alumni bisa hadir,” tukasnya. (jeq)

2014, Minut Bakal Punya 5 Dapil MINUT - Bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), terlebih yang masuk kategori wajib pilih, berdampak pada komposisi Daerah Pemilihan (Dapil) di Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2014 nanti. Tak hanya itu, peluang bertambahnya jumlah legislator juga ikut memungkinkan. Menurut personil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minut, Darul Halim, saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah rancangan untuk dipakai dalam menentukan jumlah kursi yang akan diperebutkan di Dewan Kabupaten (Dekab) tersebut.” Pertama, akan tetap meggunakan format tiga Dapil seperti pada Pemilu lalu. Namun, jumlah kursinya bertambah. Selain itu, akan ada perubahan Dapil, mulai dari empat sampai lima Dapil,” ungkap Halimm akhir pekan lalu. “KPU masih melihat sebaran penduduk ditiap kecamatan. Karena hasil perubahannya berdasarkan perimbangan penduduk disetiap Kecamatan,” urainya. (tng)

RENCANA PERUBAHAN DAPIL SKENARIO 1 Dapil Wilayah/Kecamatan

Jumah

I II III

9 Kursi 10 Kursi 11 Kursi

Wori dan Likupang Raya Kalawat, Dimembe-Talawaan      Airmadidi, Kauditan-Kema SKENARIO 2

Dapil Wilayah/Kecamatan

Jumlah

I II III IV

8 Kursi 7 Kursi 8 Kursi 7 Kursi

Wori, Likupang Timur, Likupang Barat    Likupang Selatan, Dimembe, Talawaan   Airmadidi, Kalawat        Kema, Kauditan        SKENARIO 3

Dapil Wilayah/Kecamatan

Jumah

I II III IV       V      

5 Kursi 4 Kursi 6 Kursi 8 Kursi 7 Kursi

Wori, Likupang Barat                    Likupang Timur, Likupang Selatan Dimembe, Talawaan       Airmadidi, Kalawat           Kema, Kauditan                Sumber: KPU Minut

PPKAD Diingatkan Soal Pengelolaan Anggaran

POOPO

CMYK

Kontraktor Diminta Lanjutkan Pekerjaan Jembatan

PERSONIL Dewan Kabupaten (Dekab) Minahasa Linda Sajow, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan pihak kontraktor, untuk dapat mengerjakan kembali pembangunan jembatan Poopo yang hanyut di bawah banjir bandang beberapa waktu laku. “Perlu diketahui jembatan yang akan dibangun ini sangat dibutuhkan oleh warga Teling, Kumu, Pinasungkulan. Selain sebagai penghubung, jembatan ini juga merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat,” ujar Linda.  Secara terpisah, Marthen, salah satu warga Poopo, berharap agar pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Poopo bisa cepat dicarikan solusinya dan tidak terkatung-katung alias mubasir.(mpg)

RM/DOK PEMKAB

ROLLING JABATAN: Harapan besar disandarkan Bupati Sompie Singal dan Wabup Yulisa Baramuli dipundak pimpinan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan di daerah. Tak terkecuali bagi pejabat yang baru dilantik pekan lalu.

MINUT-Beberapa tahun terakhir, persoalan aset dan amburadulnya penggunaan anggaran dilingkup pemerintahan Minahasa Utara (Minut), terus menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal ini membuat Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA berharap, Kepala Dinas Penda-

patan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang baru dilantik, bisa menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas di tahun 2013. “Masalah pengelolaan keuangan, aset dan tindaklanjut temuan BPK harus dituntaskan,” pesan Singal. Menurutnya, upaya tersebut

perlu diperhatikan dengan seksama, dan ditunjang sepenuhnya oleh kepala SKPD. Dengan begitu sistem pemerintahan Minut bisa lebih baik. “Jika diperbaiki, tentunya Minut bisa terhindar dari opini yang tidak baik berdasarkan penilaian BPK,” pintanya. (tng)

Kota Tomohon belum bisa ditindaklanjuti, karena masih menunggu surat resmi atau edaran dari pemerintah pusat. Jangankan kabupaten/kota, Diknas Sulut pun belum menerima surat edaran itu,” kata Karwur, kemarin (13/1). Selain itu, Karwur yang belum lama menjabat sebagai Kadis Dikda Tomohon ini berharap, meski sudah ada putusan dari MK tersebut, proses belajar mengajar di tiga sekolah RSBI tetap berjalan dengan lancar. “Proses belajar harus tetap dijalankan sambil menunggu surat edaran. Agar, pendidikan di sekolah tidak terganggu dan mengakibatkan kerugian bagi anak didik disekolah tersebut,” tukasnya. Diketahui, MK memutuskan RSBI/SBI, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan liberalisasi pendidikan. Dengan keputusan ini, RSBI/SBI yang ada saat ini harus dibubarkan. Menurut Ketua MK Mahfud MD, keberadaan RSBI/SBI di sekolah-sekolah negeri hanya untuk orang-orang yang mampu. Dijelaskannya, kalaupun

masyarakat miskin bisa mendapatkan bea siswa untuk belajar di sekolah itu, mereka harus sangat cerdas. Kondisi seperti itu, kata dia, sangat bertentangan dengan prinsip konstitusi bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara. “Sehingga, hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi, yang kurang cerdas latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas tidak mungkin sekolah di RSBI/SBI,” ujar Mahfud dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jakarta, 8 Januari 2013 lalu. MK juga menyatakan, keberadaan RSBI/SBI menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan dan memunculkan komersialisasi pendidikan. MK menilai kelas internasional di sekolah negeri menjadikan pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi.(jeg/ilc)

DISHUBKOMINFO

Tempati Kantor Baru DINAS Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tomohon kini miliki gedung baru, di Kelurahan Tumatangtang I, Kecamatan Tomohon Selatan. Sebelumnya, Dishubkominfo menempati kantor milik Puskud Sulut di Kelurahan Walian I. “Sudah seharusnya pindah kantor, karena kantor yang lama bukan milik pemerintah, dan informasi memang lokasi kantor lama sudah akan dijual oleh pemiliknya,” kata Kepala Dishubkominfo Tomohon, Andrikus Wuwung SSos. Dalam acara penempatan gedung baru juga dilaksanakan pisah sambut dari Kepala Dishubkominfo lama Dra Lilly E Solang MM kepada Kepala Dishubkominfo baru Andrikus Wuwung SSos. Pengguntingan pita dilakukan Wali Kota Tomohon, Jimmy F Eman SE Ak didampingi anggota DPRD Tomohon Hofny Kalalo SH dan pejabat di Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon.

Dalam sambutannya, Eman mengatakan, dengan adanya jabatan yang baru dipercayakan, hendaknya para pejabat yang baru untuk lebih berusaha serta kreatif dalam menjalankan setiap tugas yang diembankan. “Diharapkan potensi-potensi yang ada di Dishubkominfo dapat lebih dioptimalkan, karena ini merupakan SKPD yang mempunyai penghasilan PAD yang besar,” kata Eman, kemarin. Selain acara penempatan kantor baru dan pisah sambut, juga dilaksakan peresmian Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah lama selesai namun baru akan dioperasikan. Hadir dalam kegiatan tersebut, para Staf Ahli Walikota antaranya Ir Vonny Pontoh dan Jeane Bolang SH, Camat Tomohon Selatan Drs Robby Kalangi SH MM, Camat Tomohon Tengah Ronny Mampouw SE, Lurah Tumatantang I dan para pegawai Dinas Hubkominfo. (jeq)

DISTANAKBUN

Targetkan P2BN dan SDN MINUT —Selain menargetkan peningkatan Peningkatan Prodkusi Beras Nasional (P2BN) guna menunjang swasembada beras. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Minahasa Utara (Minut) juga siap menyukseskan  Swesembada Daging Nasional (SDN). “Ini bagian dari penjabaran instruksi bupati, untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan dan pemberdayaan petani maupun peternak terus digalakan,” kata kepala Distanakbun Ir Wangke Karundeng. “Target dua program nasional ini terealisasi tahun 2014 mendatang. Kita (Dispertanakbun,red) berupaya semaksimal mungkin melaksanakannya, guna memunuhi kebutuhan beras dan daging secara nasional maupun lokal,” terangnya.

Wangke Karundeng

Untuk swsembada daging di tahun 2012 lalu, jumlah populasi ternak khususnya sapi di Minut terjadi lonjakan siknifikan. “Bayangkan saja, untuk tenaga vaksinator lapangan baru disiapkan diakhir tahun lalu, populasi ternak sapi di Minut meningkat. Di tahun 2013, kita optimis bisa memujudkan swasembada daging lewat Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan tenaga vaksinator,” tambah Kepala Bidang (Kabid) Peternakan, Ir Arti Waroka. (tng)

CMYK

RM/DOK

DINIKMATI ORANG KAYA: Mahkamah Konstitusi memutuskan RSBI/SBI karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan liberalisasi pendidikan.

TOMOHON-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) telah digugat untuk dihapuskan. dan belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan penggugat tersebut. Putusan ini dikeluarkan oleh MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBI dan non RSBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan. Di Tomohon misalnya, sekolah yang menyandang RSBI ada tiga yakni SDN 4, SMPN 3 dan SMU Lokon. Menanggapai keputusan MK tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Daerah (Dikda) Tomohon DR Dolvin Karwur MKes MSi mengatakan, untuk saat ini belum bisa mengambil kesimpulan, karena surat edaran tersebut belum masuk di Dikda Tomohon. “Persoalan tersebut untuk

Radar Manado  

Radar Manado, 14 Januari 2013

Radar Manado  

Radar Manado, 14 Januari 2013

Advertisement