Issuu on Google+

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RADAR PALEMBANG

RABU 3 JULI 2013

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

HARGA Rp 4.000

Pertarungan Tiga Poros Politik SETAHUN bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan menghadapi Pilpres 2014 semua Parpol berlomba-lomba meraih dukungan suara agar bisa menjadi Pemenang Pemilu.Peta kekuatan pada 2014 akan terpusat pada 3 Partai, Demokrat, Golkar, dan PDIP, sehingga banyak Parpol Gurem pada waktu itu lebih mencari Aman menjadi Ekornya. Walau belakangan mereka mencalonkan nama.

PDIP Optimis Empat Kursi DPR RI PALEMBANG, RS - DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan menargetkan meraih empat kursi DPR RI pada pemilu 2014 untuk daerah pemilihan Sumsel I dan Sumsel II. PDIP Juga akan melakukan evaluasi terhadap daerah yang kalah. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD PDI Per-

Partai Gurem Cari Aman Mengulang Memori Demokrat 2004

Hatta Radjasa

Aburizal Bakrie

PALEMBANG, RSSulit rasanya bagi partai gurem untuk mencalonkan Capres mengingat amanat UU mengharuskan mereka memperoleh minimal 20 persen suara parlemen dalam Pemilu. Tapi secarah pernah mencatat, SBY pernah melakukannya bersama Demokrat kala 2004. SBY seolah mempu menjatuhkan sura Megawati yang kala itu sebagai incumbent. Mungkinkah hal tersebut terjadi kembali? Pada Pilpres 2004 Partai Demokrat hanya meraih suara sebanyak

juangan Sumatera Selatan Yudha Rinaldi di Palembang, Selasa (2/7) mengatakan, PDIP metargetkan sekitar 20 persen dari 17 kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Sumsel. Menurut dia, sekarang ini PDI Perjuangan sudah memiliki tiga ❏ Ke halaman VII

Sidang Sengketa Pemilukada Empat Lawang

MK Konfrontir Para Saksi

Prabowo

7,45 persen (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan calon presiden yaitu SBY. Beruntung popularitas aktor utamanya yaitu SBY sedang naik tajam sehingga berhasil mengalahkan pertahana Megawati. Saat itu pemilih melihat SBY sebagai anti tesa Megawati. Pemilih tidak perduli dengan status petahana Megawati atau perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilu yang masih sangat kecil. Karena pemilih menjadi

Wiranto

penentu siapa yang menjadi pemenang dalam kontes pemilihan presiden. Salah satu faktor yang sering terlupakan oleh aktor utama calon presiden dan partai politik adalah memahami aspek psikologis pemilih. Secara psikologis setiap pemilih ingin menjadi bagian dari pemenang, terlepas dari siapa aktor utamanya. Hal itu sangat manusiawi, karena tidak ada seorangpun yang ingin menjadi bagian dari tim yang kalah. Sekarang, jauh-jauh hari sudah terlihat Parpol apa saja yang Siap bertarung ❏ Ke halaman VII

Wiranto-Hary Tanoe Hanya

Penggembira Pilpres PASANGAN calon presiden-wakil presiden yang diusung Partai Hanura, Wiranto dan Hary Tanoe, hanya sekedar meramaikan Pilpres 2014 mendatang. Pengamat politik UGM Arie Sudjito memastikan, langkah pasangan itu melenggang ke kursi kekuasaan amat sulit. Dilihat dari pengalaman sebelumnya dan elektabilitas keduanya yang amat rendah di mata publik. “Hanya manuver untuk membesarkan

KONFRONTIR SAKSI: Pimpinan Sidang Panel Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sedang memeriksa Saksi Pemohon Nomor 71 Hairani dan Jolly dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Empat Lawang di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

CERUDIK’AN Agnes Monica Bantah Ubah Nama Jadi ‘Montana’ Wah, sudah jadi orang Amerika Mbak Agnes.

Pertarungan Tiga Poros Politik Yang lainnya pada kemana nih !!!!

Ngerumpi Kito

‘Jilatan’ Super Kepala SKPD PERNAH berhembus gosip kalau banyak kepala SKPD Sumsel yang akan lengser keprabon karena tak mampu merangkul suara pada Pigub kemarin. Belakangan agar jabaran mereka aman, Kepala SKPD yang masuk dalam list coret mencoba mendekati kandidat Sekda Pemprov Sumsel. Harapannya jelas, Sekda mampu memberikan semacam garansi dan masukan ke Gubernur agar posisi mereka aman. (*)

SUMSEL, RS - Majelis hakim konstitusi yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar mengkonfrontir keterangan saksi yang diajukan petahana (Incumbent) BupatiWakil Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aldjufri-Syahril Hanafiah (pasangan Berhasil) pemohon perkara 71/PHPU.D-XI/2013 dengan saksi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang, dalam sidang Sengketa Pemilukada Kabupaten Empat Lawang, Selasa (2/7).

diskursus tentang Hanura supaya diperbincangkan saja. Dia (Wiranto) elektabilitasnya jauh dari Jokowi, Prabowo dan lain-lain,” kata Arie saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (2/7). Menurutnya, deklarasi pasangan capres-cawapres itu hanya cukup untuk mendukung perolehan suara Partai Hanura di pemilihan legislatif. Sumber daya materi yang dimiliki Hary Tanoe bukan jaminan bagi pasangan itu meningkatkan dukungan. Apa sebab, selain elektabilitas Wiranto-Hary Tanoe ❏ Ke halaman VII

❏ Ke halaman VII

MR Terancam Disingkirkan PALEMBANG, RS - DPD Demokrat Sumsel belum mengambil sikap tegas terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan kadernya berinisial MR yang juga anggota DPRD Sumsel Fraksi Demokrat. Jika dinyatakan bersalah oleh hakim, MR terancam tersingkirkan. “Kami tunggu proses hukum yang sedang berjalan. Baik MR maupun terlapor sama-sama sudah melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian,” kata Rasyidi Kepada Rakyat Sumsel, Selasa (2/7). ❏ Ke halaman VII

DPT Pileg

Diprediksi 6 Juta Jiwa PALEMBANG, RS - Komisi pemilihan umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) mulai melakukan pemuktahiran data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk pemilihan legislatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang.

Sumsel, Selasa (2/7). Dijelaskan Herlambang, berdasarkan DP4 Sumsel yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 5,1 juta pemilih. Berbeda tipis dari DP4 Pilgub Sumsel beberapa waktu lalu, 5,4 juta mata pilih. ”Kami akan melaku“Kami masih mempekan pemukthiran mulai lajari software pemutakhdari PPS, PPK, KPU kairan data DP4 menjadi bupaten/kota se-Sumsel, data pemilih sementara DPT Pilgub mencapai, Herlambang (DPS) dan daftar pemilih 5,8 juta. Berdasarkan data tetap (DPT) yang telah ditetapkan KPU inilah kami memprediksi DPT Pileg RI,” kata Divisi Teknis dan Data KPU nanti akan tembus 6 juta mata pilih,” Sumsel, Herlambang kepada Rakyat ❏ Ke halaman VII

Marzuki Ali Rawan Tersalip PALEMBANG, RS – di partai penguasa saat ini seperti konMasuknya Edhi Pranomo vensi partai, kemudian masuknya orang Wibowo dalam struktur Partai luar dalam struktur partai memperlihatDemokrat dilihat sebagai lunturnya kan ada ketidakpercayaan pimpinan loyalitas kader hingga mencari kepada bawahan. Manuver politik orang luar partai. yang terjadi di partai Bahkan, masuknya pemenang pemilu 2009 masuknya jenderal tersebut sangat tidak yang juga ipar SBY stabil, maka penguasa berpotensi menpartai dalam hal ini SBY jadi suksesor SBY mencari orang kepercaydi Demokrat, ini aan untuk menyerahkan jelas membuat pokekuasaannya sisi Marzuki Ali yang “Eskalasi politik yang digadang sebelumnya terus berubah memperrawan tersalip. lihatkan partai tersebut Marzuki Ali sedang mengalami deDr Ardiyan Saptawan, pakar ilmu gradasi loyalitas. Saling sikut dan intrik politik dari Unsri mengungkapkan hal politik yang terjadi di dalam partai tersebut, menurutnya peristiwa politik ❏ Ke halaman VII


II

SUARA RAKYAT

Kesehatan adalah hak hakiki manusia yang tak ternilai dan tak dapat ditawar-tawar. Bahkan, salah satu ciri negara maju adalah memiliki pelayanan kesehatan yang baik. Konsekuensinya, permintaan akan pelayanan kesehatan menjadi tinggi, yang berdampak biaya pelayanan kesehatan menjadi tinggi juga.

I

NDONESIA sebagai negara berkembang memiliki tingkat penduduk miskin cukup besar, di mana rakyat terutama yang tergolong miskin tentu kesulitan memenuhi biaya untuk kebutuhan kesehatannya. Melirik kejadian yang marak di media massa, sebut saja baru-baru ini kasus kekurangan gizi yang ada di NTT dan banyaknya penolakan rumah sakit terhadap pasien yang tak mampu. Sungguh memprihatinkan. Atas dasar itu, sudah semestinya semua pihak yang mengaku bagian dari Republik ini turut mencari solusi dan memberikan bantuan. Pihak yang dimaksud dapat dari semua kalangan: pemerintah, rakyat yang menerima jaminan kesehatan miskin, bahkan rakyat yang tidak menerima jaminan kesehatan sekalipun termasuk para cendekia muda calon pelayan kesehatan. Solusi serta bantuan yang dapat disumbangsih pun amat beragam bentuknya. Program Kesehatan Langsung Pemerintah Sejak puluhan tahun lalu, pemerintah telah mengadakan pelayanan

Tak Ada Lagi ‘Orang Miskin Jangan Sakit’

kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Sedikitnya satu puskesmas telah ditempatkan di masing-masing kecamatan. Namun, puskesmas hanya melayani pelayanan tingkat dasar saja. Pelayanan tingkat lanjut hanya diperoleh di rumah sakit yang tentu biayanya terbilang cukup tinggi. Pemerintah telah menyiasaati keadaan ini dengan meluncurkan berbagai macam program kesehatan bebas iuran. Pada tingkat lokal, misalnya di ibukota, terdapat program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kemudian pada skala nasional, masih berlangsung Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masyarakat miskin. Selain itu, telah disiapkan pula program pengganti Jamkesmas yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KJS yang dicetuskan oleh mantan walikota Solo, gubernur DKI Jakarta aktif, Joko Widodo. Seperti Jamkesmas, KJS memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin dengan kemudahan pada segi biaya. Yang menjadi unggu-

lan KJS adalah barcode pada kartu, sehingga sistemnya online seperti ATM. Dengan demikian, biaya dan rekam medis akan tercatat oleh sistem sehingga penanganan pasien akan menjadi lebih mudah. Selain itu, warga dapat mengurus kepemilikan KJS hanya dengan mengunjungi puskesmas terdekat dengan membawa KTP. Jadi, tidak perlu memakan waktu dan tenaga seperti ke RT, ke RW, ataupun ke kelurahan. Tentu ini memudahkan rakyat di ibukota mengakses pelayanan kesehatan. Sementara itu, pada tingkat nasional kita memiliki Jamkesmas yang dimulai sejak tahun 2008. Tujuan Jamkesmas cukup jelas. Membantu warga yang belum mampu mengatasi persoalan kesehatan secara mandiri sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Program yang berprinsip skala nasional, nirlaba, transparan, efisien dan efektif ini ditujukan pada sekitar 86,4 juta jiwa seluruh Indonesia, pada tahun ini. Jumlah ini diikuti dana glontoran pemerintah yang bersumber dari APBN sebesar 8,29 triliun rupiah. Dengan Jamkesmas, warga

miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Medik. Sebagian pelayanan ini meliputi Rawat Inap dan Rawat Jalan baik Tingkat Pertama (dasar) maupun Tingkat Lanjutan, serta pelayanan gawat darurat secara gratis. Pada penerapannya, tak bisa dipungkiri pada pelaksanaannya mempunyai banyak kendala yang sudah langganan diekspos media massa. Kasus-kasus ketidaktepatan sasaran peserta, misalnya, di mana keluarga mampu mendapatkan fasilitas Jamkesmas, sebaliknya yang berhak justru tidak. Selain itu, banyak pula terdengar berita peserta Jamkesmas yang dipandang sebelah mata oleh pihak pelaksana pelayanan karena terkadang sulit menagih biaya pelayanan kepada Pemda. Dengan kekurangan kekurangan ini, tak sedikit orang yang menyatakan Jamkesmas produk gagal. Namun, tak boleh diabaikan bahwa keberadaan program Jamkesmas sangat membantu menaikkan derajat kesehatan masyarakat. Bukan hanya menggerutu, merengek, mengkritik, atau malah bertahan meneruskan kesalahan. Peningkatan kom-

Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang

* 0821 - 75815016

08153573XXXX Pak Gubernur dan Pak Walikota tlg hapus Buskota karena penyebab macet dan sering ugal-ugalan di jalan. Thanks

Semangat Aspirasi Rakyat

RAKYAT SUMSEL, RABU 3 JULI 2013

@radar_palembang

0811715XXXX Pak Walikota tlg perhatike jalan arus lalulintas di Bundaran Air Mancur terkesan semrawut. Makasih

prehensif dari semua pihak dan semua aspek berkaitan dengan kesehatan, itulah yang diperlukan. Ingat, kesehatan tidak bisa ditawar-tawar. BPJS Kesehatan digadanggadang sebagai program kesehatan masyarakat baru yang akan terbentuk sebagai hasil leburan Jamkesmas dengan PT. Askes dan Jamsostek. Dewan Jaminan Sosial Nasional sudah menetapkan road map untuk PT. Askes dalam mempersiapkan operasionalisasi BPJS per 1 Januari 2014. Dengan ini, diharap manajemen pusat dan daerah semakin membaik. Hal ini akan berdampak positif pada komunikasi antar peserta, pelaksana dan penyelenggara pelayanan, ketepatan waktu penanganan, minimalisasi human error, serta transparansi kucuran dana. Berbeda dengan Jamkesmas, seluruh WNI wajib menjadi peserta dalam BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan PBI. Kelompok PBI inilah yang iuran asuransinya dibiayai pemerintah, seperti halnya Jamkesmas. Dengan mengetahui segala permasalahan yang telah ada, sebaiknya segera dioptimalkan dahulu penyehatan-penyehatan pada program Jamkesmas. PT. Askes dan Jamsostek merupakan BUMN yang besar dan masing-masing manajerialnya tidaklah mudah. Apabila masih terdapat masalah yang di satu sektor saja, kemungkinan proses peleburan akan dapat terhambat. Prosedur-prosedur yang sudah ada hendaknya semakin disederhanakan agar mudah meresap ke rakyat. Digalakkannya lagi penyuluhan yang tepat sasaran mengenai program dan prosedur baru sangat di-

perlukan masyarakat. Program yang dibentuk hendaklah juga fleksibel agar tidak merugikan pihak-pihak swasta, misalnya dokter swasta. Apakah BPJS Kesehatan bekerjasama hanya dengan Rumah Sakit atau puskesmas? Jika demikian, sebagai akibat wajibnya seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan yang sifatnya asuransi, pasien tidak akan memilih dokter swasta untuk tempat berobat. Ini tentu akan mempersulit dokter swasta. Program Pemerintah Lainnya Mari kita tilik program pemerintah pusat maupun daerah. Dari Jalan Sehat, Reboisasi, peningkatan mutu pendidikan, pembersihan daerah kumuh, penyuluhan hingga penganugerahan penghargaan Adipura. Bukankah itu semua juga akan mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang merupakan tujuan utama program seperti Jamkesmas? Pemerintah diharap meningkatkan fasilitas untuk mendidik tenaga medis seperti dokter dan perawat berkualitas, melalui sekolah medis yang semakin ditingkatkan pula kualitasnya. Melalui program Beasiswa Unggulan dari Kementrian Pendidikan Nasional, pemerintah memberi kemudahan khususnya dalam hal ini calon tenaga medis yang berjiwa sosial tinggi dan berprestasi untuk mengembangkan bakatnya. Beasiswa Bidik Misi juga disiapkan bagi para calon tenaga medis yang berpotensi namun tersandung biaya pendidikan. Semua Pihak Harus Mendukung Masyarakat hendaknya

mendukung penuh program pemerintah. Tidak skeptis terhadap program yang diterapkan. Berorientasi pada peningkatkan kualitas kesehatan pribadi dan masyarakat lain. Meningkatkan kebersihan, olahraga, menjalankan saran dari pihak penyelenggara dan pelaksana, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang ada. Tenaga medis juga harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berorientasi penuh pada masyarakat.Walau banyak program-program telah diterapkan untuk peningkatan kualitas kesehatan, tidak ada gunanya jika tidak ada dukungan dari semua pihak. Bahkan pihak yang bukan peserta Jamkesmas pun dapat mendukung. Di sini pulalah peran program beasiswa, yakni Beasiswa Unggulan dan Bidik Misi. Pastilah polemik bahwa pendidikan tenaga medis yang terkenal mahal biayanya akan membuat tenaga medis mengutamakan balik modal, akan hilang. Dengan demikian, akan tercipta tenaga medis berjiwa sosial tinggi, berorientasi pada masyarakat, serta berprestasi. Fokus penuh pada peningkatan kualitas kesehatan akan membuahkan kualitas hidup yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi kalimat: “Orang miskin jangan sakit�. Ingat, kesehatan tidak bisa ditawartawar. (wwn/wwn) *Penulis adalah peraih medali perak OSN bidang kimia tahun 2012, alumni SMA Kharisma Bangsa yang telah diterima di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Gadjah Mada. Thomas Edison Desa Senenan, Jepara thomasedisonprasetyo@ yahoo.com

klik...........www.radarpalembang.biz


WAKIL RAKYAT

III

RAKYAT SUMSEL, RABU 3 JULI 2013

Paksa bakal calon jual “diri

Dapil sumsel 8 PERHELATAN akbar pemilu 2014 semakin dekat membuat semua pihak memiliki kepentingan dan perebutan kekuasaan pada lima tahun kedepan. Beberapa orang telah mencuri start kampanye terlebih duluan. Situasi kultur dan keinginan masyarakat modal utama untuk dijual

Dr Adriyan Saptawan MSi

PALEMBANG, RP – Dapil 8 Sumsel yakni kota Lubuk Lingga- dan Musi Rawas berkemungkinan membuat para kandidat akan jual “diri”. D r A rd i y a n S a p t a w a n s a a t d i hubungi koran ini menjelaskan kultur masyarakat maju dan kondisi perekonomian masyarakat yang kurang baik serta lingkungan hidup kumuh membuat pola kampanye jelas bersaing menjual siapa paling banyak uang.“ Masyarakat perkotaan kelas bawah tentu sangat pragmatis

mencari keuntungan dalam momentum politik, sebab sebagai warga perkotaan tentu saja mereka memiliki akses informasi lebih baik. Dalam teori politik kebanyak dari m e re k a s u dah mengalami trauma politik karena terus dikecewakan dalam setiap momentum politik,” jelasnya. Dikatakannya, menjual diri disini adalah cara money politik yang dibalu dalam agenda kegiatan seperti pengajian bersama yang membagi-

kan jilbab gratis dan uang transport atau kegiatan para lelaki seperti maen gaplek ataupun kegiatan tatap muka lainnya yang di akhir acara dibagikan uang transport. “Sebab dalam psikologi politik, sulit mengargumentasikan program ditengah masyarakat yang sudah trauma dengan janji poltik yang bisa dilakukan untuk menarik perhat i a n y a , tentu dengan menjual diri dengan membagikan bagikan uang,” kata dia (can)

DCS DPRD Sumsel Dapil Sumsel 8 Partai Nasdem IR SUDIRMAN MASULI H SUGENG AR DWI ALFIANI AMD ASAN BASTARI ST MT DRS. SUHERMAN MM MARLINA REZEKI MARYANA SH

Partai Demokrat H HUSNI TAMRIN DRS HA GANI SUBIT MM ARIPA AGOPAR STHL H TAUFIK HASDIFA HAMIDA SKOM VERA SUGRINI SE SYAPRAN SUPRANO SE

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

PKB

PKS

H FAISOL RAIS DRS SULFI HENDRA IVONE YUSTINA PANTOUW ANDRI NOPANTO EMA SASMITA META DAFIKA GANIDA A AZWAWI S

PAN

A BASTARI IR HM ASNADI CA HJ SRI YULIANA SE HUSIN FARIDA AYATI HIRYADI UMAR NOVI HARTINI

H MUHAMMAD TUKUL SE MM ROSMALA DEWI SH SUHARI SPT M SUBHAN SE IR H EDDY SYAHPUTRA MM ZULAIHA AMKEB MARWIYAH

PPP

DRS MUHAMMAD TAHIR IBNULHAKIM SAG AZRILAYATI SE MASONA SAG RATNAWATI SE NOVITA RIASARI ST ABDUL AZIZ

PDIP

SANTI ASRI SE MSI JOKO SUSANTO SH HJ SRIE HERNALINI NITA UTAMA SE DRS H SENEN SINGADILAGA MPD FEDRY WIJAYA SH HJ MUNADJIAH SE FAJRI SAFI’I SH

Partai Hanura H ASLAM MAHROM ST SE IR H SLAMET SANTOSO EVI ERLIZAH MARETTA SARI SH NURTATI HS KAMIL HABIBI ICHANDRA TANJUNG AGUSTINA RAHAYU

Partai Golkar DRS H JAPRIS IWANSYAH DRS H ZAINUDDIN ANWAR MM WAHIDA EKALIOFRIANI H ELIYANTO SH HASBI ASADIKI SSOS HENNY ROSISNIWATI SSOS DARNAWATI SH

PBB MA HARIS EDDY DRS H MULYANTO MM SALAMAH EFY SUSANTI SPD BASTARI WILHAYANA H ACHMAD BASTARIE

Partai Gerindra DRS H SOLEHAN ISMAIL NURJANAH BAKHRAWI H M ARIP ARKAN STEPI YUKIA HASMAR DIANAH SPD MUHAMMAD INDRA PUTRA AMD

PKPI

SAROHA MANURUNG STP JAN PIETER D SIHOMBING SE SRI HARTATY SE MM

klik...........www.radarpalembang.biz


IV

RAKYAT SUMSEL, RABU 3 JULI 2013

Golkar WASPADA Masuknya Pramono Edhie ke Demokrat Kehadiran Mantan KSAD Pramono Edhie Wibowo (PEW) di Partai Demokrat dianggap akan membawa pengaruh besar bagi Demokrat. Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, menilai Pramono tak bisa dianggap remeh. “Jangan diremehkan sekecil apapun, dia muncul harus diwaspadai. PEW memiliki jaringan yang kuat,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

FOTO: FERY PRADOLO/INDOPOS

DEKLARASI :Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Hanura, Hary Tanoesoedibjo mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia pada Pemilu 2014 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, kemarin (02/07).

Deklarasi Wiranto-HT Tak Langgar Peraturan Kampanye JAKARTA, RS - Deklarasi Wiranto-Hary Tanoe ditayangkan live di RCTI dengan blocking time yang cukup lama. Kubu HT mengklaim tak ada pelanggaran kampanye. “Capres bukan partai, jadi nggak ada masalah visi-misi partai. Belum

ada pengaturan soal capres dan cawapres dalam KPI, kalau partai ada,” kata jubir MNC Group yang juga Wakil Ketua Bappilu Partai Hanura, Arya Sinulingga, kepada wartawan di Hotel Grand Mercure, Jl Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (2/7).

KPU Belajar ke IFE Meksiko JAKARTA,RS - Salah satu program Komisi Pemilihan Umum (KPK) untuk Pemilu dan Pilpres 2014, adalah menyajikan hasil hitung cepat dan akurat tentang hasil sementara perolehan suara setiap konstestan kepada masyarakat. Sebagai persiapannya, mereka mempelajari sistem milik Instituto Federal de Electroral (IFE) Meksiko yang dinilai berhasil. “Kami akan belajar dan berbagi pengalaman dalam hal quick count yang efektif dan efisien,” kata komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (2/7). Hal tersebut disampaikannya usai menandatangani nota kerjasama dengan IFE Meksiko. Nota kerjasama yang juga mencakup bidang publikasi hasil pemilu dan pilpres tersebut, dia tandangani bersama Manager Political and Communication Analysis Data IFE, Karina San-

chez. Di dalam kesempatan tersebut, Karina menyatakan terimakasih karena lembaganya dinilai telah berhasil dalam melakukan hitung cepat hasil pemilihan suara. Keberhasilan dalam mengumpulkan data yang cepat dan akurat dari seluruh penjuru negeri tersebut, tidak lepas dari dukungan pihak di luar lembaga penyelenggara pemilu di Meksiko itu. “Yang melakukan itu adalah pihak di luar kami, ada para ahli dan akademisi yang independen sehingga masyarakat yakin dengan akurasinya,” papar Karina dalam bahasa Inggris. Penandatanganan nota kerjasama ini berlangsung di sela pelatihan rekapitulasi dan publikasi hasil pemilu. Selain dari KPU Indonesia dan Meksiko, kegiatan juga menghadirkan perwakilan dari Thailand dan Korea Selatan yang juga belum lama ini menyelenggarakan pemilihan umum. (bal/van)

Dia lantas mengungkit deklarasi capres SBY-Boediono pada tahun 2009 silam. “Dulu waktu SBY mau menjadi capres live atau tidak? Live kan. Jadi tidak ada masalah. Pencapresan kepentingan publik juga, jadi tidak ada masalah kalau kita mau mempublikasikan,”

katanya. Dia juga menilai tak akan ada persoalan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Meskipun lembaga pengawas Pemilu yang resmi yakni Bawaslu juga sedang mengkaji pelanggaran kampanye pada deklarasi HT-Wiranto.

“Persoalan soal apa? Semua boleh mengkaji entah Bawaslu entah KPI yang pasti kita dari MNC tidak ada pelanggaran regulasi. Pak Hary sudah 2 tahun terjun ke politik dan tidak ada masalah di media kita,” ujarnya. (van/nrl)

JAKARTA,RS - Menurutnya, kehadiran adik ipar SBY itu akan memberikan andil besar bagi Partai Demokrat, terlebih soal wacana pencapresan dirinya yang akan bertarung dalam konvensi tahun ini. “Munculnya jenderal secara tiba-tiba, perlu diwaspadai. Pasti ada design yang telah disiapkan,” ucapnya. Namun meski demikian, ia mengatakan rakyat yang akan menilai soal kepatutan seseorang untuk menjadi pemimpin. “Serahkan ke rakyat saja,” kata Firman. Sementara itu,Anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman menampik bahwa konvensi hanya formalitas. “Justru menurut saya (konvensi) harus dilembagakan, jadi ketua umum tidak memonopoli capres. Karena kebiasaan di Indonesia kalau jadi ketum itu

pasti ingin jadi capres,” katanya Hayono Isman. menuturkan, konvensi capres Partai Demokrat belum dibuka pendaftarannya bahkan formatnya pun masih dirancang. Karenanya masih terbuka peluang bagi semua tokoh untuk menjadi kandidat.”Semua orang punya hak yang sama, apa kader dan non kader punya hak siapa yang lolos dari komite seleksi,” tuturnya. Hayono juga membantah ada keistimewaan pada tokoh tertentu dalam konvensi nantinya. “Di konvensi semua sama, tidak ada pelayanan istmewa kepada siapapun. Semua punya peluang yang sama karena ini dibuka secara jernih dan adil untuk dapat presiden dari partai Demokrat,” ucapnya. Sementara terkait posisinya di Dewan Pembina Partai Demokrat, menurutnya hal itu atas pertimbangan bahwa Pramono mantan KSAD. “Untuk dewan pembina karena beliau mantan KSAD punya pengalaman luas tentang TNI. Kita perlu orang yang memahami TNI, Pak Pramono sebagai mantan KSAD dan ahli TNI kita perlu,” tegasnya. “Wanbin juga ada orang yang paham ekonomi, budaya, pendidikan, kita harus lengkap. Tentunya sekaligus mengisi kekosongan Pak Suady yang pindah ke Dewan kehormatan,” imbuhnya. (bal/van)

Ketua Pansus: UU Ormas Harus Dijalankan JAKARTA, RS - Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain menegaskan setiap ormas wajib menaati UU Ormas yang baru disahkan dalam paripurna DPR. “Ini sudah disahkan di paripurna, berarti semua fraksi harus menjalankan ini. Ormas juga harus memenuhi aturan yang sudah kita sahkan,” kata Malik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7). DPR lanjut Malik akan melakukan pengawasan terhadap sosialisasi UU Ormas. “Pemerintah juga harus mengaplikasikan UU ini ke yang lebih nyata, DPR akan mengawasi,” sambungnya. Malik mempersilakan pihak yang keberatan dengan UU Or-

mas untuk melakukan judicial review. “Harus siap. Apapun keputusan judicial review saya siap,” ujarnya. Mendagri Gamawan Fauzi UU Ormas yang baru disahkan lebih baik dibanding UU sebelumnya Nomor 8/1985. “UU ini jauh lebih soft memperhatikan hak masyarakat. Tidak ada istilah represif, pasal mana yang represi? Ini jauh lebih baik dari UU yang lama,” kata Gamawan usai mengikuti paripurna. Kemendagri akan menyosialisasikan UU Ormas setelah ditandatangani Presiden. Sosialisasi kata Gamawan penting, agar masyarakat khususnya ormas memahami utuh UU Ormas. (fdn/van)

F/MUSTAFA RAMLI/JAWA POS

RUU ORMAS : Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kiri) dan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sunarsa (kanan) berbincang sebelum rapat paripurna DPR, Selasa (2 Juli 2013) di Gedung Parlemen, Jakarta. Paripurna DPR salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

Mega Kantongi Nama Pengganti TK JAKARTA, RS - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memilih siapa yang bakal menggantikan suaminya, almarhum Taufiq Kiemas, sebagai Ketua MPR. Nama tersebut akan diusulkan ke pimpinan MPR sebelum 5 Juli mendatang. “Yang kami tahu Ibu Mega sudah melakukan pertemuan, konsultasi dengan pimpinan MPR. MPR menyatakan tanggal 5 pelantikan. Dan saya kira sebelum tanggal 5 Ibu Mega ketemu lagi dengan pimpinan MPR untuk menyerahkan nama,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kepada wartawan usai

pembukaan Diklat Tahap II Caleg PDIP di Wisma Serbaguna di belakang Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7). Tjahjo yang sempat masuk dalam kandidat ketua MPR mengaku dirinya tak ditunjuk Mega. Mega memilih tokoh lain di FPDIP DPR yang terhitung senior. “Oh enggak. Saya masih sebagai Sekjen. Pengganti sudah ada namanya. Dalam rapat pleno umum partai dan laporan Sekjen MPR, Ibu Mega sudah memegang nama-nama anggota fraksi PDIP di MPR, dan nantinya akan kita dukung penuh siapa yang diputuskan Ibu Mega. Pastinya kita akan menunggu tanggal 5 saat ibu Mega menyampaikan

pengganti almarhum Pak TK kepada pimpinan MPR,” kata Tjahjo. Mega hanya akan menyerahkan nama seorang pengganti Taufiq Kiemas. Meskipun ada beberapa nama kandidat yang beredar seperti Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Sidarto Danusubroto. Puan juga mengaku Mega telah menentukan pilihan. Pilihan itu akan dikirimkan melalui surat ke pimpinan MPR. Insya Allah minggu ini kita akan memberikan surat kepada pimpinan MPR untuk mengusulkan nama yang menggantikan Pak Taufiq Kiemas,” kata putri Mega ini. (van/ try)

WNI Dihimbau Tetap Tinggal di Rumah JAKARTA,RS - Mesir memanas. Kubu pendukung dan anti Presiden Moorsi turun ke jalan. Tercatat ratusan ribu demonstran anti Moorsi masih bertahan di jalan. Bentrokan yang terjadi memakan korban jiwa. Militer dikabarkan akan turun tangan. “KBRI juga telah menyebarkan imbauan agar WNI mengInspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

hindari tempat keramaian aktivitas politik serta imbauan bila tidak ada kegiatan mendesak, agar tinggal tetap di rumah,” kata Direktur Informasi dan Media Kemlu, PLE Priatna saat dikonfirmasi (2/6). Ada 5.500 WNI yang sebagian besar pelajar dan mahasiswa, sedang sisanya TKI. Mereka

banyak yang tinggal di kota-kota besar di Mesir. Kemlu sudah melakukan koordinasi dengan Wakil Kepala Perwakilan RI di Kairo, Teuku Dharmawan. Diperoleh kabar bahwa KBRI Kairo terus melakukan kontak komunikasi intensif dengan PPI Mesir di Kairo maupun sentra masyarakat Indonesia di kota besar lainnya

seperti Aleksandria”WNI baik yang berada di ibu kota Kairo maupun kota besar lainnya, dalam kondisi aman,” tambah Priatna. KBRI Kairo juga membuka kontak hotline 24 jam bagi WNI yang memerlukan informasi dan bantuan serta terus memantau perkembangan sekalipun di hari libur.(ndr/mad)

klik...........www.radarpalembang.biz


V

RAKYAT SUMSEL,RABU 3 JULI 2013

PNS 4Lawang MALAS Wabup Marah Besar Staf-Kepala SKPD Tak di Tempat Surat DL Diduga Ngawur

Herliansyah LAHAT, RS – Dua Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) mengenai organisasi dan tata kerja Satpol PP (Polisi Pamong Praja) dan pedoman tata cara pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang sempat tertunda akibat jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi korum akhirnya disahkan. Ketua DPRD Lahat Herliansyah yang memimpin rapat Paripurna lanjutan dengan agenda mengesahkan dua raperda tersebut meminta maaf atas kejadian tersebut. Menurut Herliansyah, dua raperda yang disahkan menjadi perda kiranya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kinerja Satpol PP juga harus lebih ditingkatkan, bahkan BUMDES harus dapat berjalan sesuai dengan fungsinya agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonimian warga desa, dan mengenai sempat tertundanya raperda tersebut dikarena-

Wakil Bupati Empat Lawang H Sofyan Djamal sangat meradang ketika inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Maklum tak sedikit tenaga abdi negara pelayan masyarakat termasuk pula kepala SKPD yang enggan kerja alias mogok kerja. EMPAT LAWANG, RS – “Bagaimana Empat Lawang akan maju, kalau banyak PNS nya malas bekerja. Bukan hanya stafnya saja, melainkan juga kepala SKPD menjadi pemalas tidak masuk kerja,”berang HSJ saat sidak ke sejumlah SKPD sambil memegang kepala menandakan pusing melihat ulah dan sikap PNS serta pejabat di Empat Lawang. Disampaikan HSJ, dari pelaksanaan pilkada hingga saat ini sistem pemerintahan di Empat Lawang belum stabil. Padahal sudah jelas bahwa pilkada itu yang memilih adalah masyarakat. Meskipun saat ini menyusul adanya prosesi pilkada terus berlanjut pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Namun yang patut diketahui bagi PNS tak ketinggalan pula pejabat eselon II. Bahwa hal itu bukanlah urusan bagi mereka. Karena sudah jelas dalam aturan bahwa seorang PNS serta pejabat adalah tenaga abdi negara untuk melayani masyarakat. “Persoalan di MK itu tidak ada kaitannya dengan PNS maupun pejabat. Melainkan adalah urusan kandidat bupati baik itu pemohon, termohon, dan juga pengacaranya. Jadi ini mesti dipahami bagi abdi negara di Empat Lawang. Jangan sampai roda pemerintahan di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati menjadi lumpuh tak berjalan,”tegas HSJ. Disisi lain, dirinya pun sempat

koordinasi dengan bupati Empat Lawang yang saat ini masih menjabat. Untuk memastikan keberadaan kepala SKPD yang kebanyakan tidak berada di tempat. Karena bisa jadi turut sibuk mengurusi sidang di MK. Meskipun sebenarnya tidak ada urusannya dengan mereka. Tampaknya pejabat eselon II dan pegawai mengambil kesempatan lantaran saat ini masih sidang MK tentang pemilu di Empat Lawang. “Jangan mencuri kesempatan yang tidak ada nilai manfaatnya berdalih mengikuti perkembangan informasi di MK. Karena sudah jelas itu menyalahi aturan,”imbuhnya. Bagaimana tanggapan SKPD yang dinas luar (DL)? Sofyan pun sangat berang ketika melihat secara langsung beberapa kepala SKPD yang kabarnya DL. Namun tidak dilengkapi dengan surat perintah dari atasan. Karena sudah diketahui bahwa saat ini bapak bupati tengah menyelesaikan persoalan di MK. Sementara surat perintah perjalanan dinas tidak diketahui secara pasti asalnya. Sehingga ia berkesimpulan bahwa kepala SKPD maupun staf yang DL itu ngawur. “Sejak bupati cuti masa kampanye hingga saat ini belum ada satupun surat SPPD maupun surat penting lainnya masuk ke

meja saya. Padahal dinas luar itu penting diketahui atasan. Karena menyangkut dengan stabilitas pemerintahan,”imbuhnya. Dari kondisi ini, sambung HSJ, perlu dilakukan penindakan secara tegas sesuai dengan aturan kepegawaian PP No 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai. Setidaknya ini barometer bagi pemerintahan Empat Lawang dalam menegakkan kedisiplinan. “Harus disanksi tegas ini, jangan terus dibiarkan karena akan menjadi virus yang merusak pemerintahan di Empat Lawang,”kata HSJ. Dirinya berjalan terus mengitari komplek perkantoran pemkab Empat Lawang. Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Empat Lawang H Isa Sigit menerangkan, dari hasil sidak yang dilakukan memang tak sedikit yang tanpa keterangan (TK) baik itu kepala SKPD maupun stafnya. Sehingga hal ini dipandang perlu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang kedisplinan pegawai. “Ya ini akan ditindaklanjuti, cek bersama dengan BKD, kita layangkan surat teguran dan sanksi tegas sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai,”ujarnya. (rd2)

Bagaimana Empat Lawang akan maju, kalau banyak PNS nya malas bekerja. Bukan hanya stafnya saja, melainkan juga kepala SKPD menjadi pemalas tidak masuk kerja.” H Sofyan Djamal Wakil Bupati Empat Lawang

Muba Bentuk Dinas Sosial

H Pahri Azhari

SEKAYU, RS – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang mempersiapkan merger Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi Informatika. Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, merger tersebut dilakukan seiring dengan rencana dibentuknya dinas baru yaitu Dinas Sosial. “Keberadaan Dinas di Musi Banyuasin sudah maksimal. Dengan membentuk dinas baru yaitu Dinas Sosial, maka harus ada dinas yang di-merger,” ujarnya. Pahri memberikan apresiasi atas keputusan DPRD Muba Nomor 12 Tahun 2013 yang memuat 20 Rancangan

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Ketua DPRD Minta Maaf

Peraturan Daerah Musi Banyuasin dalam Program Legislasi Daerah. 20 Raperda yang tercantum dalam Prolegda Muba, 11 di antaranya merupakan usulan eksekutif dan 9 usulan legislatif. Kabag Humas Setda Musi Banyuasin Dicky Meiriando SSTP MH mengatakan, Raperda yang diusulkan oleh eksekutif antara lain berkaitan dengan perubahan pada Sekretariat Daerah dengan merubah BagianTelex Sandi menjadi Bagian Aplikasi Telematika. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan peran bagian tersebut. Sedangkan di Sekretariat DPRD Muba terjadi

penambahan 1 Bagian yaitu Bagian Umum, seiring tingginya volume dan intensitas kerja. Selain itu, terjadi perubahan pemisahan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjadi Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dibentuknya Dinas Sosial secara tersendiri bertujuan untuk meningkatkantugas pokok serta mengakomodir bantuan sosial pusat kepada masyarakat. Sementara Disnakertrans akan tetap melaksanakan tupoksinya sebagaimana semula. Ditambahkannya, untuk me-

ningkatkan peran pengelolaan aset daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menambah satu bidang baru yaitu Bidang Aset. Dengan adanya penambahan Bidang Aset, diharapkan pengelolaan aset daerah Musi Banyuasin akan semakin baik. Kabag Humas menambahkan, pada Prolegda Muba Tahun 2013 juga terdapat Raperda tentang Bantuan Hukum. Raperda ini tujuannya sebagai payung hukum bagi daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. (ace)

kan adanya agenda dinas luar serta kepentingan Parpol (Partai Politik) yang harus dilaksanakan para anggota DPRD. “Kami meminta maaf atas kejadian ini, dan semoga dua raperda yang disahkan akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Lahat,”ujarnya. Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas masalah pembentukan anggaran perubahan dengan harapan setiap sektor yang yang terkendala dapat kembali berjalan dengan adanya anggaran tambahan. “Setiap sektor yang belum berjalan akan dimaksimalkan, mudah-mudahan apa yang dilakukan selama ini tidak sia-sia,”imbuhnya. Wakil Bupati Lahat H Sukadi Duadji didampingi Kabag Humas Fauzan Denin menuturkan, dengan telah disahkannya dua Raperda tersebut kiranya dapat menjadi suntukan motivasi khususnya bagi Satpol PP dan Pemdes untuk dapat bekerja lebih baik dan Pemkab Lahat akan senantiasa mendorong dan mendukung rancangan-rancangan positif dari semua pihak guna kemajuan kabupaten yang lebih baik kedepan. “Dua raperda tersebut telah disahkan dan disetujui delapan fraksi, mudah-mudahan kendala yang selama ini terjadi dapat diatasi dan Satpol PP dapat leluasa menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku,”pungkasnya. (man)

Empat Caleg

Terancam Gugur MARTAPURA, RP – Sampai saat ini atau menjelang penetapan daftar caleg tetap (DCT), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKU Timur belum menerima SK pemberhentian empat anggota DPRD OKU Timur yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) dari partai sebelumnya (Pindah Partai). Sementara persyaratan bagi anggota legeslatif yang akan pindah partai harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Ketua KPUD OKU Timur, Leo Budi Rachmadi melalui Ketua Devisi Pencalonan Legislatif Nardianto SS mengatakan, sampai sekarang pihaknya belum menerima SK pemberhentian bagi caleg yang saat ini masih berstatus sebagai anggota DPRD namun pindah Parpol. “Sesuai ketentuan caleg yang statusnya masih anggota DPRD namun lompat parpol harus memenuhi persyaratan yang berlaku terakhir persyaratan itu harus diserahkan ke KPU pada 25 Juli 2013 mendatang,” ujar Nardianto. Adapun syarat-syarat yang diajukan itu berupa BB 5 atau Form pengunduran diri disertai dengan surat keterangan proses dari Sekretaris Dewan (Sekwan) maupun Ketua dewan. Jika hingga batas waktu

yang ditentukan tidak ada SK dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tentang pemberhentian dewan OKU Timur, maka caleg tersebut dianggap gugur dan akan diganti dengan Caleg lain. “Kita sudah berulang kali memberitahukan hal ini untuk mempercepat proses pemenuhan persyaratan. Karena persyaratan ini sangat mutlak, maka wajib bagi mereka (Caleg) untuk memenuhi persyaratan tersebut,” jelasnya. Adapun bakal caleg yang pindah Parpol masing-masing Ropingi dari PKPB pindah ke Partai Gerindra, Zulkarnain dari PKPB pindah ke Partai Hanura, Zulyadi dari PBR pindah ke Partai Hanura dan Sayuni alias Konek dari PDIP ke Partai Gerindra. “Dari keempat bakal caleg tersebut belum ada satupun yang kita terima SK pemberhentiannya,” ungkap Nardianto. Sedangkan Plt Sekda OKU Timur Drs H Idhamto mengatakan surat usulan pengunduran diri anggota DPRD yang akan mencalonkan kembali namun pindah partai, sudah diterima pihaknya dari Sekwan. “Memang sudah ada suratnya dari Sekwan, dan sudah kita ajukan ke bupati,” ungkapnya. (awa)

klik...........www.radarpalembang.biz


VI

SOSIALITA

Ine Febriyanti Mimpi Punya Rumah di Tengah Hutan JAKARTA, RS - Artis Ine Febriyanti mempunyai keinginan memiliki rumah dengan tata letak unik. Artis yang kini lebih sering tampil di panggung teater itu mengaku ingin memiliki rumah di tengah hutan. “Saya pengen punya rumah di hutan ya. Rumah yang jauh dari keriuhan kota dan saya dan suami saya pengen punya rumah seperti itu karena kita punya hobi yang sama yaitu naik gunung,” katanya ditemui di acara Peluncuran Aplikasi iPhone & Mobile Site Rumah.com di fX Lifestyle, Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (2/7). Dikatakan Ine, saat ini ia dan keluarga sebenarnya sudah memiliki rumah yang lumayan sesuai dengan idaman. Dekat dengan daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan Ine merasa sudah jauh dari hirukpikuk perkotaan. “Rumah lokasi yang jauh dari keriuhan. Saat ini kita sudah punya rumah di cukup sesuai dengan idaman kita, di pinggir kota, tidak terlalu crowded, masih ada pohon. Paling tidak itu sudah cukup,” jelasnya. Bintang film ‘Beth’ itu juga menjelaskan, ia dan keluarga memang sangat menyukai segala hal yang lekat dengan alam. Rumah miliknya di Jagakarsa pun dikatakan Ine memang juga memiliki konsep unik. “Seperti di Jagakarsa desain joglonya, rumah zaman Belanda. Jadi kita atur sendiri. Kalau seperti rumah yang sekarang. Suami saya nggak betah,” kata perempuan kelahiran 18 Februari 1976 itu. (kmb/mmu)

Semangat aspirasi rakyat

Hot Gossip RAKYAT SUMSEL RABU 3 JULI 2013

Diprotes Anak

Wanda Hamidah Tak Nyaleg Lagi JAKARTA, RS Wanda Hamidah mengaku tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kata dia, anak menjadi pertimbangannya untuk tidak berpolitik lagi. Ia menuturkan

sebagai seorang single parent ia cukup kesulitan membagi waktu untuk anak-anak dan pekerjaannya. Ia mengaku karena kesibukannya, anak-anaknya kurang mendapat perhatian darinya. “Mungkin ada pertimbangan sepertii itu tapi enggak utama tahun ini posisi saya sebagai single mother saya belum bisa agi konsentrasi kerja kamembagi sihan anak-anak,” ucap Wanda ui di Pondok Indah, ditemui

Jakarta Selatan, Selasa (2/7). Ia mengungkapkan sudah sejak lama anak-anaknya mengeluh mengenai pekerjaannya yang sangat menyita waktunya itu. Menurutnya anak-anak ingin selalu berada disampingnya setiap saat. “Pasti mereka enggak pernah puas setiap hari inginnya selalu sama ibunya, mereka iri temennya selalu dijemput ibunya,” tutupnya. (nsa)

Agnes Monica Bantah Ubah Nama Jadi ʻMontanaʼ JAKARTA, RS - Agnes Monica kembali menjadi perbincangan, tak hanya karena tanggal 1 Juli kemarin ia berulang tahun ke 27, tapi karena adanya kabar tentang Agnes akan mengganti namanya demi karier Go Internasional yang tengah dirintisnya. Agnes dikabarkan akan mengganti nama komersil nya menjadi Agnes Montana, kabar ini mulai berhembus di saat sebuah forum entertainment bernama atrl.net pada hari Minggu (30/6) kemarin. Seorang user dengan nama Mr.Crabs menulis, “Agnes Montana akan segera hadir di Amerika Serikat bulan Agustus. Agnes Montana , yang dulu di kenal sebagai Agnes Monica bergabung dengan Label musik Interscope untuk merilis debut single nya di Amerika berjudul ‘Coke Bottle’ bulan Agustus nanti,” tulisnya. Hal ini sontak mendapat banyak pro kontra dari penggemar Agnes, banyak komen yang menulis kalau mereka tidak setuju bila sang idola mengganti namanya, kebanyakan fans menginginkan Agnes tetap dengan nama AgnezMo. Namun, banyak juga yang justru menanggapi positif nama Agnes Montanna, yang mereka anggap ‘lebih menjual’. Fans Agnes Monica digegerkan oleh rumor mengenai pergantian nama Agnes Monica menjadi `Agnes Montana`. Hal ini pertama kali ramai diperbincangkan ketika ia mengunggah video single terbarunya pada tanggal 30 Juni 2013. Saat itu ia menyanyikan lagu terbarunya Coke Bottle di acara peluncuran Revd di Palace Hotel,

Inul Vista Wakili Indonesia di Kejuaraan Karaoke Dunia

JAKARTA, RS - Tempat karaoke pedangdut Inul Daratista akan ikut berkompetisi dalam ajang Karaoke World Championships (KWC) 2013 di Finlandia. Karaoke keluarga Inul Vista menjadi wakil satu-satunya dari berbagai rumah karaoke di Indonesia. Mengikuti kompetisi ajang Internasional, karaoke pemilik goyang ngebor itu akan bersaing dengan hampir 40 negara. Inul pun merasa impian yang diidamidamkannya terwujud. “Sebenernya udah daftar tahun kemarin, tapi kita nggak siap karena kriterianya banyak, kita belum bisa penuhi. Tapi tahun ini oke,” ujar Inul saat ditemui di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Keikutsertaan dalam ajang KWC 2013 dimungkinkan karena Inul memiliki lisensi dunia. Ia pun siap mengirim seorang penyanyi untuk lomba nanti. “Sekarang ini masih babak penyaringan, seluruh outlet (Inul Vista) di Indonesia ini akan disaring pemenangnya, kemudian dilombakan lagi untuk dicari yang terbaik, dan penuhi kriteria yang saya mau. Ini buat penyemangat customer yang hobi berkaraoke untuk bisa ikut ajang Internasional,” pungkasnya. (mau/mmu)

San Francisco, California, AS. Saat sedang asik menyanyikan lagunya, DJ Steve yang juga menjadi partner bernyanyi Agnes, menyebut nama Agnes Monica yang terdengar seperti Agnes Montana. Namun faktanya, yang diteriakkan DJ Steve adalah “give it up to Agnes one time” bukan Montana. Pagi ini pun, Agnes telah menjelaskan pada fansnya bahwa dia tidak pernah mengganti nama. Lagu terbaru Agnes, Coke Bottle adalah lagu hasil dari produser Amerika terkenal, Timbaland. Timbaland sendiri pernah bekerja dengan penyanyi-penyanyi terkenal termasuk Nelly Furtado, Missy Eliott, Justin Timberlake dan lainnya. Video lagu terbaru Agnes yang bergenre RnB ini, tampak meningkatkan antusiasme para penonton yang hadir pada malam itu di California. Di awal Juni lalu, Agnes telah merilis album yang di sebut sebagai album internasional pertamanya yang berjudul ‘Agnez Mo’. Namun dalam sebulan terakhir ini memang belum di ketahui, single apa yang akan menjadi first single debut untuk karier internasionalnya itu, sementara beberapa lagu di album itu sudah mulai di putar di beberapa radio di Indonesia, termasuk di 103 Popfm Jakarta yang memilih single ‘Bad Girl’ untuk diputar. Kita tunggu saja bulan depan tentang kebenaran berita ini, tokoh Agnes selama ini memang selalu sukses memberikan kejutan-kejutan prestasi untuk pecintanya. (vv)

klik...........www.radarpalembang.biz


SAMBUNGAN

VII Pertarungan

Dari Hal I ) .........................................................................................................................................

memperebutkan Kursi No 1 di Negeri ini, Golkar yang dengan genjarnya melakukan Roadshow ke daerah-daerah dengan ARB sebagai Calon yang di Unggulkan menurut kadernya. Kekuatan Golkar saya Prediksi masih terlalu Kuat di Indonesia Bagian Timur meliputi : Sulawesi,Maluku,dan Papua lalu Wilayah Barat, Riau , Sumatera Selatan. Jika kekuatan mesin Partai di Hidupkan lebih Kuat akan membuat Lawan harus lebih Waspada. Bisa dibilang ini adalah Kekuatan dari Poros Oposisi yang sampai sekarang masih konsisten yaitu PDIP, Gerindra, dan Hanura. Jika dilihat dari kekuatannya saja semua pasti Setuju ini adalah Poros Ideal jika bisa bergabung dalam Pilpres nanti, kemungkinan Besar menjadi Kekuatan yang sangat Dominan karena Partai-partai tersebut masih Kuat Pendiriannya di Luar Pemerintahan sehingga bisa mengeruk Suara dari Rakyat yang sangat membenci Pemerintahan SBY yang Gagal. PDIP memiliki Kader yang sangat berpotensial seperti. Jokowi yang sekarang menjadi Gubernur Jakarta juga basis pendukung yang militan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Bali. Gerindra memiliki Tokoh Karismatik yang Tegas yaitu Prabowo Subianto dan mesin Partai yang sudah siap Tempur menembus lima Besar Pemilu 2014 kaderkader yang dimiliki juga sangat Potensial apalagi mengusung Ekonomi yang Pro Rakyat sehingga mengenang Sosok Soeharto yang sangat memperhatikan kehidupan para Petani . Hanura juga memiliki Tokoh yang sudah di Kenal yaitu : Wiranto sebagai mantan Jendral pasti Rakyat ingin memiliki Pemimpin yang Tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil Keputusan, apalagi dengan masuknya Hary Tanoe ke partai tersebut membuat nama Hanura semakin berkibar . Teakhir Poros Tengah karena sudah bukan Rahasia Umum Partai di dalamnya adalah Koalisi seperti Demokrat ,PKS , PAN , PKB ,PPP . sehingga jika Rakyat cerdas kenapa dalam Pemerintahan SBY carut-marut Partai-partai inilah penyebabnya Korupsi terjadi dalam Skala Besar semakin Gemuk Koalisi maka semakin banyak juga terjadi tindakan Korupsi yang dilakukan para Petingginya . Saya prediksi hanya PKS saja yang bisa

PDIP Optimis

tembus 5 Besar pada Pemilu 2014 sisanya hanya jadi penggembira saja mengikuti Arus Kekuatan Besar saja .Untuk Partai Nasdem sebagai Partai Baru belum jelas arah tujuannya. Namun untuk dapat memuluskan langkah mencalonkan diri sebagai presiden dari partai, Parpol dituntut harus meraih 20 persen suara di DPR RI pada Pileg 2014 mendatang. Bila tidak mencapai 20 persen suara diharuskan partai politik koalisi dengan parpol lain sehingga dapat menghantarkan calon yang akan maju. Bagaimana kinerja parpol untuk mencapai 20 persen suara DPR RI, serta siapa yang akan diusung sebagai Capres-Cawapres, masyarakat masih menuggu. Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN Hafisz Tohir kepada Rakyat Sumsel, Selasa (2/7) mengatakan, keputusan Rakernas DPP PAN pada Desember tahun 2011 lalu, mencalonkan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa sebagai Calon Presiden RI. “Namun sampai hari ini pak Hatta belum menjawab keputusan Rakernas tersebut, karena beliau masih konsenstrasi kerja sebagai Menko Perekonomian. Jadi keputusan ini baru sebatas permintaan Partai PAN dan kader pan diseluruh Indonesia,” katanya. Menurut Hafisz peta politik PAN dapat saja berubah karena Tergantung situasi perolehan suara PAN pada pileg 2014 mendatang. Persyaratan untuk dapat mencalonkan presiden-wakil presiden harus memiliki 20 persen kursi di DPR RI. ”Nanti akan diputuskan setelah perolehan suara PAN pada Pileg mendatang, kita tunggu saja nanti, karena masih lama, Keputusan dengan siapa dan sebagai apa posisi Hatta, itu akan diputus nanti,” ungkapnya. Menurut Hafisz untuk mencapai target 15 persen suara di DPR RI PAN terus melakukan Konsilidasi baik melalui partai maupun sayap Partai. “Kami telah melantik kepengurusan MAPAN, PKL, KUR, dan lain-lain. Infrastruktur PAN saat ini berjumlah 8.5 juta pengurus mulai dari tingkat DPP hingga sampai ke desa-desa, hal ini dilakukan untuk mencapai target 15 persen suara, ya kemungkinan kita akan berkoalisi dengan Parpol lain,” katanya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Bima Arya,

mengatakan PAN telah meargetkan 56 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Guna mencapai target tersebut, menurutnya PAN telah menargetkan masing-masing daerah pemilihan (Dapil) bisa mendapatkan minimal satu kursi di DPR. Sehingga nantinya, akan memiliki 77 kursi di DPR RI. Namun jika melirik kebelakang, fakta telah menunjukan pada pemilu 1999 PAN hanya meraih dukungan 7,12%. kemudian pada pemilu 2004 hanya meraih 6,44% dan terus mengalami penurunan hingga pada pemilu 2009, hanya mampu meraih 6,01%. Pekerjaan Rumah besar akan dilakukan PAN untuk mampu mengusung Hatta Rajasa langsung. ARB Mantap Maju Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan DPP Golkar wilayah Sumbagsel Indra Bambang Utoyo menyatakan posisi Aburizal Bakrie sebagai Capres dari partai Golkar tidak akan tergantikan karena itu adalah keputusan DPP melalui rapat pimpinan nasional. “Keputusan pencalonan Aburizal Bakrie akan ada pergantian bila Rapimnas akan melakukan rapat kembali. Saya kira peluang tersebut sangat kecil,” katanya. Menurut Indra sebagaimana mekanisme partai, Golkar akan menyerahkan sepenuhnya kepada ARB siapa yang akan menjadi pendampinya pada Pilpres mendatang. “Pertimbangannya adalah calon wakil tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk menghantarkan ARB menjadi Presiden RI mendatang, keputusan akan diambil setelah Pileg,” ungkapnya. Kenapa harus mempertimbangkan setelah pileg? Menurut Indra karena Golkar harus melihat jumlah perolehan suara di DPR RI. “Golkar menargetkan 30 persen DPR RI secara nasional sehingga dapat memuluskan langkah ARB. Jalan masih panjang dan berat tapi untuk mencapai 30 persen Golkar berkeyakinan,” ungkapnya. Golkar terus melakukan konsilidasi partai melalui pembentukan Badan Koordinasi Pemilu secara nasional yang diselengarakan di Bali beberapa waktu lalu. ”Pileg 2009 lalu dari dapil Sumsel menyumbang 4 kursi na untuk 2014 kami menargetkan 6 kursi DPR RI,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris DPD Demokrat Sumsel, Adi Rasyidi mengatakan, DPD Demokrat akan

mendukung siapa pun yang akan diusung oleh Demokrat baik sebagai Capres maupun Cawapres. ”Siapa pun yang akan diputuskan dalam konpensi DPP Demokrat Agustus mendatang, kader dan simpatisan Demokrat Sumsel akan mendukung,”jelasnya. Demokrat Sumsel berharap salah satu yang akan didukung oleh Demokrat adalah Marzuki Ali. ”Karena beliau adalah orang Sumsel jadi sangat wajar bila DPD mengharapakan diputuskan oleh DPP. ”Apakah sebagai Capres maupun Cawapres akan kami dukung, karena beliu adalah kader dan orang yang memiliki potensial untuk menjadi seorang pemimpin yang dimiliki oleh Demokrat, tapi kita tunggu saja nanti siapa yang akan diputuskan DPP,” jelasnya Ditambahkannnya, Demokrat berkeyakinan akan menyumbang 4 kursi dari dapil Sumsel pada pileg 2014 mendatang, sehingga dengan perolehan 4 kursi dari Sumsel dapat memuluskan langkah capres-cawapres yang akan diusung, yaitu 20 persen kursi parlemen. ”Pada pileg 2009 lalu kami menyumbang 2 kursi untuk Pileg mendatang 4 kursi, untuk mencapai hal tersebut kader Demokrat akan bersinergi bahu membahu untuk mencapai target Pileg. Kami tetap optimis guna mencapai tersebut,” jelasnya Terpisah, Yudha Rinaldi wakil ketua DPD PDIP Sumsel mengatakan, Belum ada keputusan siapa yang akan diusung sebagai Capres-Cawapres dari PDIP. “Intruksi Ketua Umum DPP, ibu Mega siapa yang akan diusung oleh DPP setelah melihat hasil perolehan suara PDIP pada Pileg mendatang,” terangnya. Menurut Yudha yang juga anggota DPRD menambahkan, akan mendukung siapa pun yang akan diusung oleg PDI-P sebagai CapresCawapres. “Keputusan DPP ya harus mendukung itu adalah garis partai. DPD akan patuh dan siap menjalankan keputusan tersebut,” jelasnya. PDIP akan mengeluarkan nama namun terlebih dahulu melihat hasil. Intruksi DPP kepada kader PDIP saat ini untuk fokus bekerja, penuhi dahulu target kursi sehingga dapat menghatarkan calon presiden yang akan diusung, pada Pileg 2009 lalu memperoleh tiga kursi pada Pileg ini minimal ditargetkan empat kursi DPR RI, dua kursi dari Dapil, dan dua kursi dari Dapil Sumsel 2,” tukasnya. (zar/dem)

Dari Hal I ) ......................................................................................................................................

kursi untuk daerah pemilihan Sumsel I dan Sumsel II. Jadi, menambah satu kursi lagi untuk daerah pemilihan Sumsel pada pemilu 2014. Ia mengatakan, jumlah kursi DPR RI asal Sumsel yang diperebutkan pada pemilu 2014 tidak bertambah atau sama dengan pemilu 2009 yakni 17 kursi. “Dengan empat kursi yang ditargetkan itu diharapkan daerah pemilihan Sumsel I menyumbang dua kursi, begitu pula dapil Sumsel II pada pemilu 2014,” ujarnya. Sementara untuk kursi DPRD Sumsel ia juga berharap bisa bertambah jumlahnya dari diraih

sekarang ini sebanyak 11 kursi. “Kami berharap bisa meraih 20 kursi pada pemilu mendatang atau setiap daerah pemilihan masingmasing menyumbang dua kursi,” tutur Yudha yang juga anggota DPRD Sumsel tersebut. Mengenai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ia menyatakan, sekarang ini partai itu belum membicarakan masalah calon presiden, tetapi fokus pada pemilu legislatif 2014. “Kami akan selesaikan dulu pemilu legislatif yang ditargetkan sebesar 20 persen, sehingga bisa mengusung calon presiden sendiri nantinya,” kata dia. Daerah Kalah Akan Dievalu-

asi. Pasca Pemilukada Sumsel pada tahun 2013 yang dillalui PDIPerjuangan Sumsel melihat ada beberapa kecenderungan daerah di Sumsel yang merupakan basis PDIP Perjuangan saat pemilukada kalah. “Ada kecenderungan beberapa daerah masih kita lihat, kita evaluasi pada pemilukada mereka ini kemana, dan itu akan kita evaluasi di DPD,” katanya. Evaluasi yang akan dilakukan secara fair dan terpenting ditahun 2014 kader PDI Perjuangan jangan membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan garis partai. “Saya pikir tidak ada sanksi,

yang pasti ada evaluasi, evaluasi baru ketemu sanksi. Sanksinya bisa beragam, tidak bisa serta merta kalah langsung disanksi, karena ini banyak faktor yang pasti pada 2014 nanti. Kami tetap melakukan konsolidasi internal dan itu menjadi cerminan suara PDIP yang diharapkan meningkat pada 2014,” katanya. Namun dia melihat prinsipnya masyarakat Sumsel dengan PDIP baik serta bagus hubungan dan penilaiannnya. Kader diharapkan jangan membuat yang merugikan partai. Diakuinya selama ini PDI Perjuangan ikut diuntungkan atas kemenangan Jokowi dan Ganjar. (zar)

Wiranto-Hary

Dari Hal I ) ...................................................................................

amat rendah, Wiranto juga punya beberapa pengalaman kalah dalam pemilu-pemilu sebelumnya. “Publik pasti akan menilai sendiri, target menang tidak mungkin, berat sekali. Pasangan itu hanya untuk mewarnai pilpres saja,” tegas Arie. Pasangan capres-cawapres Wiranto dan Hary Tanoe yang diusung Partai Hanura dinilai sulit memenangkan Pilpres 2014 mendatang. Dilihat dari pengala-

MK Konfrontir Kailani, saksi yang diajukan Pemohon menerangkan dirinya tidak pernah diberi dan tidak menandatangani formulir salinan rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 desa Niur, Kecamatan Muara Pinang. Dirinya juga mengaku dijemput oleh tim sukses pasangan Joncik Muhammad-Ali Halimi (pasangan Jonli) pada malam hari dan diminta untuk mau menandatangani formulir rekapitulasi penghitungan suara yang belum terisi atau kosong. Bahkan Kailani mengungkapkan, dirinya diiming-imingi sejumlah uang dari tim sukses Jonli dan Kepala Desa Niur bernama Jauhari untuk menyetujui penambahan suara bagi pasangan Jonli, namun tawaran tersebut ditolak oleh saksi. Keterangan Kailani, juga disampaikan Jolly Saputra, anggota Kelompok Penyeleggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 desa Niur. Jolly mengungkapkan tidak pernah menandatangani salinan rekapitulasi penghitungan suara TPS. Persoalan penambahan suara yang menguntungkan pasangan Jonli itu dikuatkan oleh keterangan Ewe Oktalita. Menurut Ewe Oktalita yang menjadi saksi Berhasil di tingkat desa, dirinya melihat adanya penambahan 100 suara untuk pasangan Jonli. Meskipun saksi sudah mengajukan protes, namun tidak ada yang menghiraukan protes yang diajukannya. Saksi mengungkapkan

MR Terancam Menurut Rasyidi, bila MR terbukti ditetapkan sebagai tersangka maka MR harus menerima sanksi berat dari partai. Dirinya belum dapat memberikan komentar banyak karena sedang berada di Bandung. ”Karena kader Demokrat telah menandatagani fakta integri-

DPT Pileg

RAKYAT SUMSEL, RABU 3 JULI 2013

man pemilu sebelumnya, di mana Wiranto mengalami kekalahan meski didukung kekuatan besar Partai Golkar. “Kemarin saja kalah yang didukung Golkar, berat, apalagi sekarang. Ini cuma untuk meng-upgrade pertarungan untuk Hanura, untuk pemilihan legislatif,” katanya. Menurutnya, langkah Partai Hanura melakukan deklarasi tersebut hanya cukup mengangkat nama

partai di pemilihan legislatif. Sulit untuk mengangkat nama Wiranto dan Hary Tanoe ke panggung politik 2014 lebih jauh. Pasalnya, elektabilitas dua tokoh itu amat rendah dibanding tokoh-tokoh lain yang ada. “Targetnya sikap dia dipakai, dikapitalisasi untuk mengangkat Hanura, karena tingkat elektabilitasnya rendah. Kalau tidak mencukupi ya begitu saja,” tegas Arie. (dem)

Dari Hal I ) ................................................................................ dirinya tidak berani mengikuti rekapitulasi penghitungan suara lebih jauh, sehingga dirinya memutuskan untuk kembali ke rumah. Ewe juga menerangkan kepada majelis hakim konstitusi, saat proses repitulasi pennghitungan suara berlangsung tidak ada satupun panitia pengawas lapangan (PPL) yang hadir di lokasi. Terhadap keterangan tersebut, ketua KPPS TPS 1 desa Niur, Sayuti, membantah jika telah terjadi penambahan suara untuk pasangan Jonli, dan saksi Pemohon telah menandatangani formulir rekalpitulasi penghitungan suara di TPS. Atas perbedaan keterangan kesaksian itu, Akil Mochtar memanggil para saksi ke depan untuk dikonfrontir. Dari bukti dokumen yang ada, terdapat perbedaan tanda tangan Kailani dan Jolly dengan tangan tangan yang tertera pada formulir rekapitulasi penghitungan suara TPS 1 desa Niur. Akil juga meminta kepada Kailani dan Jolly untuk memberikan contoh tanda tangannya, dan setelah disandingkan ternyata tanda keduanya tetap berbeda dengan tanda tangan yang tertera di dalam alat bukti dokumen formulir salinan rekapitulasi penghitungan suara. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan para pihak akan dilanjutkan pada hari Rabu (3/7). Sementara itu, masyarakat Kabupaten Empat Lawang diminta untuk menerima hasil ketetapan

Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang periode 20132018 yang sedang disengketakan. “Kami mengharapkan masyarakat dapat menerima ketetapan tersebut, sebab ketetapan MK sudah menjadi upaya hukum yang tertinggi di Negara Indonesia dalam sengketa Pemilukada,” himbau Kapolres Empat Lawang, AKBP Dwi Santoso pada upacara HUT Bhayangkara. Dwi mengatakan, untuk saat ini sendiri kondisi masyarakat Empat Lawang sudah berjalan kondusif kembali, roda perekonomian sudah berjalan lancar sehingga masyarakat tidak perlu terpancing oleh isu-isu untuk membuat kerusuhan di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. Maka dari itu, ia meminta tokoh masyarakat di 10 kecamatan juga menyampaikan pesan yang serupa di tengah-tengah masyarakat, karena siapapun pemimpinnya yakinlah akan membangun Kabupaten Empat Lawang kedepannya. Dia juga menyampaikan kembali, Polres Empat Lawang dalam Pilkada tetap pada posisi netral, bersama TNI garda terdepan untuk menciptakan keamanan. Serta menjelang ketetapan MK pihaknya kembali akan menambah personil keamanan sesuai situasi yang berkembang di tengah- tengah masyarakat. “Kami akan dibackup oleh Polres Lahat dan Pagaralam dalam penambahan personil,” ujarnya. (ilh/rd2)

Dari Hal I ) ................................................................................. tas moral dan hukum dihadapan pak SBY, maka harus patuh. Bila melangar akan diberikan sanksi. Bisa saja disingkirkan dari partai, yang pasti sanksi apa dari partai, tunggu saja nanti,” ujarnya. Selain terancam dikeluarkan dari partai, MR bila terbukti ditetapkan

sebagai tersangka oleh kepolisian maka akan dicoret dari Daftar Caleg Sementara (DCS) Demokrat pada Pileg 2014 mendatang. ”Demokrat tidak mau dikatakan sebagai partai tidak bermoral, maka bila terbukti bersalah akan dicoret,” tukasnya. (zar)

Dari Hal I ) ....................................................................................................

ungkapnya. Penambahan tersebut, karena alasan adanya penambahan mata pilih seperti perubahan status pemilih pensiunan TNI/Polri dan

Marzuki Ali

genapnya usia pemilih pemula, yang pada waktu Pilgub lalu belum mencukupi umur 17 tahun. “Sistem kerja software nanti

hampir sama dengan pemutakhiran data pada Pilgub, 6 juni lalu. Berdasarkan data by name dan by address,” jelasnya. (zar)

Dari Hal I ) ..........................................................................................

membuat saling ketidakpercayaan antara satu dengan yang lainnya. Presiden SBY yang juga sebagai Ketum Demokrat tidak mau ambil resiko, langkah yang ditempuh adalah menyerahkan kekuasannya pada keluarga,” ujar Dosen Fisip Unsri tersebut Mencari orang dekat atau keluaraga itu, ujar Ardiyan tak selamanya melihat hal tersebut sebagai nepotisme yang ingin melanggengkan kekuasaan pada lingkar ter-

tentu. Namun mesti juga dilihat apa dan mengapa hal itu terjadi. Ketika rasa ketidakpercayaan itu muncul, orang terakhir yang bisa dipercaya hanya keluarga. “Degradasi loyalitas dianggap hal yang berbahaya jika salah dalam pengelolaan bahkan bisa menjadi boomerang. Kalau kekuasaan itu diserahkan kepada keluarga kemungkinan itu kecil, setidaknya pun mereka mau saling serang tentu mereka akan tetap menjaga

harga diri keluarga,” ujarnya Hal ini jelas membahayakan posisi Marzuki Ali yang tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan penguasa di Demokrat, potensi Marzuki Ali tersingkir setelah digadang jadi suksesor SBY jelas sangat besar. Apalagi dengan manuver politik yang dilakukan oleh Marzuki Ali beberapa waktu belakangan ini belum menunjukkan hal yang menggembirakan. (can)

12 Kades Mengundurkan Diri BANYUASIN, RS – Sebanyak 12 kepala desa (Kades) meletakkan jabatannya untuk mengikuti pemilihan legislative (Pileg) tahun 2014. Ke 12 kades tersebut, sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Banyuasin. KEPALA Bidang (Kabid) Pemerintah Desa (Pemdes) BPMD Banyuasin, H Bukhori mengatakan, sesuai dengan PP No 72 dan Perda NO IX Tahun 2006 tentang larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri untuk ikut dalam pencalegan tersebut. “Ya, sejauh ini sudah 12 kepala desa yang mengundurkan diri dengan melayangkan surat ke BPMD Banyuasin. Nantinya, mereka akan mendapatkan Keputusan Bupati (Kepbup) yang menjadi acuan mereka mendaftarkan diri ke KPUD Banyuasin sebagai caleg,” kata Bukhori, Selasa (2/7). Dari jumlah itu, sambung Bukhori, jika hanya 5 kades saja yang sudah mengantongi SK Bupati tersebut. Sementara, ada 2 berkas semangat ASPIRASI RAKYAT

dari kepala desa tersebut yang masih dalam proses penerbitan SK Bupati. “Sementara, sisanya dalam status berkas kurang lengkap, dan kami laporkan ini ke pihak kecamatan desa masing-masing, secepat mungkin harus segera diperbaiki berkasnya,” katanya. Adapun ke 13 desa tersebut, yakni Kades Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telangm Herman S, Kades Tirta Mulya Kecamatan Muara Sugihan, Damang Wahyuni. Kades Penuguan asal Kecamatan Pulau Rimau, Kusnan Basri. Lalu, 2 kades dari Kecamatan Air Kumbang, yakni Hayani AR (Teluk Tenggiri), dan Karino (Nusa Makmur). Dilanjutkan Kades Sungai Pinang Kecamatan Rantau Bayur, Edi Wijaya. Disusul oleh Kades Mekar Mukti Kecamatan Muara Telang, Sairi Dua kades asal Kecamatan Betung, Edi Susanto (Bukit) dan Yusmeri (Sri Kembang) juga ikut dalam pencalegan 2014. Juga dengan Kades Husni Nizam asal Desa Sungsang IV. BPMD Banyuasin juga, Selasa (2/7) kemarin kembali menerima laporan dari Pemerintahan Kecamatan Air Salek, jika dua kades yakni Tori Sukardi

(Sri Mulyo) dan Emi Suminta (Sidoharjo), juga mengundurkan demi kepentingan pencalegan tersebut. “Hanya saja, dari sekian banyak yang menyerahkan surat tersebut ke kami, hanya kades atas nama Husni Nizam yang melampirkan keikutsertaan dia di Partai PAN. Sementara, kades lainnya kita tidak tahu berasal dari partai mana, karena hanya memberikan surat pengunduran diri saja,” katanya. Diterangkan Bukhori, jika proses pengunduran diri para kades ini, sudah disetujui oleh masing-masing BPD desa masing-masing. Dimana, setiap BPD menggelar pleno untuk persetujuan pengunduran diri tersebut dan diserahkan ke pihak Pemerintahan Kecamatan. “Nanti dari kecamatan disambungkan ke BPMD, baru kita buatkan SK Bupatinya,” kata Bukhori. Sementara, salah satu calon kades yang bakal maju dalam Pilcaleg, Yusmeri asal Desa Sri Kembang Kecamatan Betung, membenarkan jika dia maju dalam pesta demokrasi menuju kursi legislatif tersebut. “Ya, insyaallah saya maju dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” singkatnya. (tri)

klik...........www.radarpalembang.biz


ADVERTORIAL

RAKYAT SUMSEL, RABU 3 JULI 2013

VIII

Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya Peringati HUT Berdiri Maha Vihara Serta Maha Guru Sheng Yen Lu Penyerahan Syair Penghargaan dari Ketua Vihara Ibu Fam Po Foeng ke VA Lian Yuan didamping ketua panitia Dragono dan mantan ketua Vihara Amin Kartono dan Ismail.

Pemotongan kue ulang tahun oleh Amin Kartono, Ibu Fam Po Foeng, VA Lian Yuan, Dragono serta Ismail.

Para bhikku sedang membacakan doa.

RATUSAN umat Buddha merayakan HUT Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya ke 21 serta HUT Mahaguru Sheng Yen Lu ke 70 di Selebritis Cafe, Senin (1/7) malam. Perayaan HUT ditandai dengan pemotongan kue serta pemberian Syair penghargaan dari ketua Vihara Ibu Fam Po Foeng kepada kepala Bhikku VA Lian Yuan. Sebelum menjadi Maha Vihara berlokasi di Jalan Sayangan Lrg Himalaya Rumah Kuning Lama. Dididirikan pada tahun 1992 oleh Vajra Acharya dar Jakarta, Amerika dan Taiwan yakni VA Lian Zhen Shang Shi, VA Chang Zhi dan VA Lian Shi. Awalnya Vihara ini terdiri dari dua tingkat, tingkat kedua terdapat altar utama yang berada di dalam ruang Bhaktisala. Aktifitas tetap di vihara adalah puja bakti, dan Hari Ulang Tahun Buddha serta Bodhisattva, se-

FOTO: IST

VA Lian Yuan menyanyikan sebuah lagu di hadapan para tamu undangan. lain itu aktivitas tetap, vihara juga sering mengadakan aktivitas tidak menentu seperti menyelenggarakan Upacara Akbar, pe-

lepasan satwa dan Bakti Sosial. Seiring perkembangan aktivitas vihara semakin lama semakin besar, ditahun 2006 dibangung gedung disebelah vihara lama terdiri dari 4 tingkat. “Kita memperingati HUT Vihara ke 21 serta Mahaguru Sheng Yen Lu ke 70, Vihara ini telah berdiri sejak tahun 1992 awalnya hanya bertingkat dua, seiring waktu Vihara ini bertambah dengan bangunan baru di sebelah Vihara lama bertingkat empat,” Kata VA Lian Yuan ketua Bhikku Vihara. Selain memperingati hari jadi Vihara juga memperingati kelahiran Maha Guru Lian Sheng Yen Lun ke 70 tahun. Beliau

Maha Guru Sheng Yen Lu adalah perintis Zheng Fo Zong (True Buddha School) yang dilahirkan pada tahun 1945 (imlek tanggal 18 bulan 5) di Chiayi Taiwan. Beliau lulusan Institute Ilmu dan Teknologi Zhong Zheng Fakultas Geodesi angkatan ke 28. Beliau sudah memulai karir menulis sejak tahun 1963. Beliau secara resmi diupasambadakan menjadi biksu oleh Biksu Guo Xian. Selama 20 tahun ini beliau mempraktekkan 3 jenis ketekunan yakni Tekun menulis, Tekun Bersadhana, Tekun Berdharmadesana.

Zhen Fo Zong adalah sekte yang berkembang paling cepat di seluruh dunia dalam dua dekade terakhir, dewasa ini terdapat 5 juta lebih murid diseluruh dunia, lebih dari 400 lokasi Cetiya cabang dan pusat pembabaran Dharma terbesar merata di setiap pelosok dunia, telah berdiri lebih dari 30 Maha Vihara. “Beliau merupakan peritis, Vihara ini, saat ini beliau telah pensiun setiap hari di isi dengan menulis artikel, melukis dan bersadhanan serta menolong para insane,” tutupnya. (ben)

VA Lian Yuan memberikan Abhiseka Pemberkahan kepada tamu yang hadir.

Para tamu undangan yang hadir.

Siswa sekolah minggu vihara menyumbangkan lagu.


Rp#2 03072013