Page 21

22

PENDIDIKAN RABU, 2 SEPTEMBER 2009

Cerdas Berkualitas

Cukup Gunakan Kartu Kendali jadi calo skripsi. Sugeng merencanakan, segera mengumpulkan para pembantu dekan bidang akademik di lingkungannya. Itu seLaporan/Editor: Abdul Karim telah tim internal kampus yang dibentuknya secara tidak resmi BANDARLAMPUNG – Uni- untuk menyelidiki kasus tersebut la batal membentuk tim khusus selama ini kesulitan membuk(timsus) untuk mengungkap tikannya. praktik percaloan ’’Kami akan memskripsi di lingkungan bahasnya lebih jauh. kampusnya. Karena, Bisa jadi sampai ke menurut Rektor Prof. pembentukan tim khuDr. Ir. Sugeng P. sus,” kata Sugeng saat Hariyanto, M.S., jauh ditemui di rektorat lebih penting dilakuUnila beberapa hari kan adalah memagari lalu (18/8). agar praktik tersebut Namun, menuruttidak terjadi. Baik nya, tim tersebut buoleh mahasiswanya kan lagi mengungkap dengan calo skripsi siapa oknumnya. Medosen Unila sendiri Sugeng P. Hariyanto lainkan untuk mengmaupun dari luar. antisipasi atau mem’’Untuk itu, kami cukup be- batasi gerak oknum dosen yang kerja sama dengan pembantu rek- menjadi calo skripsi atau tesis tor dan para pembantu dekan bi- tersebut. ’’Dengan demikian, Indang akademik. Tidak terkecuali sya Allah Unila akan steril. Baik dengan para sekretaris jurusan- itu dari oknum yang menjadi calo nya agar benar-benar menerap- skripsi mahasiswanya sendiri kan kartu kendali bimbingan maupun skripsi perguruan tinggi skripsi. Termasuk mengingatkan lainnya,” tegasnya. para dosen langsung seperti yang Alasan pihaknya hanya mengbaru saja kami lakukan pada di- antisipasi, karena Unila adalah alog bersama seluruh dosen Unila lembaga pendidikan tinggi yang pada 31 Agustus lalu di GSG,” tentunya harus mengedepankan ujarnya. aspek akademis. Sedangkan unSebab, jika sampai memben- tuk mengungkapnya menjadi batuk tim khusus, tukasnya, itu ber- gian lembaga atau penegak huarti praktik percaloan di Unila kum. sudah parah. Padahal, tidak de’’Silakan penegak hukum juga mikian adanya. Meskipun ia sen- mengambil peran dalam masalah diri mengaku pernah mendengar ini. Kemudian jika ternyata ada isu adanya oknum dosen maupun dosen kami yang terbukti menmahasiswa yang melakukan hal jadi calo skripsi, jelas akan kami tersebut di lingkungan Unila. tindak tegas seperti diusulkan un’’Nyatanya, belum ada yang tuk dipecat,” tandasnya. bisa membuktikan siapa orangLebih mengedepankan langnya. Termasuk saya sendiri. Na- kah antisipasi juga disampaikan mun demikian, kami sangat ter- Rektor Universitas Sai Bumi buka jika ada masyarakat yang Ruwa Jurai (USBRJ) Nanang punya bukti untuk melaporkan- Iskandar Fauzie, S.I.P., M.H. Yanya,” ungkapnya seraya menga- itu akan membuat mahasiswatakan akan memproses pelaku- nya lebih familiar dengan skripnya sesuai tahapan dan aturan si. Kemudian melakukan ujian berlaku di lingkungan pendidikan skripsi menjadi dengan sidang tinggi. terbuka. Diberitakan sebelumnya, be’’Saya yakin, ini akan jauh berapa perguruan tinggi negeri lebih efektif untuk mengantisidan swasta di Lampung menye- pasi adanya praktik calo skripsi,” riusi oknum dosennya yang men- tukasnya. (*)

Pagari Calo Skripsi

2,6 Juta Guru tak Layak Mengajar Laporan/Editor: Abdul Karim

FOTO ABDUL KARIM

LIHAT NILAI: Mahasiswa Fakultas Tarbiah IAIN Raden Intan usai mengikuti kuliah umum pembinaan calon guru berkualitas di kampus setempat kemarin (1/9).

Lampung Belum Tutup Kekurangan BOS Laporan Wartawan JPNN Editor: Abdul Karim

JAKARTA - Kebijakan penyediaan pendidikan gratis patut dikaji ulang. Buktinya dari 38 provinsi di tanah air, baru sepuluh provinsi yang memenuhi amanat UU dengan menerapkan kebijakan tersebut. Kesepuluh provinsi dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Lainnya, termasuk di dalamnya Provinsi Lampung, belum menerapkan. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas Didik Suhardi mengatakan, tahun ini pemerintah menaikkan bantuan operasional sekolah (BOS). Kendati demikian, kenaikan tersebut belum mampu meng-cover ke-bu-

tuhan anak didik di berbagai sekolah. ’’Sesuai juklak BOS, pemerintah daerah wajib menanggung kekurangannya. Tetapi belum semua provinsi menyediakan kekurangannya. Saat ini baru sepuluh provinsi yang telah menyediakannya. Itu pun tidak semua menggratiskan biaya pendidikan,” ujarnya kemarin (1/9). DKI Jakarta misalnya, membatasi pendidikan gratis untuk sekolah negeri. Baru Kalimantan Timur dan Jawa Barat yang sudah menerapkan untuk sekolah negeri dan swasta. Lebih lanjut Didik menjelaskan, pendidikan gratis meliputi BOS, biaya investasi, dan biaya personal. Untuk BOS, pemerintah telah berupaya menutup. Begitu pula dengan biaya investasi. Berbagai sarana infrastruktur disiapkan pusat ke daerah. ’’Memang belum semuanya. Tapi, setidaknya bantuan tersebut tak pernah mandek,” ujarnya. Biaya personal harusnya menjadi tanggung jawab pemda. ’’Namun, hingga kini pun masih sedikit yang menyisihkan ang-

garan untuk itu,” jelasnya. Tak hanya itu, dorongan pemerintah pusat agar kabupaten/kota menyusun perda tentang pendidikan gratis juga urung terlaksana. Menurut Didik, aturan itu penting untuk mengikat daerah agar berkomitmen melaksanakan pendidikan gratis. Sejatinya, kata dia, pemerintah sudah mengimbau daerah secepatnya menerapkan pendidikan gratis. Sosialisasi terus dilakukan. ’’Tapi, memang belum semua menyediakan anggaran itu. Jika kepala daerah tidak mengalokasikan dana pendidikan gratis, itu cermin kepemimpinannya,” terang Didik seraya mengatakan jika daerah diberi sanksi berupa penghentian kucuran BOS malah merugikan siswa. Sebelumnya, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan bahwa pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS 2009. Pemda juga harus tegas memberi sanksi pihak yang melanggar. (*)

BANDARLAMPUNG – Ada sekitar 2,6 juta dari tujuh jutaan guru di tanah air yang tidak layak mengajar. Sebanyak 60% di antaranya guru SD dan selebihnya SMP serta SMA sederajat. ’’Umumnya mereka tidak mengajar sesuai bidang studinya,” terang Dr. Siti Fatimah, M.Pd. dalam kuliah umum yang diikuti 881 mahasiswa baru Fakultas Tarbiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung di GSG kampus setempat kemarin (1/9). Kondisi dunia pendidikan lain yang tidak kalah memprihatinkan di Indonesia saat ini, lanjut dosen Fakultas Tarbiah ini, adanya penyebaran guru yang tidak merata. Kemudian, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, manajemen kinerjanya lemah, dan belum semua guru mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi. Di satu sisi seiring terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, siswa kini justru punya peluang jauh lebih besar untuk mengakses informasi. Sehingga, jelas pula wawasannya akan lebih luas dibanding gurunya yang tidak layak mengajar sebagaimana dipaparkannya. ’’Kiranya ini menjadi motivasi. Khususnya bagi mahasiswa tarbiah sebagai calon guru untuk benar-benar meningkatkan kompetensi sehingga nantinya menjadi guru yang profesional,” tukasnya. Itu, menurutnya, bisa terwujud jika mahasiswa sendiri sebagai calon guru punya keinginan tinggi terjun keprofesi tersebut. Kemudian punya komitmen, percaya diri, dan terus mengembangkan diri (tidak berhenti belajar). Dalam kesempatan sama, Ketua Panitia Kuliah Umum Agus Sujatmiko, M.Pd. berharap, melalui kuliah umum tersebut tidak hanya dapat memberikan semangat belajar mahasiswa. Tapi juga semangat perubahan ke arah pembelajaran yang jauh lebih baik dan berkualitas. Terlebih, prospek guru ke depan, menurutnya, lebih menjanjikan. ’’Buktinya, pemerintah sendiri kini lebih serius merespons positif kesejahteraan guru. Maka inilah saatnya, kita siapkan mahasiswa tarbiah berkualitas menuju guru profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya. (*)

RADAR LAMPUNG | Rabu, 2 September 2009  

ePaper RadarLampung

RADAR LAMPUNG | Rabu, 2 September 2009  

ePaper RadarLampung

Advertisement