Issuu on Google+

Harga Langganan Dalam Kota Rp. 20.000/bulan Luar Kota Rp. 25.000/bulan

Radar Morowali Aspirasi dan Inspiratif

Edisi V/Minggu Pertama Mei

Masa Depan Milito Belum Diputuskan Diego Milito saat ini tengah berkonsentrasi untuk menghadapi Derby Milan. Penyerang Inter Milan itu baru akan memutuskan masa depannya setelah kompetisi selesai. Sejak musim lalu, Milito tak bisa banyak beraksi di atas lapangan hijau karena terus-menerus diganggu cedera. Dia baru tampil sebanyak 15 kali untuk Inter pada musim ini dan menyumbangkan dua gol. Dengan kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini, Milito dikabarkan akan segera pulang ke Argentina. Klub pertama Milito, Racing Avellaneda, tertarik untuk merekrut striker 34 tahun itu. N a m u n , sampai saat ini Milito belum membuat keputusan akan bermain di mana pada musim depan. Dia baru akan bicara dengan Inter setelah Serie A musim ini tuntas.

Wajah Lama Dominasi DPR RI Sulteng

Jakarta, Radar Morowali Wajah-wajah lama kembali mengisi kursi DPR untuk perwakilan Sulawesi Tengah. Empat dari enam jatah kursi DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (Sulteng) diisi petahana. Keempat anggota DPR petahana itu adalah anggota Komisi V Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Rendi M Affandy Lamadjido (47.709 suara), Wakil Ket-

ua Komisi V Fraksi Partai Golkar Muhidin Mohamad Said (131.508 suara), anggota Komisi IX Fraksi Partai Demokrat Verna Gladies Merry Inkiriwang (74.983 suara), dan Anggota Komisi III Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding (42.660 suara). Adapun, dua kursi lagi direbut caleg dari Partai Nasdem Ahmad Hi M Ali (109.021 suara) dan caleg

Partai Gerindra Supratman Andi Agtas (61.500 suara). Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng, enam partai politik (parpol) peserta pemilu mendapat enam kursi yang diperebutkan di dapil yang meliputi Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu,

Kabupaten Morowali, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai itu. Keenam partai itu adalah Golkar dengan 274.610 suara (19,27 persen dari total suara sah 1.424.748); Partai Gerindra dengan 182.217 (12,78 persen); Partai Demokrat dengan 174.006 suara (12,21 persen); Partai Demokrat dengan 174.006 suara (12,21

Jika diukur dari segi usia, antara Ariel Noah dan Sophia Mueller terpaut sekitar 9 tahun. Sophia kini berumur 43 tahun, sedangkan Ariel masih berusia 32 tahun. Namun usia tidak menjadi masalah. “Berdasarkan pengalaman dapat yang seumuran dan lebih muda, umur bukan jaminan. Kepercayaan satu sama lain, itulah trust. Teori ini susah dipraktekkan, tapi harus,” kata Sophia di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. “Berdasarkan pengalaman dapat yang seumuran dan lebih muda, umur bukan jaminan. Kepercayaan satu sama lain, itulah trust. Teori ini susah dipraktekkan, tapi harus,”Sophia Mueller. Janda Indra Lesmana itu menilai, saat ini usia bukan lagi jadi pertimbangan dalam membina suatu hubungan. Yang terpenting, kepercayaan di antara mereka tercipta dan menjadi dasar hubungan. “Iya sudah nggak zamannya lagi ya. Pikiran, experience, knowledge. Dari awal harus punya kepercayaan dari masing-masing, trust,” tandasnya. (det)

persen); Partai Nasdem dengan 171.289 suara (12,02 persen); PDI Perjuangan dengan 143.106 suara (10,04 persen), dan Partai Hanura dengan 123.646 suara (8,67 persen). Enam partai lainnya tak mendapatkan jatah kursi, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang meraih 97.049 suara (6,81 persen); Partai

»» Wajah Lama Hal 7

Warga Keluhkan Harga BBM Bungku, Radar Morowali Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin dan solar di Morowali mencekik leher. Bensin eceran saja mencapai Rp. 8000 per liter. Harga ini tentu jauh di atas harga yang ditetapkan pertamina, yakni Rp. 6.500 per liter. Ironisnya penjualan bensin semacam ini dilakukan di depan SPBU.Otomatis kecurigaan adanya permainan antara pertamina dan pengecer tak terhindarkan, apalagi para penjual eceran

»» Milito Hal 7

Tak Masalah Ariel Noah Lebih Muda

HP. 0822 2186 5678 0823 4646 6440

Harga Eceran Rp. 5.000/Eksp

“Apa yang telah kami capai, kami capai bersamasama. Saya Diego Milito

Info Iklan dan Berlangganan

Pembelian BBM dengan menggunakan jeregen di SPBU Morowali kerap dipertontonkan.Gambar ini diambil pekan lalu.

41 Pemilih di Sulteng Coblos Ulang DPD Jakarta, Radar Morowali Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Sulawesi Tenggara menemukan ada 41 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan calon anggota DPD. Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) rekomendasikan pemilihan ulang. “Hasil kajian Bawaslu meminta kepada KPU, memberikan kesempatan bagi 41 orang itu untuk memilih perwakilan DPD, pemilihan lanjutan hanya pada ke 41 orang itu di sulteng,” ujar Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (2/4). Selain itu, Bawaslu meminta kepada KPU setempat untuk kembali melakukan pencermatan dan perbaikan data jumlah pemilih dan perolehan suara secara berjenjang dan mengacu kepada form C1 plano (formulir hasil penghitungan suara). “Dilakukan pencermatan dan perbaikan data secara berjenjang, berdasarkan perolehan yang benar di C1 plano,” ujarnya. Sementara itu, atas bukti yang

»» Coblos Hal 7

Antara

»» BBM Hal 7

Realisasi Investasi Sulteng Capai Rp 2 T Palu,Radar Morowali Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat realisasi investasi di daerah itu pada triwulan I 2014 telah mencapai Rp 2 triliun dari total target investasi Rp 5,6 triliun. Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sulawesi Tengah Suaib Djafar di Palu, Kamis, mengatakan, nilai investasi tersebut baru tercatat dari investasi swasta di sektor pertambangan. “Sebagian besar itu investasi pertambangan gas Senoro,” katanya.

Sementara untuk investasi pemerintah melalui belanja modal pemerintah daerah kata dia, sedang berjalan sehingga belum semua laporan realisasi masuk ke BPPMD. “Proyek pemerintah khususnya terkait infrastruktur masih berjalan. Ini juga cukup banyak dan dihitung sebagai investasi,” katanya. Dia mengatakan investasi di sektor lainnya seperti perhotelan juga masih berjalan sehingga belum terbukukan. “Kita masih menunggu laporan penanaman modal dari swasta lainnya,” katanya.

Suaib mengatakan Sulawesi Tengah optimistis 2014 bisa melampaui target investasi seperti halnya pada 2013. Investasi 2013 melampaui target sekitar 300 persen dari Rp2,6 triliun menjadi Rp8,7 triliun. “Karena besarnya realisasi itu sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menaikkan target investasi pada 2014 ini sebanyak Rp5,6 triliun,” katanya. Menurut Suaib, investasi di Sulawesi Tengah terus bergerak naik karena masih terbukanya peluang investasi di berbagai sektor. (rm)

Jurnalis Palu Baca Puisi di Hari Buruh

Palu, Radar Morowali Jurnalis di Kota Palu membaca sejumlah puisi bertemakan buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (1/5). Rahmat Dhani anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu membacakan puisi bertemakan buruh yang mencoba mewujudkan kesejahteraannya. Aksi itu digelar di Bundaran Hasanuddin Palu yang merupakan tempat yang sering dilalui warga. Rahmat Dhani yang juga jurna-

lis Palu TV itu berharap melalui puisi yang dibacakannya itu bisa menggugah masyarakat terutama para buruh untuk mewujudkan kesejahteraan buruh. Sementara itu Abdi K Mary membacakan sejumlah puisi karya Wiji Thukul yang bertemakan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap buruh. Dalam puisi yang dibacakannya itu buruh terlihat sebagai kaum lemah yang harus mencukupi hak dasarnya seperti kesehatan dan perumahan karena perusahaan

tidak bisa menjamin hak-hak karyawan. “Sampai kapan buruh harus menjadi sapi perahan. Kapan buruh bisa sejahtera,” kata Abdi usai membacakan puisi. Sementara itu, Deasy Ritsard membacakan puisi yang menceritakan kegelisahan kaum pekerja yang hidupnya tak kunjung sejahtera. Demikian pula Joko Santoso yang membacakan dua puisi

»» Hari Buruh Hal 7

Seniman Muda yang Karyanya Sukses Menempus Pasar Internasional

Masuk di Balai Lelang Masterpiece Singapura, Lukisan Dihargai Rp 191 Juta Seniman muda berbakat asal Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yarno kian berkibar di seni internasional. Seiring makin tingginya minat kolektor seni mancanegara terhadap karyanya, harga lukisan Yarno juga terus melesat.

Sophia Mueller

Terakhir, karya seniman berusia 44 tahun yang khas dengan kritik lingkungan itu masuk di balai lelang Masterpiece Singapura, 13 April lalu. Banyak kolektor seni yang hadir mengejar satu-satunya lukisan karya Yarno berjudul Power Struggle yang dibuat pada 2011 itu. Di akhir lelang, lukisan Yarno dibeli dengan harga total SGD 20.740 atau Rp 191 juta. Padahal, Yarno tergolong seniman

baru Tanah Air. Jumlah karya yang dihasilkan bahkan belum mencapai 58 kanvas. Pada awal Maret 2010, karya Yarno masih di harga Rp 9 juta dalam pameran bersama. Lalu naik terus di akhir 2011 menjadi Rp 18 juta setelah dipamerkan di Seoul, Korea, dan Singapura. Di pertengahan 2012 harga tawar lukisannya naik lagi menjadi Rp 25 juta. Dan pada 2013, karya Yarno terus melambung hingga menyentuh angka Rp 40 juta. Namun, tidak semua kolektor berhasil memperoleh karya-karyanya walau ingin membelinya. Keunikan karya Yarno ada pada kepandaiannya mengolah kombinasi warna dan

Yarno

Yarno

»» Seniman Hal 7


radar politik

2

Edisi V/Minggu Pertama Mei

PKS, PKPI, PPP Tak Dapat Jatah Kursi Bungku, Radar Morowali Hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPUD Kabupaten Morowali, beberapa waktu lalu, tiga partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PKPI dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak mendapatkan jatah kursi DPRD Morowali periode 2014-2019. Ketiga partai ini tak mampu bersaing dengan 9 partai lainnya. Sementara itu, 9 Parpol yang mendapatkan jatah kursi yakni Demokrat 6 kursi, Golkar dan PBB masing-masing 4 kursi, sementara PKB, Gerindra, Nasdem, Hanura, masing-masing mendapatkan 3 kursi. Selanjutnya, PAN dan PDIP masing-masing 2 kursi. Kemenangan partai Demokrat ditentukan di Daerah Pemilihan (Dapil) I dan II. Di dua dapil tersebut, Demokrat masing-masing berhasil menempatkan dua orang perwakilannya. Di dapil I, partai berlambang bintang Mercy tersebut menempatkan Caleg incumbent Ambo Dale, dengan perolehan suara pribadi 2.147 suara dan Irwan, S.So dengan perolehan 1.902 suara. Partai Golkar juga berhasil menyamai perolehan kursi Demokrat. Di dapil I, Golkar meloloskan dua orang Calegnya yakni, H.Silahudin Karim, dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.966 suara, Irene ILyas.SE, dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.291 suara. Selanjutnya ada partai Nasdem yang mendapatkan 1 kursi dengan jumlah peolehan suara sah partai dan suara calon keseluruhan 5.297 suara. Caleg yang terpilih dari partai Nasdem yakni Kuswandi, dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.013 suara. Disusul PBB, yang menempatkan Haerullah SE.MM. sebagai perwakilannya dengan jumlah perolehan suara pribadi 614 suara. Kursi berikutnya direbut Partai Amanat Nasional (PAN) yang menempatkan wakilnya Hj.Mirdan Adnan dengan jumlah perolehan suara pribadi 838 suara. Selanjutnya ada partai Gerindra, yang meloloskan Calegnya

3 kursi

6 kursi

3 kursi

4 kursi

4 kursi Asga Ali dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.291 suara. Sementara kursi terakhir direbut partai Hanura yang meloloskan calegnya Subhan Matorang.SH, dengan jumlahperolehan suara pribadi 576 suara. Untuk dapil II, yang memperebutkan 6 kursi, partai Demokrat berhasil menempatkan dua orang perwakilannya,

3 kursi

2 kursi

3 kursi 2 kursi

yakni Nuraeni M.K. dengan jumlah perolehan suara priadi 1.282 suara dan Makmur,A.Ma.Par, dengan jumlah perolehan suara pribadi 990 suara.

Berikutnya, partai PKB meloloskan Caleg nomor urut 1 Firdaus dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.698 suara. Disusul PAN, yang meloloskan calegnya Syarudin dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.004 suara. Partai PBB yang menempatkan perwakilannya Aminudin Awaludin S.Pd.i. dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.139 suara. Disusul partai Nasdem yang meloloskan Caleg nomor urut 1 Drs Taslim, dengan jumlah perolehan suara pribadi 729 suara. Didapil II, Partai Demokrat meloloskan Calegnya Gerpin UK.Tampake. dengan jumlah perlehan suara pribadi

1.299 suara. Disusul partai Gerindra yang meloloskan perwailannya Irsad N.Mogelea,SH, dengan jumlah perolehan suara pribadi 852 suara. Posisi ketiga ditempati Hanura, yang berhasil meloloskan calegnya Muklis Dg.Mamala, dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.550 suara. Selanjutnya partai PBB yang meloloskan perwakilannya M.Bakri .P, dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.200 suara. Kursi berikutnya diraih partai Golkar yang menempatkan Calegnya Hj.Megawati A.A,S. Ip, dengan jumlah perolehan suara pribadi 610 suara. PKB juga meraih kursi di dapil ini, yang meloloskan Calegnya Ambo Masse, dengan perolehan suara pribadi 1.629 suara. Sementara kursi terakhir direbut Caleg PDIP Lelly Narce Maliso, SE, dengan jumlah perolehan suara pribadi 668 suara. Untuk dapil IV yang memperebutkan 8 kursi, lagi-lagi partai Demokrat menempatkan perwakilannya Novarice Taua, dengan jumlah perolehan suara pribadi 927 suara. Disusul PKB melalui Calegnya Moh.S afri,S.Pd.I, dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.082 suara. Kursi berikutnya diraih partai Golkar melalui Caleg H.Abudin.Halilu.SH,M.SI, dengan jumlah perolehan suara pribadi1.295 suara. Berikutnya partai Hanura yang berhasil meloloskan Calegnya Warda Dg.Mamala.SE, dengan jumlah perolehan suara pribadi 1.949 suara. partai Gerindra mellaui Calegnya Helen,SE, dengan jumlah perolehan suara pribadi 612 suara. Dibelakang Gerindra, ada partai Nasdem yang meloloskan perwakilannnya, Melky Tangkidi, dengan jumlah perolehan suara pribadi 505 suara. Kursi ketujuh diraih PBB, yang berhasil meloloskan H.Sahril Masnun, dengan jumlah suara pribadi 869 suara. Sementara PDIP meraih kursi kedelapan, dengan menempatkan wakilnya Ilham Haking, dengan jumlah perolehan suara pribadi 892 suara. (m1/rus)

Perolehan Kursi Demokrat di Sulteng Naik

La Ode Ota

PDI-P: Data Penghitungan Suara Pileg Sultra Hasil Rekayasa Kendari, Radar Morowali Fungsionaris DPD PDI-P Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Ota menyatakan, data perhitungan suara pemilihan legislatif (Pileg) yang diplenokan KPU Sultra di Kendari, merupakan data hasil rekayasa yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu. “Data hasil perhitungan suara dari setiap KPU di Sultra, tidak asli lagi. Data asli hasil perhitungan suara yang diperoleh masing-masing calon anggota legislatif dari partai politik ada di formulir C1,” katanya di Kendari, Jumat (2/5). Oleh karena itu, kata dia, PDI-P menolak hasil pleno perhitungan suara Pileg yang dilakukan KPU Sultra, dan meminta KPU Pusat

menghitung ulang suara melalui fomulir C1 yang tersimpan di dalam kotak suara. Sebab data hasil perhitungan suara asli yang diperoleh masing-masing caleg dan partai politik, ada di formulir C1 yang berhologram, bukan data hasil pleno KPU Sultra. “Data perhitungan suara hasil pleno KPU Sultra sudah direkayasa. Itu karena data hasil pleno KPU berbeda dengan data yang terdapat dalam formulir C1,” katanya. Menurut dia, hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dihimpun dari para saksi partai yang ditempatkan di setiap TPS, perolehan suara caleg PDIP mencapai 104.000 lebih.

Pembina : Pemimpin Umum/Penanggungjawab : Pemimpin Redaksi : Redaktur Pelaksana : Redaktur : Reporter : Sekretaris Redaksi : Dewan Redaksi :

Saat pleno perhitungan suara di tingkat KPU Sultra kata dia, jumlah perolehan suara PDIP sudah berkurang sisa sebanyak 95.000 lebih. “Jelas perubahan jumlah perolehan suara PDI-P yang dihimpun dari para saksi itu, akibat kecurangan yang diduga melibatkan penyelenggara Pemilu,” katanya. Akibat kecurangan yang diduga melibatkan oknum penyelenggara Pemilu tersebut, PDI-P gagal menempatkan wakkilnya di DPR RI Senayan Jakarta. “Kita berharap KPU Pusat menghitung ulang suara dengan menggunakan data formulir C1 yang terdapat di dalam kotak suara, bukan menggunakan data dari KPU yang sudah direkayasa,” katanya. (net)

Palu, Radar Moroewali Perolehan suara Partai Demokrat di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sulawesi Tengah pada Pemilu 2014 diperkirakan naik dibanding Pemilu 2009. “Berdasarkan pleno sementara, Demokrat hampir kami pastikan dapat 46 kursi di seluruh kabupaten/kota dan provinsi,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Talitti Paluge di Palu, Sabtu. Dia mengatakan beberapa daerah perolehan suaranya memang anjlok namun ditutup oleh daerah lainnya. Talitti mengatakan, di

Selanjutnya Tojo Unauna dari dua menjadi tiga kursi. Sementara di Kabupaten Morowali naik signifikan dari dua kursi menjadi lima kursi. “Ini kerja-kerja politik dari ketua partai dan kerja calon legislatif,” kata Talitti. Dua kabupaten yang perolehan suaranya naik signifikan tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan partai yang juga kepala daerah setempat. Di Morowali bupati setempat dijabat oleh Anwar Hafid juga Ketua DPD Sulawesi Tengah. Sementara di Kabupaten Tolitoli yang bupati dijabat Mohammad Saleh

Bantilan juga Ketua DPC Demokrat setempat. Sementara itu daerah yang perolehan suaranya bertahan yakni Kabupaten Poso sebanyak delapan kursi. Bupati Poso juga dijabat oleh Ketua DPC Partai Demokrat setempat Piet Inkriwang. Perolehan kursi Demokrat juga bertahan dari pemilu sebelumnya yakni Kabupaten Parigi Moutong sebanyak lima kursi. Di tingkat provinsi Demokrat juga hampir dipastikan bertahan enam kursi seperti hasil pemilu sebelumnya. (Rm)

Golkar Menang di Sulawesi Tengah Jakarta, Radar Morowali Partai Golkar merebut suara terbanyak pada Pemilu Legislatif (Pileg) di Sulawesi Tengah (Sulteng). KPU mengesahkan rekapitulasi suara DPR dan DPD Sulteng yang disampaikan KPU Sulteng, Kamis (5/4/2014) di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil itu, Partai Golkar meraup suara 274.610 atau setara dengan 19,27 persen dari total suara sah, yaitu 1.424.748 suara. Berikut perolehan suara 11 partai lainnya: Partai Gerindra dengan 182.217 (12,78 persen); Partai Demokrat 174.006 suara (12,21 persen).; Partai Nasdem 171.289 suara (12,02 persen); Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan 143.106 suara (10,04 persen); Partai Hanura 123.646 suara (8,67 persen); Partai Amanat Nasional (PAN) 97.049 suara (6,81 persen); Partai Keadi-

H. Remas Kusuma Djaya Arnuddin Hasan Ruslan Amrullah Rustam Abdul Saban Sarman, M. Salim Husnawati Arnudin Hasan Ruslan Amrullah, Rustam, Abdul Saban

Koresponden : Suruddin, Arisman Morowali Utara : Ombusmen : M Yusuf, SH.MH (Ketua), Amir Faisal, SH.MH, Muh. Jamal, SE.SH

Kota Palu dari sebelumnya mendapat lima kursi, pemilu kali ini hanya mampu bertahan tiga kursi. Demikian halnya di Kabupaten Donggala dari sebelumnya empat kursi kali ini hanya mendapat tiga kursi. Daerah lainnya juga turun adalah Kabupaten Sigi dari sebelumnya tiga kursi hanya bisa bertahan dua kursi. “Tiga daerah tersebut sudah final sehingga sudah pasti perolehan kursi partai,” katanya. Sementara daerah yang perolehan kursinya naik yakni Tolitoli dari dua kursi naik menjadi empat kursi.

lan Sejahtera (PKS) 83.990 suara (5,89 persen); Partai Kebangkitan Bangsa dengan 71.783 suara (5,04 persen); Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 52.099 suara

ilustrasi

(3,65 persen); Partai Bulang Bintang dengan 26.087 suara (1,83 persen); dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 24.866 suara (1,75 persen).(net)

Komisaris Utama : Ruslan Amrullah, Wakil Komisaris : Abdul Saban Direktur Utama: Arnuddin Hasan Direktur : Rustam Administrasi, Iklan & Keuangan : Husnawati Lay Out : Al Imran Penerbit PT.Media Utama Sulawesi, Alamat : Jalan Segar 24 B, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Akte Notaris : No. 25 Tahun 2004, Asbar Imran, SH. Alamat Redaksi : Jln. Trans Sulawesi No 141, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, e.mail Redaksi: radar.morowali@gmail.com, Iklan : iklan.radarmorowali@gmail.com. Tlp/ Hp. Iklan & Sirkulasi (085394764547). Alamat Kantor Pusat, Jl. Segar No. 24 B, Tlp (0401 3125963), Hp (085255990001). Bank : BRI Cabang, Tarif Iklan Umum : Halaman 1 (Depan) 50.000/mm/klm, Halaman Dalam Rp. 25.000/mm/klm (FC), 15.000/mm/klm (BW), Iklan Baris : 10.000/baris, Harga belum termasuk PPn 10 %. Harga Langganan : Bungku Rp. 20.000/bulan, Luar Kota : 25.000/bulan termasuk ongkos kirim, Eceran Dalam Daerah : Rp. 5.000/Eksp, Eceran Daerah : Rp.--,-/Eksp.


Edisi V/Minggu Pertama Mei

radar ekobis

3

40 Persen Peserta BPJS tak Bayar Premi

ilustrasi

Pertamina Awasi Distribusi LPG 3 Kilogram

Jakarta, Radar Morowali PT Pertamina (Persero) memperbaiki mekanisme penyaluran elpiji (LPG) subsidi dalam kemasan 3 kilogram (kg). Perusahaan energi pelat merah itu bakal memonitor distribusi LPG melon hingga ke tingkat agen. Dengan langkah itu, Pertamina berharap bisa menjamin pasokan LPG. Media Manager PT Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, program yang disebut SIMOL3K (Sistem Monitor LPG 3 Kg) itu rencananya diterapkan akhir bulan ini. Program itu nanti akan memuat data pasokan, penerimaan, hingga penjualan LPG 3 kg sampai

tingkat agen secara harian. “Kalau tidak akhir Mei mungkin awal Juni. Yang jelas secepatnya,” ujarnya di Jakarta,pekan kemarin. System tersebut diterapkan karena banyaknya keluhan kelangkaan LPG 3 kg dari masyarakat. Hal itu sering bertentangan dengan data yang dimiliki Pertamina. “Jadi agen diharuskan melaporkan berapa stok LPG 3 kg yang dimiliki setiap hari. Kalau ada yang mengeluhkan stok langka, kami bisa langsung cek hingga ke tingkat agen. Di sana bakal kelihatan apakah kelangkaan itu karena tak ada stok atau hanya permainan pasar,” jelasnya.

Meski begitu, sistem itu diakui masih belum bisa memecahkan permasalahan penggunaan LPG 3 kg pada konsumen yang tak berhak. Sebab, pihaknya masih belum bisa mengawasi distribusi hingga tingkat pengecer. “Alur distribusi setelah agen terlalu rumit. Kami tidak bisa melarang konsumen membeli LPG 3 kg. Itu kewenangan pemerintah,” ungkapnya. Dia berharap, pemerintah bisa mengambil inisiatif mengetatkan pasar LPG 3 kg. Salah satu cara yang dirasa pantas adalah memilih siapa saja yang berhak membeli produk subsidi itu. “Ini memang bukan produk umum. Dalam regulasinya,

itu adalah produk subsidi untuk orang tak mampu. Karena itu, seharusnya yang membeli harus punya kartu atau semacam itu,” jelasnya. Saat ini realisasi penyaluran hingga Maret 2014 sudah mencapai 1,2 juta metrik ton (MT). Itu mencapai 25 persen dari alokasi LPG 3 kg APBN 2014 yang dipatok 4,78 juta MT. Meski belum melampaui batas wajar, dia mengaku masih ada alokasi yang tak tepat sasaran atau digunakan orang yang sudah mampu. “Ini bisa dilihat dari penjualan LPG 12 kg. Ratarata masih 17 persen dari total penggunaan gas LPG. Kuartal ini hanya 300 ribu MT saja,” ungkapnya. (net)

Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tolitoli Rusak Palu,Radar Morowali Dermaga pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah rusak sehingga mengganggu aktivitas bongkar muat barang, kata seorang pejabat pemerintah setempat. “Rantai pintu dermaga di pelabuhan penyeberangan Tolitolu putus karena sudah berkarat dan jatuh ke laut,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Penyeberangan dan Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah

Simon Lamasipato di Palu, Kamis. Simon belum dapat memastikan kapan perbaikan tangga penyeberangan tersebut karena ada bidang khusus yang menangani pemeliharaan infrastruktur pelabuhan. “Kalau air pasang tidak masalah. Masih bisa melayani bongkar muat. Kalau air surut agak sulit namun tetap beroperasi,” katanya. Pelabuhan penyeberangan Tolitoli melayani dua kali bongkar muat dalam sepekan dengan tujuan penyeberan-

gan ke Kalimantan Timur. Simon mengatakan pelabuhan penyeberangan tersebut sangat memberi manfaat kepada masyarakat di Tolitoli karena memperlancar akses pasar komoditas pertanian antarpulau. “Muatan selama ini bervariasi, selain kendaraan juga memuat hasil-hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayur mayur,” katanya. Dia berharap agar pemerintah daerah mencadangkan anggaran untuk pemeliharaan pelabuhan sehingga

jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan mendadak bisa segera di atasi. “Yang namanya barang dipakai pasti ada susutnya,” katanya. Selain Tolitoli, pelabuhan penyeberangan di Sulawesi Tengah lainnya berada di Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Banggai, Tojo Una Una dan Morowali. Simon mengatakan pelabuhan tersebut dalam kondisi baik dan operasionalnya lancar. (RM)

Nelayan Sulteng Terima Dana PUMP Rp. 4,5 M Palu,Radar Morowali Sebanyak 45 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan tangkap di Sulawesi Tengah akan mendapat kucuran dana pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) tahun 2014 dengan nilai total Rp 4,5 miliar. “Setiap KUB yang beranggotakan rata-rata 20 nelayan akan menerima Rp 100 juta untuk meningkatkan kapasitas mereka,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo di Kota Palu, pekan kemarin. KUB yang tersebar di 10 kabupaten itu, katanya, telah diseleksi sejak 2013 oleh staf Dinas Kelutan dan Perikanan kabupaten/kota dan diverifikasi staf DKP Provinsi untuk kemudian diusulkan ke Jakarta. Dana itu akan disalurkan langsung dari KKP Pusat ke rekening masing-masing KUB untuk mendukung peningkatan kapasitas KUB seperti pembelian perahu, mesin, alat tangkap, dan kegiatan operasional melaut. Sementara itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PUMP Dinas KP Sulteng Iffat, SPi.MT mengemukakan sejak PUMP untuk nelayan tangkap dikucurkan

beberapa tahn lalu, nelayan Sulteng sampai saat ini sudah mendapatkan dana senilai total Rp36 miliar. “Dana ini berhasil meningkatkan pendapatan para nelayan tangkap karena hasil tangkapan mereka terus mengalami peningkatan,” ujarnya. Dalam waktu dekat ini, kata Iffat, sebanyak 10 perwakilan KUB penerima PUMP dari berbagai

kabupaten-kota di Sulteng akan melakukan studi banding ke Batam untuk melihat dari dekat kegiatan KUB penerima PUMP yang sangat berhasil dalam mengembangkan dana hibah tersebut. “Ada lima KUB penerima PUMP di Batam yang melakukan kerja sama dalam mengembangkan usaha dan sudah bisa menyisihkan pendapatan mereka

untuk ditabung bagi kepentingan pengembangan usaha dengan nilai total Rp 4 miliar,” tuturnya. Dengan studi banding ini, menurut dia, KUB penerima PUMP di Sulteng diharapkan mendapakan kiat-kiat baru dalam memaksimalkan potensi mereka masing-masing untuk mengakselerasi hasil tangkapan dan pendapatan anggotanya. (RM)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali

Mengucapkan

Selamat Memperingati

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tanggal 2 Mei Tahun 2014 ttd

ttd

Abiudin Halilu, SH

Drs. Napsahu Salili, M.Si

Ketua

Sekwan

Palu, Radar Morowali Sekitar 40 persen dari 1.000 perusahaan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah tidak membayar premi asuransi sehingga menimbulkan kendala di kemudian hari. Staf Promosi dan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Rahma Bakrie di Palu, pekan kemarin, mengatakan, ketidak-beraturan pembayaran premi itu akan mengganggu pembayaran klaim yang diajukan karyawan ketika mengalami permasalahan kerja. Karena itu dia mengimbau perusahaan agar membayar secara rutin premi asuransi yang dibebankan setiap bulannya. Saat ini sekitar 30 ribu tenaga kerja di Sulawesi Tengah telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, padahal di provinsi beribu kota Palu ini terdapat jumlah angkatan kerja sebanyak 1,3 juta orang yang tersebar di 12 kabupaten dan satu kota. Rahma Bakrie mengatakan, setiap perusahaan akan dibebani 0,24 persen hingga 3,70 persen dari gaji yang diterima karyawan untuk dibayarkan di BPJS Kesehatan sesuai dengan program yang diikuti. Dia mencontohkan, perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menggaji karyawannya sebesar Rp1. 450.000 per bulan akan dibebani Rp 3.480 per bulan

untuk program jaminan kecelakaan kerja. Sementara untuk program jaminan hari tua akan dikenai Rp53.560 per bulan, sedangkan untuk jaminan kematian akan dibebani Rp4.350 tiap bulan. “Sebenarnya relatif murah jika perusahaan secara rutin membayar premi tersebut,” ujar Rahma. Sebelumnya diperoleh data, sebanyak 1.100 dari 2.368 perusahaan di Sulawesi Tengah yang wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja belum menjadikan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulteng Herkules menyebutkan ada 2.300 perusahaan di wilayahnya dengan 51.000-an tenaga kerja yang wajib ikut jaminan sosial tersebut. “Namun yang aktif menja-

di peserta baru 1.268 perusahaan dengan 31.325 tenaga kerja,” kata Herkules. Dia berharap dengan berubahnya status PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014, kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja ke dalam BPJS ini akan semakin meningkat. BPJS Ketenagakerjaan ini nantinya hanya akan melaksanakan tiga program yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sementara program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diambil alih PT. Askes yang akan berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Dia mengatakan bahwa pelayanan kepada peserta Jamsostek dewasa ini semakin ditingkatkan dan diperluas, baik dari aspek kemudahan menjadi peserta maupun pelayanan klaim. (RM)

Jembatan Timbang Toboli Belum Difungsikan katanya. Simon mengatakan, toleransi beban angkutan hanya lima sampai 25 persen dari kapasitas jalan. “Ini ada rumus hitungnya, sehingga kalau kelebihan beban kita minta muatannya dibongkar,” katanya. Menurut dia, ada dua cara dilakukan jika ada angkutan yang melebihi kapasitas yakni disimpan di gudang penyimpanan atau dijemput oleh kendaraan lain milik perusahaan. Dia mengatakan, petugas di lapangan masih tetap menemukan beban angkutan yang melebihi standar yang ditentukan. “Biasanya dalam sebulan empat pelanggaran,” katanya. Dia mengatakan, pelanggaran paling banyak adalah bongkaran muatan pelabuhan seperti semen dan hasil bumi dan pupuk. “Kita tidak toleransi. Makanya saya selalu turun langsung ke lapangan mengawasi proses jembatan timbang,” katanya. Menurut Simon, jembatan timbang tidak saja berfungsi mengawasi kapasitas angkutan yang melebihi ketentuan, tetapi juga mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan. “Kita periksa apakah surat kendaraannya masih layak jalan atau tidak. Bagaimana kapasitas mobilnya, dimodifikasi atau tidak. Kalau melanggar ya kita denda,” ucapnya. (RM)

Palu, Radar Morowali Jembatan timbang Toboli kapasitas 20 ton di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sudah menjelang setahun rusak dan hingga kini belum dapat difungsikan. “Timbangannya sudah berkarat. Walaupun diperbaiki itu tidak bisa lagi kecuali ganti baru dan kapasitasnya dinaikkan menjadi 40 ton,” kata Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelabuhan Penyeberangan dan Jembatan Timbang Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah, Simon Lamasipato di Palu, Kamis. Dia mengatakan, jembatan timbang tersebut sudah beberapa kali ditinjau tetapi hingga kini belum juga diganti. Padahal kata dia, salah satu fungsi jembatan timbang adalah sebagai alat pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas. Dari empat jembatan timbang milik pemerintah provinsi hanya tiga yang berfungsi yakni jembatan timbang Kayumalue, Moutong dan Mayoa. “Di Mayoa ini strategis karena berada di perbatasan Sulteng dengan Sulawesi Selatan,” kata Simon. Tiga jembatan timbang tersebut masing-masing memiliki kapasitas 40 ton. Simon mengatakan kemampuan jalan di Sulawesi Tengah rata-rata baru memikul beban maksimum delapan sampai 10 ton. “Sementara beban angkutan jauh lebih besar, sehingga belum berimbang,”

Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah (Disporada Kabupaten Morowali

Mengucapkan

Selamat Memperingati

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tanggal 2 Mei Tahun 2014 ttd

Abdul Rahman Toppo Plt. Kepala Dinas


morowali raya

4

Edisi V/Minggu Pertama Mei

remas kusuma djaya/radar morowali

Pembangunan dermaga pelabuhan Buranga, Kecamatan Menui, dengan menghabiskan dana milyaran dinilai mubazir. Meski pembangunannya sudah selesai namun hingga belum disandari kapal.

Pembangunan Dermaga Buranga Mubazir Habiskan Dana Rp 40 Milyar Menui,Radar Morowali Pembangunan Dermaga Pelabuhan besar di Buranga Kecamatan Menui Kepulauan (Menkep) Kabupaten Morowali yang kini selesai pembangunannya, menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Menui Kepulauan. Pasalnya, sampai hari ini belum pernah ada salah satu kapal penumpang umum yang menyinggahi pelabuhan Buranga tersebut. Sebenarnya apa tujuan pemerintah pusat membangun pelabuhan besar yang menelananggaran Rp. 40 Milyar lebih melalui dana APBN tahun 2013 yang diletakkan di Desa Buranga,

Kecamatan Menui Kepulauan yang kini kelihatan mubazir. Untuk menjawab keraguan masyarakat tentang keberadaan dermaga Pelabuhan Buranga, oleh Kepala Wilayah Kecamatan Menui Kepulauan Amnan Huruda SE kepada Radar Morowali, Sabtu (2/5) mengatakan, pelabuhan Pelni di Buranga yang dibangun bertahapitu, diperuntukkan untuk pelabuhan transit Kawasan Timur Indonesia yang melayani rute pelayaran Kendari-Menui-Kolonodale-Luwuk-Gorontalo-Bitungdan Manado (pp). Adapun kapal penumpang yang menyinggahi Dermaga Pelabuhan Buranga kata Amnan Huruda, itu adalah

antara lain kapal Pelni Tilongkabila, Tidar dan kapal penumpang umum lainnya. Sehingga masyarakat Menui Kepulauan yang akan bepergian keluar tidak perlu mengalami kesulitan kapal penumpang, utamanya pada musim ombak besar, dimana Menui Kepulauan berada di tengah-tengah laut Banda yang ganas ombaknya. Selama ini masyarakat Menui Kepulauan yang bepergian keluar daerah, selalu berjubel memadati kapal motor dengan tujuan Kendari, Morowali, dan Molore Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut). Bahkan banyak masyarakat Menui Kepulauan yang menuju ke Ambon, Papua terpaksa harus melalui Ken-

dari, Raha dan Bau-Bau nanti dari Pelabuhan Baubau baru melanjutkan tujuannya dengan kapal Pelni. Yang menjadi hambatan sekarang ini, adalah masalah pembangunan jalan dari Ulunambo menuju Buranga yang kondisinya sangat rusak sekali, walaupun baru-baru ini sebagian telah diaspal namun pengaspalannya tidak sesuai dengan bestek, padahal anggarannya cukup besar mencapai 1 Milyar lebih, bahkan menurut sumber yang layak dipercaya masih banyak harga batu masyarakat yang belum dibayar oleh kontraktornya. Untuk mengatasi masalah pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Menui Kepulauan utamanya

jalan menuju Dermaga Pelabuhan Buranga, oleh Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Janggola bersama BupatiMorowali Drs. H. Anwar Hafid dalam kunjungan kerja mereka di Kecamatan Menui Kepulauan, dihadapan masyarakat Menkep mereka telah sepakat bekerjasama untuk membangun pelebaran jalan dan jembatan di wilayah ini. Bahkan Gubernur Longkimengatakan, sampai akhir 2018 yang akan datang seluruh badan jalan sudah di aspal mulus dan dilebarkan, sehingga kendaraan roda empat tidak akan mengalami hambatan bila bertemu ditengah jalan, karena badan jalan sudah diperluas. (RKD)

Pengelolaan Pemerintah Warga Bahomohoni Gelar Tablik Akbar Harus Transparan Bungku, Radar Morowali Panitia pembangunan mesjid Nurul Huda, Desa Bahomohoni bersama pemerintah Desa Bahomohoni, kebupaten Morowali, wanita Islam Al Khairat ranting Morowali dan Wahdah Islam binaan Morowali mengadakan tablik akbar di mesjid Nurul Huda, Desa Bahomohoni, Minggu (27/4) dengan tema; mulia dengan alquran. Ustadz Muhammad Ikhwan Abd Jalil LC.MA, dalam tausyahnya menegaskan bahwa alquran adalah firman Allah SWT yang patut kita junjung tinggi. Salah satu program pemerintah Bupati Morowali yang patut kita jempol yakni adanya program menghidupkan SPAS (sanggar pendidikan anak saleh). Tujuan utama program ini, mengajarkan anak kita bisa membaca dan menulis alquran. “Sebab kenapa

Bupati Morowali Buka Forum Komunikasi PPID se-Sulteng

Bungku, Radar Morowali Dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan benar, sikap transparansi merupakan sebuah keharusan disetiap satuan kerja pemerintahan. Sikap transparan ini telah diamanahkan dalam Undang-Undang keterbukan publik. “Saat ini bukan lagi sebuah wacana, tetapi sudah menjadi keharusan yang harus dilakukan seluruh satuan-satuan kerja pemerintah daerah. Baik itu yang bersifat kedinasan maupun yang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan pablik,” ujar Bupati Morowali, Drs H. Anwar Hafid, saat membuka acara PPID (Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi) seSulawesi Tengah yang digelar di Bungku, akhir pekan lalu. Pertemuan yang dihadiri seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah itu, Bupati Anwar menekankan agar pola pikir yang selama ini masih terkesan tertutup, harus segera dihilangkan. “Bukan zamannya lagi kita menutup-nutupi sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik. Semuanya harus transparan karena ini bagian dari refomasi,” ujar ketua Partai Demokrat Sulteng ini. Nah, dengan momen forum koordinasi PPID tersebut, diharapkan seluruh SKPD Kabupaten Morowali selaku tuan rumah bisa memanfaatkan waktu yang tepat ini dengan melakukan tukar pikiran dengan teman-teman dan berkonsultasi dengan Kepala- Kepala Biro yang telah labih dahulu terbentuk PPIDnya. “Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting

SUHURDIN HAMID/RADAR MOROWALI

Bupati Morowali, Anwar Hafid saat membuka forum Komunikasi PPID seSulteng, akhir pekan lalu. khususnya kabupaten morowali sebagai tuan rumah untuk belajar lebih banyak lagi dengan daerah-daearh lainnya. Dengan demikian kita akan bisa maju lagi selangka dalam pengelolan Pemerintahan,” kata Bupati Morowali. Hal yang perlu kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan semakin hari semakin trasparan, sebab trasparan itulah yang paling bagus diterapkan. “Trasparan itu banyak diminati orang. Biasanya yang tertutup-tutupi kurang diminati orang,” ujarnya. Bupati mengurai jika beberapa waktu lalu, dirinya bersama Gubernur menandatangi MOU bersama BPK Pusat tentang keterbukaan pengelolan Keuangan daerah. Penandatanganan nota kesepahaman itu, merupakan bagian dari transparansi pengelolaan keuangan mulai dari pusat hingga ke darah.

“Saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan ke publik, semua sudah terbuka. Bahkan kalau saya tidak salah, pernah saya membaca di internet terkait keterbukaan pablik. Kita sebagai aparat pemerintah bisa dipidana hanya karena tidak melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya. Karena itu, dengan terbentuknya PPID, sebagai salah satu satuan kerja baru, harus kita kelola dengan baik sehingga masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. “Jadi hari ini sudah tidak ada lagi yang tidak diawasi. Kalau kita masih merasa risih, merasa terganngu ketika misalnya ada LSM yang meminta dokumen-dokumen APBD di setiap SKPD, harus dilayani. Jadi keterbukaan informasi seperti itulah yang akan terjadi ke depannya,” tukas bupati. (M2)

kalau mau liat akhlaknya Indonesia ini bagus, akhlaknya Morowali ini bagus, akhlaknya Bahomohoni ini bagus jadikan itu alquran itu sebagai pedoman hidup kita,” ujarnya. Ustadz lalu mengisahkan, salah satu sahabat bertanya kepada Aisyah Ra, bagaimana itu akhlaknya Rasulullah, Aisyah menjawab kalau mau lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW lihat itu alquran. Namun yang mengherankan lanjut Ustadz, kenapa orang tua kalau urusan-urusan agama mau mundur di belakang, tetapi kalau persoalan dunia selalu mau maju di depan. “Contohnya kita orang tua ini lebih kita tekankan pada anak kita untuk les komputer dan bahasa inggris, ketimbang ke mesjid atau di tempat-tempat pengajian untuk belajar ngaji. Padahal di hari akhirat nanti, kita

tidak akan di tanya pakai bahasa inggris atau ditanya bagaimana kamu bisa komputer. Tetapi yang ditanyakan hanya amal dan disana tidak laku lagi bahasa inggris yang di pakai disana bahasa arab,” jelas Ustadz Ikhwan di hadapan ratusan jamaah yang hadir. Karena itu, dia menekankan, mulai hari ini orang tua dapat mengajarkan alquran pada anak-anak agar ke depanya punya akhlak mulia dan paham alquran. “Semoga kedepannya di kabupaten Morowali ini tumbuh hafidzhafidzah,” ujarnya. Ustadz kembali mengisahkan, lebih 1430 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang spetakuler yang disebut Isra Miraj. Dimana di perjalankan salah seorang manusia pilihan Nabi Muhammad dari mesjid Haram di Mekkah ke mesjid Aksa di Palestina lalu di lanjutkan ke Baitul

Makdis dari Baitul Makdis, naik ke langit pertama sampai langit ke tujuh dari langit ketujuh dan menujuh sidratul muntaha. Dalam perjalannya, rasulullah sempat jalan-jalan melihat surga dan neraka, setelah itu berdialog dengan Sang Maha Pencita, Allah SWT. Setelah selesai, maka Rasulullah kembali ke bumi. Perjalanan ini spetakuler sementara waktu yang di berikan sangat singkat yaitu menerima perintah shalat. “Untuk itu saya sampaikan kepada hadirin kata ustas marilah kita pelajari, amalkan dan kita muliakan alquran serta bagaimana kita tingkatkan ibadah kita yaitu shalat lima waktu serta bagaimana mulai hari ini kita hidukan mesjidmesjid Allah SWT,” kata ustadz Muhammad Ikhwan Abd Jalil. (M2)


Edisi V/Minggu Pertama Mei

morowali raya

5

Honor Panwaslu Belum Dibayar

Bungku, Radar Morowali Sejumlah staf Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Morowali mengeluhkan keterlambatan pembayaran honor yang sudah berjalan selama dua bulan terhitung sejak Maret dan April 2014. Setiap bulannya, honor untuk staf Panwas sebesar Rp 1.250.000. Salah seorang staf Panwas yang enggan dikorankan namanya mengeluhkan ket-

erlambatan tersebut karena selama ini mereka menilai kinerjanya telah maksimal. “Sudah dua bulan kami belum terima honor. Tidak tahu juga apa penyebabnya,” keluhnya. Di tempat terpisah, Kepala Panwaslu Morowali, Maksum Bachmid saat dihubungi Radar Morowali akhir pekan lalu, mengakui memang ada keterlambatan terhadap pembayaran honor

staf namun akan segera dikoordinasikan dengan Bawaslu. “Iya benar memang ada keterlambatan, tapi akan segera disampaikan kepada Bawaslu Sulteng agar segera dicairkan honornya,” ungkapnya. Tak hanya Panwas kabupaten yang belum menerima honor, namun juga dialami Panwascam se kabupaten Morowali dan Morowali Utara. (M2/Dul)

Remas Kusuma Djaya/Radar Morowali

Camat Menui Kepulauan, Amnan Huruda SE, pada sebuah acara.

Camat Menui Ingatkan Kades Kelola Anggaran

Bupati Tekankan Kualitas Pendidikan Bungku, Radar Morowali Bupati Morowali, Anwar Hafid menekankan kepada seluruh tenaga pengajar di Morowali untuk lebih mengutamakan kualitas pendidikan yang unggul. Itu disampaikannya saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2014, di Lapangan Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah, Jum’at (2/5) pekan lalu. Di hadapan tenaga pendidik, bupati menghimbau agar bekerja profesional dalam memajukan dunia pendidikan yang semakin terjangkau dan berkualitas di seluruh jajaran pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara peringatan Hardiknas di Morowali itu dihadiri sejumlah pejabat esalon dua, tiga dan empat serta pejabat non-eselon di jajaran Pemerintahan Kabuapten Morowali. Selain itu, hadir pula Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Morowali periode 20092014, Kapolres Morowali, Kajari Morowali serta Dandim Morowali. Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada seluruh insan pendidikan, pemerintah daerah,oganisasi yang bergerak di dunia pendidikan, dan pemangku kepentingan lain atas segala ikhtiar, kepedulian, dan perhatian yang telah di berikan dalam memajukan dunia pendidikan di Morowali. Menurut Bupati, pendidikan bukan hanya untuk menyelesaikan atau menjawab persoalan-persoalan yang sifatnya sangat teknis dan bersifat keyakinan semata, melainkan lebih jauh dari itu, yakni; pendidikan pada hakekatnya adalah upaya memanusiakan manusia untuk membangun peradaban yang unggul. Lebih jauh dikatakannya, dua hal mendasar dalam dunia pendidikan adalah, soal akses mendapatan layanan pendidikan serta kualitas pendidikan itu sendiri. “Semua itu harus dipenuhi oleh insane pendidik serta menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang mudah dan terjangku,” terang Anwar. Terealisasi Pendidikan Murah dan Terjangkau Bupati Morowali, Anwar Hafid mengatakan, sejauh ini pelaksanaan program pendidikan yang murah dan terjangkau di Morowali sudah terlaksana dengan baik. Menurutnya, ketersedian akses pendidikan yang ada di Morowali itu dapat dilihat dari nilai kenaikan Angka Par-

tisipasi Kasar (APK) masyarakat yang cukup tinggi dan lebih inklusif terutama pada tingkat SMP/MTs, SMA/A/K dan perguruan tinggi. Selain itu, program pendidikan gratis oleh Pemerintah pusat dan daerah juga menjadi pemicu meningkatnya animo masyarakat dalam dunia pendidikan.”Alhamdulillah, kebijakan dan program tersebut sudah menunjukan hasil yang megembirakan,” katanya. Beberapa kebijakan dan program pemerintah seperti dana BOS untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan siswa miskin,Bidikmisi, pengiriman Guru untuk daera terpencil, terdepan dan tertinggal, melalui SM3T. Bantuan Operasional Untuk Perguruan Tinngi Negeri (BOPTN), pendirian Perguruan Tinggi Negeri baru dan sekolah berasrama merupakan sebagian dari upaya untuk meningkatkan akses secara inklusif dan berkeadilan. Selain akses, lanjut Bupati, faktor penting lain yang menjadi penunjang pendidikan adalah kualitas pendidikan itu sendiri. “Jadi ada tiga poin penting yaitu ketersediaan guru, dan kualitas guru, kurikulum serta sarana-prasarananya,” terang Anwar. Beberapa kebijakan dan program yang telah di tetapkannya antaralain, pendidikan dan pelatihan Guru berkelanjutan, penetapan kurikulum 2013, dan rehabilitasi sekolah yang rusak, baik rusak berat,rusak sedang maupun rusak ringan. Penerapan kurikulum 2013 secara bertahap dan menyeluruh, tahun ajaran 2014/2015 lanjut Anwar, merupakan momentum untuk meningkatkan kapasitas dan profosionalitas Guru,kepala sekolah, dan pengawas. Selain itu juga merupakan momentum untuk melakukan penataan sistim pembukuan pelajaran. “Saya ingin mengajak para guru dan pemangku kepentingan lainnyauntuk bersama-sama menyukseskan implementasi kurikulum 2013, insya Allah melalui kurikulum 2013 itu, anak-anak kita akan memiliki kompetensi secara utuh yang mencakupi sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Itu semua kita lakukan dalam rangka mempersiapkan generasi emas, yaitu gerasi yang kreatif, inofatif,produktf,mampu berpikir orde tinggi, berkarakter serta cinta dan bangga mejadi bangsa Indonesia. Dengan generasi emas itulah, kita bangun peradaban Indonesia yang unggul menuju kejayaan Indonesia 2045,” imbuhnya. (M2/Dul)

Menui, Radar Morowali Setelah disahkan dan di Undang-undangkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, maka diingatkan para Kepala Desa (Kades) sekecamatan Menui Kepulauan (Menkep) Kabupaten Morowali, SulTeng, harus mampu menyiapkan mental untuk mengelolaanggaran yang mencapai 1,5 milyar setiap tahunnya. “Anggaran yang akan turun ke desa-desa sangat besar jumlahnya, namun tingkat pengawasannya juga diperketat, sehingga setiap Kades dan aparatnya

harus mampu menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya,” Kata Kepala Wilayah Kec.Menui Kepulauan (Menkep) Amnan Huruda SE kepada Radar Morowali, Sabtu (12/5) melalui telepon selulernya dari Ulunambo. Menurut Amnan Huruda yang juga mantan Humas Universitas HaluOleo (Unhalu) Kendari, Sulawesi Tenggara, dari 24 desa dan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Menui Kepulauan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai tentang laporan pembua-

tan pertanggungjawaban masalah keuangan desa. Kades harus mampu dan menguasai tentang pembuatan laporan sendiri yang semuanya itu harus dibuat secara cermat, teliti dan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran untuk kelengkapan laporan pertanggungjawaban,” tegas Camat Amnan Huruda. Karena itu, Amnan Huruda selaku pimpinan wilayah kecamatan menegaskan, setiap Kades harus mampu mengasah kemampuan dan harus banyak belajar tentang pengelolaan anggaran

yang baik dan benar, sehingga nantinya tidak menimbulkan efek hukum dalam pengelolaannya. Amnan juga mengharapkan, agar pengelolaan anggaran pembangunan desa yang diturunkan melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap penyalurannya tetap berpegang pada petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan melalui peraturan Pemerintah Pusat (PP), sehingga dengan demikian para Kades sebagai pengelolaanggaran, akan jauh darimasalah hukum. (RKD )

Mau Cerdas dan Kreatif, Optimalkan Otak kanan dan Otak Kiri Bungku, Radar Morowali Pemerintah Kabupaten Morowali tak ingin menyianyiakan momen Hari Kartini ke 135, tepatnya 21 April 2014 dengan menggelar seminar. Seminar kali ini bertajuk, tentang mengoptimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri untuk meningkatkan kecerdasan dan kreatif anak, menghadirkan narasumber nasional Prof DR A.Purba.MSC.AIFO. Sebelum menampilkan narasumber nasional, Kepala BKKBN Morowali, Hj ST Ramadan saat membuka seminar mengaku jika seminar memperingati hari Kartini tahun ini, membahas tentang fungsi otak kanan dan otak kiri untuk meningkatkan kecerdasan dan kreatif

anak serta meningkatkan tumbuh kembangnya anakanak kita. Hj Ramadan mengaku, salah satu hasil dari pejuang RA Kartini saat ini yakni dengan adanya peran PKK dalam pembangunan. “PKK adalah mitra dari pemerintah, dan juga sebagai ujung tombak dalam pembangunan, khususnya di kabupaten morowali,” ujar Ramadan. Dia mengurai kalau peran PKK, sangatlah penting dalam menentukan tumbuh kembangnya anak-anak bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Morowali nanti. “Di tangan ibu-ibu PKK lah akan tumbuh anak–anak Morowali yang cerdas dan kreatif,” ujarnya. Sementara Prof DR

A.Purba mengatakan bahwa seminar kali ini adalah seminar yang ke 316 se Indonesia sejak dilakoninya pada 2009. Dihadapan peserta, Purba menyebutkan bahwa saat ini ada sekitar 7.890 sarjana yang pengangguran, lebih dari separuhnya mengantongi indeks prestasi cumlaude. Catatan prestasi ini merupakan, tuntutan dari orang tua yang menginginkan agar anaknya berprestasi dengan menunjukkan angka-ngka indek prestasi tertinggi tanpa memperhatikan perkembangan otak anak. Sayang, tuntutan orang tua ini, menjadi bumerang bagi anak, meski cerdas dan berprestasi tetapi tidak bisa bekerja mandiri, dan bahkan tidak tahu berusaha.

Itu karena tidak adanya optimalisasi fungsi otak kanan dan otak kiri dalam hal ini cerdas dan kreatif. “Makanya tujuan seminar hari ini adalah bagaimana kita bisa membangun sumberdaya manusia yang berkualitas di setiap daerah termasuk di daerah Kabupaten Morowali ini,” kata Purba. Nah, dalam membentuk otak yang cerdas dan kratif, harus dimulai sejak kandungan yakni mulai 6 minggu kehamilan sampai dengan usia anak 5-6 tahun. Di usia itu, lanjut Purba, masuk kategori usia platino atau usia golden X. “Kalau mau anaknya jadi professor, cerdas dan kreatif, maka anaknya diberi gizi yang bagus pada usia 5-6 tahun,” ujarnya.(M2)


6

Radar dikbuD & kesehatan

Edisi V/Minggu Pertama Mei

STIP tak Boleh Terima Mahasiswa Baru Jakarta, Radar Morowali Sanksi berat akan dijatuhkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) Jakarta. Sanksi yang siap dijatuhkan ke kapus kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu adalah, dilarang menerima mahasiswa baru untuk beberapa tahun ke depan. Seperti diketahui kasus kekerasan di STIP Jakarta terjadi menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2014 yang jatuh hari ini (2/5). Kasus kekerasan di STIP Jakarta itu masuk kategori berat. Penyebabnya adalah meninggalnya Dimas Dikita Handoko, 19, taruna STIP tingkat pertama, serta sejumlah korban luka-luka lainnya. Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan dia sudah memerintahkan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso untuk melakukan evaluasi terhadap STIP Jakarta. “Meskipun STIP itu adalah sekolah kedinasan Kemenhub, izin operasionalnya yang menerbitkan Kemendikbud,” ujarnya di Jakarta kemarin. Nuh mengatakan investigasi atau evaluasi itu dilakukan untuk memastikan apakah aksi kekerasan itu sudah membudaya di STIP

ilustrasi

Pemda Wajib Laporkan Dana Tunjangan Profesi Guru

ilustrasi

Jakarta, atau hanya insiden sewaktu. Jika hasil evaluasi ini nanti menyebutkan bahwa kekerasan sudah membudaya di STIP Jakarta, maka kampus yang ada di Jakarta Utara itu tidak boleh menerima mahasiswa baru. “Sanksi seperti ini juga dirasakan oleh UNM (Universitas Negeri Makassar, red),” papar Nuh. Seperti diketahui Kemendikbud melarang UNM menerima mahasiswa baru untuk prodi di lingkungan teknik. Alasannya adalah, Kemendikbud memastikan bahwa aksi kekerasan sudah membudaya di kampus “Oranye” itu. Beberapa tahun terakhir, terjadi aksi demonstrasi di

UNM yang cukup besar, hingga ada pembakaran gedung kuliah. Nuh mengatakan sanksi larangan menerima mahasiswa baru itu, merupakan upaya untuk memotong mata rantai budaya kekerasan. Jika tidak demikian, maka kebudayaan kekerasan akan terus tumbuh di dalam kampus. “Tidak menutup kemungkinan sanksi seperti di UNM itu akan di jatuhkan ke STIP juga,” katanya. Menurut Nuh budaya kekerasan hanya bisa dipotong dan disterilkan melalui cara menyetop penerimaan mahasiswa baru. “Biarkan (mahasiswa, red) yang sekarang ada dengan budaya kekerasannya itu habis sendirinya

(lulus, red),” papar Nuh. Setelah kampus steril dari mahasiswa yang sering berbuat onar, kampus boleh menerima mahasiswa baru. Mantan Menkominfo itu berharap, dengan penjatuhan sanksi berat ini bisa menjadi pelajaran kampus lainnya. Nuh mengatakan aksi kekerasan di kampus itu seperti lingkaran setan. Sekarang senior berbuat kekerasan kepada juniornya. Kemudian pada giliran, si jenior tadi memiliki adik angkatan dan berbuat kekerasan pula. “Kekerasan yang dilakukan junior yang sudah senior bisa semakin berat. Karena selain membalas perilaku seniornya dulu, juga ada unsur dendamnya,” pungkas Nuh. (jpnn)

Berani Jamin Tidak Ada Lagi Nama Jokowi

Diwarnai Ancaman Guru Mogok Mengawasi Unas

Jakarta, Radar Morowali Sampai kemarin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh belum bersedia membeber langkah darurat penarikan naskah unas SMP. Dia hanya berujar bahwa masyarakat bisa memastikan tidak ada lagi nama Jokowi dalam naskah ujian tahunan itu. Kemendikbud terpaksa menarik lagi naskah unas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Pemicunya adalah di dalam naskah itu, terdapat nama Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon persiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). “Saya tidak mau menyebut nama-nama dalam materi unas. Ayo dibuktikan apakah pada unas bahasa Indonesia Senin depan (5/5) ada nama si X atau si Y,” ujar menteri asal Surabaya itu. Nuh juga tidak bersedia merinci di mana saja penarikan naskah ujian itu dilakukan. Termasuk juga pembengkakan biaya penyelenggaraan unas, dia tidak bersedia membebernya. Dia hanya menegaskan bahwa yang terpenting unas SMP yang dimulai 5 Mei nanti berjalan serentak tanpa ada hambatan. Untuk memastikan unas SMP ini berjalan lancar, Nuh kemarin menggelar telekonferensi dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi seluruh Indonesia. Hasilya, seluruh LPMP yang diajak telewicara itu menyatakan naskah sudah ada di provinsi dan siap didistribusikan ke kabupaten/kota hingga ke sekolah. Dalam telekonferensi ini, pihak LPMP dari seluruh Indonesia tidak ada yang menyinggung soal penarikan naskah unas bahasa Indonesia. Ada dugaan bahwa Kemendikbud sengaja mengkondisikan LPMP tidak bercerita soal

penarikan ini. Indikasinya adalah, sebelum telekonferensi yang terbuka untuk wartawan, ada sesi telekonferensi tetapi bersifat tertutup. Laporan dari LPMP Jambi misalnya, saat ini posisi naskah sudah ada di tingkat provinsi. Titik pendistribusian terjauh dari pusat provinsi Jambi adalah di Kerinci, yang harus ditempuh 12 jam perjalanan darat. Diperkirakan naskah unas SMP tiba di Kerinci Minggu (4/5) pagi. Kondisi serupa juga dilaporkan dari LPMP Papua. Mereka mengabarkan sebagian naskah sudah mulai bergerak menuju kabupaten dan kota yang jauh-jauh. Sementara itu LPMP dari NTB (Nusa

Tenggara Barat) melaporkan bahwa naskah unas SMP saat ini sudah berada di kabupaten dan kota. Di tengah persiapan penyelenggaraan unas SMP ini, Kemendikbud juga menerima kabar tidak sedap. Yakni adanya gelombang atau aksi bersama dari para guru yang menolak ikut menjaga ujian. Aksi itu diambil sebagai wujud protes karena sampai sekarang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG). “Urusan menjaga unas ini jangan dipakai sebagai bargaining (daya tawar) karena belum menerima TPG,” katanya. Nuh mengatakan pemerintah pusat atau daerah bertugas untuk menyalurkan TPG itu secara lancar. Sedangkan para guru

memiliki tugas untuk menjaga unas. Dia meminta kerjasama para guru untuk ikut mensukseskan unas. Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan pencairan TPG tahun ini sangat jelek. Menurutnya banyak guru PNS maupun swasta yang belum mendapatkan kucuran TPG. “Wajar kalau ada aksi demo (tidak mau menjaga unas, red),” ujar dia. Menurutnya Kemendikbud boleh-boleh melarang para guru untuk mogok mengawasi unas. Sulistyo mengatakan sistem di Kemendikbud saat ini perlu dibenarhi. “Masak ada guru yang harusnya mendapat TPG, tetapi gara-gara tidak mengajar 1 jam pelajaran saja TPG-nya tidak cair,” pungkasnya. (jpnn)

Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali

Mengucapkan

Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tanggal 2 Mei Tahun 2014 ttd

Maidzun Ilwan Ridhwan Sekda

Jakarta, Radar Morowali April lalu, pemerintah baru saja mengguyurkan dana triliunan rupiah untuk tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kini, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah mewantiwanti pemerintah daerah (pemda) untuk segera melaporkan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan, pemda wajib melaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai bagian dari proses evaluasi. “Jika pemda tidak melaporkan, maka akan dikenai sanksi penundaan penyaluran tunjangan profesi guru Triwulan II tahun anggaran 2015,” ujarnya Rabu (30/4). Menurut Yudi, laporan realisasi pembayaran tersebut

harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, lalu kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud. “Laporan harus disampaikan secara semesteran,” katanya. Yudi menambahkan, tunjangan profesi guru tersebut dibayarkan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan. Total alokasi anggaran tahun ini mencapai Rp 56,13 triliun. “Angka itu termasuk kurang bayar tunjangan profesi guru tahun 2010 - 2013 serta sisa dana yang masih terdapat di rekening kas umum daerah,” ucapnya. Yudi menyebut pembayaran dilakukan dalam empat tahap. Untuk tunjangan triwulan I yang dicairkan pada April 2014, nilainya

mencapai Rp 12,75 triliun. Lalu, tunjangan triwulan II yang dicairkan pada Juli 2014 sebesar Rp 14,44 triliun. Kemudian, tunjangan triwulan III yang dicairkan Oktober 2014 senilai Rp 14,46 triliun, dan tunjangan triwulan IV yang dicairkan Desember 2014 senilai Rp 14,47 triliun. Sebelumnya, Mendikbud M. Nuh mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenkeu akan mengawal penyaluran tunjangan profesi guru di daerah. “Kami akan memastikan agar penyalurannya berjalan baik dan lancar,” ujarnya. Menurut Nuh, jika ada pemda yang tidak mencairkan tunjangan guru, sementara semua elemen pencairan tunjangan telah terpenuhi, maka Kemendikbud akan melaporkannya ke aparat penegak hukum. “Ini penting agar para guru bisa mendapatkan haknya tepat waktu,” katanya. (jpnn)

SBY Ucapkan Selamat Hardiknas, Berharap Pelajar Harumkan Nama Bangsa

Jakarta, Radar Morowali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang setiap tahunnya diperingati pada 2 Mei. “Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk pengajar yang berdedikasi dalam pendidikan,” kata dia lewat akun twitter @SBYudhoyono, Jumat (2/5). Kepala Negara ini juga berharap sekaligus berterima kasih kepada para pelajar agar tetap bisa membanggakan nama Indonesia. “Anak-anakku yang semangat belajar dan harumkan nama bangsa,” kata SBY. Pemerintah selama ini mengatakan, pembangunan pendidikan nasional didasarkan pada tiga pilar kebijakan. Pertama, perluasan dan pemerataan

Susilo Bambang Yudhoyono akses pendidikan. Kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Ketiga, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. (jpnn)

Dinas Pendidikan Nasional Daerah (Diknasda) Kabupaten Morowali

Mengucapkan

Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tanggal 2 Mei Tahun 2014 ttd

Drs. Zainudin, M.P Plt. Kepala Dinas

Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Morowali

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah (Diknasda) Kabupaten Morowali

Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tanggal 2 Mei Tahun 2014

Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tanggal 2 Mei Tahun 2014

Mengucapkan ttd

La Terrang, SKM Sekretaris

Mengucapkan ttd

Muh. Fajar Kepala Dinas

Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Morowali

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Morowali

Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tanggal 2 Mei Tahun 2014

Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tanggal 2 Mei Tahun 2014

Mengucapkan ttd

Drs. Harsono La Musa Kepala Kantor

Mengucapkan ttd

Maidzun Ilwan Ridhwan Sekda


aneka

Edisi V/Minggu Pertama Mei

7

Pertemuan Ormas Golkar Lahirkan 7 Poin Kesepakatan Jakarta, Radar Morowali Ketua Umum Satuan Karya (Satkar) Ulama Partai Golkar Ali Yahya mengungkapkan tujuh poin dari hasil pertemuan antara organisasi dan sayap partai Golkar di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (2/5/2014) malam. “Tujuh poin ini adalah hasil kesepakatan ormas pendiri dan yang didirikan serta sayap Partai Golkar dinilai sebagai upaya penyelamatan Partai Golkar,” ujarnya, Sabtu (3/5/2014). Ketujuh poin itu di antaranya: 1. Ormas dan sayap Partai Golkar memandang bahwa hasil Pemilu Legislatif Partai Golkar versi quick count menunjukkan kegagalan

Partai Golkar. Karena itu ormas dan sayap mendesak melakukan evaluasi pemilu legislatif dalam pemenangan pemilu presiden. 2. Ormas dan sayap Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar untuk melibatkan ormas dan sayap Partai Golkar dalam setiap pengambilan kebijakan 3. Ormas dan sayap Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar laksanakan rapimnas satu hari setelah pengumuman hasil pileg. 4. Ormas dan sayap Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar untuk mengundang DPD tingkat 2 dalam Rapimnas 6 sebagai peninjau AD/ART.

5. Ormas dan sayap Partai Golkar memandang bahwa capres Partai Golkar tetap sesuai yang diputuskan Rapimnas III, apabila ada keputusan mengenai capres sebagaimana disebutkan Rapimnas III yang semula capres menjadi cawapres harus diputuskan dalam Rapimnas VI. 6. Mengubah BKPP menjadi Bappilu sebagaimana AD/ART. 7. Ormas dan sayap Partai Golkar mendesak forum Rapimnas VI Partai Golkar untuk melakukan evaluasi hasil Munas Partai Golkar di Pekanbaru untuk melaksanakan Rapimnas satu kali dalam 5 tahun sesuai dengan pasal 30 ayat 2 AD/ ART. (Incom)

Disponsori Pengusaha, Jokowi Pemerintah Perkuat Pertanian-UMKM Sulit Hapus Outsourcing

Hatta Rajasa menjadi pembicara dalam Dialog Ekonomi Kerakyatan Nasional Menyambut Komunitas ASEAN 2015 di Unair Jumat (2/5).net

Surabaya,Radar Morowali Tahun depan Indonesia bakal memasuki kawasan ekonomi ASEAN yang terintegrasi atau disebut ASEAN Economic Community (AEC). Karena itu, pemerintah kian gencar menyosialisasikannya kepada masyarakat. Sedangkan untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi, pemerintah memperkuat sektor pertanian serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, menjelang pelaksanaan AEC, kemampuan pelaku usaha harus ditingkatkan. Salah satunya lewat sentuhan teknologi. ”Saya melihat, pentingnya teknologi bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Bagaimana lahan tandus bisa ditanami komoditas andalan. Makanya, saya dukung kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis agro sehingga tak bisa disaingi negara ASEAN lain,” katanya saat dialog ekonomi kerakyatan di sela launchingAirlangga Business Community (ABC) di Unair Jumart (2/5). Dalam dialog tersebut Hatta menyempatkan melakukan live streaming dengan Gubernur Jatim dan Kadin Jatim. Pembicaraan tersebut membahas beberapa hal, salah satunya upaya mengubah lahan kering menjadi lahan produktif untuk perkebunan hortikultura di Dusun Moncel, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. ”Untuk mendorong sektor pertanian, kalangan universitas dan

pemda harus bisa mencermati,” ujar dia. Sebagai bagian terpenting, lanjut dia, inovasi tidak harus dilakukan oleh usaha besar. Malah yang harus didorong untuk berinovasi adalah usaha kecil. Untuk memperkuat UMKM, pihaknya sudah memiliki sejumlah kebijakan. Antara lain, peningkatan kapasitas dengan mendirikan pusat inovasi UMKM dan inkubator wirausaha, akses pembiayaan KUR maupun skema kredit lain, kemudahan regulasi, dan perluasan peluang usaha. ”Ada 14 sektor industri kreatif seperti kuliner dan fashion yang memiliki peluang besar,” urainya. Hatta mengakui, biaya logistik di Indonesia belum berpihak kepada pelaku usaha. Saat ini ongkos logistik

yang ditanggung per satuan produk sebesar 14,08 persen. Targetnya, tahun depan ongkos itu bisa turun menjadi 10 persen. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya mengatakan, harmonisasi sudah diterapkan di berbagai sektor. Bahkan, standar yang diterapkan sudah sama dengan yang berlaku di kawasan Asia. Gubernur Jatim Soekarwo menambahkan, sumbangan terhadap sektor UMKM terus dipertahankan. Selama ini melalui perbankan daerah, pihaknya memberikan bunga ringan 6 persen per tahun. ”Meski bertumpu pada penyaluran kredit UMKM, aset Bank UMKM selama empat tahun naik dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,6 triliun,” ujarnya. (net)

Ini Sinyal Kuat JK Cawapres Jokowi Jakarta, Radar Morowali Capres Jokowi mengaku sudah mengantongi siapa cawapresnya. Itu dikatakan Jokowi saat bertemu Ketum Umum NasDem Surya Paloh, Jumat (2/5/2014). Nama Jusuf Kalla mencuat. Sinyal kuat itu terlihat saat keduanya ‘tanpa sengaja’ bertemu di Lanud Halim Perdana Kusumah Jakarta, Sabtu (3/5/2014). “Pertemuan capres PDIP Joko Widodo dengan Jusuf Kalla di Bandara Halim menyiratkan duet ini semakin

menguat. Ini pesan politik dapat dimaknai bahwa keduanya akan berpasangan dalam pilpres mendatang,” kata Direktur Political Institute (PolcoMM Institute) Heri Budianto, Sabtu (3/5/2014). Indikasi ini adalah rangkaian yang tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Menurut Heri, bila dicermati dari realitas politik selama 2 hari ini, Jokowi menyambangi markas Partai NasDem. “Itu kuat sekali mengarah pada

sosok JK,” katanya. Bagi Heri, indikasi yang memperkuat lainnya adalah bergabungnya PKB dalam koalisi PDIP. Sebab PKB termasuk partai yang mencalonkan JK sebagai capres. “Saya kira ketika PKB merapat ke PDIP itu dapat juga dibaca bahwa duet ini semakin kuat,” kata pengajar politik di Universitas Mercu Buana ini. Memang ada Mahfud MD, tetapi Heri melihat PKB akan realitis menerima JK karena yang akan menentu-

kan cawapres Jokowi adalah Megawati. “Selain dari itu, berdasarkan survei akseptabilitas yang dilakukan PolcoMM Institute 3 April 2014, memang publik menilai JK paling pantas berpasangan dengan Jokowi. Karena keduanya akan saling mengisi di pemerintahan,” jelasnya. Menurut dia, JK diharapkan menjadi jembatan pemerintah dengan parlemen. “Dan menjaga stabilitas pemerintahan nantinya,” imbuh Heri. (Incom)

BBM

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Morowali, H Umar Rasyid yang ditemui Radar Morowali pada pekan lalu mengatakan ,pihaknya telah berulang menegur penjualan premium di depan SPBU, namun hal tersebut tak juga diindahkan. Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak terkait

untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada. “Kita akan kembali berkoordinasi dan secepatnya akan mengambil tindakan karena jelas ini sudah melanggar hasil kesepakatan” tuturnya. Berdasarkan rapat tim terpadu pengawasan, pengendalian BBM, 10 April 2014, ada tiga poin yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Pertama, tidak dibe-

narkan adanya penjualan atau pengecer BBM bersubsidi di zona satu kilometer dari SPBU. Kedua, dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan BBM subsidi tanpa izin dari dinas terkait. Terakhir, harga ketambahan BBM bersubsidi yang jauh terjangkau dari pelayanan Depot Pertamina/SPBU paling besar Rp500 dari harga seliter premium yang dijual di SPBU. (M2/Dul)

yang muncul di antara pipapipa besi dan cerobong asap sebagai simbol kian tersisihnya habitat hewan liar akibat pembabatan hutan. Atau bagaimana ikan-ikan di sungai mencoba bertahan hidup di antara lautan sampah, yang merujuk pada polusi sungai. Itu adalah gambaran sekilas keunikan sejumlah karya Yarno dalam menunjukkan kegelisahannya melihat ekosistem alam yang semakin tidak seimbang. Tentunya dengan warna-warna yang dinamis dan semakin eye catching, sehingga kolektor langsung mudah mengenali ciri khasnya saat melihat karyanya dari jauh. Tak heran, pada pameran seni bergengsi di Art Stage Singapura 2014 lalu,

lukisan-lukisan karya Yarno banyak mendapat decak kagum kolektor dan kurator seni museum mancanegara. Seluruh karya-karyanya juga habis dikoleksi. ‘’Banyak yang berminat untuk mengajak pameran. Rencananya November nanti Yarno akan berpameran di Taiwan,’’ jelas Direktur Galeri Apik Rahmat, yang menaungi seniman berbakat itu di Jakarta, Kamis (1/5). Rahmat juga mengakui, demand (permintaan) terhadap karya Yarno sangat tinggi. Khususnya oleh kolektor seni di Eropa dan Taiwan. Sebelumnya, Yarno sukses menggelar pameran tunggalnya di Jakarta bertajuk Ultimate City pada 2012. Disusul kesuksesan pameran tunggal berikutnya di

The Ritz Carlton Jakarta bertajuk Reborn pada 2013. Rahmat menambahkan, sepanjang tour de art-nya, tidak banyak seniman yang bisa melaju sedemikian pesat seperti Yarno. Bahkan di Art Stage Singapura 2014, karya terbaru Yarno dipamerkan bersama karya terbaru Made Wianta dan Heri Dono. Maka itu, wajar saja kalau karya Yarno disambut hangat kolektor seni di London (Inggris), Seoul (Korea), Jepang, Taiwan, Paris (Perancis), Australia, Singapura dan Beijing serta Shanghai (Tiongkok). Berdasarkan penelusuran, karya Yarno lainnya yang berjudul Leader juga akan dilelang di balai lelang seni 33 Auction di Singapura pada 11 Mei mendatang. (***)

ini sangat mudah mendapatkan pasokan BBM dari SPBU Bahomohoni. Anton, warga desa Mosu yang kebetulan mengisi bensin di pengecer depan SPBU Bahomohoni mengeluhkan adanya penjualan BBM yang mahal. “Kok di depan SPBU sampai 8 ribu harga bensin per botolnya, ini kan aneh,” ujarnya.

Seniman kekuatan goresannya dengan kritik lingkungan yang sarkastik menjadi sebuah karya seni modern yang mengesankan.Tampilannya menarik dengan warna-warna monochrome bersifat kontemporer tanpa membuat jiwa jenuh. Meski sejatinya, Yarno mengusung aliran surealisme dalam karya-karya seni modernnya sejak 2009. Sebuah keadaan lingkungan yang rusak, bisa diperhalus dalam goresan kuasnya, tanpa kehilangan makna utamanya. Yarno tetap mampu menumpahkan ‘’keresahannya’’ terhadap pembabatan hutan, industrialisasi, tanpa menunjukkan ‘’emosi’’. Seperti objek binatang

Joko Widodo Jakarta,Radar Morowali Calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi diperkirakan sulit untuk memenuhi tuntutan buruh agar sistem kerja kontrak atau outsourcing dihapuskan. Pasalnya, pencapresan Jokowi didukung modal besar dari kalangan pengusaha.

Wajah Lama Keadilan Sejahtera (PKS) 83.990 suara (5,89 persen); Partai Kebangkitan Bangsa dengan 71.783 suara (5,04 persen); Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 52.099 suara (3,65 persen); Partai Bulan Bintang dengan 26.087 suara (1,83 persen); dan Partai Keadilan dan

Coblos di sampaikan PKB terkait adanya indikasi kecurangan di tiga Kabupaten di Bengkulu. Setelah di lakukan kajian, Bawaslu memberikan kesimpulan akhir bahwa di tiga kabupaten seluruhnya tidak terbukti adanya kecurangan. Sementara itu beda hal nya dengan di Kabupaten Mukomuko dan Kaur Beng-

Milito berterima kasih kepada (Massimo) Moratti, saya selalu berterima kasih kepada dia karena telah membawa saya ke Inter untuk mengejar gelar-gelar penting,” ujar Milito kepada Rai Sport.

Hari Buruh ciptaan sendiri yang menggambarkan ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin yang tidak lain adalah buruh. Yardin Hasan, peserta aksi lainnya meminta pemerintah

“Apa mungkin Jokowi melawan para majikan yang memberi support finansial besar ini, termasuk mereka yang menyewakan pesawat untuk kampanye? Bagi dia (Jokowi), dukungan para pemodal ini penting untuk memenangi pilpres,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (3/5). Jika Jokowi menghapus kebijakan outsourcing maka akan bertentangan dengan kepentingan pengusaha yang menjadi donaturnya. Untuk memastikan sikapnya tehadap kesejahteraan buruh, pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu diminta segera memaparkan visi dan misinya. Apalagi, kalangan buruh merupakan kelompok masyarakat kecil yang selama ini diasosiasikan sebagai konstituen PDIP. “Padahal buruh dan kelompok wong cilik inilah yang menjadi konstituen PDIP. Tapi ironisnya dia justru menjadi pembela outsourcing yang menindas buruh,” ucap Jokowi. Seperti diberitakan, Jokowi enggan berkomentar banyak mengenai sistem outsourcing di Indonesia. Ia hanya menegaskan bahwa sistem outsourcing tak bisa diterapkan jika bertentangan dengan undang-undang. Sistem outsourcing sendiri diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU yang dimaksud diterbitkan pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. (kcm)

Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 24.866 suara (1,75 persen). Total suara sah di dapil tersebut 1.424.748 suara. Adapun, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), 228.966 suara. BPP dihitung berdasarkan perolehan suara sah 10 parpol di Dapil Sulteng (12 partai nasional kecuali PBB dan PKPI yang

berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei tidak lolos ambang batas parlemen 3,5 persen). KPU telah menetapkan dan mengesahkan rekapitulasi suara tersebut, Kamis (1/5/2014). Namun, masih ada beberapa catatan dari Partai Golkar karena ada ketidaksesuaian perolehan suara.(kcm)

kulu, setelah di lakukan kajian Bawaslu menemukan indikasi kecurangan di Kabupaten Mukomuko pada 7 Kecamatan terbukti dan di Kabupaten kaur pada 7 Kecamatan juga terbukti. Sedangkan di masing-masing 4 Kecamatan di Mukomuko maupun di Kaur tidak terbukti adanya kecurangan. Untuk itu, Bawaslu kembali memberikan rekomen-

dasi kepada KPU Bengkulu untuk melakukan pencermatan dan harus di lakukan dengan pengawasan dari Bawaslu setempat. “Kabupaten Mukomuko di 7 Kecamatan terbukti dan 4 Kecamatan tidak, di kaur 7 terbukti dan 4 tidak terbukti, rekomendasi pencermatan dan perbaikan berdasarkan perolehan yang benar di C1 plano,” ujarnya. (kompas.com)

“Saya telah menjadi bagian sebuah tim yang luar biasa,” lanjutnya. “(Erick) Thohir bilang saya bisa jadi seperti Luca Toni? Saya sedang berkonsentrasi pada laga derby melawan Milan. Saya akan mengakhiri musim bersama Inter,

kemudian saya akan duduk bersama mereka untuk memutuskan apa yang terbaik untuk saya dan klub,” kata Milito. “Saya tak tahu apakah ini akan menjadi derby terakhir saya atau tidak,” ujar dia.(net)

bisa menekan pihak swasta akan menerapkan upah layak kepada para buruh. “Upah minimum itu kurang bisa memenuhi kebutuhan seorang buruh dan keluarganya,” katanya. Aksi yang berlangsung tertib itu juga dikawal sejumlah

aparat kepolisian yang mengendarai sepeda motor. Usai melakukan aksinya, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib menuju ke Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu di Jalan Rajawali 28. (RM)


figura

8

Edisi V/Minggu Pertama Mei

Drs .H.Napsahu Salili,M.Si

Birokrat Sukses Lahir dari Keluarga Sederhana H.Napsahu Salili yang saat ini memangku jabatan sebagai sekretaris DPRD kabupaten Morowali, dikenal sebagai sosok yang humoris dan ceria. Ia juga dikenal sebagai sosok birokrat yang low profile engan prilaku ramah, santun dan akrab. Tabiat yang melekat pada birokrat senior yang perna dipercaya memangku jabatan camat era tahun 1990-an. Sebagai sekeratis dewan (Sekwan), jabatan yang diembangnya saat ini, diperhadapkan pada dua posisi. Di satu pihak bagian dari eksekutif, dan dilain pihak masuk dalam dunia kelembagaan politik. Napsahu memiliki bekal pengalaman birokrasi dan organiasi dunia kemahasiswaan yang membentuk pribadi berkarakter, mampu menyesuaikan dua dunia yang berbeda tersebut. Mantan bawahan H.Basir Nursin,SH, Kepala Biro Kepegawaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), ini dalam kesibukan sehari-harinya, tetap memperhatikan olahraga untuk menjaga kebugaran fisiknya. Sebagai birokrat yang meniti karir yang dimulai dari bawah di kantor gubernur Sulteng, Napsahu telah banyak mengenal dekat dengan pejabat Provinsi di era 1980-an. Ia memulai karirnya sebagai pegawai honorer dengan bekal ijazah SMA. Dengan kesungguhan yang dibarengi niat yang ikhlas dan kesungguhan bekerja untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara, ia mendapat penilaian khusus dari atasannya,H.Basri Nusrin.S.H. Dengan prestasi yang relatif cukup gemilang, ia mendapatkan peluang baik dengan diangkatnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Katanya untuk bisa sukses di karir, PNS harus bisa menunjukkan prestasi kerja, disiplin dan kinerja baik yang ditopan dengan semangat kerja tinggi serta niat ikhlas dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan kita,” ujar Napsahu kepada wartawan Radar Morowali. Setelah menekuni pekerjaan selama enam bulan dengan status CPNS, dirinya mendapat kesempatan melanjutkan studi APDN di Makasar tahun1984. Disela-sela studinya itu, ia terangkat menjadi PNS di kantornya. Napsahu menyelesaiakan studi sesuai target dan kembali berkantor serta ditetapkan sebagai Sub Bagian Disiplin Pegawai dalam Unit Biro Kepegawaian. Lambat laun ia mendapat kepercayaan dari atasannya. Ia akhirnya ditugaskan mendapingi Drs.H.Kiesman Abdullah,M.Si, Wakil Gu-

Biodata : Nama Lengkap : Tempat/Tgl Lahir: : Istri : Anak :

Drs.H.Napsahu Salili,M.Si, Menui,10 Juni 1963, Hj.Siti Rosnia,S.Ag 1. Ayu Febrianti (Lahir Palu,18 Februari 1994) 2. Moh.Ichlasul Amal (Lahir Palu,28 Oktober 1997). 3. Dina Fitra Sari ( Lahir Kendari, 5 Oktober 2000) 4. Ana Anugrah Andini ( Lahir Kendari, September 2006).

Pendidikan : SD Tambeyanga, Kecamatan Moramo, Kendari (1976). SLTP Kendari(1979). SLTA Palu (1982). APDN Makasar (1987). Sarjana Lengkap (S1) Fisipol UGM Yogyakarta (1992). Magister (S2) UNHAS Makassar (2003). Pendidikan Non Formal: SUSPIM (Cimahi,Bandung 1996). ADUM (Palu 1997). ADUMLA (Palu 1998). PIM III (2002). DIKLAT PPAT (Palu 2000). DIKLAT Pemerintah (Palu 2002). Kegiatan Nasional yang perna diikuti : Manajemen Pemerintah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Strategi percepatan pembangunan daerah. Supporting sekretariat DPRD terhadap prosedur dan tata kerja alat kelengkapan DPRD. Motto : Kuabdikan Jiwa Ragaku Demi Kejayaan Bangsa dan Negara.

Mashita bernur Sulteng, sebagai sataf khusus. Selama mendapingi Kiesman Abdullah, ia dipandang cukup berhasil dan berprestasi, sehingga mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya kejenjang S1(Sarjana Satu) di Universitas Gajah Mada, jurusan Ilmu Pemerintahan dan Politik, dan diselesaikan dengan tepat waktu. Dikalangan rekan-rekannya, Napsahu dikenal sebagai mahasiswa cerdas dan kreatif menulis, sehingga membuat dirinya mendapatkan urutan ke 16 meraih predikat penyelesain studi tepat waktu dari 360 mahasiswa se Indonesia yang diutus dari 27 Provinsi saat itu. Dua tahun kemudian Brijen TNI H Sulaiman digantikan oleh Brijen Haryono, selaku wakil gubernur Sulteng dan Napsahu pun masih tetap dipercaya sebagai staf khusus. Dalam penggantian wakil gubernur ini, dia tidak terlalu kaget karena sudah ada pengalaman medampingi pejabat dari latar belakang sipil. Ia mengaku kedua kedua purnawirawan Jenderal ini memiliki persamaan gaya dan metode kepemimpinan yang cukup arif dan bijak secara cerdas dan disiplin. Tentu saja mereka memiliki cara pengambilan keputusan yang bagus dan stategis. “Alhamdulillah, setelah saya dibawah asuhan kedua jederal ini, luar biasa banyak sekali manfaatnya buta saya. Saya tertarik dengan cara-cara kedisipinannya, cara pengambian keputusan strategis, cepat dan tegas tapi bijak,” turur Nafsahu yang mengenang masa la-

lunya itu. Nafsahu menirukan pernyataan kedua purnawirawan ABRI ini, yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki rasa kepedulian, sensitif (pintar marasa) dan paham kebutuhan serta kepentingan bawahannya. Pada tanggal 20 November 1998, alumni Ilmu Pemerintahan dan Politik UGM ini memulai pengabdiannya sebagai camat Menui Kepulauan, yang juga tempat kelahirannya. Ia dikenal sebagai sosok birokrat yang memiliki pegalaman bekerja di Provinsi dan memetik pelajaran pendekatan kepemipinan sebelumnya. Ia memulai melakukan terobosan psikologis massa, membangun hubungan keterbukaan dan kekeluargaan dengan rakyatnya untuk tetap mempererat hubungan silaturahmi dengan siapa saja, baik di kantor maupun di tempat lain. Jebolan S2 (Magister) Unhas 2003 ini mendapatkan promosi tugas di seketariat kantor bupati Morowali, ini dipercayakan mengembang tugas sebagai Kabag Perlengkapan. Setahun lebih kemudian, ia ditempatkan di bagian Kepegawaian dan selanjutnya dipecayakan selaku Kabag Persidangan DPRD Morowali. Setahun kemudian, ia dipindah tugaskan sebagai Kabag Umum di kantor yang sama dengan pangkat dan golongan, memungkinkan ia dipercayakan menjalankan tugas selaku Sekretaris DPRD Kabupeten Morowali hingga kini. (***)

Guru Honorer, Pahlawan yang Minim ‘Harga’ MENJADI seorang guru bukanlah cita-cita yang main-main, apalagi untuk ditertawakan. Guru merupakan salah satu profesi mulia karena lewat tangan pahlawan tanpa tanda jasa inilah, generasi muda Indonesia tercetak. Zaman dahulu, figur Oemar Bakri a la Iwan Fals, digambarkan sebagai sosok yang bersahaja dengan kopiah di kepalanya. Dia akan mengayuh sepeda kumbang dengan tas buaya yang disampirkan di salah satu bagian sepedanya. Begitu menghanyutkan dan damai melihat sosok seperti itu. Sekarang, zaman sudah berbeda. Pemerintah sudah mengeluarkan sebuah kebijakan yang langsung mengatrol kesejahteraan para guru, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil. Di satu sisi, kita bersyukur bahwa m enjadi guru saat ini bukanlah pilihan ‘terpaksa’ bagi lulusan yang tidak mendapatkan pekerjaan . Namun di sisi lain, guru bersahaja yang digambarkan di atas, nyaris tidak pernah muncul lagi. Saat ini, banyak yang memilih untuk menggunakan kendaraan gress baik motor maupun mobil. Gayanya pun lebih modern, dan terkadang mengenakan kacamata belalang bak artis-artis. Nyaris, bukan berarti tidak ada. Ketika kita semua bersyukur, mungkin juga ada yang terlena,

LOWONGAN WARTAWAN Surat Kabar Umum Radar Morowali memanggil anda yang tertarik untuk mengembangkan diri di dunia jurnalistik menjadi wartawan;

ilustrasi

dengan meningkatnya kesejahteraan, masih ada yang tertinggal di belakang hingga saat ini. Guru honorer. Jika memang kita sepakat kalau guru merupakan profesi yang mulia, kenapa masih ada guru yang diberi gaji sebesar Rp50 ribu perbulannya. Sebenarnya, uang tersebut tidak layak disebut gaji bahkan honor. Dana tersebut lebih layak disebut sebagai ‘uang kasihan’ terhadap guru yang sudah susah-susah mencurahkan waktunya mendidik anak-anak, generasi penerus bangsa. Dan apakah kita tidak tersentak mendengar kisah yang dituturkan oleh Baihaki, guru honorer asal Dusun Tengah Satu Desa Tagengser Laok Kecamatan Waru. Mengajar di sebuah sekolah di kabupaten yang dikenal sebagai Kota Pendidikan, honor yang diterimanya hanya Rp200 ribu saja. Yang patut diacungi jempol, meski honor sangat kecil, dia tetap kukuh untuk mengabdi dan mengajar selama sebelas tahun terakh-

ir. Dan kalaupun kisah ini tidak terasa miris, Baihaki rela menjadi seorang kuli angkut barang di pasar dengan bayaran Rp2000 agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Menjadi seorang guru honorer memang membutuhkan keikhlasan dan kesabaran yang luar biasa. Terlebih lagi bila kita membaca statemen-statemen yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di masingmasing kabupaten yang seolah-olah melemparkan tanggung jawab nasib para guru honorer tersebut kepada masing-masing kepala sekolah. Memang seperti itulah adanya. Tetaapi memindahkan beban tanggung jawab atas kesejahteraan guru kepada seorang kepala sekolah terasa naïf. Karena toh sekolah, terutama berstatus negeri, tentu masih menggantungkan operasionalnya dari ‘uluran’ pemerintah. Guru honorer bak koin, di satu sisi tetap dibutuhkan namun keberadaannya dimarjinalkan. Menyalahkan

kepala sekolah yang menerima guru honorer hingga dalam jumlah tidak wajar, juga sangat lucu karena para PNS ini pasti mendapat supervisi dari dinas pendidikan. Guru honorer, tidak berbeda dengan guru PNS lainnya. Lewat pengabdiannya, dia bisa mencetak seorang menteri, presiden, professor, insinyur. Seharusnya gajinya tidak dikebiri. Dan jangan sampai membuat mereka makan hati. Lantas kenapa diskriminasi ini masih saja berlanjut? Pemerintah, dalam hal ini disdik, seolah tidak memiliki database kebutuhan guru agar jumlahnya ideal dengan jumlah siswa yang harus diajar. Andaikan ada, maka plotting guru akan lebih mudah dilakukan dan ditata lebih rapi. Selain itu, jika pendataan lengkap maka memudahkan alokasi anggaran yang dibutuhkan tiap tahunnya sehingga kesejahteraannya tidak membuat kita miris hingga teriris-iris. (net)

(Bertanggung jawab mengumpulkan data/bahan berita menulis berita dan membina hubungan dengan sumber-sumber berita)

Klasifikasi - Lajang dengan usia maksimal 27 tahun,sehat jasmani dan tidak buta warna. - Pendidikan minimal DIII semua jurusan. - Menyukai tantangan, berjiwa kreatif dan berinisiatif tinggi. - Bersedia ditempatkan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Surat lamaran disertai dengan Curriculum Vitae,foto terbaru,ijazah, KTP dan Sim dikirim ke Kantor Radar Morowali jalan trans Sulawesi Desa Bente No 141/depan Kantor Panwas Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali atau melalui email radar.morowali@gmail.com paling lambat tanggal 30 April 2014. Catatan ; Diprioritaskan yang memiliki kendaraan roda dua dan Berdomisili di Bungku atau Kolonodale . ilustrasi


Radar morowali edisi 5