Tata Pemerintahan Gampong yang Peduli Hak Anak
ran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Qanun Gampong tentang Sumber Pendapatan Gampong, Usaha Gampong, Pungutan Gampong, Kewenangan Gampong, dan beberapa qanun gampong lainnya yang dibutuhkan oleh gampong atas inisiatif keuchik, Tuhapeut, maupun masyarakat.11 Selama puluhan tahun, desa atau gampong sebagai sub pemerintahan di bawah kecamatan tidak memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sejarah telah membentuk gampong bergantung kepada pemerintahan supra gampong maupun pihak luar. Inisiatif lokal untuk mengembangkan kemandirian hampir tidak ada dan permasalahan umumnya diselesaikan oleh pihak dari luar gampong. Gampong tidak lebih menjadi obyek pembangunan dan entitas yang lemah dan bergantung. Penguatan gampong dapat diawali dari penguatan kelembagaan gampong mulai dari lembaga-lembaga pemerintahan gampong dan tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan gampong yang ditetapkan dengan peraturan (qanun) gampong. Pagar dan rel yang dibangun dalam qanun tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipertanggungjawabkan oleh keuchik dan di evaluasi setiap tahun. Bentuk peraturan gampong ada dua yakni Peraturan (Qanun) Gampong dan Peraturan Keuchik yang diterbitkan untuk pelaksanaan Peraturan (Qanun) Gampong (pasal 59 PP nomer 72 tahun 2005 tentang Desa). Sebagai contoh, Perencanaan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) ditetapkan dengan Qanun Gampong sedangkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Gampong ditetapkan dengan Peraturan Keuchik. Selama ini gampong di Aceh memiliki pengalaman sangat minim dalam menyusun peraturan (qanun) gampong maupun peraturan keuchik. Beberapa aturan yang 11 Farid Hadi dalam Arie Sujito dkk, 2007, ibid.
y