Issuu on Google+

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RAKYAT SUMSEL

HOLIDAY MINGGU KE 3/V/2013

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

HARGA Rp 4.000

Warga Makin ‘Enggan’ Nyoblos TINGKAT partisipasi pemili dalam pemilu terus merosot. Kalau nasional, angkanya dari 90 persen (Pemilu 1999) turun menjadi 72 persen (Pemilu 2009). Untuk skala lokal pun sama saja, warga makin terkesan enggan datang ke TPS (Tenpat Pemilihan Suara). PALEMBANG, RS – Hal tersebut menjadi kekhawatiran terutama tak lama lagi akan tergelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel, 6 Juni mendatang. Banyaknya praktek curang, black campaign, money politik dan lainnya. Hal tersebut terungkap dalam seminar politik di aula Pasca Sarjana Unsri, antara pihak Bawaslu dan FISIP Unsri. Rektor Unsri yang melalui

Black campaign, money politics seakan sesuatu yang biasa terjadi dalam pesta demokrasi, padahal jelas itu salah dan akan membuat proses demokrasi cacat, namun rendahnya pengetahuan politik memjadikan hal tersebut seolah hal yang lumrah.”

Berbagai tindakan negatif politik yang cenderung menghalalkan segala cara membuat rakyat jengah, dan enggan menggunakan hak politiknya. Di pilwako Palembang, yang sebelumnya 68 persen masyarakat menyalurkan hak pilihnya, ternyata tinggal 62 persen.”

Dr. Ir. A. Muslim, M. Agr

Drs. Djoko Siswanto

Pembantu Rektor IV Unsri

Pengamat Politik Unsri

CERUDIK’AN Warga Makin ‘Enggan’ Nyoblos Siapa nih yang salah, calonnya atau KPU-nya, kalau rakyat tak pernah salah. !

180 Pejabat Eselon Dimutasi Wah banyak bener, gerbong baru nich......harus sukses ya....

Panwaslu Periksa Oknum Kepsek Walah, mendidik anak sudah lurus belum pak, malah ikutikutan sosialisasi salah satu pasangan cabup.

❏ Ke halaman VII

Panwaslu Periksa Oknum Kepsek LAHAT, RS – Penindakan terhadap pelanggaran menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Lahat saat ini sedang serius ditangani. Saat ini ❏ Ke halaman VII

Pola Masyarakat Dalam Memilih Pemimpin Secara Langsung Masyarakat diberi uang dan masyarat memilih Diberi uang dari calon, diterima, dan memilih yang lain Diterima uangnya dari calon namun golput Diterima dari semua pasang calon, namun yang dipilih yang lebih mahal Diambil uang dari calon dan semua dicoblos Diambil semua uang calon namun golput.

180 PEJABAT ESELON DIMUTASI

GRATIS :

FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

Tenda Warung Rakyat di Jalan Basuki Rahmat menyediakan makanan gratis.

semangat ASPIRASI RAKYAT

MUARA ENIM, RS – Sebanyak 180 orang pejabat eselon IIB, IIIA, IIIB, IVA dan IVB lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilakukan pergantian pejabat di Balai Agung Serasan Sekundang Kota Muara Enim, Jumat (17/5). Mutasi tersebut secara resmi dilantik oleh Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sa’i Sohar dan Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman, SH yang dihadiri pula Ketua DPRD Muara

Enim, M Thamrin AZ, dan Muspida. Salah seorang pejabat eselon IIB yang dimutasi tersebut adalah Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Muara Enim, Jhoni Herwanto yang digantikan oleh Ibnu Sani, ST yang semula menduduki jabatan Kabid di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sa’i Sohar dalam sambutannya meng❏ Ke halaman VII

klik...........www.radarpalembang.biz


SUARA RAKYAT UMKM, Basis Ekonomi Tahan Krisis

II

Krisis ekonomi yang diawali dari krisis moneter pada akhir 1997 telah menimbulkan banyak persoalan bagi dunia usaha. Persoalan itu terlihat pada banyaknya sektor usaha besar yang mengalami kemacetan usaha. KONDISI terbalik terjadi pada sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang selama ini kurang diperhatikan justru mampu bertahan dalam kondisi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri ini merupakan pilar utama perekonomian Indonesia pada masa krisis. Terkait usaha pemerintah terhadap keseimbangan keuangan ekonomi global yang terjadi sekarang ini, kebijakan menaikkan harga BBM tentunya akan sangat memberatkan dan berdampak pada sektor UMKM, khususnya pengusaha dan masyarakat. Bagaimanapun juga kenaikan harga BBM itu memaksa industri agar tidak mengalami kerugian. Sekarang kenaikan harga BBM tinggal menunggu waktu saja dan pengaruhnya pastilah terasa. Bagi industri peningkatan biaya produksi akan meningkatkan harga jual dan pada gilirannya akan menurunkan daya saing di pasar internasional. Kompetisi pun semakin ketat dan pada akhirnya kecenderungan daya saing kita menurun. Ada beberapa faktor yang akan terganggu akibat naiknya harga BBM, di antaranya adalah produksi, distribusi, dan pemasaran. Dari sisi produksi, mereka akan semakin kerepotan mendapatkan bahan baku dan kesulitan dalam proses produksi karena mahalnya harga BBM. Sementara dari sisi distribusi akan tersendat karena naiknya biaya transportasi. Lalu, dari sisi pemasaran akan semakin sulit mendapatkan konsumen karena lemahnya daya beli masyarakat. Karena itu, tidak berlebihan memang jika perhatian diarahkan pada UMKM. Sebab, UMKM ternyata memiliki daya survival yang tinggi dan mampu bertahan hidup di tengah berbagai kesulitan serta keterbatasan. Dalam

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-3/V/2013

hal ini, UMKM dengan caranya sendiri mampu mengatasi banyak masalah secara lebih dinamis dalam menghadapi perkembangan pasar Meski demikian, perlu disadari bahwa bantuan kredit dari pemerintah terhadap pelaku usaha (khususnya pengusaha kecil) masih terbatas, sehingga pemerintah harus memilah-milah mana yang harus benar-benar† diprioritaskan. Salah satu contoh mengenai upaya membesarkan kredit yang kecil yaitu program kemitraan/ bapak angkat, yang menyediakan dana untuk dikreditkan kepada mereka yang membutuhkan. Tentulah sangat beruntung sekali pengusaha kecil yang mendapatkan tambahan modal atau memperoleh bagian dari dana itu. Akan tetapi, sayangnya jumlah yang† mereka dapatkan sangat minim dibandingkan para pengusaha besar dan mungkin juga tidak akan memberikan banyak kesempatan kepada sebagian besar pengusaha kecil. Mungkin karena ia kecil, maka pengusaha kecil tidak mampu bersuara. Dalam mendapatkan modal, ia harus melewati beberapa portal (jalan sempit kredit kecil). Jika mengalami kemacetan dalam pembayaran, jaminannya akan segera disita, tidak seperti yang besar. Meski utangnya sudah besar tidak akan dimacetkan, karena bank pemerintah akan semakin rugi melaksanakan kebijakan itu. Di sisi lain, kita juga tidak boleh berprasangka buruk terhadap upaya pembangunan yang telah dilaksanakan. Sudah waktunya pengusaha kecil bangun dari tidur, melihat masa depannya serta mendukung upaya pemerintah dan membangun roda perekonomian Indonesia yang kokoh. Sehingga nantinya UMKM tidak dipandang sebelah mata lagi. Dalam mendorong sektor UMKM, perbankan nasional juga telah banyak berkiprah ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan The International Microcredit Year 2005 di New York. Kita patut berbangga karena Indonesia merupakan salah satu delegasi yang tampil di sana. Hal ini menunjukkan bahwa

Semangat Aspirasi Rakyat

pengakuan internasional atas upaya bangsa Indonesia dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah yang berada di sektor UMKM. Adanya peran pemerintah dalam pembangunan industri tentunya sangat diperlukan karena pembangunan sektor industri itu tidak terlepas dari pembangunan sektor lain. Dalam hubungan timbal balik ini, peranan sektor industri adalah memperluas lapangan kerja dan menghasilkan barang-barang kebutuhan. Sedangkan sektor lain menunjang tercipta iklim usaha yang kondusif bagi industri. Karena itu, untuk mengatasi krisis tersebut, kita membutuhkan solusi, alternatif lain, dan menempatkan pada proses kepercayaan. Kepercayaan di dunia usaha (bisnis) merupakan harga mahal dan menjadi beban bagi UMKM. Karena UMKM harus memaksakan dirinya agar memperoleh kepercayaan dari penyalur kredit. Sekarang yang dibutuhkan adalah paradigma terbalik dari semua itu, yakni pihak penyalur kredit adalah orang-orang yang dipercaya dan percaya kepada UMKM. Bukan UMKM yang harus berjuang mendapatkan kepercayaan, tapi mereka adalah orang-orang yang dipercaya. Di sisi lain, sektor perbankan syariah sebagai lembaga yang berorientasi terhadap kemaslahatan umat harus menempatkan dirinya sebagai lembaga yang berpihak terhadap usaha kecil. Karena berangkat dari yang kecil ini, usaha-usaha yang ada dapat berkembang pesat dan menjadi besar. Ketakutan terhadap bank konvensional dan image miring terhadap dunia perbankan yang berpihak sejatinya dapat diambil alih oleh perbankan syariah sebagai lembaga pilihan alternatif masyarakat kecil. Jangan sampai perbankan syariah yang sangat digembar-gemborkan justru menjadi menara gading yang sulit dijangkau. Besar namanya, namun minim dalam aksinya. Bentuk kepercayaan yang menjadi komitmen bersama dalam membangun perekonomian

kita. Pro terhadap UMKM adalah bentuk untuk membangun basis perekonomian yang bertumpu dari bawah. Perbankan syariah memiliki potensi ke arah itu. Program pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat kecil melalui ekonomi bergulir adalah langkah yang tepat. Namun, di samping itu juga persepsi masyarakat terhadap bantuan yang ada harus diubah. Bahwa bantuan itu bukanlah ikan, tapi pancing. Yang mencoba memberikan rangsangan terhadap masyarakat untuk lebih memandang masa depan dengan usaha-usaha yang keras. Dengan semangat kompetitif, akuntabilitas, dan transparansi masyarakat kecil diajarkan untuk mengembangkan usaha yang selama ini mungkin terlena dengan angin-angin surga. Memberdayakan masyarakat dan memasyarakatkan pemberdayaan adalah langkah konkret dalam mengembangkan ekonomi kita. Ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan kreativitas masyarakat kecil. Kecil tapi banyak adalah potensi, bukan dilemahkan dan diberangus dengan sistematis melalui kemiskinan terstruktur yang rapi. (*) Oleh Guntur Subing, S.E. dan Lucky Lanova, S.E. (Bergiat di Lembaga Studi Poetra Merdeka Centre (LS PMC) dan Lampung Economic Development Society/LEDS)

Opini Media Dinasti Politik Oleh: Wasisto Raharjo Jati MUNCULNYA dinasti politik dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia merupakan buntut dari kebuntuan regenerasi kekuasaan yang tidak merata. Hal tersebut dapat diindikasikan dengan munculnya nepotisme terselubung yang dilakukan oleh para kepala daerah dengan menempatkan kerabat maupun orang dekatnya untuk menduduki posisi jabatan strategis di pemerintahan. Tujuannya jelas untuk memperkuat solidaritas dan soliditas kekuasaan sehingga dapat dilanggengkan dalam lintas generasi. Setidaknya fenomena inilah yang sedang terjadi di berbagai kabupaten/kota Indonesia dimana suksesi pucuk kepemimpinan daerah berlangsung secara tertutup dan elitis. Salah satu Harian Nasional sudah menggambarkan secara faktual bahwa suksesi itu terjadi di kalangan dekat misalnya saja istri, anak, mertua, saudara kandung, saudara tiri, maupun kerabat dekat lainnya. Asumsi yang acap kali muncul ketika kerabat kepala daerah maju sebagai kandidat kepala daerah hanya untuk meneruskan progam pembangunan yang sudah dirintis terlalu naïf dan klise untuk dipahami publik. Asumsi yang acap kali muncul ketika kerabat kepala daerah maju sebagai kandidat kepala daerah hanya untuk meneruskan progam pembangunan yang sudah dirintis terlalu naïf dan klise untuk dipahami publik. Realitanya yang terjadi justru adalah hanya untuk mengamankan kepentingan kuasa agar tidak direbut oleh orang lainnya. Memang untuk mencapai alasan realistis tersebut masih sebatas asumsi publik karena pada dasarnya orang Indonesia utamanya Jawa selalu lihai dalam menyembunyikan maksud sebenarnya dan selalu menampilkan komunikasi halus. Setidaknya hal inilah yang bisa kita tangkap penjabaran Hans Antlov (2001) dalam Kepemimpinan Jawa : Kekuasaan Halus dan Kepemimpinan Otoriter menyebutkan bahwa munculnya dinasti politik yang berkembang paska reformasi secara tidak langsung merupakan pembawaan karakteristik dari rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun dengan mengandalkan jejaring kroni maupun penempatan kera-

bat ditempatkan pada posisi penting baik dalam ekonomi dan politik. Keluarga Cendana merupakan idiom sempurna dari dinasti politik yang pernah berkuasa di Indonesia dengan mengandalkan Presiden Soeharto sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Oleh karena itulah, konsep dinasti politik ini memiliki karakteristik prismatik dan patrimonialnya yang begitu kuat. Kepemimpinan Elitis Munculnya fenomena dinasti politik di Indonesia sebenarnya dapat dilacak dari gagasan Van Klinken (2006) tentang kemunculan “raja-raja kecil” di daerah provinsi. Raja kecil ini berarti munculnya rezim penguasa oligarkis yang termanifestasikan dalam penerapan demokrasi lokal paska diundangkannya UU 22/1999. Dinasti politik ini dapat dianalisis dalam berbagai kajian. Pertama, dinasti politik ini hadir karena adanya pertalian antara orang kuat (local bossism) dengan pemimpin informal (informal leader) yang kemudian membentuk aliansi formal kepartaian dalam pemilukada. Contohnya bisa kita simak dalam klan politik Banten kontemporer dimana kelas pendekar jawara sebagai orang kuat dan Tuan Besar sebagai pemimpin informal membentuk aliansi strategis di kalangan informal politik dan politik formal dengan menempatkan anak, saudara, maupun kerabat dekat lainnya menjadi pemimpin politik pemerintahan dan ekonomi. Hal yang sama juga berlaku di Madura, dinasti politik terbangun atas jejaring blater (orang kuat Madura), ulama, maupun pedagang dalam pemerintahan kabupaten di sana. Ketiga aktor tersebut silih berganti menduduki kursi bupati dan saling mendukung satu sama lainnya dengan melakukan pembagian kuasa seperti blater (urusan keamanan dan sosial politik), ulama (etika keagamaan), dan pedagang (ekonomi). Dinasti politik ini langgeng karena pengaruh karismatik dan kuasa informal yang dimiliki aliansi tersebut di masyarakat. Kedua, dinasti politik tercipta karena kekuasaan suku dan etnis (tribal power). Pola dinasti politik semacam ini lebih mengandalkan pada pola konsolidasi dan solidaritas etnis yang mendukung pemerintahan. (*) Peneliti Politik Lokal di Pusat Antar Universitas (PAU) UGM

Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui 0812 - 73360175 radar_palembang

*

0815327XXXXX Pak Kapolda tlg perhatike jalan Talang Keramat Kenten Palembang tiap hari anak buah bapak gelar razia nangkepi truk-truk ataupun mobilmobil pick up terbuka untuk ngangkut barang. Resmi apo idak pak. Mohon

@radar_palembang

perhatiannya. 0858402XXXXX Pak Walikota terima kasih jalan dari Simpang Bombat ke terminal Sako sudah diperbaiki kami jadi enak melaluinya. Sukses selalu untuk pak Walikota

klik...........www.radarpalembang.biz


III

WAKIL RAKYAT Silaturahmi Guna Menjaga Suara

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-3/V/2013

MESKI pemilihan anggota legistratif (Pileg) 2014 mendatang masih terbilang cukup lama, namun Dodi Reza anggota DPR RI dari partai Golongan Karya (Golkar) periode 20092014 telah menyiapkan strategi untuk kembali duduk di kursi dewan yang terhormat. PALEMBANG, RS-”Insya Allah maju kembali, Pada pileg 2009 lalu saya meraih suara terbanyak se- Indonesia dari partai Golkar. Mudahmudahan pileg 2014 mendatang masyarakat dapat mempercayai

saya untuk mewakili masyarakat Sumsel di DPR RI,”kata Dodi Reza kepada Rakyat Sumsel yang ditemui di gedung DPRD Sumsel, kamis (16/5) Dikatakannya, duduk sebagai anggota dewan tidak lah mudah karena harus dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memilih kembali. Dirinya siapa kembali mempertahankan basis suara.”karena masyarakat sudah pintar mana anggota dewan rajin turun secara langsung mana anggota DPR RI yang hanya nampang dimedia elektronik, silakan masyarakat yang menilai itu semua,”katanya Selain dipercaya masyarakat, Dodi Reza memiliki strategi yang dilakukannya terus melakukan silaturahmi yang baik kepada masyarakat hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakaat guna direalisasikan oleh pemerintah. Sebagian besar

DODI REZA ALEX NOERDIN aspirasi yang ditampung selama ini sudah disampikan kepada pemerintah provinsi, mapun pemerintah pusat apabila kebijakan tersebut kewenangan pusat. ”seperti contoh di daerah belum mendapatkan pelayanan listrik sudah disampaikan kepada PLN pusat, alhamdullilah sudah dapat nikmati oleh masyarakat di daerah tersebut,”ungkapnya. Sebagai anggota Dewan banyak hal yang dilakukannya untuk daerah pemilihan khu-

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

susnya dapil 1, pada umumnya masyarakat Sumsel. “Saya juga memberikan pembinaan usaha kecil seperti koperasi dan pelayanan kebutuhan petani yang disampaikan kepada kementerian petani juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah, begitu juga persoalan infrastruktur. Itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui anggaran APBD, ini akan terus saya lakukan demi kesejahteraan masyarakat,”tukasnya. (zar)

klik...........www.radarpalembang.biz


IV

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-3/V/2013

Tak Yakin Jokowi Capres Paling Top

Ical Isi Kuliah Umum di Undip Mahasiswa Gelar Aksi Tabur Bunga SEMARANG, RS - Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie, mengisi kuliah umum di gedung Prof Soedarto Undip Semarang. Kedatangannya disambut aksi tabur bunga dan poster-poster desakan penyelesaian masalah lumpur Lapindo. Aksi dimulai setengah jam sebelum kedatangan pria yang akrab dipanggil Ical tersebut. Diawali pukul 09.00 WIB oleh kelompok mahasiswa dari BEM KM Undip, mereka berjalan menuju depan gedung Prof Soedarto dengan berorasi. “Sudah 7 tahun namun persoalan belum selesai. Mungkin pak Ical memang sudah tua dan lupa, maka kami mengingatkan. Pak, jangan lupa kasus lumpur Lapindo,” kata Presiden BEM KM, Mohd Najibullah, di depan gedung Prof Soedarto Undip, Semarang, Jumat (17/5). Dalam aksinya mereka membawa poster bertuliskan “Usut tuntas Lapindo”, “Ical masih ingat Lapindo? #menolak lupa tragedi Lapindo”, dan “Jangan maju jadi presiden kalau masih punya hutang”. Terpaut 15 menit, sejumlah mahasiswa dari BEM Fisip Undip bergabung untuk melakukan aksi. Pukul 09.30 WIB, rombongan mobil Ical memasuki gedung Prof Soedarto, mahasiswa pun merapat ke mobil-mobil tersebut sampai ke pintu gerbang. Mereka lalu melakukan aksi teatrikal dengan menabur bunga kepada mahasiswa yang berlumuran lumpur. “Sebelum jadi presiden, lebih baik Ical menjadi bupati Sidoarjo dulu. Selesaikan masalah di sana,” tegas Najibullah. Salah satu perwakilan kemudian masuk ke dalam gedung untuk meminta Ical menemui mahasiswa. Namun dari pihak Ical mengajukan perwakilan untuk menemui mahasiswa. Sempat terjadi debat antara pria dari ‘utusan’ Ical dan mahasiswa terkait Lapindo.(alg/try)

Gerindra

FOTO : MUSTAFA RAMLI/JAWA POS

TALK SHOW : Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier (tengah) bersama Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR Marhany Victor Poly (kiri) dan Ubaidillah Badrun (kanan) saat talk show DPD RI, Jumat (17 Mei 2013) di Gedung Parlemen di Jakarta. Talk show tersebut membahas soal ‘ Daerah Setelah 15 Tahun Reformasi’

FPDIP Bela Sukur Nababan Terancam Dipecat karena Jarang Rapat JAKARTA, RS - Anggota Fraksi PDIP Sukur Nababan adalah salah satu anggota DPR yang memiliki tingkat kehadiran rendah di rapat paripurna sepanjang 2012. Sukur berhalangan hadir rapat karena menderita sakit. Dia pun mendapat pembelaan dari fraksinya. Sepanjang tahun 2012, total 9 kali Sukur tak hadir rapat paripurna tanpa keterangan. Atas hal itu, Sukur dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPR memproses Sukur. Bahkan kini dia terancam dipecat. Namun Fraksi PDIP DPR, mengonfirmasi bahwa Sukur menderita sakit. Anggota Fraksi PDIP Aria Bima menyebut tak adil jika Sukur dipecat karena sakit. “Kezaliman BK seribu kali lipat bila sampai memberhentikan Pak Sukur,” kata Aria dalam pernyataannya, Jumat (17/5). Aria menerangkan Sukur menderita sakit bell’s palsy, semacam stroke ringan. Sukur harus menjalani pengobatan sehingga untuk sementara waktu tak bisa menjalankan tugas kedewanan. “Justru Mbak Puan (Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani -red) yang menginstruksikan

Sukur Nababan

Pak Sukur berobat ke Singapura. Yang bersangkutan pun telah mengajukan izin, mulai 1 Juli 2012 hingga enam bulan ke depan. Bahwa izin itu mungkin tak sampai ke BK atau Sekretariat Jenderal DPR, itu bukan salah Pak Sukur. Kesalahan teknis itu mungkin terjadi di stafnya atau bahkan staf fraksi,” paparnya. “Kalaupun dianggap salah, itu hanya kesalahan administratif, bukan pelanggaran etika atau tata tertib. Jadi tidak benar bila dikatakan Pak Sukur melanggar UU MD3. Maka, BK harus obyektif. Dalam menjatuhkan sanksi, harus sesuai fakta, jangan mengada-ada,” imbuh pria yang juga Wakil Ketua Komisi VI ini. Sementara Sukur Nababan, dalam siaran pers yang sama, mengaku sudah diklarifikasi BK pada Februari 2013 lalu atau beberapa saat setelah dirinya dinyatakan sembuh. Kepada BK, Sukur sudah memberikan penjelasan mengenai alasan sehingga dia tidak bisa

menghadiri rapat paripurna. Pertama, ketidakhadirannya di sejumlah rapat paripurna karena dirinya sakit bell’s palsy yang membutuhkan istirahat dan pengobatan intensif. Kedua, ia sudah mengajukan surat izin sakit ke fraksi, tapi staf Sukur lalai, tidak menyampaikan izin yang sama ke Sekjen DPR, dan untuk itu ia sudah minta maaf ke BK. Ketiga, usai klarifikasi, BK minta surat dokter sebagai bukti, maka Sukur pun memberikan surat dari sebuah klinik di Singapura dan Malaysia. Ikrawady, staf Sukur, telah menyerahkan surat keterangan dari Yeo Neurology and Clinical Neurophysiology, Singapura, yang menerangkan bahwa Sukur menjalani pengobatan di klinik itu sejak Juli 2012 hingga Februari 2013. Surat tertanggal 7 Februari 2013 itu ditandatangani dr Yeo Poh Teck. “Saya sadar bahwa kehadiran di rapat-rapat DPR adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota DPR. Maka saya tidak bolos. Saya tidak melalaikan tugas. Mbak Puan juga sudah memberikan klarifikasi soal ini,” kata Sukur. Sebelumnya, anggota BK DPR Ali Machsan Moesa menyebut Sukur terancam dipecat dari DPR. “Yang ada sekarang ya Pak Sukur Nababan. Surat keterangannya menyusul, akan diputuskan dalam waktu dekat,” kata Ali.(trq/vid)

JAKARTA, RS - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai capres paling potensial mengalahkan tokoh yang lebih populer. Bagimana tanggapan Gerindra yang juga mencapreskan Prabowo Subianto. “Bagi kita Jokowi fenomenal itu kan jadi gubernur DKI didukung Gerindra juga. Tapi untuk capres tidak mengkhawatirkan,” kata Ketua DPP Gerindra, Desmon J Mahesa, , Jumat (16/5/2013). Gerindra dalam posisi tak yakin Jokowi akan dicapreskan. Bahkan Prabowo malah sempat mengincar Jokowi menjadi

kung siapa?” kata Desmon. Survei yang dilaunching oleh Media Survei Nasional (Median) yang menempatkan Jokowi sebagai capres paling potensial juga dipertanyakan. Karena nama besar seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tumbang di bawah Jokowi. Gerindra sendiri masih yakin akan memenangkan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang. “Survei ini dilakukan oleh siapa? Sekarang ini jarang sekali survei yang benar-benar netral. Kalau memang ini netral kita akan perbaiki ini,” katanya. Diberitakan sebelumnya survei yang dilakukan oleh Median menempatkan Jokowi menjadi capres paling potensial. Berikut elektabilitas capres jika Pemilu digelar saat ini, versi survei Median: (van/try) 92% 91,8% 91,3% 82,6% 78,7% 77,9% 75,8% 73,6% 65,9% 61,5%

Calon Capres 1. Joko Widodo 2. Jusuf Kalla 3. Megawati Soekarnoputri 4. Aburizal Bakrie 5. Prabowo Subianto 6. Rhoma Irama 7. Wiranto 8. Surya Paloh 9. Hatta Rajasa 10. Sutiyoso

cawapres Prabowo.”Kalau bicara mengkhawatirkan sebenarnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Kita bertanya Jokowi didu-

Joko Widodo

32,50 Persen Golput Pilkada Bali DENPASAR, RS - Partisipasi warga Denpasar dalam Pilkada Bali menurun. Angka golput mencapai 139.670 atau 32,50 persen. Demikian hasil Rekapitulasi KPUD Denpasar pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali hingga

Jumat (17/5/2013). Angka golput membengkak dari prediksi KPUD Kota Denpasar, yaitu sebanyak 20 persen. Tingginya golput dipicu tingginya mobilitas warga di ibu kota provinsi Bali ini. Jumlah pemilih di Denpasar berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 429.777 jiwa. Ketua KPUD Kota Denpasar, I Made Gede Ray Misno, mengatakan dari awal pihaknya berharap angka golput di Denpasar bisa ditekan ke angka maksimal 20 persen. Hanya saja perkiraan itu meleset dari target semula. “Yang namanya target kan bisa saja,” kata I Made Gede Ray Misno kepada wartawan Jumat (16/5/2013). Saat ini rekapitulasi perolehan suara masih dilakukan di setiap desa kelurahan di Denpasar. Hasil penghitungan sementara angka perolehan suara di Denpasar pasanggan Anak Aggung Ngurah Puspayoga dan I Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) unggul dengan perolehan suara sebanyak 63,79 persen. Pasangan yang diusung PDIP ini unggul di semua kecamatan di Denpasar. Untuk paket Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) mendapatkan suara 36,21 persen.(gds/trq)

Susno Dicoret, Digantikan Anaknya Caleg PBB JAKARTA, RS - PBB memutuskan mencoret mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji dari daftar caleg. Sebagai gantinya, anak Susno, Diliana Ermaningtias, akan dicalegkan oleh PBB. “Putri kedua Susno Duadji, Diliana Ermaningtias telah menyerahkan berkas sebagai bacaleg Partai Bulan Bintang kemarin,” kata Sekjen PBB, BM Wibowo, Jumat (17/5).Ana, demikian Diliana disapa, telah mendapat restu dari Susno untuk terjun ke dunia politik. Diliana akan menggantikan posisi Susno sebagai caleg nomor urut 1 di dapil Jabar I. “Ana mendapat dukungan penuh kedua orang tua maupun keluarga untuk terjun ke politik. PBB menyatakan welcome oleh karena keputusan itu akan membantu proses perlawanan hukum yang masih akan ditempuh Susno Duadji,” ungkap Wibowo. try) Semangat Asprirasi Rakyat

klik...........www.radarpalembang.biz


V

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-3/V/2013

KNPI : Cagub Harus Orientasi Kepemudaan PALEMBANG, RS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumsel, mendorong pasangan mana pun yang akan terpilih pada pemilukada Sumsel pada 6 Juni mendatang harus memiliki orientasi pemuda Sumsel kedepan. Hal ini disampaikan Ketua KNPI Sumsel, Sofhuan Yusfiansyah, dalam Diskusi calon gubernur-wakil gubernur Sumsel periode 2013-2018 di mata pemuda, di Gunz Cafe Jumat (17/5). Dikatakan Sofhuan, banyak program KNPI yang akan direkomendasikan kepada gubernur-wakil gubernur Sumsel periode 2013-2018. ”Hasil diskusi akan disampaikan kepada pasangan yang terpilih, meski tanpa dihadiri satu pun pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sumsel,”ungkapnya. Menurutnya, pasangan yang akan terpilih nanti, untuk merealisasikan program-program yang pro kepemudaan, mulai dari soial, kesehatan, hingga pendidikan.

“Misalnya anggaran pemuda harus 20 persen hal ini mencakup untuk kegiatan pemuda terhadap masyarakat Sumsel.” Begitu juga dengan program pendidikan, mulai dari sekolah dasar. Hingga jenjang perguruan tinggi, pemuda harus merasakan pelayanan dari pemeriantah, karena pendidikan adalah hak pemuda. ”Karena pemuda adalah massa depan negeri ini, siapa lagi yang akan menjalankan roda kepemimpinan kedepan jika bukan pemuda, bukan hanay untuk biaya pendidikan namun juga keperluan peralatan pendidikan juga harus digratiskan oleh calon yang terpilih,”jelasnya. Andries Lionardo pengamat Politik Unsri mengatakan, menginturkiskan kepada pemuda yang ada di Sumsel, untuk memilih pasangan calon yang memiliki visi misi yang jelas. ”Jangan memilih calon yang menyebarkan mony politik, karena itu akan merusak tatatan demokrasi,”katanya. (zar)

Hary Tanoe: Infrastruktur Dorong

Hary Tanoe S E K AY U , R S – K e t u a Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengatakan Kabupaten Muba sangat potensial dalam pengembangan sektor kewirausahaan. Generasi muda harus menjadi motor pengembangan sektor kewirausahaan ini. “Nah, untuk mendorong kemajuan kewirausahaan di Musi Banyuasin, pembangunanan infrastruktur baik jalan maupun sarana prasarana penunjang lainnya ditingkatkan,”ujarnya saat mengisi kuliah umum dengan tema Membangun Jiwa Kewirausahaan di Kalangan Kaum Muda. Kuliah umum digelar di Opp Room Pemkab Muba, diikuti

ribuan peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan umum. Pada kesempatan ini Hary Tanoe membagi tips dan kiat serta memotivasi pelajar dan mahasiswa agar berani memunculkan mental entrepreneur. Sementara itu usai memberi kuliah umum, hary melantik pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Perindo Sumatera Selatan, di Sekayu. Perindo merupakan organisasi kemasyarakatan di bidang sosial yang dalam program kerjanya memberikan bantuan sosial, menggelar pelatihan keterampilan, hingga menyalurkan bantuan untuk UKM dan koperasi. Pelantikan pengurus DPW Perindo Sumsel dihadiri Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari, Ketua TP PKK Muba sekaligus Ketua Dewan Pembina DPW PErindo Sumsel Hj Lucianty Pahri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Muba, SKPD Muba, Wakil Ketua Umum DPP Perindo Arya Sinulingga, Ketua DPW Perindo Sumsel Febuar Rahman, dan ribuan masyarakat. Pelantikan dimeriahkan penampilan penyanyi Ayu Ting Ting. Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari mengaku senang dan bangga atas dipilihnya Sekayu sebagai lokasi pelantikan pengurus DPW Perindo Sumsel. Dirinya berharap, Perindo dapat menjalin kerjasama yang baik dalam membangun bangsa Indonesia serta pengembangan sektor kewirausahaan di Kabupaten Muba. Menurutnya, Hary Tanoesoedibjo merupakan inspirasi wirausahawan muda Indonesia. (ace)

Semangat aspirasi rakyat

KPU Linggau Belum Terima Putusan MK

DEMO : Simulasi demonstrasi sebagai bentuk kesiapan menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang di Lapangan Mapolres Muba.

Kantor KPUD Muba Dirusak Massa Tidak puas terhadap hasil penghitungan yang dilakukan KPUD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), membuat sekelompok massa dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mendatangi Kantor KPU. Mereka merusak kantor dan segala fasilitas milik KPUD Kabupaten Muba. SEKAYU, RS – Mereka menuntut penghitungan ulang. Tak lama setelah aksi mereka berlangsung, ratusan pasukan pengendali massa (dalmas) Polres Muba tiba di lokasi kerusuhan. Aksi massa yang

semakin anarkis membuat anggota terpaksa melempar gas air mata dan tembakan peluru karet ke arah massa. Namun tembakan peringatan polisi tak dihiraukan oleh ribuan massa yang semakin beringas. Bahkan massa yang sudah kalap mencoba merangsek menerobos barikade polisi. Pasukan dalmas kembali melepaskan tembakan peluruh karet melumpuhkan massa. Akhirnya polisi berhasil memukul mundur massa, serta melumpuhkan satu orang yang diduga kuat sebagai provokatornya. Namun hal tersebut, hanyalah simulasi pengamanan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sumsel, yang diikuti dua pleton Dalmas Polres Muba, Sat Pol-PP Muba serta Linmas, di Lapangan Mapolres Muba, kemarin. Kapolres Muba, AKBP Iskandar F Sutisna SIK Msik, mengatakan, simulasi tersebut, bertujuan dalam menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel, pada 6 Juni mendatang. Pihaknya sudah siap menerjunkan personilnya dari seluruh kesatuan untuk turut melakukan pengamanan dari sebelum proses pemiihan. Saat berlangsung pemilihan sampai pasca pemilihan. “Simulasi ini bertujuan mem-

persiapkan, sarana prasana, sumber daya para anggota polisi, dan meningkatkan koordinasi antar satuan, sehingga kita bisa meminimalisir apabila ada kerusuhan.” ujarnya. Selain itu, ia melarang dalmas membawa senjata api (senpi). Larangan itu sangat ditekankan terhadap petugas polisi penghalau massa demonstran, yang kemungkinan timbul pasca berlangsungnya pemilihan. “Sesuai perintah Kapolda, petugas hanya diperbolehkan menggunakan tongkat, helm, perisai, gas air mata, water cannon dan untuk menghalau massa pendemo,” pungkasnya.(ace)

KPU Banyuasin Belum Umumkan Kekayaan Cabup BANYUASIN, RS – Komisi Pemilihan Umum wajib mengumumkan harta kekayaan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur dan calon pasangan bupati dan wakil bupati, baik itu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Daerah ke publik. ”Wajib umumkan harta kekayaan calon pasangan gubernur, wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati ke publik,”ujar Adliansyah Nasution, koordinator pemeriksaan, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula gedung KPU Banyuasin kemarin. Jika tidak sampai diumumkan, tentu masyarakat luas akan bertanyatanya mengapa harta kekayaan

calon pasangan tersebut tidak diumumkan ke publik. “Kan masyarakat sudah kritis, terkait masalah ini,”bebernya. Secara aturan tidak ada hukuman jika tidak mengumumkan harta kekayaan calon pasangan, namun ada hukuman secara administratif saja. Masih kata Adliansyah, dalam melaporkan harta kekayaan tersebut, yang bersangkutan harus menyertakan harta kekayaannya selama ini, sebagai contoh jika hanya sendirian maka ia hanya menyantumkan harta kekayaannya saja, jika suami istri harus dicantumkan keduanya, jika sudah menikah dan mempunyai anak, maka harus dicantumkan juga.”Setelah itu ditotal berapa

hartanya,”jelasnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, Yusarla ketika dikonfirmasi pihaknya sudah menyerahkan hasil Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) calon pasangan bupati dan wakil bupati Banyuasin, namun saat ini masih dalam proses dan belum diserahkan kepada KPU Banyuasin. ”Kita belum menerima laporannya, jika sudah diterima akan kita umumkan,”ucapnya. Terpisah, Sekretaris KPU Banyuasin, Ogan juga mengatakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) calon pasangan akan diumumkan sebelum tahapan kampanye.”Kita akan umumkan dalam waktu dekat, sebelum tahapan kampanye,”ucapnya.

Dalam kegiatan kegiatan pendidikan politik bagi calon pemilih pemilihan umum berintegritas dengan jujur dan adil, para pemilih diajarkan untuk melaporkan adanya dugaan korupsi dengan menghubungi website KPK dan lain sebagainya. Seperti diketahui, ada enam calon pasangan yang ikut dalam pilkada banyuasin 6 Juni mendatang yaitu pasangan Yan Anton Ferdian SH I - Ir S A Supriono, Agus Saputra - Sugeng, H Hazuar Bidui AZ Agus Sutikno (Hazbi Bagus), H Arkoni MD - Hj Nurmala Dewi, H Askolani SH MH - Idasril SE MM dan yang terakhir yaitu calon dari jalur perseorangan H Slamet - Syamsuri H AJ mendapatkan nomor urut enam. (tri)

LUBUKLINGGAU, RS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau menyatakan belum menerima petunjuk pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan amar putusan nomor 85/ PUUX/2012 tanggal 13 Maret 2013. Dalam putusan MK tersebut bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). “Meskipun sudah ada pemberitahuan bahwa pemilih yang tidak terdaftar pada DPT masih tetap dapat memberikan hak suara mereka jika dapat menunjukkan KTP atau KK namun kita belum menerima petunjuk lebih lanjut terkait hal tersebut,” jelas Divisi Hubungan Antar Lembaga (HUAL) KPU Lubuklinggau, Hendri Almawijaya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Ditambahkannya, KPU Kota Lubuklinggau hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis pemungutan suara bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dengan hanya menggunakan KTP atau KK. Sementara itu Divisi Teknis KPU Musi Rawas, Nopriansyah mengaku pihaknya telah menerima hasil keputusan MK tersebut dan akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar diketahui, meskipun tidak terdaftar dalam DPT masih tetap bisa memberikan hak suara asalkan dapat menunjukkan KTP atau KK. “Pemilih dapat memberikan hak suara mereka hanya dengan membawa KTP atau KK ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana KTP atau KK mereka berlaku satu jam sebelum waktu pemilihan habis,” terangnya. (pin)

klik...........www.radarpalembang.biz


SOSIALITA

VI

Hadirkan

KAMAYA IDOL Salah satu pentolan Indonesia Idol, yakni Kamaya Idol akan menghibur dalam acara launching Honda Vario ISS (Idle Stop System) yang berlangsung, Sabtu (18/5).

Kamaya Idol Hot Gossip

Pejabat Rentan Digoda Wanita JAKARTA, RS - Dicky Dicky sadar posisi sebagai Chandra pernah menjadi wakil pejabat atau politisi memang bupati Garut mendampingi rentan dengan godaan semacam Aceng Fikri. Naitu. Bintang sinetron mun Dicky memilih ‘Lorong Waktu’ itu mundur dari jabatan pun mewanti-wanti tersebut dan kembali rombongan artis yang merintis karier keartikini mencoba perunsannya. tungan di dunia politik Dicky pun menagar tahan terhadap gaku, posisi pejabat godaan. termasuk pejabat dae“Kenyataannya meDicky Chandra rah memang kerap mang seperti itu. Fitrah dikelilingi banyak godaan. Lalu, pejabat yang melayani masyarapernahkah pemilik nama asli kat malah berubah. Jadi lupa fitrah Raden Diky Candranegara itu pejabat itu sendiri, jadi melayani digoda wanita? diri sendiri dan kepentingan “Kalau wanita nggak ada. syahwat-syahwat,” kritiknya. Nggak ada yang berani macam“Harapan saya semoga artismacam. Nggak ada yang berani artis yang sekarang tidak termasuk, alhamdulillah,” ungkap- bawa dan dijauhkan dari hal-hal nya, Kamis (16/5/2013). itu,” jelasnya. (kmb/mmu)

PA L E M BANG, RS –Acara sendiri berlangsung di Palembang Sport and Convention Centre (PSCC), jalan POM XI, Palembang. Acara dimeriahkan dengan penampilan acoustic band, DJ perform, sexy dancer, fotografi competition, fashion show, street dance dan perfor-

mance dari Kamaya Idol. “Selain itu akan ada service gratis untuk 100 motor pertama serta kopdar PMHP (Paguyuban Motor Honda Palembang) Community,”jelas Kepala Wilayah PT Astra International Tbk – Honda Wilayah Sumsel, Yohanes Kurniawan, dalam rilisnya, Jumat (17/5). (dav)

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-3/V/2013


SAMBUNGAN

VII

180 Pejabat

Dari Hal I ) ...........................................................................................................................................

atakan, bahwa pergantian pejabat dalam sistim pemerintahan merupakan hal biasa, dan salah satu bentuk mutasi tersebut dikarenakan promosi jabatan. Muzakir berharap mutasi yang dilakukan kali ini, tidak lagi dijadikan salah persepsi sebagai pergantian bermuatan politis. Sebab, kata dia, agenda reformasi

birokrasi merupakan salah satu sasaran program pembangunan birokrasi aparat pemerintahan yang digulirkan oleh Pemkab Muara Enim. “Saya tegaskan, jangan dijadikan pergantian ini sebagai alasan persepsi karena muatan politis. Itu tidak benar, tetapi memang reformasi birokrasi sudah diprogram-

Panwaslu Periksa ada dua kasus yang masuk ke pihak Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), salah satu tersangkanya melibatkan oknum Kepsek (Kepala Sekolah) SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) karena terbukti secara terang – terangan terlibat pendukungan salah satu cabup (Calon Bupati) Lahat. Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat Delly Kurniadi melalui Divisi Pengawas dan Humas Tatahuddin mengatakan, benar saat ini ada dua kasus yang telah masuk ke meja Panwaslu dan terakhir melibatkan oknum PNS

50,12 CC. Bahkan, kata Muzakir, untuk mencapai kesempurnaan penilaian sesuai harapan, Pemkab Muara Enim harus meningkatkan lagi reformasi birokrasi yang ada saat ini yakni 4 tahapan lagi. “Bagi pejabat yang diganti serta memasuki masa purnabakti, kami ucapkan terima kasih.” (yan)

Kirimkan hasil karya terbaik adik-adik, ke Harian Radar Palembang Simpang Polda Jalan Basuki Rahmat No 12 BC, dengan Mbak Asih, Kak Junaidi, Kak Khairul. Atau email karyanya ke : asihwahyurini@ gmail.com / rdr_plg@yahoo.com. Ada puluhan hadiah menarik setiap minggunya.

Warga Makin

Nama

:

Sekolah

:

Dari Hal I ) ....................................................................................

Dari Hal I ) .......................................................................................................................

dengan terang-terangan mendukung salah satu Cabup. Saat ini oknum tersebut sedang diperiksa mengenai pelanggaran yang dilakukan dan bukan tidak mungkin akan diberikan sanksi. “Kini kasusnya tengah dikaji, dugaan oknum PNS ikut terlibat mendukung dan mengajak masyarakat untuk mencoblos salah satu kandidat pada 6 Juni 2013 mendatang,”ujarnya. Dijelaskannya, panwaslu melalui panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam)

semangat ASPIRASI RAKYAT

kan oleh kita,” ungkap Muzakir. Sebagai wujud dari komitmen reformasi birokrasi yang digulirkan, kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mendapatkan penghargaan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nilai

RAKYAT SUMSEL, HOLIDAY MINGGU KE - 3/V/2013

dan petugas pengawas lapangan (PPL) terus melakukan monitoring kepada seluruh oknum PNS dan juga apabila ditemukan pelanggaran. Karena itu, pihaknya berharap agar kiranya seluruh masyarakat untuk jangan takut memberikan laporan jika melihat ada pelanggaran yang dilakukan. “Padahal, sebelum kejadian tertangkap, kerapkali, Panwaslu memberikan himbauan kepada seluruh oknum PNS maupun berkaitan dengan ini, untuk tidak terlibat sekaligus mengajak untuk

mencoblos atau mendukung kandidat tersebut,”imbuhnya. Ditambahkan Tatahuddin, oleh sebab itu, pihak terus bekerja keras serta saling berkoordinasi dan komunikasi dengan panwaslucam dan PPL, agar buka mata dan telinga. “Hal-hal inilah sangat rentan akan keterlibatan oknum-oknum yang disebutkan diatas. Sekali lagi, kami meminta kepada elemen lapisan masyarakat ataupun oknum, jangan sampai terlibat apalagi tertangkap basah,” pungkasnya. (man)

FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

SEMINAR : Seminar politik yang dilaksanakan bertempat aula Pasca Sarjana Unsri, antara pihak Bawaslu dan FISIP Unsri, Jumat (17/5).

pembantu raktor (PR) IV Unsri, Dr. Ir. A. Muslim, M. Agr mengatakan kami mengangangkat tema tersebut karena memang masih ada ketimpangan pengetahuan politik, karena memang masih banyak masyarakat yang tak tersentuh pendidikan politik. Imbasnya, kata dia, masyarakat begitu mudah terprovokasi dan terjadi konflik. Tentu sebagai lembaga pendidikan Unsri sangat menyayangkan rendahnya pengetahuan politik masyarakat dewasa ini, semoga kegiatan kali ini bisa menjadi sedikit solusi atas persoalan yang ada. “Black campaign, money politics seakan sesuatu yang biasa terjadi dalam pesta demokrasi, padahal jelas itu salah dan akan membuat proses demokrasi cacat, namun rendahnya pengetahuan politik memjadikan hal tersebut seolah hal yang lumrah,” kata dia. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Dr. Irman Putra sidin, tokoh nasional. Menurutnya, proses politik di Indonesia masih tidak mencerminkan demokrasi secara substansial, padahal cita cita reformasi 98 menginginkan kedaulatan yang sebesar besarnya di tangan rakyat. “Dua periode terdekat pasca reformasi, ditahun 2004 dan 2009 sistem politik Indonesia masih mendistorsi makna pemilihan langsung, dan ini jelas berbahaya bagi kedaulatan rakyat, seolah prosesnya mendelegetimasi hal tersebut,” terangnya.

Mestinya sambung Irman, yang disebut penyelenggara pemilu itu adalah pelaksana dan pengawasa, nah, 2 periode yang lalu kedua elemen tersebut tidak memiliki power yang seimbang. “Ketidakseimbangan itulah yang membuat peran pengawasan kurang optimal, maka yang terjadi banyak kejahatan politik yang sistemik,” kata dia Hal serupa juga diungkapkan oleh Drs. Djoko Siswanto, berbagai tindakan negatif politik yang cenderung menghalalkan segala cara membuat rakyat jengah, dan enggan menggunakan hak politiknya. “Ini ditandai dengan semakin menurunya partisipasi politik di tanah air, jika parameter keberhasilan demokrasi adalah partisipasi, maka saat ini demokrasi Indonesia stagnan kalau tidak mau disebut mundur,”jelasnya. “Bayangkan saja, tingkat partisipasi menurun cukup tajam, pada pemilu 1999 sebesar 90 persen masyarakat menggunakan hal pilihnya. Sementara di pemilu 2004 menurun menjadi 87 persen, dan di pemilu 2009 tak lebih dari 72 presen saja.” Ia menambahkan, dan hal yang sama terjadi di pilwako yang baru saja digelar di Palembang, yang sebelumnya 68 persen masyarakat menyalurkan hak pilihnya, ternyata tinggal 62 persen lagi. Tentu ini sangat mengkhwatirkan proses demokratisasi Indonesia. “Legitimasi pemerintah tidak kuat, sebab dukungan masyarakat

sangat rendah,”kata dia. Bahkan, ia mengungkapkan hasil observasinya. “Membaginya menjadi beberapa kategori masyarakat dalam melihat pemilu, dan ini hasil observasi ilmiah, pertama Masyrakat diberi uang dan masyarat memilih.” Kedua, diberi, diterima, dan memilih yang lain, ketiga diterima namun golput, keempat diterima dari semua pasang, namun yang dipilih yang lebih mahal Kelima, diambil dan semua dicoblos, dan terakhir diambil semua namun golput.” Ia berharap, untuk meningkatkan partisipasi pemilih tak hanya sosialisasi yang merata, namun memberikan trust kepada masyarakat bahwa proses pemilu jujur dan adil. “Bawaslu mesti bisa meyakinkan masyarakat untuk itu,”pungkasnya. Ketua Bawaslu Pusat, Dr.Muhammad, S.Ip, M.Si yang juga hadir dalam kegitan itu menyambut baik masukan kepada lembaganya. Ia mengatakan pihaknya akan bekerja seoptimal mungkin sesuai SOP yang ada. “Pengawasan terhadap proses jalannya pemilu akan semakin baik, dan diharapkan bisa menghasilkan proses pemilu yang adil,” kata dia. Kegiatan kali itu berlangsung di aula pasca sarjana unsri, diikuti oleh ratusan mahasiswa, para guru dan akademisi, kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam itu diikuti dengan khidmat dan antusias (can)

klik...........www.radarpalembang.biz


RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-3/5/2013

GAWEAN KITO

VIII

Ekspres Bahari Luncurkan Kapal Cepat 3E

Lebih Cepat, Kuat dan Ringan

Kurmin Halim Direktur Utama PT Pelayaran Sakti Inti Makmur

D

ALAM upaya me- beroperasi melayani penumpmanjakan para pen- ang Palembang – Muntok dan umpangnya, manaje- sebaliknya,” katanya. Kurmin menjelasmen Ekspres Bahari kan, kapal baru ini mendatangkan kanantinya akan mengpal cepat baru untuk gantikan Ekspres Bamelayani perairan hari 8 yang masuk Palembang – Munmasa docking untuk tok (Babel). Kapal pemeliharaan. “SeEkspres Bahari 3E hari-hari, kapal baru seharga Rp 24 Miliar ini yang akan diopeitu telah tiba dan rasionalkan. Dua lagi bersandar di DermaEkspres Bahari 3 dan ga 3 Ilir Palembang. 5 akan diturunkan Direktur Utama Eddy Santana Putra jika penumpang raPT Pelayaran Sakti mai seperti saat libur Inti Makmur Kurmin Walikota Palembang dan Lebaran,” kata Halim SH menjelaskan, kapal baru ini akan mulai pria yang dikenal memiliki jiwa berlayar perdana dalam pelun- sosialnya. Kelebihan kapal ini, sambung curannya di pelabuhan Boombaru Palembang hari ini (18/5). Kurmin, lebih cepat, kuat dan “Peluncuran rencananya lang- ringan karena terbuat dari fiber sung dilakukan oleh Walikota carbon. Bahan kapal ini setara Palembang Ir Eddy Santana dengan perpaduan besi dan aluPutra MT. Setelah peluncuran munium. “Kapal ini memiliki 400 seat. Minggunya (19/5) langsung

Kapten kapal sedang mencoba kemudi kapal. Ada kelas ekonomi tapi AC, ada kelas eksekutif yang terbagi menjadi empat ruang A, B, C dan D. Kemudian kelas VIP dengan 53 seat. Untuk tiket sama seperti biasa,” tambahnya. Khusus kelas ekonomi tempat ini duduknya memang sedikit berbeda dengan kelas eksekutif dan VIP. Satu seat bisa didukuki 2-3 otrang penumpang. “Tapi kenyamanan penumpang tepat kita perhatikan. Salah satunya dengan kita pasangi AC,” ungkapnya. Dijelaskan Kurmin, masuknya kapal baru untuk melayani rute Palembang-Muntok ini kaitannya dengan program peremajaan armada yang dilakukan oleh PT Pelayaran Sakti Inti Makmur se Indonesia. “Kita dapatkan satu armada baru. Intinya kita tetap berusaha memanjakan penumpang dengan

Pegawai sedang menunjukan tv dan kursi untuk para penumpang.

kualitas pelayanan selama berlayar,” jelasnya. Pergantian kapal ini juga bagian dari sikap manajemen terhadap aspirasi penumpang.

Jargon manajemen Ekspres Bahari dalam berlayar tetap. ”Keselamatan tetap no 1”. ”Semua alat dan perlengkapan keselamatan lengkap. Bagi kita, itu nomor

Kapal cepat tampak dari depan.

satu,” tegas Kurmin. Sementara itu, pantauan koran ini kemarin di dermaga 3 Ilir terlihat gagah dan indah mirip seperti kapal pesiar. Saat

memasuki kapal pun terasa sejuk karena semua ruangan disediakan AC. Kursi dan lantainya pun begitu bersih dan rapi. (**/sep)

Kursi penumpang.


RP2_18052013