Page 1

6

Rabu 25 Juli 2012 BINANGUN • HANDAYANI

RAMADAN

Uji Kompetensi, Jaga Profesionalitas Guru

Waspadai Peredaran Daging Bangkai WONOSARI - Memasuki Ramadan, aktivitas warga berbelanja, terutama daging sangat tinggi. Seiring peningkatan kebutuhan masyarakat ini, banyak pedagang yang berspekulasi dengan menjual daging glonggongan dan daging bangkai, hanya untuk mengejar keuntungan. “Kewaspadaan dalam kondisi seperti sekarang mesti ditingkatkan. Kita harus waspada kemungkinan adanya daging glonggongan dan daging bangkai yang dijual,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan drh R Priyo Yulianto (24/7). Menurut dia, ulah pedagang ini dinilai licik karena bisa mengelabuhi pembeli dengan mencampur daging busuk dengan daging segar. Masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri daging glonggongan di antaranya, daging lembek, kadar air tinggi dan warna merah pucat, dan harga biasanya di jual murah. “Lalu untuk daging bangkai biasanya dijual matang. Proses penggorengan itulah yang sering dicampur dengan barang lain sehingga daging itu nampak kenyal,” tambahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, dia akan menggandeng SKPD lain khususnya yang menangani perdagangan di pasar untuk menggelar operasi. Sementara itu untuk memaksimalkan pengawasan daging, dinas melakukan pemeriksaan di lokasi pemotongan hewan. Dengan begitu, harapannya proses pemotongan serta kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat terjamin. “Kami juga akan menerjunkan tim untuk mengawasi, baik di pasar-pasar tradisional, maupun sejumlah lokasi yang memang menjual daging sapi,” kata dia. (gun/iwa)

PEMERINTAHAN

ADHYTIA SETYA ARIWIBAWA/RADAR JOGJA

HARUS: Mobil dinas Pemkab Kulonprogo ini bakal diwajibkan memakai BBM non-subsidi.

Kendaraan Dinas Wajib Pakai Pertamax WATES - Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mewajibkan pemakaian BBM non-subsidi (Pertamax) bagi seluruh kendaraan berpelat merah Pemkab Kulonprogo. Tetapi, pemakaian bahan bakar tersebut akan berdampak pada berkurangnya jarak jangkauan kerja karena BBM non-subsidi dua kali lipat dibandingkan BBM bersubsidi. Demikian disampaikan Hasto saat ditemui kemarin (24/7) di Joglo Bupati, Pemkab Kulonprogo. Melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut, penggunaan BBM non-subsidi di Pemkab Kulonprogo akan diterapkan bagi seluruh kendaraan dinas baik mobil maupun motor. Dalam penerapan kebijakan tersebut dia akan melakukan efisiensi penggunaan BBM non-subsidi pada masing-masing dinas. Karena Pemkab tidak melakukan penambahan anggaran untuk belanja BBM pada APBD. Bahkan, penambahan anggaran pada APBD perubahan mendatang juga tidak akan dilakukan. “Kami akan lakukan penghematan dengan pembatasan terhadap mobilisasi kendaraan dinas, khususnya bagi mobil dinas yang mobilitasnya tidak terlalu tinggi. Anggaran BBM bagi kendaraan dinas juga dibatasi, maksimal lima liter per hari. Strategi ini akan diterapkan untuk semua mobil dinas, termasuk kendaraan dinas yang saya pakai,” paparnya. Meski dilakukan pengurangan, khusus kendaraan plat merah yang berfungsi untuk kondisi darurat seperti ambulance akan tetap diprioritaskan dan tidak akan mengalami pengurangan jatah BBM. Terkait pelaksanaan kebijakan penggunaan BBM non-subsidi bagi kendaraan dinas tersebut Hasto mengatakan hal itu baru akan dirapatkan bersama Gubernur DIJ bersama Pertamina. “Nantinya Pertamina akan melakukan pengawasan pembelian BBM non-subsidi oleh kendaraan dinas di SPBU. Pertamina sudah memiliki software control dan akan merekam setiap kendaraan dinas berpelat merah yang tidak membeli BBM non-subsidi,” ujar Hasto.

GUNAWAN/RADAR JOGJA

EVALUASI: Sejumlah guru melihat pengumuman jadwal pelaksanaan tes UKG di Disdikpora Wonosari, kemarin (24/7).

WONOSARI - Kantor Dinas Pendidikan dan Olaharaga (Disdikpora) Gunungkidul menegaskan Uji Kompetensi Guru (UKG) tidak ada hubungannya dengan pencairan tunjangan sertifikasi. Sebab uji kompetensi bertujuan untuk melakukan pemetaan dan korelasi peningkatan mutu profesional. Demikian disampaikan Kasubag Kepegawaian Disdikpora Gunungkidul Wakijan kemarin (24/7). Setiap tahun guru akan dievaluasi demi tercapainya tujuan mendapatkan pendidik yang berkualitas. “Dengan uji kompetensi, pemerintah bisa mengetahui apakah guru mampu mempertahankan keprofesionalnya atau tidak,” katanya. Menurutnya, pemetaan kompetensi guru akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Selain itu, juga sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian. “Jadi, ending UKG bukan lulus atau tidak lulus, tetapi lebih kepada pemetaan pengembangan keprofesian berkelanjutan,” kata Wakijan. Dikatakan Wakijan, profesionalitas guru tidak hanya diukur melalui peserta pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), namun setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut akan diketahui apakah guru masih bisa mempertahankan kualitasnya atau tidak. “Melalui UKG bisa diketahui, setelah PLPG meningkat atau justeru berkurang kemampuannya,” terangnya. Wakijan menambahkan, jumlah peserta UKG sebanyak 4. 450 orang. Pelaksanaannya mulai tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus, berada di 20 titik lokasi. Anggaran pelaksanaan UKG sebesar Rp 20 juta, digelontorkan langsung dari dana pemerintah pusat. Masing-masing lokasi pelaksanaan ujian mendapatkan infus dana sebanyak Rp 1 juta. Dana itu digunakan untuk kebersihan. “Peserta sama sekali tidak dipungut biaya karena memang gratis,” terangnya. Seperti terlihat kemarin (24/7), ratusan guru mendatangi kantor Disdikpora Gunungkidul. Mereka mengorek informasi seputar pengumuman jadwal pelaksanaan UKG. Suasana gaduh, sebab ada yang mengeluh dan mengaduh. Sebab pengumuman pelaksanaan UKG dipandang terlalu mendadak sehingga membuat peserta kalang kabut. “Pengumuman online? Jujur tidak semua guru bisa mengoperasikan internet, apalagi memiliki laptop. Pengumuman dari dinas cukup mendadak, padahal untuk persiapan mengikuti ujian kompetensi perlu belajar dahulu,” kata salah seorang peserta UKG guru SD Bulureho I, Semin.

Menipis, Stok BBM Bersubsisi Premium Sudah Terpakai 78 Persen WONOSARI - Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium untuk Gunungkidul sudah terpakai 78 persen. Dengan begitu, persediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menipis. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan (Disperindagkoptam) Gunungkidul Siwi Irianti membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan, tahun ini hanya mendapat kuota premium bersubsidi sebanyak 41.489 kiloliter, dan se-

karang hanya ada sisa 19.545 kiloliter. Sementara solar, jumlah kuota ada 15.575 kiloliter, tetapi kini tinggal tersisa 5.719 kiloliter. “Menjelang kebijakan pemerintah pembatasan pembelian BBM bersubsidi, ada kecenderungan permintaan semakin meningkat. Karena stok yang ada juga makin menipis, maka berbagai upaya kami lakukan untuk bisa mengamankan stok BBM bersubsidi hingga akhir tahun,” kata Siwi usai menggelar rapat tertutup dengan Bupati Badingah (24/7). Menurut dia, salah satu upaya yang pemerintah adalah melakukan pembatasan pembelian BBM

bersubsidi. Meski secara langsung pembatasan akan berpengaruh terhadap penurunan penghasilan bagi pedagang eceran. Hanya saja, karena ini menjadi kebijakan pemerintah, maka setiap pedagang BBM eceran harus mendapatkan rekomendasi dari Disperindagkoptam. “Berdasarkan data sementara, hingga kini sudah ada sekitar 2.500 pedagang BBM eceran yang sudah mengajukan rekomendasi,” katanya. Karena pentingnya rekomendasi, sejak April 2012 ribuan pedagang berbondong-bondong mendatangi kantornya. Dengan izin resmi, maka pedagang diperbolehkan

membeli bensin maksimal 20 liter, dengan asumsi jumlah setahunnya mencapai 11.250 kiloliter. “Tingginya permintaan rekomendasi juga dikarenakan, pembelian pedagang eceran di SPBU luar kota sudah tidak diperbolehkan,” terangnya. Sementara itu disinggung mengenai kecukupan kebutuhan BBM jenis Pertamax, bagi kendaraan dinas di wilayah pinggiran, Siwi belum bisa memberi keterangan rinci. Karena membeli di tingkat pengecer belum ada petunjuk. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Disperindagkoptam Gunungkidul Pramuji Ruswan-

dono mengatakan pembelian Pertamax untuk pengecer tidak boleh dilakukan. Karena dikhawatirkan dicampur premium. “Untuk kekhawatiran adanya penimbunan, kami kira tidak mungkin. Sebab selama ini pengawasannya sangat ketat bahkan verifikasi pengecer sudah dilakukan secara cermat,” terang Pramuji. Sebelumnya, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Gunungkidul Supartono mengatakan belum ada perubahan anggaran pembelian BBM kendaraan pelat merah dari pemkab. “Belum, belum ada perubahan anggaran,” terangnya. (gun/iwa)

Demi Tugas Seorang Polisi Lalu Lintas Polres Gunungkidul menyingkirkan tenggok anyaman bambu milik pedagang yang berserakan mengganggu pengguna jalan di depan Alun-Alun Pemkab Gunungkidul (18/7). GUNAWAN/RADAR JOGJA

Kerugian Akibat Kebakaran Pasar Bendungan Rp 100 juta

Penyebabnya Masih dalam Penyelidikan Polres Kulonprogo Tradegi kebakaran yang melahap tiga kios di dalam kawasan Pasar Bendungan, Kecamatan Wates Senin (23/7) dini hari lalu hingga kini belum diketahui penyebabnya. Pihak Kepolisian masih melakukan pemeriksaan, namun total kerugian mencapai Rp 100 juta. ADHYTIA SETYA ARIWIBAWA, Wates KASUBBAG Humas Polres Kulonprogo AKP Hendri Multi mengatakan berdasar perhitungan yang dilakukan, total kerugian dalam kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 100 juta. Penghitungan tersebut telah menginventarisir seluruh isi barang yang ada dalam los dan bangunan. “Namun sampai saat ini kami belum mengetahui secara pasti penyebabnya, kami belum mendapat informasi dari Polsek Wates yang menangani kasus kebakaran ini,” katanya (24/7).

ADHYTIA SETYA ARIWIBAWA/RADAR JOGJA

PUING: Kios Pasar Bendungan terbakar tak tersisa (23/7).

Namun dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, menurutnya terdapat beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Salah satunya adalah hubungan arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api, percikan itu

kemudian menyambar sejumlah kembang api yang tersimpan di dalam los hingga api merembet dan membesar. Sebelumnya, kobaran api diduga berasal dari kios kelontong milik Eko Riyadi warga Triharjo, Wates. Di dalam

kios itu antara lain berisi barang dagangan berupa korek gas, parfum, obat nyamuk semprot, dan kembang api. Api kemudian merembet ke kios sayuran milik Sutasmi dan kios gula milik Suranti, keduanya warga Giripeni, Wates hingga ketiga kios ludes terbakar. Camat Wates Sri Utami mengatakan puing-puing bekas kebakaran yang terletak di tengah komplek Pasar Bendungan sudah mulai dibersihkan. Pihaknya juga sudah membicarakan kejadian tersebut kepada pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM (Disperindag dan ESDM) Kulonprogo untuk melakukan penanganan. “Puing-puing sudah mulai dibersihkan, kami juga sudah bicara dengan pihak Disperindag dan ESDM untuk penanganan para korban. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan,” katanya. Staf Humas dan IT Kulonprogo Hery Widada menambahkan para korban kebakaran nantinya akan diusahakan mendapat bantuan dari Badan Zakat Daerah (Bazda). Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi terkait penanganan para korban tersebut. (*/iwa)

JOGJA 2507 HAL 06  

Tradegi kebakaran yang melahap tiga kios di dalam kawasan Pasar Bendungan, Kecamatan Wates Senin (23/7) dini hari lalu hingga kini belum dik...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you