Page 3

SABTU 19 MEI 2012 l HALAMAN 3

RADAR PALEMBANG

Pemerintah Hati-hati Hapus Piutang Pajak JAKARTA, RP - Pemerintah sangat berhati-hati untuk melakukan penghapusan piutang pajak. Walaupun payung hukum soal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memberikan tugas kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan review atas usulan penghapusan piutang pajak. “Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas penugasan dari Menteri Keuangan melakukan review atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal PaAgus Martowardojo jak,” ujar Agus Marto Menteri Keuangan dalam PMK tersebut dalam pasal 6. Inspektur Jenderal Kemenkeu Sonny Loho menjelaskan review tersebut terkait kelayakan penghapusan piutang tersebut serta track record wajib pajak yang memiliki utang pajak. “Untuk meyakinkan apa memang sudah tidak tertagih macam-macam yang perlu direview misal apa sebelumnya sudah ditagih dengan benar, aset wajib pajaknya masih ada yang bisa untuk bayar atau tidak, dan eksistensi wajib pajaknya,” jelasnya. Seperti diketahui PMK ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2012. Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak serta penetapan bentuk lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak. Ditjen Pajak mencatat total piutang pajak hingga Juni 2011 saja mencapai Rp 72,3 triliun atau meningkat Rp 18,3 triliun dari posisi Desember 2010 yang sebesar Rp 54 triliun. (nia/hen)

Kebijakan Bea Keluar Tambang Terlambat JAKARTA, RP - Pemerintah telah mengelurkan kebijakan penetapan bea keluar atau pajak ekspor untuk 65 jenis barang mineral tambang sebesar 20%. Pihak DPR sangat mendukung kebijakan ini,namun kebijakan tersebut dianggap agak terlambat. ANGGOTA komisi XI DPRRI Arif Budimanta menyambut positif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ia menilai hal tersebut sebagai semangat program hilirisasi dan peningkatkan nilai tambah produk tambang. “Aturan itu momentumnya san-

gat tepat. Proses hilirisasi dari industri pertambangan kita memang harus dimulai. Hilirisasi ini kita sebut dengan strategi linkage,” ungkapnya. Menurut politisi PDIP ini, kebijakan ini memiliki beberapa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. “Ada dua manfaat yang kita dapatkan disini. Penambahan penerimaan negara dan kesempatan kerja,” sambungnya. Namun Arief sedikit menyentil pemerintah yang dinilainya terlambat mengeluarkan aturan ini. Menurutnya, sebelum aturan ini keluar, banyak barang tambang yang sudah terlanjut diekspor secara mentah.

Kenyataan bahan tambang itu jika diolah di dalam negeri memiliki nilai tambah yang nilainya jauh lebih tinggi daripada barang tambang mentah yang diekspor. “Misalnya ekspor nikel, untuk pemasukan negara kita hanya menilai dari nikel padahal selain nikel walaupun jumlahnya kecil, tapi ada mineral ikutan lain seperti Titanium yang terikut tapi harganya jauh lebih mahal dari nikel,” tutupnya. (feb/hen) TAMBANG: Kebijakan penetapan bea keluar atau pajak ekspor hal positif, namun praktisi menilai kebijakan tersebut dianggap agak terlambat dikeluarkan.

Rumah Tangga Paling Konsumtif

Konsumsi Listrik Naik 10,9%

545 Calon tak Lolos Ujian BI

Pejabat Bank Harus Orang Terbaik JAKARTA, RP - Calon dewan komisaris, direksi, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebuah bank perlu mengikuti uji kemampuan dan kepatutan alias fit and proper test. Dalam catatan Bank Indonesia (BI) ternyata sebanyak 545 orang terhitung sejak tahun 1999 sampai 2011 dinyatakan tidak lulus. Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengungkapkan selama tahun 2011, calon dewan komisaris, direksi, dan PSP yang mengikuti uji kemampuan dan kepatutan sebanyak 220 calon, terdiri dari 106 anggota Direksi, 21 Direktur Kepatuhan, 84 Komisaris/Pengawas dan 9 PSP. “Dibandingkan dengan pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan tahun 2010, jumlah calon anggota dewan komisaris, direksi, dan PSP mengalami sedikit penurunan. Secara keseluruhan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011, peserta yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan mencapai 84,15%,” jelas Muliaman. Dalam rekapitulasi sejak 1999 sampai 2011 tercatat sebanyak 3.438 peserta yang mengikuti ujian untuk menjadi pejabat bank. Namun hanya sebanyak 2.893 yang berhasil lulus sisanya yakni sebanyak 545 orang dinyatakan Muliaman Hadad tidak lulus. Untuk tahun 2011 juga BI telah menyelesaikan pemeriksaan khusus (fit and proper test khusus) pejabat Existing pada 12 bank dengan total 82 orang, dengan rincian 6 orang Pemegang Saham, 48 orang Pengurus dan 28 orang Pejabat Eksekutif. “Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan good corporate governance di industri perbankan,” ungkap Muliaman. Untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, industri perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Pengamat ekonomi menilai dalam mencipatakan industri perbankan yang kuat ialah dengan memperkuat salah satu hal prinsip yaitu fit and proper test. Sebab dari sinilah, kinerja perbankan akan baik, jika syarat dasar ini dipenuhi. Terpisah, Pengamat Ekonomi Prof Dr Didik Susetya SE MSi mengatakan, fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) di perkuat maka bisnis perbankan bisa tumbuh dengan baik. “Misalkan pemilihan direksi kemudian juga ekspansi semuanya menggunakan kerangka itu, rasanya tidak ada lagi kerugian negara diakibatkan permainan oknum di dunia perbankan,”jelas Didik. Langkah fit and proper test, juga sangat efisien dalam mengurangi tindak kriminal perbankan. Memang, kata dia, susah untuk menjalankan ini, dibutuhkan sistim yang kuat juga. Sementara itu, Kepala Kanwil II Bank Mandiri Palembang Adang Joedianto, untuk memperkuat industri perbankan di Indonesia ini memang dibutuhkan fit and proper test yang ketat dan aturan kepemilikkan saham harus jelas. Adang melanjutkan, permasalahan di lapangan itu meskipun saham dimiliki orang asing. Jika pegawai dan jajaran direksinya sudah layak dari sisi keilmuan atau katakanlah kualifikasinya, maka kinerja bank tersebut tentunya positif. (oct/dru/hen)

PIKUL : Terlihat seorang petani daerah memikul buah durian yang baru dipanen dari kebunnya. Buah lokal butuh sentuhan modern dalam pengelolaan agar mempunyai daya saing hasil.

KONSUMSI LISTRIK: Konsumsi listrik pada kuartal I-2012 tumbuh pesat. Kenaikan konsumsi listrik masih didominasi oleh golongan rumah tangga. Tingginya penggunaan elektronik menjadi alasan penyebab kenaikan pemakaian listrik di rumah.

JAKARTA, RP – Konsumsi listrik di tanah air selama empat bulan pertama 2012 tumbuh 10,9 persen. Golongan rumah tangga mengalami kenaikkan konsumsi paling tinggi, yaitu 12,1 persen. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji mengungkapkan, konsumsi listrik di tanah air selama empat bulan pertama 2012 tumbuh 10,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan konsumsi listrik masih didominasi oleh golongan rumah tangga.

Pada 2012 ini, empat bulan pertama tumbuh 10,9 persen year on year,” kata Nur Pamudji. Data PLN menunjukan, dari pertumbuhan 10,9 persen tersebut, golongan rumah tangga men-

galami kenaikkan konsumsi paling tinggi, yaitu 12,1 persen. Padahal jumlah pelanggannya hanya tumbuh sebesar 8,3 persen. Dari seluruh golongan tarif rumah tangga, ungkap Nur Pamudji, golongan tarif 2.200 VA dan

1.300 VA mengalami pertumbuhan paling tinggi. Konsumsi listrik pelanggan golongan 1.300 VA, tercatat naik 30 persen sedangkan 2.200 VA sebesar 23 persen. “Karena pada golongan rumah tangga seperti itu konsumsi barang elektroniknya tinggi. Tadinya kulkas satu pintu menjadi dua pintu. AC, tadinya hanya di kamar orang tua, anaknya minta AC, dibelikan. Itu membuat pemakaian listrik di rumah naik,” paparnya. Untuk sektor industri, PLN mencatat kenaikkan konsumsi listrik hanya sebesar 10 persen dengan penambahan pelanggan 3,9 persen. Sementara pada sektor bisnis, terjadi kenaikan konsumsi listrik sebesar 8,4 persen dengan pertumbuhan

Fakta Konsumsi Listrik Kuartal I-2012 Konsumsi tumbuh 10,9 persen yoy Pelanggan bertambah 3,9 persen Rumah tangga paling konsumtif dengan 12,1 persen Listrik sektor bisnis naik 8,4 persen Pelanggan golongan tarif 2.200 VA naik 23 persen Pelanggan golongan tarif 1.300 VA naik 30 persen

pelanggan naik 5,1 persen. Nur Pamudji menjelaskan tingginya pertumbuhan konsumsi listrik ini menunjukkan bahwa perekenomian Indonesia terus tumbuh. Berapapun tingginya konsumsi listrik Indonesia, PLN akan terus berusaha untuk menyediakan agar

roda perekonomian Indonesia terus berjalan. “Pertumbuhan pelanggan lebih kecil dibandingkan laju konsumsi listrik, artinya konsumen lama menambah konsumsi listriknya dan itu berarti ada pergerakan ekonomi,” paparnya. (eh)

Migas RI Harus Mandiri DISKUSI JUDICIAL: Anggota Komisi VII DPR RI Halim Kalla (tengah) dan Citizen Journalist Iwan Piliang (kanan) menjadi narasumber dalam diskusi publik di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (18/5). Diskusi mengambil tema Minyak Untuk Rakyat membahas permasalahan tentang kebijakan pemerintah menaikan harga minyak.

JAKARTA, RP - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dinilai sudah semakin mendesak untuk membangun kemandirian industri migas. Pengelolaan Migas oleh banyak institusi justru membuatnya tak maksimal. Pengamat kebijakan publik

dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio menilai UU migas menarik peran Pertamina sebagai pengawas kontraktor migas asing. Peran itu dikebiri dengan pembentukan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Dengan adanya UU Migas, status Pertamina sebenarnya dikorbankan karena statusnya disamakan dengan kontraktor asing sehingga kalau mau eksplorasi Migas harus mengikuti tender seperti perusahaan kontraktor asing,” kata Agus Pambagio dalam Diskusi Publik Minyak Untuk Rakyat di

Jakarta, Jumat (18/5). Agus menjelaskan, pembentukan BP Migas dan BPH Migas sebetulnya dilakukan karena Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA) Pertamina diketahui sarat dengan dugaan korupsi. “Seharusnya pemerintah tidak

usah membentuk BP Migas dan BPH Migas dengan alasan memotong korupsi di Pertamina. Berantas saja korupsi di Pertamina,” katanya. Sayangnya, berdirinya BP Migas dan BPH Migas ternyata belum mengubah keadaan. Hal itu terlihat dari lifting minyak tetap turun dan pengelolaan migas nasional banyak yang tidak dikerjakan dengan baik. Padahal dalam hal anggaran dan fasilitas, BP Migas tidak dapat dikontrol oleh DPR. Melihat situasi itu, Agus berharap dalam revisi UU migas yang akan datang, peran Pertamina bisa kembali menjadi sebagai wasit dan pemain dalam industri migas Indonesia. “Konsep tersebut dipakai oleh Petronas dan membuat Petronas tetap maju,” paparnya. UU migas yang berlaku saat ini, lanjutnya, juga telah membuat pemerintah gagal dalam menetapkan kebijakan BBM bersubsidi. Keraguan pemerintah untuk menaikkan harga menyengsarakan masyarakat, karena harga komoditas naik walaupun BBM bersubsidi tidak jadi naik. “Dengan tidak naiknya harga BBM bersubsidi, dana untuk infrastruktur minim dan pada akhirnya akan semakin membuat masyarakat menderitam” paparnya. (umi)

RP1_19052012  
RP1_19052012  

Radar Palembang Edisi Sabtu 19-05-2012 Koran 1.

Advertisement