Page 29

KAMIS, 29 OKTOBER 2009

PUTING BELIUNG

Akan Berikan Bantuan PEMKAB Lampung Tengah rencananya memberikan bantuan kepada korban angin puting beliung yang terjadi di Kampung Bumikencana, Kecamatan Seputihagung, Sabtu (24/10). Kini Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Lamteng masih menginventarisasi kerugian akibat kejadian itu. ’’Begitu rampung, kami akan segera melaporkannya ke pemkab untuk ditindaklanjuti,” ujar Sekretaris Satlak PB Lamteng Ir. A. Sobrie Wertha kemarin. Menurutnya, bantuan akan diberikan setelah penginventarisasian rampung. ’’Kapan akan dilakukan, saya kurang tahu. Kita tunggu saja nanti,” katanya. Sekadar mengingatkan, akibat kejadian itu sedikitnya 70 rumah mengalami kerusakan. Enam di antaranya rusak berat dan sisanya rusak sedang dan ringan. (kemas ari/rnn/abdurrahman)

KEHUTANAN

Intensifkan Pengamanan DINAS Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lampung Tengah akan mengintensifkan pengamanan di kawasan register. Itu dilakukan guna mencegah terjadinya perambahan sekaligus pembalakan liar. ’’Kami selalu menempatkan petugas untuk berpatroli menjaga keamanan hutan,” kata Kadishutbun Lamteng Ir. Johan Syahrani, M.M. kemarin. Selain melakukan peningkatan keamanan, pihaknya berjanji akan menindak tegas siap saja yang terlibat perambahan dan illegal logging. ’’Kami tak akan pandang bulu. Jika terbukti bersalah, pasti ditindak,” katanya. Kendati demikian, pihaknya tetap meminta bantuan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan register. ’’Peran masyarakat sangat diperlukan. Sebab, dengan demikian hasilnya akan lebih optimal,” katanya. (tamrin/rnn/abdurrahman)

KPE

Dilaksanakan Bulan Ini PEMBUATAN kartu pegawai elektronik (KPE) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Metro bakal segera berjalan. Rencananya, program ini mulai berjalan akhir bulan ini. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Metro Yusuf Kota Alam melalui Kabid Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian Budiono mengatakan, tahun ini sebanyak 2.655 PNS yang akan dibuatkan KPE. Itu terdiri atas seluruh PNS, kecuali guru. ’’Sebagai langkah awal, kami akan melakukan pengambilan foto dan sidik jari para PNS. Kegiatan ini akan dilakukan selama tiga hari,” katanya kemarin. Sementara, pembuatan KPE bagi tenaga pengajar akan dilakukan 2010. ’’Pelaksanaannya memang dilakukan dua tahap dan kami targetkan langsung rampung,” pungkasnya. (ria riski/rnn/ abdurrahman)

LAMPUNG RAYA

29

Lamteng-Metro-Lamtim

Satono Minta Bantuan Semua Pihak Selesaikan Dana di Tripanca Laporan Dwi Prihantono Editor: Abdurrahman SUKADANA – Bupati Lampung Timur Satono mengharapkan dukungan semua pihak agar persoalan dana APBD yang tersimpan di Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dapat segera diselesaikan. Itu disampaikannya saat menjawab pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 2008 dan rancangan peraturan daerah tentang penataan organisasi daerah di gedung DPRD setempat kemarin. Menurutnya, dana APBD Lamtim yang tersimpan di BPR Tripanca memang mengalami kesulitan likuiditas. Namun, untuk menyikapi hal itu pemerintah telah mengambil alih bank tersebut untuk menyelesaikannya dengan para nasabah melalui LPS. ’’Kini Lamtim tinggal menunggu keputusan LPS,” jelasnya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Lamtim Azwar Hadi. Mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan akibat penempatan kas daerah Lamtim di BPR Tripanca negara mengalami kerugian Rp119 miliar sebagaimana dipertanyakan Made Janji selaku juru bicara Fraksi PDIP, Satono menyatakan bahwa Pemkab Lamtim belum mengetahui secara persis hasil audit BPKP tersebut. Selanjutnya, mengenai pencantuman kas daerah yang tersimpan di BPR Tripanca pada aset lancar, Satono menyatakan itu terjadi karena penyusunan laporan dilaksanakan terhitung per 31 Desember 2008. Sedangkan, BPR Tripanca dinyatakan kesulitan likuiditas dan kemudian diambil alih LPS pada Maret 2009. Kemudian terkait sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2008 sebesar Rp190 miliar, Satono meyebutkan dari Rp190 miliar silpa tersebut, Rp116 miliar di antaranya telah dipergunakan untuk penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2009. ’’Sisanya tentu dapat digunakan untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2010,” kata Satono. (*)

FOTO FAJAR/RNN

BERI PENJELASAN: Ketua DPRD Lampung Tengah Agustian Ahmad Fadilah memberikan penjelasan kepada massa yang nglurug ke sekretariat dewan kemarin.

Ratusan Massa Nglurug ke Dewan Terkait Penetapan Lima Warga sebagai Tersangka Laporan Fajar A./RNN Editor: Abdurrahman GUNUNGSUGIH – Ratusan warga Kampung Surabayailir, Kecamatan Bandarsurabaya, Lampung Tengah, nglurug ke kantor DPRD setempat sekitar pukul 11.30 WIB kemarin (28/10). Mereka meminta lembaga legislatif itu membantu menyelesaikan persoalan terkait ditetapkannya lima warga Kampung Surabayailir sebagai tersangka dalam dugaan kasus penganiayaan yang terjadi 17 September 2009.

Akibat kejadian itu, Hasanudin (30), warga Dusun 1, Kampung Surabayailir, dan Acok (25), warga Kampung Cabang, Kecamatan Bandarsurabaya, tewas akibat dihakimi massa. Sementara dua orang lainnya, Andri Slipi (18) dan Dafi (23), keduanya warga Dusun 1, Kampung Surabayailir, sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung karena mengalami luka-luka. Aksi main hakim yang terjadi di Kampung Surabayailir itu terjadi karena keempatnya diduga telah mencuri berupa 1 unit VCD milik Narmuji (27), warga Dusun 4, dan 3 ekor ayam milik Rohmad Salim (45), warga Dusun 3, Kampung Surabayailir.

Saat berorasi di depan gedung dewan, koordinator lapangan Duta Angkasa mengatakan, mereka merasa bingung atas ditetapkannya lima warga mereka sebagai tersangka. Yaitu Poniran, Sakam, Riyani, Mimin, dan Saini sebagai tersangka pada 8 Oktober 2009. Sebab, menurut mereka, kelimanya tidak melakukan penganiayaan tersebut. ’’Kami berharap agar diberi keadilan dan hukum benar-benar ditegakkan,” katanya. Sementara, kedatangan warga ke gedung dewan itu diterima oleh sejumlah anggota dewan. Di antaranya, Agustian Ahmad Fadilah, Raden Zugiri, dan I Made Bagiasa. Sementara di hadapan massa,

Agustian mengatakan bahwa dewan akan berkoordinasi dengan Kapolres Lamteng untuk meminta penjelasan langsung. ’’Sebagai wakil rakyat, kami menampung aspirasi warga yang disampaikan. Karena itu, kami nanti akan bertemu dengan Kapolres,” janjinya. Terpisah, Kabag Ops. Polres Lamteng AKP Ruli Andy mengatakan pihaknya terus mengembangi dugaan kasus penganiayaan tersebut. ’’Kalau ada warga yang merasa keberatan terhadap perilaku oknum polisi bisa melaporkan melalui jalur yang ada,” katanya. Sementara, aksi unjuk rasa ratusan massa itu dijaga ketat anggota Satpol PP dan anggota Polres Lamteng yang berjaga-jaga di luar gedung dewan. (*)

KBSB Sampaikan Lima Tuntutan Terkait soal Pembongkaran Ruko di Metro BERI TANGGAPAN: Bupati Lampung Timur Satono memberikan tanggapan pandangan umum fraksi atas LPPA 2008 pada paripurna kemarin.

FOTO DWI P.

Laporan Ria Riski/RNN Editor: Abdurrahman METRO – Perwakilan Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) mengadakan hearing dengan DPRD Kota Metro kemarin (28/ 10). Dalam dengar pendapat itu, KBSB menyampaikan lima tuntutannya kepada lembaga legislatif itu. Yakni setop pembongkaran dan penutupan ruko di Jl. Baru dan Jl. Jendral Sudirman; mendesak DPRD Kota Metro segera membentuk pansus tentang Metro Mega Mall (MMM); serta segera mempertemukan wali kota

Metro, DPRD, PT Nolimex, dan para pedagang pasar. Kemudian meminta dewan meninjau ulang memorandum of understanding (MoU) Pemkot Metro dengan PT Nolimex Jaya dan meminta pihak pengembang (PT Nolimex) menyelesaikan pembangunan di eks Taman Parkir terlebih dahulu. Dalam pertemuan itu, Ketua KBSB Kota Metro Indra Wardi Sutan Chaniago mengatakan, pertemuan ini untuk menyikapi dan menanggapi isu yang berkembang di Kota Metro soal keresahan pedagang tentang adanya rencana dari pemkot setempat yang akan membongkar pusat pertokoan Kota Metro serta pembongkaran ruko-ruko yang ada di sekeliling pembangunan MMM. ’’Seperti kita ketahui, hampir

85 persen pedagang yang ada Pasar Kota Metro adalah warga dari Padang yang kebetulan lahir dan besar di Lampung. Permasalahan yang kami sampaikan ini menyangkut nasib para pedagang yang kini mulai resah,” kata Indra. Sementara menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Metro Sudarsono mengatakan bahwa pihaknya memang telah membentuk pansus yang menangani MMM dan pansus ini siap bekerja secara ekstra. ’’Pansus ini terdiri atas sembilan orang bisa lebih sesuai kebutuhan,” ujarnya. Kini DPRD juga masih mempelajari dan terus menggali masukan serta mencari data-data otentik terkait persoalan pembangunan MMM yang dilakukan oleh pengembang. (*)

RADAR LAMPUNG | Kamis, 29 Oktober 2009  

epaper radar lampung

RADAR LAMPUNG | Kamis, 29 Oktober 2009  

epaper radar lampung

Advertisement