Page 1

ONLINE TELP FAX

: (0711) 361 638 : (0711) 362 452

HOTLINE REDAKSI IKLAN SIRKULASI EO

: : : :

EXT 815 / 0711 - 3021002 EXT 805 / 0711 - 3021003 EXT 803 / 0711 - 3021004 EXT 812 / 0711 - 3021005

Bisnis Sumsel RADAR PALEMBANG l JUMAT 29 FEBRUARI 2013 l HALAMAN 9

DAFTAR TABEL

Rp 490.000/gram

HARGA

Rp 3.300.000/suku

Per 28 Februari

Per 28 Februari

Tiga Desa Masih Gelap Gulita

Banyuasin Raih 4 Kali Penghargaan

✑ Ke halaman 15

Data Sosek Desa Sako Suban Diinventarisis

✑ Ke halaman 15

Per 28 Februari

Dari Dirjen Pajak Untuk Pelunasan Pajak

MUARADUA, RP – Ternyata masih ada saja warga masyarakat di Kabupaten OKU Selatan yang tak bisa menikmati indahnya lampu listrik PLN alias masih gelap gulita. Akibatnya mereka (warga) tetap setia memilih lampu telpok sebagai penerangan andalan setiap malam tiba. Setidaknya kondisi tersebut di atas dirasakan mayoritas warga masyarakat yang bermukin di tiga

SEKAYU,RP - Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama Tim PBD Pemprov Sumsel akan melakukan inventarisasi data sosial ekonomi (sosek) masyarakat di Dusun III dan Dusun IV Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko. Ini dilakukan guna mengetahui data akurat sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Demikian hal tersebut diungkapkan Kabag Batas Kabupaten Muba Drs Bustanul Arifin seusai menggelar

TERBIT 16 HALAMAN Harga eceran Rp 3.000

BERBINCANG AKRAB: Kepla dinas BPPKAD dan Bupati Banyuasin Amirudin Inoed berbincang akrab

BANYUASIN, RP – Untuk keempat kalinya, Banyuasin kembali mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Republik Indonesia sebagai Kabupaten Lunas Pajak diatas 100%. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung, Drs Jatnika MBA, kemarin di Graha Sedulang Setudung, kemarin. Keberhasilan Banyuasin tersebut berasal dari penerimaan Pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan yang mencapai 100,85 % atau Rp 143 Miliar di tahun 2012 ini. Jatnika menegaskan pencapaian 100,85 persen yang dicapai ✑ Ke halaman 15

Untuk Jalan Poros Rahma-Binjai

Anggarkan Rp 20 Miliar LUBUKLINGGAU, RP - Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggarkan dana sekitar 20 miliar rupiah untuk peningkatan Jalan Poros

Rahma-Lubuk Binjai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2013. Peningkatan jalan tersebut se-

bagai langkah persiapan wilayah daerah industri dan pemudahan akses menuju Tempat Pembuangan ✑ Ke halaman 15

Per 28 Februari

Sopir Angkot Sulit Dapatkan BBM

Kantor DPRD Muba Dikepung PULUHAN sopir angkutan kota (Angkot) Sekayu jurusan Perumnas-Terminal Randik memenuhi halaman gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kemarin. SEKAYU,RP - Mereka mengeluhkan sejumlah permasalahan. Merekapun diterima langsung diruang kerja Ketua Komisi IV DPRD Muba, Rahman Senen yang didampingi sekretaris komisi, Edi Haryanto. Perwakilan para sopir, Sukri menuturkan sedikitnya ada tiga tuntutan para sopir angkot. Yang pertama para sopir meminta prioritas untuk dapat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di kedua

SPBU di Sekayu. “Sudah seminggu ini kami sulit dapat BBM, kami minta prioritas dan dapat mengisi 20 liter minyak permobil,” ujar Sukri yang didampingi sopir lainnya Heru. Menurut Sukri, beberapa hari ini, antrian di SPBU kian panjang dan para sopir angkot tidak kebagian. Hal tersebut semakin menyulitkan pendapatan mereka terlebih jika harus mengisi ✑ Ke halaman 15


10 VARIETI

RADAR PALEMBANG, JUMAT 1 MARET 2013

Kasus Damai, Transfer Uang Nama Kapolres dan Kasat Dicatut Masyarakat OKU Timur khususnya yang keluarganya tengah berurusan dengan pihak kepolisian, dihimbau untuk waspada dan tidak terpengaruh terhadap bujuk rayu oknum tertentu yang ingin mengeruk keuntungan. Saat ini disinyalir nama Kapolres OKU Timur dan Kasat Reskrim dicatut untuk memberikan kebebasan kepada keluarga korban yang sedang ditahan. MARTAPURA, RP –Modusnya, pelaku menghubungi keluarga tersangka dan menjanjikan akan menghentikan kasus dan penyelidikan. Syaratnya pelaku meminta keluarga terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang melalui rekening yang diberikan. “Memang ada beberapa pihak keluarga pelaku ditelepon oknum mengatakan bisa melepas pelaku dengan imbalan uang. Dan ini kita nyatakan tidak benar, kita tidak pernah meminta uang kepada

keluarga pelaku apalagi sampai menjanjikan kebebasan,” ujar Kapolres OKU Timur AKBP Kristiyono. Diakui Kapolres, banyaknya pengungkapan kasus tindak kejahatan yang dilakukan Polres OKU Timur ternyata dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk mendulang keuntungan pribadi. Untuk itulah, dirinya menghimbau agar masyarakat jangan mudah percaya kepada orang yang mengatasnamakan Kapolres ataupun Kasat bisa menyelesaikan kasus dan meminta imbalan uang dengan cara ditransfer. “Sebagai pihak kepolisian kita komitmen menenggakkan hukum. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memproses kasus yang sudah kita ungkap, apalagi sampai meminta uang. Kalau ada segera laporkan dan kita akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap oknum tersebut,” tegas Kapolres. Sama halnya dengan Kapolres, Kasat Resere Polres OKU Timur AKP Janton Silaban pun mengaku jika namanya beberapa kali dicatut untuk meminta sejumlah uang. Informasi tersebut menurut Janton harus dikroscek terlebih dahulu kebenarannya. “Jangan mudah percaya dan langsung menuruti kemauan oknum tersebut untuk mentransfer sejumlah uang yang diminta,” himbaunya.(awa)

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

E-KTP Masih Dibuka Hingga 31 Oktober 2013 LAHAT, RP – Hingga penghujung Februari 2013 ini, proses Elektronika Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), di Kecamatan Kota Lahat ternyata masih terdata sedikitnya 20.338 E-KTP yang masih belum diterima oleh warga. Hal ini dikarenakan sebelumnya dikembalikan oleh Kecamatan, ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lahat, ke pusat dan hingga saat ini belum juga dikirimkan kembali. Hal ini diakui Camat Lahat, Heri Alkahfi, melalui Kasi Pelayana Umum, Dewi Sartika saat dikonfirmasi kemarin. Menurutnya, memang saat ini masih banyak warga yang sebenarnya sudah melakukan proses perekaman E-KTP, namun belum bias menerima kartunya, dikarenakan belum diterima dari pihak pusat hingga hari ini. “Sebelumnya ada kekeliruan di E-KTP yang ada, seperti di biodata, atau di kelengkapan E-KTP yang ada. Sehingga hal ini kita retur ke Disdukcapil kemudian dikirim ke pusat, untuk diperbaiki,” ungkap Dewi. Namun, bagi wajib KTP yang memang sampai saat ini belum menerima kartunya, jangan khawatir jika hendak melakukan urusan yang membutuhkan bukti

kependudukannya. Dimana secara otomatis, jika dimintakan ke pihaknya, akan dikeluarkan keterangan resminya, dan bias kembali lancer. “Keterangan jelas dan resmi akan kita berikan, tak ada alasan hal ini akan mengganggu masyarakat dilapangannya jika hendak melakukan suatu urusan,” tegasnya. Ditanya sampai saat ini masih berapa banyak lagi wajib KTP yang belum mengurus atau membuat E-KTPnya, dikemukakan Dewi dari total sebanyak 81.472 orang, saat ini baru selesai sebanyak 61.134 orang. Sisa 20 ribuan lagi ini, diakuinya memang hingga saat ini masih belum melakukan pembuatan E-KTP yang ada. “Rata-rata hal ini didominasi oleh warga yang letaknya lumayan jauh dari lokasi kantor Camat yang ada. Namun ada juga wajib KTP yang belum mengurusnya karena factor masih diluar kota, seperti mahasiswa atau perantau,” pungkasnya. Sejauh ini, pihaknya (Kecamatan Kota.red) terus berusaha menghimbau dan menyampaikan pemberitahuan ke masing-masing Kades atau Lurah yang ada, agar warganya tersebut bias segera menguruskan E-KTPnya. “KTP itu sangat dibutuhkan di masyara-

katnya, dalam semua kepentingan dan urusan yang ada, jangan anggap sepele,” tukasnya. Terpisah, Kadisdukcapil Lahat, Drs Muchtar Efendi Ali MM juga tak menampik akan hal ini. Menurutnya, sejauh ini upaya untuk mengkoordinasikan E-KTP yang belum selesai ke tingkat pusat terus dilakukannya, memang kondisinya saat

ini belum selesai dilaksanakan, karena banyaknya usulan yang masuk ke mereka. “Bukan hanya Lahat saja yang mengusulkan perbaikan, daerah lain se-Indonesia juga mengusulkan hal ini, jadi kami anggap hal ini adalah lumrah saja,” ungkapnya. Untuk wilayah Lahat ini sendiri diakui Muchtar juga sangat banyak dan luas wilayahnya.

Di kota saja, ada banyak wilayah yang lumayan jauh letaknya, dan notabenenya jauh dari kantor Camat, sehingga hal ini dianggap wajar. Namun saat ini pihaknya melalui masing-masing Kecamatan yang ada di seluruh Lahat, hingga 30 Oktober mendatang masih ditunggukan untuk tahapan kepengurusan E-KTP yang ada. (man)

Roda Pemerintahan Nan-Suko Mulai Bergerak LUBUKLINGGAU, RP – Baru tiga hari pasangan Walikota-Wakil walikota terpilih periode 2013-2018, H SN Prana Puta Sohe- H Sulaiman Kohar dilantik pada minggu (24/2) lalu, kini roda Pemerintahan Nan Suko mulai bergerak dengan merombak atau meroling puluhan pejabat esselon II, III dan IV sebanyak 33 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Wakil Walikota Lubuklinggau H Sulaiman Kohar di Balai Kota Lubuklinggau, Kamis (28/2). Adapun rincian

pejabat eselon yang diganti yakni, esselon IIB sebanyak 7 orang, eselon IIIA 8 orang, eselon IIIB 4 orang, eselon IVA 10 orang dan pejabat eselon IVB 4 orang. Nama pejabat yang di reposisi diantaranya, Kabag Humas Kota Lubuklinggau, Sunardin bergeser menjadi Kabid Aset DPPKA yang digantikan oleh Hendra Gunawan, sebelumnya menjabat sebagai Sekcam, Kepala BKD Surnadi digantikan oleh Ikhsan Roni yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisnaker

dan Kadishub yang sebelumnya dijabat Azhari Yuhan digantikan Tamri. Sementara itu, Dalam sambutannya Sulaiman Kohar menekankan agar para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya segera melakukan kordinasi dan beradaptasi di lingkungan kerja masing-masing. “Saya harap pejabat hendaknya melakukan hubungan yang harmonis dengan seluruh staf tanpa terkecuali, termasuk dengan petugas kebersihan atau tukang sapu di unit kerja masing-masing. “pintanya. (pin)

klik...........www.radarpalembang.biz


HOTEL’S

RADAR PALEMBANG, JUMAT 1 MARET 2013

12

Perlu Ada Standar Tarif Hotel Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan elpiji, tidak banyak mempengaruhi perubahan tarif hotel yang ada. Hotel lebih memilih menyesuaikan diri dengan fasilitas dan layanan, ketimbang mengikuti tren kenaikan TDL dan elpji. Padahal, sejumlah pihak berharap, setiap daerah punya acuan tariff ditetapkan bersama (Pemerintah, PHRI, Periwisata, Pengusaha Hotel).

MY SALON

Bisnis Salon Raup Ratusan Juta FOTO : SALAMUN

Semakin ramainya masyatakat membuka bisnis di dalam mall, memberikan keberkahan tersendiri. Salah satunya My Salon yang ada di PIM mal, dalam sebulan memiliki omset di atas Rp 100 juta PALEMBANG, RP -Yunus, Top Stylist My Salon ketkika dibincangi di tengah kesibukannya mengatakan, di My Salon jumlah pengunjung selalu stabil. Bahkan hampir seuruh pelanggan yang pernah datang ke My Salon akhirnya menjadi pelanggan tetap “Biasanya ada pengunjung coba-coba, namun kemudian akan menjadi pelanggan tetap. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Karena kami menggunakan produk ternama yaitu L’oreal Paris, serta stylist profesinal yang terlatih, maka yang melakukan perawatan di sini akan dijamin kualitas mutu dan kesehatan rambutnya,” ungkapnya.

Style rambut yang dikembangkan My Salon, mengkuti tren artis. Sebab keanyakan anak muda lebih cenderung meniru gaya idola meraka. “Salah satu keunggulan My Salon, pelanggan sebelum melakukan potong rambut terlebih dulu akan berdiskusi dengan stylist kami. Sebab tidak semua potonan rambut sesuai dengan style yang mereka inginkan, maka sebagai styllist, kami mencoba untuk memberi masukan,” kata dia. My Salon adalah usaha nirlaba, yang saat ini memiliki dua cabang, satu di mall PIM dan satu di mall PS. Menurutnya, keuntungan membuka salon di mal lebih besar dibandingkan di luar mall semacam Ruko. “Kalau di mall pelanggan itu tidak seluruhnya memiliki niat ke salon. Ada saja yang datang ke salon karena kecapekan selepas berbelanja. Nah, untuk refresh mereka dayang ke salon. Ada juga yang sambil jalan jalan

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

kemudian merasa bosan, lalu me-refresh ke salon. Sementara kalau kami membuka bisnis di ruko, pelanggan yang datang biasanya mereka yang memang dari rumah punya niat untuk ke salon. Makanya, menurut saya membuka salon di mall lebih menguntungkan,” ungkapnya. Diakui dia, pelanggan My Salon tergolong untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. “Sebab itulah pasar kami, itu menga[pa kmi membukanya di mall, lagi pula mall PS berada di tengah perkantoran dan hotel. Beberapa pelanggan kami sering ke sini lantaran ada acara di hotel ataupun para pembisnis yang mau rapat,” ujarnya. Ditambahkan Widia, salah satu karyawan senior My Salon, dengan teknik yang profesional seperti hair cut yang terlatih. Tak salah jika kami mematok harga cukup tinggi dibanding salon di luar. “Tapi jika mau membandingkan dengan salon-

salon berkelas di ibukota, maka harga yang kami pasang cenderung lebih murah,” jelasnya. Tarif sendiri di mya salon, potong rambut dan cuci seharga Rp 40 ribu, untuk facial itu sesuai jenis, namun biasanya custemer lebih suka yang instan dengan menggunakan paket komplit. Harga paket komplit facial Rp135 ribu harga yang sama pula untuk paket spa badan. Semntara untuk pemeliharaan kuku, meni pedi seharga 90 ribu, dan akan dikenakan biaya tambahan untuk neil art. Selalu ada kemudahan bagi merka yang menjadi pelanggan berbagai kenyaman terus dilakukan manajemen. “Untuk member, perawatan minimal Rp75 ribu akan mendapakan diskon 10 persen, serta jika menjadi member. Setiap member yang berultah akan mendpatkan paket perawatan rambut gratis, ini semua dilakukan demi kenyaman pelanggan,” ungkapya. (rd1)

PALEMBANG, RP - Asisten Manager Hotel Sukarame Palembang Lamria Hutabarat mengakui, setiap hotel biasanya sadar diri menyesuaikan dengan fasilitas yang ada. Jadi tidak begitu saja bisa melakukan kenaikan harga saat ada beberapa komponen mengalami kenaikan. Setiap hotel punya rasio perhitungan tahunan sebelum menetapkan kenaikan tarif. Bahkan, ada beberapa hotel yang tidak melakukan kenaikan tarif karena pertimbangan tertentu. Hal ini diakui Ketua PHRI, Herlan Asfiutin. Palembang baru memiliki sekitar 6.000 unit kamar, mulai dari hotel melati, penginapan, hotel bintang satu hingga bintang lima. Kota ini masih butuh 4.000 kamar lagi. Masing-masing punya tarif sendiri sesuai fasilitas. Diakuinya, PHRI tidak punya hak menentukan tarif hotel. PHRI hanya ajang silaturahmi dan koordinasi agar pengusaha hotel lebih solid dan berkembang sesuai target masing-masing. Jika pertumbuhan ekonomi baik, otomatis hotel bertambah. Palembang mencerminkan arus bisnis baik sebab masih banyak yang bangun hotel. Selain penambahan hotel baru terus naik daun. Seperti Horison (finalisasi) depan Cinde, Swiss Bell Hotel (jalan di tempat), EMIRA depan PIM (Proses). Juga ada 8 hotel yang naik bintang, seperti Best Skip Hotel yang naik dari bintang satu ke bintang dua.

Tinggal pengusaha saja yang harus pandai memainkan strateginya. Untuk tingkat Palembang, hotel bintang satu hingga bintang 3 masih menjadi pilihan pebisnis local. Dengan tarif sesuai layanan mereka. Semakin bagus layanan dan fasilitas, berbanding lurus dengan tariff. Masing-masing bintang punya cluster tariff minimum. Ini yang dipakai, tapi untuk tariff maksimum bisanya menghitung masing-masing sesuai okupansi pasar dan layanan. Rata-rata biasa naik terus adalah hotel berbintang, sedangkan hotel melati lebih cenderung pelan dan stabil saja. Pemerintah bisa saja menetapkan standar tarif kamar hotel secara logis. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Putu

logis. Sebaiknya, penetapan standar tarif kamar hotel ini didasarkan klasifikasi hotel. Seperti harga standar kamar hotel mesti dilengkapi rentang minimal dan rentang maksimal. Rentang harga kamar hotel ini harus didasarkan pada fasilitas yang disediakan pengelola hotel. “Bagusnya ada tariff ambang atas juga, sehingga masyarakat punya rujukan sesuai bintang bila ingin menginap di hotel, tidak perlu lagi mencari-cari info, mana ya hotel murah di sini,” tanyanya balik. Fasilitas hotel sangat menentukan klasifikasi dan operasional hotel. Seperti kamar hotel berbintang yang dilengkapi fasilitas AC, TV, termasuk di kamar mandi yang dilengkapi handuk,

Budiasa, Jumat (5/10) kemarin mengatakan, hanya saja penetapan rentang tarif kamar hotel ini mesti didasarkan kesepakatan antara industri pariwisata khususnya pengelola hotel dan restoran. Sementara Pengamat Sosial dan Kebijakan Syaifuddin Azmi, mengungkapkan, langkah memperjuangkan penerapan standar tarif guna mencegah perang tarif sebenarnya harapan yang wajar. Jika tidak diterapkan, biasanya suatu saat akan jadi boomerang. Dijelaskan, penerapan standar tarif kamar hotel mesti didasarkan standar tarif yang

dan sabun. Sudah waktunya, antara PHRI, industri wisata, pelaku usaha dan pemerintah duduk bersama, mencoba mencari rumusan penetapan tariff. Ini akan lebih bijak mengantisipasi perkembangan industri perdagangan di Palembang kedepan. Nah, selanjutnya baru bisa dibuatkan payung hukum di tingkat propinsi. “Ya persis seperti hotel-hotel yang dikelola BUMD lah, biasanya tarifnya ditetapkan melalui Perda,” imbuhnya. Selanjutnya, payung hukum standar tarif hotel di tingkat propinsi ini bisa dijabarkan di wilayah kabupaten/kota.(ayu)

FOTO : SALAMUN

klik...........www.radarpalembang.biz


13 politika

RADAR PALEMBANG, JUMAT 1 MARET 2013

Besok, 23 Parpol Deklarasi DerMa PALEMBANG, RP - Sekitar 13 ribu pendukung dan simpatisan akan menghadiri deklarasi pencalonan pasangan Herman Deru-Maphilinda Syahrial Oesman (DerMa) menjadi calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018 di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Sabtu (2/3). Ketua koalisi Partai pendukung DerMa, Suparman Roman mengatakan sebanyak 23 Parpol sudah bulat mendukung dan akan mendeklarasikan pencalonan DerMa yang dinilai mendapat sambutan positif dari masyarakat Sumsel. “Melihat respon masyarakat yang sudah berjalan selama satu tahun terakhir ini sangat positif, maka besok, pukul 14.00 WIB secara resmi pasangan DerMa mendeklarasikan pencalonannya,” kata Suparman yang didampingi pimpinan partai pendukung lainnya usai menggelar jumpa pers di sekretariat Ormas Nasdem, kemarin (28/2). Dijadwalkan, kata Suparman, petinggi Parpol secara kemungkinan besarakan hadir seperti ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PPP Surya Darma Ali, Muahaimin Iskandar ketua Umum PKB dan ketua umum PKPI, Sutiyoso serta ketua parpol lainnya. “Kita juga masih menuggu konfirmasi dari ketua umum parpol pendukung lainnya, Kami akan memberikan kejutan yang akan disuguhkan kepada massa yang hadir, deklarasi ini tidak hanya seremonial namun ada momentum yang besar, kita tunggu saja nanti,” ucapnya. Suparman menambahkan, kemungkinan masih ada peluang bagi parpol yang akan bergabung dalam koalisi DerMa. “Komunikasi politik terus dilakukan secara

Eddy Yusuf Klaim Didukung Gerindra FOTO: SALAMUN/RADAR PALEMBANG

JUMPA PERS : Ketua koalisi Partai pendukung DerMa, Suparman Roman (tengah) bersama pengurus partai pengusung saat menggelar jumpa pers di sekretariat Ormas Nasdem terkait Deklarasi DerMa, kemarin (28/2)

intens. Kami membuka ruang jika ada parpol yang akan bergabung,” jelasnya. Ke-23 Parpol yang dimaskud, antara lain, Partai Hanura, PPRN, PKB dan PPP yang memiliki kursi di DPRD Sumsel. Lalu, parpol non parlemen, yakni PPNUI, PPI, PRN, Partai Pelopor, PDK, PMB, PKNU, Partai Merdeka, PPDI, PNI Marhaen, PPD, PIS, Pakar Pangan, Partai Patriot dan PDP. “Insyallah Partai Gerindra

Marzuki Ali : Demokrat Masih Terpecah-pecah JAKARTA, RP - Marzuki Alie diisukan ingin mengadu nasib menjadi calon ketua umum (caketum) PD di Kongres Luar Biasa (KLB) PD. Lalu apa kata calon ketua umum PD di kongres Bandung 2010 silam ini? “Siapa yang bilang calonkan saya? Jadi gini, kita belum tetapkan acara KLB karena kita menata dulu puing-puing yang terpecah-pecah ini karena kesalahpahaman,” kata Marzuki kepada wartawan usai diskusi mengenai ‘Konflik Etnis, Agama, dan Separatisme’ di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (28/2/2013).

Gerindra sudah bulat mendukung Cagub-Cawagub Herman Deru-Maphilinda. “Gerindra sudah resmi dukung Herman Deru-Maphilinda Syahrial pada Pilgub nanti.” Sekretaris DPD Gerindra Sumsel, Norpan Marjani

Marzuki belum berpikir maju sebagai calon ketua umum. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah membenahi internal PD. “Kita tidak lihat dulu, nanti, yang penting sekarang kita masih terpecah-pecah,” kata anggota Majelis Tinggi PD ini. Marzuki menyayangkan kasus yang melibatkan Anas menjadi politis. Dia ingin masalah ini tak terus dipelesetkan. “Seolah-olah kasus Anas masalah politis, skenario ya, ada yang salah paham. Ini masalah hukum yang menimpa Anas, kemudian dipelesetkan seolah politik,” protesnya.(van/nrl)

akan bergabung karena secara the facto telah bergabung sehingga jika dikalkulasikan pasangan DerMa, memperoleh 33 persen suara sah dan melebihi batas minimal syarat pencalonan 15 persen di KPUD Sumsel,” kata Suparman. Terpisah, Herman Deru yang ditemui usai menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Sumsel di hotel Sandjaya kema-

rin malam (27/2) mengatakan, dengan warga NU tentunya mengetahui bahwa dengan politik salah satu untuk mensejahterakan masyarakat”Tidak mungkin dapat mensejahterakan masyarakat tanpa kekuasaan”ungkapnya. Ditanya soal adanya dukungan Grindra terhadapnya sebagai balon cagub? Menurutnya ini akan menjadikan motifasi guna menuju Sumsel 1”insayallah, kalau percaya diri (pd) daru dahulu, maka dari itu

harus pd,”tegasnya. Ali Masykur Musa Ketua PP ISNU mengatakan, NU dan Isnu bukan parpol politik tapi ini organisasi masyarakat namun bangga jika kalau ada kader NU yang maju sebagai calon kepala daerah yaitu Herman Deru ”Tidak hanya menjadi kandidat namun kami doakan menjadi Gubernur Sumsel, hanya saja warga NU mendukungnya secara individual,”pungkasnya. (zar)

Awal Maret, Golkar Putuskan Wakil Alex PALEMBANG, RP - Partai Golkar memastikan di minggu pertama bulan Maret, semua dukungan bakal calon yang akan diusung pada pilkada se Sumsel, termasuk calon pendamping Alex Noerdin pada pemilihan gubernur (Pilgub), 6 Juni mendatang akan diumumkan ke publik. Hal ini diungkapkan juru bicara DPD Partai Golkar Sumsel, Anita Noeringhati, Rabu (27/2). “Yang pasti, Minggu pertama Maret sudah ada penentuan calon bupati dan wakilnya disejumlah daerah seperti Banyuasin dan OKI, begitu juga calon wakil gubernur Sumsel,” kata perempuan ini yang juga Anggota DPRD Sumsel ini. Ia mengatakan, untuk calon Gubernur Sumsel, Golkar sudah memastikan akan mengusung Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Alex Noerdin untuk maju

pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut, namun untuk wakil semuanya secara penuh diserahkan kepada yang bersangkutan (Alex).”Diantaranya yang mempunyai kans untuk dipilih melihat hasil survei, jika kandidat tersebut memiliki survei tertinggi maka dia lah yang akan diusung. Untuk pilkada Banyuasin kata Anita, kemungkinan pada 1 Maret nanti, sudah ada kepastian dari DPP Golkar siapa yang akan diusung. Keputusan itu sepaket, artinya calon bupati beserta wakilnya, hal ini juga berlaku untuk pilkada di daerah lain di Sumsel. “Yang pasti, siapa pun yang diusung oleh partai, maka kader lain harus mendukung keputusan itu,” katanya. Sebagaimana diketahui, pilkada Banyuasin akan digelar serentak dengan Pilgub Sumsel

beserta beberapa pilkada lainnya seperti pilkada Lahat, Empat Lawang dan OKI. Menariknya, di pilkada Banyuasin ini, muncul dua nama kader Golkar yang akan maju, keduanya memiliki kans untuk dapat diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut, yakni Wasista Bambang Utoyo dan Yan Anton Perdian. Saat dikonfirmasi, bakal calon bupati Banyuasin, Wasista Bambang Utoyo optimis dapat diusung oleh partai pimpinan Aburizal Bakri tersebut. Namun, ia pun menegaskan segala sesuatunya diserahkan kepada DPP Partai Golkar. “Saya menunggu hasil keputusan dari DPP, kalau memang nanti Golkar memutuskan bukan saya, ya kita harus loyal dong, tapi kalau saya yang diputuskan, ya yang lain juga harus loyal,”tegasnya. (zar)

Tetapkan 3 Zona Kampanye Pilwako PALEMBANG, RP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menetapkan tiga zona kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang periode 2013-2018 pada 7 April mendatang. Anggota KPU Divisi Perencanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Yudha Mahrom Darma mengatakan, pihaknya sudah menetapkan 14 titik kampanye yang tersebar dalam tiga Zona sekota Palembang. “Sesuai hasil rakor KPU bersama Koramil, Polsek, Kecamatan, PPK dan Panwascam beberapa hari lalu, kita sudah tetapkan empat belas titik kampanye,”katanya, yang ditemui Hotel Swarna Dwipa kemarin, (28/2). Menurutnya, zona I meliputi Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, SU II, Kertapati dan Plaju. Sedangkan Zona II di Kecamatan Gandus, Bukit Kecil, Ilir Barat (IB) I, IB II, Sukarame, Alang-Alang Lebar (AAL). Sementara Zona tiga

meliputi, Kecamatan Kemuning, Ilir Timur (IT) I, IT II, Kalidoni, Sematang Borang dan Sako. Seluruh lokasi tersebut akan digunakan untuk kampanye monologis para calon, mulai tanggal 21 Maret -3 April 2013. Mengenai jika ada pengerahan massa yang tidak sesua aturan, maka akan ditindak oleh Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan pihak kepolisian. “Nanti akan diberi tindakan jika ada yang melanggar, tetapi pengawas yang akan meniindaknya bersama pihak kepolisian. Sanksi pertama administrasi, tetapi jika berulang, bisa sampai di diskualifikasi dan itu baru pra. Karena kita akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait termasuk, tim sukses calon pada 5 atau 7 Maret mendatang untuk membahas penentukan jadwalnya,”ucap Yudha. Selain sudah menetapkan tempat kampanye dan membagi 3 zona, Yudha juga menjelaskan KPU juga menyusun jadwal kampanye secara adil agar waktunya tidak berbenturan antara massa

pendukung calon satu dan lainnya. “Jadwal sudah dibuat hasil rakor. Untuk jadwal buat seminimal mungkin gesekan konflik dilapangan. Jadi nanti mereka kampanye berdasarkan zona. Jika pasangan A kampanye di zona 1 maka hanya massa di zona 1 saja, tidak boleh mengambil di zona lain,”bebernya. Sebelumnya KPU Palembang telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.135.989 orang dan 2.650 TPS yang tersebar di 16 kecamatan sePalembang, hingga saat ini KPU sedang mempersiapkan logistik untuk pemungutan suara khususnya kartu pemilih dan kertas suara akan dilakukan pada 1 -20 Maret 2013, dimana jumlahnya akan diperbanyak 2,5 persen untuk cadangan. “Surat suara dan kartu pemilih akan dicetak, kalau sudah ada pemenang tendernya. Tanggal 21 Maret sudah mulai pelipatan dan kirim logistik ke PPK sampai 6 April, sebelum hari H pencoblosan 7 April mendatang,”pungkasnya. (zar)

Wiranto Ingin Hanura Menangkan Pemilu 2014 JAKARTA,RP - Partai Hanura tengah bergairah menyusul bergabungnya Hary Tanoesoedibjo. Hanura ingin memiliki cita-cita untuk memenangkan Pemilu 2014. “Dari awal sudah kita katakan, termasuk komitmen kita dengan Hary Tanoe, yaitu bagaimana membuat perubahan di negeri ini. Untuk mengubah perlu kekuatan besar, perlu kekuatan politik, untuk mengambil otoritas. Makanya kita

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

maunya menang,” kata Wiranto. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke Fraksi Hanura di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2013). Hanura memang berada di posisi terbawah di sejumlah survei politik terakhir. Kisaran perolehannya pun tak bergerak dari angka 1 sampai 2 persen. Meski demikian target tinggi digantungkan Hanura untuk meraih banyak kursi di parlemen.

“Menangi itu bisa posisi satu, posisi dua atau tiga. Tapi yang pasti untuk membuat perubahan perlu kekuatan besar,” ujar mantan Panglima ABRI itu. Oleh karenanya, untuk mencapai target, Hanura akan membekali caleg dengan bantuan dana. Namun Wiranto enggan mengungkap jumlah dana yang disiapkan. “Nanti kalau terlalu besar di bilang sombong, kalau terlalu kecil dibilang melarat,” tuturnya(trq/van)

PALEMBANG, RP - Polemik dukungan Partai Gerindra di pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel, 6 Juni mendatang kian memanas. Eddy Yusuf yang sebelumnya diklaim DPD Gerindra Sumsel tidak lagi didukung partai, kini angkat suara. Ia menegaskan, hingga kini masih memegang SK dukungan DPP Gerindra. Hal ini disampaikan oleh ketua tim sukses pemenangan Eddy Yusuf, Syamsul Wijaya kepada Radar Palembang, kemarin (28/2). ”Tidak ada pergantian dukungan, surat dukungan itu masih kita pegang. Sekarang (kemarin) kita masih berada di Jakarta untuk menemui pak Prabowo membicarakan soal mundurnya Nur Iswanto sebagai bakal calon wakil gubernur Sumsel, termasuk soal siapa calon wakil pengganti untuk pak Eddy,”kata Syamsul. Ia menegaskan, SK dukungan untuk pasangan Eddy - Nuriswanto hingga kini masih berlaku, termasuk juga dukungan beberapa koalisi parpol lainnya. ”Jumlah dukungan untuk kita masih 18 persen lebih. atau 15,9 persen suara berasal dari gabungan 15 parpol, sedangkan 5,8 persen suara berasal dari Partai Gerindra,” bebernya. Sebelumnya, Sekretaris DPD Gerindra Sumsel, Norpan Marjani, mengatakan Gerindra sudah bulat mendukung Cagub-Cawagub Herman Deru-Maphilinda. “Gerindra sudah resmi dukung Herman DeruMaphilinda Syarial pada Pilgub nanti,”katanya. Menurut Nopran yang juga anggota DPRD Sumsel ini, setelah Gerindra menarik dukungannya pada pasangan Eddy Yusuf-Nur Iswanto, Gerindra

Eddy Yusuf

langsung menentukan calon yang akan didukung. “SK DPP belum, tapi sebentar lagi akan ada. Namun secara resmi kita sudah usul ke DPP pasangan tersebut untuk ditetapkan sebagai Cagub dan Cawagub,”bebernya. Nopran menjelaskan, partainya mendukung pasangan HDMSO dibanding pasangan lain, karena HD selama ini sudah teruji sebagai bupati OKU Timur dan memiliki kans yang cukup kuat. Sedangkan MSO dinilai sosok yang juga memiliki basis massa yang kuat di daerah Basemah, dan sudah populer karena istri mantan Gubenur Sumsel, Syarial Oesman. “Alasan merekomendasikan Deru, karena partai ingin perubahan di daerah dan Indonesia termasuk Pak Prabowo sebagai Presiden. Deru dinilai sosok yang dekat dengan petani, masyarakat kecil dan programnya selama ini pro rakyat, jadi tokoh muda yang energi, merakyat dan pro rakyat dan Sumsel diyakini akan lebih baik. Selain itu Deru merupakan Bupati yang berprestasi, berhasil, bersih, dan memiliki basis OKU Timur. Sementara MSO orang Lahat,“terangnya. (zar)

Elektabilitas Prabowo Teratas, JK Ungguli Ical Survei Taylor Nelson Sofrens JAKARTA, RP - National Leadership Centre (NLC) bekerjasama dengan lembaga survei Taylor Nelson Sofrens (TNS) Indonesia menggelar survei capres 2014. Prabowo Subianto masih unggul di atas Megawati dan Jusuf Kalla (JK). Taylor Nelson Sofrens (TNS) adalah lembaga survei berbasis di London, Inggris. Survei dilak-

Prabowo Subianto

Tingkat Elektabilitas Capres saat Ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Prabowo Subianto Megawati Soekarnoputri Jusuf Kalla Aburizal Bakrie Wiranto Sri Sultan HB X Dahlan Iskan Hatta Rajasa Mahfud MD Ani Yudhoyono Sri Mulyani

sanakan tanggal 14-19 Januari 2013 secara acak pada 2.020 responden di 31 provinsi dengan margin error 4%. Presiden Direktur NLC, Taufik Bahaudin, mempublikasikan hasil polling ini di Lounge 11 Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2013). Hasil survei

: 35 persen : 20 persen : 12 persen : 7 persen : 4 persen : 4 persen : 4 persen : 2 persen : 2 persen : 1 persen : 1 persen

menunjukkan capres Gerindra Prabowo Subianto didukung 35 persen responden mengungguli Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (20 persen). Sementara Jusuf Kalla di urutan ketiga dengan dukungan 12 persen suara mengungguli Aburizal Bakrie (7 persen). (van/nrl)

klik...........www.radarpalembang.biz


KREASI

Halaman

14

Radar Palembang Jumat 1 Maret 2013

Membangun Generasi Berprestasi

www.kreasi-rp.com

NISN Minimalisir Ijazah Palsu Sekolah Pemilik NISN Belum Terdata PALEMBANG, RP - Upaya pemerintah untuk tertib administrasi dalam pendataan jumlah siswa terimplementasikan melalui kebijakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Kebijakan bisa meminimalisir ijazah palsu yang marak beredar. Hanya saja, pendataan sekolah yang punya NISN masih belum jelas. H. Pujiono Rahayu, kepala sekolah SMA N 6 Palembang mengatakan bahwa sekolah SMA N 6 sudah mendaftarkan seluruh siswanya sejak 2008 “sejak kebijakan membuat nomor induk siswa Nasional (NISN) maka sejak itu pula siswa kita daftar kan, apalagi sekarang nomor induk itu akan terus bisa dipakai, misal sudah ada sejak smp, maka ketika sma tak perlu buat lagi, cukup dengan nomor yang lama, namun jika masih ada murid yang masuk ke SMA N 6 dan belum

memiliki NISN maka kami akan memfasilitasi, hingga saat ini seluruh siswa kami 100 persen sudah terdaftar, biasanya yang belum terdaftar itu siswa dari sekolah swasta”ujarnya ia mengatakan, ada banyak keuntungan dengan adanya nomor induk siswa nasional ini, sebab dengan ini seluruh siswa sudah terdata dan terdaftar di pusat “kita menemui banyak keuntungan dengan adanya kebijakan ini, sebab dengan hal ini anak murid kita terdafar dan terdata secara nasional, hal ini jelas kan mempermudah segala urusan, serta akan meminimalisir adanya ijazah palsu”ujarnya ia menjelaskan lebih lanjut , kemudahan lebih banyak daripada kendala “kemudahan lainnya adalah ketika siswa akan mengkuti ujian nasional, siswa tidak mungkin tidak terdaftar, sebab data itulah yang jad dasar panitia pa baisanya menjadi

ujian nasional menentukan peserta ujian, serta dengan mekanisme online segala sesuatu menjadi mudah”kata dia sementara itu ketika di konfirmasi dengan dinas pendidikan provinsi sumatera selaan, melalui kabid SMA dan SMK Yudi, mengatakan dengan adanya kebijakan NISN ini diupayakan agar terjadi tertib adminsitrasi, segala sesuatu kebaikan akan terpulang bagi sekolah sendiri, seperti mutasi atau pindah sekolah antar provinsi lebih mudah, pelaporan jumlah siswa cukup melalui online dan banyak lain keunggulan, ia menambahkan NISN adalah kebijakan langsung kemendiknas, dan untuk pelaksanaan langsung dinas pendidikan kabupaten kota di wilayah tesebut, dinas pendidikan provinsi hanya terima laporan hasil, “kami dalam pelaksanaan kebijakan ini cuma menerima

laporan, untuk saat ini hanya beberapa kabupaten kota yang sudah melapor dan memperbaharui data, sisanya dinas pendidikan kabupaten kota belum melaporkan, hampir seluruh siswa sudah terdaftar, namun persentasenya saya tidak tau persis”ujarnya hal ini dibenarkan oleh Drs. Ade Karyana, M.Ed yang mengatakan “untuk mengetahui persis data, silahkan konfirmasi langsung dinas pendidikan kota, sebab mereka yang mengolah data”ujarnya melalui pesan singkat namun ketika di konfirmasi ke dinas pendikan kota Palembang (disdikpora) mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menau akan hal ini, sebab menurut Ema, Kasi Program Bidang Pembangunan dan subsidi “segala sesuatu itu langsung ke sekolah, kami tidak tahu menau, jadi jangan konfirmasi dengan kami”tandasnya (rd1)

NOMOR INDUK:Siswa SMA juga mengantongi nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sehingga siswa terdata sampai tingkat nasional, ini untuk mencegah terjadinya ijazah palsu.

Penjualan LKS Tumbuh Subur LAHAT, RP – Edaran keras mengenai pelarangan penjualan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) di sekolah-sekolah, tampaknya belum begitu diperhatikan. Meskipun tidak ada unsur paksaan ke siswa untuk membeli buku tersebut, namun tetap saja hal itu melanggar. Mengingat pemerintah pusat melalui pemerK Lahat te intah Kabupaten telah menganggarkan bantuan bbuku secara gratis mela program yang melalui telah ada. P Pantauan koran ini di lapangan, yak pada SMPN yakni 06 kabupaten Laha siswa masih hat, menggunakan bu LKS. Bahbuku ka buku tersebut kan m menjadi menu u utama belajar si siswa, meskipun ti tidak ada unsur p paksaan membe-

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

li buku tersebut. Untuk mendapatkan LKS itu, siswa membeli di salah satu toko yang notabene milik oknum pimpinan media local di Bumi Seganti Setungguan. Menurut Nata, (13) siswa SMP Negeri 06 Lahat, mereka membeli buku tersebut dari toko yang sengaja menjual LKS, tidak ada pemaksaan dari pihak sekolah namun buku tersebut terpaksa kami beli karena banyak siswa lain yang memakai LKS untuk belajar dan mengerjakan tugas. “Buku ini kami beli seharga Rp 8000, kak dari warung yang ada di depan sekolah,” ujarnya lugu. Senada Adi, siswa lainya menuturkan, buku tersebut sering digunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Sedangkan mengenai adanya larangan membeli buku dari Disdik, dikatakan Adi, dirinya tidak tahu karena guru menganjurkan jika

mau memakai buku tersebut untuk belajar dapat membelinya di toko yang ada di depan sekolah. Dan memang hanya di sana satusatunya tempat membeli LKS yang dimaksud. “Aku pakai bukunya, dan Kamis (28/2), dibawa untuk belajar,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 06 Lahat Utari Kristianti melalui staf guru Jul membenarkan adanya buku LKS yang digunakan oleh siswa. Namun, untuk buku yang dimaksud pihak sekolah tidak pernah menjual melainkan pelajar membeli di warung yang ada didepan SMP Negeri 6.

Dan masalah ini sering ditanya oleh LSM, namun penjual bilang untuk hal tersebut biar dia yang tekel. “Benar siswa pakai LKS tapi bukan sekolah atau guru yang jual, melainkan toko di depan dan dia merupakan bos salah satu media,” pungkasnya. (man)

Wong Palembang Minimal Pendidikan D3

H Reza Pahlevi MM PALEMBANG, RP – Pemerintah kota Palembang melalui Disdikpora Palembang menggalakkan program pendidikan 15 tahun. Diharapkan dengan program ini minimal pendidikan warga kota ini D3 atau sarjana muda. H Reza Pahlevi MM, kadisdikpora Palembang ketika dibincangi Radar Palembang di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu mengatakan, Disdikpora kota Palembang terus berdayakan tingkat pendidikan masyarakat. Bahkan, saat ini ditargetkan wajib belajar 15 tahun. “Kami terus upayakan tingkat pendidikan masyarakat kota Palembang, bahkan saat ini kami masuk pada program wajib belajar 15 tahun, dan ini adalah program walikota yang mencintai dunia pendidikan,” ujarnya. Dia menjelaskan lebih lanjut, di tahun sebelumnya 108 siswa berprestasi kota Palembang difasilitasi beasiswa penuh. Tak kurang dari Rp16 miliar dana kami cairkan untuk menunjang wajib belajar 15 tahun. Namun ia masih enggan menyebutkan angkan target anggaran untuk 2013. “Targe 2013 sudah kami susun anggarannya, dan sudah diajukan. Mengenai berapa besarannya nanti dilihat saja persetujuannya,” ujar dia. Menurutnya, langkah pemerintah kota Palembang yang akan menaikan taraf pendidikan di Palembang dengan program wajib belajar 1 tahun, harus didukung semua pihak. Dengan program ini, seluruh masyakat kota Palembang nantinya minimal berpendidikan D3 atau sarjana muda. Hal ini akan berimbas pada kenaikan Indeks kalitas mayarakat . Dia mengakui ini akan berimbas pada anggaran yang akan meningkat, namun demi sebuah pendidikan dan kualitas masyakat di masa mendatanag perlu bagi Palembang sebagai kota metropolitan untuk mengeluarkan anggaran ekstra. “Itu mengapa saya katakan program walikota wajib belajar 15 tahun mesti didukung semua kalangan. Seba,b mau tak mau anggaran juga akan meningkat. Disdkpora kota Palembang sebagai pelaksana program ini juga akan terus selektif dalam memilih siswa berprestasi yang akan mendapatkan besiswa dari pemerintah kota,” kata dia. Demi menunjang pendidikan yang berkualitas tak hanya peserta didik yang akan dibantu, namun guru sebagai tenaga pendidik juga harus dibantu. Salah satu upya yang dilakukan adalah mengusulkan dana sertifikasi guru yang akan disalurkan melalui rekening gaji masing masing guru.(rd1)

klik...........www.radarpalembang.biz


15 SAMBUNGAN

RADAR PALEMBANG, JUMAT 29 FEBRUARI 2013

Tahun Depan Produksi Karet Capai 1 Juta Ton PALEMBANG – Pemerintah provinsi Sumatra Selatan melalui Safar Bahri selaku kabid produksi Dinas Perkebunan Sumsel mengatakan, pihaknya sangat optimis produksi karet di provinsi itu bisa menembus angka 1 juta ton pada 2014. hal ini diungkapkan langsung oleh Safar Bahri saat dihubungi kemarin. ”kita targetkan produksi karet kita tahun ini mencapai 940 ribu ton, dengan adanya peningkatan produktivitas dan peremajaan lahan oleh para petani. Kita targetkan tahun depan produksi karet kita akan meningkat lagi mencapai 1 juta ton.”ujar Safar kemarin.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pihak dinas perkebunan selama ini, produktifitas kebun karet di sumsel saat ini mencapai 1 ton untuk setiap hektarenya, dengan jumlah lahan perkebunan yang mencapai 1,2 juta hektare. Sudah sangat masuk akan jika sumsel mentargetkan produksi karet mencapai 1 juta ton. Untuk saat ini menurut Safar yang perlu diperbaiki adalah perbaikan paradigma bagi para petani, menurut safar saat ini para petani karet Sumsel yang ada di Sumsel masih terkesan belum begitu memperhatikan bagaimaa kualitas dari tanaman mereka. Petani di Sumsel terkesan masih sering memaksakan produksi

karet yang akhirnya membuat dampak sebaliknya. ”Petani kita masih sering ”kebablasan”menyadap, getah tanaman itu selama seminggu berturut-turut disadap tanpa jeda. Padahal aktivitas itu berpengaruh sekali terhadap tingkat kualitas yang akan berdampak pula pada harga jual. Seharusnya kan petani menerapkan pola 3 hari sadap dan 2 hari istirahat, ada jeda, jika tidak mutu hasil panennya rendah dan nanti harganya bisa anjlok lagi,” ujarnya. Meskipun begitu, Safar mengakui jika budaya sadap ini tidak bisa dilepaskan dari budaya dan juga tingkat kesejahtraan petani itu sendiri. Tidak sedikit petani yang melakukan hal tersebut

karena mereka terdesak akan kebutuhan keuangan. “Ada petani yang terpaksa melakukannya karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada juga yang tidak sabar,” katanya. Sementara itu, kabid Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian dinas Perkebunan Sumsel Benjamin mengakui jika kualitas karet milik petani masih memerlukan perbaikan agar kualitasnya harga jual semakin baik. ”petani sendiri sebenarnya tau kalau kualitas karet yang bagus itu bagaimana, yang diinginkan pabrik itu bagaimana, hanya saja mereka masih sering menjual dengan kualitas seadanya sehingga harganya juga terpangkas cukup lumayan.”tukasnya.(alk)

Kekurangan Kuota Haji Lansia Diambil dari Babel PALEMBANG, RP – guna menutup kekurangan kuota jemaah haji lansia pada tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah kementrian Agama Sumsel Najib Haitami mengungkapkan jika pihaknya berencana untuk mengambil calon jemaah haji lansia yang berasal dari provinsi Bangka Belitung. “Saat ini jumlah haji lansia berusia 83 tahun ke atas terdaftar sebanyak 161 jiwa atau setelah ditambah pendamping jumlahnya 322 orang. Sedangkan jumlah satu kloter yakni 360, untuk mencukupi jumlah tersebut kemungkinan akan kita ambil sisanya dari haji lansia asal Bangka Belitung,’ ujar Najib, kemarin. Dalam penerapan aturan ini,

Kantor DPRD

Najib mengakui jika pihaknya sedikit mengkhawatirkan mengenai siapa pendamping dari jemaah haji lansia yang dipastikan berangkat. Kekhawatirannya tidak lain adalah usia jemaah calon haji pendamping terkadang memiliki umur tidak jauh berbeda dengan jemaah haji lansia. Yang lebih mengkhawatirkan pihaknya lagi adalah pendamping yang akan mendaftar tidak juga bisa digantikan jika baru akan mendaftar tahun ini. Pasalnya, jika pendamping saat ini baru hendak mendaftar, maka tidak akan masuk dalam jadwal pemberangkatan karena masa waktu pendaftaran telah ditutup. “Kita berharap pendamping jemaah haji lansia adalah yang beru-

sia muda. Karena jika pendamping memiliki usia yang hampir sama dengan jemaah jai lansia, maka akan sangat merepotkan ,” katanya. Disinggung mengenai program haji plus, Najib mengungkapkan jika kelebihannya hanya berada pada alam pelaksanaan yakni selama 25 hari. Namun, biaya yang digunakan juga cendrung mahal tergantung jauh atau dekatnya dengan Masjidil Harom. Menurut Najib, untuk haji khusus secara regular, pihaknya memerlukan pembimbing sebanyak 5 orang setiap kloternya. Mereka semua terdiri dari seorang pemimpin kloter, seorang pembimbing Ibadah, 3 tim kesehatan

yang terdiri dari satu dokter dan dua perawat. “Untuk Haji Lansia ini kita akan menggunakan pembimbing sebanyak 10 orang, 5 orang untuk kesehatan, dan 5 orang lagi yang berasal dari tim Kementrian Agama, hal ini cukup wajar dilakukan karena memang kita mempertimbangkan usia mereka semua, “ terangnya. Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sumsel, Richard Cahyadi mengatakan, Pemprov Sumsel kembali menganggarkan bantuan transportasi untuk jemaah haji asal Sumsel yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Dimana besaran yang ditetapkan yakni Rp1 juta untuk setiap jemaah. (alk)

Dari Hal 9 ) .....................................................................................................................................

BBM di eceran yang harganya mahal. Dengan omset sehari-hari berkisar Rp180.000-200.000 harus dipotong untuk setoran kepada pemilik mobil Rp70.000/hari ditambah uang minyak Rp90.000/ hari. Sehingga pendapatan para sopir semakin terjepit, terlebih jumlah penumpang semakin menurun. “Penumpang semakin sepi, mungkin turun sampai 60 persen. Mereka beralih ke ojek dan banyak yang pakai motor sendiri. Kami sopir angkot penghasilan menurun,” terang Sukri. Belum lagi jelas Sukri, banyak

mobil angkutan desa (Angdes) dari dusun yang masuk ke kota untuk mengantar langsung penumpang hingga ke tujuan seperti ke sekolah atau rumah-rumah. “Ini tuntutan kami kedua , agar instansi terkait untuk dapat menertibkan angdes yang masuk ke dalam trayek kami. Karena kami kian dirugikan,” jelas Sukri. Tuntutan ketiga para sopir yakni mereka meminta agar jalan di kayuara atau didalam kota Sekayu tidak ditutup seenaknya hingga berjam-jam. “Kami minta agar bisa ditertibkan juga. Perhatikan juga nasib pengguna

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

jalan dan angkot seperti kami,” bebernya. Sementara para sopir diluar gedung dewan memarkirkan angkot mereka kedalam. Mereka duduk dan berharap agar aspirasi mereka yang disampaik ke dewan dapat ditindaklanjuti secara serius. Para sopirpun mengancam bila tuntutan mereka tidak dipenuhi akan melaporkan kepada Bupati atau mereka akan menggelar aksi demontrasi. Menyikapi tuntutan para sopir tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Muba, Rahman Senen berjanji akan menindaklanjutinya dengan memanggil dinas yang

terkait. “Terhadap tuntutan mereka seperti penutupan jalan hendaknya dapat disosialisasikan sehingga tidak merugikan para pengguna jalan. Atau juga angdes yang masuk kedalam kota dapat diberikan sosialisasi sesuai trayek mereka,” papar Rahman didampingi sekretaris komisi Edi Haryanto. Namun, jelas Rahman, jika secara lisan tidak ditanggapi dia meminta para sopir melaporkan keluhan mereka secara tertulis untuk bisa menjadi perhatian penuh dinas dan instansi terkait. (ace)

Tiga Desa

Dari Hal 9 ) ..............................................................................................

desa. Adalah Desa Pematang Obor, Gunung Batu serta Desa Pagar Agung di Kecamatan Pulau Beringin OKU Selatan. Belum masuknya jaringan PLN di tiga desa tersebut memaksa warga masyarakat setempat memanfaatkan sumber penerangan lain sebagai saat malam tiba. Tak heran bila banyak penduduk desa yang menggunakan lampu teplok sebagai ganti listrik. Camat setempat, Hisdan Kadir kepada koran ini bahkan menyebut bila dari tiga desa yang belum teraliri listrik tersebut jumlahnya mencapai ratusan rumah. “dari tiga desa itu ada sekitar ratusan rumah yang belum berlistrik, belum termasuk mereka (warga) yang tinggal di talang-talang

Data Sosek

dan Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Mura telah ada kesepakatan antar desa yang merupakan batas Kabupaten. Sementara untuk Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Muba dengan Desa Bumi Makmur (SP.6) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Mura nantinya akan diundang Pemprov Sumsel didampingi Tim PBD kedua kabupaten untuk melakukan penandatangan berita acara kesepakatan batas desa. “Sementara mengenai daerah Suban IV, pihak Kabupaten Mura dan Pemprov Sumsel tidak melakukan pembahasan lagi, karena wilayah Suban IV telah kembali masuk dalam wilayah Kabupaten Muba,” tegas Bustananul. Terpisah, Kabag Humas Setda

Muba Dicky Meiriando SSTP MH mengatakan, berdasarkan hasil keputusan rapat pada 14 Januari 2013 lalu di Pemprov Sumsel dan 5 Februari 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta bersama Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, telah disepakati untuk sub segmen P.7 sampai dengan P.10 (Suban IV) diputuskan bersamasama bahwa sumur gas Suban IV masuk wilayah Kabupaten Muba. Sehingga soal Suban IV ini tidak ada masalah lagi mengenai penegasan batas daerah. “Untuk Suban IV sudah masuk wilayah Muba, dan kita saat ini masih menunggu proses selanjutnya yang menegaskan memang daerah tersebut masuk di Wilayah Muba dari pihak Kemendagri RI,” tegasnya. (ace)

Dari Hal 9 ) ...........................................................................................

Kabupaten Banyuasin merupakan yang terbaik bersama Kabupaten dan Kota lainnya di Indonesia. “Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten yang lunas pajak diatas 100%, dan Banyuasin masuk kategori tersebut bersama Kabupaten dan kota lainnya,” terangnya, kemarin. Jatnika menegaskan pencapaian 100,85 persen yang dicapai Kabupaten Banyuasin merupakan yang terbaik bersama Kabupaten dan Kota lainnya di Indonesia. “Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten yang lunas pajak diatas 100%, dan Banyuasin masuk kategori tersebut bersama Kabupaten dan kota lainnya,” terangnya, kemarin. Jatnika berharap, Banyuasin juga memenuhi target yang sama

Anggarkan

(2013), Pemkab OKU Selatan bakal membangun dua pembangkit sekaligus. Pertama, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) OKU Selatan. Satu lagi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) juga bakal dibangun di kecamatan yang sama. Untuk pembangunan PLTMH direncakan dibangun di desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin melalui Dinas UKM Industri Pasar Dan Perdagangan OKU Selatan bersumber dari bantuan Kementrian Koperasi di Jakarta. Bahkan untuk pembangunan PLTMH satu ini, menelan dana Rp1,5 M. (gie)

Dari Hal 9 ) ........................................................................................

rapat penegasan batas daerah antara Kabupaten Muba dan Kabupaten Mura yang difasilitasi pihak Provinsi Sumsel kemarin. “Dari hasil rapat penegasan batas daerah antara Kabupaten Muba dan Kabupaten Mura yang difasilitasi oleh pihak Pemprov Sumsel, BPN Sumsel, dan Topdam II/ Sriwijaya menyebutkan akan melakukakan inventarisasi data sosial ekonomi masyarakat di Dusun III dan Dusun IV Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko, dengan jadwal akan ditentukan oleh pihak Pemprov Sumsel,” ujar Bustanul. Dijelaskannya dari hasil rapat tersebut juga menyebutkan untuk segmen Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Muba dengan Desa Sindang Laya

Banyuasin

sembari menjaga kebun,” sebut Hisdan kemarin (28/2). Masih kata Camat, bahwa pihaknya bukan tak berarti belum pernah mengusulkan pemasangan jaringan listrik PLN ke lokasi tiga desa tersebut. melainkan, lanjut dia, pihaknya sudah pernah mengusulkannya. Hanya saja, sampai sekarang ini belum juga terealiasi. “Belum ada realisasi. Sebagian warga juga memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air,” timpalnya. Nah, meski begitu, lanjut camat setempat jika tidak lama lagi, pemerintah setempat (Pemkab OKU Selatan) merencanakan pembangunan pembangkit listrik untuk kecamatan Pulau Beringin. Bahkan, lanjut Hisdan tahun ini

di tahun 2013 ini sebagai Kabupaten yang lunas pajak. “Semakin besar target yang terealisasi, besar juga transfer bagi hasil untuk daerah asal pajak,” ucapnya. Sementara, Bupati Banyuasin, Ir H Amiruddin Inoed mengatakan, pajak PBB , Perdesaan dan Perkotaan, merupakan porsi terbesar penyumbang untuk APBD Banyuasin. “Pajak sangat besar menyumbang pendapatan untuk daerah, jika tidak dibayar maka akan turun, makin banyak PBB dilunasi masyarakat, maka makin banyak dana tersedia dan pembangunan Banyuasin akan berjalan lancar,” katanya, kemarin. Tahun 2012 realisasi pajak Banyuasin 100,28 persen dan pihak sejak tahun 2009 sudah empat kali dapat piagam lunas

PBB. “Kondisi ini berbeda di tahun 2008 lalu, dimana pencapaian pajak kita masih dibawah 100%,” katanya. Namun, ditahun berikutnya, Banyuasin mulai menyumbang pajak tertinggi setiap tahunnya. Di tahun 2009 mencapai 121%, kemudian 110% di tahun 2010. Kemudian lunas pajak di tahun 2011 mencapai 101%. Amiruddin berjanji untuk memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat dengan peningkatan SDM, infrastruktur cukup biar lancar, pelaksanaan di lapangan jujur dan ada intensif dari pemerintah bagi yang mencapai target. “IT juga sudah kita siap secara online, agar proses pembayaran pajak lebih cepat dan dimana saja,” pungkasnya. (tri)

Dari Hal 9 ) .........................................................................................

Akhir (TPA) Lubuk Binjai. Kepastian peningkatan jalan poros itu didapat ketika Walikota Lubuklinggau, H. SN Prana Putra Sohe didampingi Kepala Dinas Pengerjaan Umum (PU), H. Nobel Nawawi dan Sekretaris Bapedda, Dediansyah melakukan pemantauan ruas jalan lingkar selatan dan jalan Ramha, Lubuk Binjai dan Air Kati, kemarin (28/2). “Target tahun ini peningkatan Jalan Poros Rahma-Lubuk Binjai

selesai. Kita juga mendapatkan suntikan dana Rp. 5 miliar dari APBD Provinsi Sumsel untuk pembangunan jalan lingkar selatan,” ujar Walikota. Beliau menjelaskan, panjang jalan poros Rahma-Lubuk Binjai yang akan dilakukan peningkatan sekitar 16 kilometer. Dimana disebagian jalan akan dilengkapi pengaman jalan, talud, pengerasan, box culvert. “Ini untuk mendukung pemanfaatan TPA Lubuk Binjai yang sudah

dibangun. Nanti kita juga akan dilakukan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang TPA,” ungkapnya. Sementara itu, Kadis PU, H. Nobel Nawawi menambahkan, TPA yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumsel memiliki pola sanitary land field (pengelolaan limbah). “Ini merupakan pengelolaan limbah teknis yang dilengkapi pipa lindi untuk pengolaan sampah,” pungkasnya. (pin)

klik...........www.radarpalembang.biz


Radar Sumsel

ONLINE TELP FAX

: (0711) 361638 : (0711) 362452

HOTLINE REDAKSI : EXT 815 / 0711 - 3021002 IKLAN : EXT 805 / 0711 - 3021003 SIRKULASI : EXT 803 / 0711 - 3021004 EO : EXT 812 / 0711 - 3021005

INSPIRASI BISNIS MASYARAKAT SUMSEL

JUMAT 1 MARET 2013

www.radarpalembang.biz

Kesadaran Berlalu Lintas Masih Rendah Sejumlah pengendara bermotor yang dinilai melanggar tertib lalu lintas khususnya pengguna knalpot rasing ditangkap. Hasilnya, 40 sepeda motor berhasil dijaring Polres Lahat. LAHAT, RP – Kasat Lantas

Polres Lahat AKP Agung Aditya melalui KBO Lantas, Ipda Herdi Fakhrudin menegaskan, dari 40 sepeda motor tersebut, 25 Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK) dan 12 Surat Izin Mengemudi (SIM) terpaksa ditahan karena sebagian besar pemilik kendaraan memasang

knalpot yang tidak sesuai standar keselamatan dalam berkendara. “Bagi siapapun yang yang terbukti melanggar, setelah menyelesaikan proses tilangnya, yang bersangkutan wajib melepas knalpot agar kendaraannya bisa dikeluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, selain knalpot, banyak pengendara motor yang tak memiliki kelengkapan standar, seperti lampu belakang, spion, dan lainnya. Untuk itu, ia berharap seluruh masyarakat Lahat, khususnya pengguna kendaraan bermotor, kedepannya bias lebih memahami syarat

Apernas Tahap II Di Mulai PALEMBANG, RP - Setelah diluncurkannya Apernas tahap I, hadir pula Apernas tahap II sebagai tindak lanjut dari perkembangan Apernas tahap I sudah over target. Hal ini disampaikan H Arpan Ismail, Ketua sekaligus Koordinator Apernas. Dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (28/2), pembangunan Apernas yang berlokasi di Talang Kelapa sudah ada 1.070 konsumen dimana untuk daftar tunggu sendiri telah mencapai 600 konsumen. “Begitu juga pembangunan di Gandus telah terisi sebanyak 50 persen atau 1000 konsumen. Masyarakat jangan khawatir selain perumahan Apernas ada di Talang Kelapa dan Gandus, lokasi Apernas juga terdapat di Sei Dua tepatnya di Plaju Banyuasin, sedangkan untuk menara Apernas sendiri terdapat di Jakabaring,” ungkapnya. Menurut, Apernas terdapat di 25 provinsi bukan hanya di Sumsel namun di Provinsi lain pun ada. Untuk Sumsel sendiri terdapat di 3 Daerah, Palembang, Lubuk Linggau, dan Prabumulih. “Sesuai dengan UU Perumahan, pembangunan Apernas pertahunnya harus mencapai 13,6 juta unit rumah MBR. Oleh karena itulah Apernas yang merupakan Asosiasi Pengembang Rumah Sehat Nasional ini mempersembahkan rumah sederhana yang elegan yang layak huni,” jelasnya Tak kalah menariknya, perumahan Apernas ini tanpa DP. Cukup booking fee Rp2 juta untuk peruma-

han dan Rp3 juta untuk apartemen serta perbulannya dapat dijangkau kala-ngan menengah ke bawah. “Hanya dengan Rp600 ribu perbulannya untuk perumahan Segera miliki perumahan tanpa DP bersubsidi di empat lokasi tersebut di atas. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kantor pemasaran kami di gedung Apernas di Jl A Yani No 3 Tangga Takat Plaju, depan Villa Azhar, sebelah Sinar mas dan klinik Ananda.

H Arpan Ismail

Ketua sekaligus Koordinator Apernas

dan Rp800 ribu perbulan untuk apartemen, anda telah dapatkan rumah dan apartemen sesuai keinginan dengan angsuran selama 15 tahun flat,” tegasnya. Ia mengaku tidak ada batasan orang untuk memilkinya. TNI/POLRI,PNS, pegawai Swasta, wiraswasta, bahkan tukang becak pun bisa memiliki rumah ini. Asalkan memiliki surat keterangan belum memiliki rumah dan surat keterangan memiliki usaha dari Lurah setempat dan Camat, bila memiliki penghasilan tidak tetap serta terdaftar sebagai peserta Jamsostek. “Selain tanpa DP perumahan ini juga bersubsidi bekerjasama dengan beberapa bank diantaranya Bank BRI, Bank BNI, Bank mandiri, dan Bank BTN sebagai penyalur FLPP, perumahan ini juga didukung oleh pengelola property, Dewan pengurus wilayah Apernas, kementrian perumahan rakyat, Pemkab Banyuasin, dan Pemkot Palembang,” tukasnya. Apernas merupakan Asosiasi Pengembang Rumah Sehat Nasional yang baru saja dikukuhkan oleh Menteri Perumahan Rakyat dimana terdapat di empat lokasi yang kesemuanya strategis, Menara di Jakabaring sedangkan untuk perumahan Talang Kelapa, Gandus, dan Sei dua. Untuk perumahan lokasi talang kelapa sendiri telah habis terjual. “Anda pesan sekarang, anda dapatkan rumah kecil tapi elegant dengan fasilitas lengkap diantaranya terdapat PDAM, listrik, lampu jalan, jalan di cor, terdapat pembuangan sampah, dekat dengan TK/ SD/SMP/SMA, dekat pasar, dekat terminal, one get system, penghijauan dan masih banyak lagi yang tak kalah menarik akan disediakan juga TPU khusus perumahan Gandus,” terangnya. (ayoe)

kelengkapan standar yang mesti dipenuhinya. Sebenarnya kelengkapan yang ada tersebut, justru diciptakan dan didesain demi kepentingan keselamatan dan kenyamanan mereka sendiri. “Ke depan, demi meminimalisir kegiatan balap liar yang

didominasi kalangan pelajar, pihaknya merencanakan menggandeng pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi,” imbuhnya. Untuk mengurangi aksi balap liar di kalangan pelajar Satlantas telah mendapatkan izin dari pihak sekolah melalui Dinas Pendidi-

kan (Disdik), kendaraan siswa yang kena tilang dikumpulkan di kantor. “Siswa bisa mengambil kembali kendaraannya jika ada surat pernyataan dari Kepala Sekolah (Kapsek), orang tua serta keterangan dari RT/RW setempat,” pungkasnya. (man)

MARKETING HARUS TAHAN UJI DAN NYALI PALEMBANG, RP - Memang tak mudah menjadi seorang marketing, harus tahan uji dan nyali, seperti yang diungkapkan oleh Rolekson Sinaga. Pria asal Medan ini merupakan marketing andalan di Tunas Daihatsu Jl Kolonel H Burlian Km 5 sebelah Rumah Sakit Mata . Rolekson menjadi marketing yang mencapai target/The Best CS Employe se-Sumsel pada 2011 dengan penjualan mencapai 30 unit mobil selama 6 bulan atau selama 1 semester. Bukanlah hal yang mudah untuk mencapai target. Namun Rolek mampu mencapainya berkat kegigihannya dalam bekerja tanpa mengenal lelah. Menurutnya, penjualan mobil yang paling banyak digemari konsumen selama dia bekerja adalah Xenia. Sebelum bekerja di Tunas Daihatsu, Suami dari Tiarlan Situmorang ini bekerja di mekanik Pelabuhan Belawan Medan pada 2002-2004, kemudian pada 20042011 iamenjadi Supervisor Mekanik di PT Asean Motor Internasional Jakarta selama 7 tahun. Karena dia lebih tertarik dengan dunia marketing yang penuh tantangan, ayah dari Aswin Leonard dan Winda Apriani ini lastas pindah ke Palembang pada 2011 dengan bergabung di Tunas Daihatsu. Dalam perjalanan kariernya, laki-laki supel ini tidak usah diragukan lagi. Sampai sekarang pun termasuk Marketing The Best CS Employe Daihatsu untuk wilayah Sumatera. Suatu prestasi yang memuaskan, pantas untuk di acungi jempol. Marketing yang sukses harus tahan uji dan tahan nyali. Apalagi dalam menyelesaikan masalah dengan konsumen, Rolek mempunyai trik jitu yaitu dengan cara merangkul konsumen tersebut sampai konsumen merasa dihargai dan

FOTO: IST

MARKETING TERBAIK: Rolekson Sinaga yang merupakan marketing andalan Tunas Daihatsu Palembang yang dinobatkan sebagai The best CS Employe se-Sumsel.

dilayani dengan puas. “Hargailah seorang konsumen seperti anda menghargai diri sendiri,” ucapnya. Jadi jangan ragu lagi, bagi konsumen yang berminat ingin membeli mobil atau kredit mobil

dapat menghubungi Rolek di nomor 0821-77171267 / 9193982 semua pasti diberikan pelayanan prima tanpa terkecuali apalagi sekarang Daihatsu ada promo PUAAS (pilih uang apa emas),” katanya. (ayoe)

ADVERTORIAL

Bupati Buka Pekan Panutan PBB 2013 DENGAN memberikan panutan atau keteladanan kesadaran membayar pajak PBB, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mela-lui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, Aset D a e r a h (DPPKAD) menggelar Pekan Panutan PembaIr H Amiruddin yaran PBB Inoed 2013. Acara dihadiri Perwakilan Kantor DJP Andika. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed, Kamis (28/2) di Graha Sedulang Setudung perkantoran Banyuasin. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banyuasin Affendi AK dalam laporan mengungkapkan, sejumlah wajib pajak potensial yang dikumpulkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, Camat, Lurah dan Kades. Nilai ketetapan pajak sekitar Rp143 miliar. “Panutan pajak PBB digunakan untuk menaati dan memberikan contoh agar tidak jatuh tempo. Sejumlah penghargaan yang akan

diberikan wajib pajak atas diantaranya, PT Pertamina, PT Sosro, PT TBL. PT SMS. dan pejabat, mulai dari Camat, Lurah, dan Kades.” jelasnya. Dirjen Pajak Sumsel dan Bangka Belitung Drs Jatnika MBA mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi Drs Jatnika MBA yang tinggi, terhadap panutan wajib pajak PPB yang mengalami peningkatan. Pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kontribusi pembangunan Kabupaten Banyuasin. “Kami berikan penghargaan, kepada Pemkab Banyuasin atas pencapaian angka di atas seratus persen, dan hasil pajak tersebut dapat dipertahankan,” terangnya. Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed mengatakan Pemkab Banyuasin sudah mendapat empat kali penghargaan prestasi yang diberikan Dirjen Pajak, atas peningkatan pendapatan pajak. Sumber pajak itu didapatkan dari potensi pajak tersebut, maka nya Pemkab Banyuasin berikan penghargaan sebagai panutan pajak PBB.

“Sejak tahun 2003 APBD Banyuasin Rp190 miliar sampai 2013 mencapai Rp1,5 triliun mengalami peningkatan, tentunya sebagian basar dari pajak. Kalau prestasi itu dimulai dari tahun 2008 mendapatkan Rp.142 atau 90 Persen, 2009 Rp163 miliar atau 121 persen, 2010 Rp157 miliar atau 110 persen, 2011 Rp151 miliar 101 persen dan 2012 Rp143 miliar atau 128 persen.” ucapnya. (adv/tri)

Ir H Amiruddin Inoed melakukan pemukulan gong dalam Pekan Panutan Pembayaran PBB 2013 di Banyuasin.

Kakanwil DJP memberikan penghargaan kepada Bupati Banyuasin.

RP2_01032013  

Radar Palembang Edisi Jumat 01-03-2013 Koran 2.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you